DATA KELULUSAN DAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM TAHUN 2013
NO
NAMA/NIM
P/L
UNIV./INST./AS AL
SUMBER BIAYA
1
Steven Makuruku 0690561022
L
Fakultas Hukum Universitas Patimura
BPPS
2
Syarif Dahlan,SH
L
L
0890561031
3
Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, SH
0990561013
4
I Ketut Suparta,SH 0890561040
L
JUDUL & PERMASALAHAN TESIS
PEMBIMBING/ PENGUJI TESIS
TH MAS UK
Universitas Samawa
BPPS
Judul : Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Penanggulangan Ilegal Loging di Indonesia Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah pendekatan penanggulangan Ilegal Logogingdari Perspektif kebijakan kriminal? 2. Bagai mana kebijakan pemerintah menanggulangi peredaran kayu ilegal antar negara? Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Perempuan Dari Diskriminasi Gender Pada Era Otonomi Daerah di Kabupaten Sumbawa – Nusa Tenggara Barat Rumusan Masalah :
1. Prof. Dr. I Ketut Mertha, 2006 SH.MH 2. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM 3. Prof.Dr. I Ketut Rai Setiabudi, SH.,MS 4. I Made Tjatrayasa, SH.,MH 5. I Ketut Tjukup, SH.,MH 1. Prof. Dr. I Gst. Ayu 2008 Agung Ariani, SH.,MS 2. I Ketut Wirta Griadhi, SH.,MH 3. Prof. Dr. Tjok Istri Putra Astiti, SH.,MS 4. I Ketut Sudantra, SH.,MH 5. Ni Nyoman Sukerti, SH.,MH
Kejaksaan Negeri Denpasar
Sendiri Judul : Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Rumusan Masalah:
BPPS
Judul :
Pengaturan Usaha Biro Wisata di Provinsi Bali
Perjalanan
TH LUL US 2013
LAMA STUDI
IPK
PREDIKAT KELULUSAN
14 smt (7 th)
3,45
Sangat Memuaskan
2013
10 smt (5 th)
3,31
Memuaskan
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, 2009 SH.,MH 2. I Wayan Tangun Susila, SH.,MH 3. Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH.,M.Hum 4. Gde Made Swardhana, SH.,MH 5. I Wayan Suardana, SH.,MH
2013
8 smt (4 th)
3,33
Memuaskan
1. Dr. Ni Ketut Supasti
2013
10 smt (4 th)
3,44
Sangat Memuaskan
Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM 2. Dr. I Nyoman Suyatna, Rumusan Masalah : SH.,MH 1. Bagaimanakah kewenangan pemerintah
2008
5
I Putu Carlos Dolesgit 0990561062
L
6
Dewa Putu Tagel 0990561036
L
IHDN Denpasar
7
A.A. Ngr Oka Yudistira Darmadi 1090561014
L
-
Provinsi Bali dalam pengaturan usaha 3. Prof. Dr. I Made Subawa, Biro Perjalanan Wisata ? SH.,MH 2. Bagaimanakah pengawasan terhadap 4. Dr. Gede Marhaendra Usaha Biro Perjalanan Wisata di Provinsi Wija Atmaja, SH.,MH Bali ? 5. Dr. Putu Gede Arya Sumertha Yasa, SH.,MH Sendiri Judul : 1. I G A Puspawati, 2009 Tugas dan Kewenangan Polestra Denpasar SH.,MH Dalam Penegakan Hukum dan 2. Dr. Ni Ketut Supasti Penanggulangan Pelanggaran Karya Cipta Dharmawan, Lagu di Kota Denpasar SH.,M.Hum.,LLM Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah Mekanisme Polestra 3. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH Denpasar dalam menanggulangi 4. Marwanto, SH.M.,Hum pelanggaran hak cipta lagu di Kota 5. Dr. Desak Putu Dewi Denpasar? Kasih, SH.,M.Hum 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi polestra Denpasar dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta lagu di kota denpasar? Sendiri Judul : 1. Prof. Dr. I Gst. Ayu 2009 Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Agung Ariani, SH.,MS Jalan di Denpasar 2. I Ketut Wirta Rumusan Masalah : Griadhi,SH.MH 1. Bagaimanakah tingkat kesadaran hukum 3. Prof. Dr. Tjok Istri masyarakat pengguna jalan ? Putra Astiti, SH.,MS 2. Faktor-faktor apakah yang 4. Dr. I Ketut mempengaruhi kesadaran hukum Sudantra,SH.MH masyarakat pengguna jalan? 3. Usaha-usaha apakah yang dilakukan 5. Dr. Ni Nyoman Sukerti, SH.,MH kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan? Sendiri Judul : Kebijakan Hukum Pidana Pengembalian Aset tindak Pidana Korupsi di Indonesia : 1. Bagaimanakah implikasi ratifikasi UNCAC 2003 tentang pengembalian aset tindak pidana korupsi terhadap kebijakan peraturan per undang-undangan korupsi ? 2. Bagaimanakah kebijakan hukum dalam rangka memperkuat sistem hukum pidana pengembalian aset tindak pidana korupsi di Indonesia?
