D. INDIKATOR KINERJA KUNCI. 1. Tataran Pengambil Kebijakan. a. Ketentraman dan Ketertiban

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI 1. Tataran Pengambil Kebijakan a. Ketentraman dan Ketertiban 1) Peraturan tentang Penertiban Penataan Ruang Terkait

dengan penertiban penataan ruang, kinerja Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta mencapai 100%. Hal ini dicapai berdasarkan jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki Perda IMB dibagi jumlah kabupaten/kota dalam provinsi. Peraturan Daerah terkait dengan penataan ruang dimaksud, sebagai berikut : -

Kota Yogyakarta dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Mendirikan Bangunan-Bangunan (IMBB);

-

Kabupaten Bantul dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

-

Kabupaten Kulonprogo dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

-

Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

-

Kabupaten Sleman dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

2) Peraturan Tentang Kependudukan Terkait

dengan kependudukan, kinerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

mencapai 100%. Hal ini dicapai berdasarkan jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan tentang kependudukan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam provinsi. Peraturan Daerah tentang Kependudukan di kabupaten/kota se-Provinsi DIY tersebut adalah : -

Kota Yogyakarta dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

-

Kabupaten Bantul dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

-

Kabupaten Kulonprogo dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008

502

-

Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Dinas-Dinas Daerah;

-

Kabupaten Sleman dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

3) Personil (Kebijakan Ketersediaan Alat Ketentraman Dan Ketertiban) Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada akhir tahun 2008 sebanyak 752 orang, sedangkan jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2008 sebesar 3.561.732 jiwa. Rasio personil Satuan Polisi Pamong Praja terhadap jumlah penduduk diperoleh dengan rumus jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2008 dibagi jumlah penduduk kali 50.000, sehingga diperoleh kinerja sebesar 12 personil Satpol PP per 50.000 penduduk. 4) Aksi Masyarakat Terhadap Kebijakan Daerah Selama tahun 2008 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terdapat aksi masyarakat terhadap kebijakan daerah. b. Keselarasan dan Efektivitas Hubungan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah serta antar Pemerintah Daerah dalam rangka Pengembangan Otonomi Daerah. 1) Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah Di dalam PP No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat Pasal 9 ayat (4) disebutkan bahwa LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan ketentuan tersebut, LPPD Provinsi DIY disampaikan tepat waktu kepada Pemerintah yaitu pada Maret 2009. 2) Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan tindak lanjut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (5). Di dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 11 disebutkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk disampaikan kepada gubernur untuk memenuhi pertanggungjawaban APBD (ayat 1), selanjutnya disampaikan kepada


503

Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir (ayat 3). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah telah disampaikan tepat waktu. 3) Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, SPM disusun oleh Departemen Teknis. Daerah menetapkan standar pencapaian SPM yang diakomodasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM, Gubernur menyusun laporan umum tahunan kinerja penerapan capaian SPM. Untuk memenuhi tuntutan transparansi akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun 6 (enam) SPM pada tahun 2003 meliputi : -

Keputusan Gubernur DIY Nomor 99 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pertanian;

-

Keputusan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

-

Keputusan Gubernur DIY Nomor 101 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan;

-

Keputusan Gubernur DIY Nomor 102 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Koperasi;

-

Keputusan Gubernur DIY Nomor 122 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

-

Keputusan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Sedangkan 7 (tujuh) urusan yang dibuat belum di formalkan 4) Konsultasi antara Pemerintah - Provinsi Penyelenggaraan konsultasi antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah selama tahun 2008 sebanyak 1.016 kali yang dilaksanakan oleh pejabat eselon II di seluruh SKPD (31 SKPD). Angka tersebut tidak termasuk


504

konsultasi yang dilaksanakan dengan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD. 5) Hubungan Antar Daerah Provinsi Sampai dengan tahun 2008 kerjasama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih berlaku sebanyak 105 MOU. c. Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintahan Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah 1) Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro serta program-program pembangunan. Rencana Kerja Pemerintah merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD. Program prioritas dalam RKP 2008 sebanyak 9 program prioritas yaitu : -

Penanggulangan Kemiskinan;

-

Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi dan Ekspor;

-

Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Perdesaan;

-

Peningkatan Aksesabilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;

-

Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Birokrasi;

-

Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan Keamanan dan Ketertiban serta Penyelesaian Konflik;

-

Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;

-

Percepatan Pembangunan Infrastruktur; dan

-

Pembangunan Daerah Perbatasan dan Wilayah Terisolir.

Dari 9 program prioritas dimaksud, keseluruhannya dapat ditindaklanjuti oleh Provinsi DIY sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. 2) Kewenangan Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan oleh daerah kinerjanya sebesar 100%. Capaian kinerja dimaksud dihitung berdasarkan jumlah urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi jumlah urusan wajib sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 kali 100%. Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi : pendidikan,

kesehatan,

lingkungan

hidup,

penataan

ruang,

perencanaan

pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olah raga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan,


505

ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan dan perpustakaan. 3) Keuangan -

Waktu Penetapan Perda APBD 2008 Perda APBD Provinsi DIY Tahun 2008 ditetapkan tepat waktu.

-

Perda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini sudah mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

-

Belanja Pelayanan Dasar Anggaran belanja untuk pelayanan dasar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicapai kinerja sebesar 72,57%. Capaian kinerja ini diperoleh dari jumlah belanja layanan dasar meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan lingkungan hidup, urusan pekerjaan umum, urusan sosial, urusan ketenagakerjaan, urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan kesbangpol,

urusan

kependudukan

dan

catatan

sipil

sebesar

Rp 473.971.572.825,- dibagi jumlah total belanja langsung APBD sebesar Rp. 679.288.296.349,- kali 100%. -

Belanja Urusan Pendidikan dan Kesehatan Anggaran belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan di Provinsi DIY mencapai 51,06%. Capaian tersebut ini diperoleh dari jumlah belanja urusan pendidikan dan kesehatan sebesar Rp. 194.121.561.337,- (baik yang bersumber dari APBD maupun non-APBD) dibagi jumlah total belanja langsung APBD sebesar Rp. 679.288.296.349,- kali 100%.

4) Pelayanan Publik Standar Pelayanan Publik dipakai sebagai acuan bagi setiap satuan kerja pertangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya agar berjalan dengan transparan, tepat waktu, kepastian biaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Isi dari Standar Pelayanan Publik meliputi : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008

506

-

Jenis pelayanan

-

Prosedur pelayanan

-

Persyaratan pelayanan

-

Sarana dan prasarana

-

Waktu Penyelesaian

-

Biaya Pelayanan

Standar Pelayanan Publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 43 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Untuk semua urusan, telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP). 5) Kepegawaian -

Keberadaan Standar Kompetensi Jabatan Standar kompetensi jabatan struktural adalah persyaratan kompetensi yang harus dimiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas jabatan struktural. Penyusunan standar kompetensi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu bahan pertimbangan yang digunakan dalam melakukan uji kompetensi,

evaluasi

kinerja,

pengembangan

pola

karier

serta

pengembangan program diklat bagi pejabat struktural. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan optimalisasi, efisiensi dan efektifitas kinerja pejabat struktural. Sehubungan dengan hal tersebut di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah disusun Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 48 tahun 2005 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Non Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. -

Sistem Informasi Kepegawaian Dalam rangka perencanaan, penempatan dan pengembangan sumber daya manusia telah dibangun sistem informasi kepegawaian yang berbasis web sejak tahun 2004.

