DATA PROPOSAL PENELITIAN TESIS PADA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2013 NO 1
2
NAMA /NIM Maliki 0990561010
A.A Istri Diah Mahadewi
P/L L
Univ./ Inst./Asal Jawa
SUMBER BIAYA
Sendiri
P
Bali
Sendiri
P
Bali
Sendiri
1190561044
3
Putu Sekarwangi Saraswati 1190561030
JUDUL & PERMASALAHAN PROPOSAL Judul : Implementasi Konsep Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial dalam Pembinaan bagi narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan Rumusan Masalah : 1. Bagaimana implementasi dari konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam Pembinaan bagi narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan ? 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektifitas Implementasi Konsep Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial dalam Pembinaan bagi narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan ? Judul : Tanggungjawab kepala kantor wilayah badan pertahanan nasional terkait kewenangan penerbitan surat keputusan pembatalan hak atas tanah Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah pengaturan tentang pelimpahan kewenangan dalam menerbitkan surat keputusan tentang pembatalan hak atas tanah dari kepala badan perthanan nasional republik indonesia kepada kepala kantor wilayah badan pertahanan nasional ? 2. Bagaimanakah tanggung jawab kepala kantor wilayah badan pertahanan nasional terkait kewenangannya menerbitkan surat keputusan pembatalan hak atas tanah ? Judul : Implementasi Hak Tersangka Untuk Memperoleh Bantuan Hukum di Tingkat Penyidikan Polda Bali. Rumusan Masalah : 1. mengapa hak-hak tersangka harus diperhatikan dari sejak proses pemeriksaan perkara di tingkat penyidikan ? 2. bagaimanakah implementasi hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum di tingkat penyidikan polda bali ?
1. 2. 3. 4. 5.
PEMBIMBING/ PENGUJI PROPOSAL Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MH Dr. I Gede Artha, Sh.,MH Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.,MH Dr. I.B Surya Darmajaya, SH.,MH I Ketut Keneng S0H.,MH
TAHUN MASUK
2009
1. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH 2. I Ketut Sudiarta, SH.,MH 3. Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH 4. Dr. Gede Mahaendra Wija Atmaja, SH.,MH 5. Dr. I Gede Yusa, SH.,MH
2011
1. Prof.Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS 2. Dr. I Gede Artha, SH.,MH 3. Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH.,M.Hum 4. Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH.,M 5. I Made Tjatrayasa, SH.,MH
2011
4
I Putu Mahentoro 1190561003
L
Bali
Sendiri
Judul : Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2012 Rumusan masalah : 1. ..... 2. .....
5
I Gusti Ngurah Agung Sayoga Raditya 1190561045
L
Bali
Sendiri
6
Desyanti Suka Asih K. Tus 0890561055
P
Bali
Sendiri
Judul : Parlimentary Threshold Dalam Konteks Sistem Pemilihan Umum Demokratis Indonesia Rumusan masalah : 1. Apakah kosekuensi yuridis dari pengaturan parliamentary threshold dalam sistem pemilihan umum di indonesia ? 2. Apakah parameter hukum yang digunakan dalam penentuan persentase parlimentary threshold sebagai bentuk kebijakan legislasi pemilihan umum indonesia ? Judul : Perlindungan Hukum Cerita Rakyat ( foklore ) yang dialih wujudkan dalam bentuk Pertunjukan Seni Melalui Media Eliktronik Rumusan masalah : 1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum tentang cerita rakyat di bali sebagai ekspresi budaya tradisional dalam dimensi hak cipta yang di alih wujudkan dalam bentuk Pertunjukan Seni Melalui Media Eliktronik ? 2. Bagaimana pengimplementasian perlindungan hukum terhadap cerita rakyat di bali sebagai ekspresi budaya tradisional ?
7
I Gede Agus Kurniawan 1190561038
L
Bali
Sendiri
Judul : Pengaturan Penghentian Penggunaan Indikasi Geografis sebagai Merek Terdaftar oleh pihak yang tidak berwenang Rumusan masalah : 1. Bagaiamana pengaturan penghentian penggunaan indikasi geografis sebagai merek terdaftar suatu barang oleh pihak yang tidak berhak di negara anggota TRIPs agreement ? 2. Bagaimana upaya hukum bagi pemilik indikasi geografis dalam hal ketentuan yang mengatur penghentian penggunaan merek yang berkaitan dengan indikasi geografis berbeda antara satu negara dengan negara yang lain ?
8
Nyoman Samuil Kurniawan 1190561006
L
Loyer/ Bali
Sendiri
Judul : Kepailitan yang Bersumber dari Wanprestasi Kreditor Dalam Perjanjian Kerjasama (Analisa Putusan Pernyataan Pailit Telkomsel Dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH.,MS 2. Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, SH.,MH 3. Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH.M.,Hum 4. Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH 5. I Ketut Sudiarta, SH.,MH 1. Prof. Dr. Ibrahim R., SH.,MH 2. Dr. I Dewa Gede Palguna, SH.,M.Hum 3. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH.,MS 4. Dr.I Gede Yusa, SH.,MH 5. Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, SH.,MH
2011
1. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM 2. Dr.I Wayan Wiryawan, SH.,MH 3. Prof. R.A. Retno Murni, SH.MH.,Ph.D 4. Dr.I Ketut Westra, SH.,MH 5. Dr. I Made Sarjana, SH.,MH
2008
1. Prof. R.A. Retno Murni,SH.,MH.,Ph.D. 2. Dr.I Ketut Westra, SH.,MH 3.
1. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM 2. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH 3. Prof. R.A. Retno Murni,SH.,MH.,Ph.D
2011
2011
2011
9
Ruth Kambuaya 1090561032
Kepailitan) Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah hubungan konsep wanprestasi dalam Hukum perjanjian dengan konsep utang dalam hukum kepailitan? 2. bagaimanakah perlindungan hukum atas tindakan TELKOMSEL sebagai debitor yang menolak memenuhi purchase order prima sebagai kreditor yang telah wanprestasi dalam perjanjian kerjasama, menurut hukum perjanjian dan hukum kepailitan? Judul : Wewenang majelis rakyat papua dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur papua Rumusan masalah :
L
Dosen/ papua
10 Ni Putu Mira Gerhana Putri 1190561007
P
Bali
Sendiri
Judul : Pengaturan Tingkat Kesalahan Dokter Dalam Kasus Malpraktek Sebagai Dasar Pertimbangan Pembayaran Ganti Rugi Dengan Asuransi Rumusan Masalah : 1. Mengapa tingkat kesalahan dokter dalam mal praktek tidak dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pembayaran ganti rugi dengan asuransi 2. Bagaimanakah Pengaturan tanggungjawab dokter dalam kasus malpraktek yang menggunakan tingkat kesalahan sebagai dasar pertimbangan pembayaran ganti rugi dengan asuransi?
