Sunarno Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga

PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH MACET PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN) XYZ1 Sunarno Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga Email: [email protected] Imron Mawardi Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga Email: [email protected] ABSTRACT:

Murabaha Financing have potentially lower risk than other financing product. It chosen by USP Kopontren XYZ to fulfill members financing demand both for business development and consumptive purposes. Termination of Employment Relationship, working cycle and Bad characters some members cause of the collectibility default in Murabaha Financing. This study using qualitative approach and case studies. The collection of primary data through in-depth interview, while secondary data obtained from the Annual Members Meeting report Kopontren XYZ . Explanation building analysis techniques are use to explain the results of in-depth interviews in order to explain the handling of murabaha financing collectibility default. the results explained to handling collectability default adopt according to The Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 35.3 / Per / M.KUKM / X / 2007, executing from cash collateral, financial penalties for those who deliberately, and converts the contract. Keywords: Kopontren, Murabaha Financing, Financing Problem, Collectibility Default I. Pendahuluan Latar Belakang Industri

keuangan

syariah

di

langsung

menghimpun

dana

dari

Indonesia hingga tahun 2015 mengalami

masyarakat dengan jalan mengeluarkan

perubahan

surat

perkembangan

yang

berharga

dan

menyalurkannya

signifikan, hal ini ditunjukkan oleh semakin

untuk pembiayaan investasi perusahaan,

banyaknya lembaga keuangan syariah

baik berupa pinjaman maupun berupa

tumbuh di Indonesia serta asetnya yang

penyertaan modal (financial institution

semakin

juga

nonbank).

dengan perkembangan industri keuangan

Indonesia

mikro syariah. Lembaga keuangan mikro

masyarakat akan pentingnya melakukan

syariah

transaksi keuangan secara syar'i. Seperti

meningkat,

termasuk

demikian

dalam

Lembaga

Lembaga

mikro

membuka

pandangan

yang

kamus Bank Indonesia LKBB adalah badan

Indonesia

usaha

bukan

lembaga keuangan mikro syariah tidak

kegiatan

dapat dikesampingkan perannya dalam

perusahaan usahanya

bank

asuransi, langsung

ataupun yang

ataupun

tidak

mayoritas

di

Keuangan Bukan Bank (LKBB), menurut

bukan

diketahui

syariah

adalah

muslim,

penduduk sehingga

membangun perekonomian negara.

1Jurnal

ini merupakan bagian dari skripsi yang ditulis oleh Sunarno (041114085) yang diuji pada 30 Oktober 2015

656

Sunarno, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016: 656-668; PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH MACET PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN) XYZ

Di dalam industri keuangan mikro

No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004

tentang

syariah dikenal pula lembaga keuangan

petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha

yang serupa dengan koperasi namun

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

berbasis

Selanjutnya

syariah

yaitu

Koperasi

Jasa

Unit

Simpan

Pinjam

(USP)

Keuangan Syariah atau KJKS dan Baitul

Kopontren XYZ adalah salah satu unit jasa

Maal wa Tamwil yang keduanya memiliki

keuangan syariah yang sistem kerjanya

kesamaan

Lembaga

sama dengan BMT. USP Kopontren XYZ

penghimpun dana pada dasarnya telah

merupakan unit dari salah satu Koperasi

ada sejak zaman Rasulullah ‫ ﷺ‬dan para

Pesantren di Surabaya yang berdiri sejak

Sahabat. Pada zaman Rasulullah ‫ ﷺ‬Baitul

tahun 1991. Koperasi pesantren ini memiliki

Maal

tempat

beberapa unit usaha, dan yang bergerak

penghimpun harta dan berlokasi di Masjid

dibidang pembiayaan dibentuk menjadi

Nabawi yang saat itu digunakan sebagai

unit

pusat

tujuannya memberikan jasa pembiayaan

pola

kerja.

berfungsi

sebagai

pemerintahan.

Karim

(2004:132)

jasa

keuangan

mengatakan ada dua kebijakan yang

kepada

dilakukan oleh Rasulullah ‫ ﷺ‬dan empat

dengan sistem syariah.

ekonomi

serta

peningkatan partisipasi kerja dan produksi. Yang

pertama

adalah

disekitar

yang

koperasi

Tabel 1 Perkembangan Pembiayaan USP Kopontren XYZ Tahun 2010-2014

khalifah pada permulaan Islam untuk pengembangan

masyarakat

syariah

Aset USP

Penyaluran

Kopontren

Pembiayaan

Macet

2012

Rp 1.973.000.000,-

Rp 1.358.989.109,-

16,23 %

2013

Rp 2.079.000.000,-

Rp 1.656.819.000,-

2,7 %

2014

Rp 2.400.000.000,-

Rp 2.862.790.000,-

4,5 %

Tahun

mendorong

masyarakat memulai aktivitas ekonomi, baik dalam kelompok sendiri maupun bekerja sama dengan kelompok lainnya,