6) Kelembagaan -

Pada tahun 2007 penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 baru diimplementasikan pada tahun 2008 melalui Peraturan Daerah Provinsi DIY yaitu :


507

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DIY; Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi DIY; Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY. d. Efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah Dan DPRD 1) Produk Peraturan Perundangan Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam tahun 2008 sebanyak 11 (sebelas) Peraturan Daerah yaitu : -

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan;

-

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Umum;

-

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyediaan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai Program dan Kegiatan Transportasi Di Daerah Istimewa Yogyakarta;

-

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2008;

-

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DIY;

-

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi DIY;

-

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY;

-

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Provinsi DIY;


508

-

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

-

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

-

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Raperda Yang Diajukan Tahun Berjalan Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tahun tahun 2008 sebanyak 6 (enam) Raperda sehingga kinerja dapat tercapai sebesar 100% yaitu : -

Raperda Tentang Retribusi Jasa Umum Dengan Surat Pemerintah Provinsi DIY Nomor : 188/0340 Tanggal 16 Januari 2008;

-

Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2006 Tentang bantuan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Di provinsi DIY dengan Surat Pemerintah Provinsi DIY Nomor : 188/0401 Tanggal 2 Februari 2008;

-

Raperda Tentang Pembangunan Jangka Panjang dengan Surat Pemerintah Provinsi DIY Nomor : 050/2530 Tanggal 27 Juni 2008;

-

Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 4 tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah dengan Surat Pemerintah Provinsi DIY Nomor 188/3854 Tanggal 17 September 2008;

-

Raperda Tentang Kelebihan Muatan Angkutan Barang dengan Surat Pemerintah Provinsi DIY Nomor 551/5147 Tanggal 15 Desember 2008;

-

Raperda Tentang Tata Ruang Wilayah dengan Surat Pemerintah Provinsi DIY Nomor 188/5221 Tanggal 19 Desember 2008;

Perjanjian Kerjasama : -

Revisi Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi DIY dengan PT. Jogja Tugu Trans dengan Surat Pemerintah Provinsi DIY Nomor 119/4314 Tanggal 21 Oktober 2008.


509

e. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh DPRD Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan. 1) Pengambilan Keputusan DPRD -

Voting yang diadakan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sidang paripurna selama tahun 2008 sebanyak 1 kali voting. Capaian kinerja sebesar 4,55% diperoleh berdasarkan jumlah pengambilan keputusan melalui voting sebanyak 1 dibagi jumlah sidang paripurna dalam 1 tahun sebanyak 22 kali sidang dikalikan 100%.

2) Keputusan DPRD Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Daerah -

Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menindaklanjuti Keputusan DPRD sebesar 100%, diperoleh dari jumlah keputusan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sebanyak 17 buah dibagi jumlah Keputusan DPRD yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebanyak 17 dikalikan 100%.

f. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Daerah Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan 1) Tindaklanjut Keputusan Gubernur -

Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menindaklanjuti Keputusan Gubernur sebesar 100%.

2) Tindaklanjut Peraturan Gubernur -

Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menindaklanjuti Peraturan Gubernur sebesar 100%.

g. Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Peraturan Perundang-Undangan Perda Yang Dibatalkan Dalam tahun 2008 dari 6 (enam) peraturan daerah yang dikirim ke Pemerintah untuk dievaluasi, tidak ada yang dibatalkan atau dengan kata lain kinerja peraturan daerah yang dibatalkan 0%.


510

h. Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat atas Penetapan Kebijakan Publik yang Strategis dan Relevan untuk Daerah. 1) Konsultasi Publik -

Pelaksanaan konsultasi publik yang diadakan DPRD dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyusunan peraturan daerah tahun 2008 melalui pelaksanaan Jaring Aspirasi Masyarakat sebanyak 33 kali.

2) Perda atau Peraturan Gubernur tentang Konsultasi Publik -

Konsultasi Publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah diakomodir dalam Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan

Daerah

dan

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan Daerah. 3) Media Informasi Pemda Yang Dapat Diakses Oleh Publik -

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi secara terpadu kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi DIY telah membangun Plaza Informasi sebagai bentuk layanan dengan konsep One Stop Information Services serta pengembangan pemanfaatan teknologi informasi. Fasilitas ini merupakan salah satu implementasi Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2006 tentang Blueprint Jogja Cyber Province. Selain itu, dengan adanya pengembangan teknologi informasi, interaksi antara masyarakat dengan pemerintah maupun dengan lainnya diharapkan dapat berfungsi sebagai akselerator upaya peningkatan taraf hidup dan daya saing untuk mewujudkan DIY sebagai pusat pertumbuhan Jawa bagian selatan maupun sebagai economic hub bagi provinsi lainnya di Indonesia Media informasi yang dapat diakses oleh publik/masyarakat di Provinsi DIY antara lain : Web site : www.pemda-diy.go.id atau www.jogjaprov.go.id Layanan Informasi : melalui Plaza Informasi dan Layanan Internet Keliling melalui Mobil MCAP (Mobile Community Access Point).

i.

Transparansi dalam Pemanfaatan Alokasi, Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil 1) Serapan Dana Perimbangan -

Kinerja serapan dana perimbangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2008 sebesar 98,08%, diperoleh dari jumlah dana perimbangan yang


511

terserap sebesar Rp. 590.574.676.643, dibagi jumlah dana perimbangan sebesar Rp. 602.117.047.488,- dikalikan 100%. 2) Alokasi Belanja pada APBD dari DAU -

Kinerja alokasi belanja APBD dari DAU di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008 sebesar 89.10%, diperoleh dari jumlah belanja publik sebesar Rp. 595.352.869.456,- dibagi DAU sebesar Rp. 511.773.394.400,- dikalikan 100%.

3) Alokasi Belanja pada APBD -

Capaian kinerja alokasi belanja APBD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008 sebesar 51.50 %, diperoleh dari jumlah belanja publik sebesar Rp. 595.352.869.456,- dibagi APBD sebesar Rp. 1.452.352.989.147,- dikalikan 100%.

j.

Intensitas, Efektivitas, dan Transparansi Pemungutan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Pinjaman/Obligasi Daeah 1) Besaran PAD -

Capaian kinerja besaran PAD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun Rp.

2008

sebesar

45,16%,

655.843.896.017,74,-

diperoleh

dibagi

total

dari

jumlah

pendapatan

PAD

sebesar

APBD

sebesar

Rp. 1.452.352.989.147,- dikalikan 100%. 2) Besaran Realisasi Pinjaman Daerah -

Dalam tahun 2008 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada realisasi pinjaman.

k. Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggung jawaban Dan Pengawasan APBD 1) Kewajaran Laporan Keuangan -

Belum adanya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dengan demikian Opini BPK terhadap hasil laporan keuangan daerah adalah tidak ada pengecualian.

2) Besaran SILPA -

Rasio besaran SILPA terhadap total pendapatan dicapai sebesar 19,26% diperoleh melalui besaran SILPA tahun 2008 sebesar Rp.279.727.576.243,dibagi total APBD sebesar Rp. 1.452.352.989.147,- dikalikan 100%.

3) Proporsi Belanja -

Proporsi belanja langsung terhadap belanja APBD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicapai kinerja sebesar 46,77%, diperoleh dari jumlah belanja


512

langsung sebesar Rp. 679.288.296.349,- dibagi jumlah belanja APBD Rp. 1.452.352.989.147,- dikalikan 100%. 4) Realisasi Pendapatan -

Rasio realisasi PAD terhadap anggaran pendapatan dicapai sebesar 52,14 % diperoleh dari realisasi PAD sebesar Rp. 655.843.896.017,74,- dibagi total pendapatan sebesar Rp. 1.257.960.943.505,74,- dikalikan 100%.

5) Realisasi Belanja -

Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja dicapai sebesar 89,15% diperoleh dari realisasi belanja sebesar Rp1.452.352.989.147,- dibagi total belanja APBD sebesar Rp. 1.629.069.250.562,- dikalikan 100%.

6) Pengawasan Inspektorat Provinsi -

Data di bidang pengawasan memiliki kekhususan bila dibanding dengan datadata bidang lainnya. Satu temuan hasil pemeriksaan dapat meliputi lebih dari satu saran/rekomendasi dan satu saran / rekomendasi dapat terdiri lebih dari satu tindak lanjut, sehingga terkait dengan IKK rasio temuan adalah : Pemeriksaan BPK RI Jumlah Temuan

: 21

Jumlah Tindak Lanjut

: 21

Capaian Kinerja

: 21 X 100 % = 100 % 21

Pemeriksaan Itjend Depdagri Jumlah Temuan

: 64


: 61

Capaian Kinerja

: 61 X 100 % = 93,85 % 64

Pemeriksaan Bawasda di Pemerintah Provinsi DIY Jumlah Temuan

: 158


: 142

Capaian Kinerja

: 142 X 100 % = 89,87 % 158


513

l.