11 Diah Ratna Sari Hariyanto 1190561037
p
Bali
Sendiri
Judul : Implementasi Bantuan Hukum Bagi Kalangan tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Demi Terciptanya Keadilan ( penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar) Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah ekisistensi bantuan hukum bagi kalangan tidak mampu dalam perkara pidana demi terciptanya keadilan di Denpasar ? 2. Bagaimanakahimplementasi bantuan hukum bagi kalangan tidak mampudalam perkara pidana demi tercipanya keadilan di denpasar? 3. Apa saja faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum bagi kalangan tidak mampu dalam perkara pidana di Denpasar?
4. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra ,SH.,M.Hum 5. Dr.I Ketut Westra, SH.,MH
1. Prof. Dr. I Made Subawa, SH.,MS 2. Dr. I Gede Yusa,SH.,MH 3. Dr.Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH.,M.Hum 4. Prof. Dr. Johanes Usfunan,Drs.SH.MH 5. Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH
2011
1. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH.,M.Hum 2. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum 3. Dr. I Ketut Westra, SH.,MH 4. Dr. I Made Sarjana, SH.,MH 5. Dewa Gde Rudy, SH.,M.Hum
2011
1. Dr. I Gede Artha, SH.,MH. 2. Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH.,MH. 3. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS. 4. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.,MH. 5. I Made Tjatrayasa, SH.,MH.
2011
12 I Gusti Ayu Eviani Yuliantari 1190561009
P
Bali
Sendiri
Judul : Legal Standing Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi Rumusan Masalah : 1. Apakah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memiliki legal standing sebagai lembaga negara yang bisa menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara di mahkamah konstitusi menurut UUD 1945? 2. Apakah penyatuan kewenangan penyidikan dan penuturan KPK tidak bertentangan dengan gagasan perlindungan Hak – Hak Konstitusi Warga Negara ?
1. Prof. Dr. I Made Subawa, SH.,MS 2. Dr. I Dewa Gede Palguna, SH.,M.Hum 3. Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH.M.,Hum 4. Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH 5. I Ketut Sudiarta, SH.,MH
2011
13 Ajeng widya Paramita 1190561042
P
Bali
Sendiri
Judul : Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Peniruan Tampilan Website di Indonesia Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah Perumusan tindak pidana terhadap peniruan tampilan website di Indonesia 2. Bagaimanakah Sebaiknya Kebijakan Kebijakan Hukum Pidana dalam perumusan sistem sanksi di masa mendatang terhadap peniruan tampilan Website di Indonesi?
1. Prof.Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS 2. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.,MH 3. Dr. I Gede Artha, SH.,MH 4. Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH 5. I Made Tjatrayasa, SH.,MH
2011
14 Ni Nyoman Anita Candrawati 0990561057
P
Bali
Sendiri
Judul : Kebijakan hukum bagi pemegang kartu uang elektronik dalam transaksi E- Money Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah bentuk pengaturan yang ideal bagi pemegang kartu uang elektronik dalam melakukan transaksi e-money? 2. Bagaimanakh perlindungan hukum bagi pemegang kartu dalam melakukan transaksi e-mail?
1. Prof. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH.,SU 2. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH 3. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM 4. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum 5. Dr. I Made Sarjana, SH.,MH
2009
15 Ni Putu Ria Dewi Marhaeni 1090561058
P
Bali
Sendiri
1. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM 2. Dewa Gde Rudy, SH.,M.Hum 3. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH 4. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum 5. Ida Bagus Putra Atmadja, SH.,MH
2010
16 Ida Ayu Sri Kusuma P Wardhani 0890561065
Bali
Sendiri
Judul : Perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan pencantuman disclaimer oleh pelaku usaha di dalam situs internet (website) Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah eksistensi pengaturan mengenai pencantuman disclamer pada suatu situs internet (website) di Indonesia? 2. Bgaimanakah Perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan dicantumkannya disclameroleh pelaku usaha di dalam situs internet (website) Judul : Implementasi Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Perjanjian Baku Oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit di Provinsi Bali Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab tenaga kesehatan
1. Prof. R.A. Retno Murni, SH.MH.,Ph.D 2. Dr. I Ketut Westra, SH.,MH 3. Dr. I Ketut Westra, SH.,MH 4. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum
2008
17 Ida Bagus Djagra 1090561066
L
Bali
Sendiri
18 Tri Kuncoro 0790561081
L
Polda Bali
Sendiri
19 I Dewa gede Dana
L
Bali
Sendiri
Sugama 1190561004
20 Budi Prasetyo
berdasarkan Informed Consent dalam perjanjian baku ? 2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan pasien/keluarga pasien terhadap resiko dalam Informed Consent pada perjanjian baku) Judul : Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penutup Umum (Dalam Praktek Peradilan di Indonesia) 1. Apakah terpidana mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali setelah upaya hukum peninjauan kembali setelah upaya hukum peninjauan kembali jaksa Penuntut umum dikabulkan oleh Mahkamah Agung? 2. Bagaimanakah pengaturan upaya hukum setelah peninjauan kembali di masa datang u8ntuk tetap dapat mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan ? Judul : Penegakan Hukum Terhadap cyber Crime di bidangperbankan sebagai kejahatan transasional Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah yurisdiksi dalam dalam penegakan hukum cyber crime di bidang perbankan? 2. Bagaimanakah Pembuktian dalam kasus cyber crime di bidang perbankan? Judul : Korelesi dan koordinasi antara komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi Rumusan Masalah : 1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan oleh pembuat Undang-Undang sehingga KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia? 2. Apa tindakan yang dilakukan KPK bila tindak pidana korupsi yang di sidik KPK tidak cukup bukti?
