DAFTAR ISI
Sampul Laporan..............................................................................................................
i
KATA PENGANTAR....................................................................................................
ii
Daftar Isi .........................................................................................................................
1
METODE SURVEY .....................................................................................................
2
TUJUAN SURVEY........................................................................................................
3
1. Kondisi Sosial Ekonomi ............................................................................................
4
2. Partisipasi Pemilih .....................................................................................................
8
3. Media dan Jaringan Sosial.........................................................................................
11
4. Money Politik ............................................................................................................
12
5. Kinerja Penyelenggara Pemilu ..................................................................................
26
6. Netralitas PNS ...........................................................................................................
31
PENUTUP DAN REKOMENDASI ..............................................................................
36
LAMPIRAN-LAMPIRAN
i
KATA PENGANTAR Bismilla hirrahmanirrahim... Segala puji bagi ALLAH SWT, Tuhan yang menguasai seluruh pergerakan di bumi dan dilangit yang telah melapangkan jalan bagi KPU Kabupaten Gorontalo Utara sehingga evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan kegiatan riset mengukur partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 dapat diselesaikan dengan maksimal. Disadari bahwa ada beberapa variabel intervening yang belum terkelola, namun demikian secara metodologis persyaratan kaidah ilmiah sebuah penelitian diyakini dapat terpenuhi, dari responden yang berjumlah 298 dari 53 desa yag ada di kabupaten gorontalo utara dan tingkat eror 3 % dengan tingkat kepercayaan 95 riset ini sukses dilaksanankan meskipun dengan keterbatasan dana. Evaluasi Pemilu Tahun 2014 terselenggara berkat kerja sama berbagai pihak, oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada : 1. Ketua dan Anggota KPU Provinsi Gorontalo yang selama ini mensuport kegiatan survey. 2. Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo yang telah mensupervisi Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam hal penganggaran. 3. Pemerintah Daerah yang telah memperkenankan surveyor KPU Kabupaten Gorontalo Utara melalui para Camat dan Kepala Desa untuk turun survey langsung kepada masyarakat. Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna bagi banyak pihak sebagai dokumentasi, informasi dan bahan study untuk perbaikan-perbaikan dalam proses penyempuranaan hakikat demokrasi dimasa yang akan datang.
Kwandang,
November 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA Ketua, ttd
FADLIYANTO KOEM, S.Ag, M.Pd. ii
Chapter- 1
Pendahuluan
A. Rasionalitas Riset Riset pemilu merupakan salah satu elemen strategis dalam manajemen pemilu. Riset tidak hanya memberikan rasionalitas akademik mengenai suatu substansi pemilu. Riset lebih jauh memberikan pijakan empirik mengenai persoalan atas hal yang menjadi perdebatan. Hasil riset memastikan program dan kebijakan kepemiluan tidak dibangun atas postulat spekulatif, tetapi dikonstruksi berlandaskan pada
argumen
empirik
dan
rasional
dengan
proses
yang
dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam negara demokrasi, partisipasi pemilih menjadi elemen penting demokrasi
perwakilan.
Ia
adalah
fondasi
praktik
demokrasi
perwakilan.
Persoalannya, terdapat sejumlah masalah menyangkut partisipasi pemilih yang terus menggelayut dalam setiap pelaksanaan pemilu. Sayangnya, persoalan itu tidak banyak diungkap dan sebagian menjadi ruang gelap yang terus menyisakan pertanyaan.
Beberapa persoalan terkait dengan partisipasi dalam pemilu
diantaranya adalah fluktuasi kehadiran pemilih ke TPS, suara tidak sah yang tinggi, gejala politik uang, misteri derajat melek politik warga, dan langkanya kesukarelaan politik. Masalah tersebut perlu didedah sedemikian rupa untuk diketahui akar masalah dan dicari jalan keluarnya. Harapannya, partisipasi dalam pemilu berada pada idealitas yang diimajinasikan. Oleh karena itu, program riset menjadi aktivitas yang tidak terhindarkan dalam manajemen pemilu. B. Tujuan Tujuan dari Riset Pemilu 2014 adalah untuk mentradisikan kebijakan berbasis riset atas persoalan-persoalan yang
berkaitan dengan manajemen pemilu serta
menjadi Bahan penyusunan kebijakan untuk meningkatkan dan memperkuat partisipasi warga dalam pemilu dan setelahnya
Secara khusus riset ini bermaksud untuk menemukan akar masalah atas persoalanpersoalan yang terkait dengan partisipasi dalam pemilu
serta terumuskannya
rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan
partisipasi dalam pemilu C. Tema Riset Terdapat sejumlah persoalan ditemukan dari setiap periode pemilu. Potret persoalan itu dilihat dalam rentang waktu pemilu-pemilu pada masa reformasi sampai dengan saat ini. Persoalan-persoalan yang dapat dijadikan tema potensial untuk diriset menyangkut partisipasi pemilih diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Masalah Sosial Ekonomi menjadi bagian penting dari partisipasi masyarakat. Rasionalitas pemilih untuk ikut serta dalam ivent demokrasi berkorelasi dengan kondisi ekonomi dan social masyarakat, oleh karena itu gambaran kondisi social ekonomi merupakan bagian informasi riset yang mengawali pembahasan kajian – kajian / tema tentang partisipasi masyarakat pada pemilu 2014 di Propinsi Gorontalo. 2. Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter turn-out) Partisipasi pemilih sejak pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2014 bergerak fluktuatif. Pada pemilu legislatif, penurunan partisipasi pemilih sekitar 10% konsisten terjadi sampai pada pemilu 2009. Sementara itu pada pemilu 2014, angka partisipasinya naik sebesar 5%. Pada kasus pilpres, tercatat dalam pemilu 2014 pertama kalinya dalam sejarah
angka
partisipasinya
lebih
rendah
dibandingkan
pemilu
legislatif.
Pertanyaannya, kenapa angka partisipasi pemilu legislatif naik dibandingkan pemilu sebelumnya? Kenapa angka partisipasi Pilpres menyimpang dari pola pada pemilupemilu sebelumnya? Selain itu kenapa golput tetap saja hadir dalam setiap pemilu? Apa penyebabnya? 3. Perilaku memilih (Voting behaviour). Perilaku memilih adalah terkait dengan keputusan pemilih untuk memilih kandidat atau peserta pemilu tertentu. Kenapa seorang pemilih menjatuhkan pilihannya kepada kandidat atau peserta pemilu tertentu. Tentu beragam alasan yang dapat dikemukakan oleh setiap pemilih. Persoalannya adalah, sejauhmana pilihan-pilihan itu bersifat rasional? Dengan kata lain, sejauhmana pilihan politik mereka berdasarkan pertimbangan rasional menyangkut kandidat atau peserta
pemilu itu. Apakah rekam jejak, program atau janji peseta pemilu menjadi bahan pertimbangan atau faktor lain. Riset ini penting untuk mengetahui tingat rasionalitas pemilih dalam pemilu. 4. Politik uang (Money politics/Vote buying) Politik biaya tinggi menjadi keluhan sebagian peserta pemilu. Salah satu penyebabnya adalah fenomena politik uang. Peserta pemilu mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan dukungan pemilih, atau pemilih aktif meminta imbalan dari dukungan yang diberikannya. Fenomena ini sudah pasti menjadikan demokrasi kita tidak sehat. Pertanyaannya, bagaimana politik uang terjadi? Polanya seperti apa? Kenapa disebagian tempat terjadi politik uang, disebagian tempat kebalikannya? Faktor apa yang mempengaruhi? Kebiajakan apa yang perlu ditempuh untuk mengatasi mengatasi fenomena politik uang? 5. Tingkat melek politik warga (Political literacy) Terdapat keyakinan bahwa tingkat melek politik warga berpengaruh pada sikap dan perilaku politik warga negara. Muaranya adalah pada tingkat kedewasaan perilaku berdemokrasi. Relasi itu bersifat perbandingan lurus, yaitu semakin tinggi tingkat melek politik warga semakin matang perilaku demokrasinya, dan sebaliknya. Dengan kata lain, wajah demokrasi sebuah negara sebagian ditentukan oleh tingkat melek politik warga. Pertanyaannya adalah seberapa tinggi/dalam melek politik warganegara? bagaimana melek politik warga selama ini terbentuk? faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya melek politik warga? Kebijakan apa saja yang perlu dirumuskan untuk meningkatkan melek politik warga? 6. Kesukarelaan Warga dalam politik (Political voluntarism) Kesukarelaan warga dalam politik berpengaruh luas dalam kehidupan politik. Absennya kesukarelaan warga dapat merusak sendi-sendi demokrasi. Dalam jangka pendek, biaya politik mahal menjadi resiko yang harus ditanggung karena segalanya serba berbayar. Dalam jangka panjang, korupsi menjadi virus endemik yang pasti menyerang. Sebaliknya, tatanan demokrasi semakin kuat apabila kesukarelaan warga tumbuh dan hidup didalam masyarakat. Dari pemilu kepemilu kesukarelaan
warga mengalami pasang surut. Kesukarelaan warga yang kehadirannya ditandai dengan munculnya relawan dari berbagai kalangan kuat muncul dalam pemilu 2014. Pertanyaannya, apa faktor yang mempengaruhi munculnya keskuraleaan politik warga dan faktor apa yang menghambatnya? Kebijakan apa saja yang dapat ditempuh untuk menumbuhkan dan mmperkuat kesukarelaan warga dalam politik? Potensial tema riset lain dapat ditambahkan sepanjang berkaitan dengan partisipasi pemilih dalam pemilu dan dikoordinasikan/disampaikan pilihan temanya dengan KPU pada struktur diatasnya. 7. Pemanfaatan Media Sosial. Media soail menjadi tren pelaksanaan pemilu dalam lima tahun terakhir, berbagai kejutan dan efektifitas penggunaan media menjadi hal yang perlu dicermati dalam riset ini berikut efesiensi pemanfaatannya oleh Komisi pemilihan Umum.
