D A F T A R I S I. Halaman

KATA PENGANTAR Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Lembata yang memuat laporan pencapaian kinerja, transparansi dan akuntabilitas selama waktu tahun 2015 dapat diselesaikan sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penyampaian LKjIP tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2016. Dengan telah dibuatnya LKjIP tahun 2015 ini tentunya masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu kami mengharapkan usulan, saran dan kritik untuk perbaikan dan membangun kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Pada akhirnya dengan disusunnya LKjIP Pengadilan Negeri Lembata tahun 2015, disampaikan ucapan terimakasih kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Kupang, Pimpinan dan semua komponen Pengadilan Negeri Lembata yang telah membantu pelaksanaan hingga tersusunnya LKjIP Pengadilan Negeri Lembata tahun 2015 ini untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

LKjIP 2015 DAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI LEMBATA TAHUN 2016

RINGKASAN Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Lembata tahun 2015 sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Laporan Pencapaian Kinerja dalam menetapkan sasaran yang ditunjang dengan anggaran tahun 2015 yang terdiri dari 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu : 1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) terdiri dari Anggaran Belanja Pegawai, Anggaran Belanja Barang dan Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 3.463.964.000,-

dengan

perincian : -

Anggaran Belanja Pegawai

: Rp. 2.608.628.000,-

-

Anggaran Belanja Barang

: Rp

-

Anggaran Belanja Modal

: Rp. 341.500.000,-

613.836.000,-

2. DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) terdiri dari Anggaran Belanja sebesar Rp. 69.405.000,- dengan perincian : -

Anggaran Belanja Barang Secara

keseluruhan

: Rp. 69.405.000,-

bahwa

pencapaian

hasil

kinerja

Kepaniteraan

dan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Lembata selama tahun 2015 telah berusaha memenuhi sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi dan pencapaian target. Salah satu tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan/Kesekretariatan Pengadilan Negeri Lembata adalah memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi Peradilan lainnya, serta menjalankan fungsi manajerial dan fungsi operatif pada Badan Peradilan yang diakui bahwa dari kecepatan dan ketepatan waktu pencapaian target masih belum dapat terpenuhi karena adanya kendala-kendala, antara lain terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas, tersedianya sarana dan prasarana, sementara volume pekerjaan dan jenis pekerjaan semakin meningkat, namun tetap mengacu pada ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP), disertai perangkat peraturan lainnya.


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR…………………………… …………………………

i

RINGKASAN………………………………….

i

DAFTAR ISI……………………………………………………..................

v

BAB.I

: PENDAHULUAN………………………….…………………..

1

A.1. Latar Belakang……………………………………………........................

1

A.2. Tugas dan Fungsi………………………………………………………….

1

A.3. Sistematika Penyajian……………………………………………………..

2

BAB.II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA…....……..

3

B.1. Rencana Strategis 2016-2020……………………………………………..

3

B.2. Indikator Kinerja……………………………………………..……………….

4

B.3. Rencana Kinerja Tahun 2017………………………………..…………….

4

B.4. Penetapan Kinerja …………………………………………….……………

5

BAB.III : AKUNTABILITAS KINERJA .…………….............................

6

C.1. Pengukuran Kinerja……………………………………..………………...

6

C.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja……………………………………………

7

C.3. Akuntabilitas Keuangan…………………………………………………...

1

BAB.IV : PENUTUP………………………………………………………

4

D.1. Kesimpulan……………………………………………….………………

4

D.2. Saran-saran………………………………………………..……………….

4

Lampiran………………………………………………………………………..

6


BAB I PENDAHULUAN

A.1. LATAR BELAKANG Pembentukan Pengadilan Negeri Lembata berdasarkan SK Presiden No. 14 Tahun 2005 karena sangat diperlukan atau dibutuhkan dalam membantu masyarakat pencari keadilan pada Kabupaten Lembata, yang sebelumnya melaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Larantuka, Kabupaten Flores Timur, diresmikan pada tanggal 13 Desember 2008 oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sehingga kebutuhan masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Lembata telah terwujud. Pengadilan Negeri Lembata selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI di daerah dan melayani kepentingan masyarakat pencari keadilan pada wilayah hukum Kabupaten Lembata, dengan karakteristik permasalahan sangat bervariatif dari akibat adat istiadat serta latar belakang pemahaman akan hukum yang berbeda. Sebagai instansi pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pimpinan Pengadilan Negeri Lembata berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan, maka Pengadilan Negeri Lembata menyusun Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2015. A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lembata dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan, tugas pokok baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu kepada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Pengadilan Negeri Lembata adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Lembata berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang‐undangan. Adapun pelaksanaan tugas sehari - hari di Kantor Pengadilan Negeri didasarkan pada tugas pokok dan fungsi masing - masing sebagai berikut : LKjIP 2015 DAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI LEMBATA TAHUN 2016