Judul : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyu Hijau Berdasarkan Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ( Di Wilayah Hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Bali) Rumusan masalah : 1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap penyu hijau berdasarkan undang-undang no. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam dan hayati dan ekosistemnya eleh direktorat polisi perairan polda bali? 2. Faktor –faktor penghambat yang mempenngaruhi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap penyu hijau berdasarkan undang – undang no. 5 tahun 1990 tentang
5. Dr. I Made Sarjana, SH.,MH
1. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi,SH.MS 2. Dr. I Gede Artha, SH.,MH 3. Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH.,M.Hum 4. Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH.,MH 5. Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH
2010
1. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH 2. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum 3. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM 4. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.,MH 5. Dr. I Ketut Westra, SH.,MH 1. Prof.Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS 2. Dr. I Gede Artha, SH.,MH 3. Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH.,M.Hum 4. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.,MH 5. Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH.,MH
2007
2011
1. Prof.Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, 2011 SH.,MS 2. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.,MH 3. Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH.,MH 4. Dr. I Gede Artha, SH.,MH 5. Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, SH.,MH
21 I Gede Pranajaya
L
konservasi sumber daya alam dan hayati dan ekosistemnya? Judul : Pengaturan Pengangkatan Sekretaris Daerah Untuk Mewujudkan Netralitas Pegawai Negeri Sipil Daerah
Biro Pemerintahan Prov. Bali
Sendiri
22 I
UNUD
Sendiri
Judul : Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif Dalam system Peradilan Pidana Anak. Rumusan Masalah : 1. Apakah yang melatar belakangi konsep keadilan restorative dalam system peradilan anak ? 2. Bagaimanakah kebijakan formulasi keadilan restorative dalam UU No.11/2012 tentang system peradilan pidana anak?
23 I
Ketut Agus L Artawan 1090561043
UNUD
Sendiri
24 Ni Komang Ayu P
UNUD
Sendiri
Judul : Efektifitas Ketentuan Hukum Tentang Investasi dalam Kaitannya dengan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Rumusan masalah : 1. Mengapa investor melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal? 2. Apa reaksi masyarakat 6okum adat terhadap pelanggaran tersebut? 3. Bagaimana penyelesaian konflikantara masyarakat 6okum adat degan infestor? Judul : Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Oditur Dalam Membuat surat Tuntutan Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Desersi Rumusan Masalah : 1. Bagimana proses rencana tuntutan oleh oditur militer terhadap anggota TNI yang melakukan desersi di oditur militer III-KI Denpasar? 2. Apa saja pertimbangan 6okum oditur militer dalam menuntut pelaku tindak pidana desersi di oditur militer III-KI Denpasar?
0690561056
Made wahyu L Candra Satriana 1090561001
Widyawati 1090561005
1. Prof. Dr. I Made Arya Utama, 2006 SH.,M.Hum 2. Dr.I Gede Yusa, SH.,MH 3. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH 4. Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH 5. Dr.Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH.,M.Hum 1. Prof.Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, 2010 SH.,MS 2. Dr.I Gede Artha, SH.,MH ( pem Tambahan) 3. I Made Tjatrayasa, SH.,MH 4. Dr.Ida Bagus Surya Darmajaya, SH.,MH 5. I Wayan Bela Siki Layang, SH.,MH 6. I Ketut Keneng, SH.,MH 1. Prof. Dr. Tjok Istri Putra Astiti, 2010 SH.,MS 2. Dr. I Ketut Sudantra, SH.,MH. (Pembimbing tambhan) 3. C
1. Prof.Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, 2010 SH.,MS 2. Dr.I Gede Artha, SH.,MH (pembimbing tambahan) 3. I Ketut Keneng, SH.,MH
25 IB Sudarma Putra 0890561021
L
IHDN
Sendiri
26 Suhirman 0990561054
L
UNUD
Sendiri
27 I Ketut Ngastawa 0790561061
L
Judul : Peranan Sanksi Adat Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Keramas. Rumusan Masalah : 1. Pertimbangan pertimbangan apakah yang dilakukan oleh prajuru adat dalam menjatuhkan sanksi adat? 2. Bagaimanakah peranan sanksi meningkatkan kesadaran hukum di Desa Keramas? Judul :
1. Prof. Dr. I Gst. Ayu Agung 2008 Ariani, SH.,MS 2. Dr. Ni Nyoman Sukerti, SH.,MH (P. Tambahan) 3. Ni Nyoman Sukerti, SH.,MH
Sendiri
Judul : Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 001 -017/PUU-11 2003 Terhadap Norma Hukum yang Dinyatakan Bertentangan dengan UUD 1945 dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat ( studi kasus Pasal 60 KUHP 6 UU no.12/2003
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, 2007 SH.,MS 2. Dr.Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH.,M.Hum