Pembiayaan

Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan

tanpa dibiayai Baitul Maal. Contoh sangat

2012-2014 (diolah)

baik untuk kebijakan jangka pendek ini dilakukan Rasulullah ‫ ﷺ‬di Madinah pada

Tabel 1 diatas menunjukkan tren

permulaan Hijrah seperti telah dijelaskan

pembiayaan macet pada USP Kopontren

di muka. Yang kedua kebijakan dan

XYZ. Terlihat tren pembiayaan macet

tindakan aksi yang dilakukan Rasulullah ‫ﷺ‬

pada USP Kopontren XYZ setiap tahun

dan Khulafa dengan mengeluarkan dana

mengalami penurunan yang signifikan.

Baitul Maal.

Tinggi

Pada dasarnya KJKS maupun BMT merupakan

lembaga

keuangan

di Indonesia belum ada lembaga yang menjamin simpanan para nasabah UJKS

Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil Republik

Non

syariah menjadi masalah tersendiri, sebab

dasar hukum yang sama yaitu Keputusan menengah

rasio

Performing Financing di lembaga mikro

mikro

yang sama, karena keduanya memiliki

dan

rendahnya

BMT

Indonesia

seperti

perbankan

657

yang yaitu

ada

Lembaga

di

industri Penjamin


Simpanan atau LPS. Sehingga hal ini

memilih akad pembiayaan tersebut. Tentu

berdampak langsung pada profitabilitas

dengan

USP Kopontren XYZ. Ketidakhadiran LPS di

dalam memilih akad murabahah, secara

lingkungan

mikro

tidak langsung pembiayaan bermasalah

syariah membuat pelaku industri jasa ini

pada akad ini menyumbang porsi yang

harus merumuskan secara bijak strategi

besar pula di industri keuangan syariah.

dalam

Untuk itulah kemudian penulis mengambil

industri

keuangan

menangani

masalah

NPF

tingginya

pembiayaan yang disalurkan. Menurut

permasalahan

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan

strategi

Usaha

murabahah

Kecil

dan

Menengah

35.3/Per/M.KUKM/X/2007,

No.

penilaian

Lancar,

Pembiayaan

Diragukan,

dikatakan

Macet.

pembiayaan

bermasalah

pada

USP

di

atas

maka

dapat

dirumuskan

pertanyaan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini antaralain 1) Bagaimana

pembiayaan

penerapan Akad Murabahah pada USP

primadona

Kopontren XYZ berdasarlan Fatwa DSN-

para nasabah industri jasa keuangan

MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000? 2) Apa

syariah.

penyebab

murabahah

masih

Deputi

ini

penanganan

mengetahui

Berdasarkan uraian latar belakang

bermasalah

Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. saat

guna

penelitian ini dapat dijadikan rujukan.

apabila dalam kondisi selain Lancar, yaitu

Hingga

ini

masyarakat

Kopontren XYZ, yang nantinya hasil dari

kesehatan KJKS/UJKS dibagi atas Lancar, Kurang

minat

penjadi

Gubernur

BI

dalam

pembiayaan

Murabahah

infobanknews.com pada 31 Maret 2015

bermasalah pada USP Kopontren XYZ ?

menyebutkan produk perbankan syariah

serta

dengan

pembiayaan

akad

mudharabah

telah

meningkat menjadi 39%, sementara akad

Dari

Sekalipun mengalami penurunan porsi, murabahah

persentase

yang

tetap tertinggi.

dapat

memiliki Hal

konsumsi tinggi

masyarakat

menjadikan

akad

rumusan

ini

pembiayaan

adalah

1)

Murabahah

strategi

murabahah

penanganan

Murabahah

bermasalah

Kopontren XYZ. persentase

bahwa

di

atas

tujuan

dari

Mengetahui

bermasalah

pada USP Kopontren XYZ. 3) Mengetahui

yang

semakin diminati. Tinggi

masalah

Kopontren XYZ. 2) Mengetahui penyebab

itu faktor

Indonesia

bermasalah

Penerapan Akad Murabahah pada USP

risiko yang lebih rendah daripada akad lainnya, selain

penanganan

Murabahah

diketahui

penelitian

ini

dikarenakan akad murabahah memiliki pembiayaan

Bagaimana

pada USP Kopontren XYZ ?

murabahah turun dari 90% menjadi 61%. akad

3)

pembiayaan

II. LANDASAN TEORI

murabahah inilah yang membuat penulis

658

pembiayaan pada

USP


Menurut Negara

Peraturan

Menteri

dengan

Koperasi dan Usaha Kecil Dan

Menengah

Nomor

35.2

jelas

barang

diperjualbelikan

dan

barang

demikian

haram.