Pengelolaan Potensi Daerah 1) Peta Potensi Daerah DPPKA -

Rasio realisasi PAD tahun 2008 terhadap potensi PAD dicapai sebesar 119,71% diperoleh dari jumlah realisasi PAD 2008 sebesar Rp. 655.843.896.017,74,dibagi potensi PAD sebesar Rp. 547.874.488.639,- dikalikan 100%.

2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) -

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tahun 2008 dicapai sebesar 34,15% diperoleh dari kenaikan atau penurunan PAD sebesar Rp. 166.953.275.612,74,dibagi PAD tahun 2008 sebesar Rp. 488.890.620.405,- dikalikan 100%.

m. Terobosan / Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1) Inovasi Baru Jumlah inovasi baru yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tahun 2008 sebanyak tujuh inovasi, yaitu : -

SAPTA;

-

Jogja Tugu Trans (JTT);

-

Pilot Project Balance Score Card;

-

Budaya Kerja;

-

Plaza Informasi : Layanan informasi dan publikasi Pemerintah Provinsi DIY secara terpadu;

-

TIMPII DGS : Tim Manajemen Perubahan dan Inovasi Implementasi Digital Government Service (SK Gubernur DIY Nomor 22/Tim/2007).

-

IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat.

2) Pengadaan Barang dan Jasa -

Selain dilakukan secara konvensional pemerintah Provinsi DIY merintis kegiatan pengadaan melalui media elektronik (e-procurement). Launching LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov DIY dan LKPP telah dilaksanakan pada tanggal 11 November 2008. Untuk mendukung hal dimaksud Pemprov DIY telah mengeluarkan Pergub nomor 23 tahun 2008 yang menjadi landasan pelaksanaan e-procurement di Provinsi DIY. Rintisan LPSE dilaksanakan oleh suatu kelompok kerja yaitu POKJA LPSE. Kelompok kerja ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 189/Kep/2008 tertanggal 23 Oktober 2008. Untuk menjamin keandalan sistem


514

aplikasi e-procurement oleh Pemerintah Provinsi telah dilakukan Uji coba lelang pada 2 paket pengadaan barang di KPPD Kabupaten Sleman berupa pengadaan AC dan Genset. Hasil uji coba menunjukkan proses penggunaan aplikasi LPSE berjalan dengan lancar. Dari uji coba diatas Pemerintah Provinsi bertekad untuk lebih memasyarakatkan pengadaan barang jasa secara elektronik ini untuk seluruh SKPD. 3) Daya Saing Daerah -

Dalam tahun 2008 jumlah perijinan investasi sebanyak 47 ijin, berupa Surat Perijinan Baru 21 buah, Surat Perijinan Perluasan 3 buah, Surat Perijinan Alih Status 2 buah, Surat Perijinan Pembatalan 1 buah, Surat Perijinan Perubahan Rencana Proyek 20 buah.

2. Tataran Pelaksana Kebijakan a. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1) Program Nasional yang harus dilaksanakan oleh SKPD, terdiri dari satu IKK yaitu program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD. Dari program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD capaian kinerjanya sebesar 82,9%.

Hal

tersebut

karena

tidak

secara

keseluruhan

program

dapat

diimplementasikan di daerah, selain bergantung pula pada anggaran yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah melalui beberapa program. SKPD yang capaian kinerjanya mencapai 100% dalam melaksanakan Program Nasional diantaranya adalah : -

Badan Informasi Daerah;

-

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;

-

Dinas Kesehatan;

-

Dinas Pendidikan;

-

Kantor Arsip Daerah;

-

Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

-

Dinas Sosial.

Sedangkan SKPD dengan capaian kinerja terendah adalah Dinas Perhubungan. 2) Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Cq Departemen/LPND, terdiri dari satu IKK yaitu Keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP).


515

Dokumen protap, tata laksana yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atau kepala SKPD terbanyak berada di Dinas Kesehatan (21 SOP) sedangkan yang paling sedikit dimiliki oleh Badan Informasi Daerah (1 SOP). b. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terdiri dari satu fokus yaitu Jumlah Peraturan Daerah yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN) dengan satu IKK yaitu Perda Pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Capaian kinerja tertinggi dalam hal ini sebesar 100% ada di Badan Informasi Daerah dan Dinas Perhubungan sedangkan capaian kinerja terendah ada di BAPEDALDA dan Dinas Perindagkop (25%). c. Penataan Kelembagaan Daerah 1) Struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Rata-rata capaian kinerja tinngi dan sudah terisi semuanya. Baik dalam struktur jabatannya maupun eseloneringnya. -

Jabatan struktural terdiri : Eselon I

:

1

Eselon II

: 35

Eselon III

: 198

Eselon IV

: 535

2) Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD -

Jumlah jabatan fungsional umum : Pemangku jabatan 6753 dan dari pemangku tersebut terisi 5568 dan jenis jabatan ada 1014.

-

Jabatan fungsional tertentu : Jenis jabatan fungsional tertentu dengan kebutuhan pemangku 1188. Tersebar di : 

2 Biro



1 Setwan



11 Dinas



9 Badan



27 UPTD


516

d. Pengelolaan Kepegawaian Daerah Terdiri dari dua fokus dengan lima IKK yaitu : 1) Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait meliputi empat IKK : -

Struktur jabatan yang terisi pada tahun bersangkutan rata-rata sudah terisi semua (92,15%) dan ketidak-tercapaian kinerja sebesar 100% karena adanya purna tugas pada beberapa pejabat, dan pelantikan pejabat pengganti dilaksanakan serentak pada awal tahun 2009 (bersamaan pemberlakuan SOTK baru).

-

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya capaian kinerjanya sebesar 100%.

-

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan capaian kinerjanya hampir mencapai 100% (89,65%) dan ada beberapa SKPD yang belum mencapai 100% karena untuk mengembangkan merit sistem dalam menentukan kriteria penempatan pejabat struktural sehingga tidak semata-mata berdasarkan senioritas personil. Selain itu untuk jabatan Eselon II, agar efektif dan efisien pendidikan kepemimpinannya diikuti setelah yang bersangkutan menduduki jabatan tersebut.

-

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan capaian kinerjanya sebesar 100%.

2) Upaya Peningkatan Kapasitas SDM meliputi satu yaitu : -

Alokasi anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai. Capaian kinerja untuk anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai secara keseluruhan masih relatif kecil kecuali pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar 95,02% dan Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) sebesar 95,21%, BPKD sebesar Rp. 615.967.000 (0,05%)

-

Capaian kinerja untuk anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai BKKBN Provinsi DIY sebesar 99% dari anggaran Rp. 737.968.000,- atau terealisir sebesar Rp. 726.928.200,- yang antara lain dialokasikan pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kurikulum Balai Latbang bagi pengelola program KB, Pelatihan KB Internasional (International Trainning Program dalam bentuk Observation Study Tour).

-

Anggaran Program Peningkatan Kapasitas SDM Rp. 87.427.700,- Dana APBD Dishutbun DIY Rp. 12.108.692.017,-, capaian kinerja = 0,72%.


517

-

Alokasi anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai sebesar Rp. 85.000.000,- dari dana keseluruhan sebesar Rp. 18.102.415.132,-. Jadi capaian kinerja untuk anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai yaitu sebesar 0,47%.

-

Alokasi anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai. Capaian kinerja untuk anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai secara keseluruhan masih relatif kecil kecuali pada Dinas Pendidikan sebesar 0,08%.

