DATA KELULUSAN DAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM TAHUN 2014 NO 1
NAMA/NIM Ratih Rosma Yuani
P/L P
0890561065
UNIV./INST./ SUMBER ASAL BIAYA Hukum dan HAM
Sendiri
PEMBIMBING/ PENGUJI TESIS
TH MASUK
Judul : Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Bali. ( Suatu Tinjauan Dalam Kehidupan Masyarakat Patrilineal). Rumusan Masalah : 1. Bagimanakah implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Bali? 2. Faktor – faktor apakah yang mempengaruhi implementasi prinsip kepentingan terkait bagi anak dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Bali?
1. Prof.Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS. 2. Dr. I Ketut Sudantra, SH.,MH.. 3. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH.,MS 4. Dr. Ni Nyoman Sukeni, SH.,Msi. 5. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM.
2008
2014
14 smt (7 th)
3,40
Sangat Memuaskan
Memuaskan
JUDUL & PERMASALAHAN TESIS
TH LAMA LULUS STUDI
IPK
PREDIKAT KELULUSAN
1.
2
Ida Ayu Sri Kusuma Wardhani 0890561065
P
-
Sendiri
Judul : Implementasi Persetujuan Tindakan Kedokteran ( Informed Consent) Dalam Perjanjian Terapeutik Oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit di Provinsi Bali. Rumusan Masalah :
1. Prof. R.A. Retno Murni, SH.MH.,Ph.D. 2. Dr. I Ketut Westra, SH.,MH. 3. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM. 4. Dr. I Made Sarjana, SH.,MH. 1. Tuni Cakabawa Landra, 5. Dr. Putu SH.,M.Hum. 2.
2008
2014
12 Smt (6 th)
3,36
3
Daniel Tanati 0790561026
L
UNCEN
BPPS
Judul : Pola Penyelesaian dan Bentuk-Bentuk Sanksi Delik Adat Suku Waropem – Paua Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Pola Penyelesaian dan Bentuk-Bentuk Sanksi Delik Adat Suku Waropem ? 2. Bagaimana Bentuk Adat Suku Waropem ?
1. Dr. I Ketut Wirawan, SH.,M.Hum. 2. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.,MH. 3. Prof. Dr. I Gst. Ayu Agung Ariani, SH.,MS. 4. Prof. Dr. I Wayan P Windia, SH.,Msi.. 5. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum.
2007
2014
14 smt (8 th)
3,35 Memuaskan
4
Diah Ratna Sari Hariyanto 1190561037
P
-
Sendiri
5
Anak Agung Ketut Rumasia 0890561014
L
Polda Bali
Sendiri
6
Ngurah Mas Wijaya Kusuma 1190561002
Judul : Bantuan Hukum Bagi Orang Atau Kelompok Orang Miskin Dalam Perkara Pidana Demi Terselenggaranya Proses Hukum yang Adil di Denpasar. Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah implementasi bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana di Denpasar? 2. Apa saja faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana di Denpasar? Judul :
Diskresi Kepolisian Dalam Rangka Peraturan Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Denpasar. Rumusan Masalah : 1. Mengapa dilakukan diskresi dalam pengaturan ketertiban dan kelancaran lalu lintas ? 2. Apa bentuk kewenangan diskresi yang dilakukan polisi lalu lintas dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancarannlalu lintas di jalan? L
Sendiri
Judul :
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Mengenai Tanggung Jawab Penjamin Atas Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Bali. Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
1. Dr. I Gede Artha, SH.,MH. 2. Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH.,MH. 3. Prof.Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS. 4. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.,MH. 5. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM.
2011
2014
6 Smt (2 th)
3,92
Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS. Dr. I Gede Artha, SH.,MH. Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH. Dr. Gde Made Swardhana, SH.,MH. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum.
2008
2014
12 smt (6th)
3,33 Memuaskan
1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH.,MS 2. Dr. I Ketut Sudantra, SH.,MH 3. Prof. Dr. I Wayan P Windia, SH.,Msi 4. Dr. Ni Nyoman Sukeni, SH.,Msi 5. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum.