1. Tugas Pokok : Tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Negeri Lembata sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. 2. Fungsi : Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama mempunyai fungsi utama yaitu : a) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004) : 

Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara,



Mengirimkan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK),



Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Fungsi nasehat : 

Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah/lembaga lain yang menyampaikan permintaan (Undang-Undang No. 5 tahun 2004),



Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di rutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

c) Fungsi administratif : 

Pengadilan Negeri wajib mempertanggungjawabkan secara organisatoris, administratif dan finasial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

d) Fungsi lain : 

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

3. Organisasi : Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, LKjIP 2015 DAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI LEMBATA TAHUN 2016

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, bahwa struktur Pengadilan Negeri terdiri dari: 1. KETUA DAN WAKIL KETUA : Adalah pimpinan Pengadilan Negeri yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. 2. H A K I M : Adalah pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai perintah pimpinan Pengadilan berdasarkan Uang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. 3. PANITERA/SEKRETARIS : Adalah Pejabat Struktural/Fungsional sebagai Koordinator administrasi teknis yusticial dan administrasi non yusticial (administrasi umum) pada Pengadilan Negeri yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan : -

Administrasi Umum (Kesekretariatan) berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

-

Administrasi Tehnis Yusticial berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

4. WAKIL PANITERA : Adalah Pejabat Struktural dan Fungsional yang tugasnya membantu hakim dalam persidangan dan membantu Panitera/Sekretaris selaku koordinator untuk pelaksanaan tugas-tugas administrasi tehnis yusticial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. 5. WAKIL SEKRETARIS : Adalah Pejabat Struktural yang tugasnya membantu Panitera/Sekretaris selaku koordinator untuk pelaksanaan tugas-tugas administrasi non tehnis yusticial (administrasi umum) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 6. PANITERA MUDA PERDATA : Adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara perdata berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. LKjIP 2015 DAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI LEMBATA TAHUN 2016

7. PANITERA MUDA PIDANA : Adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara pidana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. 8. PANITERA MUDA HUKUM : Adalah pejabat Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi dokumentasi perkara (pelaporan perkara dan arsip perkara) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. 9. PANITERA PENGGANTI : Adalah pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai perintah pimpinan Pengadilan berdasarkan Uang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 untuk

membantu Majelis Hakim mencatat segala kejadian disidang untuk

dituangkan dalam berita acara sidang. 10. JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI : Adalah Penjabat Fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan

untuk

menyampaikan

surat-surat

panggilan,

pemberitahuan,

pengumuman-pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. 11. KEPALA URUSAN ADMINISTRASI UMUM : Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi umum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 12. KEPALA URUSAN ADMINISTRASI KEUANGAN : Adalah pejabat Stuktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 13. KEPALA URUSAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN : Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi Kepegawaian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. LKjIP 2015 DAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI LEMBATA TAHUN 2016

B. SISTIMATIKA PENYAJIAN Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR RINGKASAN DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. B. C.

LATAR BELAKANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SISTEMATIKA PENYAJIAN BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA RENCANA STRATEGIS 2015-2019 1. VISI DAN MISI 2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA 4. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK RENCANA KINERJA TAHUN 2017 PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2016 BAB III AKUNTABILIAS KINERJA PENGUKURAN KINERJA ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 1. SASARAN PENYELESAIAN PERKARA a. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PERKARA TAHUN 2015 YANG DISELESAIKAN : - PIDANA - PERDATA b. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE SISA PERKARA TAHUN 2015 YANG DISELESAIKAN : - PIDANA - PERDATA 2. SASARAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA 3. SASARAN TERTIB ADMINISTRASI UMUM 4. SASARAN PENGAWASAN 5. SASARAN AKSESSIBILITAS TERHADAP PERADILAN 6. SASARAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA - REALISASI ANGGARAN DIPA 01 DAN DIPA 03 BAB IV PENUTUP KESIMPULAN SARAN

LAMPIRAN


BAB I I PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lembata tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Lembata, diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019. 1. VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI LEMBATA Sebagaimana halnya Mahkamah Agung RI adalah lembaga peradilan tertinggi yang merupakan peradilan yang terakhir, dan Pengadilan Negeri Lembata dalam struktur organisasi yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, maka memiliki visi dan misi organisasi yaitu : a. Visi : Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Negeri Lembata yang pada pokoknya sama dengan Mahkamah Agung sebagai Organisasi Induk adalah : “ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI LEMBATA YANG AGUNG DALAM MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN “. b. Misi : Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Lembata adalah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi,

2.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat, LKjIP 2015 DAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI LEMBATA TAHUN 2016

3.