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Bila Terjadi Pelanggaran Dalam Perspektif UU Merek Indonesia Tris Agrent &Poin Rumusan masalah : 1. Bagaimanakah perlindungan 7okum bagi pemegang hak merek terkenal menurut UU merek Indonesia trips agrent & poin cons 2. Bagimanakah upaya dan sanksi 7okum bagi pemegang hak merek terkenal menurut UU merek Indonesia trips agrent & poin cons? Judul : Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Keputusan Bersama Menteri Agama, JaksaAgung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.3 tahun 2008, Jaksa Agung No.Kep 03/A/JA16/2008. Menteri Dalam Negeri No.1994 Tahun 2008 Dalam Menyelesaikan Masalah Ahmadiah Rumusan masalah : 1. Bagaimanakah bentuk tindakan tata usaha Negara kepusan bersama? 2. Bagaimanakah keabsahan dari keputusan bersama dikaitkan dengan Pasal 2 Ayat 1 UU no1/PNPSI/Tahun
1. Dr. Ni Ketut Supasti Darmawan, 2008 SH.,M.Hum.,LLM 2. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH 3. Dr. I Ketut Westra, SH.,MH 4. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M.Hum 5. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum
28 Ida Ayu Windhari P Kusuma Pratiwi 0890561061
UNUD
Sendiri
29 I Made Hendra L Wijaya 0990561025
Bali
Sendiri
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, 2009 SH.,MS 2. Dr.Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH.,M.Hum 3. Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH.M.,Hum 4. Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH 5. Dr. I Dewa Gede Palguna, SH.,M.Hum
30 Putu Pramayuni P Karisma Devi 0990561018
UNUD
Sendiri
31 Ni Putu Niti Suari P Giri 1090561031
UNUD
Sendiri
32 Ni Made Suwitri
Bali
Sendiri
33 Ivana Istimewaty P Sihombing 0790561016
UNUD
Sendiri
34 Komang Juniawan
Polda Bali
Sendiri
P
0990561050
0990561067
L
1965 3. Bagaimanakah upaya 8okum yang ditempuh terkait dikeluarkannya keputuan bersama? Judul : Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Material Undang-Undang Terhadap UndangUndang Dasar Rumusan masalah : 1. Apakah mahkamah konstitusi berpungsi sebagai legislator atau positif legislator dalam melakukan pengujian material Undang-Undang terhadap UndangUndang Dasar 2. Bagaimanakan Konsekuensi DPR jikaa tidak menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam suatu perubahan Pasal atau Undang-Undang? Judul : Karakter Normatif Isis dan Fungsi Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Menurut Ilmu Perundang – Undangan Rumusan masalah : 1. Apakah Karakter Normatif isi naskah akademik menurut ilmu 8okum dan doktrin ilmu 8okum ? 2. Apakah konsekuensi dari naskah akademik yang ridak ditransformasikan ke dalam peraturan PerundangUndang ? Judul : Pelestarian Subak Melalui Peraturan Provinsi Bali Rumusan Masalah : 1. Mengapa subak harus dilestarikan ? 2. ApakahPeraturan Daerah Provinsi Bali tentang subak efektif dalam pelestarian subak ?
Judul : Pemberlakuan Asas Retroaktif dalam tindak Pidana di Indonesia Rumusan masalah : 1. Apakah pengaturan asas retroaktif dalam hukum pidana di Indonesia sudah retroaktif ¿ 2. Apakah asas retroaktif dapat diterapkan (sah diberlakukan) terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia? Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan
1. Prof. Dr. Drs. Yohanes Usfunan, 2009 SH.,M.Hum 2. Prof. Dr. I Made Subawa, SH.,MS 3. Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH.,M.Hum 4. Dr. I Dewa Gede Palguna, SH.,M.Hum 5. Dr. I Gede Yusa, SH.,MH
1. Prof. Dr. I Dewa Gde Atmadja, 2010 SH.,MS 2. Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH.,M.Hum 3. Dr. I Dewa Gede Palguna, SH.,M.Hum 4. Dr. I Gede Yusa, SH.,MH 5. Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH
1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, 2009 SH.,MS 2. Dr.I Ketut Wirawan, SH.,M.Hum 3. Prof. Dr. I Gst. Ayu Agung Ariani, SH.,MS 4. I Ketut Wirta Griadhi, SH.,MH 5. Dr. I Ketut Sudantra, SH.,MH. 1. Prof. Dr. I Ketut Mertha, 2007 SH.,M.Hum 2. Dr.I Gede Artha, SH.,MH
1. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, 2009 SH.,M.Hum
35 Bambang Triyanto 1090561013
L
UNUD
Sendiri
36 Ni Made Bakti 1090561019
P
UNUD
Sendiri
37 Yuli Utomo 1090561034
L
UNUD
Sendiri
38 Daniel Tanati 0790561026
L
UNCEN
BPPS
39 I Made Suteja 0890561003
L
Polda Bali
Sendiri
Penggandaan Kartu ATM Pada Bank Swasta Nasional di Denpasar Rumusan masalah : 1. Bagaimanakah tanggungjawab bank untuk mengembalikan dana nasabah korban kejahatan penggandaan kartu ATM ? 2. Upaya hukum apakah yang dilakukan oleh bang dalam pengembalian dana nasabah korban kejahatan penggandaan kartu ATM ? Judul : Comtenpt of Court Untuk Jaga Kewibawaan Peradilan di Indonesia Rumusan masalah : Judul : Kemandirian KPU Kabupaten Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilikada ( Studi Kasus Putusan MK No.17/2008 1. Apakah dengan adanya putusan MK signifikan menjaga kemandirian KPU Kabupaten/Kota ? 2. Adanya putusan MK tanpa mengubah Pasal 112 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dapat menjaga kemandirian KPU Kabupaten/Kota ? Judul : Penyelesaian Sengketa Batas Desa Dinas di Kabupaten Gianyar. Rumusan masalah : 1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa batas Desa Dinas di Kabupaten Gianyar ¿ 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa batas Desa Dinas ¿ Judul : Status Hukum Hak Wilayah Masyarakat Hukum Adat Sebagai Akibat Pemekaran Wilayah di Provinsi Papua. Rumusan masalah : 1. Apakah status kepemilikan dan penguasaan hak wilayah dapat berubah akibat pemekaran wilayah ? 2. Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa hak wilayah yang berada pada dua kabupaten yang berbeda ¿ Judul : Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Polri Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum Yang Bertanggungjawab (Diskresi) Rumusan masalah :