Chapter- 2
Kondisi Sosial Ekonomi
Kondisi Ekonomi Rumah tangga di kabupaten Gorontalo Utara setelah setahun lebih pelaksanaan Pileg 2014 belum menunjukan perbaikan berarti, hal ini di tunjukan oleh lebih dari separuh 51 persen menyatakan bahwa kondisi ekonomi rumah tangga sama saja dengan tahun lalu bahkan 33 persen lainnya kondisinya lebih buruk hanya 16 persen kondisi ekonomi rumah tangga responden lebih baik dari tahun lalu. Inilah fakta survey bahwa pemilu belum memberi perubahan siginifikan terhadap ekonomi masyarakat.
Kebutuhan mendasar yang perlu segera dibenahi oleh pemerintah daerah saat ini adalah pembukaan lapangan lerja, 30 persen responden menyatakan sikap ini, selain itu adalah penyediaan air bersih 24 persen, perbaikan jalan 12 persen, penyediaan rumah layak huni, pelayanan kesehatan, penyediaan listrik dan pendidikan gratis. Masih tingginya angka pengangguran di kabupaten Gorontalo Utara merupakan fakta bahwa pemilu belum memberikan kontribusi terhadap kebijakan pembangunan di daerah yang mendorong terciptanya lapangan usaha baru di daerah paling bungsu di Gorontalo ini
Penciptaan rasa aman bagi Masyarakat Gorontalo Utara relative baik hal ini terekam dalam survey ini, sebanyak 75 persen responden menyatakan bahwa kondisi daerah aman / cukup aman 22 persen hanya 3 persen yang menyatakan kurang aman/ tidak aman (lihat grafik). Meskipun demikian rasa aman
ini belum diikuti oleh
perbaikan ekonomi masyarakat, jika hal ini tidak diupayakan oleh pemerintah daerah maka berpotensi terciptanya suasana tidak kondusif bagi masyarakat akibat desakan kebutuhan mendasar rasa lapar dan ekonomi domistik rumah tangga.
Chapter- 3
Partisipasi Pemilih
A. Partisipasi Pemilih Manakar partisipasi pemilih 2014 di kabupaten Gorontalo utara jika berbasis pada Prosedural demokrasi, maka ukurannya adalah pada keterlibatan masyarakat menyalurkan pilihan politik di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Hasil Pungut
Hitung Pemilu 2014 menunjukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu mengalami penurunan sebesar 2 (dua) persen dari pemilu sebelumnya 2009 yakni 82.05 persen. Hasil ini jika dibandingkan dengan hasil survey 2015 menunjukan keterkaitan hubungan keduanya. Tabel 1 Tingkat Partisipasi Pemilu 2014 PEMILU LEGISLATIF 2014 Data Pemilih
Pengguna Hak Pilih
(%)
(+/-)
83,454
67,362
80.72%
7.78%
PEMILU PRESIDEN 2014 83,337
60,784
72.94%
Jika pada Pemilu 2014 pemilih yang menyalurkan hak pilihnya adalah sebesar 80,72 persen, pada survey kali ini menunjukan hasilnya menunjukan perolehan yang tidak jauh berbeda yakni 84 persen. Perbedaan hasil ini disebabkan oleh metodologi perolahan data antara riil count hasil Pemilu 2014 yang berbasis populasi pemilih sertta hasil survey berdasarkan perwakilan populasi (sampel). Margin of Error 4 persen dalam survey ini juga menjadi penjelas perbedaan ini.
Angka partisipasi pemilih di kabupaten Gorontalo Utara termasuk kategori tinggi diatas angka partisipasi pemilih secara nasional 75 persen namun masih dibawah perolehan tingkat Propinsi Gorontalo yakni 81,97 persen. Mengacu pada hasil Pemilu 2014 dan Survey 2015 keduanya menunjukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat ini disebabkan oleh : Pertama, faktor figur calon anggota Legislatif yang diusulkan oleh kepala daerah yang diusung partai (figuritas calon). Calon anggota legislative yang sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat (pemilih) dinilai mampu mendongkrak kemenangan partai pada pemilihan anggota legislative terpilih. Kedua, faktor partai (image dan track record).
Dengan melihat bahwa komposisi calon anggota legislative dari partai-
partai yang pada pemilu 2004 menunjukkan keunggulannya dalam perolehan suara. Partai-partai tersebut biasanya juga merupakan partai besar yang sudah “dikenal” masyarakat.. Ketiga, bergeraknya mesin partai politik. Partai politik yang mempunyai struktur dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa yang dapat bergerak secara simultan dengan Calon Anggota legislative pada semua jenjang pemilihan (DPR-RI , DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Mesin politik yang digerakkan secara terorganisir dan tim kampanye yang solid terbukti mampu mendongkrak perolehan suara untuk memenangkan dan menggairahkan pemilih untuk mendatangi TPS. Tingkat Partisipasi jika didasarkan pada Hasil Perolehan Suara Pemilu 2014 du kabupaten Gorontalo Utara , maka terdapat tiga kecamatan yang tingkat Partisipasi Pemilih di bawah rata-rata Kabupaten Gorontalo Utara yakni 80, 72 persen yakni Kecamatan Tolinggula, Kecamatan Anggrek dan Kecamatan Kwandang. Kecamatan Kwandang
yang mempunyai jumlah Pemilih terbanyak 21.200 atau hampir
sepertiga pemiliha (25 persen ) mempunyai tingkat partisipasi pemilih paling bawah yakni 75,06 persen
Grafik Tingkat Partisipasi Pemilu 2014 (per kecamatan)
Keikutsertaan Responden Pada Pemilu 2014 cukup beralasan, lebih dari separuh (67 persen) menyatakan ingin menjadi warga negara yang baik sebab menurut responden meskipun memilih adalah hak setiap warga negara namun perlu dilaksanakan dengan baik, alasan lainnya
mengikuti pemilihan legislatif adalah
menginginkan perubahan dan terbiasa memilih masing-masing sebeser 14 persen.
Partisipasi pemilu 2014 jika didasarkan pada daerah pemilihan (dapil) , maka Dapil 1 tertinggi tingkat partisipasi pemilihnya dalam survey ini yakni 37 persen dan terendah Dapil 2 hanya 28 persen (grafik 9).
Berdasarkan strata pendidikan
kelompok yang berpendidikan SD / sederajat dan tidak sekolah mempunyai tingkat partisipasi yang cukup tinggi hingga 43 persen. Demikian halnya Kaum ibu rumah tangga, Buruh dan Petani memberikan konstribusi cukup signifikan terhadap pelaksanaan Pemilu 2014 (Grafik 11).
Bagi kelompok 25-55 tahun hingga 38
persen adapun bagi pemilih pemula 17-24 tahun masih 8 persen (grafik 12)
Survey Partisipasi masyarakat ini menemukan fakta sejumlah alasan responden yang menyatakan tidak ikut Pemilu 2014. Bagi 16 persen responden yang menyatakan tidak memilih mempunyai alasan bahwa mayoritas mereka secara administrative
tidak
terdaftar
sebagai
pemilih
(32
persen),
pemilu
hanya
menguntungkan elite 30 persen serta pemilu tidak ada gunanya bagi masyarakat (22 persen). Alasan lainnya yang di kemukakan oleh responden adalah kehadiran partai politik tidak bias dipercaya lagi (6 persen) termasuk para anggota legislatifnya ( 4 persen).
Keengganan mengikuti pemilu 2014 tidak saja dirasakan oleh masyarakat pemilih termasuk para calon anggota legislative yang turut serta pada pesta demokrasi. Calon anggota legislative Peserta Pemilu banyak mengeluhkan tentang waktu yang terbatas dan biaya yang cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan sebagai calon legislatif, terutama biaya cek kesehatan, dan pengadilan.