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien,

4.

Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen Pengadilan yang efektif dan efisien,

5.

Tersedianya sarana dan prasarana pengadilan yang cukup dalam memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan.

Upaya untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan harapan Mahkamah Agung jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Lembata, rencana serta strategis yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada, dengan tujuan agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, demi terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung, di mata pencari keadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lembata. 2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS A. TUJUAN STRATEGIS : Implementasi dari pernyataan tujuan strategis yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun pada Pengadilan Negeri Lembata adalah sebagai alat ukur organisasi untuk dapat memenuhi hasil pencapaian visi dan misi sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi, 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau pengadilan untuk mendapatkan pelayanan dalam setiap proses peradilan yang dihadapinya, 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Lembata memenuhi butir 1 dan 2 diatas, 4. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efisien, 5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan, 6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Negeri Lembata. B. SASARAN STRATEGIS : Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Lembata adalah sebagai hasil yang dapat dicapai dalam jangka waktu yang lebih pendek adalah sebagai berikut : 1. Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai, 2. Menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan cepat, tepat dan berkeadilan sesuai dengan harapan pencari keadilan, 3. Melanjutkan penataan administrasi teknis dan non teknis sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang ada, LKjIP 2015 DAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI LEMBATA TAHUN 2016

4. Meningkatkan pengawasan internal melalui hakim-hakim pengawas bidang dibawah koordinasi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata, 5. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan, 6. Kemandirian anggaran, 7. Menegakan disiplin dan tertib administrasi perkantoran, 8. Menegakan wibawa dan martabat Pengadilan Negeri Lembata dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman didaerah. Kedelapan sasaran tersebut hendak dicapai dalam tahun 2015-2019 dan untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis Pengadilan Negeri Lembata sejalan dengan program yang ada didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2015 sebagai berikut : a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ; Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Dengan demikian perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ; Peningkatan sarana dan prasarana aparatur diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri dalam menegakan supremasi hukum dan keadilan. c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum ; Dalam rangka peningkatan jumlah penyelesaian perkara tepat waktu, transparan dan akuntabel, penyelesaian proses administrasi perkara serta penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, merupakan program utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, disamping itu juga penyediaan Zitting Plaats dalam rangka pelaksanaan sidang keliling untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan. 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA Pengadilan Negeri Lembata telah menetapkan kegiatan melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama yang disinkronisasi dengan Rencana Strategis 2015-2019 yang outputnya sebagai berikut :


INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI LEMBATA

NO

1.

2.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian (jenis perkara)

Peningkatan aksepbilitas Hakim

perkara

putusan

PENANGGUNG JAWAB

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

a. Prosentase Jumlah Perkara Yang Masuk

Perbandingan antara jumlah perkara yang diterima dan dinyatakan lengkap kemudian diregister dan disampaikan kepada KPN dengan jumlah perkara yang belum lengkap dan dikembalikan

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Prosentase Penganganan dan Penyelesaian Perkara

Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris


c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan antara jumlah perkara yang telah diputus dan telah disampaikan pada para pihak dengan jumlah perkara yang belum diputus Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan



d. Persentase diselesaikan

yang

Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk)



e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)



f.

Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan.



Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) dengan jumlah perkara yang putus.

Majelis Hakim


perkara

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

Persentase tidak upaya hukum:

mengajukan

SUMBER DATA

- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

LKJIP 2015 DAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI LEMBATA TAHUN 2015

12

3.

4.

5.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

Panitera/Sekretaris


b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis

Panitera/Sekretaris


c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat

Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


Perbandingan antara permohonan pelaksanaan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk



a. Persentase perkara yang diselesaikan

prodeo

Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkarapredeo yang masuk



b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

Perbandingan perkara yang mendapat Bantuan hukum dengan jumlah perkara (untuk pencari keadilan golongan miskin) yang tidak mendapat bantuan hukum



Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)

Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris



13

6.

Meningkatnya pengawasan

kualitas

a. Persentase masyarakat ditindaklanjuti

pengaduan yang

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

7.

Peningkatan pengelolaan keuangan yang transpasansi dan akuntanbilitas

Peningkatan penyerapan anggran

Meningkatnya pencairan anggaran yang sesuai dengan permintaan

8.

Peningkatan mutu administrasi Umum dan Personalia serta pelaporan yang berbasis teknologi

Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaporan administrasi Umum dan Personalia

1. Meningkatnya mutu pelaporan administrasi melalui SIMAK BMN 2. Peningkatan input data kepegawaian dalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)


Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris


Panitera/Sekretaris, Wasek, Kaur Keuangan

Laporan Bulanan, Laporan Semester, dan Laporan Tahunan

Panses, Wasek, Kaur Umum dan Personalia

Laporan Bulanan, Laporan Semester, dan Laporan Tahunan

14

4. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Lembata dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata; 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata; 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu; 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu; 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial; 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKAKL) dan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lembata 2015-2019.


