DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR : i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

: ---------------------------------------------------------------- i

DAFTAR ISI

: ---------------------------------------------------------------- 1

BAB I. PENDAHULUAN : --------------------------------------------------------------- 2 A.

Kebijakan Umum Peradilan: --------------------------------------------- 2

B.

Visi dan Misi : ---------------------------------------------------------------- 2

C.

Tujuan dan Sasaran Strategis :------------------------------------------- 3

D.

Program Utama dan Kegiatan Pokok : --------------------------------- 4

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) : -------------------------------- 7 A.

Alur Tugas Pokok (TUPOKSI): ------------------------------------------ 7

B.

Standar Opersional Prosedur (SOP) : ---------------------------------- 9

C.

Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP)-------------------------------- 10

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN : ---------------------------------- 12 A. Sumber Daya Manusia: --------------------------------------------------- 12 B. Keadaan Perkara : --------------------------------------------------------- 14 C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana : ---------------------------------- 16 D. Pengelolaan Keuangan :--------------------------------------------------- 19 E. Dukungan Teknologi Informasi: ---------------------------------------- 20 F. Pengeloaan Administrasi:-------------------------------------------------- 20 G. Regulasi Tahun 2016: ------------------------------------------------------ 21 BAB IV. PENGAWASAN INTERNAL ---------------------------------------------- 24 A. Internal :----------------------------------------------------------------------- 24 B. Evaluasi: ---------------------------------------------------------------------- 24 BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI: ---------------------------------- 26

LAPORAN TAHUNAN PN.KLB TAHUN 2016

Page 1

BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Pengadilan Negeri bertugas menerima, memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan. Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan usaha untuk mewujudkan sebuah Badan Peadilan yang Agung dengan melaksanakan hal-hal berikut: 1.

Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.

2.

Didukung pengelolaan

anggaran berbasis

kinerja secara mandiri

yang

dialokasikan secara proposional dalam APBN. 3.

Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.

4.

Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional.

5.

Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.

6.

Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional.

7.

Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.

8.

Berorientasi pada pelayanan publik yang prima

9.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.

10. Modern dengan berbasis TI terpadu B. VISI DAN MISI Visi Pengadilan Negeri Kalabahi Pengadilan Negeri Kalabahi membentuk visi sebagai berikut:

LAPORAN TAHUNAN PN. KLB TAHUN 2016

Page 2

“Mewujudkan Tata Peradilan Pengadilan Negeri Kalabahi yang bersih, mandiri dan berwibawa dalam rangka memberikan pelayanan hukum dan pemahaman hukum publik yang berbasis pada akuntabilitas dan tata pemerintahan yang baik” Mewujudkan supremasi hukum melalaui kekuasaan kehakiman yang mandiri efektif dan efesien serta mendapatkan kepercayaan publik. Profesional dalam memberikanm pelayanan hukum yang berkualitias, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik”.

Misi Pengadilan Negeri Kalabahi Dalam upaya mewujudkan visi Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, maka dalam setiap program kerja yang dicanangkan, mengandung misi Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai berikut: 

Meningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan Negeri Kalabahi dan kualitas pelayanan publik



Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Negeri Kalabahi dalam pemanfaatan teknologi



Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai Pengadilan Negeri Kalabahi



Meningkatkan pengawasan internal pada masing-masing bidang dalam organisasi Pengadilan Negeri Kalabahi



Meningkatkan fungsi hubungan masyarakat yang menjembatani informasi antara Pengadilan Negeri dengan masyarakat dan turut mengembangkan budaya hukum di Kabupaten Alor

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS  Tujuan Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan visi, misi Pengadilan Negeri Kalabahi, melalui pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut : a. Mengupayakan pelayanan prima kepada pencari keadilan melalui peningkatan kualitas penyelenggara proses peradilan serta independensi badan peradilan. b. Meningkatkan mutu pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang menunjang kelancaran proses peradilan.


Page 3

c. Terwujudnya aparatur peradilan dengan integritas yang profesional, bersih dan berwibawa jujur dan adil. d. Terwujudnya system informasi yang transparan, aktual dan kredibel.  Sasaran Strategis Mengacu pada tujuan yang ditetapkan diatas, maka sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Kalabahi adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan independensi Lembaga dan Hakim. b. Meningkatkan jumlah putusan dan diminutasi sebelum 5 (lima) bulan. c. Meningkatkan jumlah putusan yang berkekuatan hukum tetap. d. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. e. Meningkatnya kompetensi, kualitas moral/etika dan profesionalisme aparatur peradilan. f. Tersedianya data dan informasi yang akurat dan kredibel untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan serta memenuhi kebutuhan para pencari keadilan/public. g. Terlaksananya tugas – tugas ketatausahaan dan administrasi teknis yudisial secara tepat dan tepat aturan.

D. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK  Program Utama Program utama Pengadilan Negeri Kalabahi untuk lima tahun ke depan dari

tahun 2013 – 2017, mengikuti program utama Mahkamah Agung

Republik Indonesia yaitu tentang Quik Wins percepatan pembangunan yang mencakup 5 (lima) bidang yakni : 1. Transparansi Tansparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya transparansi dilakukan dengan publikasi putusan – putusan yang dapat dipertanggung jawabkan. Terlaksananya prinsip transparansi hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. 2. Pengembangan Teknologi dan Informasi (TI)


Page 4

Pengembangan teknologi dan informasi di Pengadilan Negeri Kalabahi memepertimbangkan dinamika dan perubahan yang potensil terjadi, khususnya dalam memandu perubahan yang dilakukan secara radikal dalam proses kerja yang selama ini berlaku. Sehingga perlu usaha serius untuk mengatasi tidak efisiennya proses pelayanan dan potensi penyalahgunaan wewenang akibat kelemahan regulasi dan aturan formal yang berlaku. Dengan kejelasan arah strategis yang digunakan sebagai dasar untuk merumuskan dan menentukan peran dan posisi teknologi dan informasi sebagai instrumen yang mendukung modernisasi badan peradilan. 3. Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pengadilan Negeri Kalabahi di bawahnya Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara. Sehubungan dengan hal tersebut oleh Pemerintah telah diundangkan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2008.

4. Sosialisasi Peningkatan Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim Hakim sebagai salah satu ujung tombak terwujudnya keadilan, dituntut untuk memiliki kualitas diri yang baik. Tak hanya kecerdasan ilmiah yang dimiliki, namun juga harus memiliki kecerdasan spiritual. Sehingga seorang hakim semestinya terus meningkatkan kualitas baik secara keilmuan maupun etika dan moral. Untuk itu, maka terus berupaya guna meningkatkan kualitas hakim, disamping adanya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH) yang telah diterapkan. Secara terminologi, kode etik dan PPH. Ajaran mengenai kesusilaan, kewajiban atau sikap moral yang harus dipegang hakim dan bersikap dan bertindak, terutama dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara. 5. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan visi Pengadilan Negeri Kalabahi disebutkan bahwa salah satu criteria badan peradilan Indonesia yang agung adalah bila badan peradilan


Page 5

telah mampu mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kreteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan professional. System manajemen sumber daya manusia yang dimaksud adalah system manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi yang disebut dengan Competency Based HR Management. System ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja.  Kegiatan Pokok Kegiatan pokok pada Pengadilan Negeri Kalabahi yakni : a. Penyelesaian perkara dan Penetapan Penahanan b. Pelaksanaan Administrasi Perkara c. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) d. Pelaksanaan Pengawasan e. Pelayanan Publik f. Pelaksanaan Administrasi Kesekretariat


Page 6

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. ALUR TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) Pengadilan Negeri Kalabahi merupakan Instansi Vertikal di bawah Mahkamah Agung RI dan berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Alor, yang mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi dibantu Wakil Ketua, para Hakim Tingkat Pertama serta Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Para Panitera Muda, para Kepala Sub Bagian dan para Pegawai serta tenaga honorer Pengadilan Negeri Kalabahi. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut: 1. Pasal 2 Undang-Undang No.2 tahun 1984 yaitu Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya ; 2. Pasal 50 Undang-Undang No.2 tahun 1986 yaitu Pengadilan Negeri bertugas

dan

berwenang,memeriksa,

mengadili,

memutuskan

dan

menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama ; 3. Pasal 52 Undang-Undang No.2 tahun 1986 yaitu Pengadilan Negeri dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah daerahnya apabila diminta serta dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang ; Untuk menjalankan semua tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kalabahi seperti yang telah tertera diatas maka Pengadilan Negeri kalabahi membentuk suatu alur komando/alur kepemimpinan (struktur organisasi) yang memudahkan dalam pengaturan dan pelaksanaan tupoksi Pengadilan Negeri Kalabahi.

Struktur organisasi tersebut dibuat berdasarkan Surat Edaran

Mahakmah Agung Nomor : 5 tahun 1996 sebagai berikut :


Page 7

KETUA

MAJELIS HAKIM

WAKIL KETUA

PANITERA

PIDANA

SEKRETARIS

PERDATA

HUKUM

UMUM & KEUANGAN

PERENCANAAN, TI & PELAPORAN

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI & TATA LAKSANA

KELOMPOK FUNGSIONAL

KELOMPOK FUNGSIONAL

Ket : Garis Koordinasi Garis Komando

: :

No 1. 2.