-

Alokasi anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai. Capaian kinerja untuk anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai pada Bakeslinmas sebesar 7,80%.

e. Perencanaan Pembangunan Daerah Terdiri dari empat fokus dan empat IKK yaitu : 1) Kelengkapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Yang Dimiliki Oleh SKPD dengan satu IKK yaitu keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD. Dokumen perencanaan pembangunan di setiap SKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKT SKPD dan RKA SKPD. 2) Sinkronisasi Program Renja SKPD Dengan Program RKPD dengan satu IKK yaitu jumlah program RKPD yang tidak diakomodir dalam Renja SKPD. Capaian kinerjanya sebesar 0% karena semua program diakomodir. 3) Sinkronisasi Program RKA SKPD Dengan Program Renja SKPD dengan satu IKK yaitu jumlah program Renja SKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD. Capaian kinerjanya sebesar 0%, karena program-program yang tertuang di dalam Renja SKPD keseluruhannya diakomodir dalam RKA SKPD. 4) Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan satu IKK jumlah program Renja SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD. Capaian kinerjanya sebesar 0% karena keseluruhan program-program yang tertuang di dalam Renja SKPD diakomodir dalam DPA SKPD. f. Pengelolaan Keuangan Daerah Terdiri dari empat fokus dan lima IKK yaitu : 1) Alokasi Anggaran dengan satu IKK yaitu anggaran SKPD terhadap total belanja APBD. Penyerapan anggaran paling besar Dinas TRANTIBUM yaitu sebesar 99,99%


518

sedangkan penyerapan anggaran paling kecil ada pada SEKRETARIAT DEWAN 74,44%. 2) Besaran Belanja Modal dengan satu IKK yaitu belanja modal terhadap total belanja SKPD. Capaian kinerja mencapai 13,207%. Belanja modal paling besar berada di SKPD Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 62,49%, sedangkan belanja modal paling kecil berada di SKPD BID (Badan Informasi Daerah) 1,03%. 3) Besaran Belanja Pemeliharaan dengan dua IKK yaitu : -

Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa. Capaian kinerja untuk besarnya belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa pada semua SKPD rata-rata masih kecil, kecuali pada Biro Umum Setda Provinsi DIY yaitu sebesar 90,13%.

-

Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD. Capaian kinerja untuk total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD rata-rata masih relatif kecil kecuali Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) dengan nilai capaian kinerja sebesar 90%.

4) Laporan Keuangan SKPD dengan satu IKK yaitu keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, Calk). Seluruh SKPD di Provinsi DIY memiliki ketiga komponen laporan keuangan SKPD tersebut. g. Pengelolaan Barang Milik Daerah Terdiri dari dua fokus meliputi dua IKK yaitu : 1) Manajemen Aset SKPD dengan IKK : keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD. Seluruh SKPD di Provinsi DIY memiliki Daftar Barang atau Aset Aktif SKPD. 2) Penggunaan Bidang Tanah Oleh SKPD dengan IKK : rasio bidang tanah yang digunakan SKPD terhadap total bidang tanah yang dikuasai SKPD. Hampir semua bidang tanah secara maksimal telah digunakan oleh SKPD dengan nilai capaian kinerja sebesar 100% kecuali Kantor Arsip Daerah dan Biro Umum Setda Provinsi DIY, masing-masing baru memanfaatkan sekitar 39,43% dan 37,12% terhadap total bidang tanah yang digunakan. h. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat Terdiri dari dua fokus dan dua IKK yaitu : 1) Bentuk-bentuk Fasilitas/Prasarana Partisipasi Masyarakat dengan IKK : jumlah fasilitas/prasarana informasi : -

Papan pengumuman


519

-

Pos Pengaduan

-

Leaflet

-

Mobil keliling

-

Pengumuman di mass media

-

pengumuman di mass media melalui Publikasi di Media Cetak untuk 6 Raperda 12 halaman

-

Web BPAD : www.badanperpusda-diy.go.id.

-

Website : www.bkkbn.go.id

-

Website : www.dishutbun diy.go.id

Rata-rata di setiap SKPD paling sedikit memiliki 3 (tiga) bentuk fasilitas/prasarana informasi yaitu papan pengumuman, pos pengaduan dan pengumuman di mass media (website). 2) Responsivitas Terhadap Partisipasi Masyarakat dengan satu IKK yaitu ada tidaknya survey kepuasan masyarakat. Rasio capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci terhadap ada tidaknya survey kepada masyarakat berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa tidak semua SKPD mengadakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Ada tujuh SKPD yang sudah mengadakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, yaitu : Badan Diklat, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA), Badan Informasi Daerah (BID), Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA), Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan dan Biro Tata Pemerintahan.

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal a. Urusan Wajib 1) Pendidikan Capaian indikator kinerja urusan pendidikan dapat diketahui dari pengukuran terhadap tujuh indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Pendidikan Luar Biasa (PLB) Jenjang SD/MI Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci pendidikan luar biasa untuk jenjang SD/MI se-Provinsi DIY bila dihitung angka perbandingan antara jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI di Provinsi DIY sebanyak 1882 siswa, dengan jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI sebanyak 3261 siswa, maka diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 57.71 %.


520

-

Pendidikan Luar Biasa (SLB) Jenjang SMP/MTS Capaian kinerja untuk indikator Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS di Provinsi DIY sebesar 91,65%. Capaian kinerja ini diperoleh dari perbandingan jumlah siswa

penyandang ketunaan yang

bersekolah di

SMP/MTS sebanyak 571 siswa dengan jumlah penduduk penyandang ketunaan diusia SMP /MTS sebanyak 623 siswa. -

Pendidikan Luar Biasa SMA/SMK/MD Capaian kinerja untuk indikator Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MD di Provinsi DIY sebesar 44,17%. Capaian kinerja ini diperoleh dari perbandingan jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah tingkat SMA/SMK/MD sebanyak 284 siswa dengan jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MD yang ada sebanyak 643 siswa.

-

Pendidikan Guru Jenjang SD/MI Capaian kinerja untuk Pendidikan Guru jenjang SD/MI di Provinsi DIY adalah 93,44%. Capaian kinerja ini diperoleh dari perbandingan jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi jenjang SD/MI di Provinsi DIY sebanyak 21.631 orang dengan jumlah guru jenjang SD/MI yang ada di Provinsi DIY sebanyak 23.149 buah.

-

Pembinaan Guru Jenjang SMP/MTS Capaian kinerja untuk Pendidikan Guru jenjang SMP/MTS di Provinsi DIY adalah 81,99%. Capaian kinerja ini diperoleh dari perbandingan jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi jenjang SMP/MTS di Provinsi DIY sebanyak 10.889 orang dengan jumlah guru jenjang SMP/MTS yang ada di Provinsi DIY sebanyak 13.280 orang.

-

Pendidikan Guru Jenjang SMA/SMK/MA Capaian kinerja untuk Pendidikan Guru jenjang SMA/SMK/MA di Provinsi DIY adalah 90,72%. Capaian kinerja ini diperoleh dari perbandingan jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi jenjang SMA/SMK/MA di Provinsi DIY sebanyak 12.722 orang dengan jumlah guru jenjang SMA/SMK/MA yang ada di Provinsi DIY sebanyak 14.024 orang.

-

Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan Pemerintah Provinsi DIY dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi DIY, dalam rangka fasilitasi dan asistensi pengelolaan penjaminan mutu pendidikan telah mengelola peta penjaminan mutu pendidikan yang ada di Lembaga Penjamin


521

Mutu Pendidikan (LPMP). Peta penjaminan mutu pendidikan ini menyediakan akurasi data-data tenaga pendidikan, sarana dan mutu siswa, identifikasi berdasarkan standarisasi pencapaian ujian nasional. 2) Kesehatan Capaian indikator kinerja urusan kesehatan dapat diketahui dari pengukuran terhadap delapan indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Capaian kinerja tertinggi untuk indikator kinerja kunci cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani se-Provinsi DIY diperoleh Kabupaten Bantul 37,08%, Kabupaten Sleman sebesar 99,8%, dengan capaian rata-rata Provinsi DIY sebesar 73.30 %.

-

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Capaian kinerja tertinggi untuk indikator kinerja kunci cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan seProvinsi DIY diperoleh Kabupaten Bantul sebesar 102% dan yang terendah adalah Kabupaten GunungKidul sebesar 84,8% dengan capaian rata-rata Provinsi DIY sebesar 94,82%.

-

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunizatie (UCI) Capaian kinerja untuk indikator cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunizatie (UCI) di Provinsi DIY rata-rata mencapai nilai tinggi. Capaian rata-rata cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunizatie (UCI) di 5 (lima) kabupaten/kota se-Provinsi DIY sebesar 97%.

-

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan. Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan dibandingkan jumlah balita gizi buruk di Provinsi DIY menunjukkan capaian kinerja diatas rata-rata. Dari 5 (lima) kabupaten/kota yang ada di Provinsi DIY, penanganan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan paling rendah ada di Kabupaten Kulonprogo, sedangkan 4 kabupaten/kota yang lainnya menunjukkan angka yang signifikan dalam penanganan balita gizi buruk. Angka rata-rata capaian kinerja untuk seluruh Provinsi DIY sebesar 89,16%.