Chapter- 4
Kampanye & Media Sosial
Spanduk merupakan media informasi yang dominan diakses oleh 49 persen Responden pada Pemilu 2014 selanjutnya kegiatan dialogis 24 persen dan stiker 18 persen adapun media radio, TV dan koran minim ( Grafik6). Dalam hal pelaksanaan kampanye yang disukai kegiatan Dialogis paling diminati oleh 31 persen responden, termasuk kegiatan hiburan, acara keagamaan & pelayanan kesehatan. Perlu kiranya bagi penyelenggaran Pemilu untuk
mempertimbangkan kegiatan Dialogis untuk
setiap kegiatan sosialisasi pemilihan umum. Bagi Partai politik agar memperhatikan tiga kegiatan besar yang secara mayoritas dipilih oleh responden diantaranya kegiatan bakti Sosial (26 persen), olah raga ( 24 persen), keagamaan (24 persen) lihat grafik 8
Media Sosial ; Sarana yang belum di optimalkan 66 persen responden menyatakan biasa menggunakan media social dalam lima tahun terakhir ini, hanya 34 persen yang menyataka tidak. Sebagian besar pengguna medsos ini adalah responden yang bermukim di daerap pemilihan satu dan terendag di Dapil empat
Jika ditelusuri lebih mendalam mengenai profil pengguna media social ini, maka diperoleh informasi survey adalah 48 persen responden yang berpendidikan SMA/ sederajat, Sarjana 13 persen dan kalangan SLTP 23 persen. Responden yang berlatar pendidikan SD/ sederajat pun ikut aktif dalam media social ini yakni 13
persen. Menariknya adalah kelompok Ibu-Ibu rumah tangga dan Petani menjadi penggunan aktif media social ini disamping responden yang masih sekolah / kuliah.
Disamping penggunaan media social kegiatan arisan dimasyarakat cukup diminati, hal ini ditunjukan oleh hampir separuh responden (45 persen) terlibat dalam pelaksanaan Arisan, perkumpulan serikat 20 persen dan lainnya 18 persen. Selain itu sebagian besar responden aktif mengikuti informasi berita masing-masing selalu mengikuti informasi berita 10 persen, sering mengikuti informasi berita 19 persen, jarang mengikuti informasi berita 27 persen , kadang-kadang mengikuti informasi berita 37 persen dan tidak pernah mengikuti informasi berita hanya 7 persen .
Sumber informasi berita mengenai pemilu 2014 oleh responden 29 persen diserap dari informasi Baliho, radio 22 persen, kegiatan dialogis 21 persen, penyebaran stiker 18 persen dan lainnya 8 persen. Adapun Media social yang hanya 2 persen diakses oleh responden lebih menegaskan bahwa media social ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh para caleg dan penyelenggara pemilu 2014 untuk menggairahkan partisipasi pemilu maupun inforamsi kepemiluan lainnya.
Chapter- 5
Money Politik
Politik biaya tinggi menjadi keluhan sebagian peserta pemilu. Salah satu penyebabnya adalah fenomena politik uang. Peserta pemilu mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan dukungan pemilih, atau pemilih aktif meminta imbalan dari dukungan yang diberikannya. Fenomena ini sudah pasti menjadikan demokrasi kita tidak sehat. Di kabupaten Gorontalo Utara Praktek Money Politik tidak dapat ditoleransi terjadi, hal ini dibuktikan dengan 79 persen responden menolak praktek kotor ini, sisanya 21 persen menerima praktek money politik wajar terjadi / dilakukan. Fakta ini memberi isyarat penting bagi kita semua bahwa memang praktek tercela ini telah terjadi pada pemilu 2014 namun satupun tidak dapat dibuktikan.
Jenis money politik yang terjadi sepanjang pemilu 2014 di kabupaten Gorontalo menurut survey ini diantaranya ; pemberian sejumlah uang 42 persen, pembagian sembako 27 persen, perbaikan fasilitas umum 13 persen, lainnya 10 persen
Makin terbukanya praktek money politik cukup dimaklumi, sebab lebih dari separuh responden 57 persen menyatakan akan menerima uang dan memilih calon yang memberikan uang tersebut saat di TPS hanya 9 persen yang menyatakan tidak akan menerima dan memilih calon yang memberi uang / barang tersebut. Temuan penting survey ini juga menunjukan fakta bahwa 13 persen responden bahkan menyatakan akan memilih calon yang memberi uang / barang lebih banyak lagi – suatu fakta dalam masyarakat pemilih yang perlu di perhatikan oleh seluruh komponen di daerah. Lalu bagaimana dengan sikap masyarakat terhadap praktek money politik yang terjadi ini? Mayoritas responden tak menghiraukan praktek ini 37 persen bahkan 31 persen diantaranya menyatakan akan membantu praktek tidak terpuji ini jika di butuhkan, hanya 30 persen yang akan mengambil tindakan menegur & melaporkan kepada pengawas pemilu.
Chapter- 6
INTEGRITAS KPU
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo beserta penyelenggara dibawahnya cukup diapresiasi baik oleh 67 persen Responden, hanya 16 persen yang menyatakan ragu-ragu akan netralitas KPU dalam melaksanakan
pesta
demokrasi 2014 lalu. Ketidakpuasan ini ditenggarai akibat kecurangan yang terjadi dilakukan oleh Tim sukses 25 persen dan pihak-pihak lainnya 56 persen. Pihak penyelenggaran Pemilu semisal PPS hingga KPU dan pengawas masih dipercayai oleh sebagian besar responden, hal ini dibuktikan dengan sikap responden yang mencurigai kecurangan dilakukan oleh PPS yang tidak lebih dari 10 persen
Atas Ketidak puasan ini cukup beralasan mengingat beberapa permasalahan yang pernah
muncul
pada
pemilu
2014
diantaranya
adalah
hasil
rekapitulasi
penghitungan suara sesuai gugatan yang disampaikan oleh Demokrat Provinsi Gorontalo bahwa perolehan suara Partai Amanat Nasional TPS 3 Desa Dambalo Kecamatan Tomilito perlu ditinjau kembali. Namun setelah apapun yang terjadi pembukaan kotak suara dan hasil pemeriksaan pada model C1 Plano bahwa gugatan tersebut tidak terbukti sebab hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara sudah sesuai dengan fakta yang ada
Respon atas netralitas KPU cukup merata di empat daerah pemilihan di Gorontalo Utara yang tertinggi berasal dari daerah pemilihan 1 yakni sebesar 33 persen dan terendah di dapil 2 yakni 15 persen.
Penutup & Rekomendasi Kebijakan Riset Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu tahun 2014 yang dilaksanakan 01 s/d 30 september 2015 bertujuan untuk memperoleh informasi secara objektif mengenai beberapa isu signifikan terkait Partisipasi Pemilih dalam Pemilu. Survey yang melibatkan 30 surveyor ini berhasil menemui 398 responden yang tersebar di 11 kecamatan dan 53 desa. Sampel responden dilakukan melalui Stratified Random sampling dengan standar error -/+ 3 persen dengan taraf kepercayaan 95 persen. Hasil survey menemukan beberapa aspek penting yakni : Pertama, kondisi ekonomi rumah tangga responden saat ini belum mengalami perubahan signifikan, lebih dari separuh (51persen) menyatakan bahwa kondisi ekonomi rumah tangga sama saja dari tahun lalu, bahkan 33 persen menyatakan kondisinya lebih buruk hanya 16 persen responden yang mengakui lebih baik dari tahun lalu, berdasarkan fakta ini
Pemda diharapkan lebih optimal melakukan
terobosan dan inovasi memaksimalkan pengembangan potensi yang dimiliki daerah untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat terutama untuk program dan kegiatan keterampilan dan kesejahteraan warga. Kedua, partisipasi pemilih di kabupaten termuda di Propinsi Gorontalo ini bervariasi. Survey ini menemukan 84 persen menyalurkan aspirasi politiknya sementar 16 tidak, angka partisipasi ini merupakan akumulasi dari 2 even demokrasi lokal yakni Pileg dan Pipres. Meskipun demikian partisipasi pemilih ini dari pemilu ke pemilu mengalami penurunan. Data Riil hasil Pemilu KPU tahun 2009 partisipasi pemilih pada pemilu legislatif sebesar 85 persen, maka tahun 2014 adalah 80.72 persen. Demikian halnya partisipasi pemilih di tahun 2014 cenderung menurun dari pelaksanaan Pileg
(2014) hingga pilpres
(2014). Kondisi ini menantang kita
sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki tanggung jawab lebih untuk lobih focus pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan penguatan kapasitas demokrasi warga. Ketiga, pemanfaatan medsos 66 % responden menyatakan sudah sering menggunakan Media sosial seperti Face book, BBM dalam berinteraksi hanya 34 % yang tidak menggunakan, sehinga kedepan fasilitas medsos patut menjadi pilihan prioritas bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara
dalam
mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu ke pemilu, disamping media social kegiatan arisan dimasyarakat perlu dimanfaatkan sebagai moment dalam mensosialisasikan pemilu hal ini ditujukan oleh 45 % responden terlibat dalam kegiatan arisan/majlis taklim disamping perkumpulan serikat 20 % dan kegiatan lainnya 18 %. dengan
tetap
memaksimalkan
pemanfaatan
spanduk,
kegiatan
dialog,
pemasangan stiker dan iklan radio, Semntara bagi Parpol dalam memilih jenis kampanye, kampanye dialogis masih tetap menjadi pilihan 31 persen responden disusul dengan 18 persen hiburan, pelayanan kesehatan Konvoi Pasar murah dan pembagian sembako, sementara Kegiatan yang disukai/dapat menarik simpatisan warga adalah Baksos, oleh raga dan kegiatan keagamaan. Keempat, Praktek money politik disadari oleh sebagian besar responden (79 persen) merupakan praktek yang mencederai demokrasi, meskipun demikian tingginya penolakan ini belum simetris dengan tindakan nyata responden ketika menyaksikan praktek money politik dilapangan, hanya 30 persen responden yang menyatakan akan menegur dan melaporakannya kepada yang berwewenang untuk menyelesaikan permasalahan pemilu, sianya 37 % mendiamkan/tidak peduli dan 31 % akan membantu jika dibutuhkan. Kelima, kinerja KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam penyelenggaraan pemilu 2014 mayoritas direspon oleh 67 % responden dengan baik terutama sikap Netralitas. Tanggapan ini di apresiasi oleh berbagai kalangan yang tersebar di 4 daerah pemilihan, 11 kecamatan dan 53 desa sampel terpilih. Meskipun demikian pekerjaan rumah yang diharapakan oleh responden adalah Pembenahan Sumber Daya Penyelenggara Pemilu yang berkualitas. Umumnya alasan klasik yang mengemuka pada setiap perselisihan pemungutan suara adalah factor kelelahan fisik para penyelenggara Pemilu (petugas KPPS, PPS, PPK dan KPU). Semua pihak mengakui bahwa menjadi penyelenggara khususnya gampang –gampang susah penuh resiko.