tidak

yang termasuk

juga

harga

/Per/M.KUKM/X/2007 tanggal 5 Oktober

pembelian dan keuntungan yang diambil

2007

dan

tentang

Pedoman

Operasional Manajemen

Standar

pembayarannya

harus

Jasa

disebutkan dengan jelas. dalam teknis

Jasa

perbankan, murabahah adalah akad jual

Keuangan Syariah Koperasi, Unit Jasa

beli antara bank selaku penyedia barang

Keuangan Syariah (UJKS) adalah unit

(penjual)

usaha pada Koperasi yang

kegiatan

memesan untuk membeli barang. bank memperoleh keuntungan jual beli yang

Keuangan Syariah

usahanya

Koperasi

cara

dan

Unit

bergerak

di

bidang

pembiayaan, investasi,

dan

simpanan

bagian

dari

kegiatan

tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut.

jika berbentuk Koperasi Jasa Keuangan maka

koperasi

didefinisikan

yang

bergerak

di

kegiatan

bidang

˸΍ ِ ˴Βϟِ Լ ͉ ...◌ۗ ϮԻ ϡ Ϟ͉ Σ˴ ˴΃ ϭ˴ ... ˵๡Լ ˷˶ Լ ˴Αήϟ ˴ ϊ˴ϴ ˴ή͉ Σ˴ ϭ

sebagai usahanya

“…wa ahallallahul-bai’a

pembiayaan,

hasil (syariah).

Secara

pengaplikasian

dalam skema berikut ini

Murabahah berasal dari perkataan Ribh pertambahan.

umum

akad murabahah dapat digambarkan

Iska (2012:200) menjelaskan bahwa berarti

wa harramar-

riba…”

investasi, dan simpanan sesuai pola bagi

yang

yang

Dasar Hukum Murabahah seperti

usaha

Koperasi yang bersangkutan. Sedangkan Syariah

nasabah

disepakati bersama.

sesuai dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai

dengan

Secara

pengertian umum diartikan sebagai suatu penjualan

barang

seharga

barang

tersebut ditambah dengan keuntungan yang

disepakati.

Antonio

(2007:101)

Sedangkan bai’

menurut

al-murabahah

adalah jual beli barang pada harga asal dengan ditambahkan keuntungan yang disepakati. Badri

(2008:28)

menuturkan Gambar 1. Skema Akad Murabahah

murabahah adalah kontrak jual beli atas barang tertentu. dalam transaksi jual beli tersebut

penjual

harus

menyebutkan

659


Sumber : Antonio, Muhammad Syafi’i.

semata-mata mengadakan barang untuk

2007. Bank Syariah dari Teori ke Praktik.

memnuhi kebutuhan si pembeli yang

Jakarta: Gema Insani. Hal 107 (diolah).

memesannya. Menurut kamus Bank Indonesia

Antonio beberapa

(2007:102)

syarat

di

menjelaskan

dalam

bai’

Non Performing Financing yaitu

al-

kredit

bermasalah yang terdiri dari kredit yang

murabahah sebagai berikut:

berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan

Penjual memberi tahu biaya modal

dan Macet. Termin NPL diperuntukkan

kepada nasabah

bagi bank umum, sedangkan NPF untuk

Kontrak pertama harus ssah sesuai

bank

dengan rukun yang ditetapkan

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan

c.

Kontrak harus bebas dari riba

Usaha Kecil Dan Menengah No. 35.2

d.

Penjual harus menjelaskan kepada

/Per/M.KUKM/X/2007

pembeli

bermasalah

a.

b.

e.

bila

terjadi

cacat

atas

syariah.

Sedangkan

dalam

pembiayaan

adalah

suatu

kondisi

barang sesudah pembelian

pembiayaan di mana terdapat suatu

Penjual harus menyampaikan semua

penyimpangan

hal

pembayaran kembali pembiayaan yang

yang

berkaitan

dengan

utama

terjadi

dalam

pembelian, misalnya jika pembelian

berakibat

dilakukan secara utang.

pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis

atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki

kemungkinan terjadinya kerugian bagi

pilihan:

koperasi.

Melanjutkan pembelian seperti apa

faktor

adanya, 2.

Kembali

oleh kepada

menyatakan

3.

pengembalian

dalam

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d),

1.

dalam

kelambatan

yang

Account

penjual

dan

mempengaruhi

ketidaksetujuan

atas

adalah :

harus

Officer

diperhatikan yang

kualitas

a. Karakter mitra.

