D A F T A R I S I DAFTAR ISI

DAFTAR

ISI

DAFTAR ISI BAB I

i PENDAHULUAN

1

1.1

PENGANTAR

1

1.2

CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

2

1.3

ISU STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI INTERNAL (RB)

BAB II 2.1

11

AKSI PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI KETERIKATAN KEBIJAKAN DAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

13

2.2

PROGRAM MIKRO REFORMASI BIROKRASI

14

2.3

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 2015 – 2015

16

PENUTUP

22

BAB III

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 - 2019

i

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Pengantar Birokrasi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam RPJMN tahun 2015-2019, ditetapkan agenda kedua pembangunan nasional sebagai operasionalisasi nawacita adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, yang meliputi subagenda prioritas sebagai berikut: 1. melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; 2. meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan; 3. membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah; 4. menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); dan 5. meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa penyempurnaan serta peningkatan kualitas reformasi birokrasi sebagai prioritas. Dalam kaitan ini peran Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Ombudsman) sangat strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Peran Ombudsman strategis karena Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman bertujuan: a. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; b. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; c. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;


1

d. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; dan e. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan. Dalam mengemban amanat tersebut, dibentuk Sekretariat Jenderal yang berfungsi memberikan dukungan fasilitatif kepada Ombudsman. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009, Sekretariat Jenderal Ombudsman menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut Ombudsman Republik Indonesia; b. pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana dan program kerja Ombudsman Republik Indonesia; c. pelayanan administrasi dalam kerja sama Ombudsman Republik Indonesia dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri; d. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Ombudsman Republik Indonesia; e. penyelenggaraan kegiatan administrasi Ombudsman Republik Indonesia serta melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal Ombudsman. 1.2.

Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dampak reformasi birokrasi bagi Ombudsman, antara lain: 1. Terbentuk dan berfungsinya Perwakilan Ombudsman di 32 Provinsi. 2. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Ombudsman RI, pada tanggal 12 Mei 2014 ditandatangani Komitmen penerapan pengendalian gratifikasi. 3. Penerapan Kode Etik Insan Ombudsman secara konsisten, ditandai dengan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Insan Ombudsman (2 orang). 4. Terjadinya perubahan secara bertahap pola pikir birokrasi untuk melayani masyarakat melalui penerapan nilai-nilai “SOLUSI PELAYANAN”. 5. Pemesanan tiket pesawat via Govos (government online system), kerja sama dengan PT. Garuda Indonesia Co (Tbk), sedangka mekanisme pembayaran bekerja sama dengan Bank BNI. Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 - 2019

2

6. Peningkatan disiplin kerja pegawai dengan: a. Pemberlakuan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2014 dan Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 079/ORI-SK/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015. b. Penerapan pemotongan tunjangan kinerja bagi PNS berdasarkan tingkat kehadiran dan faktor pengurangan insentif kerja bagi Asisten. c. Pemanfaatan mesin finger print di seluruh Indonesia. 7. Peningkatan kinerja yang ditunjukkan peningkatan skor Akuntabilitas Kinerja tahun 2015: 54,50 meningkat dibanding tahun 2014: 50,18. 8. Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi: pada tahun 2015 dengan indeks 56,73 (indeks tahun 2014: 47,97). a. Terjadi peningkatan signifikan persentase capaian nilai diatas 60%, untuk komponen sebagai berikut:  Manajemen Perubahan, dengan capaian 64,85%  Penataan dan Penguatan Organisasi, dengan capaian 66,83%.  Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dengan capaian 66,10%.  Kualitas Pelayanan Publik, dengan capaian 60,38%. b. Terjadi peningkatan nilai sangat signifikan untuk komponen penilaian "Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN", dengan kenaikan lebih 200% (tahun 2015 dengan nilai 6,61, sedangkan tahun 2014 dengan nilai 3,00). 9. Proses perubahan pola pikir/mind set berlangsung secara baik ditandai dengan tidak adanya gejolak/resistensi yang menentang perubahan. Pegawai umumnya menerima perubahan sebagai sebuah upaya pelaksanaan reformasi birokrasi untuk memperbaiki kinerja baik secara internal instansi maupun eksternal. 10. Pelayanan internal Sekretariat Jenderal berdasarkan nilai-nilai “SOLUSI PELAYANAN” untuk mewujudkan dukungan administratif prima kepada Ombudsman. Biro Umum telah menetapkan tagline Q-pass untuk peyediaan pelayanan cepat. 11. Peningkatan peran Ombudsman dalam forum internasional, dengan terpilihnya Ombudsman sebagai Board of Director dalam kelembagaan Asian Ombudsman Association (AOA). 12. Peningkatan kepercayaan organisasi internasional, ditunjukkan dengan tawaran kerja sama dari negara maupun lembagalembaga internasional, antara lain Belanda, Bank Dunia, ACRC Korea, Ombudsman Timor Leste, Commenwealth Ombudsman Australia, USAID, Ausaid. Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 - 2019