Jabatan Ketua Wakil Ketua

3.

Hakim

4.

Panitera / Sekretaris

7.

Panitera Pengganti

8.

Jurusita/jurusita pengganti

9.

Panitera Muda Pidana *Staf Kepaniteraan Pidana

Nama Amin Imanuel Bureni,SH.,MH 1.Fakhrudin Said Ngaji, SH 2. I Made Gede Kariana, SH

NIP 197909012002121003 198111092007041001 198411222011011003

3. Yahya Wahyudi, SH.,MH

198310142008051001

M. Yunus, SH 1. Matheos Koamesah, SH 2. Helton Wadu, SH 1. Mesak Tolang 2. Ahmad Kiri 3. Simson Lupuituku 4. Edgart Boelan 5. Irving E.E. Wadu

196509131990031002 198405022009121004 198507202011011011 196005051985031005 195908251979031002 196408151985031005 198611072006041002 198001072006042026

Menain J. Saldeng, SH 1. Dian Nova Filia, SH 2.Hana Sri R.Jenmakani 3. Jemris F. Yohanes

195912161992031002 198812052014032005 198500112014082001 198001072014081001


Page 8

10.

Panitera Muda Perdata

Simon Pratina, SH

*Staf Kepaniteraan Perdata 11.

12.

13.

14.

Panitera Muda Hukum Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan *staf Bagian Perencanaan teknologi informasi dan pelaporan Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana *staf Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

1. 2. 3.

196304091985031004

Alirintus Nomleni Ester Manimabi Tapriyana Tangasa

Dra.E.Ema Karangora 1. Benyamin Laukamang

196312281992032002 198107182014081001

Johanis Riwu Rohi, SH

196901131992031003

1. Darius Sumaa

198412102014081002

Laasar Laukamang

196312301992031005

1. Nona Linda Sakliressy 2. Qamarudin Idris Kasubag Umum dan Keuangan Agnes Fitalia Dami, SH (Plt.)

* Staf bagian umum dan keuangan

197604142014081001 198406162014082002 198104202014082001

198303272014082003 198508082014081002 198608232014032002

1. Manto K. Ola 2. Kasimunius Tanghamap 3. Daud Chr. Millu

198409302014081001 198301112014081003 198305192014081002

4. Kaleb Pen’au

198403092014081002

5. Nehemia Nahum Laisimau

198111022014081001

6. Julita M. Funan

198107092014082004

Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Kalabahi Seluruhnya berjumlah 36 ( tiga puluh enam ) Orang terdiri dari : B. STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR (SOP) SOP(Standar Operational Procedure) ini disusun oleh Panitia atas dasar konsep-konsep

yang

telah

dipersiapkan

dan

dihimpun

oleh

Hakim,

Panitera/Sekretaris,Wakil Panitera,para Panmud, para Kaur yang kemudian diteliti untuk selanjutnya dirumuskan dan disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan acuan serta pedoman dalam menjalankan tugas-tugas di Pengadilan Negeri Kalabahi SOP (Standar Operational Procedure) bagi suatu Organisasi /Satker sangatlah penting

sebagai acuan dan pedoman untuk pencapaian tujuan

Organisasi/Satker tersebut, sehingga pada akhirnya tercapailah penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih


( good governance and clean

Page 9

govermment) melalui penerapan reformasi birokrasi yang secara umum ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai Pengadilan yang mempunyai tekad kuat untuk di akui secara Nasional melalui akreditasi telah berusaha untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab serta pelayanan public sesuai dengan SOP yang telah di buat.  (SOP Pengadilan Negeri Kalabahi terlampir)

C. KINERJA/ SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS, yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan langsung pegawai. SKP merupakan pengganti dari DP-3 (Daftar proses penilaian pelaksanaan pekerjaan). Kenyataan empirik menunjukkan PNS cenderung terjebak ke dalam proses formalitas. DP3PNS telah kehilangan arti dan makna substantif, tidak berkait langsung dengan apa yang telah dikerjakan PNS. Untuk memperbaiki sistem tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan PP No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi kerja PNS. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Prestasi kerja PNS terdiri atas dua unsur. Unsur pertama yaitu sasaran kerja yang berasal dari kontrak kinerja, terdiri atas aspek kuantitas, kualitas, waktu, serta biaya dengan bobot penilaian 60%, dan unsur kedua yakni perilaku kerja yang berasal dari pengamatan berupa orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, serta kepemimpinan. Unsur perilaku kerja ini memiliki bobot penilaian 40%. Yang perlu diperhatikan mengenai SKP : 1. Setiap PNS wajib menyusun SKP. 2. SKP memuat tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. 3. SKP harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai.