B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017 RENCANA KINERJA TAHUNAN Unit Organisasi

: Pengadilan Negeri Lembata

Tahun Anggaran

: 2017

No 1

Sasaran Strategis Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja

Target

a. Prosentase Perkara yang diselesaikan 1. Pidana

100 %

2. Perdata

100 %

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

2

3

4

1. Pidana

100 %

2. Perdata

100 %

Tata tertib administrasi perkara

a. Prosentase berkas perkara yang diajukan

100 %

Sumber daya manusia yang berkualitas

a. Prosentase pegawai yang diusulkan diklat

100 %

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat

100 %

Pengawasan yang berkualitas

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100 %

b. Prosentase berkas yang diregister dan siap 100 % didistribusikan ke Majelis hakim

b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

100 %

5

Aksebilitas masyarakat terhadap peradilan

Prosentase proses penyelesaian perkara yang 100 % dipublikasikan

6

Penyediaan sarana dan prasarana

Prosentase pengadaan sarana dan prasarana

Lewoleba,

100 %

Februari 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA

I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H NIP. 19760105 200003 1 001


C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Unit Organisasi


Tahun Anggaran

: 2016

N o 1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Penyelesaian Perkara 1. Pidana

a. Prosentase diselesaikan

perkara

Target yang

1 0 0 % 2. Per dat a b. Prosentase sisa diselesaikan

100 %

perkara

1. Pidana 2. Perdata

yang

100 %

100 %

2 2

b. Prosentase berkas yang diregister 100 % dan siap didistribusikan ke Majelis hakim 3

Sumber daya manusia yang berkualitas

a. Prosentase pegawai diusulkan diklat

yang 100 %

b. Prosentase pegawai yang lulus 100 % diklat 4

Pengawasan yang berkualitas

a. Prosentase pengaduan ditindaklanjuti

yang 100 %

b. Prosentase temuan ditindaklanjuti

yang 100 %

5

Aksebilitas masyarakat terhadap peradilan

Prosentase proses penyelesaian 100 % perkara yang dipubilasikan

6

Penyediaan sarana dan prasarana

Prosentase pengadaan sarana dan 100 % prasarana

Jumlah Anggaran kegiatan Rp. () Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. ()


Lewoleba,

Februari 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI LEMBATA


ALEXANDER, S.E NIP. 19760908 200912 1 002

D. PERJANJIAN KINERJA/DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: ALEXANDER, S.E

Jabatan

: SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI LEMBATA

selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama, Nama

: I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H

Jabatan

: KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua, Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lewoleba, KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA


Februari 2016

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI LEMBATA

ALEXANDER, S.E NIP. 19760908 200912 1 002


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Lembata tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 Unit Organisasi


Tahun Anggaran

: 2015

Sasaran Strategis Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja

Target Realisasi

a. Prosentase Perkara yang diselesaikan 1. Pidana

100 %

%

2. Perdata

100 %

%

1. Pidana

100 %

%

2. Perdata

100 %

%

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

c.

Prosentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK 1.

Pidana

100 %

%

2.

Perdata

100 %

%


Sasaran Strategis Tata

tertib

administrasi

Indikator Kinerja a. Prosentase

perkara

berkas

yang

Target Realisasi

diregister

dan

siap

didistribusikan ke Majelis hakim 1.

Pidana

100 %

100 %

2.

Perdata

100 %

100 %

Sumber daya manusia yang

a. Prosentase pegawai yang diusulkan diklat

100 %

100 %

berkualitas

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat

100 %

100 %

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

100 %

0%

b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

100 %

0%

Pengawasan

yang

berkualitas Aksebilitas

masyarakat

terhadap peradilan

Penyediaan

sarana

Prosentase

proses

penyelesaian

perkara

yang

dipublikasikan

dan

1.

Direktori Putusan

100 %

100 %

2.

SIPP

100 %

100 %

100 %

98,41 %

Prosentase pengadaan sarana dan prasarana

prasarana

Jumlah Anggaran DIPA BUA : Rp. 3.463.964.000,- dengan Realisasi Anggaran Kegiatan Rp. ...................,- atau mencapai .............. %. Jumlah Anggran DIPA Badilum : Rp. 69.405.000,- dengan Realisasi Anggaran Kegiatan Rp. .....................,- atau mencapai .............. %. 2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Lembata Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Lembata telah melaksanakan seluruh Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 2.1.

