Dara Setianti Kania P Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

KESESUAIAN MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH PRODUK KPR MENURUT FATWA DSN MUI DI BANK JATIM SYARIAH SURABAYA CABANG DARMO 1)

Dara Setianti Kania P Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Email : [email protected] Siti Inayatul Faizah Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Email : [email protected] ABSTRACT: This research aims to determine how the suitability of handling Murabaha financing problem house loan product at fatwa of the National Sharia Supervisory Board of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) in Bank Jatim Sharia Surabaya. The object of the study are Bank Jatim Sharia’s competent employees which competent in murabaha financing. This study used qualitative descriptive approach. The researcher collected the data by interviewing three employees of Bank Jatim Sharia.This research finds that the six points which used as references in the study such as price, advance, fine, guarantee, and collectability murabaha financing of House Loan product are suitable with fatwa of the National Sharia Supervisory Board of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI). But, there is one which doesn’t suitable with fatwa. Keywords: Akad Murabaha, Sharia House Loan, Fatwa DSN-MUI, Bank Jatim Sharia. I PENDAHULUAN Seiring

dengan

perkembangan

Perbankan konvensional terdapat

zaman pada era modernisasi saat ini

kegiatan-kegiatan yang dilarang Syariah

kebutuhan

Islam, seperti menerima dan membayar

masyarakat

akan

uang

semakin berkembang pesat. Masyarakat

bunga

membutuhkan lembaga keuangan yang berfungsi

sebagai

tempat

untuk

(riba),

membiayai

kegiatan

produksi

dan

perdagangan

barang-

barang

yang

dilarang

syariah.

Bank

melakukan investasi, atau sebagai tempat

Syariah didirikan dengan tujuan untuk

untuk

Kemudian

mempromosikan dan mengembangkan

muncul lembaga keuangan yang dikenal

penerapan prinsip-prinsip Syariah Islam

masyarakat sebagai bank. Kata bank

dan

berasal

keuangan dan perbankan serta bisnis lain

menyimpan

dari

dana.

banque

dalam

bahasa

Perancis, dan dari banco dalam bahasa Italia, bangku tempat

yang

berarti

menyiratkan menyimpan

peti/lemari

tradisinya

ke

dalam

transaksi

yang terkait.

atau

Perbankan syariah di Indonesia

sebagai

telah menjadi tolak ukur keberhasilan

benda-benda

eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat

fungsi

berharga (Sudarsono, 2008:27).

sebagai

bank

syariah

pertama

dan

menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya 1)Jurnal

ini merupakan bagian dari skripsi dari Dara Setianti K.P, NIM : 041114108, yang diuji pada 29 Januari 2016 235

Kania, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 3 Maret 2016: 235-248; KESESUAIAN MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH PRODUK KPR MENURUT FATWA DSN MUI DI BANK JATIM SYARIAH SURABAYA CABANG DARMO

telah lebih dahulu menerapkan sistem ini

dengan

di

bank-bank

diberikan kepada bank sebagai imbalan

konvensional. Krisis moneter yang terjadi

jasa bank memberi pembiayaan kepada

pada tahun 1998 telah menenggelamkan

nasabah.

bank-bank konvensional dan di likuidasi

memberikan jaminan atas kesepakatan

karena

akad yang telah dilakukan oleh kedua

tengah

menjamurnya

kegagalan

sistem

bunganya.

keuntungan

(marjin)

Pembiayaan

murabahah

Sementara perbankan yang menerapkan

belah

sistem syariah dapat tetap eksis dan

bertujuan

mampu bertahan.

pembayaran macet yang dilakukan oleh

Bank syariah memiliki ketentuan

pihak, jaminan

yang

untuk

nasabah.

yang

diberikan

menghindari

Jika

nasabah

adanya

pembiayaan

yang berbeda dengan bank konvensional

murabahah

dalam memenuhi modal serta penyaluran

bangkrut dalam pembayaran maka bank

pembiayaan. Dapat dilihat produk-produk

syariah

bank terdiri atas tiga kategori, yaitu :

pembiayaan

produk

berhutang dapat membayar hutangnya

penyaluran

dana

(financing),

produk penghimpunan dana (funding)

mengalami

wajib

pailit

memberi sampai

atau

kelonggaran

nasabah

yang

kembali

dan produk jasa (services).

Seperti dijelaskan dalam Q.S. al-

Keberadaan bank syariah di Jawa

Baqarah ayat 280 berikut ini

Timur sudah semakin banyak, khususnya

... ‫ﺴ َﺮ ٖ ۚة‬ ُ ‫َوإِن َﻛﺎنَ ذُو‬ َ ‫ﻋﺴۡ َﺮ ٖة ﻓَﻨَﻈِ َﺮة ٌ إِﻟَ ٰﻰ َﻣ ۡﯿ‬

di Surabaya. Salah satunya adalah Bank

Wa in kana zu ‘usratin fanaziratun ila

Jatim

maisarah(tin)

Syariah.