Page 10

4. Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh pejabat penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final. 5. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari. 6. Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan. 7. PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.  (SKP pengadilan Negeri Kalabahi terlampir)


Page 11

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA Rekruitmen : Pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Negeri Kalabahi mendapat tambahan pegawai dan hakim yaitu : NO

NAMA/NIP

Pangkat/ Gol.

Jabatan

No. SK dan Tanggal SK

TMT

KET.

-

1.

-

2. 3.

-



Mutasi : Pada tahun anggaran 2016 pegawai dan hakim yang mengalami mutasi dari Pengadilan Negeri Kalabahi dan Mutasi Masuk ke Pengadilan Negeri Kalabahi adalah sebagai berikut:

N O

NAMA/NIP

Pangkat/Gol.

Jabatan

No. SK dan Tanggal SK

Tempat Tujuan/ Asal

KET.

1.

I Ketut Kimiarsa, SH

Pembina IV/a

Ketua

1571/DJU/SK/KP/04.5/9/ 2016

PN Amlapura

Keluar

2.

Amin Imanuel Bureni, SH, MH

Penata Tk. I III/d

Wakil

1887/DJU/SK/KP 04.5/10/2015

PN Singaraja

Masuk

3.

-



Promosi : Pada tahun 2016, pengadilan Negeri Kalabahi telah melakukan/mengusulkan promosi untuk pengisian jabatan Sturuktural sebagaia berikut:


Page 12

NO

NAMA/NIP

Pangkat/Gol.

Jabatan

Jenis Promosi/Usul

Tanggal Promosi/usul

1.

Edgart M. Boelan

Pengatur (II/c)

StafBag. Umum dan Keuangan

Jurusita Pengganti

15/08/2016

2.

Irving E.E. Wadu

Pengatur (II/c)

StafBag. Umum dan Keuangan

Jurusita Pengganti

15/08/2016



NO 1.

Pensiun : Pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Kalabahi telah ada beberapa pegawai yang menjalani masa pensiun baik itu karena telah mencapai batas usia pensiun ataupun karena meninggal dunia.

NAMA/NIP Djou Dolupukong

2.

Pangkat/ Gol. Piñata III/c

Jabatan Wakil Panitera

No. SK dan Tanggal SK 000010/KEP/K V/13001/16

Terhitung Sejak

Alasan

01-05-2016

Pensiun

-

-

Keadaan jumlah pegawai Pengadilan Negeri Kalabahi dengan Ketua, Wakil dan Hakim yang ada sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah : 37orang

o o o o o o o o o o o o o o -

Ketua Wakil Ketua Hakim Panitera Sekretaris Panitera Muda Hukum Panitera Muda Perdata Panitera Muda Pidana Ka.Sub.Bag Kepegawaian Ka. Sub. Bag Umum dan keuangan Panitera Pengganti Juru sita Juru Sita Pengganti Staf Dengan perincian golongan adalah

: - orang : 1 orang : 3 orang : 1 Orang : 1 orang : 1 orang : 1 orang : 1 orang : 1 orang : 1 Plt. : 2 orang : 1 orang : 4 orang : 16 orang :

Gol IV Gol III Gol II Gol I

: - orang : 15 orang : 19 orang : 1 orang

-

KET

Sedangkan tenaga honorer yang ada:


Page 13

Ket

Satpam Pengemudi Cleaning service

: 3 orang : 3 orang : 6 orang

B. KEADAAN PERKARA A. Data Perkara Pidana Tahun 2016 







Pidana biasa  Sisa perkara tahun 2015  Jumlah Perkara masuk tahun 2016  Jumlah Perkara yang diputus tahun 2016  Sisa Perkara tahun 2016 Pidana Ringan  Sisa perkara tahun 2015  Jumlah Perkara masuk tahun 2016  Jumlah Perkara yang diputus tahun 2016  Sisa Perkara tahun 2016

: : : :

2 143 142 3

:: 5 : 5 :-

Pidana Lalulintas  Sisa perkara tahun 2015  Jumlah Perkara masuk tahun 2016  Jumlah Perkara yang diputus tahun 2016  Sisa Perkara tahun 2016

:: 2004 : 2004 :-

Pidana Banding  Sisa tahun 2015  Jumlah permohonan banding 2016  Jumlah berkas yang terkirim  Jumlah banding yang dicabut  Jumlah banding diputus 2016  Sisa Perkara tahun 2016

:1 :3 :3 : :3 :1



Pidana Kasasi  Sisa yang belum terkirim tahun 2015  Jumlah permohonan Kasasi  Jumlah berkas yang terkirim  Jumlah kasasi yang dicabut/gugur  Jumlah kasasi yang diputus 2016  Sisa Perkara tahun 2016 F. Pidana khusus anak 1. Jumlah berkas yang masuk : 3 2. Jumlah berkas yang putus : 3 3. Sisa Perkara tahun 2016 : G. Grasi


:1 :1 :1 :::2

Page 14

1. 2. 3. 4.