2. Dr. I Ketut Westra, SH.,MH 3. Dr. Ni Ketut Supasti Darmawan, SH.,M.Hum.,LLM 4. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH 5. Ida Ayu Sukihana, SH.,MH
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, 2010 SH.,MH 2. Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH.,MH 1. Prof. Dr. I Made Subawa, 2010 SH.,MS 2. Dr. I Dewa Gede Palguna, SH.,M.Hum 3. Prof. Dr. I Dewa Gde Atmadja, SH.,MSDr. 4. I Gede Yusa, SH.,MH 5. Dr.Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH.,M.Hum 1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, 2010 SH.,MS 2. Dr. I Ketut Sudantra, SH.,MH. 3. Prof. Dr. I Gst. Ayu Agung Ariani,SH.,MS 4. Ni Nyoman Sukerti, SH.,MH 5. I Ketut Wirta Griadhi, SH.,MH 1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, 2007 SH.,MS 2. Dr. I Ketut Wirawan, SH.,M.Hum
1. Prof.Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, 2008 SH.,MS 2. Gde Made Swardhana, SH.,MH
1. Apa syarat yang harus dipenuhi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan tindakan lain menurut 10okum yang yang bertanggungjawab (diskresi) 2. Bagaimana pengawasan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan tindakan lain menurut hukum yang yang bertanggungjawab (diskresi) 40 Kadek Hermawati 0990561042
Dwi P
41 I Wayan Juwahyudi 1090561015
L
42 Putu Eva Ditayani P Antari 1190561022
43
Adnyana 1090561054
L
Bali
Sendiri
Judul : Status Hukum Penguasaan Tanah Ayahan (AYDS) Oleh Desa Pekraman Setelah Berlakunya UUPA Rumusan masalah : 1. Bagaimana penguasaan tanah-tanah ayahan desa di Kabupaten dilihat dari konsep penguasaan tanah menurut 10okum adat ? 2. Bagaimana penguasaan tanah-tanah ayahan desa di kabupaten Tabanan ¿ 3. Permasalahan apa yang timbul dalam penguasaan tanah ayahan desa dan bagaimana solusinya ¿
Polda Bali
Sendiri
-
Sendiri
Bali
Sendiri
Judul : 1. Prof.Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, 2010 Harminisasi Hukum Diskresi Kepolisian Terhadap Penangan SH.,MS Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 2. Gde Made Swardhana, SH.,MH Rumusan masalah : 3. Dr. I Gede Artha, SH.,MH 1. Bagaimana harminisasi diskresi kepolisian terhadap 4. Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, penanganan anak yang berkonflik dengan 10okum ? SH.,MH 2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan diskresi kepolisian 5. I Made Tjatrayasa, SH.,MH terhadap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Judul : 1. Prof. Dr. I Dewa Gde Atmadja, 2011 Pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden Dalam SH.,MS Masa Jabatannya Berkaitan Dengan Upaya Mewujudkan 2. Prof. Dr. I Made Subawa, Negara Hukum Demokratis di Indonesia SH.,MS Rumusan Masalah : 3. Dr. I Dewa Gede Palguna, 1. Apakah Kritreria perbuatan tercela yang dijadikan SH.,M.Hum sebagai alasan pemberhentian Presiden dan/wakil 4. Dr. Gede Marhaendra Wija presiden dalam masa jabatana di Indonesia berdasarkan Atmaja, SH.,M.Hum UUD 1945? 5. Dr. Ni Ketut Supasti 2. Bagaimanakah model pemberhentian Presiden dan/wakil Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM Presiden dalam masa jabatannya yang di anut di Indonesia berdasarkan UUD 1945? Judul : 1. Dr. Ni Ketut Supasti 2010 Kedudukan Hukum Kuasa Menjual yang Timbul Dari Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM. Perjanjian Jual-Beli Hak Milik atas Tanah 2. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH.
1. Prof. Dr. I Gst. Ayu Agung 2009 Ariani, SH.,MS 2. I Ketut Wirta Griadhi, SH.,MH
44
Filep Ayomi 0990561012
45
46
L
Papua
BPPS
I Nyoman Budi L Sentana 0990561042
Bali
Sendiri
Anak Agung Istri P Diah Mahadewi 1190561044
BPN/ Bali
Sendiri
Rumusan Masalah : 1. Bagaimana kedudukan hukum dari kuasa menjual yang mengesampingkan ketentuan Undang – Undang (Pasal 1813 KUH Perdata) tentang berahirnya pemberian kuasa ? 2. Apakah perjanjian jual-beli tanah, dimana salah satu pihak menerima kuasa menjualan menjual yang mengesampingkan ketentuan pasal 1813 KUH perdata mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah dari penjualan kepada pembeli? Judul : Perlindungan Hak Korban Perkosaan Di Bawah umur Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Rumusan Masalah : 1. Bagaimana perlindungan terhadap hak-hak korban perkosaan dibawah umur dalam sistem peradilan pidana Indonesia ? 2. Bagaimana pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di bawah umur?
3. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum. 4. Dr. I Ketut Westra, SH.,MH. 5. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum.