Sebagai

lembaga

Artinya : “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan...” (Q.S. al-Baqarah (2):280)

keuangan yang terpercaya Bank Jatim Syariah

membangun

karakter

Sumber

Daya Insani (SDI) dengan prinsip luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW

Penjelasan

dari

ayat

di

atas

yaitu insan BJS yang beriman, cerdas,

adalah jika seseorang memiliki hutang

amanah,

kemudian mengalami kebangkrutan atau

jujur,

berkomunikasi

dengan

baik.

benar-benar Pembiayaan

merupakan

Murabahah

pembiayaan

yang

ditawarkan

oleh

bank

dapat

membayar

hutang maka berilah kelonggaran sampai

lebih

dapat

dominan dibandingkan pembiayaan lain yang

tidak

membayar

kembali

hutang

tersebut. Sesungguhnya menolong orang

syariah.

yang kesusahan maka akan dipermudah

Murabahah merupakan akad jual beli

jalannya didunia maupun akhirat.

yang menggunakan sistem margin, pihak

Produk pembiayaan Bank Jatim

bank membeli barang yang di inginkan

Syariah tidak berbeda dengan bank-bank

oleh

nasabah

nasabah

kepada

membeli

penjual,

barang

dari

lalu

syariah

bank

lainnya.

Bank

Jatim

Syariah

memberikan pembiayaan yang meliputi

236


pembiayaan

investasi

atau

pembiayaan

modal

pembiayaan

konsumtif.

produksi,

kerja

mempengaruhi Non Performing Finance

dan

(NPF) pada bank itu sendiri, maka bank

Terdapat

akan

beberapa akad yang digunakan dalam yaitu

akad

upaya

untuk

meminimalkan resiko pembiayaan.

pembiayaan Bank Jatim Syariah, salah satunya

melakukan

Untuk meminimalisir resiko yang

murabahah.

terjadi, masalah pengawasan merupakan

Pembiayaan murabahah yang banyak

bagian paling penting. Pengawasan bank

diminati

syariah

nasabah

diterapkan

dalam

lebih

ditekankan

dalam

bentuk Kredit Pemilikan Rumah. Kredit

mengurangi resiko dalam pelaksanaan

Kepemilikan Rumah (KPR) adalah sebuah

pembayaran angsuran. Oleh karena itu,

pembiayaan konsumtif yang digunakan

diperlukan pengawasan dari pihak bank

sebagai

cara

syariah

produk

pembiayaan

kemudahan

untuk

untuk

memiliki ini

rumah, memberi

masyarakat

kepada

diberikan

yang

Dalam

dengan angsuran.

khususnya

khususnya yang

sering

kegiatan terkait

operasionalnya produk

dan

bagi

pengawasan, bank syariah berpedoman

bank syariah mengingat resiko dalam

pada fatwa yang dikeluarkan Dewan

pembiayaan murabahah rentan terjadi.

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Proses

Bank

(DSN MUI). DSN MUI merupakan langkah

Syariah tidak semulus dan semudah yang

efisiensi dan koordinasi para ulama dalam

dibayangkan.

semua

menanggapi isu-isu yang berhubungan

nasabah memiliki karakter bisnis yang

dengan masalah ekonomi dan keuangan.

sama

Keberadaan bank syariah di Indonesia

realisasi

diperlukan

murabahah

akan

diterapkan di bank syariah.

dan pembayarannya dapat dilakukan Kehati-hatian

yang

pembiayaan,

pembiayaan

menginginkan tempat tinggal yang layak

nasabah

pembiayaan

Karena

satu

dengan

di

tidak yang

lain.

Ketidaklancaran angsuran pembiayaan

masih

oleh

adanya

terindikasi masih ada tindakan dari pihak

kolektabilitas pembiayaan/penggolongan

bank yang tidak sesuai dengan fatwa

status

DSN-MUI.

nasabah

menyebabkan

pembiayaan.

merupakan

kemampuan

Kolektabilitas pembayaran

baru

berkembang

Berdasarkan uraian di atas, penulis

pokok atau angsuran pokok dan margin

tertarik

pembiayaan oleh nasaba. Berdasarkan

pengawasan

dan

ketentuan Bank Indonesia kolektabilitas

pembiayaan

murabahah

dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan

Sehingga

yaitu lancar, dalam perhatian khusus,

“Kesesuaian

Fatwa

kurang

Penanganan

Pembiayaan

lancar,

Kolektabilitas

diragukan, yang

buruk

sehingga

macet.

untuk

meneliti

penulis

bagaimana penanganan produk

mengambil DSN-MUI

KPR. judul

Dalam

Murabahah

Bermasalah Produk Kepemilikan Rumah di

akan

237


Bank Jatim Syariah Surabaya Cabang

transaksi yang dilarang Al-Quran dan

Darmo”

hadits seperti mengandung unsur bunga

II. LANDASAN PUSTAKA

(riba), judi (maysir), serta hal-hal yang

Muhammad

(2000:47)

dalam

tidak jelas (gharar).

bukunya menjelaskan bahwa Undang-

Murabahah

berasal

dari

kata

Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun

“Ribh” yang berarti keuntungan laba atau

2008

tambahan (Ascarya, 2011:19). Menurut

menyatakan

perbankan

syariah

adalah segala sesuatu yang menyangkut

Fatwa

tentang bank syariah dan unit usaha

Ulama

syariah,

kelembagaan,

04/DSNMUI/IV/2000 tentang murabahah.

kegiatan usaha, serta cara dan proses

Pembiayaan murabahah adalah akad

dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

pembiayaan

suatu

barang

dengan

Bank

menegaskan

harga

belinya

kepada

mencakup

syariah

menjalankan

adalah

bank

kegiatan

yang

Dewan

Syariah Nasional-Majelis

Indonesia

usaahanya

pembeli

dan

berdasarkan prinsip syariah (BUS), unit

dengan

harga

usaha

keuntungan

syariah

(UUS)

dan

bank

pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

(DSN-MUI)

pembeli yang

yang

lebih

sebagai

disepakati.