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, 2010 SH.,MH 2. I Made Tjatrayasa,SH.MH 3. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi,SH.MS 4. Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH.,MH 5. Gde Made Swardhana,SH.MH
2013
9 smt (4 th)
3,32
Memuaskan
2013
9 smt (4 th)
3,44
Sangat Memuaskan
2013
8 smt (3 th)
3,83
Sangat Memuaskan
8
Putu Yuni Riswanti 1090561021
P
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
Sendiri Judul : Wewenang Pejabat Pelaksanaan 1. Prof. Dr. Ibrahim R, 2010 SH.,MH Teknis Kegiatan (PPTK) Dalam 2. Dr. Putu Gede Arya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sumerthayasa, SH.,MH Rumusan Masalah : 3. Prof. Dr. I Made Arya 1. Apakah kriteria wewenang (PPTK) dalam Utama, SH.,MH pengadaan barang/jasa pemerintah? 4. Dr. I Gede Yusa, SH.,MH 2. Bagaimanakah hubungan antara pejabat 5. Dr. Gede Marhaendra pembuat komitmen (PPK) dan Pejabat Wija Atmaja, SH.MH Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) Dalam
2013
8 smt (3 th)
3,68
Sangat Memuaskan
1. Dr. Ida Bagus Wyasa 2011 Putra ,SH.,M.Hum. 2. Dr. Putu Tuni Cakabawa, SH.,M.Hum. 3. Dr. I Ketut Westra, SH.,MH. 4. Dr. I Made Sarjana, SH.,MH. 5. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM.
2013
4 smt (2 th)
3,74
Dengan Pujian
1. Dr. Ida Bagus Wyasa 2009 Putra,SH.MH 2. Dr. I Ketut Westra,SH.,MH 3. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan,SH.,MHum, LLM 4. Dr. I Wayan Wiryawan,SH.MH 5. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum Sendiri Judul : Pengaturan Penghentian Pemakaian 1. Dr. Ida Bagus Wyasa 2011 Indikasi Geografis Pada Merek Terdatar Putra ,SH.,M.Hum. Rumusan Masalah : 2. Dr. Putu Tuni Cakabawa, 1. Bagaimanakah pengaturan indikasi SH.,M.Hum. geografis berkaitan dengan penghentian 3. Prof. R.A. Retno
2013
6 smt (10)
3,50
Sangat Memuaskan
2013
4 smt (2 th)
3,92
Dengan Pujian
pengadaan barang/jasa pemerintah?
Sendiri Judul : Pengaturan Tingkat Kesalahan Dokter Sebagai Dasar Pertimbangan Pembayaran Ganti Rugi Melalui asuransi Dalam Kasus Malpraktek Rumusan Masalah : 1. Mengapa tingkat kesalahan dokter dalam malpraktek tidak dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembayaran ganti rugi melalui asuransi ? 2. Bagaimanakah eharusnya pengaturan tanggung jawab dokter dalam kasus malpraktek yang menggunan tingkat kesalahan sebagai dasar pertimbangan pembayaranpembayaran ganti rugi ?
9
Ni Putu Ayu Myra Gerhana Putri 1190561007
P
10
Komang Juniawan 0990561067
L
Polresta Denpasar
11
I Gede Agus Kurniawan 1190561038
L
-
Sendiri Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Penngadaan Kartu ATM Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah bentuk taggung jawab bank terhadap nasabah korban kejahatan panggandaan kartu ATM? 2. Bagaimanakah bentuk realisasi perlindungan dana nasabah korban kejahatan pengadaan kartu ATM?
pemakaian merek terdafatar yang Murni,SH.,MH.,Ph.D. berhubungan dengan indikasi geografis 4. Dr. I Wayan Wiryawan, suatu wilayah negara anggota TRIPs SH.,MH. Agrement? 5. Dr. I Ketut Westra, 2. Bagaimanakah upaya hukum bagi SH.,MH. pemakai indikasi geografis di Indonesia dalam hal ketentuan yang mengatur penghentianpemakaian merek yang berkaitan dengan indikasi Geografis anatara indonesia berada dengan negara anggota lainnya ?