Sisa yang belum terlaksana tahun 2015 Jumlah permohonan Grasi Jumlah grasi yang terlaksana Jumlah grasi yang belum terlaksana 2016

::::-

H. Peninjauan Kembali 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sisa yang belum terkirim 2015 Jumlah permohonan Peninjauan Kembali Jumlah berkas yang terkirim Jumlah PK yang dicabut Jumlah PK yang diputus 2016 Sisa Perkara tahun 2016

:1 ::::1 :-

B. Data Perkara Perdata Tahun 2016 

1. 2. 3. 4. b.

c.

d.

e.

Perdata Gugatan Sisa perkara tahun 2015 Jumlah Perkara masuk tahun 2016 Jumlah Perkara yang diputus tahun 2016 Sisa Perkara tahun 2016

: 2 : 30 : 25 : 7

Perdata Permohonan 1. Sisa Permohonan tahun 2015 2. Jumlah Permohonan masuk tahun 2016 3. Jumlah Permohonan diputus tahun 2016 4. Sisa Permohonan tahun 2016

: : : :

10 10 -

Perdata Banding 1. Sisa yang belum terkirim tahun 2015 2. Jumlah permohonan banding 3. Jumlah berkas yang terkirim 4. Jumlah banding yang dicabut 5. Jumlah banding yang diputus 2016 6. Sisa Perkara tahun 2016

: : : : : :

1 1 1

Perdata kasasi 1. Sisa tahun 2015 2. Jumlah permohonan Kasasi 3. Jumlah berkas yang terkirim 4. Jumlah kasasi yang dicabut 5. Jumlah kasasi yang diputus 2016 6. Sisa Perkara tahun 2016

:3 ::::2 :1

Peninjauan Kembali 1. Sisa yang belum terkirim 2015 2. Jumlah permohonan Peninjauan Kembali 3. Jumlah berkas yang terkirim

:2 :1 :-


Page 15

4. Jumlah PK yang dicabut 5. Jumlah PK yang diputus 2016 6. Sisa Perkara tahun 2016 f.

::1 :2

Eksekusi 1. Sisa yang belum terlaksana tahun 2015 2. Jumlah permohonan Grasi 3. Jumlah perkara eksekusi yang terlaksana 4. Jumlah perkara eksekusi yang belum terlaksana 2016

:::1 :-

C. Data Pengaduan Masyarakat

Berdasarkan catatan pada buku register Pegaduan Masyarakat di Kepaniteraan Hukum dapat dilihat bahwa selama tahun anggaran 2016 tidak ada pengaduan masyarakat yang diterima Pengadilan Negeri Kalabahi. D. Pendaftaran Badan Hukum/CV (Legalisasi Akta Notaris )

a.



Pada tahun anggaran 2016 Akta Notaris yang telah terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Negeri Kalabahi sebanyak : 134 akta.

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung a) Daftar inventaris kantor Pengadilan Negeri Kalabahi No . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nama Barang Mobil Minibus Sepeda Motor Mixer Mesin ketik manual Kalkulator Lemari besi Lemari kayu Rak besi Rak kayu Filling cabinet besi Brankas Papan visual White board Stempel timbul/bulat LCD projector Teralis


Jumlah

Baik

3 9 2 7 1 10 30 4 12 23 1 10 1 2 1 1

2 6 1 3 1 1 1 2 1 1

Kondisi Rusak Ringan 1 2 7 -

Rusak Berat 1 2 7 10 27 4 4 23 9 1 -

Page 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Meja kerja kayu Kursi besi/metal Kursi kayu Sice Bangku panjang kayu Meja rapat Meja kompoter Meja telepon Kursi fiber glas/plastik Partisi Jam elektronik Mesin potong rumput AC. Split Kipas angin Televisi Tape recorder

86 43 79 12 26 1 7 2 16 6 7 1 11 1 1 1

23 27 67 8 19 2 11 -

-

63 16 12 4 7 1 7

33 34 35 36 37

Amplifier Loudspeaker Microphone table stand Stabilisator Lambang garuda pancasila Gambar prseden/wakil Tiang bendera Water dispenser Palu sidang Handy cam Gordin/kray Wireless mic Microphone/boom stand UPS Camera digital Pesawat telepon Facsimile Finger printer Internet/Router/ server PC unit Laptop Printer Alat tenis meja Jaringan distribusi tegangan diatas 20 KVA Monografi