Menurut

akad

jual

beli

barang

beroperasi dengan tidak menggunakan

menyatakan

harga

sistem

keuntungan

(margin)

lembaga

Bank

perolehan yang

dan

disepakati

oleh penjual dan pembeli. Kedua belah

produknya

pihak harus menyepakati harga jual dan

pada

Al-

jangka waktu pembayaran. Harga jual

Quran dan hadits. Dengan kata lain bank

dicantumkan dalam akad jual beli dan

Islam adalah lembaga keuangan yang

jika telah disepakati tidak dapat berubah

usaha

memberikan

selama berlakunya akad. Pembiayaan

pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam

murabahah selalu dilakukan dengan cara

lalu lintas pembayaran serta peredaran

pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini

uang

barang diserahkan segera setelah akad,

operasional

dikembangkan

atau

adalah

dengan

perbankan

yang

keuangan

syariah

membayarnya

(Karim, 2007: 113) murabahah adalah

Bank syariah adalah bank yang

bunga.

Nomor

atau

berdasarkan

pokoknya

yang

pengoperasiannya

disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

sedangkan

(Muhammad, 2000:13).

secara tangguh/cicilan.

Bank yang

syariah

secara

merupakan

operasional

pembayaran

dilakukan

bank

Berdasarkan pengertian di atas

berbeda

dapat disimpulkan bahwa penggunaan

dengan bank konvensional. Prinsip utama

akad

operasional bank syariah adalah sesuai Al-

perhitungannya

Quran dan hadits sebagai pedoman.

ditetapkan di awal. Akad murabahah ini

Bank syariah tidak boleh menjalankan

biasa

238

murabahah

lebih

karena

diterapkan

dalam

harga

mudah sudah

pembiayaan


untuk pengadaan alat investasi serta kebutuhan

konsumtif

Murabahah

sangat

seseorang untuk

yang

masyarakat.

manfaat

(2012:33)

pembiayaan

menjelaskan murabahah

berguna

bagi

adalah adanya keuntungan yang muncul

membutuhkan

dana

dari selisih harga beli dari penjual dengan

kebutuhan

sedangkan

Prabowo

yang

mendesak

pembayarannya

harga

kepada

nasabah

pembiayaan

murabahah

sederhana,

hal

Pembiayaan ini juga biasa dimanfaatkan

penanganan

administrasinya

oleh

syariah.

dilakukan

dengan

sektor

keterbatasan

usaha modal

kebutuhan

angsuran.

yang untuk

alat-alat

sehingga keuangan

cara

pembiayaan

jenis

lembaga menyalurkan

memudahkan

pembiayaan

pada

menggunakan

umumnya

di

bank

yang

sering

digunakan

dalam

transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang

menggambarkan

sangat

diaplikasikan dalam bank syariah, yang

akad jual beli tangguh. Untuk

ini

juga

dan

Pembiayaan murabahah adalah

produksinya,

mampu

dengan

memiliki memenuhi

membutuhkan yang

dapat

jual

alur

individu.

yang

Menurut

diperlukan

oleh

pendapat

Ismail

transaksi murabahah secara umum dapat

(2011:140) barang yang boleh digunakan

dilihat pembiayaan murabahah dapat

sebagai objek jual beli yaitu rumah,

dijelaskan pertama bank dan nasabah

kendaraan

melakukan negosiasi atau kesepakatan

industri, pembelian pabrik, gudang dan

untuk transaksi akad, diantaranya yaitu

pembelian

harga, berapa keuntungan yang di terima

bertentangan dengan syariat Islam.

bermotor, asset

pembelian

lainnya

yang

alat tidak

oleh pihak bank, serta kesepakatan uang

Pengawasan (controlling) adalah

muka yang diberikan diawal perjanjian.

penemuan dan penerapan cara untuk

Kedua, terjadi kesepakatan akad jual-beli

menjamin

antara pihak bank syariah dan nasabah.

dilaksanakan sesuai dengan yang telah

Ketiga, bank membeli pesanan nasabah

ditetapkan

kepada penjual atau produsen. Keempat,

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai

produsen

proses untuk menjamin bahwa tujuan-

mengirim

nasabah

yang

syariah.

Kelima,

barang

dipesan

pesanan

melalui

nasabah

bank

tujuan

menerima

menerima

(Handoko,

organisasi

dan

telah

2012:37).

manajemen

Fungsi

utama

pengawasan

pesanan

bertujuan untuk memastikan bahwa setiap

nasabah membayar menggunakan sistem

pegawai yang memiliki tanggung jawab

akad

bisa

murabahah

barang

rencana

tercapai.

barang pesanannya. Keenam, setelah nasabah

bahwa

secara

tangguh

melaksanakannya

dengan

sebaik

dengan kesepakatan keuntungan yang

mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan

diterima oleh pihak bank.

sistem operasional dan prosedur yang

239


berlaku

sehingga

kesalahan

dapat

dan

meminimalisir

3. Diragukan atau kolektibilitas 3

penyimpangan.