3

Secara detail pencapaian ini diuraikan dalam berbagai program mikro RBI, sebagai berikut: 1. Quick Wins Sejak dimulainya reformasi birokrasi, Ombudsman menetapkan quick wins, terakhir ditetapkan dua quick wins yang dinilai memiliki arti strategis dalam memberikan percepatan pencapaian keberhasilan reformasi birokrasi khususnya dalam pelayanan publik. Quick wins tersebut meliputi: a. Pembentukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Perwakilan. Pembentukan Pengeluaran Pembantu (BPP) sangat strategis dalam pengelolaan keuangan di Perwakilan karena Perwakilan belum berbentuk Satuan Kerja. Pembentukan BPP di Perwakilan merupakan langkah sementara, sebelum terbentuk Satuan Kerja yang sedang dalam proses usulan. b. Pemanfaatan teknologi informasi. Pada era globalisasi, keberadaan teknologi informasi sangat vital karena teknologi informasi dapat mempercepat dan menjamin akurasi kerja. Dalam perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi, dibangun teknologi informasi, sebagai berikut: - aplikasi pengelolaan laporan masyarakat: SIMPeL dan pengembangannya. - website Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama. - website Biro Umum. - aplikasi pemesanan ruang rapat. - alikasi penomoran keputusan dan surat. - aplikasi inventarisasi pendidikan dan pelatihan pegawai. - aplikasi monitoring dan evaluasi. - pengembangan website. 2. Manajemen Perubahan Untuk melaksanakan proses reformasi birokrasi internal, sejak tahun 2010 dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Internal (Tim RBI). Tim tersebut terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan reformasi birokrasi. Tim RBI diarahkan lebih efisien dan efektif, agar pencapaiaN 8 area perubahan dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dengan capaian maksimal. Dalam rangka optimalisasi RBI Ombudsman tahun 2016 dibentuk Tim Pemantaban Reformasi Birokrasi di lingkungan Ombudsman RI Nomor SEK-178.OT.01.03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015. Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 - 2019

4

Tim RBI secara berkala dan berkelanjutan melakukan pertemuan diikuti unsur pimpinan untuk membahas perkembangan aktual reformasi birokrasi. Tim RBI dirancang sebagai berikut:

   

1. 2. 3. 4. 5. 6.

TIM PENGARAH Penanggung jawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris

KELOMPOK KERJA Manajemen Perubahan, Penataan Organisasi, dan Tata Laksana Penataan Peraturan Perundangundangan, Promosi, dan Komunikasi RB Manajemen sumber daya manusia Penguatan pengawasan Penguatan akuntabilitas Peningkatan kualitas pelayanan publik

 