2 8 16 3 3

2 8 -

-

16 3 3

1 4 6 2 1 69 16 2 11 1 17 1 1 1 14 6 16 1 1

4 1 2 -

2 1 1 6 2 6 1

1 -

1 5 69 16 2 11 1 15 1 8 4 10 1 -

6

1

-

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

7

-

16 4 7 1 1 1 1

b) Rumah Dinas a. Tipe Rumah b. Jumlah


: Tipe C Permanen : 9 Unit

Page 17

c) Tanah milik Pengadilan Negeri Kalabahi  Tanah Rumah Dinas Pengadilan Negeri Kalabahi : 2. 951 m2.  Tanah Perkantoran : 2.990 m2  Tanah Padang Rumput dan lain-lain : 8.884 m2

2. Pemeliharan Peralatan Kantor: Selama tahun anggaran 2016 telah dilakukan beberapa kali service peralatan kantor yaitu: 

Service Printer berupa pemasangan tabung tinta infus pada 4 unit Printer.



Service Personal Computer (PC) unit, Laptop dan Printer



Service instalasi listrik, dan instalasi internet



Service meubelair berupa penggantian kunci dan lain – lain

3. Pengadaan Barang Invertaris Kantor Pengadilan Negeri Kalabahi Selama tahun 2016 Pengadilan Negeri Kalabahi melakukan pengadaan Alat pengolah data yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.

4.

Komputer PC Laptop Scaner Printer Router

: 5 Unit : 2 Unit : 1 unit : 3 Unit : 1 Unit

Pelelangan Barang Hasil Bongkaran Kantor Pengadilan Negeri Kalabahi Tahap II

Dalam

tahun

anggaran

2016

Pengadilan

Negeri

Kalabahi

tidak

melaksanakan pelelangan Bongkaran Barang Milik Negara yang ada pada Kantor Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai akibat dari renovasi total gedung kantor Pengadilan Negeri Kalabahi. Semua hasil bongkaran telah dinyatakan tidak memiliki nilai ekonomis lagi.

5. Pengahapusan


Page 18

Selama tahun anggaran 2016, di Pengadilan Negeri Kalabahi tidak dilakukan penghapusan atas barang milik negara yang ada di Pengadilan Negeri Kalabahi. 

PENGELOLAAN KEUANGAN A. Laporan Keuangan per 31 Desember 2016 DIPA 01 - PER 31 DESEMBER 2016 JENIS BELANJA PAGU (RP) REALISASI (RP) Belanja Pegawai 3.006.993.000 2.739.408.199

SISA 267.584.801

Belanja Barang Operasional

341.726.000

332.473.487

9.252.153

Belanja Barang Persediaan

45.770.000

41.108.700

4.661.300

Belanja Pemeliharaan

177.230.000

157.996.205

19.233.795

Belanja Perjalanan

109.040.000

106.208.900

2.831.100

75.000.000

58.242.855

16.757.145

106.000.000

104.900.000

1.100.000

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

2.450.000.000

2.449.729.054

270.946

TOTAL

6.311.759.000

5.990.067.760

321.691.240

DIPA 03 - PER 31 DESEMBER 2016 JENIS BELANJA PAGU Belanja Barang 116.897.000

REALISASI 88.253.700

SISA 28.643.300

88.253.700

28.643.300

Belanja Jasa Belanja Modal Peralatan dan mesin

TOTAL

116.897.000

PENERIMAAN PNBP DIPA 01 Disetorkan

6.365.135

PENERIMAAN PNBP DIPA 03 Disetorkan

4.429.700


Page 19



DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI B. Sistem Informasi Penelusuran Perkara System (CTS)

(SIPP)/Case Tracking

Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/CTS pada tahun anggaran 2016 telah berjalan, walaupun masih ada beberapa kendala teknis. Adapun kendala yang masih sering ditemui adalah:  Lambatnya koneksi internet sehingga pengisian data perkara sering terganggu.  Akibat dari lambatnya koneksi internet menyebabkan sinkronisasi data perkara ke Mahkamah Agung RI sering terganggu. Terlepas dari semua kendala teknis yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Kalabahi, operator CTS Pengadilan Negeri Kalabahi telah berusaha sebaik mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan presentasi penyelesaian perkara pada akhir tahun 2016 telah mencapai 86% .



Website Pengadilan Negeri Kalabahi Website Pengadilan Negeri Kalabahi

kalabahi.go.id dalam kaitannya

dengan alamat www.pn-

dengan akses publik terhadap informasi

pengadilan melalui situs web. Sepanjang tahun 2016, situs web Pengadilan Negeri Kalabahi berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti.

C. Direktori Putusan Pelaksanaan direktori putusan selama tahun 2016 telah berjalan dengan baik. 

PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1. Administrasi Perkara Pada tahun 2016 register perkara Pidana dan Perdata telah diisi sebagaimana mestinya, register tersebut antara lain a. P i d a n a 1. 2. 3. 4.