522

-

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Penderita penyakit TBC BTA di 5 wilayah di Provinsi DIY tidak begitu banyak dan dari hasil penemuan selalu mendapat penanganan secara tepat. Dari data yang ada untuk indikator kinerja kunci cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, diperoleh angka rata-rata untuk 5 kabupaten/kota se-Provinsi DIY sebesar 51,92%. Penanganan penderita TBC BTA di 5 wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang disembuhkan untuk indikator kinerja kunci cakupan penanganan diperoleh angka rata-rata untuk 5 Kabupaten/Kota se Povinsi DIY sebesar 78,75%.

-

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Adanya kasus penyakit DBD mendapat perhatian serius semua pihak di seluruh wilayah kabupaten/kota se-Provinsi DIY, sehingga apabila ditemukan penderita penyakit DBD maka segera mendapatkan penanganan. Capaian kinerja untuk cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100%.

-

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Capaian kinerja cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin ditunjukkan dengan perbandingan antara jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 dengan jumlah seluruh masyarakat miskin di kabupaten/kota se-Provinsi DIY. Capaian kinerja tertinggi ada di Kota Yogyakarta sebesar 187,66% dan terendah di Kabupaten GunungKidul sebesar 40,02% dengan rata-rata se-Provinsi DIY sebesar 76,04%.

-

Cakupan Kunjungan Bayi Capaian kinerja cakupan kunjungan bayi ditunjukkan dengan perbandingan antara jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja dengan jumlah seluruh bayi yang lahir hidup dalam satu wilayah kerja. Nilai capaian kinerja rata-rata se-Provinsi DIY sebesar 90%.

3) Lingkungan Hidup Capaian indikator kinerja urusan lingkungan hidup dapat diketahui dari pengukuran terhadap empat indikator kinerja kunci (IKK), yaitu :


523

-

Pencemaran Udara Rasio capaian kinerja dari indikator kinerja kunci untuk pencemaran udara di 5 wilayah kabupaten/kota mencapai 40%. Dari 5 kabupaten/kota yang ada di Provinsi DIY baru Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang dipantau mutu udara ambient di kawasan permukinan dan industri, sedangkan 3 kabupaten yaitu Kabupaten Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul belum dipantau mutu ambientnya dengan pertimbangan pencemaran udaranya masih minim dan bukan kawasan industri seperti Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

-

Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL Rasio cakupan kinerja dari indikator kinerja kunci cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di wilayah Provinsi DIY sudah mencapai 97.53 %. Nilai capaian ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi dengan jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL.

-

Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk di 5 kabupaten/kota se-Provinsi DIY nilai capaian kinerjanya rata-rata mencapai 3.97 %. Nilai capaian kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah daya tapung TPS (m3) dengan jumlah penduduk dikalikan 1000.

-

Penegakan Hukum Lingkungan Rasio capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci penegakan hukum lingkungan di 5 wilayah kabupaten/kota se-Provinsi DIY memperoleh nilai capaian kinerja maksimal yaitu 82.07 %. Nilai capaian ini diperoleh dengan perbandingan antara jumlah kasus lingkungan yang ditangani kali 1000 dengan jumlah kasus lingkungan yang harus dilayani. Aspek penegakan hukum lingkungan antara lain meliputi : pembinaaan kepada para pelaku usaha yang potensial menjadi sumber pencemaran lingkungan, pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan upaya pengelolaan lingkungan serta monitoring terhadap kualitas limbah buangan kegiatan usaha.

4) Pekerjaan Umum Capaian indikator kinerja urusan pekerjaan umum dapat diketahui dari pengukuran terhadap tiga indikator kinerja kunci (IKK), yaitu :


524

-

Jalan Provinsi Dalam Keadaan Baik Rasio jalan provinsi dalam kondisi baik di wilayah Provinsi DIY mencapai 63.35 %. Nilai capaian ini diperoleh dari hasil perbandingan antara panjang jalan provinsi dalam kondisi baik sepanjang 443,72 Km dengan panjang seluruh jalan di provinsi yaitu 690,25 Km.

-

Rumah Tangga Bersanitasi Rasio rumah tangga bersanitasi di 5 kabupaten/kota se-Provinsi DIY capaian kinerjanya sebesar 87.23%, diperoleh dari nilai perbandingan antara jumlah rumah yang bersanitasi dengan jumlah total rumah tangga. Capaian kinerja tertinggi rumah tangga bersanitasi adalah Kota Yogyakarta yaitu sebesar 93,65 %.

-

Kawasan Kumuh Rasio capaian kinerja kawasan kumuh di 5 Kabupaten se Provinsi DIY ratarata sebesar 1,75 %, kawasan kumuh ini terdapat di wilayah Kota Yogyakarta.

5) Penataan Ruang Capaian indikator kinerja urusan penataan ruang dapat diketahui dari pengukuran terhadap satu indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB Tingkat capaian rata-rata rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB di 5 kabupaten/kota se- Provinsi DIY sebesar 30 %. Nilai capaian ini diperoleh dari perbandingan antara luas ruang terbuka hijau dengan luas wilayah ber HPL/HGB, nilai capaian kinerja tertinggi adalah Kabupaten Bantul yaitu sebesar 40 %.

6) Perencanaan Pembangunan Capaian indikator kinerja urusan perencanaan pembangunan dapat diketahui dari pengukuran terhadap empat indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD ( 2005 – 2025 ) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2008 melakukan pembahasan Raperda RPJPD bersama DPRD. Pada bulan maret 2009 telah ditetapkan Perda RPJPD, saat ini sedang dalam proses pengesahan di Depdagri. Visi Pembangunan Provinsi DIY tahun 2008 mengacu pada Pola Dasar DIY tahun 2001 – 2005 yang memuat Visi Pembangunan DIY sampai dengan tahun 2020.


525

-

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Pada tahun 2008 Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Draft RPJMD, dan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2009, tanggal 16 Februari 2009. Perencanaan Pembangunan Tahun 2008 mengacu pada Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah 2004 – 2008.

-

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi DIY tahun 2008 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2007 pada tanggal 18 Juli 2007, selanjutnya untuk program kegiatan yang dibiayai dengan APBD Provinsi DIY tahun 2008 telah dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DIY dengan DPRD Provinsi DIY Nomor 11/KSP/IX/2008 dan Nomor 46/K/DPRD/2008 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran APBD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2008 serta Nomor 12/KSP/IX/2008 dan Nomor 47/K/DPRD/2008 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2008.

-

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Pada tahun 2008 Pemerintah Provinsi DIY masih mengacu Renstrada 2004 – 2008 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah. Kebijakan program pembangunan yang tertuang di dalam Renstrada tersebut yang ditindak lanjuti dalam RKPD dengan capaian sebesar 100 % skala

prioritas

pembangunan pada : 

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;



Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;



Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Pembangunan Perdesaan;



Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;



Pengembangan Budaya dan Pariwisata;



Peningkatan Investasi, Ekspor dan Pemberdayaan UMKM;



Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Birokrasi;



Peningkatan Infrastruktur Publik;



Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.


526

7) Perumahan Capaian indikator kinerja urusan perumahan dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci rumah tangga pengguna air bersih di 5 kabupaten/kota se-Provinsi DIY rata-rata sebesar 72,34 %. Nilai capaian ini diperoleh dari hasil perbandingan antara jumlah rumah tangga pengguna air bersih dengan jumlah seluruh rumah tangga. Nilai capaian kinerja tertinggi adalah Kabupaten Bantul yaitu sebesar 96 %.

-

Rumah Layak Huni Rasio capaian kinerja jumlah rumah layak huni di 5 wilayah kabupaten/kota se-Provinsi DIY rata-rata sebesar 60 %. Nilai capaian kinerja diperoleh dari angka perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah seluruh rumah di wilayah Provinsi DIY. Nilai capaian tertinggi adalah Kabupaten Bantul.

8) Kepemudaan dan Olah Raga Capaian indikator kinerja urusan kepemudaan dan olah raga dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta) Rasio gelanggang/balai remaja di 5 wilayah kabupaten/kota se-Provinsi DIY memperoleh capaian kinerja sebesar 0.60 %. Nilai capaian kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah gelanggang/balai remaja di 5 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk di 5 kabupaten/kota se-Provinsi DIY.