Selanjutnya, diberikan

tindakan

4. Dalam

korektif

perhatian

5. Macet atau kolektibilitas 5

Islam muncul dari pemahaman tanggung

KPR

jawab individu, amanah dan keadilan.

syariah

Kebutuhan

menyampaikan

berkembang

jabatan

merupakan

produk

pembiayaan yang ada pada bank syariah.

Islam memerintahkan setiap individu untuk diembannya,

atau

kolektibilitas 4

atau arahan. Fungsi pengawasan dalam

amanah

khusus

yang

akan pesat

tempat

tinggal

seiring

dengan

(pekerjaan)

permintaan masyarakat memiliki hunian

merupakan bentuk amanah yang harus

yang digunakan untuk konsumtif atau

dijalankan.

investasi. Bank syariah akhirnya membuat

Manullang (2006: 173) menjelaskan

produk KPR syariah yang mempunyai

bahwa suatu sistem pengawasan haruslah

perbedaan

mengandung prinsip-prinsip seperti adanya

konvensional.

pemberian

kepada

pada pembayaran angsuran, jika pada

segera

bank syariah pembayaran angsuran tidak

fleksibel,

berubah dari awal terjadi kesepakatan

menjamin

akad antara kedua belah pihak karena

bawahan,

instruksi/wewenang dapat

melaporkan dapat

dengan

penyimpangan,

dimengerti,

dapat

diadakannya tindakan korektif.

dengan

KPR

pada

Perbedaannya

bank

terletak

bank syariah menggunakan sistem bagi

Pembiayaan adalah suatu proses

hasil.

Sementara

bank

konvensional

mulai dari analisis kelayakan pembiayaan

menggunakan sistem bunga , dimana

sampai pada realisasinya. Namun realisasi

bunga akan terus mengalami fluktuasi

pembiayaan proses

bukanlah

pembiayaan.

tahap

terakhir

sehingga

Setelah

realisasi

bunga

mengakibatkan

pembiayaan

KPR

angsuran tidak

stabil.

pembiayaan, maka pihak bank syariah

Transaksi yang banyak digunakan oleh

perlu

dan

perbankan syariah di Indonesia dalam

pengawasan pembiayaan. Pengawasan

menjalankan produk pembiayaan KPR

produk

operasional

adalah pembiayaan murabahah, istishna’

pembiayaan pada bank syariah diatur

dan ijarah, khususnya ijarah muntahiyya bi

dalam fatwa DSN MUI.

tamlik (IMBT).

melakukan serta

pemantauan

kegiatan

Ketidaklancaran

nasabah

Pembiayaan kepemilikan rumah

membayar angsuran pokok maupun bagi

(KPR)

hasil pembiayaan menyebabkan adanya

menggunakan akad murabahah adalah

kolektibilitas pembiayaan. Secara umum

nasabah dapat membeli rumah dengan

dikategorikan menjadi lima macam yaitu:

menggunakan sistem tangguh atau bisa

1. Lancar atau koletibilitas 1

langsung dengan sistem tunai. Namun

2. Kurang lancar atau kolektibilitas 2

diawal perjanjian antara kedua belah

240

pada

bank

syariah

dengan


pihak

dari

awal

kesepakatan

sudah

dimana

melakukan

pihak

sistem

bank

murabahah.

pembiayaan

KPR

Karakteristik

Griya

ib

Barokah

memberitahu kepada nasabah berapa

menggunakan akad murabahah yaitu

harga

oleh

jangka waktu pembiayaan maksimal 15

developer, lalu pihak bank memberitahu

tahun. Manfaat yang diberikan produk

kepada nasabah berapa harga rumah

KPR Bank Jatim Syariah yaitu angsuran

yang

margin

ringan dan tetap, proses cepat dan

keuntungan yang diberikan kepada pihak

mudah, biaya administrasi ringan, online

bank sebagai penyalur antara developer

pembayaran angsuran di seluruh cabang

dengan nasabah.

Bank Jatim, jaringan ATM Bersama dan

erikut ini merupakan skema KPR dengan

ATM Prima.

rumah

yang

diberikan

diberikan

dengan

menggunakan skim murabahah Haris

(2007:

pembiayaan

KPR

45)

DSN

menjelaskan

syariah

MUI

didirikan

pada

saat

lokakarya ulama yang diselenggarakan

dengan

MUI pada tanggal 28-29 Juli 1997 di

menggunakan akad murabahah adalah

Jakarta

pertama developer perumahan menjual

perlunya

rumah kepada pihak bank syariah secara

masalah berhubungan dengan aktivitas

tunai. Pihak developer dan bank syariah

lembaga

melakukan

tanggal

kesepakatan

harga

yang

yang

merekomendasikan

lembaga

yang

keuangan 10

menangani

syariah.

Februari

1999

Pada

diresmikan

telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

pembentukan Dewan Syariah Nasional

Setelah kesepakatan harga dicapai oleh

MUI

kedua

754/MUI/II/1999. Pembentukan DSN MUI

belah

membeli supplier

pihak,

kepada secara

bank

developer tunai.

Bank

syari’ah selaku syariah

berdasarkan

merupakan

langkah

koordinasi

para

SK

No.

