69
DAFTAR REFERENSI
A. KITAB UNDANG-UNDANG
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek) [dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan]. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, cetakan ke-23, Jakarta : Pradya Paramita, 1990.
ALGEMENE BEPALINGEN
Belanda. Wethoundende Algemene Bepalingen der Wetgeving van Het Koninkrijk, Staatblad No.28 tanggal 15 Mei 1829.
Indonesia (Hindia Belanda). Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB), Staatblad No.23 jo. Staatblad 1915 No.299 jo. 652. 30 April 1847.
B. BUKU DAN MAKALAH Apeldoorn, L.J. van. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Pradhya Paramita, 1976. Budiono, Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007. Fuady, Munir. Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek, Buku Kedua, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999. ------------------. Hukum Perusahaan : Dalam Paradigma Hukum Bisnis, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999. ------------------. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999. ------------------. Perbandingan Hukum Perdata, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
Universitas Indonesia
Analisa pasal..., Christina, FH UI, 2009.
70
Gautama, Sudargo dan Ellyda T. Soetijarto. Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (1960) Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya (1996), Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997 Hadikusuma, Hilman. Hukum Perekonomian Adat Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001. Hartono, Soenaryati. Beberapa Pemikiran Ke Arah Pembaharuan Hukum Tanah, Bandung : Alumni, 1978. --------------------. Capita Selekta Perbandingan Hukum, Edisi ke-2, Bandung : Alumni, 1990. -------------------. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Bandung : Alumni, 1994. Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia:, Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi 2005, Cetakan Ke-10, Jilid 1, Jakarta : Djambatan, 2005. ----------------. Kedudukan, Tugas dan Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Makalah yang disampaikan pada seminar tentang Pejabat Pembuat Akta tanah yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 8 Mei 1993. Hasan, Djuhaendah. Hukum Keluarga Setelah Berlakunya UU No.1/1974 Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional), Bandung : Armico, 1988. ------------------. Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996. Mamudji, Sri et al. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Muhammad, Abdulkadir. Hukum Tentang Surat-Surat Berharga,Bandung : Alumni, 1984. --------------------.Hukum Perikatan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992. Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. Hukum Perikatan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992. ------------------------------------------------------. Hapusnya Perikatan, Edisi ke-1 Cetakan ke-1, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003. ------------------------------------------------------. Perikatan Perjanjian, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004.
Yang
Lahir
Dari
Universitas Indonesia
Analisa pasal..., Christina, FH UI, 2009.
71
-------------------------------------------------------. Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta : Tatanusa, 2004. Mahadi. Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional, Bandung : Binacipta, 1983. ----------. Falsafah Hukum, Suatu Pengantar, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989. Mamudji, Sri et al. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda, Jakarta : Intermassa, 1986. R. Soesilo. RIB/HIR Dengan Penjelasan, Bogor : Politeia, 1995. Rusli, Hardjan. Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986. --------------------------- dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006. Samidjo. Tanya-Jawab-Ringkasan : Hukum Perselisihan, Bandung : Armico, 1985. Sihombing., B.F. Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Nasional, Jakarta : Gunung Agung, 2005. Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : Intermassa, 1990. Tan Thong Kie. Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000. -----------------. Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris Buku II, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000. Tobing, G.H.S. Lumbun. Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta : Erlangga, 1980. Utoyo, Hasan. Diktat Teknik Pembuatan Akta Notaris, Edisi ke-3, Jakarta : Fakultas Hukum Jurusan Notariat Universitas Indonesia, Tanpa Tahun. C. KAMUS
Universitas Indonesia
Analisa pasal..., Christina, FH UI, 2009.
72
A. Gardner, Bryan. Ed. in chief. Black’s Law Dictionary, 7th Ed., St. Paul, Minnesota: West Group, 1999. Salim, Peter. the Contemporary English – Indonesian Dictionary, Edisi ke-6, Jakarta : Modern Press, 1991.
D. HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UNDANG-UNDANG DASAR
Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 disertai Amandemen
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Indonesia. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
UNDANG–UNDANG
Indonesia. Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Th. 1960, LN No. 104, Th. 1960. TLN No. 2043.
------------. Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah, UU No. 4, Th. 1996, LN No. 42, Th. 1996. TLN No. 3632.
------------. Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Th. 1999, LN No. 168 Th. 1999. TLN No. 3889. Pasal 41.
------------. Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No.30 Th. 1999, LN No. 138, Th. 1999. TLN No. 3872.
Universitas Indonesia
Analisa pasal..., Christina, FH UI, 2009.
73
------------. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48, Th.2009, LN No. 157, Th. 2009. TLN No. 5076.
------------. Undang-Undang tentang Peradilan Umum, UU No. 2 Th. 1986, LN No. 20 Th. 1986. TLN No. 3327. jo. UU No. 8 Th. 2004, LN No. 35 Th. 2004. TLN No. 4368. jo. UU No. 49 Th. 2009, LN No. 158 Th. 2009 TLN No. 5077.
------------. Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Th. 2004, LN No. 117, Th. 2004. TLN No. 4432.
------------. Undang-Undang Tentang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No.4724.
------------. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Th. 2007, LN No.106, Th. 2007, TLN No.4756. PERATURAN PEMERINTAH
Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 24 Tahun 1997 jo. PP No. 24 Tahun 1997, LN No.12, Tahun 1993, TLN No. 3515.
------------. Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PP No. 37 Tahun 1998, LN No. 52, Th.1998. TLN No. 3746.
Universitas Indonesia
Analisa pasal..., Christina, FH UI, 2009.