-

Lapangan Olah Raga Rasio keberadaan lapangan olah raga di 5 wilayah kabupaten/kota seProvinsi DIY memperoleh nilai capaian kinerja sebesar 0.80 %. Nilai capaian kinerja ini diperoleh dari angka perbandingan antara jumlah lapangan olah raga di wilayah kabupaten/kota se-Provinsi DIY dibandingkan dengan jumlah penduduk di 5 kabupaten/kota se- Provinsi DIY.

9) Penanaman Modal Capaian indikator kinerja urusan penanaman modal dapat diketahui dari pengukuran terhadap satu indikator kinerja kunci (IKK), yaitu :


527

-

Kenaikan /penurunan nilai realisasi PMDN Rasio kenaikan / penurun nilai realisai PMDN di Provinsi DIY capaian kinerjanya sebesar 16%. Nilai capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi PMA tahun 2007 sebesar Rp. 95.961.222.075,- dan pada tahun 2008 sebesar Rp. 331.528.675.077,- sehingga ada kenaikan kinerja sebesar 245,48%.

10) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Capaian indikator kinerja urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Koperasi Aktif Capaian kinerja adanya koperasi aktif di 5 kabupaten/kota se-Provinsi DIY diperoleh rata-rata sebesar 69,13 %. Angka ini diperoleh dari perbandingan koperasi aktif dengan seluruh jumlah koperasi di 5 kabupaten/kota se-Provinsi DIY. Tingkat keaktifan koperasi paling tinggi ada di Kota Yogyakarta sebesar 78,66% dan paling rendah di Kabupaten GunungKidul 61,79%.

-

Usaha Mikro dan Kecil Usaha mikro dan kecil paling banyak terdapat di Kota Yogyakarta, dengan capaian kinerja untuk usaha mikro dan kecil diperoleh dari angka perbandingan antara jumlah usaha mikro dan kecil dibanding jumlah seluruh UKM, sehingga diperoleh angka rata-rata sebesar 64,61%.

11) Kependudukan dan Catatan Sipil Capaian indikator kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil dapat diketahui dari pengukuran terhadap satu indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Provinsi Provinsi DIY telah memiliki data base kependudukan skala provinsi. Data base Kependudukan skala Provinsi telah tersedia dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Jumlah Penduduk Provinsi DIY sebanyak 3.604.708 orang dengan perincian : 

Laki laki

= 1.788.589 orang dan;



Perempuan

= 1.816.119 orang.

Selanjutnya data base kependudukan tersebut telah dimanfaatkan antara lain sebagai bahan dalam penyusunan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK–2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP-4) untuk pemilu tahun 2009.


528

12) Ketenagakerjaan Capaian indikator kinerja urusan ketenagakerjaan dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Angkatan Kerja Capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci angkatan kerja di 5 kabupaten/kota se-Provinsi DIY rata-rata mencapai 63,99%. Angka ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah penduduk angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun). Capaian kinerja tertinggi ada di Kabupaten Kulonprogo sebesar 68,03%.

-

Pencari Kerja Yang Ditempatkan Capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci pencari kerja yang ditempatkan se-Provinsi DIY memperoleh nilai rata-rata sebesar 35,04%. Capaian kinerja ini diperoleh dari angka perbandingan antara jumlah pekerja yang ditempatkan dengan jumlah pekerja yang mendaftar. Capaian kinerja tertinggi adalah Kabupaten Kulonprogo yaitu sebesar 84,63% dan yang terendah Kabupaten Gunungkidul 11,44%.

13) Ketahanan Pangan Capaian indikator kinerja urusan ketahanan pangan dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Regulasi Ketahanan Pangan Keputusan Gubernur Nomor 20/KEP/2007 tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki arti strategis dalam rangka pelaksanaan Program Pemantapan Ketahanan Pangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena dukungan penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien sangat diperlukan dalam upaya pemantapan ketahanan pangan. Program aksi desa mandiri pangan merupakan program penanganan daerah rawan pangan yang dititik beratkan pada pe,mberdayaan masyarakat miskin di Desa rawan pangan dalam pelaksanaannya program aksi desa mandiri pangan merupakan tugas lintas sektor yang diwadahi dalam Dewan Ketahanan Pangan dan secara tehnis operasional dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Desa Mandiri Pangan yang telah dibentuk dengan Keputusan Gubernur Nomor 181/KEP/2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Aksi Desa Mandiri Pangan Provinsi DIY.


529

-

Ketersediaan Pangan Utama Ketersediaan pangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dihitung dari Neraca Bahan Makanan. Capaian kinerja ketersediaan pangan diukur dari ketersediaan energi dan protein per kapita. Situasi ketersediaan energi dan protein di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005 – 2008 adalah sebagai berikut : NO 1

Ketersediaan Energi

Satuan Kkal/ kap/

Tahun 2005

2006

2007

2008*)

3721

3817

3533

3563

94,21

117,39

92,99

94,54

hari 2

Protein

Gr / kap / hari

Dengan capaian rata-rata sebesar 95,05 % Keterangan : Secara Nasional standar ketersediaan pangan dari hasil widykarya gizi tahun 2004 untuk energi 2200 kkal / kap / hari dan protein 57 gr / kap / hari, Dari standar ketersediaan tersebut, ketersediaan energi dan protein di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah diatas standar nasional. -

Produktifitas atau bahan pangan local per ha. Capaian kinerja dari indikator kinerja adalah sebagai berikut : Produktifitas (ku/ha)

-



Padi

56.98 ku/ha



Jagung

41,61 ku/ha



Kedelai

10,77 ku/ha



Kacang tanah

9,86 ku/ha



Kacang hijau

6,68 ku/ha



Ubi kayu

142,76 ku/ha



Ubi jalar

125,51 ku/ha

Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB Rasio capaian kinerja rata-rata untuk indicator kinerja kunci kontribusi pertanian terhadap PDRB untuk wilayah kabupaten/kota se provinsi DIY sebesar 17,79 (data BPS).


530

14) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Angka partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di 5 wilayah kabupaten/kota se-Provinsi DIY termasuk kecil dengan capaian kinerja rata rata 1,12%. Nilai capaian ini diperoleh dari angka perbandingan antara jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah dengan jumlah pekerja perempuan. Angka capaian kinerja tertinggi untuk partisipasi perempuan di lembaga pemerintah berada di Kabupaten Bantul yaitu sebesar 49,60%.

-

Partisipasi Angkatan Kerja perempuan Rasio partisipasi angkatan kerja perempuan di 5 wilayah kabupaten/kota seProvinsi DIY tertinggi capaian nilai kinerjanya berada di Kota Yogyakarta sebesar 85,78 %. Nilai capaian kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dengan jumlah angkatan kerja perempuan. Sedangkan capaian nilai rata-rata Provinsi DIY sebesar 77,82 %. Hal ini menunjukan sudah tingginya partisipasi perempuan di Provinsi DIY dalam dunia kerja.

15) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Capaian indikator kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Prevalensi Peserta KB Aktif Capaian ini diperoleh dari prosentase perbandingan jumlah peserta program KB aktif (PA) dengan jumlah pasangan usia subur (PUS), atau PA/PUS X 100%. Capaian kinerja prevalensi peserta KB aktif tertinggi di Provinsi DIY ada di Kabupaten Gunungkidul sebesar 81,23% yang mempunyai PA = 109.742, dan PUS = 135.102. Urutan kedua ada di Kabupaten Sleman sebesar 79,99% yang mempunyai PA = 117.882 dan PUS = 147.379 Urutan ketiga ada di Kabupaten Bantul sebesar 76,34% yang mempunyai PA = 113.595 dan PUS = 148.807 Urutan keempat ada di Kabupaten Kulonprogo 75,34% yang mempunyai PA = 49.651 dan PUS = 65.899


531

Urutan kelima adalah Kota Yogyakarta sebesar 72,05% yang mempunyai PA = 35.090 dan PUS = 48.701 Untuk tingkat Provinsi DIY yang mempunyai jumlah PA = 425.960 dan jumlah PUS = 545.888 maka capaian kinerja prevalensi peserta KB aktifnya sebesar 78,03%. -