SASARAN PENYELESAIAN PERKARA :

Untuk mencapai sasaran penyelesaian perkara, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : a. Presentase perkara yang diselesaikan, b. Presentase sisa perkara yang diselesaikan. Sasaran

ini

dimaksudkan

untuk

menggambarkan

efektifitas

dan

efisiensi

penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lembata, sebagai berikut : a. Indikator Kinerja presentase Perkara Tahun 2015 yang diselesaikan Ukuran capaian kinerja presentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister. 1. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan : LKjIP 2015 DAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI LEMBATA TAHUN 2016

Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 99,83 %, yaitu perbandingan antara perkara yang diminutasi sebesar 1.201 (seribu dua ratus tiga) dengan perkara dengan perkara yang diregister sebesar 1.203 (seribu dua ratus tiga) perkara. Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana tahun 2015 : Tabel. Jumlah Perkara Pidana Tahun

Putus

Selesai Diminutasi

Belum Diminutasi

2015

1.201

1.201

-

Tabel. Keadaan Perkara Pidana Awal

Masuk

Bidang Perkara

Putus

Akhir

2015

Pidana Biasa

-

62

60

2

Pidana Singkat

-

-

-

-

Pidana Cepat

-

-

-

-

1. Lalu Lintas

-

1.126

1.126

-

2. Ringan

-

15

15

-

-

1.203

1.203

-

Jumlah

Tabel. Keadaan Perkara Banding Pidana Tahun

Awal

Masuk

Dilaksanakan

Ditunda

2015

1

7

8

-

Tabel. Jumlah Perkara Kasasi Pidana Tahun

Awal

Masuk

Dilaksanakan

Ditunda

2015

3

1

-

-

Tabel. Jumlah Peninjauan Kembali Pidana Tahun

Awal

Masuk

Dilaksanakan

Ditunda

2015

-

-

-

-


2. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 73,33 % yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 11 (sebelas) perkara dengan perkara yang diregister sebesar 15 (lima belas) perkara. Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara perdata tahun 2015 : Tabel. Jumlah Perkara Perdata Tahun

Putus

Selesai Diminutasi

Belum Diminutasi

2015

11

11

-

Tabel. Keadaan Perkara Perdata Bidang Perkara

Awal

Masuk

Putus

Cabut

Sisa

2015 Perdata Gugatan

2

5

4

-

3

Perdata Permohonan

-

8

7

-

1

2

13

11

-

4

Jumlah

Tabel. Keadaan Perkara Banding Perdata Tahun 2015

Awal

Masuk -

3

Dilaksanakan 5

Ditunda -

Tabel. Jumlah Perkara Kasasi Perdata Tahun

Awal

2015

2

Masuk 3

Dilaksanakan 5

Ditunda -

Tabel. Jumlah Perkara Eksekusi Perdata Tahun

Awal

Masuk

2015

-

-

Dilaksanakan -

Ditunda -

Tabel. Jumlah Peninjauan Kembali Perdata Tahun

Awal

Masuk

2015

1

-

Dilaksanakan -

Ditunda 1


Grafik Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2015

1500 1000 Pidana Perdata

500 0 Perkara yang diregister

Target Penyelesaian

Realisasi Penyelesaian

b. Indikator Kinerja presentase Sisa Perkara Tahun 2015 yang diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara. Persentase sisa perkara Pidana dan Perdata yang masing‐masing ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai ........... %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2015, yaitu Pidana sejumlah .......... perkara dan perkara Perdata sejumlah ........... perkara seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2015 menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Lembata telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. Berikut ini disajikan grafik penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata pada tahun 2015. Grafik Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2015 1500 1000 Pidana 500

Perdata

0 Perkara yang diregister

Target Penyelesaian


1. SASARAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA Pencapaian sasaran Tertib Administrasi Perkara pada tahun 2015 sebagai berikut : Sasaran Strategis Tertib administrasi Perkara

Indikator Kinerja a.

Target

Realisasi

Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara

lengkap

1.

Pidana

100 %

100 %

2.