TIM PENILAI PMPRB Koordinator asesor Asesor

Salah satu aspek penting dalam manajemen perubahan adalah perubahan pola pikir atau mind set pegawai. Sebagai upaya mengadakan perubahan secara bertahap dan berkelanjutan ditetapkannya nilai-nilai budaya pelayanan dalam tagline "SOLUSI PELAYANAN" yang merupakan singkatan "sopan", "lugas", dan "sigap". Nilai-nilai tersebut berupaya mengadopsi unsur kompetensi pegawai attitude, knowledge, dan skill yang diinternalisasikan ke seluruh pegawai dan dioperasionalkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. - Nilai "sopan": dalam melayani harus menunjukkan "sikap/perilaku" sopan, sebagai perwujudan "perilaku" atau "attitude". - Nilai "lugas": setiap pelayanan harus dilandasi ketaatan pada peraturan, sebagai bentuk pemahaman (knowledge) terhadap ketentuan yang ada (jika tidak sesuai ketentuan tidak mendapat pelayanan). - Nilai "sigap": dalam melayani harus menunjukkan kecepatan respon dan keterampilan yang optimal, sebagai perwujudan "skill". Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 - 2019

5

Untuk menjamin pelaksanaan "SOLUSI" tersebut, ditetapkan role model sebagai agen perubahan untuk mendorong mempercepat internalisasi reformasi birokrasi dan mengimplementasikan dalam pelaksanaan tugas. Sebagai upaya mempertahankan semangat perubahan di antara seluruh pegawai, di tempat banner yang berisi visi misi reformasi birokrasi, nilai-nilai reformasi birokrasi, dan kesiapan berubah pegawai. Sedangkan dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai, dengan mengikutsertakan berbagai pendidikan dan pelatihan baik manajerial maupun teknis/substansi. 3. Penataan Peraturan Perundang-undangan Berbagai upaya dilakukan dalam penataan peraturan perundang-undangan antara lain: a. Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan dan organisasi secara berkala baik organisasi substansi maupun fasiliatatif. - Telah disusun hasil evaluasi struktur organisasi Sekretariat Jenderal termasuk rencana pembentukan satuan kerja di Perwakilan. - Reviu Peraturan Ombudsman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman, sehingga diganti dengan Peraturan Ombudsman Nomor 18 Tahun 2015. b. Membentuk peraturan sebagai landasan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. - Peraturan Ombudsman Nomor 19 Tahun 2015 tentang Whistleblowing System. - Peraturan Ombudsman Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Gratifikasi di Lingkungan Ombudsman RI. c. Membentuk dasar hukum kegiatan. - Peraturan Ombudsman Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik. 4. Penataan Organisasi Penataan organisasi dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan organisasi dan rencana strategis Ombudsman. Struktur organisasi, diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan strategi guna pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Perubahan struktur organisasi telah dilakukan beberapa kali, terakhir ditetapkan dalam Peraturan Ombudsman Nomor 18 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman. Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 - 2019

6

Perubahan diawali dengan kajian mengenai arah dan visi organisasi ke depan. Adapun pokok-pokok perubahan yang dilakukan, meliputi: a. Penyusunan hasil evaluasi struktur organisasi Sekretariat Jenderal termasuk rencana pembentukan satuan kerja di Perwakilan. b. Peraturan Ombudsman Nomor 18 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman, sebagai pengganti Peraturan Ombudsman Nomor 4 Tahun 2010. Hal tersebut, dengan pertimbangan:  Perlunya unsur manajerial untuk mengelola pelaksanaan tugas-tugas substantif.  Perlunya spesifikasi bidang tugas.  Perlunya dukungan adminitrasi bagi kelancaran pelaksanaan tugas substantif. 5.

Penataan Tata Laksana Perbaikan tata laksana ini dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain: a. Penetapan Tata Naskah Dinas dengan Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 027/ORI-SK/IV/2015 tanggal 23 April 2015. b. Menyempurnakan standard operating procedures (SOP) dan Penyusunan Proses Bisnis. c. Membangun berbagai sistem otomasi untuk mendukung pelaksanaan tugas, diantaranya: aplikasi monitoring dan evaluasi sebagai instrumen pengukuran kinerja, sistem pengaduan, layanan pengadaan secara elektronik, aplikasi data kehadiran pegawai, pengembangan aplikasi keuangan, dan lain-lain.

6.