Membatalkan kontrak.

b. Analisis keuangan mitra. c. Struktur modal.

atas hanya untuk barang dan produk

d. Kemampuan produksi.

yang telah dikuasai atau dimiliki oleh

e. Siklus usaha.

penjual

f.

pada

waktu

negoisasi

dapat

pembiayaan

barang yang dijual, Jual beli secara al-murabahah di

atau

dan

berkontrak. Bila produk tersebut tidak

Jaminan.

g. Pemantauan-pembinaan.

dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembeli

(murabahah

KPP).

Hal

Mengacu

ini

pada

Peraturan

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil

dinamakan demikian karena si penjual

Dan

660

Menengah

No.

35.2


/Per/M.KUKM/X/2007,

penanganan

serta melakukan monitor dan pelaporan

terhadap pembiayaan bermasalah perlu

risiko. Menurut Rustam (2013:109), mitigasi

dilakukan dengan cara:

risiko kredit/pembiayaan adalah sejumlah

a. Preventif (Pencegahan).

teknik dan kebijakan dalam mengelola

1) Pemahaman

dan

pelaksanaan

risiko

proses pembiayaan yang benar, menyangkut dan

internal

dan

Pendekatan Penelitian Pendekatan

pembinaan

pendekatan

monitoring)

kualitatif

3) Memahami faktor yang menjadi dan

gejala

tertulis

didefiniskan

dkk

sebagai

(2013:4)

risiko

berpotensi

konsekuensi

atas

mengakibatkan

Dari

(Nazir,

2011B:54).

misalnya

perilaku,

persepsi,

dengan cara deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa, pada suatu konteks khusus

yang

alamiah

memanfaatkan

dan

berbagai

dengan metode

alamiah.

yang tidak sesuai harapan. Menurut Kasidi

Ruang Lingkup Penelitian

(2010:4), manajemen risiko adalah usaha

Ruang lingkup penelitian adalah

yang secara rasional ditunjukkan untuk

terkait

terjadinya

dengan

mengenai

kerugian daririsiko yang dihadapi. Menurut

rumusan

penerapan

murabahah,

Idroes (2008:7) proses manajemen risiko

penyebab

masalah

pembiayaan pembiayaan

murabahah bermasalah, serta strategi

merupakan tindakan berkesinambungan

pembiayaan

yang dilakukan sejalan dengan definisi identifikasi,

peristiwa-peristiwa,

motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan

definisi

ketidakpastian, dan diperolehnya hasil

yaitu

lisan,

deskriptif

penelitian

kerugian atau dampak negative lainnya,

risiko,

atau

tentang apa yang dialami oleh subjek

diemnsi, yakni biaya peluang, potensi

kemungkinan

dengan

bermaksud untuk memahami fenomena

hasil

tersebut, risiko mengandung beberapa

mengurangi

pendekatan

Moleong (2011:6) adalah penelitian yang

negatif lainnya yang merugikan bagi keputusan.

Pendekatan

Sedangkan penelitian kualitatif menurut

yang tidak diharapkan atau dampak

pengambil

adalah

bersifat

pilihan yang mengandung ketidakpastian yang

kualitatif.

pengetahuan, atau proyek studi yang

b. Kuratif (Penyelesaian). Wahyudi

yang

menggunakan data yang berupa kalimat

dini

pembiayaan bermasalah Menurut

penelitian

digunakan dalam penelitian ini adalah

pembiayaan (on site dan on desk

penyebab

kemunkinan

III. METODOLOGI PENELITIAN

dan

lingkupnya) 2) Pemantauan

meminimalisir

terjadinya kerugian.

(koperasi)

eksternal(mitra

untuk

murabahah

bermasalah

pada USP Kopontren XYZ. Ruang lingkup

kuantitatif,

penelitian

menentukan sikap, menetapkan solusi,

penerapan

661

ini

adalah

mengetahui

pembiayaan

murabahah,


mengetahui

penyebab

pembiayaan

dengan

sesuai,

yang

kemudian

murabahah bermasalah, dan mengetahui

menghasilkan kesimpulan analisis untuk

strategi

menetapkan

yang

Kopontren

diterapkan

XYZ

permasalahan

oleh

dalam

USP

menangani

pembiayaan

alternatif

interpretasi.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis

akad

pembuatan eksplanasi.

murabahah. Serta untuk mendapatkan informasi

terkait

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

perkembangan

pembiayaan

bermasalah

murabahah

selama

Gambaran Umum Objek Penelitian

akad menerapkan

USP Kopontren XYZ merupakan unit

strateginya.