KPPS adalah pekerjaan
Gampang karena sekilas hanya
mengatur sirkulasi proses pemungutan dan kemudian melakukan perhitungan suara, namun dibalik pekerjaan ini syarat dengan resiko. Ancaman Pidana menanti bagi penyelenggara jika improsedural sehingga terabaikannya hak-hak politik rakyat. Oleh karena itu pembenahan kapasitas, kapabilitas para penyelenggara
Pemilu menjadi strategis. Peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu perlu diikuti oleh pendanaan yang memadai serta jaminan rasa aman. Perbaikan SDM caleg juga perlu diikuti oleh kapasitas Caleg dan pengurus partai politik, sebab potensi perselisihan terjadi diakibatkan oleh perbedaan kemampuan dan presepsi antar penyelenggara dan peserta pemilu. Jauh lebih penting dari semuanya adalah proses pendidikan politik bagi masyarakat agar penggunaan hak pilih didasarkan atas pengetahuan dan kesadaran. Keenam, Mengingat kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengecek namanya terdaftar atau tidak masih sangat rendah, maka metode pendaftaran pemilih yang dilakukan menggunakan asas pasif-aktif. Maksudnya adalah warga didata secara langsung dari rumah ke rumah, tetapi setelah itu, calon pemilih juga harus aktif mencek namanya dalam DPS. Jika ternyata belum terdaftar, yang bersangkutan harus aktif mendatangi PPS agar namanya dimasukkan dalam Daftar Pemilih. Hal ini memerlukan sosialisasi kepada masyarakat sampai tingkat bawah dengan lebih intens. Tentunya ini hanya dapat dicapai dengan membentuk Panitia Adhoc Pemilu (PPK, PPS) pada awal tahapan Pemilu agar dapat menyiapkan SDM yang mumpuni melalui bimtek dan dapat melaksankan sosialisasi pendaftaran pemilih secara intensif kepada masyarakat. Perlu diperhatikan dan dilakukan pembenahan utamanya dalam Pembentukan PPS dan KPPS minat
masyarakat
sangat kurang menjadi anggota KPPS disebabkan oleh konsekuensi persyaratan pengeluaran biaya seperti materai yang lumayan banyak harus disiapkan, surat keterangan berbadan sehat dari dokter dan lain sebagainya, dalam hal ini perlu diinsiasi Perekrutan PPS supaya dilakukan terbuka bukan berdasarkan usulan kepala Desa serta meniadakan persyaratan yang dapat menimbulkan pengeluaran biaya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara
FADLIYANTO KOEM, S.Ag,M.Pd.
Metodologi Riset Survey dilaksanakan tanggal 01 s.d 30 Sept 2015. Survey mewawancarai 398 responden target sebagai sampel yang tersebar di 11 kecamatan dan 53 Desa yang dipilih secara Stratifed Random Sampling pada tingkat kecamatan, kelurahan dan acak sederhana bagi kepala keluarga terpilih. Sampling error sebesar
-/+ 3.0
persen dengan taraf kepercayaan 95 persen Pengumpulan data lapangan melibatkan 10
surveyor yang berintegritas dan
insyaAllah amanah. Selain itu 2 orang peneliti politik lokal Gorontalo dilibatkan dalam Focus Group Discussion (FGD). Metode riset dapat dipilih antara kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Metode kuantitatif berusaha mencari generalisasi atas masalah yang diteliti. Kerangka teori pada metode kuantitatif dimaksudkan untuk diuji kebenarannya sehingga hasil akhir dari penelitian adalah diterima atau ditolaknya sebuah teori/kerangka pemikiran dan dibangunnya kerangka pemikiran baru atas sebuah permasalahan. Sementara itu pada metode kualitatif, penelitian dimaksudkan untuk mencari pemaknaan atau kedalaman atas sebuah permasalahan. Kerangka teori berfungsi sebagai pisau analisis untuk membantu peneliti merangkai dan memberi makna atas berbagai fakta yang ditemukan dalam penelitian. Pada metode campuran, mengasosiasikan prosedur kerja pada metode kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dilengkapi dengan data kualitatif dan sebaliknya untuk dicapai satu analisis yang lebih komprehensif. Dari berbagai pilihan metode riset tersebut, pilihan metode disesuaikan dengan
kebutuhan
dan
fisibilitas
berbagai
hal
yang
menyangkut
riset,
dengan
memperhatikan beberapa hal: 1.
Sumber data Sumber data dapat berupa data primer dan data sekunder.
Data primer merupakan data yang diperoleh sendiri melalui wawancara, observasi, tes, kuesioner, dsb. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, seperti buku, dokumentasi, data dari lembaga/institusi, dsb. Sumber data pada metode kuantitatif bersifat random, sedangkan pada kualitatif bersifat purposive atau snowball.
2.
Pengumpulan data Pada metode kuantitatif teknik pengumpulan data dapat
dilakukan melalui survey, wawancara, FGD, kuesioner, observasi, dsb. Pada metode kualitatif melalui participant observation, in depth interview, dokumentasi, maupun teknik triangulasi.
3.
Pengolahan data Bagaimana data diklasifikasikan atau dikumpulkan untuk
kebutuhan membangun argumen, serta pemilahan data menurut relevansinya.
4.
Analisis/Interpretasi data Analisis data disesuaikan dengan pilihan metode
riset yang digunakan. Pada metode kuantitatif, analisis dilakukan dengan menggunakan statistic sedangkan pada kualitatif menginterpretasikan pola, model, atau pun teori yang digunakan.
Daftar Bacaan Almond, Gabriel dan Bingham Powell Jr. 1978. Comparative Politics. Boston: Little, Brown and Company. Downs, Anthony. 1967. Inside Bureaucracy. Boston: Little, Brown and Company. Goodin, Robert E. dan Hans-Dieter Kligemann. 1996. A New Handbook of Political Science. New York: Oxford University Press. Koentjaraningrat. 2007. Pengantar Antropologi Sosial. Jakarta: Rajawali Press. Lipton, Michel. 1977. The Poor People Stay Poor: Urban Bias in World Development. Cambride: Harvard University Press. Rodee dkk. 2004. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Rajawali Press. Soekanto, Soerdjono. 2007. Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press. Surbakti, Ramlan dkk. 2011. Merancang Sistem Politik Demokratis: Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif. Jakarta: Kemitraan Partnership. Syafiie, Inu Kencana. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT Refika Aditama. Umar, Arif Alauddin dkk. 2008. Pengaruh Kultural Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kota Makassar dalam Pemilihan Walikota Tahun 2008. Makassar: Hasanuddin University.
Regulasi & Surat Keputusan terkait lainnya Undang – undang Nomor 08 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2014
Lampiran PROFIL RESPONDEN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI GORONTALO
SURVEY PARTISIPASI PEMILU 2014 Nomor Kuesioner ; RESPONDEN ADALAH WAJIB PILIH 1
Tgl wwcr
:
-
-
2
Nama Resp
:
…………………………..…………
3
Kec.