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Capaian kinerja jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I diperoleh dengan membandingkan jumlah keluarga pra sejahtera

dan

sejahtera I dengan jumlah seluruh keluarga. Yang paling sedikit prosentasenya mempunyai keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di provinsi DIY adalah Kabupaten Sleman sebesar 32,00% dengan jumlah keluarga = 255.586 sedang yang masih dalam tahap pra sejahtera dan sejahtera I = 81.786, selanjutnya urutan masing-masing Kabupaten/Kota sebagai berikut : 

Kota Yogyakarta sebesar 33,99% dengan jumlah keluarga = 91.009 dan Kel Pra S dan KS I = 31.001



Kabupaten Bantul sebesar 36,62% dengan jumlah keluarga = 248.753 dan Kel Pra S dan KS I = 91.155



Kabupaten gunungkidul sebesar 54,38% dengan jumlah keluarga = 215.365 dan Kel Pra S dan KS I = 117.121



Kabupaten Kulonprogo sebesar 56,16% dengan jumlah keluarga = 119.791 dan Kel Pra S dan KS I = 67.278



Untuk Provinsi DIY sebesar 44,69% dengan jumlah keluarga = 938.684 dan Kel Pra S dan KS I = 388.291

16) Perhubungan Capaian indikator kinerja urusan perhubungan dapat diketahui dari pengukuran terhadap satu indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Angkutan Darat Capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci angkutan darat di Provinsi DIY rata-rata sebesar 12,52%. Angka ini diperoleh dari hasil perbandingan jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang angkutan darat.


532

17) Komunikasi dan Informatika Capaian indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika dapat diketahui dari pengukuran terhadap satu indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Pameran/Expo Yang Telah Dilaksanakan Capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci pameran/expo yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi DIY selama tahun 2008 sebanyak 4 kali pameran/expo, antara lain : 

Pameran Sekaten;



Invesda Expo;



Pameran Pembangunan;



Pameran PRJ.

18) Pertanahan Capaian indikator kinerja urusan pertanahan dapat diketahui dari pengukuran terhadap satu indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Luas Lahan Bersertifikat Rasio luas tanah bersertifikat di 5 wilayah kabupaten/kota se-Provinsi DIY menunjuk nilai capaian rata rata

sebesar 68,44%. Nilai capaian kinerja ini

diperoleh dari perbandingan antara luas bidang tanah bersertifikat dibandingkan luas bidang tanah. Capaian nilai tertinggi untuk rasio luas bidang tanah bersertifikat adalah Kabupaten Selaman yaitu sebesar 87,07% dan nilai terendah untuk rasio luas bidang tanah bersertifikat adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp. 43,41%. 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Capaian indikator kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Dalam rangka meningkatkan upaya kualitas dan intensitas komunikasi politik antara organisasi sosial dan politik, Pemerintah Provinsi DIY telah menyelenggarakan orientasi budaya politik 2 (dua) angkatan yaitu pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2008 di Hotel Sahid Raya Babarsari Yogyakarta yang diikuti 80 peserta setiap angkatannya. Selain itu dilaksanakan pula forum komunikasi partai politik dan organisasi masyarakat yang diikuti 150 peserta terdiri dari unsur pengurus partai, ormas dan LSM serta intansi


533

terkait yang dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 Desember 2008 di Hotel Brongto Yogyakarta. -

Kegiatan Pembinaan terhadap LSM , Ormas dan OKP Kompleksitas permasalahan dan dinamika sosial politik nasional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap situasi dan kondisi sosial politik di daerah, begitu pula permasalahan dinamika sosial politik di tingkat lokal diperlukan sinergitas penanganannya oleh pemerintah daerah. Untuk itu dalam rangka meningkatkan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, Pemerintah Provinsi DIY telah menyelenggarakan forum komunikasi dan penyusunan profil

83

organisasi

kemasyarakatan

tingkat

Provinsi

DIY

serta

menyelenggarakan forum komunikasi ormas tingkat Provinsi DIY sebanyak 2 (dua) kali. 20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, bahwa penegasan batas daerah perlu ditentukan secara pasti di lapangan, untuk menghindari permasalahan perbatasan. Permasalahan perbatasan di Provinsi DIY selama tahun 2008 yang memerlukan perhatian khusus dan telah dilaporkan yaitu : -

Masalah status kepemilikan Blok Tambak Kraman, Blok Tambak Bayan dan Blok Santan masih terjadi tarik menarik kepemilikannya antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman.

-

Permasalahan yang masih dalam proses penyelesaian adalah kepemilikan daerah Blok Tambak Kraman, Blok Tambak Bayan dan Blok Tambak Saman yang diklaim milik Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Direncanakan proses penyelesaiannya tahun 2009, namun demikian pada tahun 2008 telah dilaksanakan koordinasi yang dilakukan oleh Tim TPBD Provinsi DIY.

21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat diketahui dari pengukuran terhadap satu indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

PKK Aktif Rasio capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci PKK aktif di 5 wilayah kabupaten/kota se-Provinsi DIY menunjukkan nilai capaian maksimal sebesar


534

100%. Nilai capaian kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah PKK aktif dengan jumlah PKK yang ada diseluruh wilayah Provinsi DIY. 22) Sosial Capaian indikator kinerja urusan sosial dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Jumlah Sarana Sosial Jumlah sarana sosial di Provinsi DIY seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah yang dikelola Dinas Sosial Provinsi DIY ada sebanyak 93 buah dengan perincian :

-

Panti Asuhan Anak Terlantar

: 53 buah

Panti Jompo

: 6 buah

Panti Rehabilitasi

: 29 buah

Penyandang - Rumah Singgah

: 5 buah

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Provinsi DIY yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 264.196 orang tetapi untuk tahun 2008, Pemerintah Provinsi DIY baru memberikan bantuan kepada 4.805 orang. Jadi capaian kinerja untuk PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Provinsi DIY baru mencapai 1,82%.

23) Kebudayaan Capaian indikator kinerja urusan kebudayaan dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Rasio capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci penyelenggaraan festival seni dan budaya selama tahun 2008 yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi DIY berjumlah 9 (sembilan) kali. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat guna memenuhi kebudayaan lokal diantaranya melalui penyelenggaraan gugus seni dan budaya lokal yang diharapkan dengan semakin banyaknya penyelenggaraan event-event seni dan budaya dapat meningkatkan minat dan apresiasi masyarakat untuk lebih mencintai budaya lokal. Festival seni dan budaya ini antara lain dalam bentuk gelar seni tradisi, festival seni budaya, festival seni pertunjukan dan rekonstruksi seni klasik dan jawa.


535

- Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Provinsi DIY sebanyak 11 (sebelas) buah antara lain sistem informasi data base bidang kebudayaan. 24) Statistik Capaian indikator kinerja urusan statistik dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Penyusunan Buku Provinsi Dalam Angka Tahun 2008

-

Buku PDRB Provinsi Tahun 2008

-

Profil Daerah Provinsi DIY Tahun 2008

25) Kearsipan Capaian indikator kinerja urusan kearsipan dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Pengelolaan Arsip Secara Baku Rasio capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci pengelolaan arsip secara baku di Provinsi DIY memperoleh capaian sebesar 85,80%. Nilai capaian kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku dibagi jumlah SKPD.

-

Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan Dalam rangka meningkatkan mutu SDM pengelolaan kearsipan, Kantor Arsip Daerah Provinsi DIY telah mengadakan kegiatan peningkatan SDM pengelolaan kearsipan antara lain: Pengembangan dan peningkatan angka kredit arsiparis; Monitoring dan pelaporan kondisi situasi data; Bintek penanganan arsip aktif dan in aktif; Promosi dan sosialisasi kearsipan; Pengembangan arsip digital dan elektronik; Sosialisasi penyelematan arsip statis.