2011
2014
6 Smt (2 th)
3,42 Sangat
1. 2. 3. 4. 5.
Sangat Memuaskan
Memuaskan
mengenai tanggungjawab penjamin atas keberadaan dan kegiatan orang asing di Bali? 2. Upaya – upaya apa yang dilakukan Pemerintah Terhadap penjamin yang tidak memenuhi kewajiban atas keberadaan dan kegiatan orang asing di Bali? 7
8
Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi 0890561061
P
Putu Eva Ditayani Antari 1190561022
P
Sendiri
Judul :
Pelanggaran Merek Terkenal dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention TRIP’s Agrement dan UU No 15 Tahun 2011. 1. Bagaimanakah mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal dalam relevansinya dengan hak prioritas dalam hal terjadi pelanggaran berdasarkan Paris Convention, TRIPs Agreement dan UU No.15 Tahun 2001? 2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh serta sanksi yang diberikan berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek terkenal berdasarkan Paris Convention, Trips Agreement dan UU No. 15 Tahun 2001? Sendiri
Judul :
Pemberhentian Presidaen dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya Berkaitan Dengan Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis di Indonesia Rumusan Masalah :
1. Apakah Kriteria perbuatan tercela yang dijadikan alasan pemberhentian
1. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM 2. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH 3. Dr. I Ketut Westra, SH.,MH 4. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum 5. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum
2008
1. Prof. Dr. I Dewa Gde Atmadja, SH.,MS 2. Prof. Dr. I Made Subawa, SH.,MS 3. Dr. I Dewa Gede Palguna, SH.,M.Hum 4. Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH.,M.Hum
2011
2014
2014
12 smt (6th)
6 Smt (2 th)
3,50 Sangat Memuaskan
3,68 Sangat Memuaskan
9
10
Gusti Ayu Arya Prima Dewi 11905610046
P
I Made Sudana 0890561011
L
Sendiri
presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya di Indonesia berdasasarkan UUD 1945? 2. Bagaimana model pemberhentian Presidendan/Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang dianut diIndonesia berdasarkan UUD 1945?
5. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM
Judul :
1. Dr. I Gede Artha, SH.,MH 2. Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH 3. Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH.,M.Hum 4. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS 5. Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH.,MH
2011
2014
6 Smt (2 th)
3,68 Sangat Memuaskan
1. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS 2. Dr. I Gede Artha, SH.,MH 3. Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH.,M.Hum 4. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.,MH 5. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum
2008
2014
12 smt (6th)
3,29 Memuaskan
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Denpasar Dalam Pembinaan Rumusan Masalah : 1. Bagainanakah pelaksanaan tugas dan wewenang hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Denpasar dalam pembinaan narapidana ? 2. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Denpasar dalam pembinaan Narapidana? Polda Bali
Sendiri
Judul:
Wewenang Penyidik Polri Melakukan Tindakan Lain Menurut Hukum Yang Bertanggungjawab Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika. Rumusan Masalah : 1. Apakah penyidik Polri memiliki wewenang melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika? 2. Bgaimana pengaturan pengawasan tehadao penyalahgunaan wewenang
penyidik polri melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika? 11
I Made Suwitri 0990561050
P
Sendiri
Judul : Pengaturan Pelestarian Subak Dan Efektifitas Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia Studi Kasus Subak Juwuk Manis Di Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah Pengaturan Pelestarian
Subak di Provinsi Bali? 2. Bagaimanakah Efektivitas Pengaturan
Pelestarian Subak Berkaitan Dengan Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia Menurut UNESCO (United Nations Educatioral Scientifik and Cultural Organization)? 12
Kadek Dwi Hernawati 0990561042
P
Sendiri
Judul :
Pengaturan Perlindungan Hukum Tanah Ayahan Desa Dalam Pengembangan Desa Adat Sebagai Daerah Tujuan Wisata
Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum tanah-tanah ayahan desa di dalam Peraturan Perundang - undangan dan awigawig desa pakraman? 2. Bagaimanakah pengaturan ideal perlindungan hukum tanah - tanah ayahan desa melalui Peraturan Perundang-undangan dan awigawig desa pakraman? 1.