jasa keuangan syariah yang dimiliki oleh

Jenis dan Sumber Data

salah satu koperasi yang dinaungi pondok

Jenis data yang dibutuhkan dalam

pesantren di daerah Surabaya. Koperasi

penelitian ini adalah berupa data primer

ini didirikan di Indonesia berdasarkan Akta

dan sekunder. Menurut Direktorat Tenaga

No. 7147 tanggal 28 Oktober 1991 yang

Kependidikan

dibuat di hadapan H. Usman Esfa, Kepala

Departemen

Pendidikan

Nasional (2008), data primer adalah data

Kantor

yang diperoleh atau dikumpulkan oleh

Provinsi Jawa Timur. Akta Pendirian ini

peneliti

disahkan

secara

langsung

dari

sumber

Wilayah oleh

Departemen Menteri

Koperasi

Koperasi

datanya. Data primer disebut juga data

Pembinaan

Pegusaha

asli atau data baru yang memiliki sifat up

Indonesia.

Angaran

to

untuk

mengalami perubahan dengan Akta No.

mendapatkan data primer yaitu peneliti

1808 tanggal 23 Desember 1996 yang

harus

dibuat di hadapan Ir. Widjono Anwari,

date.

Salah

satu

cara

mengumpulkannya

secara

langsung.

Kepala

Kantor

Kecil

Dan

Wilayah

Republik

Dasar

telah

Departemen

Data sekunder adalah data yang

Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil

diperoleh dari berbagai sumber yang

Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Pasal 4

telah

tangan

Anggaran Dasar Koperasi, ruang lingkup

kedua). Data sekunder dapat diperoleh

kegiatan usaha pengadaan dan pejualan

dari berbagai sumber seperti buku, jurnal,

kebutuhan anggota dan non anggota

laporan.

atau usaha pertokoan. Berikut adalah

Teknis Analisis Data

data identitas koperasi:

ada

(peneliti

sebagai

Yin (2013:133) menjelaskan bahwa

No. Badan Hukum: 7147/BH/II 1991

ada tiga jenis teknik analisis yang biasanya digunkan,

yaitu

penjodohan

pola,

pembuatan eksplanasi, dan analisis deret waktu. Setiap teknik dapat digunakan dalam sebuah penelitian, yang diperlukan

No. NPWP

:01.599.707.5-606.000

No. SIUP

: 503/3834.A/436.5.9.2006

Akte Pendirian : 28 Oktober 1991

662


Akte Perubahan:

2. Fotokopi KTP/SIM/Paspor

1808/PAD/WK.13/5.1./XII/9

3. Fotokopi Kartu Keluarga 4. Fotokopi slip gaji

Alamat Koperasi : Jl. Arif Rahman Hakim

5. Menyerahkan agunan (bagi non

No. 32 Keputih Surabaya

anggota tetap)

Kegiatan usaha koperasi dimulai pada tahun

1991,

tahun

1995

Untuk mendukung kebenaran data yang

koperasi

diperoleh, pihak UJKS dapat melakukan

menawarkan sahamnya untuk dimiliki oleh warga

pondok

penyertaan

pesantren

modal

survei antara lain melakukan kunjungan

sebagai

koperasi,

yang

selanjutnya sebanyak 103. USP Kopontren

sebagai salah satu unit di dalam badan koperasi pondok pesantren di tangani

supermarket,

pembiayaan. dan

yang Proses

kunjungan

dapat

anggota.

Wawancara

bisa

dengan

pihak-pihak

tekait

dilakukan seperti

Untuk calon anggota dari non-warga pesantren hal pertama yang dilakukan

yang meliputi unit penjualan komputer, minimarket,

anggota

tetangga dan rekan usaha dari anggota.

staff

karyawan, begitu juga dengan unit usaha

cellular,

kepada

secara

untuk menyakini data yang diberikan oleh

Desember tahun 2007. USP Kopontren XYZ

beserta

wawancara

dilakukan beberapa kali sesuai kebutuhan

pengurus dan pengawas pada tanggal 26

manajer

langsung

wawancara

rapat koperasi, yaitu dari hasil rapat

seorang

dan

mengajukan

XYZ dibentuk berdasarkan hasil keputusan

oleh

lapangan

pihak UJKS adalah menanyakan penjamin

dan

dari pihak warga pesantren, jadi apabila

ATK&stationary

calon anggota tidak memiliki penjamin dari pihak warga pesantren maka calon

Produk USP Kopontren XYZ

anggota

tidak

dapat

mengajukan

A. Simpanan Berjangka

pembiayaan,

B. Simpanan Berencana

anggota mendapat kepercayaan dari

C. Produk Pembiayaan Murabahah

pihak manajemen pesantren, hal ini dapat

Produk

Pembiayaan

di

menjadi

USP

namun

apabila

pertimbangan

UJKS

untuk

Kopontren XYZ terbagi menjadi dua jenis,

memberikan

pembiayaan untuk modal usaha atau

pembiayaan produktif dibutuhkan nota riil

pembiayaan

anggota yang harus

pembiayaan

bersifat yang

produktif

bersifat

dan

dahulu

harus

Pada

membuktikannya.