12
Putu Sekarwangi Saraswati
P
-
1190561030
Sendiri Judul : 1. Prof.Dr. I Ketut Rai 2011 Implementasi Hak Tersangka Untuk Setiabudhi, SH.,MS Memperoleh Bantuan Hukum Pada Tingkat 2. Dr. I Gede Artha, Penyidikan Di Wilayah Hukum Polda Bali SH.,MH Rumusan Masalah :
2013
4 smt (2 th)
3,71
Sangat Memuaskan
2013
12 smt (2th)
3,33
Memuaskan
3. Prof. Dr. I Ketut 1. Bagaimanakah implementasi hak Mertha, SH.,M.Hum tersangka untuk memperoleh bantuan 4. Dr. Ida Bagus Surya hukum pada tingkat penyidikan di Darmajaya, SH.,MH wilayah hukum Polda Bali? 5. Dr. I Dewa Made 2. Usaha-usaha apakah yang dilakukan Suartha, SH.,MH dalam memberikan bantuan hukum pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polda Bali?
13
I Made Suteja 0890561013
L
Polda Bali
Judul : Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia Mengadakan Tindakan Lain Menurut HukumYang Bertanggungjawab ( Diskresi) Rumusan Masalah :
1. Prof.Dr. I Ketut Rai 2008 Setiabudhi, SH.,MS 2. Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH.,MH 3. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.MH 4. Dr. I Gede Artha, SH.MH 1. Apa syarat yang harus dipenuhi 5. Dr. Ni Ketut Supasti Kepolisian Negara RI dalam melakukan Dharmawan, tindakan lain menurut hukum yang SH.,M.Hum.,LLM bertanggung jawab (diskresi) ? 2. Bagaimana pengawasan terhadap anggota Kepolisian Negara RI dalam melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
(diskresi) ? 14
I Putu Mahentoro 1190561003
L
15
Made Hendra wijaya 0990561025
L
16
Tri Kuncoro 0790561081
L
-
Sendiri Judul : Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Dikaitkan Dengan Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Rumusan Masalah : 1. Bagaimana kewenagan badan pengawas obat dan makanan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Provinsi Bali? 2. Bagaimana kepastian hukum peredaran minuman beralkohol di Provinsi Bali? Sendiri Judul : Tindakan Hukum Tata Usaha Negara terkait Dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik ndonesia Dalam Menyelesaikan Masalah Ahmadiyah. Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah bentuk tindakan hukum Tata Usaha egara dari keputusan Bersama Menteri agama, Jaksa agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.3 tahun 2008, Jaksa Agung No. Kep03/A/JA/6/2008, Menteri dalam negeri No.199 tahun 2008? 2. Bagaimanakah keabsahan dari keputusan Bersama Menteri agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia No. 3 tahun 2008,Jaksa agung No. KEP-03/A/JA/6/2008,Menteri Dalam Negeri No.1PNPS/tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Pedoman Agama?
Polda Bali
1. Prof. Dr. I Made Pasek 2011 Diantha, SH.,MS 2. Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, SH.,MH 3. Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH.M.,Hum 4. Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH 5. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum 1. Prof. Dr. I Made Pasek 2009 Diantha, SH.,MS. 2. Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH.,M.Hum. 3. Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH.M.,Hum. 4. Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH. 5. Dr. I Dewa Gede Palguna, SH.,M.Hum.
Sendiri Judul : 1. Dr. I Wayan Wiryawan, 2007 Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime di SH.,MH. Bidang Perbankan SebagaiKejahatan 2. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum. Transnasional 3. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM.