Perdata

100 %

100 %


Untuk mencapai sasaran Tertib Administrasi Perkara, digunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap. a. Indikator Kinerja Persentase Berkas Yang Diajukan Banding yang Disampaikan Secara Lengkap Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas yang diajukan banding yang d disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding. Indikator persentase berkas perkara yang diajukan banding pada Pengadilan Negeri Lembata yang dikirim secara lengkap ke Pengadilan Tinggi Kupang tahun 2015 adalah 100 %. Hal ini berarti bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Lembata telah disampaikan ke Pengadilan Tinggi Kupang secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang harus dikirimkan kembali sehingga mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat banding. Adapun rincian berkas perkara Pidana dan Perdata yang diajukan banding pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Jumlah perkara Pidana yang diajukan banding pada tahun 2015 adalah 7 (tujuh) perkara, dan semua berkas yang diajukan banding sudah disampaikan secara lengkap, 2. Jumlah perkara Perdata yang diajukan banding pada tahun 2015 adalah 2 (dua) perkara dan semua berkas yang diajukan banding sudah disampaikan secara lengkap. Dengan demikian persentase seluruh berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap untuk perkara Pidana dan Perdata telah terealisasi seluruhnya dan mencapai target 100%. Berikut ini grafik berkas perkara pidana dan perdata yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap pada tahun 2015. Grafik Realisasi Berkas Perkara Pidana dan Perdata Yang Diajukan Banding Dan Disampaikan Secara Lengkap Tahun 2015 100 80 60 Pidana 40

Perdata

20 0 Perkara yang diregister

Target Penyelesaian



3. SASARAN TERTIB ADMINISTRASI UMUM Pencapaian Sasaran Sumber Daya Manusia yang Berkualitas pada tahun 2015 sebagai berikut : Sasaran Strategis Sumber

Daya

Manusia

yang

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Persentase pegawai yang lulus Diklat

100 %

100 %

berkualitas

Untuk mencapai sasaran Sumber Daya Manusia yang berkualitas, digunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase pegawai yang lulus diklat. a. Indikator Kinerja Persentase Pegawai yang lulus diklat Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pegawai yang lulus diklat adalah perbandingan Sumber Daya Manusia yang mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat, dengan jumlah yang mengikuti diklat. Persentase pegawai yang lulus diklat pada tahun 2015 telah mencapai target 100%, dengan data sebagai berikut : No.

Uraian Kegiatan

Peserta

Penyelenggara

Keterangan

1.

Diklat Prajabatan Golongan III

2

Badan Diklat MA RI

Lulus 100 %

2.

Diklat Akutansi Berbasis Akrual dan

1

MA RI

Lulus 100 %

1

Badan Diklat MA RI

Lulus 100 %

3

PT Kupang

Lulus 100 %

Aplikasi SAIBA 3.

Diklat Teknis Fungsional Panitera/

Panitera Pengganti 4.

Bimtek Penyusunan Pagu Indiktif Tahun Anggaran 2016

5.

Pembinaan Teknis

3

PT Kupang

Lulus 100 %

6.

Kegiatan Sosialisasi SEMA I Tahun

2

MA RI

Lulus 100 %

2014,

Pelatihan

Pengiriman

e-

dokumen Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali 7.

Kegiatan Sosialisasi SIPP Versi 3.0.1

3

PT Kupang

Lulus 100 %

8.

Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Sistem

1

PT Kupang

Lulus 100 %

dan

3

PT Kupang

Lulus 100 %

Bidang

2

PT Kupang

Lulus 100 %

2

PT Kupang

Lulus 100 %

Manajemen Aset Negara (SIMAN) 9.

Kegiatan

Rapat

Koordinasi

Penyusunan LAKIP Tahun 2014 10.

Kegiatan

Pembinaan

Kepegawaian

Evaluasi

Penerapan

SKP 11.

Kegiatan

Monitoring

Evaluasiatas Penyusunan

dan

Pelaksanaan Laporan

Keuangan

Berbasis Akrual LKjIP 2015 DAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI LEMBATA TAHUN 2016

12.

Kegiatan

Penghitungan

dan

2

PT Kupang

Lulus 100 %

Pengukuran Kembali Terget Perkara dan Anggaran Satuan Kerja Daerah DIPA 03 Tahun 2016

4. SASARAN PENGAWASAN Pencapaian Sasaran Pengawasan yang Berkualitas pada tahun 2015 sebagai berikut : Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Pengawasan yang Berkualitas

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Target

Realisasi

100 %

100 %

Untuk mencapai sasaran Pengawasan yang berkualitas, digunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti. a. Indikator Kinerja Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindak lanjuti tahun 2015 yang ditargetkan 100 % dan realisasinya 100 %. Adapun data pengaduan tersebut adalah sebagai berikut : NO

TAHUN 2014

PENGADUAN MASUK

PENGADUAN TELAH DITELAAH/DI PROSES

PENGADUAN BELUM DITELAAH/DI PROSES

0

0

0

0

JUMLAH

0

0

0

5. SASARAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN Pencapaian sasaran Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan pada tahun 2015 sebagai berikut : Sasaran Strategis Aksesibilitas

masyarakat

terhadap peradilan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Direktori Putusan