Adapun jenis pengikatan bisa teridiri dari :

konsumtif.

1. Hak tanggungan, untuk jaminan

Pengajuan pembiayaan secara umum terlebih

pembiayaan.

calon

memenuhi

persayaratan sebagi berikut:

berupa

tanah,

hukum

UU

dengan

No.4

Tahun

dasar 1996

tanggal 9 April 1996 tentang Hak 1. Mengisi formulir pembiayaan

Tanggungan

663


2. Hipotik,untuk barang

jaminan

tidak

berupa

2. Karakter dari anggota UJKS yang

selain

kurang disiplin dan menunjukan

bergerak

tanah, dasar hukum KUHP pasal

itikad kurang baik

1162

3. Adanya mutasi anggota melalui

3. Fidusia,

untuk

jaminan

berupa

program penempatan da’i

barang bergerak, dasar hukum UU No

42

tahun

1992

tentang

Jaminan Fidusia 4. Gadai,

jaminan

perniagaan

berupa

pembiayaan

yang

terkena

Pemutusan

,

tempat kerja peserta.

surat

B. Pembiayan Produktif

berharga dan logam mulia yang penguasaan

dilakukan

1. Persyaratan

oleh

pengajuan

pembiayaan yang masih longgar

koperasi dilengkapi dengan surat

dan

kuasa jual atau mencairkan, dasar

anggota yang tidak ketat

hukum KUH Perdata pasal 1152 Menurut

data

yang

disajikan

tercatat

anggota

terhadap

usaha

mengalami

anggota kerugian

yang dapat

murni bangkrut

yang

3. Musibah

mengajukan pembiayaan pada tahun

yang

dialami

oleh

anggota berupa sakit

2008 hingga 2011 banyak mengalami

Penanganan Awal Pembiayaan

kemacetan dalam kolektibilitasnya.