1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH.,MS 2. Dr. I Ketut Wirawan, SH.,M.Hum 3. Prof. Dr. I Gst. Ayu Agung Ariani, SH.,MS 4. Dr. I Ketut Sudantra, SH.,MH 5. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM
2009
2014
10 Smt (5Th)
3,29 Memuaskan
1. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH.,M.Hum 2. Dr. I Ketut Westra, SH.,MH 3. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH.,MS 4. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum 5. Dr. I Ketut Sudantra, SH.,MH
2009
2014
10 Smt (5Th)
3, 31 Memuaskan
13
Kadek Krisna Sintia Dewi 1190561024
P
Sendiri
Judul :
Efektifitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar) Rumusan Masalah : 1. Bagaimana penerapan ancaman sansi
pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi? 2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi? 14
Ni Made Dwi Kristiani 1190561025
P
Sendiri
Judul :
Penjatuhan Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Terorisme Bom Bali (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Denpasar) Rumusan Masalah : 1. Apakah Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terorisme bom bali ? 2. Apakah penjatuhan pidana mati dapat menjadi sarana pencegahan terhadap tindak pidana terorisme?
1. Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH.,M.Hum 2. Dr. I Gede Artha, SH.,MH 3. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS 4. Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH 5. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M.Hum
2011
2014
6 Smt (3th)
3,56 Sangat Memuaskan
1. Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH.,M.Hum 2. Dr. I Gede Artha, SH.,MH 3. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS 4. Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH 5. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum
2011
2014
6 Smt (3th)
3,60 Sangat Memuaskan
15
I Gede Pasek Pramana 1290561012
L
16
I Nyoman Budi Sentana 0990561043
L
17
Desyanti Suka Asih K. Tus 0890561055
P
Pemprov
Sendiri
Judul: Kosekuensi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Astra Dalam Hukum Adat Bali 1. Bagaimanakah Kedudukan anak astra ditinjau dari putusan mahkamah konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010? 2. Bagaiamanakah kosekuensi yuridis putusan mahkamah konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hukum adat bali tentang kedudukan anak astra?
1. Prof. Dr. I Wayan P Windia, SH.,Msi 2. Dr. I Ketut Sudantra, SH.,MH 3. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM 4. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH 5. Dr. Ni Nyoman Sukeni, SH.,Msi
2012
2014
4 Smt (2 th)
Sendiri
Judul: Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 Terkait Dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 Terkait Dengan Penyelenggaraan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Bali? 2. Faktor-faktor apakah yang memperngaruhi efektivitas pelaksanaan peraturan daerah nomor 9 tahun 2009 terkait dengan penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun di provinsi bali? Judul: Perlindungan Hukum Cerita Rakyat Yang Dialihwujudkan Dalam Bentuk Pertunjukan Seni Melalui Media Elektronik Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap keaslian cerita rakyat sebagai ekspresi budaya tradisional dalam dimensi hak cipta? 2. bagaimanakah perlindungan hukum terkait kepemilikan cerita rakyat yang telah dialihwujudkan dalam bentuk pertunjukan seni melalui media elektronik
1. Prof. R.A. Retno Murni, SH.MH.,Ph.D 2. Dr. I Ketut Sudantra, SH.,MH. 3. Dr. Ni Nyoman Sukeni, SH.,Msi 4. Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, SH.,MH 5. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM
2009
2014
10 Smst (5 th)
3,40 Sangat Memuaskan
1. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM 2. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH 3. Prof. R.A. Retno Murni, SH.MH.,Ph.D 4. Dr. I Ketut Westra, SH.,MH 5. Dr. I Made Sarjana, SH.,MH
2008
2014
12 Smst (6 th)
3,68 Sangat Memuaskan
Sendiri
3,91
Dengan Pujian
baik nasional maupun internasional?
18
19
Ni Komang Ayu Widiawati 1090561005
P
Budi Prasetyo 1190561018
L
Sendiri
Sendiri
Judul: Penjatuhan Sanksi Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Yang melakukan Desersi (Studi Kasus Di Pengadilan Militir III-14 Denpasar) Rumusan Masalah: 1. Siapa yang paling berwenang menjatuhkan sanksi terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum? 2. apa dasar pertimbangan hakim militir dalam penjatuhan sanksi terhadap prajurit TNI yang melakukan desersi?
1. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS 2. Dr. I Gede Artha, SH.,MH. 3. Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH.,M.Hum 4. Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH 5. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM
2010
Judul: Implementasi Tugas dan Wewenang Penyidik Terhadap Perlindungan Penyu Hijau (Studi Kasus DiRektorat Kepolisian Perairan Polda Bali) Rumusan Masalah: 1. Bagaiamanakah implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau di Direktorat polisi perairan polda bali? 2. faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau.
1. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS 2. Dr. I Gusti Ketut Ariawan,SH.MH 3. Dr. I Gede Artha, SH.,MH 4. Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH.,MH 5. Dr. Putu Gede Arya Sumertha Yasa, SH., MH
2011
2014
2014
8 Smst (4 Th)
3,31 Sangat
6 Smt (3 th)
3,48 Sangat
Memuaskan
Memuaskan
20
21
22
Ni Putu Rai Yuliartini 1190561015
P
Rika Ekayanti 1190561047
p
A.A. Ngurah Roy Sumardika 1090561064
Undiksa
BPPS
Sendiri
Judul : Kajian Kriminiologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Buleleng Rumusan Masalah: 1. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab anak melakukan balapan liar di kota singaraja? 2. bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan balapan liar di kota singaraja?
1. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH., 2. Dr. I Gede Artha, SH.,MH 3. Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH 4. Dr. Gde Made Swardhana, SH.,MH 5. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum
2011
Judul :
1. Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH.,M.Hum 2. Dr. I Gede Artha, SH.,MH 3. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS 4. Dr. Gde Made Swardhana, SH.,MH 5. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum
2011
1. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH.,M.Hum 2. Dr. I Ketut Westra, SH.,MH 3. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH 4. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum 5. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum
2010
Pengaturan dan Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi diIndonesia.
L
Sendiri
Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah pengaturan perlindunngan hukum bagi Justice Callaborator tindak pidana korupsi menurut hukum fositif di Indonesia? 2. Apakah seseorang justice callaborator memiliki kekuatan nilai pembuktian yang akurat dalam persidangan? Judul : Integrasi Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Proses Acara Peradilan Perdata :Studi Tentang Putusan Pengadilan yang Dimediasi Berdasarka Perma Nomor 1 Tahun 2008. Rumusan Masalah: 1. Apakah perkara yang sudah diputusoleh pengadilan masih dimungkinkan untuk mediasi kembali? 2. Bagaimana kedudukan hukum dari kesepakatan Perdamaian hasil mediasi setelah adanya Putusan Pengadilan terhadap pokok perkara yang dimediasi?
6 Smt (3 th)
3,73 Sangat
2014
6 Smt (3 th)
3,56 Sangat Memuaskan
2014
8 Smt (4 th)
3,58 Sangat Memuaskan
2014
Memuaskan
23
24
Rollana Mumpuni 0990561008
Ni Komang Ayu Widiawati 1090561005
P
P
Sendiri
Judul :
Sendiri
pengajuan upaya hukum oleh jaksa atas putusan bebas bagi terpidana Tindak Pidana korupsi 2. Bagaimana formulasi pengaturan tentang upaya hukum oleh jaksa atas putusan bebas bagi terpidana korupsi dimasa yang akan datang? Judul :
1. Pengajuan Upaya Hukum Oleh Jaksa 2. Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi. 3. Rumusan Masalah : 1. Bagaimana ketentuan pengaturan 4.
1. Penjatuhan Sanksi Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Desersi (Studi 2. Kasus di Pengadilan Militer III-14 3. Denpasar) Rumusan Masalah : 4. 1. Siapa yang paling berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Prajurit TNI yang melakukan disersi? 2. Apa dasar pertimbangan hakim militer dalam penjatuhan sanksi terhadap Prajurit TNI yang melakukan desersi?
25
Made Budiada Keladian 1290561005
L
Sendiri
5.