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Upaya yang telah dilaksanakan dalam penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia mencakup antara lain: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, telah dilaksanakan sejak tahun 2014. d. Promosi Terbuka. Promosi terbuka (open promotion) jabatan struktural merupakan kebijakan strategis untuk mengurangi praktik KKN dalam proses promosi jabatan dengan menerapkan sistem yang kompetitif dalam pemilihannya. Kebijakan ini telah diterapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 - 2019

7

pengisian jabatan eselon II sebagai bagian dari role model pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang SDM. e. Rekrutmen yang t ransparan. Transparansi dilaksanakan untuk rekrutmen:  rekrutmen Kepala Perwakilan.  rekrutmen calon Asisten.  rekrutmen CPNS dilakukan menggunakan sistem CAT (Computer Asissted Test). 7.

Penguatan Pengawasan Untuk pelaksanaan program penguatan pengawasan, langkah- langkah yang dilakukan ditujukan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya KKN, dan menjaga predikat opini WTP yang telah diperoleh tahun-tahun sebelumnya. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain: a. Sebagai salah satu upaya menguatkan pengawasan adalah dengan penyiapan sumber daya manusia. Untuk itu telah diadakan rekrutmen auditor dan mengikutsertakan calon auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan auditor yang diselenggarakan BPKP. b. Mengikutsertaan calon auditor dalam pelatihan pengawasan pengadaan barang dan jasa . c. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Ombudsman RI, pada tanggal 12 Mei 2014 ditandatangani Komitmen penerapan pengendalian gratifikasi. d. Melaksanakan upaya pencegahan KKN, melalui:  Penetapan peraturan dan menerapkan wisttle blower system.  Penetapan peraturan dan menerapkan gratifikasi.  Penerapan ketentuan benturan kepentingan (pengunduran diri Insan Ombudsman yang akan aktif dalam politik). e. Menerapkan aplikasi monitoring dan evaluasi sebagai sarana penilaian kinerja unit dan monitoring realisasi anggaran. f. Melakukan penilaian risiko:  Seluruh unit eselon III.  Seluruh unit eselon IV. g. Menyampaikan kewajiban untuk mengisi LHKPN. h. Meningkatkan peran Pengawasan Internal sejak penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.


8

8.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui upaya penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) dan perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Langkah ini diawali dengan penyusunan kajian yang melibatkan stakeholders kemudian dilakukan pembahasan intensif mengenai arah organisasi ke depan yang melibatkan seluruh unsur pimpinan. Penyusunan Renstra melibatkan pimpinan baik dalam pembahasan maupun sosialisasi. Secara komprehensif, draf Renstra dibahas oleh seluruh Anggota Ombudsman, seluruh Kepala Perwakilan, unsur Bidang, seluruh pejabat struktural Sekretariat Jenderal, dan menghadirkan narasumber dari Bappenas. Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, sebagai berikut:  tahun 2013, memperoleh kategori "D" dengan nilai 22,95.  tahun 2014, memperoleh kategori "CC” dengan nilai 50,18.  tahun 2015, memperoleh kategori "CC” dengan nilai 54,50.

NILAI AKIP 60

50,18

54,5

50 40 30

22,95

20 10 0 NILAI 2013

2014

2015

Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas secara bertahan dan berkelanjutan dibandingan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya.


9

Sebagai bagian Penerapan Manajemen Kinerja yang lebih baik, telah dilakukan sosialisasi dan internalisasi serta pendampingan terhadap seluruh unit kerja dalam menyusun dokumen perencanaan, antara lain penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, RKA-KL, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja unit kerja. Pada tahun 2014 dan seterusnya disusun Lakip unit:  Ombudsman.  Sekretariat Jenderal.  Biro Umum.  Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan.  Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama. 9.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada upaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas pada pelayanan utama Ombudsman yaitu pengelolaan pengaduan masyarakat. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain: a. Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan adanya makluman pelayanan. b. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan utama yang diberikan Ombudsman yaitu pengelolaan pengaduan/laporan masyarakat. d. Evaluasi kinerja Ombudsman oleh masyarakat. Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) melaksanakan evaluasi kinerja Ombudsman peiode 2011-2016, dengan catatan "mandat sosial dalam bentuk demand publik semakin meningkat terhadap ORI adalah modal besar ORI; di samping beberapa capaian yang perlu diapresiasi, kinerja ORI periode 2011-2016 menunjukkan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti". e. Peningkatan Kualitas Pelayanan (sarana dan prasarana). Salah satu penyediaan sarana dan prasarana yang berhasil diwujudkan adalah perolehan hibah dari BPKP berupa lahan di Yogyakarta, Padang, dan Banjarmasin sebagai kantor Perwakilan.