Murabahah Macet

Tabel 2 Perkembangan Pembiayaan Murabahah Macet Tahun 2010-2014

1. Pihak

UJKS

anggota pesan

Aset USP

Penyaluran

Pembiayaan

Kopontren

Pembiayaan

Macet

2012

Rp 1.973.000.000,-

Rp 1.358.989.109,-

Rp 220.563.000

2013

Rp 2.079.000.000,-

Rp 1.656.819.000,-

Rp 44.795.000

2014

Rp 2.400.000.000,-

Rp 2.862.790.000,-

Rp 128.964.500

Tahun

usaha

berupa penipuan atau memang

dalam rapat anggota tahunan hingga 2015

penilaian

2. Siklus

Pembiayaan Murabahah Macet

tahun

peserta

Hubungan Kerja (PHK) oleh instansi

untuk

barang

4. Adanya

akan

melalui singkat

anggota

menghubungi telepon

juga

untuk

atau

menemui

mengingatkan

waktu jatuh tempo 2. Apabila

anggota

terlambat

selama tiga hari, maka pihak UJKS akan mendatangi rumah anggota

Penyebab Pembiayaan Murabahah

atau menanyakan melalui rekan

Macet

maupun kerabat anggota untuk

A. Pembiayaan Konsumtif

melakukan konfirmasi pembayaran

1. Karakter dari anggota UJKS yang

angsuran

kurang disiplin dan menunjukan

3. Untuk anggota yang berada di

itikad kurang baik

luar

daerah

kerja

UJKS,

maka

konfrmasi dilakukan via telepon

664


atau pesan singkat, serta melalui

memiliki

warga

warga pesantren

pesantren

lain

apabila

berdekatan

5. Pihak

4. Apabila

anggota

tidak

penjamin

UJKS

dari

akan

pihak

memberikan

bonus potongan margin kepada

memberikan respon selama batas

anggota

waktu toleransi yaitu tiga hari,

pelunasan pembayaran sebelum

maka pihak UJKS akan melakukan

jatuh tempo

pemberlakuan

denda

yang

melakukan

sebesar

6. Memberikan pelatihan mengenai

0.1% dari besaran angsuran per

keuangan syariah agar anggota

bulan sesuai dengan Fatwa DSN-

paham terhadap akad-akad yang

MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

digunakan

Strategi Penanganan Pembiayaan

yang

Murabahah Macet

belah pihak

A. Tindakan Preventif 1. UJKS

beserta

harus

konsekuensi

ditanggung

kedua

B. Tindakan Kuratif

memberikan

syarat

ketat

1. UJKS

menerapkan

kepada calon anggota sebelum

Menteri

mengajukan

baik

Usaha Kecil Dan Menengah Nomor

yang bersifat konsumtif maupun

35.2 /Per/M.KUKM/X/2007 namun

produktif

hanya menerapkan

2. Calon

pembiayaan,

anggota

yang

bukan

tetap

koperasi

selain

anggota

Negara

Peraturan

Koperasi dan

a. Rescheduling tindakan ini dipilih ketika anggota

harus mendapat persetujuan dari

pembiayaan

bagian

pondok

memiliki kemampuan membayar

pesantren juga harus mendapat

namun membutuhkan tambahan

persetujuan dari ketua unit usaha

waktu

pondok pesantren terkait rekam

kewajibannya.

jejak keuangan calon anggota.

kembali juga diatur dalam Fatwa

3. Untuk

keuangan

anggota

mengajukan

tetap

yang

diharuskan

pemotongan

melunasi Penjadwalan

Syari’ah

Nasional

tindakan

ini

sebagai

pengganti

anggota

pembiayaan

ketidakmampuan

membayar

tidak

kewajiban

mengalami

kewajiban

kemacetan pesantren

sanggup dan

memindahkan

4. Untuk calon anggota diluar warga pondok

No.

b. Reconditioning

SHU

apabila

masih

48/DSN-MUI/II/2005

menyetujui

kesepakatan

untuk

Dewan

pembiayaan

macet

dipilih

memilih kewajiban

c. Write Off atau hapus buku

665

macet

menyelesaikan

pihak ketiga.

diharuskan

apabila

untuk ke


anggota

pembiayaan

macet

spesifikikasi sesuai permintaan ditambah

dihapuskan tagihannya dari akad

dengan margin 20%. Dapat juga saat

murabahah

kolektibilitas

pengadaan barang, calon anggota ikut

macet telah melebihi batas waktu

serta dalam transaksi antara pihak UJKS

selama

dan

ketika

tiga

tahun.

Sehingga

pihak

pemilik

barang

pinjaman tanpa margin sampai

didapatkan pihak UJKS, maka pihak UJKS

kewajibannya

berakhir.

akan menggunakan aka murabahah bil

sama

halnya

wakalah kepada calon anggota agar

mengubah

akad

calon anggota mewakili pihak UJKS untuk

ini

dengan

pembiayaan

muraabahah

memberi

menjadi akad pinjaman qardh

dimaksud

Apabila

anggota hanya membayar pokok

Keputusan

yang

barang.

barang

Pembiayaan

sulit

yang

untuk

diperlukan.

murabahah

yang

berorientasi pada modal usaha produktif 2. Pihak

UJKS

tidak

melakukan

pada

pelaksanaanya

menggunakan

tindakan eksekusi jaminan, hanya

akad murabahah bil wakalah dengan

menahan

anggota

tujuan memudahkan pengadaan barang

menyelesaikan

yang diperlukan, sebab barang yang

hingga

jaminan

anggota

kewajibannya

diperlukan olah calon anggota bervariasi dan banyak sehingga menyulitkan pihak

V. SIMPULAN

UJKS dalam pengadaannya.

USP Kopontren XYZ merupakan unit

USP

usaha yang tergolong baru yang dimiliki

luar

Kopontren XYZ sudah dihadapkan pada

pembiayaan

XYZ

melayani

murabahah

untuk

pihak UJKS sebagai langkah preventif dalam mengurangi tingkat kolektibilitas macet.

utuh apabila unit usaha milik koperasi

XYZ

juga

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

maka pihak UJKS akan mengadakan diperlukan

Kopontren

jenis kolektibilitas pada Peraturan Menteri

barang yang perlukan calon anggota yang

USP

berpedoman dalam hal pengklasifikasian

diperlukan,

sedangkan apabila koperasi tidak memiliki

barang

ingin

pejabat koperasi. Tindakan ini dilakukan

menerapkan akad murabahah secara yang

yang

atau telah mendapat rekomendasi dari

produktif. Untuk pembiayaan konsumtif,

barang

pesantren

penjamin dari warga pondok pesantren

kebutuhan konsumtif dan modal usaha

memiliki

pondok

mengajukan maka diwajibkan memiliki

permasalahan pembiayaan murabahah Kopontren

hanya

pondok pesantren, apabila ada warga di

badan hukum belum lama beroperasi, USP

USP

XYZ

melayani pembiayaan dari internal warga

oleh pihak koperasi. Meskipun secara

macet.