Register Perkara Pidana Biasa Register Perkara Lalu Lintas Register Perkara Pidana cepat Register Induk Perkara Pidana Singkat


Page 20

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Register Penahanan Register Permohonan Pidana Banding Register Permohonan Pidana Kasasi Register Izin Penyitaan Register Barang Bukti Register Penunjukan Majelis Tunggal Register Penetapan Hari Sidang Register Izin Penggeledahan Register Induk Keuangan Perkara Pidana Register Pra Peradilan Register Permohonan PK

b. P e r d a t a 1. Register Induk Perkara Perdata Permohonan 2. Register Induk Perkara Perdata Gugatan 3. Register Permohonan Perkara Perdata Banding 4. Register Permohonan Perkara Perdata Kasasi 5. Register Permohonan Perkara Perdata PK 6. Register Permohonan Perkara Perdata Eksekusi 7. Buku Jurnal Keuangan Perdata 8. Buku Induk 9.Buku Hak-Hak kepaniteraan

2. Administrasi umum a. Jumlah surat masuk tahun 2016 : 701 surat b. Jumlah surat keluar tahun 2016: 1126 surat



a.

REGULASI TAHUN 2016 Disiplin Pegawai Negeri Sipil Selama tahun 2016 Pengadilan Negeri kalabahi telah berusaha untuk menerapkan dan mengikuti semua Aturan perilaku Pegawai Negeri dilingkungan Mahkamah Agung RI yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yaitu :

A. Kewajiban 1. Mentaati segala peraturan perundang undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; 2. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan bertanggung jawab; 3. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada stakeholders Mahkamah Agung menurut bidang tugas masing-masing;


Page 21

4. Mengamankan keuangan Negara dengan prinsip efesiensi dan efektifitas dengan melaksanakan penganggaran; 5. Mentaati ketentuan jam kerja; 6. Berpakaian rapi dan sopan; 7. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama pegawai dan atasan; 8. Menindaklanjuti setiap pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran Aturan Perilaku; 9. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; 10. Menjaga nama baik Korps Pegawai dan Institusi Mahkamah Agung.

1. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 8.

B. Larangan Melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme; Melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan stakeholders Mahkamah Agung; Menjadi simpatisan atau anggota atau pengurus partai politik;4.Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan (confict of interest); Melakukan penyimpangan prosedur dan/atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai/pejabat yang bersangkutan; Memanfaatkan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara tidak sesuai dengan peruntukannya; Membuat, mengkonsumsi, memperdagangkan dan atau mendistribusikan segala bentuk narkotika dan minuman keras dan atau obat-obatan psikotropika dan atau barang terlarang lainnya secara ilegal; Melakukan perbuatan asusila dan berjudi; Memanfaatkan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. Berdasarkan aturan yang telah susun oleh Mahkamah Agung RI maka pengadilan Negeri kalabahi telah berusaha untuk melakukannya dengan sebaik mungkin dan menjatuhkan sanksi kepada PNS yang melakukan pelanggaran berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu untuk PNS yang melakukan pelanggaran juga dikenakan sanksi moral berupa permintaan maaf tertulis/lisan dan surat pernyataan tertulis. b.

Disiplin Tenaga Kontrak (C. Service/supir/satpam)

Untuk tenaga kontrak pada Pengadilan Negeri Kalabahi juga diberlakukan aturan-aturan yang di buat dan sepakati bersama oleh semua unsur pimpinan di kantor Pengadilan Negeri Kalabahi. Aturan-aturan tersebut dapat dijabarkan secara garis besar sebagai berikut: 1.

Aturan mengenai jam masuk kantor dan jam pulang yaitu: masuk tepat jam 07.00 dan pulang tepat jam 16.30 WITA.


Page 22

2. 3. 4. 5.

Pemberian surat peringatan tertulis bagi tenaga honorer yang sering terlambat dan tidak masuk kantor tanpa keterangan yang jelas. Pemotongan honorarium bagi tenaga honorer yang tidak masuk kantor tanpa keterangan jelas. Pembagian jadwal piket malam bagi tenaga honorer pria untuk membantu satpam jaga malam. Aturan batasan pemberian ijin bagi tenaga honorer di sepakati bersama sesuai dengan hasil koordinasi unsur pimpinan Pengadilan Negeri Kalabahi.