Judul :
Tanggungjawab Kepala Daerah Terhadap Pengusaha Pariwisata Terkait Ijin Usaha Akomodasi Villa Pada Kawasan Wisata Alam Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah keabsahan izin usaha akomodasi vila dengan adanya konflik norma antara Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 dengan Pengaturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009? 2. Bagaimanakh tanggungjawab kepala daerah terhadap pengusaha pariwisata
5.
Dr. I Gede Artha, SH.,MH Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS Dr. Gde Made Swardhana, SH.,MH Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM
2009
2014
11 Smt (5 th)
3,40 Sangat Memuaskan
Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS Dr. I Gede Artha, SH.,MH Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH.,M.Hum Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM
2010
2014
9 (smt) (4th)
3,31 Memuaskan
2012
2014
2 th (5 smt)
3,71 Dengan Pujian
1. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH 2. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum 3. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH.,MS 4. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH 5. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM
terkait ijin usaha akomudasi vila dengan adanya konflik norma antara Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 dengan Pengaturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009?
26
Ni Made Bakti 1090561019
P
Sendiri
1. Prof. Dr. I Made Subawa, Kemandirian Komisi Pemilihan Umum SH.,MS Kabupaten/Kota Sebagai Penyelenggara 2. Dr. I Gede Yusa, SH.,MH Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 3. Prof. Dr. I Dewa Gde Kepala Daerah (Studi Terhadap Putusan Atmadja, SH.,MS Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU – 4. Dr. Gede Marhaendra Wija VI/2008) Atmaja, SH.,M.Hum Rumusan Masalah : 5. Dr. I Dewa Gede Palguna, 1. Apakah keputusan Mahkamah Konstitusi SH.,M.Hum No17/PUU-VI/2008 yang tidak Judul :
mengharuskan pertahanan mengundurkan diri pada saat kampanye, signifikan dalam menjaga kemandirian KPU Kabupaten /Kota sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah? 2. Apakah dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No17/PUUVI/2008, tanpa merevisi Pasal 122 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat menjamin kemandirian KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah?
2010
2014
5th (7smt)
3,52 Sangat Memuaskan
27
I Gede Edi Budiputra 1290561011
L
Sendiri
Judul :
1. Prof. Dr. Ibrahim R., Dualisme Pembatalan Peraturan Daerah SH.,MH Provinsi Dengan Peraturan Presiden dan 2. Dr. Putu Gede Arya Peraturan Menteri Dalam Negeri Sumerthayasa, SH.,MH Rumusan Masalah : 3. Prof. Dr. I Wayan Parsa, 1. Bagaimanakah peraturan pembatalan SH.M.,Hum Perda Provinsi yang dilakukan dengan 4. Dr.Gede Marhaendra Wija Pengaturan Presiden dan Peraturan Atmaja, SH.,M.Hum Menteri Dalam Negeri ? 5. Dr. Putu Tuni Cakabawa 2. Apakah akibat hukum pembatalan Perda Landra, SH.M.,Hum Dengan Peraturan Presiden dan Peraturan
2012
2014
2 th (5 smt)
3,58 Sangat Memuaskan
2012
2014
2 th (5 smt)
3,64 Sangat Memuaskan
Menteri Dalam Negeri 28
Made Dwi Kurniahartawan 1290561024
L
Sendiri
Judul :
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, Kewenangan Penyidik Badan Narkotika SH.,MH Nasional (BNN) Terhadap Pengedar 2. Dr. Gde Made Swardhana, Narkotika New psychoctive Substances. SH.,MH Rumusan Masalah : 3. Dr. I Gede Artha, SH.,MH 1. Apakah sah kewenangan penyidik badan 4. Dr. I Dewa Made Suartha, narkotika nasional dalam melakukan SH.,MH penyidik tindak pidana narkotika? 5. Dr. Putu Tuni Cakabawa 2. Apakah sah penyidik yang dilakukan Landra, SH.M.,Hum oleh badan narkotika nasional (BNN) terhadap kasus narkotika raffi ahmad dikaji berdasarkan ketentuan undangundang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika?