100 %

100 %

SIPP

100 %

100 %

Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan

Untuk mencapai sasaran Penyelesaian Perkara, digunakan indikator kinerja Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Proses Penyelesaian Perkara yang dapat dipublikasikan adalah perbandingan LKjIP 2015 DAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI LEMBATA TAHUN 2016

jumlah proses perkara yang sudah dipublikasi dan dapat dilihat pada website Pengadilan Negeri Lembata. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun 2015 adalah sebesar 100 %. Maka persentase proses putusan perkara yang dapat dipublikasikan sudah mencapai target. 6. SASARAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Pencapaian sasaran Penyedian Sarana dan Prasarana pada tahun 2015 sebagai berikut : Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Penyediaan Sarana

Persentase

pengadaan

dan Prasarana

dan prasarana

sarana

Target

Realisasi

%

241.500.000

237.657.00

98,41

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan. Persentase pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Lembata pada tahun 2015 adalah sebesar 98,41%. Rincian data pengadaan sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : NO

1

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

REALISASI

200.000.000,-

196.000.000,-

98,81

41.500.000,-

41.300.000,-

99,52

Persentase pengadaan sarana dan prasarana :

98,41%

TEREALISASI

%

Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Mobil Dinas

2

TIDAK

TARGET

Peralatan dan Mesin - Pengadaan pengolah data berupa Server.

7. REALISASI ANGGARAN DIPA 01 DAN DIPA 03 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang. Jumlah anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 3.463.964.000- , termasuk revisi pada belanja pegawai, sebesar Rp. 0,- .


Jumlah anggaran DIPA 03 (Dirjen Badilum) sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 69.405.000,- . Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Lembata tahun anggaran 2015, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut : 1. Pagu dan Realisasi Dipa (01) Badan Urusan Administrasi Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah : No

Kegiatan

1.

Belanja Pegawai

2. 3.

Pagu Awal (Rp)

Pagu Revisi (Rp)

Realisasi (Rp)

%

2.608.628.000

0

2.154.683.040

82.59

Belanja Barang

613.86.000

0

591.142.800

96.30

Belanja Modal

341.500.000

0

237.657.000

98.40

3.463.964.000

0

2.983.482.840

86.12

Jumlah

1. Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Lembata sebesar Rp. 2.608.628.000,b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2015, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 2.154.683.040,- atau mencapai 82.59 % dengan rincian belanja sebagai berikut : No.

Kode Akun

Kegiatan

1.

511111

Belanja gaji pokok PNS

2.

511119

3.

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

720.339.000

787.025.960

109,26

Belanja pembulatan gaji PNS

19.000

21.827

114,87

511121

Belanja tunj. suami/istri PNS

45.868.000

47.164.048

102,83

4.

511122

Belanja tunj. anak PNS

13882.000

14.123.600

101,74

5.

511124

Belanja tunj. fungsional PNS

1.160.445.000

857.985.000

73,94

6.

511125

Belanja tunj. PPh PNS

237.991.000

129.916.653

54,59

7.

511126

Belanja tunj. beras PNS

48.373.000

44.349.540

91,68

8.

511129

Belanja uang makan PNS

214.368.000

166.750.000

77,79

9.

511151

Belanja tunj. umum PNS

52.683.000

16.180.000

30,71

10.

511157

Belanja Tunj. Kemahalan Hakim

105.300.000

85.050.000

80,77

11.

512211

Belanja uang lembur

9.368.000

6.120.000

65,38

2.608.628.000

2.154.693.628

82,60

Total Belanja Pegawai


c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan Pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp. 453.944.960,- atau mencapai .17.4 % dari total pagu yang tersedia. 2. Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Lembata sebesar Rp. 3.463.964.000,- untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Lembata. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 51.142.800,- atau mencapai 96,30 %, dengan rincian belanja barang sebagai berikut : No.

Kode

Kegiatan

Akun

1.

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

2.

521114

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

3.

521115

Honor Operasional Satuan Kerja

4.

521211

Belanja Bahan

5.

522111

6. 7.

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

286.800.000

286.449.400

99.88

9.600.000

9.539.500

99,37

42.120.000

42.120.000

100

2.560.000

1.00.000

39,06

Belanja Langganan Listrik

54.000.000

47.563.300

88,08

522112

Belanja Langganan Telepon

26.400.000

19.296.050

73,09

523121

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan

47.308.000

45.620.000

96,43

48.648.000

45.780.750

94,11

92.400.000

90.729.80

Bangunan 8.

523111

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

9.

524111

Belanja Perjalanan Biasa

10.

522141

Belanja Sewa


98,19

11.

521119

Belanja Operasional Lainnya

1.500.000

1.285.000

85,67

12.