10

1.3.

Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Berdasarkan capaian tersebut, Ombudsman masih dihadapkan pada kondisi yang potensi menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagai berikut: NO

ASPEK

1.

Organisasi

2.

Tata Laksana

3.

Sumber Daya Manusia

KONDISI a. Struktur organisasi substantif belum didukung unsur manajerial, disebabkan belum ada jabatan struktural. b. Struktur organisasi Sekretariat Jenderal tidak memadai sebagai kosekuensi perkembangan organisasi. c. Penataan unit pengembangan SDM. d. Pengembangan kompetensi Insan Ombudsman:  Pemetaan diklat.  Pelatihan dasar keombudsmanan.  Pelatihan tematik.  Diklat penjenjangan Asisten.  Diklatpim.  Diklat teknis.  Diklat administratif. a. Tata naskah dinas perlu sosialisasi dan evaluasi. b. Proses bisnis perlu disesuaikan dengan perubahan organisasi c. Penerapan Standard Operating Procedures (SOP) dan evaluasi periodik. d. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi. a. P engembangan SDM perlu penanganan berkelanjutan, terutama:  formasi pegawai;  penempatan pegawai;  promosi pegawai dalam jabatan sesuai dengan kompetensi jabatan;  perencanaan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi;  pedoman pola karier dan pola rotasi pegawai;  pengembangan sistem penilaian kinerja dikaitkan dengan tunjangan kinerja. b. Pelaksanaan UU ASN. c. Pengembangan database pegawai sesuai perkembangan dan kebutuhan organisasi.


11

NO

ASPEK

KONDISI

4.

Pengawasan

a. Upaya pencegahan korupsi, antara lain melalui Pembentukan WBK/WBBM, Pengelolaan Gratifikasi, Penerapan Konflik Kepentingan, dan Penerapan whistleblowing system. b. Penerapan manajemen risiko. c. Penguatan pengawasan pengelolaan keuangan.

5.

Akuntabilitas

a. Penguatan perencanaan kinerja dalam rangka keselarasan dokumen perencanaan, RPJMN, Renstra, RKP dan RKA-KL. b. Penjabaran target kinerja organisasi/unit kerja secara berjenjang sampai tingkat individu. c. Penguatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran di unit kerja.

6.

Pelayanan Publik

a. Penguatan penerapan standar pelayanan. b. Penguatan pelayanan informasi dan pengelolaan pengaduan/laporan masyarakat. c. Peningkatan pelayanan fasilitatif Sekretariat Jenderal.

7.

Peraturan Perundangundangan

a. Reviu peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang sudah tidak relevan. b. Pelaksanaan harmonisasi dan revisi kebijakan secara menyeluruh. c. Pemutakhiran arsip peraturan perundangundangan dalam bentuk cetak maupun digital di website. d. Evaluasi secara berkala sistem pengendalian pembentukan peraturan perundangundangan.

8.

Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur

a. Penguatan internalisasi nilai-nilai:  Sopan;  Lugas; dan  Sigap. b. Pengembangan agen perubahan.


12

BAB II AKSI PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015-2019 2.1. Keterkaitan Kebijakan dan Road Map Reformasi Birokrasi Kebijakan nasional periode 2015-2019 diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sebagai penjabaran Nawa Cita Presiden. Ombudsman berkepentingan mensukseskan Cita ke-2 yaitu “membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”. RPJMN Ombudsman disajikan secara ringkas sebagai berikut: INDIKATOR

PROGRAM

% Instansi Pemerintah yang memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan % Integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Nasional

2015 2016 2017 2018 2019 15%

30%

40%

50%

60%

12%

25%

40%

50%

60%

20%

35%

45%

55%

65%

70% 25% 60% 10%

80% 35% 70% 20%

90% 60% 85% 35%

100% 80% 90% 50%

100% 100% 100% 60%

Jumlah Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik.