2013
4 smt (2th)
3,68
Sangat Memuaskan
2013
6 Th (8Smt)
3,42
Sangat Memuaskan
2013
6 Th (12 Smt)
3,28
Memuaskan
17
I Gusti Ngurah Agung Sayoga Raditya 1190561045
L
18
Anak Agung Istri Diah Mahadewi 1190561044
P
Sendiri Pengaturan Ambang Batas formal pemilihan umum (Electoral Formal Treshold) dalam konteks sistem pemilihan umum yang demokratis di indonesia
BPN
19
I Wayan Werasmana Sancaya, SH 089051074
L
-
20
I Wayan Juwahyudhi, SH 1090561015
L
Poltabes Denpasar
Sendiri Judul: Tanggung Jawab kepala kantor wilayah Badan Pertanahan nasional terkait kewenangan menerbitkan surat keputusan pembatalan sertipikat hak milik atas tanah Masalah : 1. Kewenagan kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional dalam menerbitkan surat keputusan tentang pembatalan sertipikat hak milik atas tanah 2. Tanggung jawab kepala kantor wilayah badan pertamahan nasional terkait kewenangannya menerbitkan surat keputusan tentang pembatalan sertipiat hak milik atas tanah. Sendiri Judul : Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Indonesia Rumusan Masalah ; 1. Bagaimana pengaturan perjanjian nomine di Indonesia? 2. Apakah perjanjian nomine telah memperhatikan keabsahan dan kekuatan mengikat dalam hukum perjanjian indonesia? Sendiri Judul : Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Analisis Terhadap Pasal 7 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan
4. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.,MH. 5. Dr. I Ketut Westra, SH.,MH. 1. Prof. Dr. Ibrahim R, 2011 SH.,MH 2. Dr. I Dewa Gede Palguna, SH.,M. Hum 3. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH.,Ms 4. Dr. I Gede Yusa, SH.,MH 5. Dr, Putu Gede Arya Sumerthayasa, SH.,MH 1. Prof. Dr. I Gst Ngr. 2011 Wairocana, SH., MH 2. Dr. I Nyoman Suyatna, SH., MH. 3.Dr I Gede Marhaendra Wijaatmaja, SH., M.Hum
2013
5 smt (2th)
3,68
Sangat Memuaskan
2013
5 smt (2th)
3,74
Dengan Pujian
1. Dr. I Wayan Wiryawan, 2008 SH.,MH. 2. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum. 3. Dr. Putu Tuni Cakabawa, SH.,M.Hum. 4. Dr. I Ketut Westra, SH.,MH. 5. Dr. I Made Sarjana, SH.,MH.
2013
5 th (11 (smt)
3,28
Memuaskan
1. Prof.Dr. I Ketut Setiabudhi,SH.MH.
2013
3 Th (7Smt)
3,52
Sangat
4. Dr. I gede Yusa, SH., MH 5. Dr. Pt. Tuni Cakabwalandra SH., M.Hum.
Rai2010
2. Dr. I Gede Artha, SH.,MH. 3. Dr. Ida Bagus Surya
Memuaskan
21
I Putu Suwarsa,SH 1090561044
L
22
I Made Wahyu Chandra Satriana, SH 1090561001
L
23
Ayu Aprillia Diantari 1090561018
P
-
Universitas Dwijendra Denpasar
Sendiri
Pidana Anak) Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah Kewenangan diskresi kepolisian dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Bagaimanakah Sebaiknya Kewenangan diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana anak di masa mendatang? Judul :
Darmajaya, SH.,MH. 4. Dr. I Dewa Made suartha, SH.,MH. 5. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum.
Pidana Pengawasan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia Rumusan Masalah : 1. Bagaimana kebijakan hukum pidana formulasikan pidana pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem pemidanaan hukum fositif Indonesia? 2. Bagaimana Pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan ide pemasyarakatan yang ditentukan dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995
1.
Judul : Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 1. Apakah ide dasar keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak? 2. Bagaimanakah kebijakan restoratif dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
1. Prof.Dr. I Ketut Rai 2010 Setiabudhi,SH.MH. 2. Dr. I Gede Artha, SH.,MH. 3. Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH.,M.Hum. 4. Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH.,MH. 5. Dr. 1. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum. 1. Prof. Dr. Johanes 2010 Usfunan,Drs.SH.MH 2. Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, SH.,MH
Judul : Kepastian Hukum Kedudukan Tenaga Honorer Dalam Sistem Kepegawaian Rumusan Masalah :
Dr. I Gede SH.,MH.
2007 Artha,
2013
6 Th (13 Smt)
3,31 Memuaskan
2. Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH. 3. Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH.,M.Hum. 4. Dr. Gde Made Swardhana, SH.,MH. 5. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.,MH.
2013
6 Th 3,33 (13smt)
Memuaskan
2013
3 Th (7 smt)
Sangat Memuaskan
3,52
1. Apakah tenaga honorer dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No. 48 Tahun 2005 2. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah terhdap tenaga honorer yang tidak dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri sipil?