Kep-

efisiensi ulama

dan dalam

menjual rumah sebesar harga pokok/ asal

menanggapi isu-isu yang berhubungan

ditambah keuntungan yang disepakati

dengan masalah eko.keuangan. Berbagai

bersama, kepada nasabah KPR Syariah

masalah yang memerlukan fatwa akan

secara

Setelah

ditampung dan dibahas bersama agar

kesepakatan dicapai oleh kedua belah

diperoleh kesamaan pandangan dalam

pihak, nasabah membeli rumah kepada

penanganannya

bank syariah secara angsuran.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada

tangguh/angsuran.

Nama produk KPR Syariah di Bank

oleh

masing-masing

di lembaga keuangan syariah.

Jatim Syariah yaitu KPR Griya iB Barokah.

Fatwa DSN-MUI yang mengatur

KPR Griya iB Barokah yaitu pembiayaan

murabahah terdapat pada fatwa no.

jangka pendek, menengah atau panjang

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah,

untuk

fatwa no. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang

membiayai

pembelian

rumah

tinggal baik baru maupun bekas dengan

uang

241

muka

murabahah,

fatwa

no.


17/DSN-MUI/IX/2000 menunda

tentang

pembayaran,

sanksi

MUI atau tidak. Pengawasan disini meliputi

no.

persyaratan dan prosedur pembiayaan

fatwa

47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian

murabahah dalam produk KPR.

piutang

C. Jenis dan Sumber Data

murabahah,

dan

fatwa

no.

48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan

Jenis data yang digunakan dalam

kembali tagihan murabahah.

skripsi ini adalah data primer dan data

III. METODE PENELITIAN

sekunder. Data primer adalah data yang

A. Pendekatan Penelitian

diperoleh

Penelitian

ini

menggunakan

langsung

melalui

wawancara

sumbernya

dan

observasi

pendekatan

kualitatif,

yakni

pendekatan

penelitian

dengan

latar

wawancara

fenomena

atau

Cabang Darmo Surabaya. Data sekunder

hasil

adalah data yang diperoleh dari sumber

penelitian yang diperoleh dapat dijadikan

kedua dari data yang kita butuhkan atau

sebagai

yang

peneliti dengan informan tidak terjadi

bermanfaat dan memberikan kontribusi

hubungan secara langsung melainkan

terhadap pengembangan suatu konsep

peneliti mengambil data dari peneliti

teori (Yin, 2009:5).

lainnya (Bungin, 2005: 128). Dalam hal ini

untuk

mengeksplorasi

gejala

sosial

yang

bahan

terjadi

sebuah

dari

agar

pelajaran

langsung dari lapangan yakni melakukan

Pendekatan kualitatif ini digunakan karena

dalam

di

Bank

Jatim

Syariah

peneliti melihat referensi dari penelitian

penelitian

terkait

DSN

dalam

Sumber data dalam penelitian ini

pembiayaan

berasal dari informan utama dan data

ditujukan untuk memahami

penunjang yang memiliki kaitan dengan

sebuah fakta di balik fenomena guna

penelitian informan utama (key informan)

mendapatkan gambaran

dalam penelitian ini adalah pegawai Bank

kesesuaian

fatwa

prosedur

penanganan

murabahah

tentang

kondisi

penanganan

MUI

secara

sebenarnya

pembiayaan

terdahulu.

jelas

dalam

Jatim

murabahah

Syariah

pembiayaan.

Surabaya

Data

penunjang

bagian dalam

bermasalah.

penelitian ini merupakan data tentang

B. Ruang Lingkup Penelitian

Bank Jatim Syariah yang berasal dari

Rumusan

masalah

yang

internet, laporan keuangan, dan sumber

merupakan fokus studi dalam sebuah

lain

penelitian kualitatif menjadi acuan dalam

penelitian.

menentukan

D. Teknik Pengumpulan Data

ruang

lingkup

penelitian.

Apakah pengawasan dan penanganan

yang

memiliki

Sugiyono

kaitan

(2010:73)

dengan

menjelaskan

kolektibilitas pembiayaan murabahah di

ada beberapa macam wawancara yaitu

Bank Jatim Syariah Surabaya Cabang

wawancara

Darmo sudah sesuai dengan fatwa DSN

dan tidak terstruktur :

242

terstruktur,

semiterstruktur,


1. Wawancara terstruktur yaitu dalam pengumpulan

data

Data-data

telah

yang

diperoleh

dari

berbagai sumber diperlukan pengecekan

menyiapkan instrument penelitian

lebih

berupa

objektivitas dan kredibilitas, yaitu melalui

pertanyaan-pertanyaan

yang

akan

ditanyakan

lanjut

untuk

memenuhi

syarat

oleh

proses triangulasi teknik dimana dilakukan

wawancara

pengecekan data kepada sumber yang

responden

sama dangan teknik berbeda (Yin, 2009:

diberi pertanyaan yang sama dan

171). Setelah proses triangulasi teknik, data

pengumpul data mencatatnya.

yang diperoleh dianalisis melalui tiga alur

informan.