22

50

70

95

106

Jumlah partisipasi publik = 170 (lembaga swadaya masyarakat dan atau perguruan tinggi dan atau individu).

22

50

70

95

106

% kapasitas SDM dan infrastruktur pusat dan perwakilan Ombudsman RI

30%

40%

50%

60%

70%

30%

40%

50%

60%

70%

% Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan Publik yang selesai ditindaklanjuti

Program Teknis Substansi

TARGET

% K/L/Pemda dengan Tingkat Kepatuhan atas Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik -

Kementerian Lembaga Provinsi Kabupaten/Kota

Program Dukungan Manajemen % dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI


13

Sebagai implementasi RPJMN tersebut, ditetapkan Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 028/0RI-SK/IV/2015 tentang Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2015-2019, dengan visi "Menjadi Pengawas Pelayanan Publik Yang Responsif, Kredibel, dan Berkeadilan". Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka misi Ombudsman: 1. Mewujudkan pelayanan publik yang bebas maladministrasi. 2. Meningkatkan efektivitas penyelesaian laporan masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan Ombudsman RI. 4. Meningkatkan dukungan manajemen. 2.2. Program Mikro Reformasi Birokrasi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, program mikro terdiri atas: 1. Manajemen Perubahan. 2. Penguatan Sistem Pengawasan. 3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja. 4. Penguatan Kelembagaan. 5. Penguatan Tatalaksana. 6. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN. 7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan. 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 9. Quick Wins. Kegiatan yang dilakukan dalam program mikro tersebut diuraikan dalam tabel berikut: PROGRAM MIKRO

KEGIATAN

1. Manajemen Perubahan a. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas. b. Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir. 2. Penguatan Pengawasan

a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM. b. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi. c. Pelaksanaan whistle blowing system. d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan. e. Pembangunan SPIP. Penanganan pengaduan/pengaduan masyarakat. Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 - 2019

14

PROGRAM MIKRO

KEGIATAN

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja.

4. Penguatan Kelembagaan

a. Restrukturisasi organisasi/kelembagaan. b. Pembentukan satuan kerja di Perwakilan.

5. Penguatan Tatalaksana

a. Penyempurnaan standar operasional prosedur. b. Sosialisasi, penerapan, dan evaluasi tata naskah dinas. c. Perluasan pemanfaatan teknologi informasi; d. Penerapan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan e. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. f. Perbaikan Penerapanberkelanjutan sistem kearsipan yang handal; a. sistem

6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

b.

c. d.

e. f. g. h. i. j. k.

l.

perencanaan kebutuhan pegawai. Penyempurnaan sistem pengendalian jumlah pegawai khususnya Asisten di Perwakilan. Perumusan kebijakan pendistribusian pegawai. Penerapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja. Pembangunan/pengembangan sistem informasi pegawai. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi pegawai. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian pendidikan dan pelatihan pegawai.


15

PROGRAM MIKRO

KEGIATAN

7. Penguatan Peraturan Perundangundangan

a. Melakukan evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan. b. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak relevan, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundangundangan lain. c. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dinilai menghambat pelayanan. d. Melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian pembentukan peraturan perundang-undangan.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Peningkatan penyelesaian pengaduan/laporan masyarakat. b. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi.

9. Quick Wins

a. Pengelolaan keuangan: efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan melalui pembentukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan distribusi Pejabat Pembuat Komitmen yang lebih proporsional. b. Peningkatan dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi.

2.3. Rencana Aksi RBI Tahun 2015-2019 Berdasarkan capaian dan isu strategis yang yang telah dipaparkan tersebut, disusun rencana aksi RBI tahun 2015-2019, sebagai berikut: NO 1.

PROGRAM MIKRO Manajemen Perubahan

ISU STRATEGIS a. Nilai-nilai reformasi birokrasi belum terinternalisasi secara baik.

KEGIATAN 20152019  Sosialisasi.  Pengembangan kapasitas.  Knowledge Sharing.