:
……………………….……………
4
Kel / Desa
:
……………………….……………
1. Bagaimana keadaan ekonomi rumah tangga B/I/S saat ini.? (1) Lebih baik dari tahun lalu (2) Sama saja dari tahun lalu (3) Lebih buruk dari tahun lalu 2. Menurut B/I/S kebutuhan apa yang paling mendesak untuk ditangani oleh pemerintah daerah (sebut Daerah Kab/Kota) saat ini? (1) Pembukaan Lapangan Kerja (2) Masalah Kesehatan (3) Masalah Pendidikan (4) Listrik / PLN (5) Perbaikan Jalan (6) Penyediaan Air bersih (7) Penyediaan Rumah Layak Huni (8) Lainnya ................................................................ 3. Menurut B/I/S bagaimana kondisi keamanan daerah setahun terakhir ini? (1) Cukup aman (2) Aman (3) Kurang aman (4) Tidak Aman 4. Bagaimana penilaian B/I/S tentang Kinerja Anggota Legislatif selama ini .? (1) Memuaskan (3) Tidak Memuaskan (2) Cukup Memuaskan (88) TT / TJ 5. Bagaimana penilaian B/I/S tentang Kinerja Pemerintah Daerah selama ini .? (1) Memuaskan (3) Tidak Memuaskan (2) Cukup Memuaskan (88) TT / TJ 6. Apakah B/I/S aktif menggunakan media Sosial ? (1) Ya ( 2) Tidak Pert 8 7. Jika YA Seberapa sering B/I/S menggunakan Media Sosial tersebut? ( beri tanda (V) pada bagian yang dipilih
No
Jenis Media Sosial
1 2 3 4 5 6 7
Facebook BBM Email Tweeter Instagram Fandpage Lainnya
Sering Setiap Hari /jam (1)
Jarang (Setiap Minggu) (2)
Kadangkadang (sebulan 1-2 kali) (3)
8. Apakah Bapak/Ibu aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan berikut ini ? (1) Arisan Sosial- Keagamaan (Mis ; NU, Muhammadiyah, SI dll) (2) Serikat pekerja/buruh, tani & nelayan (3) Perhimpunan /klub olah raga (4) Organisasi Pemuda (5) Karang Taruna (6) Kelompok seni-Budaya (7) Partai Politik (8) Lainnya
9. Apakah B/I/S mengikuti berita-berita yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan atau politik di tingkat daerah ataupun nasional? 1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Kadang-kadang 5. Tidak pernah 10. Dari mana B/I/S memperoleh Informasi tersebut? (1) Dialog tatap muka sosialisasi (2) Spanduk/baliho (3) Kalender/stiker/poster (4) Radio/ Majalah / Buletin (5) Media social Internet (FB,Tw,dll) (6) Pengumuman / selebaran (7) Lainnya…______________________ 11. Siaran Radio mana yang Paling Sering di dengar ? 1. RRI 2. Selebes Radio 3. STAR FM 4. POLIYAMA FM 5. Lainnya……… 12. Apa jenis acara/program di Radio Yang paling sering B/I/S dengarkan? 1. Berita / Informasi 2. Acara keagamaan (pengajian dan kerohanian) 3. Dialog / talkshow (rumah kopi dll) 4. Musik 5. Lainnnya........................................ 13. Apakah selama Pileg 2014 ini B/ I/S menggunakan Hak pilih secara Bebas (tanpa tekanan) ? (1) Ya (2) Tidak 14. Apakah B/I/S menggunakan hak Pilih pada Pemilihan Umum tahun 2014 (Pileg) (1) Ya Pert 15 (2) Tidak Pert 16 15. Jika YA apa alasan B/I/S memilih.? 1.) Menjadi warga negara yang baik 2.) Ada perubahan Kondisi Bangsa & Daerah 3.) Calon Legislatif baik dan dipercaya 4.) Sudah biasa memilih 5.) Karena diberi sejumlah Uang 6.) Lainnya ……………. 16. Jika TIDAK Apa alasan B/I/S tidak IKUT Pemilihan Legislatif 9 April 2014? 1) Pemilu tidak ada gunanya untuk perbaikan ekonomi masyarakat 2) Pemilu hanya menguntungkan calon tertentu dan elit-elit politik 3) Partai politik tidak bisa dipercaya lagi 4) Calon Legislatif tidak ada yang dinginkan 5) Tidak terdaftar sebagai pemilih 6) Lainnya ................................................. 17. Apakah B/I/S mengenal Calon Anggota Legislatif yang dipilih tersebut ? (1) Ya..sudah lama mengenal dan sangat dekat (2) Ya hanya mengenal orangnya (3) Hanya Tahu Fotonya & Tidak Mengenal Orangnya (4) Tidak Tahu /mengenal sama sekali 18. Menurut B/I/S Apakah hasil Pemilu Legislatif 2014 lalu sesuai harapan ? (1) Ya (2) Tidak 19. Apakah B/I/S menggunakan hak Pilih pada Pemilihan Umum tahun 2014 (Pilpres ) (1) Ya (2) Tidak Pert 20
1
20. . Jika TIDAK Apa alasan B/I/S tidak IKUT Pemilihan Presiden 9 Juni 2014? 1) Pilpres tidak ada gunanya untuk perbaikan ekonomi masyarakat 2) Piplres hanya menguntungkan orang-orang tertentu dan elitelit politik 3) Partai politik tidak bisa dipercaya lagi 4) Calon Presiden tidak ada yang dinginkan 5) Tidak terdaftar sebagai pemilih 6) Lainnya ................................................ 21. Dari mana sumber Informasi Partai Politik & Calon Anggota Legislatif diperoleh ? 1) Dialog tatap muka 2) Spanduk/baliho 3) Kalender/stiker/poster 4) Radio 5) Koran 6) Televisi 22 Pada massa kampanye jenis kegiatan mana paling B/I/S sukai ? 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 23
Konvoi Berdialog Dgn Warga Panggung Hiburan Acara Keagamaan Jalan Santai Acara Tradisonal Kerja Bakti Konser Musik / Band
9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)
Pelayanan Kesehatan Pasar Murah Bagi Bagi Uang Bagi Bagi Sembako Blusukan Acara Olah Raga Pemutaran Film Lainnya ____________
Jika ada Partai / Calon yang ingin mengadakan kegiatan berikut ini kegiatan apa yang B/I/S ingin ikuti ?.
1) 2) 3) 4)
Kegiatan Bakti Sosial Kegiatan Keagamaan Kegiatan Olahraga Kegiatan Pendidikan
5) 6) 7) 8)
Kegiatan Wirausaha Kegiatan yang sesuai dengan Hobi Kegiatan Budaya Daerah Lainnya………
24. MENURUT B/I/S, Apakah Pemberian sejumlah UANG, BARANG untuk mempengaruhi pilihan pemilih adalah hal yang WAJAR? (1) Ya, wajar di TERIMA (2) Tidak bisa di TERIMA Pert 26 25. Jika YA, Apakah B/I/S akan menerima bila ada orang yang memberi UANG atau HADIAH tersebut? (1) Akan menerima dan Memilih Calon yang memberi Uang (2) Akan menerima dan memilih calon yang memberi Uang lebih Banyak (3) Akan menerima dan memilih yang memberikan Uang saat menjelang pemungutan Suara (4) Akan menerima, dan tidak memilih Calonnya (5) Lainnya _____________________(TULISKAN) 26 Jika tidak apa alasan B/I/S 1) Saya sudah memiliki pilihan (keluarga / teman dekat) 2) Sudah dari dulu mempunyai pilihan Partai tertentu 3) Saya takut dan/tangkap Panwas 4) Saya tahu bahwa Pemberian sejumlah UANG, BARANG adalah Pelanggaran 5) Lainnya _____________________(TULISKAN) 27. Apakah B/I/S pernah melihat, menyaksikan Pemberian sejumlah UANG, BARANG untuk mempengaruhi pilihan pemilih? (1) Ya (2) Tidak Pert 28 28. Jika YA, bentuk pemberian tersebut berupa (1) Pemberian Uang (2) Pembagian Sembako (3) Pembagian Pakaian (4) Perbaikan Fasilitas Umum (5) Lainnya ................. 29. Apakah tindakan B/I/S B/I/S Jika melihat, menyaksikan Pemberian sejumlah UANG, BARANG untuk mempengaruhi pemilih ? (1) Menegur dan atau Melaporkan kepada Pengawas Pemilu (2) Cukup Menyaksikan saja (3) Tak mempedulikannya (4) Akan membantu jika di butuhkan
30. Apakah B/I/S SETUJU bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu adalah tanggungjawab bersama? (1) Ya (2) Tidak 31 Apakah B/I/S PERCAYA bahwa Penyelenggara Pemilu (KPU) TIDAK terlibat dalam kepentingan Politik? (1) Ya (2) Ragu-ragu (3) Tidak ( 88) TT/TJ 32 Bagaimana Penilaian B/I/S tentang Integritas KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 9 April 2014 ? (beri tanda (V) pada bagian yang dipilih No 1 2 3 4 5 6 7
Aspek Mandiri Jujur Adil Keterbukaan Profesionalitas Proporsionalitas Akuntabilitas
Ya (1)
Tidak (2)
33. Dari berbagai pihak berikut ini, manakah menurut B/I/S yang melakukan kecurangan PEMILU 2014.? (1) Petugas PPS (5) Partai Politik (2) PPK dan (6) Kepala kelurahan / Desa (3) KPUD (7)Tim Sukses Partai /CALEG (4) Panwas (8) Lainnya _____________ 34 Menurut B/I/S Apakah Penyelenggara Pemilu telah bekerja sesuai Harapan ? (1) Ya (2) Ragu-ragu (3) Tidak ( 88) TT/TJ 35 Apakah B/I/S YAKIN bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terlibat dalam kepentingan Politik Praktis? (1) Ya (2) Ragu-ragu (3) Tidak ( 88) TT/TJ PROFIL RESPONDEN 1. Jenis kelamin (1) Laki-laki (2) Perempuan 2. Pendidikan 1.) Tidak sekolah 2.) SD/Sederajat 3.) SLTP/sederajat 4.) SLTA / sederajat 5.) Diploma/Akademik 6.) Sarjana (S1, S2, S3) 3 Pekerjaan 1.) PNS/Pensiunan 2.) Ibu Rumah Tangga 3.) Sekolah / Kuliah 4.) Petani 5.) Swasta 6.) Nelayan 7.) Tak bekerja 4 Usia (1) < 17 tahun (2) 17- 24 tahun (3) 25 – 34 tahun (4) 35 – 44 tahun (5) 45 – 55 tahun (6) > 55 tahun
5. Agama (1) Islam (2) Katholik (3) Protesta (4) Hindu (5) Budha 6. Pendapatan perbulan 1.) 250.000 – 500.000 2.) 500.000 – 1juta 3.) 1juta – 5 juta 4.) 5 juta 5.) Rahasia / tidak jawab 7. Apakah B/I/S mempunyai Kartu Pemilih (1) Ya (2) Tidak 8. Apakah B/I/S mempunyai Handphone (1) Ya (2) Tidak Berkenan kami tahu? No Hp ………………………...