Dengan

terstruktur

ini, setiap

2. Wawancara

semiterstruktur

dimana

peneliti

dalam

pelaksanaannya wawancara

sebagai berikut (Yin, 2009: 28, 96-97). 1. Reduksi data, tahap pemilihan data-

melakukan lebih

dibandingkan

data yang telah diperoleh melalui

bebas

wawancara,

wawancara

secara pihak

yang

terbuka, diajak

penelitian.

dimana

2. Display data, tahap penyajian data

wawancara

inti yang telah diperoleh melalui proses

diminta pendapat dan idenya. 3. Wawancara

tidak

reduksi

terstruktur

peneliti

menggunakan

peneliti melihat hubungan data satu dengan data lainnya.

wawancara yang telah tersusun sistematis

dan

untuk

pengumpulan

3. Verifikasi, tahap penarikan kesimpulan

lengkap

berdasarkan data yang telah tersaji

datanya.

dan telah di cross check dengan poin-

Pedoman yang digunakan hanya garis-garis

besar

poin yang menjadi kriteria pokok pada

permasalahan

fokus penelitian.

yang akan ditanyakan. Penelitian wawancara

ini

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

menggunakan

terstruktur,

A. Persyaratan dan Prosedur KPR Griya iB

dimana

Barokah

peneliti membuat daftar pertanyaan

Bank

yang sama terkait dengan penelitian

pertanyaan

Jatim

Syariah

telah

menentukan beberapa syarat yang harus

yang sedang diteliti, kemudian peneliti memberi

berdasarkan

dalam suatu pola untuk memudahkan

tidak pedoman

secara

dikategorikan

pokok permasalahan dan disusun ke

adalah wawancara yang bebas dimana

dan

yang pokok dan fokus pada obyek

permasalahan

lebih

dokumen

observasi sehingga didapatkan data

terstruktur. Tujuannya yaitu untuk menemukan

studi

dipenuhi

kepada

oleh

nasabah

dalam

mengajukan pembiayaan, persyaratan ini

informan yang berbeda-beda.

digunakan sebagai kehati-hatian pihak

E. Teknik Analisis Data

243


bank

dalam

melakukan

pembiayaan

pembiayaan penandatangan surat SP3.

kepada nasabah. Selain itu persyaratan

Kemudian yang terakhir yaitu realisasi

merupakan salah satu faktor utama untuk

akad.

kelanncaran

dalam

menangani

pembiayaan.

Nasabah

mengajukan

pembiayaan

yang

Pembiayaan yang dilakukan Bank

ingin

Jatim

diberikan

Syariah

hanya

diperuntukkan

kepada karyawan dan wiraswasta atau

brosur terlebih dahulu untuk mengetahui

dengan

bagaimana mekanisme serta apa saja

pendapatan

yang harus disiapkan calon nasabah

diperlukan slip gaji tiga bulan terakhir

pembiayaan. Sebelum calon nasabah

yang dapat digunakan sebagai objek

mendapat

analisis pendapatan nasabah tetap atau

persetujuan

pembiayaan, dahulu

nasabah

memenuhi

pengajuan harus

semua

terlebih

kata

persyaratan

tetap

maka

melakukan

sudah

nasabah.

maka

akan

fix

yang

income.

mempunyai Untuk

itu

tidak. Apabila pendapatan nasabah tidak

dan prosedur yang ada. Jika semua terpenuhi

lain

segera

pihak

bank

tidak

pembiayaan

bisa

kepada

B. Harga KPR, Biaya dan Uang Muka

dilaksanakan akad. Persyaratan KPR Griya iB Barokah yang harus dipenuhi nasabah

Bank Jatim Syariah menetapkan

adalah fotocopy KTP, KK, Surat Nikah/Istri,

nominal pembiayaan KPR yaitu mulai dari

fotocopy

surat

Rp 100.000.000 hingga Rp 5.000.000.000

pegawai,

dengan jangka waktu angsuran hingga 15

slip

keterangan fotocopy

gaji,

fotocopy

bekerja

NPWP,

atau

fotocopy

SHM

atau

tahun. Pihak bank memberitahukan harga

SHGB, dan fotocopy IMB. KPR

asli rumah, biaya yang harus dibayar

Prosedur awal untuk pembiayaan

nasabah, serta margin yang didapat oleh

yaitu

bank di awal perjanjian. Untuk melakukan

berkas

persyaratan

masuk

nasabah

yang

seperti telah

pembiayaan

awal,

nasabah

harus

disiapkan terlebih dahulu, kemudian data

menyetorkan uang muka yang sudah

yang

ditentukan

telah

masuk

dilakukan

verifikasi

pihak

bank

mengikuti

kelengkapannya jika belum ada yang

kebijakan BI tentang adanya LTV (Loan to

lengkap maka nasabah harus melengkapi

Value).

dahulu,

BI

pembiayaan untuk rumah <70m2 rumah

apakah

pertama sebesar 10%, rumah kedua 20%,

pembiayaan

rumah ketiga 30% dan seterusnya. Ada

bermasalah atau tidak, apabila tidak

beberapa biaya yang harus dibayar oleh

termasuk dalam pembiayaan bermasalah

nasabah antara lain biaya prarealisasi,

maka tahap selanjutnya yaitu observasi

biaya

nasabah, kemudian usulan, persetujuan

pembukaan rekening bagi nasabah yang

checking nasabah

tahap untuk

selanjutnya

mengetahui

mengalami

pembiayaan,

adalah

setelah

persetujuan

244

LTV

merupakan

asuransi,

biaya

pembatasan

materai,

biaya


belum mempunyai rekening di Bank Jatim

jaminan dalam murabahah dibolehkan,

Syariah dan biaya notaries.

agar nasabah serius dengan pesanannya.