16

NO

2.

PROGRAM MIKRO

Penguatan Pengawasan

ISU STRATEGIS

KEGIATAN 20152019

b. Agen perubahan belum berperan maksimal dalam meningkatkan kinerja organisasi

 Penetapan agen perubahan.  Pertemuan berkala dengan agen perubahan.

a. WBK/WBBM belum dilakukan monitoring dan evaluasi.

 Monitoring dan Evaluasi.  Meningkatkan Zona Integritas menuju WBBM.

b. Penerapan Gratifikasi belum dilakukan monitoring dan evaluasi.

Penerapan sistem Monitoring dan Evaluasi.

c. Penerapan Konflik Kepentingan belum dilakukan monitoring dan evaluasi.


d. Penerapan whistle blowing system belum dilakukan monitoring dan evaluasi.


e. Penguatan pengawasan TLHP Audit BPK-RI.

Monitoring dan Evaluasi.

f. Manajemen Risiko belum  Identifikasi Risiko. diterapkan secara  Penetapan Risiko. menyeluruh.  Monitoring dan Evaluasi. 3.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

a. Penguatan perencanaan kinerja dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan nasional dan internal Kementerian (RPJMN, Renstra, RKP dan RKA-KL) masih belum terlaksana dengan baik. b. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran di unit kerja belum terlaksana dengan baik.

Penjabaran target kinerja organisasi/unit kerja secara berjenjang sampai tingkat individu.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam Monitoring dan Evaluasi.


17

NO

PROGRAM MIKRO

ISU STRATEGIS

KEGIATAN 20152019

4.

Penguatan Kelembagaan

Struktur organisasi belum  Penyusunan naskah sesuai dengan urgensi. perkembangan dan tuntutan  Penetapan struktur kebutuhan. organisasi baru bidang Substansi, Sekretariat Jenderal, dan satuan kerja di Perwakilan.

5.

Penguatan Tatalaksana

a.

6.

Proses bisnis belum sesuai dengan kebutuhan organisasi.

 Reviu proses bisnis.  Penyempurnaan Proses bisnis.

b. Standard Operating Procedures (SOP) belum direviu dan evaluasi secara periodik.

 Penyempurnaan SOP.  Reviu SOP.

c. Sistem aplikasi egovernment belum terintegrasi secara menyeluruh.

Pengintegrasian sistem aplikasi e-government.

Penguatan a. Penempatan pegawai Sistem dalam jabatan belum Manajemen sesuai dengan standard SDM Aparatur kompetensi jabatan. b. Belum terdapat perencanaan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Identifikasi kompetensi sebagai dasar penempatan pegawai. Perencanaan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi.

c. Belum terdapat kebijakan Penyusunan pedoman pola karier dan pola pola karier dan pola rotasi pegawai yang rotasi pegawai. konsisten. d. Sistem penilaian kinerja belum dikaitkan dengan pemberian tunjangan kinerja,

Pengembangan sistem penilaian kinerja dikaitkan dengan pemberian tunjangan kinerja.


18

NO

PROGRAM MIKRO

ISU STRATEGIS

KEGIATAN 20152019

e. Pengalihan jabatan struktural kepada berbagai jabatan fungsional belum dilakukan secara maksimal.

Pelaksanaan pengalihan jabatan struktural kepada berbagai jabatan fungsional.

f. Database pegawai belum di-update secara berkala dan komprehensif.

Pengembangan database pegawai secara berkala dan komprehensif sesuai perkembangan dan kebutuhan organisasi.

7.

Penguatan Peraturan Perundangundangan

Terdapat peraturan  Identifikasi perundangan yang tidak peraturan sesuai dengan perundangperkembangan, disharmoni, undangan. dan tumpang tindih.  Dokumentasi peraturan perundangundangan.  Harmonisasi dan revisi kebijakan.  Pemutakhiran indeks peraturan perundangundangan dalam bentuk cetak maupun digital di website.

8.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Hasil survei menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik masih rendah.