Surveyor : …………………………….Ttd : _________
Kuesioner ini tidak diperkenankan dimiliki dengan cara apapun oleh siapapun, KERAHASIAN RESPONDEN DIJAMIN SEPENUHNYA Terimakasih atas Kerjasama yang Baik
2
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI GORONTALO SURVEY PARTISIPASI PEMILU 2014
JUMLAH SAMPEL KABUPATEN GORONTALO UTARA = 398 =5% KEC
KEC
NO
1 KWANDANG KWANDANG KWANDANG KWANDANG KWANDANG KWANDANG KWANDANG
1 2 3 4 5 6 7
TOMILITO TOMILITO TOMILITO TOMILITO TOMILITO
8 9 10 11 12
ANGGREK ANGGREK ANGGREK ANGGREK ANGGREK ANGGREK MONANO MONANO MONANO MONANO MONANO SUMALATA TIMUR SUMALATA TIMUR SUMALATA TIMUR SUMALATA TIMUR SUMALATA TIMUR SUMALATA SUMALATA SUMALATA SUMALATA SUMALATA BIAU
13 14 15 16 17 18
2
3
4
5
6
7
19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31
Sampling Error
NAMA DESA JLH SAMPEL SAMPEL KWANDANG 100 ALATA KARYA BOTUWOMBATA CISADANE LEBOTO MOLINGGAPOTO MOOTINELO PONTOLO TOMILITO 30 LEYAO MOLANTADU BULANGGO HUIDU MELITO JEMBATAN MERAH ANGGREK 55 DATAHU HELUMO ILANGATA LANGGE PUTIANA TUTUWOTO MONANO 21 ZURIATY TOLITE HUYU PILOHULATA GARAPIA SUMALATA TIMUR 23 BUBALANGO MOTIHELUMO WUBUDU DEME 2 SUMALATA 36 BULONTIO BARAT MEBONGO PULOHENTI TUMBA BIAU 17
8
9
10
11
BIAU BIAU BIAU BIAU TOLINGGULA TOLINGGULA TOLINGGULA TOLINGGULA TOLINGGULA TOLINGGULA PONELO PONELO PONELO GENTUMA RAYA GENTUMA RAYA GENTUMA RAYA GENTUMA RAYA GENTUMA RAYA GENTUMA RAYA ATINGGOLA ATINGGOLA ATINGGOLA ATINGGOLA ATINGGOLA ATINGGOLA ATINGGOLA
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
SEMBIHINGAN DIDINGGA OMUTO BOHULO TOLINGGULA ILOMANGGA PAPUALANGI CEMPAKA PUTIH TOLITE JAYA ILOTUNGGULO PONELO PONELO TIHENGO GENTUMA RAYA DURIAN IPILO LANGKE MOTOMINGO PASALAE ATINGGOLA WAPALO PINONTOYONGA MONGGUPO IMANA ILOHELUMA buata
33
13
31
38
POIN-POIN HASIL INTERVIEW SURVEY EVALUASI PEMILU 2014 KECAMATAN ATINGGOLA, GENTUMA RAYA DAN TOMILITO RESPONDEN KECAMATAN ATINGGOLA: Arfan Opaladu (Tokoh Masyarakat, Kasubid di dinas Perindakop Gorut) Kondisi social ekonomi Kondisi ekonomi masyarakat sama saja dengan tahun kemarin tidak ada peningkatan yang menonjol terhadap perputaran uang di kec. Atinggola. untuk kondisi Keamanan cukup baik Money Politik Money politik adalah hal yang tidak wajar Melihat praktek money politik belum tetapi mendengar pernah. Untuk mencegah money politik pengawas harus transparan, petugas yang berwenang harus tegas. Sebenarnya yang layak memilih bupati masyarakat tetapi untuk menghindari konflik saya setuju dipilih oleh DPRD saja.
Saya tidak yakin PNS semua Netral pasti ada yang terlibat dalam politik karena ingin jabatan dari calon yang didukung, makanya lebih baik bupati dipilih oleh DPRD saja. Kinerja Pemerintah Terus terang menurut saya baik tetapi penanganan terhadap masalah yang muncul terlihat lambat dibandingkan dengan periode PAK RUSLI HABIBI. Kalau pak rusli cepat dan semua pegawai lebih disiplin. Kinerja DPRD belum terlihat/belum bisa ditanggapi karena mereka baru kerja. Kalau kinarja KPU saya yakin mereka Netral dan sudah bekerja dengan baik buktinya saya tidak mendengar kalau di gorut ada masalah dibanding yang saya lihat di TV. Sosialisasi pemilu saya sering nonton TV Saran untuk perbaikan pemilu tidak ada Cuma kedepan penerapan aturan harus lebih tegas Hadija Lasoma (Tokoh Wanita Kec Atinggola) Kondisi keamanan cukup baik Kendisi keuangan keluraga lebih baik dari tahun 2013 contohnya petani kalau kemarin hanya ikut ikutan membuka lahan sekarang berlomba membuka lahan pertanian dengan adanya bantuan bibit jagung, padi sawah dan bantuan hand tractor dari pemda di tamba lagi dengan banyak tenaga honerer yang beralih status (Kategori dua-K2) menjadi CPNS juga adanya perusahan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang membuka kesempatan/mempekerjakan tenaga kerja local terutama ibu ibu rumah tangga. Pilkada bagi saya harus dipilih oleh rakyat secara langsung dengan alasan agar masyarakat lebih dekat dan kenal dengan para calon pimpinan mereka. Juga kalau rakyat yang memilih pasti pasti calon terpilih akan sering berkunjung dan lebih kenal daerahnya secara keseluruhan. Kinerja DPR belum tahu karena DPRD baru dilantik.. Kinerja pemerintah lebih lamban dari periode sebelumnya contohnya untuk santunan duka tidak berlaku untuk semua kelas umur. juga pengurusan jam kesmas pelayanan dipuskes/rumah sakit tidak maksimal contoh banyak warga yang mengeluh karena ketidak jelasan terkait dengan pelayanan pemanfataan kartu jamkesmas sering ada yang tidak terlayani. Harapan kepada pemerintah Pelayanan masyarakat harus ditingkatkan terutama kepada masyarakat yang berobat dipuskesman/rumah sakit, demikian juga untuk bantuan Bantuan seperti pupuk dan bibit harus memperhatikan jumlah petani dan luas lahan masyarakat agar tidak menimbulkan kecemburuan. Kinerja KPU saya yakin sudah netral dan mereka sudah bekerja dengan baik. Untuk kinerja penyelenggara yang lain PPS dan KPPS belum maksimal terutama sikap independen cenderung memihak calon/partai tertentu contoh ketua KPPS desa bintana (TPS II) pada waktu hari H. mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon presiden. Informasi pemilu lebih banyak didengar di TV. Saran sosialisasi jangan hanya dilakukn dikantor desa pemasangan spanduk atau bahan sosialisasi jangan nanti sudah dekat hari H baru di pasang. Praktek money Politik Pernah melihat dalam bentuk barang contohnya pembagian jilbab pada acara pengajian oleh calon dari partai tertentu yang tidak dapat disebutkan namanya. Pemberian uang itu layak meski saya tahu terlarang/pembelajaran yang tidak baik kepada masyarakat tapi bagaimana lagi masyarakat punya pikiran lain.
Cara untuk menghilangkan adalah adanya aturan yang tegas sebagai sanksi atau hukuman kepada calon legislative maupun calon bupati yang berani membagi bagi uang bukan kepada masyarakat dan jangan lupa sanksi pelanggaran jangan ada kadaluarsa. Sosialisasi lebih efektif tetapi modelnya harus berpariasi dan pelaksana harus tahu mement moment berkumpulnya masyarakat. Saran perbaikan pelaksanaan pemilu kedepan penyelenggaranya ditingkat PPS dan KPPS harus mandiri jangan mudah diintervensi oleh kades.