24
Ni luh Putu Miarmi 1090561022
P
Judul: 1. 2010 Pengaturan Pembebasan Pajak Bumi dan 1. Prof. Dr. Johanes Bangunan di Kawasan Jalur Hijau. Usfunan,Drs.SH.MH Rumusan Masalah: 1. Apakah dasar pembenar pembebasan pajak bumi dan bangunan di kawasan jalur hijau 2. Bagaimana menciptakan harmonisasi pengaturan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan oleh masyarakat di kawasan jalur hijau.
25
Ni Wayan Desi Aryanti 0990561056
P
3. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH 4. Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH.,M.Hum 5. Dr. I Gede Yusa,SH.,MH
Sendiri Judul : 2. Studi Perbandingan Tentang Prinsip-Prinsip Kepemilikan Saham Pemerintah Dalam Perusahaan Milik Negara. Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah kedudukan harta Kekayaan negara yang dimaksudkan dalam persfektif hukum perseroan dan perbandingannya dengan hukum perseroan singapura? 2. Bagaimanakah akibat hukum kepemilikan saham pemerintah dalam persero?
2013
3 Th (7 smt)
3,46
Sangat Memuaskan
2013
4Th (9 smt)
3,92
Sangat Memuaskan
2. Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, SH.,MH 3. Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH. 4. Dr. Ni Ketut Sri Utari, SH.,MH 5. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM. 2009 1. Prof. Dr. Putu Sudarma Sumadi,SH.SU. 2. Dr. Putu Tuni Cakabawa, SH.,M.Hum. 3. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH.,M.Hum. 4. Dr. I Ketut Westra, SH.,MH. 5. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM.
26
Ni Nyoman Anita Candrawati
Sendiri Judul :
p
0990561057
3.
2009
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi E-Money Rumusan Masalah :
1. Prof. Dr. Putu Sudarma Sumadi,SH.SU. 2. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH.. 3. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM. 4. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum. 5. Dr. I Made Sarjana, SH.,MH. 2007 Prof.Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.,MH. Dr. I Gede Artha, SH.,MH. Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM 2001 1. Prof.Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS 2. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.,MH. 3. Dr. I Gede Artha, SH.,MH. 4. Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH. 5. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM 2007 1. Prof.Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS 2. Dr. I Gusti Ketut
1. Bagaimanakah bentuk pengaturan bagi pemegang kartu uang elektronik dalam melakukan transaksi emoney? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang kartu uang elektronik dalam melakukan transaksi e money?
27
Putu Sumiasi, SH 0790561084
P
Hukum&HAM
Sendiri
Judul :
4.
Wanprestasi Dalam Perjanjian sewa1. Beli (Hire Purchase) 2. 3. 4. 5.
28
29
Ajeng Widya Paramita, SH 1190561042
P
Putu Ade Hariestha Martana, SH 0790561060
L
Sendiri Judul :
5.
Kebijakan Formulasi Terhadap Peniruan Tampilan Website di Indonesia 1. Bagaimanakah pengaturan perumusan tindak pidana peniruan tampilan website? 2. Bagaimanakah formulasi dalam sistem sanksi di masa mendatang terhadap peniruan tampilan website di Indonesia?
Sendiri Judul :
6.
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan
2013
4Th (9 smt)
3,58
Sangat Memuaskan
2013
(7th) 15 Smt
3,24
Memuaskan
2013
(2th) 5 Smt
3,54
Sangat Memuaskan
2013
(7th) 15 Smt
3,36
Memuaskan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Rumusan masalah : 1. Bagaimanah kepastian hukum sertifikat hak milik atas tanah, setelah jangka waktu lima tahun sesuai dengan pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak milik atas tanah setelah jangka waktu lima tahun sesuai dengan Pasal 32 ayat (20 Pp No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 30
Ruth Kambuaya, SH 1090561032
Sendiri
P
Judul : Wewenang Majelis Rakyat Papua Dalam Memberikan Pertimbangan Dan Persetujuan Terhadap Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Rumusan Maslah :
1.
2.
31
Nyoman Samuel Kurniawan 1190561006
P
-
Ariawan, SH.,MH. 3. Dr. I Gede Artha, SH.,MH. 4. Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH. 5. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM
1. Dr. Ni Ketut Supasti 10 Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM 2. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH. 3. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum. Apakah pemilihan Gubernur dan 4. Dr. I Ketut Westra, Wakil Gubernur menjadi SH.,MH. wewenang MRP, DPRP atau Putu Tuni KPUD sebagai lembaga 5. Dr. Cakabawa Landra, penyeleggara Pemilukada SH.M.,Hum Provinsi Papua? Bagaimana kriteria pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua terhadap persyatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2004?