523133

Belana Biaya Pemeliharaan Jaringan

2.500.000

1.759.000

70,36

613.836.000

591.142.800

96,30

Total Belanja Barang

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 22.693.200,- atau mencapai 3,7% dari total pagu yang tersedia. 3. Belanja Modal Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk Tupoksi. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Pagu awal belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Lembatasebesar Rp. 241.500.000,- . b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2015, anggaran yang terserap atau terrealisasi adalah Rp. 237.657.000,- atau mencapai 98,41 % dengan rincian belanja sebagai berikut : No.

Kode Akun

Kegiatan

Pagu (Rp.)

1.

1071.022.011

Teknologi Informasi (Server dan UPS

Realisasi (Rp.)

%

41.500.000

41.3000.000

99,52

200.000.00

196.357.000

98,18

Server) 2.

1071.995.011

Peralatan dan Mesin (Mobil Dinas)

Total Belanja Modal

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp. 3.843.000,- atau mencapai 1.59 % dari total pagu yang tersedia. 2. PAGU DAN REALISASI DIPA 03 (BADAN PERADILAN UMUM) Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) adalah sebagai berikut : No.

Kegiatan

1.

Belanja Barang

Pagu (Rp.) 69.405.000

Realisasi (Rp.) 64.297.400

% 92,64


JUMLAH

69.405.000

64.297.400

92,64

Belanja barang pada DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2015 adalah Rp. 69.405.000,- untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan pada satuan kerja Pengadilan Negeri Lembata. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 64.297.400,- atau mencapai 92,64 % dari total belanja barang, dengan rincian sebagai berikut : No.

Kode Akun

Kegiatan

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

1.

521114

Belanja Jasa Pos

1.500.000

759.800

2.

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

2.185.000

0

3.

521211

Belanja Barang Non Operasional

53.220.000

53.152.600

99,87

4.

524113

Belanja Perjalanan Biasa Lainnya

4.000.000

1.950.000

48,75

5.

521211

Belanja Bahan

1.750.000

1.685.000

96,29

6.

522151

Belanja Jasa Profesi

6.750.000

6.750.000

100

50,65 0

Total Belanja Barang

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 5.107.600,- atau mencapai 7,36 % dari total pagu yang tersedia.


BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lembata Tahun 2015 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun 2015 serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lembata 2015 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Mengenai kesimpulan, hambatan dan saran-saran cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut : A. KESIMPULAN Kesimpulan yang telah dicapai antara lain : 1. Bertambahnya sarana dan prasarana Perlengkapan Kantor ; 2. Meningkatnya Kualitas Kerja Pegawai ; 3. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Lembata telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan melalui Renstra yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan SDM serta data yang tersedia. Untuk meningkatkan Kualitas sumber daya manusia baik Hakim maupun Pejabat Struktural dan Fungsional serta staf, diupayakan melalui pertemuan berkala walaupun intensitasnya masih terbatas ; 4. Pelayanan hukum terhadap masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan sudah maksimal dengan SDM serta sarana dan prasarana yang masih terbatas ; 5. Proses penyelenggaraan administrasi peradilan maupun administrasi umum telah berjalan dengan baik berdasarkan pertauran-peraturan yang ada, walaupun masih sangat terbatasnya sumber daya manusia maupun sarana prasarana pendukung lainnya ; 6. Seluruh kegiatan penyelenggaraan peradilan telah berjalan dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi, dengan dilakukannya pengawasan internal oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata, Hakim Pengawas bidang dengan koordinator Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata.


B. SARAN-SARAN : Beberapa hambatan / masalah yang masih dihadapi antara lain : 1. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan pokok belum terpenuhi sehingga hasil maksimal yang diharapkan belum terwujud ; 2. Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang penggunaannya belum maksimal dikarenakan Pagu Anggaran kegiatan yang diberikan sangat besar dibandingkan dengan realisasinya ; 3. Belum kuatnya dalam perencanaan, yang mengakibatkan tidak secara maksimal Pagu Anggaran terealisasi ; 4. Masih adanya kekosongan jabatan Struktural yang belum diisi serta kurangnya tenaga staf pada beberapa bagian; Berdasarkan hambatan/masalah yang dihadapi diatas maka disarankan agar dapat dilakukan dengan cara : 1. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat maksimal ; 2. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi penyelenggara peradilan, perlu secara bertahap diupayakan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran, kenyamanan, intensitas dan kualitas kerja ; 3. Mengisi jabatan struktural yang masih lowong dengan merekrut tenaga PNS yang memenuhi syarat dan berkualitas dalam meningkatkan kinerja organisasi ; 4. Perlu diadakan pelatihan-pelatihan teknis maupun non teknis secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan wawasan SDM aparatur; 5. Adanya Alokasi Dana didalam DIPA untuk : -

Pembangunan Rumah Dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris;

-

Rehab Rumah Dinas yang sudah ada;


D A F T A R I S I. Halaman

Recommend Documents