Nurdin Ali (sekcam Atinggola) Kondisi ekonomi rumah tangga warga di tahun 2014 tidak jauh berbeda dengan tahun kemarin ada banyak bantuan peningkatan ekonomi warga dari Pemda kepada kelompok masyarakat seperti. Kelompok nelayan, Mahyani dan listrik Gratis yang sementara jalan sekarang namun masi banyak juga warga tidak mampu yang belum mendapat bantuan Kebutuhan yang segera ditangani saat ini adalah penyediaan lapangan kerja karena masih banyak warga yang masih menganggur dan bekerja serabutan. Kondisi keamanan dikecamatan atinggola cukup baik sampai sekarang. Kinerja pemerintah cukup baik tetapi seperti banyak dikatakan orang kepemimpinan bupati sekarang agak sedikit lambat dalam menyelesaikan persoaalan yang muncul Money Politik Pemberian uang atau barang adalah hal yang sebenarnya tidak wajar. Saya belum pernah melihat saya pernah mendenganr dari perbincangan warga bahwa di beberapa kegiatan seperti sosialisasi ada pemberian amplop sebagai uang transport dari para tim sukses, begitu juga dipasar menurut informasi ada beberapa tim sukses dari parpol pada Pemilu legislative yang membayar kain (Cabo-cakar Bongkar) untuk warga yang ingin/datang berbelanja. Untuk mengurangi money politik petugas atau panwas harus tegas. Sebaiknya Pemilihan bupati tetap dipilih langsung oleh rakyat untuk menghindari konflik hanya dengan pengawasan dan penegakan aturan saja Penyelenggara pemilu, Saya tidak yakin bahwa semua PNS tidak terlibat dalam politik Praktis saat pemilu. KPU maupun jajarannya sudah bersikap netral buktinya tidak ada masalah yang saya dengar khusus untuk Gorut begitu juga dengan kinerja mereka saya rasa sudah baik. Media Sosialisasi Media sosialisasi saya kira semua bagus tinggl diperbaiki misalnya masyarakat lebih suka atau merasa terhormat kalau ada undangan di banding dengan informasi melalui pengeras suara dimasjit atau lainnya.. Saran perbaikan aturan harus dijalankan dengan tegas.. Partisipasi Pemilu Saya memilih karena itu kewajiban atau hak saya. Pemilu Jelas bermanfaat untuk pergantian pemimpin. Hamran Ahaya (Kades Oluhuta Kec Atinggola) Sebenarnya kondisi ekonomi warga 2014 lebih baik tetapi karena adanya kemarau 4 bulan dan naiknya harga BBM ini menjadi penyebab sulitnya warga..pemerintah setiap tahun membantu warga yang tidak manpu. Kalau didesa saya ada bantuan
Mahyani, listrik Gratis, kelompok ternak sapi,untuk kesehatan jamkesms, jamkeda, jamkesta jadi saya kira masyarakat cukup baik ekonominya kecuali yang malas tegas kades oluhuta. Kalau keamanan khusus untuk atinggola sangat aman.. Kenerja pemerintah sama saja tidak jauh beda dengan sebelumnya. Sebenarnya pemberian uang jelas tidak wajar karena dilarang.. Saya Cuma mendengar ada pemberian amplop di acara sosialisasi oleh calon legislative setelah kegiatan selesai, saya juga pernah menerima tapi hanya uang rokok dengan penggati kopi kalau ada tamu dari caleg atau parpol, saya juga pernah menerima pembagian sarung pas bulan ramadhan dari Pak indra tapi hanya hadiah lebaran tidak ada maksud apa2.. Itulah makanya pak menurut saya bupati sebaiknya dipilih saja oleh DPRD supaya tiak ada lagi money politk. saya tidak yakin PNS tidak ikut campur dalam politk mustahil itu pak pasti ada yang terlibat disetiap pemilu. Sosialisasi diperbanyak terutama masyarakat yang ada didusun dusun kalau bisa ada uang duduk sebagai penyemangat untuk mereka. kalau KPU menurut saya kinerjanya sudah baik dan saya yakin mereka sudah neteral tetapi saya tidak tahu bagaimana KPU RI pak. Ramang Moha (tokoh Pemuda kec atinggola) Kondisi ekonomi warga khusus didesa oluhuta lebih baik dari tahun sebelumnya karena desa ini masyrakat tidak mampu mendapat bantuan ternak sapi, rumah gratis dan listrik gratis. Kondisi keamanan jelas tidak ada masalah. Pemilihan kepala daerah lebih layak dipilih langsung oleh rakyat agar mereka bisa dekat dengan masyarakat. Kinerja DPR belum tahu karena mereka baru bekerja Kinerja pemerintah terus terang agak lambat dari sisi pelayanan kesehatan. Kalau kinerja KPU saya rasa sudah baik dan saya yakin mereka netral Saya hanya mendengar praktek money politik tetapi saya yakin itu benar Untuk menghilangkan money politik saya kira pengwasan dan aturan harus diprtegas. Saran kalau bisa sosialisasi dilakukan kunjungan kerumah rumah kalau ada pertemuan harus undangan jangan Cuma informasi lisan dan ada uang duduk (pengganti transport). Saran untuk perbaikan pemilu kedepan surat suara harus ada poto calon pengalaman pemilu legislative 2014 banyak masyarakat yang bingung. Saran kepada pemda katanya pelayanan kesehatan gratis tetapi buktinya untuk pengurusan Kartu jaminan Kesehatan national sesuai sosialisasi dari pemda akan dibenkan biaya minimal 25 ribu per jiwa setiap bulan dan itu jelas sangat memberatkan masyarakat jadi saran saya itu harus dihilangkan atau ditanggung pemda. Harto Pulumoduyo (Baate LO Atinggola) Kondisi Ekonomi tidak jauh bedanya dengan tahun sebelumnya namanya juga kondisi keuangan banyak yang lebih baik banyak juga yang biasa bisa saja jadi sulit ditentukan. Kalau kondisi keamanan terjamin baik. Kinerja DPRD Belum bisa dinilai
Kinerja pemda subah baik namun terkesan lambat dan banyak janji kampanye yang belum dilakukan. Netralitas dan kinerja KPU gorut dan perangkatnya sudah baik meski didaerah lain bermasalah seperti yang ada di TV. Money PPolitik saya hanya mendengar, jelas itu haram kasian calon yang pintar tetapi tidak punya uang bisa kalah kalau ini dibiakan terus menerus. Harapan saya penegakan aturan harus tegas kalau perlu dipecat kalau ketahuan ada calon yang bagi bagi uang ataou barang. Untuk pemilihan Bupati saya orang yang tidak setuju dipilih oleh DPRD meskipun biayanya mahal tetapi hasilnya bisa diterima oleh masyarakat dan mereka lebih dekat dekat dengan semua calon. Kalau sosialisasi pemilu sudah baik karena meskipun tidak hadir di sosialisasi ada TV ada juga spanduk di pasang di setiap jalan. Saran untuk perbaikan pemilu kedepan harus aturan dilaksanakan dengan tegas jangan masyarakat yang dilarang terima uang mestinya calonnya yang dihukum bukan masyarakatnya.. Saran kepada pemda kalau memberikan bantuan harus merata karena banyak masyarakat yang susah tidak dapat bantuan akhirnya itu lagi yang menjadi masalah. Kemudian janji kampanya masyarakat tunggu realisasinya.
KECAMATAN GENTUMA RAYA Mukhlis Uno (TOKOH PEMUDA/Anggota BPD) Kondisi ekonomi dan keamanan warga cukup baik karena banyak bantuan yang datang seperti Rumah Gratis, Listrik Gratis, pemasangan AIR (PDAM Gratis) dan bantuan kepada kelompok nelayan untuk perahu dan peralatan tangkap ikan lainnya. Kalau kinerja DPR belum tahu Namun untuk kinerja Pemda sudah baik tetapi saya rasa agak lambat dibanding periode sebelumnya. Praktek Money politik pernah melihat pembagian jilbab, yang lainnya saya hanya dengar ada salah satu calon membayar sembako atau pakaian cabo dipasar kepada warga yang datang berbelanja dan lain lain. Untuk menghilangkan money politik aturan harus tegas. Pemilihan Bupati saya kira tetap oleh rakyat Saya yakin KPU sudah Netral dan sudah bekerja dengan baik. Sosialisasi jangan hanya terpusat dikantor desa kalau bisa sampai kedusun dusun. Saran untuk perbaikan pemilu kedepan terutama pada kartu suara harus ada photo calon seperti pada pemilu 2004 Misran Abay ( tokoh Adat) Kondisi ekonomi warga baik kalau orang yang dapat banuan karena banyak bantuan yang datang seperti Rumah Gratis, Listrik Gratis, pemasangan AIR (PDAM Gratis) dan bantuan kepada kelompok nelayan untuk perahu dan peralatan tangkap ikan lainnya, tetapi hanya nelayan kami petani sulit pak belum dapat bantuan buktinya kami mau menanam sayur, jagung tetapi bibit dan pupuk kami beli sendiri. Kalau kondisi keamanan tidak ada masalah Untuk kinerja pemda sudah baik tetapi pemberian bantuan tidak merata. Kinerja DPRD saya tidak tahu. Kalau KPU saya yakin sudah independen dan sudah bekerja dengan baik.
Media yang efektif saya tidak tahu yang jelas saya hanya ikut sosialisasi dan menonton melalui TV. Pemilihan Bupati sebaiknya tetap dipilih oleh rakyat alasannya dipilih oleh rakyat saja mereka sulit ditemui apalagi dipilih oleh DPRD.