Dalam

praktiknya

Jatim

Pada butir kedua dijelaskan bank dapat

Syariah telah sesuai dengan fatwa DSN

meminta nasabah untuk menyediakan

MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 butir enam

jaminan yang dapat dipegang. Dalam

bahwa

memberitahukan

prakteknya Bank Jatim Syariah sudah

secara jujur harga pokok barang dan

sesuai dengan fatwa DSN-MUI , karena

biaya yang diperlukan kepada nasabah

pihak

dan

nasabah berupa sertifikat rumah yang

bank

fatwa

harus

DSN

MUI

Bank

No.

13/DSN-

bank

meminta

jaminan

MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam

akan dibiayai oleh pihak bank.

butir kedua karena sudah diberitahukan

D. Denda

pada saat awal perjanjian.

Denda dalam suatu pembiayaan

C. Jaminan

dikatakan

Jaminan

adalah

pada

asset

pihak

tujuan

wajar

agar

karena

nasabah

mempunyai

dapat

peminjam yang diberikan kepada pihak

dengan

pemberi pinjaman, dengan tujuan untuk

angsuran setiap bulannya. Nasabah yang

menjamin pembayaran kembali utang

mampu

murabahah. Apabila nasabah melakukan

nunda pembayaran dengan disengaja

kesengajaan tidak membayar angsuran

maka pihak Bank Jatim Syariah akan

atas pembiayaan rumah, maka jaminan

memberikan sanksi berupa denda yang

tersebut menjadi hak milik bank.

sudah dijelaskan di awal akad dengan

Jaminan

yang

diberikan

oleh

melakukan

disiplin

membayar,

melakukan

menjadi

membayar

pembiayaan.

tetapi

menunda-

tujuan agar nasabah lebih disiplin dalam

nasabah berupa sertifikat rumah yang obyek

pembayaran

Rumah

kewajibannya angsuran

setiap

untuk bulannya

tersebut harus memiliki SHM (Sertifikat Hak

sampai jatuh tempo yang telah disepakati

Milik) atau SHGB (Sertifikat Hak Guna

di awal perjanjian. Denda berlaku 15 hari

Bangunan) dan harus memiliki legalitas

setelah

yang sah. Kriteria rumah yang menjadi

diberikan

obyek pembiayaan seperti jalan depan

pembiayaan macet Rp 0 – Rp 1.000.000,

rumah harus dapat dilalui mobil, letaknya

Rp 1.000.000- Rp 2.000.000 = Rp 100.000

strategis, tidak dekat dengan sampah dan

dan seterusnya kelipatan Rp 50.000. Dana

makam.

digunakan

dari denda masuk dalam dana sosial tidak

apabila terjadi kredit macet oleh nasabah

bercampur dengan laporan keuangan

maka pihak bank dapat menjual kembali

Bank Jatim Syariah. Dalam prakteknya BJS

rumah tersebut.

telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.

Jaminan

Fatwa

DSN

tersebut

MUI

No.

jatuh

tempo.

sebesar

Rp

Denda

yang

50.000

untuk

04/DSN-

17/DSN-MUI/IX/2000 butir pertama nomer

MUI/IV/2000 butir tiga nomer satu yakni

satu yaitu sanksi yang dikenakan LKS

245


kepada

nasabah

yang

mampu

mendapat

membayar tetapi menunda pembayaran

jawaban

akan

dilakukan

kunjungan pada nasabah tersebut.

dengan disengaja dan fatwa no. 17/DSN-

Dalam

prakteknya,

Bank

Jatim

MUI/IX/2000 butir enam yaitu dana dari


denda

dana

MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 butir tiga yakni

sosial. Tetapi tidak sesuai dengan fatwa

dalam melakukan penjadwalan kembali

DSN MUI no. 17/DSN-MUI/IX/2000 bahwa

(rescheduling)

sanksi dapat berupa denda sejumlah

perpanjangan masa pembayaran harus

uang yang besarnya ditentukan berdasar

berdasarkan kesepakatan kedua belah

kesepakatan.

pihak.

diperuntukkan

sebagai

Dalam

prakteknya

tagihan

murabahah

penetapan denda di Bank Jatim Syariah

F. Penanganan Kolektibilitas Pembiayaan

berdasarkan besarnya angsuran.

Macet Apabila nasabah berada dalam

E. Penanganan Kolektibilitas Pembiayaan Kolektibilitas

kolektibilitas pembiayaan macet, semua

pembiayaan

surat peringatan 1 hingga 3 sudah harus

dikatakan bermasalah jika berada pada

dikeluarkan kepada nasabah. Jika tidak

tahap kolektibilitas 2 atau tahap kurang

ada tanggapan atau itikad baik dari

lancar

nasabah

sampai

tahap

macet

atau

untuk

melunasi

angsurannya

kolektibilitas 5. Pada tahap tersebut pihak

sesuai dengan jumlah dan waktu yang

bank harus mulai melakukan pengawasan

disepakati,

dan melakukan kunjungan langsung pada

melakukan upaya jual agunan nasabah

nasabah

dengan

nasabah

yang yang

bersangkutan. mengalami

kolektibilitas

Bagi

penurunan

pembiayaan

maka

sistem

dijadikan

pihak

lelang.

lelang

adalah

bank

akan

Obyek

yang

rumah

yang

atau

dibiayai sebagai jaminan tersebut. Dari

pembayaran angsuran tidak tepat waktu,

hasil penjualan tersebut apabila ada

maka pihak Bank Jatim Syariah akan

kelebihan

memberikan kelonggaran waktu sesuai

mengembalikan pada nasabah.