Page 23

BAB IV PENGAWASAN A. Internal Pengawasan dilakukan untuk mengetahui kegiatan yang ada sebagai masukkan dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan Pengadilan Negeri Kalabahi untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas Pengadilan, tingkah laku aparat Pengadilan dan Kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Kalabahi. Dalam pelaksanaan Pengawasan, Pengadilan Negeri Kalabahi berpedoman pada

Keputusan

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor:

KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Di Pengadilan Negeri Kalabahi pelaksanaan pengawasan melekat telah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi dan Panitera/Sekretaris. Untuk Hakim-Hakim pelaksanaan pengawasan melekat ada pada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, sedangkan pada pejabat Kepaniteraan , pejabat struktural maupun tenaga fungsional lainnya dilakukan oleh. Panitera/Sekretaris. Untuk staf dilakukan oleh masing-masing pejabat kepaniteraan maupun pejabat strukturalnya. B. Evaluasi  Fungsi Pengawasan 1.

Menjaga agar pelaksanaan tugas Lembaga Pengadilan sesuai dengan Rencana Kegiatan yang sudah dibuat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

2.

Mengendalikan agar administrasi Pengadilan baik administrasi teknis maupun administrasi umum dikelola secara tertib dan benar sebagaimana mestinya .

3.

Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi pencari keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, tepat dan biaya murah.

 Bentuk dan Metode Pengawasan Bentuk Pengawasan Rutin yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Kalabahi yaitu Pengawasan Langsung baik oleh atasan langsungnya maupun oleh


Page 24

Hakim Pengawas Bidang. Oleh karena itu sesuai dengan Surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor W26-U12/116 /KP.09.05/II/2016

maka telah

ditunjuk Hakim Pengawas Bidang yaitu: NO

NAMA

JABATAN

PENGAWAS BIDANG

1

Amin Imanuel Bureni, SH, MH

Wakil Ketua

2

Fakhrudin Said Ngaji, SH

Hakim

Hukum dan Perdata

3

Yahya Wahyudi, SH,MH

Hakim

Pidana, KIMWASMAT Dan Keuangan

4

I Made Gede Kariana, SH

Hakim

Personalia dan Umum

Koodinator

Hakim Pengawas Bidang ini membuat laporan pengawasan setiap 3 (tiga) bulan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Untuk Pengawasan Keuangan sesuai dengan pedoman pengawasan telah dilakukan pemeriksaan atas pengelolaan DIPA dan pemeriksaan atas laporan realisasi DIPA dan Neraca. Sedangkan untuk Pemeriksaan terhadap para pejabat terkait, baik

dibidang perkara maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen yang meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Memeriksa Program Kerja. 2. Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan. 3.

Memberikan saran-saran untuk perbaikan.

4. Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri kalabahi. 5. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Kalabahi/ Pejabat yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut. Adapun selama Periode bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016, di Pengadilan Negeri Kalabahi telah dilakukan Pengawasan oleh Tim: 1.

Hakim Pengawas Pengadilan Negeri Kalabahi melakukan sidak internal pada semua bagian pada Pengadilan Negeri Kalabahi bulan Agustus 2016.

2.

Badan Pengawas Mahkamah Agung RI pada bulan April 2016

3.

Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Kupang pada bulan Oktober 2016


Page 25

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN Pengadilan Negeri Kalabahi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam wilayah hukumnya, telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada. Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Kalabahi juga telah diupayakan demi menjamin Tertib administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum melalui penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam rapat yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi. Selain itu untuk memperketat pengawasan internal, telah ditunjuk hakimhakim pengawas bidang. Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Negeri Kalabahi telah diupayakan untuk berjalan semaksimal mungkin, walaupun masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang terbatas jika dibandingkan dengan volume perkara yang masuk.

B. REKOMENDASI

1.

Untuk tahun 2017 mohon kiranya Mahkamah Agung RI memperhatikan kekosongan posisi Struktural yaitu : 1.

Kasubag Umum dan Keuangan.

Kekosongan posisi Fungsional 1.

Pranata Peradilan

2.

Arsiparis

3.

Pustakawan

4.

Pranta Komputer

pada Pengadilan Negeri Kalabahi sehingga usul/promosi jabatan yang telah diajukan dapat diproses dalam waktu yang tidak terlalu lama agar segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan tersebut dapat dengan segera


Page 26

dilaksanakan dan berjalan dengan baik demi kelancaran proses adaministrasi maupun pelayanan kepada masyarakat di Pengadilan Negeri Kalabahi. 2.

Mohon kiranya didakan pelatihan-pelatihan bagi pegawai Pengadilan baik itu Panitera Pengganti, juru sita maupun karyawan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan tentang hal-hal baru di dunia peradilan maupun pengetahuan tentang hal adminstratif pengadilan.

3.

Mohon kiranya di kirim Buku V Mahkamah Agung RI untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugan dan fungsi Bagian Perencanaan teknologi Informasi dan Pelaporan.


Page 27

DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR : i

Recommend Documents