Lukna Alidrus Kondisi ekonomi sulit pak banyak bantuan tetapi hanya orang orang tertentu saja seperti bantuan untuk pedagang kecil tidak ada padahal untuk nelayan banyak jadi tidak adil yang lain dapat yang lain tidak padahal sama sama susah. Kalau kondisi keamanan tidak ada masalah. Jelas saya yakin KPU sudah netral dan bkerja dengan baik Saya rasa money politik itu wajar pak karena hanya dengan begitu kami dapat uang meski kami tau itu dilarang tetapi tinggal cara itu pak masa ada panwas mem bagi bagi uang..kalau tidak di ambil kapan lagi kami dikasih uang atau daster dengan jilbab sampai berakhir jabatan mereka tidak pernah datang lagi dan kumpul kumpul dengan warga. Biar saja kterserah dipilih oleh DPRD ok dipilih oleh juga boleh karena terus terang hanya gara gara pemilihan bupati basudara bakalae jadi terserah mana yang terbaik saja. Kalau Kinerja DPRD tidak tau pak kan baru dilantik juga mereka Saran untuk perbaikan pemilu kedepan tidak ada saya rasa sudah bagus semua Cuma saran untuk pak bupati kalau bisa itu gratis bukan Cuma namanya saja, buktinya untuk pendidikan seperti anak kami yang sudah SMP dan ada yang sudah kuliah semua harus dibayar jadi yang gratis itu yang mana.
Ramla Wolango Kondisi ekonomi lebih sulit dibanding tahun kemarin Kinerja pemerintah biasa biasa saja karena banyak program Cuma namanya saja yang gratis tapi pungutan tetap jalan mana lagi anak kami yang sudah smp hampir setiap hari photo copy tugas. Saya yakin KPU sudah netral dan sudah bekerja dengan baik tetapi kalau KPU masi jamannya Tafakur kami yakin mereka tidak netral/memihak. Saya ikut sosialisasi pemilu di kantor desa. Ditambah oleh Iskandar Wolango Kondisi ekonomi sulit Pak kami didusun ini (gentuma bagian Pantai) banyak yang tidak mau pakai gas Elpg jadi susah beli minyak tanah. Kalau keamanan tidak ada masalah Kecamatan Tomilito Kades Dambalo (Iwan Humolungo) Kalau kondisi ekonomi sama saja dengan tahun 2013 meskipun ada bantuan dari Pemerintah namun dengan naiknya harga BBM dan adanya musim kemarau hampir 5 bulan membuat ekonomi warga tidak normal. Kinerja DPR belum terlihat kan mereka juga Cuma mengawasi tetapi kinerja pemerintah terus terang kami ini kades tapi tidak puas dengan kebijakan pemda
sekarang. Jujur kami merindukan pemerintahan rusli habibi tegas dan cepat kalau di sms melapor ada masalah cepat dibalas kalau pak indra tidak pernah dibalas. Kinerja KPU sudah netral dan baik. Terus terang kami senang Pilbup dipilih oleh rakyat. Saran kepada pemerintah masalah yang harus di tuntaskan adalah janji politik mereka untuk seragam sekolah gratis belum terealisasi, santunan duka ada yang sudah 4 sampai 6 bulan belum terima sangat rumit prosedurnya kalau masa Rusli yang penting sudah ada akta kematian langsung cair. pokok semua serba lambat begitu juga dengan mutasi kami berharap menjadi bupati jangan diatur oleh kepala dinas serta berikanlah jabatan kepada orang sesuai dengan basicnya/keahliannya. Hasda Puluhulawa (tokoh wanita Kec Tomilito) Kondisi keuangan sama saja dengan tahun 2013 Kalau keamanan cukup baik pak tidak ada masalah Money politik hanya dengar dari perbincangan warga belum pernah melihat. Media yang paling efektif adalah sosialisasi Kinerja DPRD tidak tahu, kecuali kinerja pemda terus terang lambat dari sisi pelayanan masi lebih baik pemrintahan rusli pak. Saya yakin KPU Gorut sudah bekerja dengan baik serta bersikap independent. Bupati harus dipilih rakyat pak supaya ada pendapatan tambahan bagi rakyat karena menjadi penyelenggara pemilu PPS dan KPPS. Saran semua janji saat kampanye dijalankan terutama pendidikan dan kesehatan jangan Cuma gratis tapi kenyataannya tidak ada. Pak Arman D. Mantu (Sekcam Tomlito) Kondisi ekonomi masyarakat sama saja bahkan dengan adanya musim kemarau dan naiknya BBM terasa ekonomi warga semakin sulit. Kinerja DPRD belum terlihat mungkin karena baru bekerja Kalau kinerja pemerintah terus terang lebih lambat dari yang sebelumnya (periode Rusli Habibie) KPU Gorut tidak ada masalah selama yang kami dengar saya yakin mereka sudah netral tetapi saya tidak tahu diinternal mereka sendiri. Untuk keamanan tidak ada masalah yang berarti. Pemilihan sebaiknya oleh DPRD saja supaya PNS seperti kami tidak jadi korban mutasi karna masalah dukung mendukung calon saat pemilihan. Media yang paling efektif sosialisasi tatap muka samapi kepelosok dusun. Saya mendengar informasi pemilu lebih banyak melalui TV Saran kepada pemerintah janji politik saat kampanye ditunggu oleh masyarakat realisasinya. Pak Abd Yusuf Hasan, S.Ag (S taf Kantor camat Tomilito) Kondisi ekonomi warga berimbang banyak yang membaik banyak juga yang biasa biasa saja bahkan ada yang malah menurun pendapatannya terutama petani akibat musim kemarau dan naiknya harga BBM. Kondisi keamanan tidak ada masalah. Money Politk itu banyak terjadi tapi susah/sedikit yang dapat dibuktikan saya hanya banyak mendengar. Untuk mengurangi tidak lain dengan penegakan aturan panwas dan pihak yang berwajib harus tegas.
Kalau KPU terutama di Gorut saya yakin bersikap netral dan sudah bekerja dengan baik tetapi untuk transparasi dan informasi pengelolaan kegiatan dan keuangan saya tidak tahu apa sudah baik atau belum. Pemilihan bupati dan walikota lebih baik dipilih oleh DPRD kalau tujuannya hanya untuk supaya aman, kalau naluri saya lebih baik masyarakat yang pilih supaya peminpin berusaha untuk dekat dengan rakyatnya. Semua media saya kira efektive tergantung situasi saja kalau gorontalo tetap masi Radio atau sosialisasi tatap muka lebih intens usahakan sampai kepelosok/dusun dusun. Pokoknya pemerintah sekarang lebih lambat dan tidak tegas dari periode yang lalu mudah dipengaruhi oleh bawahannya (Para Kepala Dinas) seperti untuk mutasi dan pelaksanaan program padahal sudah ada visi misi bupati terpilih contoh untuk program kesehatan gratis gratis nyatanya pelayanannya lambat dan banyak menimbulkan masalah misalnya hanya soal oxygen saja sering kosong sampai menyebabkan orang meninggal karenya tidak cepat tertolong, lebih baik membayar pak yang penting pelayanannya cepat dan fasilitasnya lengkap di puskes maupun rumah sakit, janji seragam gratis juga sampai sekarang tidak ada, begitu juga untuk santunan duka pengurusannya sangat rumit prosesnya lambat serta nama yang meninggal kalau tidak ada dalam data base pemda tidak dapat meskipun orang gorut. Saran untuk pmerintah janji saat kampanye segera direalisasikan kalau tidak masyarakat tidak mendukung lagi pemerintahan sekarang. Harapan untuk perbaikan pemilu kedepan penyelenggaranya harus lebih independent. Harapan untuk pemerintah janji janji kampanye mohon direalisasikan. Basrin Gou (tokoh Pemuda-Ketua UPK PNPM MPD) Kondisi ekonomi masyarat lebih baik dari tahun sebelumnya karena adanya sebuah perusahan Gema Nusantara yang mempekerjakan masyarakat local sebagai tenaga kerja sehingga masyarakat relative dapat dikatakan memiliki penghasilan tetap/tambahan. Kondisi keamanan cukup baik. Kinerja DPRD belum Nampak karena baru bekerja meskipun demikian sudah terlihat kegiatan seperti pengajuan hak interpelasi. Kalau kinerja pemda hampir sama dengan periode kemarin bahkan lebih baik alasannnya dari sisi program misalnya. Raskin gratis, kesehatan gratis biaya berobat/ pemanfaatan ambulance gratis. Hanya mendengar praktek money politik dari orang perorang yang kebenarannya belum dapat dipastikan. Jelas praktek money politik tidak wajar dan terlarang alasan lain adalah dari sisi persaingan calon tidak fare hanya menguntungkan orang yang berduit. Media yang paling efektive adalah sosialisasi disemua lapisan masyarakat jangan hanya terpusat dikantor desa. Pilkada selayaknya dipilih langsung oleh rakyat dengan keterwakilan belum tentu DPRD dapat mewakili rakyat dari sisi aspirasi. Saya yakin KPU masi netral dan sudah bekerja dengan baik. Saran untuk perbaikan pemilu tingkat kesejahteraan penyelenggara ditingkat bawah (PPS dan KPPS) sosialisasi dipermantap. Harapan kepada pemerintah: adalah penyelesaiaan penentuan tapal batas antara kawasan hutan yang dikelola oleh pihak perusahan (HTI) dengan hutan produktif
masyarkat sehingga jelas bagi masyarakat kawasan hutan mana yang dilarang dan dapt dikelola oleh perusahan dan mana yang dapat dikelola oleh warga.