 Penguatan penerapan standar pelayanan.  Percepatan penyelesaian pengaduan/laporan masyarakat.  Evaluasi penerapan teknologi informasi.


19

2.4. Agenda Prioritas dan Optimalisasi RBI Agenda prioritas yang menjadi kunci pelaksanaan RBI sebagai berikut: 1. Restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan dan perkembangan kelembagaan, meliputi: a. Restrukturisasi pembidangan (substansi) dengan melakukan evaluasi Peraturan Ombudsman Nomor 18 Tahun 2015. Restrukturisasi substansi dalam rangka mengupayakan aspek manajerial Asisten. b. Restrukturisasi Sekretariat Jenderal untuk mengakomodir perkembangan kelembagaan Ombudsman yang terus berlangsung. Restrukturisasi Sekretariat Jenderal untuk menampung kebutuhan fasilitatif Ombudsman yang terus berkembang, dengan penambahan eselon II. c. Pembentukan satuan kerja di Perwakilan. 2. Pemutakhiran Analisis Jabatan dan Uraian Jabatan. Kegiatan ini untuk memberikan informasi penetapan standar kompetensi jabatan, yang sangat penting dalam kaitan dengan penilaian kinerja pegawai, perencanaan pegawai, sistem rekruitmen, pengembangan jabatan fungsional, dan pengembangan SDM. 3. Pemetaan Kompetensi Pegawai. Pemetaan dimaksudkan untuk memberikan informasi kondisi pegawai saat ini berdasarkan kompetensi sehingga dapat diketahui pegawai yang tepat untuk menduduki atau ditempatkan pada posisi tertentu dalam organisasi. Terhadap pegawai yang dinilai kurang memenuhi standar kompetensi, dilakukan perencanaan pengembangan. 4. Penyempurnaan bisnis proses dan SOP. Langkah ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen. Penyempurnaan meliputi dua hal yaitu pelengkapan yang belum ada dan evaluasi yang telah ada. 5. Wilayah Bebas Korupsi. Penetapan wilayah bebas korupsi menjadi prioritas mengingat Ombudsman adalah lembaga negara pengawas pelayanan publik. Pencapaian WBK diawali dengan penetapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. 6. Pengembangan nilai-nilai "SOLUSI". Internalisasi dan implementasi nilai-nilai "sopan", "lugas", dan "sigap" ditujukan untuk membangun budaya pegawai dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja Ombudsman sekaligus sebagai upaya untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja dengan etos tinggi. Pengembangan nilainilai ini selaras dengan Revolusi Mental dengan aspek "integritas", "etos kerja", dan "gotong royong". Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 - 2019

20

7.

8.

Pelaksanaan anggaran. Dalam rangka optimalisasi anggaran, Ombudsman melakukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Langkah yang ditempuh adalah melakukan penajaman kegiatan dengan penentuan skala prioritas kegiatan yang memberikan manfaat besar bagi upaya peningkatan kinerja Ombudsman, melakukan sinergi dengan seluruh unit kerja, dan melakukan penghematan terhadap pengeluaran yang tidak perlu. Penyesuaian Quick Wins. Penyesuaian Quick Wins dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik. Quick wins meliputi pengelolaan keuangan dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.


21

BAB III PENUTUP Road Map Reformasi Birokrasi ini disusun dengan melibatkan seluruh unsur melalui diskusi komprehensif baik secara formal maupun informal. Proses diskusi merupakan proses pengayaan menuju kesempurnaan. Namun demikian, reformasi birokrasi tidak berhenti sampai pada tahapan dokumen ini selesai disusun, tetapi reformasi birokrasi yang sebenarnya baru dimulai pada saat implementasi berbagai rencana yang telah disusun. Untuk itu, diperlukan upaya sungguhsungguh untuk mewujudkan tujuan reformasi birokrasi, yaitu mendukung pencapaian visi menjadi Ombudsman yang berwibawa, efektif, dan adil. Road map merupakan dokumen perencanaan, sehingga terbuka untuk dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan. Jakarta, 29 Desember 2015 SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

A. ANIMAHARSI


22

D A F T A R I S I DAFTAR ISI

Recommend Documents