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, 2013 SH.,MH. 2. Dr. Ida Bagus Surya Dharma Jaya, SH.,MH. 3. Dr. Gde Made Swardhana, SH.,MH. 4. Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH 5. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum Judul : 1. Prof. Dr. I Gst. Ayu Agung Ariani, 2009 Efektivitas Peraturan Daerah provinsi Bali Nomor 9 Tahun SH.,MS 2009 Dalam Penyelenggaraan Wajib Belajar 12 Tahun 2. Dr. I Ketut Sudantra, SH.,MH. Rumusan Masalah : 3. Dr. Ni Nyoman Sukeni, SH.,Msi 1. Bagaimanakah efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali 4. Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, Nomor 9 Tahun 2009 dalam penyelenggaraan wajib SH.,MH belajar 12 tahun? 5. Dr. Ni Ketut Supasti 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM. pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 dalam penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun? Judul : 1. Prof. Dr. I Gusti Ngurah 2011 Tanggung Jawab Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Wairocana, SH.,MH. Nasional Terkait Kewenangan Menerbitkan Surat Keputusan 2. Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah 3. Dr. Gede Marhaendra Wija Rumusan Masalah : Atmaja, SH.,M.Hum 1. Kewenagan kepala kantor wilayah badan pertanahan 4. Dr. I Gede Yusa, SH.,MH nasional dalam menerbitkan surat keputusan tentang 5. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, pembatalan sertipikat hak milik atas tanah SH.M.,Hum 2. Tanggung jawab kepala kantor wilayah badan pertamahan nasional terkait kewenangannya
47
Gede Parta p Wijaya 1190561016
48
I Made Sudana 0890561011
49
50
menerbitkan surat keputusan tentang pembatalan sertipiat hak milik atas tanah. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Rumusan Masalah : 1 Bagaimanakah kedudukan hukum korban dalam peoses peradilan pidana di Indonesia ? 2 Bagaimana perlindungan khusus dalam proses peradilan pidana di Indonesia Sendiri
Judul : Kewenangan Kepolisian Melakukan Tindakan Lain Menurut Hukum yang Bertanggung Jawab Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika. Rumusan Masalah :
Ni Putu Asih P Yudiastri 1090561047
Sendiri
Ni Wayan L Masyuni Sujayanthi 1090561003
Sendiri
Judul : Keterbukaan Informasi Publik Bagi Badan Usaha Non BUMN dan BUMN Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah urgensi pengaturan keterbukaan informasi publik bagi badan usaha non BUMN dan BUMDdalam Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik? 2. Bagaimanakah format ideal bentuk laporan badan usaha non BUMN dan BUMD berkaitan dengan keterbukaan informasi publik? Judul : Politik Hukum Pidana Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Perusakan Sumber Daya Hayati Laut Khususnya Penyu Hijau Rumusan masalah : 1. Bagaimana politik hukum pidana terhadap sanksi yang diberikan kepada para pelaku penangkapan penyu hijau pada masa sekarang? 2. Bagaimana politik hukum pidana terhadap sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku penangkapan penyu hijau padamasa yang akan datang?
p
Polda Bali
2011 1 Dr. I Gusti Ariawan, SH.,MH 2 Dr. Ida bagus Dharmajaya, SH.,MH 3 Dr, I Dewa Made Suartha, SH.,MH 4 Dr. Gde Made Swardhana, SH.,MH 5 Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M.Hum 6
1. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, 2010 SH., M.Hum. 2. Dr. I Ketut Westra, SH.,MH. 3. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH. 4. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum. 5. Dr. I Made Udiana, SH.,MH.
1. Prof.Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, 2010 SH.,MS 2. Dr. I Gede Artha, SH.,MH 3. Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH 4. Dr. Gde Made Swardhana, SH.,MH 5. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum (Anggota)
51
Ni Made Budani 0890561090
52
Johanes Maria Vianney Graciano 0990561055
p
Sendiri
Sendiri
Judul : Kewemangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Dalam Pemberian Assimilasi Bagi Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Rumusan Masalah : 1. Bagaimana pengaturan kewenangan kepala kantor wilayah kementerian hukun dan HAM Bali dalam pemberian asimilasi dan perlindungan hak WBP pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Denpasar. 2. Bagaimana akibat hukum setelah penolakan penetapan asimilasi oleh kepala kantor wilaayah kementerian Hukum dan HAM Bali terhadap Lapa Kelas IIA Denpasar. Judul : Pengalihan Objek Perjanjian Sewa Menyewa Yang Bertentangan Dengan Perjanjian Rumusan Masalah : 1. Bagaimana keabsahan tanah yang menjadi ojek perjanjian sea menyewa sebagai jaminan pelunasan hutang ? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyewa atas pelelangan tanah yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa?
1. 2. 3. 4. 5.
Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH 2009 Dr. I Ketut Westra, SH.,MH Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH.,M.Hum Dr. I Made Sarjana, SH.,MH Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum
DATA PROPOSAL PENELITIAN TESIS PADA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2014 NO 1
2
3
NAMA /NIM I Gede Pasek Pramana 1290561012
P/L L
Ida Ayu Gede Narasanti 1090561059
P
I Gusti Agung Dian Hendrawan 1290561035
L
Univ./ SUMBER JUDUL & PERMASALAHAN PROPOSAL Inst./Asal BIAYA Bali Sendiri Judul : Konsekuensi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Astra Dalam Hukum Adat Bali. Rumusan Masalah : 1. Bagaimana kedudukananak astra ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ? 2. Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap kedudukan anak astra dalam hukum adat bali pasca Putusan mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010? PT. Pegadaian (Persero)
Bali
Sendiri
Sendiri
1. 2. 3. 4. 5.
Judul : Perlindungan Hukum Bagi PT. Pegadaian (Persero) Dalam Hal Barang Jaminan Gadai Bukan Milik Debitur Rumusan masalah : 1. Bagimana bentuk perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian (persero) dalam hal barang jaminan gadai bukan milik debitur ? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam hal barang jaminan yang digunakan pada PT pegadaian (persero) bukan milik debitur.
1.
Judul : Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kotamadya Denpasar Rumusan masalah : 1. Bagaimana implementasi penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan glandangan dan pengemis di Kotamadya Denpasar? 2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi penegakan hukum terhadap glandangan dan pengemis di Kotamadya Denpasar ?
1.
2. 3. 4. 5.
2. 3. 4. 5.
PEMBIMBING/ PENGUJI TAHUN MASUK PROPOSAL Prof. Dr. I Wayan P Windia, 2012 SH.,Msi. Dr. I Ketut Sudantra, SH.,MH. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH.,MS. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum. Dr. Putu Tuni Cakabawa 2010 Landra, SH.M.,Hum Dr. I Ketut Westra, SH.,MH Dr. I Made Sarjana, SH.,MH Dr. I Made Udiana, SH.,MH Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM
Dr. Ida Bagus Surya 2012 Darmajaya, SH.,MH Dr. Gde Made Swardhana, SH.,MH Prof.Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS Dr. I Gede Artha, SH.,MH Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM
4
5
6
Made Budi Keladian L 1290561005
Rika Ekayanti 1190561047
Si Ngurah Ardnya 1190561029
P
L
Bali
Bali
Bali
BPPS
Sendiri
Sendiri
Judul : Tanggungjawab Kepala Daerah Terhadap Pengusaha Pariwisata Terkait Ijin Usaha Akomudasi Vila Pada Kawasan Wisata Alam Rumusan masalah : 1. Bagaimana Keabsahan izin usaha akomudasi vila dengan adana konflik norma antara peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 dengan peraturan Daerah Nomor 16Tahun 2009? 2. Bagaimana tanggungjawab Kepala Daerah terhadap pengusaha pariwisata terkait ijin usaha akomudasi vila dengan adanya konflik norma antara Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Nomor 16 Tahun 2009? Judul : Perlindungah Hukum Terhadap Justice Colaborator Terkait Penanganan Tindakan Pidana Korupsi di Indonesia Rumusan masalah : 1. Bagaimana perumusan pengaturan dan perlindungan hukum bagi Justice Colaborator menurut hukum positif di Bali? 2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian dari kesaksian yang diberikan oleh seorang Justice Colaborator?