Sendiri Judul: Kepailitan yang bermula dari keadaan exceptio indimpleti contractus ( analisa terhadap putusan pernyataan pailit dalam perspektif hukum perjanjian dan kepailitan)
1. Dr. Ni Ketut Supasti 2011 Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM. 2. Dr. I Wayan
2013
(3th) 5 Smt
3,36
Memuaskan
2013
(2Th) 5Smt
3,84
Dengan Pujian
32
I Gede Prima L Pascasarjana 0890561072
Hukum&HAM
Rumusan Masalah : 1 Dalam keadaan exceptio indimpleti contractus, apakah konsep wanprestasi pada hukum perjanjian dapat sepenuhnya diaplikasikan kedalam konsep utang pada hukum kepailitan ? 2. Dalam keadaan exceptio indimpleti contractus, bagaimanakah akibat hukum dari wanprestasi debitorterhadap perjanjian menurut hukum perjanjian dan hukum kepailitan? Sendiri Judul : 1. Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang di Daftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi Rumusan masalah:
Rumusan Masalah : 1. Bagaimana pengaturan tentang batas waktu pendaftaran jaminan fidusia? 2. Bagaimanakah ketentuan hukum sertifikat jaminan fidusia yang di daftarkan setelah terjadinya wanprestasi?
33
I Komang Agus budiasa
Pemungutan Pajak Hotel Dengan Sistem Online Pada Pemerintah Kota Denpasar
Stevanus Evan Setio 1090561022
L
-
Sendiri Judul : Hak Recall Keanggotaan
Partai DPR
2. Politik Terhadap Dalam Sistem
2008
2013
(5th) 11 Smt
3,36
Memuaskan
2010
2014
7 Smt (3th)
3,56
Sangat Memuaskan
2010
2013
7 smt 3th
3,54
Sangat Memuaskan
1. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM. 2. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH. 3. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum. 4. Dr. I Ketut Westra, SH.,MH. 5. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum
Sendiri Judul :
L
1090561030
34
Wiryawan, SH.,MH. 3. Prof. R.A. Retno Murni,SH.,MH.,Ph.D. 4. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra ,SH.,M.Hum. 5. Dr. I Ketut Westra, SH.,MH
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH.,MS 2. Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH. 3. Dr. Putu Gede Arya Sumertha Yasa,SH.MH. 4. Dr. Ni Ketut Sri Utari, SH.,MH 5. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM 1. Prof. Dr. I Dewa Gde Atmadja, SH.,MS
Ketatanegaraan Indonesia. Rumusan Masalah : 1. Apakah hak Recall terhadap anggota DPR oleh Partai politik sesuai dengan prisip-prinsip negara demokrasi yang berdasarkan hukum ? 2. Apakah konsekuensi yuridis hak recall apabila tetap dipertahankan berada di tangan kekuasaan partai politik?
34
35
Ni Putu Niti Suari Giri 1090561031
P
Dewa Gede Dana Sugama 1190561004
P
-
-
Sendiri Isi dan Fungsi Naskah Akademik Menurut Ilmu Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Undang-Undang. Rumusan masalah: 1. Apakah Karakter normatif isi naskah akademik menurut hukum dan doktrin ilmu hukum? 2. Apakah konsekuensi dari naskah akademik yang tidak ditransformasikan ke dalam naskah rancangan UndangUndang?
Sendiri Judul : 3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Korupasi(KPK) (analisis terhadap pasal 40 undang-undang nomor 30 tahun 202 tentang KPK) Rumusan masalah: 1. Mengapa KPK tidak diberi wewenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) 2. Apa tindakan yang dilakukan KPK bila tindak pidana korupsi yang disidikk kpk tidak cukup bukti?
2. Dr. I Gede Yusa, SH.,MH 3. Prof. Dr. Johanes Usfunan,Drs.SH.MHu m 4. Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH.,M.Hum 5. Dr. I Dewa Gede Palguna, SH.,M.Hum 2010
2013
7 Smt (3th)
3,64
Sangat Memuaskan
2011
2013
5 smt (2th)
3,52
Sangat Memuaskan
1. Prof. Dr. I Dewa Gde Atmadja, SH.,MS. 2. Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH.,M.Hum. 3. Dr. I Dewa Gede Palguna, SH.,M.Hum. 4. Dr. I Gede Yusa, SH.,MH. 5. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum 1. Prof.Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS 2. Dr. I Gede Artha, SH.,MH 3. Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH.,M.Hum 4. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.,MH 5. Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH.,MH