26) Perpustakaan Capaian indikator kinerja urusan perpustakaan dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Koleksi Bahan Pustaka Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Rasio capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci koleksi bahan pustaka yang tersedia di Perpustakaan Daerah meningkat 4,176%. Nilai capaian kinerja ini diperoleh dari angka perbandingan antara jumlah koleksi bahan


536

pustaka tahun 2007 yang tersedia di Perpustakaan Daerah sejumlah 312.183 eksemplar dan tahun 2008 dengan jumlah koleksi bahan pustaka yang tersedia di Perpustakaan Daerah sejumlah 325.560 eksemplar. -

Pengunjung Perpustakaan Rasio capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci pengunjung Perpustakaan Daerah di Provinsi DIY sebesar 110%. Nilai capaian kinerja ini diperoleh dari angka perbandingan jumlah kunjungan ke perpustakaan selama tahun 2008 sebesar 116.459 orang dan tahun 2008 sebanyak 348.383 orang.

b. Urusan Pilihan 1) Kelautan dan Perikanan Capaian indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Produksi Perikanan Rasio capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci produksi perikanan mencapai nilai rata-rata sebesar 99,04%. Nilai capaian ini diperoleh dari perbandingan antara angka jumlah produksi ikan dengan target daerah (ton). Nilai capaian kinerja tertinggi adalah Kota Yogyakarta dengan capaian 90,93%.

-

Ekspor Hasil Perikanan Rasio capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci ekspor hasil perikanan di Provinsi DIY adalah sebesar 2,13% Nilai capaian kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara nilai ekspor hasil perikanan sebesar Rp. 5.598.503,dibandingkan dengan target daerah sebesar Rp. 263.087.200,-.

2) Pertanian Capaian indikator kinerja urusan pertanian dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar. Capaian kinerja dari indikator kinerja kunci produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Provinsi DIY rata rata sebesar 18,23%. Nilai capaian kinerja ini diperoleh dari hasil perbandingan antara produksi tanaman padi atau bahan utama lokal (ton) dengan luas areal tanaman padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (ha). Nilai capaian tertinggi adalah Kabupaten Kulonprogo yaitu sebesar 6,09%.


537

-

Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Rasio capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci kontribusi pertanian terhadap PDRB untuk wilayah kabupaten/kota se-Provinsi DIY sebesar 16,41%. Nilai capaian diperoleh dari perbandingan jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian dibagi jumlah total PDRB 5 kabupaten/kota se-Provinsi DIY. Nilai capaian kinerja tertinggi adalah Kabupaten Kulonprogo.

3) Kehutanan Capaian indikator kinerja urusan kehutanan dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Rasio capaian hasil untuk indikator kinerja kunci rehabilitasi hutan dan lahan kritis untuk Provinsi DIY memperoleh capaian kinerja sebesar 4,47%. Nilai capaian kinerja ini diperoleh dari perbandingan jumlah luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi dengan luas total hutan dan lahan kritis yaitu : 

Luas hutan yang direhabilitasi dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan hutan : 836,33 Ha.

 -

Luas hutan : 18.715,064 Ha.

Kerusakan Kawasan Hutan Rasio capaian kinerja kerusakan kawasan hutan di Provinsi DIY sebesar 0.25%. Nilai capaian kinerja ini diperoleh dari perbandingan luas kerusakan kawasan hutan dengan jumlah luas kawasan hutan yaitu : 

Kerusakan akibat kebakaran hutan 48,06 Ha dan akibat pencurian kayu 48 pohon (0,048 Ha). Jadi jumlah kerusakan 48,108 Ha.



Luas Hutan : 18.715,064 Ha.

4) Energi dan Sumber Daya Mineral Capaian indikator kinerja urusan energi dan sumber daya mineral dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Pertambangan Tanpa ijin Rasio capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci pertambangan tanpa ijin mencapai 75,98%, rasio capaian kinerja ini diperoleh dari perbandingan penambangan liar yang ditertibkan dengan luas area penambangan yang liar.


538

-

Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB di Provinsi DIY, capaian kinerjanya sebesar 0,76%. Nilai capaian ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan sebesar Rp. 138.358.000.000,-

dibagi

jumlah

total

PDRB

sebesar

Rp.

13.524.149.000.000,5) Pariwisata Capaian indikator kinerja urusan pariwisata dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Jumlah Kunjungan Wisata Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke DIY, badan Pariwisata Daerah Provinsi DIY pada Tahun 2008 melaksanakan Program/Kegiatan sebagai berikut : Pelaksanaan Promosi Nusantara di Dalam dan Luar Negeri (7 Provinsi, 4 Negara) Penyelenggaraan Fam Tour (15 provinsi, 12 negara) Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata (Table Top di Bali) Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata (Table Top di Balikpapan dan Makassar, serta Penjajagan Kerjasama Kepariwisataan di Medan dan Manado) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Atraksi Kesenian Wisata Budaya Jogja selama 1 tahun sebanyak 40 kali pentas) Peningkatan Penyelenggaraan dan Fasilitasi Event-event Kepariwisataan (Jogja Air Show di Bantul, Jelajah Wisata Alam di Sleman, Jogja Fashion Week di Kota Yogya, Festival layang-layang di Kulonprogo, Panjat Tebing di pantai Siung, Gunung Kidul). Capaian Kinerja kunjungan wisata dalam Tahun 2008 sebanyak 63,35 % orang pengunjung.

-

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, Baparda Provinsi DIY melaksanakan Program/Kegiatan sebagai berikut : Pelaksanaan Promosi Nusantara di Dalam dan Luar Negeri ( 7 provinsi, 4 negara)


539

Penyelenggaraan Fam Tour ( 15 provinsi, 12 negara ) Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata ( Table Top di Bali ) Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata ( Table Top di Balikpapan dan Makasar, serta Penjajagan Kerjasama kepariwisatan di Medan dan Manado ) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata ( Atraksi Kesenian Wisata Budaya Jogja selama 1 tahun sebanyak 40 kali pentas ) Peningkatan Penyelenggaraan dan Fasilitasi Event-event Kepariwisataan ( Jogja Air Show di Bantul, Jelajah Wisata Alam di Sleman, Jogja Fasion Week di Kota Yogya, Fistifal layang-layang di Kulonprogo, Panjat Tebing di pantai Siung, Gunungkidul) Semua kegiatan tersebut di atas yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan akan menciptakan multiplier effect terhadap semua jenis usaha pariwisata dan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan PDRB bidang pariwisata yang pada Tahun 2008 mencapai 20,62 %. 6) Industri Capaian indikator kinerja urusan industri dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Rasio capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Provinsi DIY memperoleh capaian sebesar 14,15%. Nilai capaian kinerja ini dari hasil perbandingan antara jumlah PDRB dari sektor industri sebesar Rp. 2.481.167.000.000,- dibagi jumlah total PDRB Provinsi DIY sebesar Rp. 17.535.354.000.000,-

-

Pertumbuhan Industri Secara Keseluruhan Rasio pertumbuhan industri secara keseluruhan di wilayah kabupaten/kota se-Provinsi DIY secara keseluruhan mengalami kenaikan yang tidak signifikan (kecil) yaitu di Kabupaten Kulonprogo hanya sebesar 0,96%, bahkan untuk Kota Yogyakarta pertumbuhan industrinya turun sebesar 7,15% dengan ratarata di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 1,14 %.

7) Perdagangan Capaian indikator kinerja urusan perdagangan dapat diketahui dari pengukuran terhadap dua indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008

540

-

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Rasio capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Provinsi DIY menunjukkan nilai capaian yang rendah, hanya sebesar 8,82% . Nilai ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah

kontribusi

PDRB

dari

sektor

perdagangan

sebesar

Rp. 1.613.884.000.000,- dengan jumlah total PDRB Provinsi DIY sebesar Rp. 13.524.149.000.000,-. -

Eksport Bersih Perdagangan Rasio capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci eksport bersih perdagangan di Provinsi DIY selama tahun 2008 mencapai US 4,69 juta. Nilai capaian ini diperoleh dari pengurangan nilai eksport sebesar US 130,25 juta terhadap US 125,56 juta.

8) Ketransmigrasian Capaian indikator kinerja urusan ketransmigrasian dapat diketahui dari pengukuran terhadap satu indikator kinerja kunci (IKK), yaitu : -

Transmigrasi Swakarsa Rasio capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci transmigrasi swakarsa di 5 kabupaten/kota se-Provinsi DIY mencapai 7,35%. Nilai capaian ini diperoleh dari angka perbandingan antara jumlah transmigran swakarsa dibanding jumlah transmigran yang ada di 5 wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi DIY.


541

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI. 1. Tataran Pengambil Kebijakan. a. Ketentraman dan Ketertiban

Recommend Documents