1.
Judul: Implementasi Ketentuan Productd Liability dan Relevansinya Dengan Klausula Baku Dalam Transaksi Gitar Elektrik di Denpasar. Rumusan Masalah : 1. Apakah perapan hukum perlindungan konsumen mengenai kewajiban dan tanggungjawab produk (Produk liability) sudah efektif diterapkan oleh pelaku usaha terhadap konsumen gitar elektrik di Denpasar ? 2. Bagaimana relevansi pencantuman klausula baku dalam sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia ?
1. Prof. RA Retno 2011 Murni,SH.MH.PhD. 2. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM. 3. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH. 4. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum. 5. Dr. I Made Sarjana, SH.,MH.
2. 3. 4. 5.
1. 2. 3. 4. 5.
Prof. Dr. I Gusti Ngurah 2012 Wairocana, SH.,MH. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M.Hum. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH.,MS. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM.
Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH.,M.Hum. Dr. I Gede Artha, SH.,MH. Prof.Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS. Dr. Gde Made Swardhana, SH.,MH. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum.
7
Ni Putu Lina Sudiyawati 1290561023
P
Bali
Sendiri
8
Ida Bagus Made Dwi Putra Astawa 1190561039
L
Bali
Sendiri
9
I Made Sudastra 0990561014
L
Bali
Sendiri
Judul : Kebijakan Formulasi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Revitalisasi Fungsi Lembaga Praperadilan Pidana Terpadu Rumusan Masalah : 1. Apakah yang menjadi ide dasar revitalisasi lembaga peradilan menjadi konse Hakim Pemeriksa Pendahuluan di dalam Rancangan KUHAP sebagaiupaya pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia? 2. Adanya pro dan kontra terkait pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai bentuk relevansi fungsi lembaga Peradilan di dalam Rancangan KUHAP membutuhkan solusi guna menjadikan Konsep Hakim Pemeriksa Pendauluan menjadi suatu kebijakan formulasi pengaturan hukum yang relevan di masa mendatang (ius constituendum) sehingga prospek penngaturannya sesuai dengan persfektif sistem peradilan pidana terpadu ? Judul : Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Antara Bank Dengan Perseroan Terbatas Yang Jaminannya Bukan Aset Perseroan Terbatas 1. Bagaimanakah pengaturan jaminan kredit bank dalam ketentuan perbankan? 2. Apakah akibat hukum terhadap jaminan kredit yang bukan aset Perseroan apabila terjadi wanprestasi?
1. 2. 3. 4. 5.
Prof. Dr. I Ketut Mertha, 2012 SH.,M.Hum. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MH Dr. I Gede Artha, SH.,MH. Dr. I Dewa Made Suartha,SH.,MH Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum.
1. Dr. I Wayan Wiryawan, 2011 SH.,MH. 2. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum. 3. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH.,MHum 4. Dr. I Ketut Westra, SH.,MH 5. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM
Judul : 6. Implementasi Udang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang cacat Dalam Menngisi Peluang Kerja Pada Perusahaan Swasta di Kabupaten Badung. 1. Mengapa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacatbelum di impementaikan secara baik oleh perusahaan swasta di Kabupaten Badung ? 2. Faktor-faktor yang menyebabkan undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 belum di implementasikan oleh perusahaan swasta di Kabupaten Badung ? 3. Apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindung hak penyandang cacat dalam mengisi peluang kerja pada perusahaan swasta dan apa sansi hukum yang telah diberikan kepada Perusahaan Swasta?
2009
10
Ni Made Ariswandani 1190561001
P
Bali
Sendiri
11
I Gede Edi Budiputra 1290561011
L
Bali
Sendiri
12
Made Dwi Kurnihartawan 1290561024
L
Bali
Sendiri
Judul : Pemekaran Desa Sebagai Penyelesaian Sengketa Adat Desa Pakraman Dalem Yangapi Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah proses sengketa tanah sehingga menyebabkan terjadinya pemekaran desa di Desa Pakraman Dalem Yangapi? 2. Apakah pemekaran desa benar-benar dapat menyelesaikan sengketa adat di Desa Pakraman Dalem Yangapi? Judul : Dualisme Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah pengaturan pembatalan Peraturan (Perda) yang dilakukan dengan Peraturan Presiden dan Peraturan MenteriDalam Negeri? 2. Apakah suatu Peraturan Daerah (Perda) yang telah dibatalkan tersebut setelah diperbaiki dapat diajukankembali untuk menjadi Perda?
1. Prof. Dr. I Wayan P Windia, 2011 SH.,Msi 2. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH.,MS 3. Prof. Dr. Tjok Istri Putra Astiti, SH.,MS 4. Dr. I Ketut Sudantra, SH.,MH. 5. Dr. Ni Nyoman Sukerti, SH.,MH
Judul : Narkotika New Phsycoactve Subtances Dalam Kaitanya Dengan Kewnangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN) Terhadap Penngedar Narkotika Menurut UndangUndang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah pengaturan pembatalan Peraturan (Perda) yang dilakukan dengan Peraturan Presiden dan Peraturan MenteriDalam Negeri? 2. Apakah suatu Peraturan Daerah (Perda) yang telah dibatalkan tersebut setelah diperbaiki dapat diajukankembali untuk menjadi Perda?