Kopontren

Republik

Indonesia

35.3/Per/M.KUKM/X/2007

dengan

namun

Nomor: pihak

UJKS memiliki hitungan jumlah hari sendiri

666


untuk mengklasifikasikan jenis kolektibilitas.

anggota

Pada

pelunasan pembayaran sebelum

kolektibilitas

macet

Peraturan

Menteri KUKM memberikan batasan lebih namun

USP

Kopontren

7. Pihak

XYZ

dana

pembiayaan

anggota

UJKS dalam mencegah dan menangani terlebih

dahulu

pembiayaan

antar personal, hal ini ditujukan agar selain terjadi

Kopontren

koperasi

melalui

macet

diawali dengan tindakan kekeluargaan

murabahah macet dilakukan oleh USP XYZ

dan

dan

pencegahan terhadap

syariah

Semua tindakan yang dilakukan pihak

yang

pembiayaan

penanganan

jaminan

pengembangan bisnis

bermasalah. Tindakan

terhadap

keuangan

singkat, serta untuk segera memberikan kepada

melakukan

8. Memberikan pelatihan mengenai

dapat dikendalikan dalam waktu yang

tindakan

tidak

anggota pembiayaan

masuk kategori macet. Hal ini ditetapkan perputaran

UJKS

eksekusi

menjadikannya lebih dari 180 hari sudah

agar

melakukan

jatuh tempo

dari 210 hari tunggakan dapat dikatakan macet,

yang

beberapa

hal

hubungan dan

yang

baik

anggota, juga

antara sebagai

sarana dakwah.

berikut,

DAFTAR PUSTAKA

1. Memberikan persyaratan ketat 2. Untuk

karyawan

pondok

atau

pesantren

mendapat bagian

warga

Al-Quran

diwajibkan

rekomendasi keuangan

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2007. Bank

pondok

Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani

3. Melakukan pemotongan Sisa Hasil

Azis, Amin. 2008. Tata Cara Pendirian BMT.

Usaha (SHU) bagi anggota tetap

Jakarta: PKES Publishing

4. Mengharuskan memiliki penjamin pihak

karyawan

Badri, Muhammad Arifin Bin. 2008. Sifat

pondok

Perniagaan Nabi. Bogor: Darul Ilmi

pesantren atau anggota tetap koperasi

bagi

calon

Publishing

anggota

Buchori, Nur S. 2009. Koperasi Syariah.

selain warga pondok pesantren 5. Menerapkan Peraturan

Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka

Menteri

Idroes, Ferry N. 2008. Manajemen Risiko

Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan

Menengah

Nomor

Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3

35.2

Pilar Kesepakatan Base II Terkait Aplikasi

/Per/M.KUKM/X/2007 6. Pihak

UJKS

akan

Terjemahannya.

Departemen Agama RI

dari

pesantren

dari

Dan

Regulasi dan Pelaksanaan di Indoensia.

memberikan

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

bonus potongan margin kepada

667


Iska, Syukri. 2012. Sistem Perbankan Syariah

(online) www.depkop.go.id , diakses

Di Indonesia. Yogyakarta: Fajar Media

pada 29 Mei 2015

Press

Moleong, Lexy J. 2011. Metode Penelitian

Karim, Adiwarman A. 2006. Bank Islam

Kualitatif.

Analisis Fiqih dan Keuangan. Depok:

Rustam, Bambang R. 2013. Manajemen

Kasidi. 2010. Manajemen Risiko. Bogor:

Risiko Perbankan Syariah di Indonesia.

Penerbit Ghalia Indonesia

Jakarta: Salemba Empat

Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan

Wahyudi, Imam, dkk. 2013. Manajemen Risiko Bank Islam. Jakarta: Salemba Empat

Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

Nomor

91/Kep/M.KUKM/IX/2004.

:

Yin, Robert K. 2013. Studi Kasus Desain & Metode. Depok: Rajawali Pers

Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Referensi online:

Koperasi Jasa Keuangan Syariah

http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx?id=L

Kusmiyati, Asmi Nur Siwi. 2007. Risiko Akad

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kb

Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Di

Yogyakarta

(Dari

Teori

bi/Index.php

Ke

Terapan). Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol.1 No.1 Juli 2007 Nawawi,

Ismail.

2009.

Ekonomi

Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan

Realitas.

Surabaya:

CV.Putra

Media Nusantara Nazir,

Moh.

2011.

Metode

Penelitian.

Jakarta: Ghalia Indonesia Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat Menteri

Negara

Koperasi Dan Usaha

Kecil Dan Menengah. 2007. Peraturan Nomor:

35.2

Tentang

Jasa Jasa

/Per/M.KUKM/X/2007.

Pedoman

Operasional

PT.Remaja

Rosdakarya

Rajawali Pers

BMT

Bandung:

Manajemen

Keuangan Syariah Keuangan

Syariah

Standar Koperasi Dan

Unit

Koperasi.

668

Sunarno Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga

Recommend Documents