kesepakatan

dengan

nasabah

yang

maka

Fatwa

pihak

DSN

47/DSN-

MUI/II/2005

pembayaran

kembali

murabahah atau jaminan lainnya dijual

yang

oleh nasabah kepada atau melalui LKS

apabila

dengan harga pasar yang disepakati,

yang

butir kedua dijelaskan nasabah melunasi

(restrukturisasi). dilakukan

Langkah

oleh

mengetahui mengalami

pihak

ada

awal bank

nasabah

penurunan

kolektibilitas

yakni

dengan

pembiayaan memberitahukan

via

telepon

sisa

utangnya

satu

No.

akan

bersangkutan hingga dapat melakukan angsuran

butir

MUI

bank

kepada

penjualan, butir tiga

yakni

LKS dari

obyek

hasil

dijelaskan apabila

bahwa

hasil penjualan melebihi sisa utang maka

angsuran sudah jatuh tempo, jika tidak

LKS wajib mengembalikan sisanya kepada

246


nasabah. Dalam praktiknya, Bank Jatim

Arifin,

Zainul.

2009. Bank

Dasar-Dasar

Syariah telah sesuai dengan fatwa diatas.

Manajemen

Syariah.

V. Simpulan

Kelompok Pustaka Alvabet.

Jakarta:

Kesimpulan dari hasil penelitian tentang

Kesesuaian

Penanganan

Pengawasan

Kolektibilitas

dan

Ascarya. 2011. Akad dan Produk Bank

Pembiayaan

Syariah. Jakarta: PT Rajawali Pers.

Murabahah Produk KPR Menurut Fatwa

Bungin, Burhan. 2005. Penelitian Kualitatif:

DSN MUI di Bank Jatim Syariah dilihat dari

Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik,

enam

dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Balai

indikator

jaminan,

yaitu,

harga,

penanganan

murabahah pembiayaan

denda,

pembiayaan

bermasalah macet

yang

Pustaka.

dan

Fajruka,

Ardhi.

2011.

Perbandingan

disesuaikan

Ketentuan Musyarakah Mutanaqishah

dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-

dan Murabahah untuk Pembiayaan

MUI/IV/2000

Perumahan Syariah pada Bank Syariah

tentang

murabahah,

No.

13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka

di

murabahah,

(www.lib.ui.ac.id)diakses

No.

17/DSN-MUI/IX/2000

tentang sanksi atas nasabah mampu

Handoko,

47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian

diterbitkan pada

UI 5

Hani.

2012.

Manajemen.

Jakarta: Balai Pustaka.

piutang murabahah bagi nasabah tak bayar,

Skripsi

Agustus 2015.

yang menunda-nunda pembayaran, No.

mampu

Indonesia.

Haris,

Helmi.

2007.

Pembiayaan

No.48/DSN-MUI/II/2005

Kepemilikan Rumah (Sebuah Inovasi

tentang penjadwalan kembali tagihan

Pembiayaan Perbankan Syariah). Jurnal

murabahah, dalam praktiknya Bank Jatim

Ekonomi


(online) (http://journal.uii.ac.id) diakses

MUI. Namun, ada satu poin yakni pada

pada 7 Agustus 2015.

penetapan

denda

yang

tidak

sesuai

Islam

La

Riba

vol.1

no.1

Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta:

dengan fatwa DSN MUI terkait besarnya

PT Fajar Interpratama Offset.

jumlah denda yang berbeda tergantung

Karim,

dari besarnya angsuran.

Adiwarman. Analisis

Fiqh

2007. dan

Bank

Islam

Keuangan.

Jakarta: PT Rajawali Pers. Kartika, Nia. 2015. Kesesuaian Produk KPR DAFTAR PUSTAKA

Syariah dengan Akad Murabahah

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank

pada

Syariah:

dari

Teori

ke

Praktek.

Fatwa

DSN

MUI.

diterbitkan

Jakarta: Gema Insani.

(www.adln.lib.unair.ac.id) pada Agustus 2015.

247

Skripsi UNAIR diakses


Manullang.

2006.

Manajemen.

Dasar-Dasar

Yogyakarta:

Gadjah

Mada University Press. Muhammad. 2000. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press. .

2004. Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Ekonisia. 2005. Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman. Yogyakarta: Ekonisia.

Muhammad.

2011.

Pengawasan

Audit

pada

dan

Bank

Syariah.

Yogyakarta: UII Press. Prabowo,

Bagya.

2012.

Perbankan

Syariah. Yogyakarta: UII Press. Qur’an in Word ver 1.3 created by Muh. Taufiq. Sudarsono, Heri. 2008. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogya: Ekonisia. Sugiyono,

2010,

Kuantitatif,

Metodologi Kualitatif,

Penelitian

dan

R&D,

Bandung. Alfabeta. Rivai,

Veithzal.

2008.

Management.

Islamic

Jakarta:

Financial PT

Raja

Grafindo Persada. Wiroso. 2009. Produk Perbankan Syariah. Jakarta: LPFE Usakti. Yin, Robert. 2009. Studi Kasus Desain dan Metode.

Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada. http://www.dsnmui.or.id/index.php?page =fatwa

fatwa

tentang

murabahah.

Diakses pada tanggal 3 Agustus 2015 pukul 19.00 WIB.

248

Dara Setianti Kania P Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

Recommend Documents