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, 2012 SH.,MH 2. Dr. Gde Made Swardhana, SH.,MH 3. Dr. I Gede Artha, SH.,MH 4. Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH. 5. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM
1. Prof. Dr. Ibrahim R., SH.,MH 2012 2. Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, SH.,MH 3. Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH.M.,Hum 4. Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH.,M.Hum 5. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M.Hum
13
A.A Sagung Mas Yudiantari Darmadi 129561032
P
Bali
Sendiri
Judul : Pidana Mati Terhadap Pelaku Mutilasi Rumusan Masalah : 1. Eksistensi pidana mati dalam peraturan perundangundangan hukum pidana positif di Indonesia. 2. Pidana Mati terhadap pelaku mutilasi dalam persfektif ius constituendum (rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, 2012 SH.,MH. 2. Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH.,MH. 3. Prof.Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS. 4. Dr. Gde Made Swardhana, SH.,MH. 5. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum.
14
Putri Kusuma Sanjiwani 1190561011
P
Bali
Sendiri
1. Prof. Dr. Ibrahim R., SH.,MH. 2011 2. Dr. I Gede Yusa, SH.,MH. 3. Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH.,M.Hum. 4. Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, SH.,MH. 5. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum.
15
Ni Wayan Sinaryati 1290561027
P
Kejaksaan Tinggi Bali
Sendiri
Judul : Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Terhadap Pariwisata Dengan Ditetapkan Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia Oleh United National Educational, Scientific And Cultural. 1. Bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah Provisi Bali dengan ditetapkan sistem irigasi subak di Provinsi Bali dengan ditetapkan sistem irigasi subak di Provinsi Bali sebagai warisan budaya dunia oleh United National Educational, Scientific And Cultural. 2. Apakah akibat hukum dengan ditetapkannya sistem irigasi subak di Propinsi Bali sebagai warisan budaya duniaoleh United National Educational, Scientific And Cultural. 3. Apakah yang menjadi faktor kendala dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali terhadap sistem irigasi Subak di Provinsi Bali sebagai warisan budaya dunia oleh United National Educational, Scientific And Cultural. Judul : Peranan Jaksa Untuk Menuntut Terdakwa Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Rumusan Masalah : 1. Apa peran jaksa dalam pengembalian kerugian keuangan negara oleh koruptor dalam proses peradilan pidana? 2. Apa bentuk tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh jaksadalam proses di persidangan?
1. Dr. I Gede Artha, SH.,MH. 2012 2. Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH. 3. Prof.Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS. 4. Dr. Gde Made Swardhana, SH.,MH. 5. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM.
16 I Dewa Gede Anom P Rai 1290561026
Kejaksaan Tinggi Bali
Sendiri
17 Ni Made Budani 0890561090
P
Hukum dan HAM
Sendiri
18 Bambang Triytanto 1090561013
L
advokat
Dosen
19 I Wayan Wesna L Astara 1290561047
Judul : Relevansi Ketentuan Pengaturan Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Dengan Perlindungan Hak Asasi Manuasia Dalam Sistem Peradilan Pidana Rumusan Masalah : 1. Bagaimana relevansi pengaturan batas waktu penyidikan tindak pidana dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi mereka yang tersangkut perkara pidana? 2. Bagaimana pengaturan tentang batas waktu penyidikan tindak pidana dalam acara pidana? Judul : Kewenangan Menteri Hukum dan HAM Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Rumusan Masalah : 1. Bagaimana kewenangan Mentei Hukum dan Ham dalam pemberian Pembebasan bersyarat kepada narapidana? 2. Apa yang menjadi syarat untuk pemberian pembatasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan oleh Menteri Hukum dan HAM?
1. Dr. I Gede Artha, SH.,MH. 2012 2. Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH.,MH. 3. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS. 4. Dr. Gde Made Swardhana, SH.,MH. 5. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM
Sendiri
Judul : Contempt Of Court Dalam Menjaga Wibawa Pengadilan di Indonesia (Study Kasus Pada Pengadilan Negeri di Bali). Rumusan Masalah : 1. Apa saja yang dapat dikatagorikan suatu penistaanpengadilan atau Contempt of Court di Indonesia? 2. Bagaimana sanksi yang dapat diberikan terhadap orangorang atau kelompok yang melakukan penistaan terhadap peradilan (Contempt Of Court)
Sendiri
Judul : Debitor yang Tidak Menggunakan Upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 20/PAILIT/PN.NIAGA.SBY) Rumusan Masalah : 1. Apakah syarat pailit yang diatur dalampasal 2 ayat (1) sudah memenuhei rasa keadilan ? 2. Bagaimanakah Permohonan ideal syarat pailit yang memenuhi rasa keadilan masyarakat?
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, 2010 SH.,MH. 2. Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH.,MH. 3. Prof.Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS. 4. Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH. 5. Dr. Gde Made Swardhana, SH.,MH. 1. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH. 2012 2. Dr. I Made Sarjana, SH.,MH. 3. Dr. I Ketut Westra, SH.,MH. 4. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum. 5. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M. um
1. Dr. I Gede Artha, SH.,MH. 2008 2. Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, SH.,MH. 3. Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH. 4. Dr. I Gede Yusa, SH.,MH. 5. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM.
20 I Gusti Agung Ayu P Gita Pritayanti Dinar 1290561008
Sendiri
Judul : Penyelesaian Sengketa Pengalihan Saham Bali Energy Limited Mealui Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Rumusan Masalah : 1. Apakah putusan Award Nomor 095 Tahun 2013 SIAC mempunyai ketentuan hukum mengikat untuk sengketa pengalihan saham Bali energy Limited? 2. Apakah implikasi hukum bhagi Bali energy Limited Patrial Award Nomor 095 Tahun 2013 SIAC tersebut?
2012 1. Dr. I MaHde Sarjana, SH.,MH. 2. Dr. I Made Udiana, SH.,MH. 3. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH.,M.Hum. 4. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH. 5. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM
