CATATAN AKHIR TAHUN 2013 LBH APIK NTT PENDAHULUAN A. Gambaran Catatan Akhir Tahun 2013 LBH APIK NTT LBH APIK NTT Sebagai lembaga yang concern terhadap masalah perempuan dan anak senantiasa memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Upaya perjuangan LBH APIK NTT dilakukan dengan cara memberikan pelayanan hukum terhadap perempuan dan anak, secara khusus perempuan dan anak yang lemah secara politik, ekonomi social dan budaya. Pelayanan hukum yang dilakukan oleh LBH APIK NTT berupa konsultasi hukum, pendampingan, pembelaan untuk korban termasuk pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum baik dalam penanganan korban maupun upaya pencegahannya dalam rangka mewujudkan masyarakat anti kekerasan serta advokasi kebijakan. Catatan Akhir Tahun (Catahu) LBH APIK NTT merupakan sebuah dokumen terkait gambaran kasus yang dialami perempuan dan anak di NTT dalam satu tahun (tahun 2013). Dokumen Catahu ini dipilah menjadi dua bagian yakni analisis kasus yang dialami oleh perempuan dan anak yang terjadi di NTT pada tahun 2013 dan yang kedua merupakan analisis kasus berdasarkan pengaduan yang masuk di LBH APIK NTT. Pemilahan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh terkait kecenderungan kasus di NTT berdasarkan jenis kasus, pelaku dan korban dan kecenderungan korban dalam menggunakan jasa bantuan hukum berdasarkan jenis kasus, pelaku dan korban. Rilis Catahu 2013 LBH APIK NTT ini memiliki dua tujuan yakni sebagai bahan dasar advokasi (evident bassed) dan sebagai bahan monitoring dan evaluasi bagi LBH APIK sendiri dalam menjalankan visi dan misinya yakni terciptanya sistem hukum yang adil gender, yang tercermin dalam relasi kuasa baik dalam relasi personal, keluarga, masyarak dan Negara serta menguatnya gerakan perempuan sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil dalam pemberdayaan hukum dan masyarakat yang adil gender.
B. Metodologi Metode yang digunakan dalam Catahu LBH APIK NTT tahun 2013 adalah riset media dan riset pengaduan kasus. Riset media yang dilakukan didasarkan pada pemberitaan media selama 1 (satu) 1
tahun, dimulai dari bulan januari hingga bulan desember. Sedangkan riset pengaduan kasus, didasarkan data kasus yang ditangani oleh LBH APIK NTT dari bulan januari hingga bulan desember 2013. Teknik Pengumpulan dan pengolahan data dlikakuan dengan cara: a. Riset media: Data berupa pemberitaan koran dikumpulkan dan dipilah berdasarkan pemberitaan terkait umum, perempuan dan anak. Data pemberitaan Koran yang berhubungan dengan perempuan dan anak kemudian dikumpulkan dan di klipingkan berdasarkan kategori jenis kasus. Pengklipingan dilanjutkan dengan input data ke dalam computer dengan menggunakan program MS Excel dan digolongkan berdasarkan jenis kasus, korban, pelaku dan karakteristik korban dan pelaku berdasarkan usia, dan jenis pekerjaan b. Riset pengaduan kasus: setiap pengaduan masyarakat (perempuan dan anak) diinput dalam computer dengan memakai bantuan program MS Excel dan dikategorikan berdasarkan jenis kasus, usia dan pekerjaan dari korban dan pelaku.
C. Keterbatasan Metode riset media dan riset pengaduan kasus yang digunakan oleh LBH APIK NTT memiliki keterbatasan yang turut mempengaruhi kevalidan hasil. Hal ini sangat disadari oleh LBH APIK NTT sendiri. Untuk itu, LBH APIK NTT merasa perlu untuk menyampaikan keterbatasan dan kelemahan dari metode yang digunakan. Adapun keterbatasannya sebagai berikut: 1. Riset media yang dilakukan hanya pada 3 media surat kabar local yakni Victory News, Pos Kupang dan Kursor. Pemilihan ketiga media surat kabar ini sebagai sampel riset ini didasarkan pada alasan bahwa ketiga media ini yang dimiliki oleh LBH APIK (Koran berlangganan) 2. Tidak masuknya media surat kabar local di kantor LBH APIK NTT, turut mempengaruhi hasil riset ini. Tercatat surat kabar kursor yang tidak masuk secara rutin, sehingga turut mempengaruhi hasil riset, terutama terkait publikasi media yang berhubungan dengan perempuan dan anak. 3. Tidak semua kasus yang terjadi di NTT dapat diliput oleh media. Hal ini turut mempengaruhi hasil riset utnuk menentukan objektifitas dari sebuah penelitian. Walau demikian, hasil riset media ini bisa menunjukkan bahwa realita kasus terhadap perempuan dan anak mungkin lebih besar lagi. Ibarat gunung es, kasus yangdiliput meda hanya merupakan kasus permukaan, namun dibalik itu masih lebih banyak kasus yang tidak tampak. 4. Riset pengaduan kasus juga tidak bisa dijadikan justifikasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena masih banyak kasus yang tidak dilaporkan. Walau demikian, riset ini dapat meolong kita untuk mengetahui kasus-kasus yang berhasil dilaporkan. 2
KASUS YANG DIALAMI PEREMPUAN DAN ANAK RISET MEDIA A. Media dan Peliputan terkait Perempuan dan Anak Persoalan yang dialami oleh perempuan dan anak masih merupakan topik yang menarik untuk diliput oleh media local di NTT. Hampir setiap hari, media surat kabar lokal memuat kasus-kasus yang dialami oleh perempuan dan anak tersebut. Hasil riset yang dilakukan LBH APIK NTT terkait peliputan media memperlihatkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi hal yang menarik untuk diliput dibanding pemberitaan lainnya. Pada tahun 2013, tercatat 234 pemberitaan yang berhubungan dengan perempuan dan anak. Pemberitaan itu terbagi dalam 3 (tiga) kategori besar yakni pemberitaan seputar penyadaran dan sosialisasi, pemberitaan seputar trafking dan pemberitaan seputar kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dimaksud berupa pencabulan, pemerkosaan, perzinahan, dan lainnya. Riset media yang dilakukan menunjukkan bahwa berita kekerasan terhadap perempuan hampir menyita seluruh pemberitaan terhadap perempuan lainnya. Terdapat 46% pemberitaan media yang berhubungan dengan kekerasn terhadap perempuan dan anak, sedangkan sisanya 31 % pemberitaan terkait penyadaran dan sosialisasi dan 23% sisanya berita seputar trafiking. Hal ini seperti pada chart berikut:
Chart 1. Persentase Kasus yang DIliput Media
Ditinjau dari jumlah peliputan berdasarkan media, Victory News lebih banyak memuat pemberitaan terkait perempuan dan anak. Peliputan Victory News terkait perempuan dan anak 3
mencapai 43%. Pemberitaan Victory News ini lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah liputan Pos Kupang (36%) dan Kursor ( 21%). Sayangnya peliputan terkait perempuan dan anak masih diarahkan pada straight news dibandingkan dengan investigation news atau depth news. Chart 2. Persentase Peliputan terkait Perempuan dan Anak berdasarkan Media
Terkait isu perempuan dan anak, Pos Kupang sangat konsern dengan berita kekerasan terhadap permpuan dan anak, di mana terdapat 42 berita yang mengulas kasus Kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak sedanhkan sisanya terdapat 27 pemberitaan terkait sosialisasi dan penyadaran kritis masyarakat yang berhubungan dengan permasalahan perempuan dan anak, serta 15 liputan yang berhubungan dengan trafiking. Victory News lebih berimbang dalam penyajian berita seputar persoalan perempuan dan anak, sedangkan Kursor lebih menekankan pada berita kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak, walaupun skala pemberitaannya masih sedikit dibanding dua media lainnya. Sedikitnya pemberitaan terkait perempuan dan anak di kursor sangat dipengaruhi oleh data riset yang tebatas sebagaimana sudah disampaikan dalam keterbatasan penelitian sebalumnya. Selain itu, jumlah halaman yang terbatas juga turut mempengaruhi ruang pemberitaannya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada chart berikut:
Chart 3. Pemberitaan Media berdasarkan kategori Trafiking, Penyadaran dan Kekerasan terhadap Perempuan dan anak
4
Proses penyadaran dan sosialisasi sudah mendapat porsi yang cukup baik oleh media. Sayangnya proses penyadaran masih berupa straight news. Berita straight ini dimasukan dalam berita sosialisai atau workshop yang dilakukan oleh LSM maupun oleh pemerintah, ataupun juga mengutip komentar dari para tokoh wanita di NTT terkait topic atau kasus tertentu. Untuk kasus trafiking, liputan media lebih terfokus pada kasus Wilfrida Souk, di mana lebih dari setengah pemberitaan trafiking berisi berita Wilfrida. Hal ini dimaklumi, karena kasus Wilfrida menjadi kasus yang menarik karena dia menjadi kasus nasional bahkan menjadi kasus internasional.
B. Kasus yang dialami Perempuan dan anak selama Tahun 2013 Tahun 2013 cukup menjadi tahun kelam bagi anak-anak NTT, karena kasus kekerasan yang terjadi di NTT telah memakan korban anak-anak. Kasus yang dapat direkam oleh media selama tahun 2013 sebanyak 100 kasus. Kasus ini terbagi dalam beberapa kategori kasus yakni kasus penganiayaan, pembubuhan,penganiayaan berat, perzinahan, pelecehan seksual, percabulan, perkosaan, gangrape, sodomi, melarikan anak di bawah umur, aborsi, IJM trafiking dan menghamili anak di bawah umur. Terkait kategori di atas, kasus penganiyaan merupakan kasus terbanyak yang terjadi di NTT berdasarkan riset media. Penganiayaan dalam tahun 2013 berjumlah 19 kasus, diikuti oleh kasus pelecehan seksual (14 kasus) perkosaan dan trafiking diurutan 3 dengan 13 kasus dan kasus percabulan yang mencapai 12 kasus. Untuk itu, dapat dilihat pada chart berikut:
Chart 4. Kasus terhadap perempuan dan anak di tahun 2013 berdasar Kategori Kasus
5
Dari 100 kasus yang menimpa perempuan dan anak, terdapat 198 orang korban yang terdiri dari perempuan dan anak. Sebagian besar atau 58% (115 orang) korban adalah anak-anak. Sisanya, perempuan dewasa yakni 81 korban (41%) dan laki-laki dewasa sebanyak 2 orang (1%) . Untuk jelasnya dapat dilihat pada chart berikut:
Chart 6. Jumlah korban berdasarkan kategori
usia
Banyaknya anak yang menjadi korban, sangat bertolak belakang dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah NTT yang berupaya melindungi anak dari berbagai eksploitasi. Untuk NTT
6
sendiri, sudah ada 2 perda yang melindungi anak dari berbagai tindakan eksploitasi anak yakni perda perlindungan anak dan perda pekerja anak. Apabila di lihat dari jumlah korban, maka trafiking merupakan kasus dengan korban terbanyak. Trafiking yang terjadi berdasarkan liputan media mencapai 111 korban. Hal ini dapat dilihat pada chart berikut:
Chart 5. Jumlah korban berdasarkan kasus
Jumlah korban trafiking yang sangat banyak tersebut, sejalan dengan kondisi wilayah NTT yang masih dalam kategori propinsi termiskin. Akibatnya, banyak perempuan yang berupaya keluar dari kemiskinan dengan mencari pekerjaan di luar daerah. Kondisi ini sangat dimanfaatkan dengan baik oleh PJTKI nakal yang menjadikan NTT sebagai sorga bagi mereka untuk mendapatkan uang. Hasilnya, banyak 7
kasus trafiking yang terjadi dengan korban anak di bawah umur. Wilfrida Souk merupakan salah satu contoh dari maraknya kasus trafiking di NTT. Kasus trafiking yang terjadi ini, tidak diimbangi dengan sanksi yang tegas bagi para PJTKI. PJTKI yang bermasalah dan dicabut izinnya, dengan mudah mendapat kembali ijin ketika membentuk PJTKI baru. Perlakuan aparat penegak hukum yang kurang tegas ini akan membuat kasus trafiking akan semakin banyak dengan jumlah korban yang semakin besar lagi. Apabila dianalisis lebih dalam, maka ditemukan bahwa kasus trafiking merupakan kasus yang banyak memakan korban anak-anak. Dari 111 korban trafiking, 57 korban (51.35%) merupakan anakanak, sisanya 55 orang (48.7%) merupakan korban orang dewasa. Kasus trafiking yang melanda anakanak ini didasarkan pada adanya mafia yang melibatkan aparat pemerintah dan pihak PJTKI, dimana pihak PJTKI dapat membuat KTP bagi anak di bawah umur, dimana dalam KTP, alamat dan tanggal lahir anak yang bersangkutan berbeda dengan aslinya. Hal ini seperti yang terjadi pada kasus wilfrida. Selain kasus trafiking, kasus percabulan dan perkosaan merupakan kasus dengan korban terbanyak anak- anak. Dari 12 korban percabulan, 10 korban (83.3%) merupakan anak-anak. Untuk jelasnya dapat di lihat pada chart berikut:
Chart 7. Persentase korban anak berdasarkan Kategori Kasus
8
Data di atas menunjukkan bahwa hampir semua kasus yang terjadi, anak-anak merupakan korban terbesar. Persoalan ini merupakan persoalan serius yang harus ditangani jika kita tidak mau kehilangan generasi penerus bangsa.
C. Pelaku Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak di Tahun 2013 Jumlah pelaku berdasarkan kasus yang terjadi di taun 2013 berjumlah 109 pelaku. Pelaku terbesar pada kasus penganiayaan yakni sebesar 19 pelaku kejahatan. Jumlah terbesar kedua yakni pelaku kasus trafiking yang diwakili oleh para PJTKI bermasalah. Untuk jelasnya dapat dilihat pada chart berikut: 9
Chart 8. Persentase korban anak berdasarkan Kategori Kasus
Pada kasus penganiayaan, sebagaian besar pelaku kejahatan adalah suami korban, di mana 63% pelaku korban penganiayaan adalah suami korban. Sisanya 21% dilakukan oleh bapak kepada anaknya. Selain kasus yang melibatkan suami dan bapak sebagai pelaku, kekerasan dalam pacaran juga cukup marak di mana kekerasan dalam pacaran telah membawa sang pacar menjadi pelaku penganiayaan. Jumlahnya 6 % dan pelakunya adalah laki-laki yang menjadi pacar korban. Untuk jelasnya dapat dlihat pada chart di bawah: Chart 9. Persentasi pelaku penganiayaan berdasarkan Hubungan dengan korban
10
Kasus pembunuhan yang terjadi di NTT berdasarkan riset media sebesar 3 kasus. Pembunuhan ini seringkali dilatarbelakangi oleh persoalan dendam maupun pertengkaran biasa serta upaya menyembunyikan aib. Kasus pembunuhan di NTT yang terekam media memperlihatkan bahwa pelaku pembunuhan merupakan orang terdekat korban. Hal ini dapat dilihat pada chart di bawah ini:
Chart 10. Persentasi pelaku Pembunuhan berdasarkan Hubungan dengan korban
Budaya patriarkat sangat berpengaruh pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dapat disaksikan pada pelaku kejahatan terhadap perempuan. Hal ini dapat dilihat dari pelaku kekerasaan terhadap perempuan yang didominasi oleh laki-laki (98.2%). Bahkan dalam kasus suami atau ayah menjadi kelompok yang dominan dalam melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sisanya dilakukan oleh pacar. Dalam kasus aniaya berat, pacar, suami dan bapak berkontribusi sebagai pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak. Hal itu dapat dilihat pada chart berkut:
Chart 11. Persentasi Pelaku Aniaya Berat Berdasarkan Hubungan dengan Korban
11
Kasus perzinahan yang terjadi di NTT didominasi oleh kaum laki-laki, dalam hal ini para suami, sedangkan perempuan atau isteri menyumbang 14% atau 1 orang sebagai pelaku perzinahan dari 7 kasus perzinahan yang di liput media. Untuk jelasnya dapat dilihat pada chart berikut:
Chart 12. Persentasi Pelaku Perzinahan Berdasarkan Hubungan dengan Korban
Kasus pelecehan seksual merupakan kasus kedua terbesar di NTT setelah penganiayaan. Ironinya, seluruh korban pelecehan seksual di NTT adalah anak-anak. Anak-anak menjadi rentan terhadap kasus pelecehan seksual, karena sebagian besar kasus itu terjadi di seputaran tempat tinggal mereka dan dilakukan oleh pacar mereka. Gambaran pelaku pelecehan seksual dapat dilihat pada chart berikut: Chart 13. Persentasi Pelaku Pelecehan seksual Berdasarkan Hubungan dengan Korban
Tingginya kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak perlu menjadi perhatian serius dari semua pihak, apalagi perkembangan teknologi yang pesat, telah membuat hampir semua orang, baik anak kecil maupun dewasa dapat mengakses hal-hal yang berbau pornografi. Imbasnya pelecehan seksual semakin marak. 12
Senada dengan kasus pelecehan seksual, kasus percabulan juga memakan korban hampir sebagian besar anak-anak, secara khusus anak perempuan. Tercatat 80% kasus percabulan dialami oleh anak perempuan dengan pelaku terbesar adalah pacar (50%). Hal yang menarik dari kasus percabulan adalah pelaku percabulan merupakan pria beristeri dan merupakan pejabat public serta ada yang berprofesi sebagai guru. Hal ini tentunya menjadi catatan serius bagi para pejabat public dan guru dalam bertindak sesuai dengan citranya yang baik.
Chart 14. Persentasi Pelaku Percabulan Berdasarkan Hubungan dengan Korban
Kasus perkosaan yang marak terjadi di NTT dilakukan oleh orang-orang yang berada dekat dengan korban. Tercatat 31% pelaku pemerkosaan adalah tetangga, 15% adalah keluarga dekat dalam hal ini kakek dan bapak kecil serta 15% dilakukan oleh pacar. Selebihnya 39% dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Kasus perkosaan yang terjadi di NTT berdasarkan riset media juga memperlihatkan bahwa pemerkosaan juga dilakukan pada korban anak cacat. Selain kasus perkosaan, terdapat juga Kasus sodomi dilakukan oleh Satpam di SLB kepada anak cacat mental.
Chart 15. Persentasi Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hubungan dengan Korban
13
Hasil riset media yang dilakukan, memperlihatkan bahwa kejahatan yang dilakukan semakin beragam. Hal ini dilihat dari adanya kasus gang rape atau pemerkosaan secara beramai-ramai terhadap korban anak perempuan. Media local di NTT mencatat 4 kasus gang rape yang melibatkan pelajar SMU dan mahasiswa sebagai pelaku kejahatan ini. Dari 4 kasus kejahatan ini, 3 pelaku (21%) merupakan mahasiswa, 4 pelaku (29%) mrupakan pelajar SMU dan sisanya 7 pelaku merupakan orang tidak dikenal.
Chart 16. Persentasi Pelaku Gang Rape Berdasarkan Hubungan dengan Korban
Selain kasus-kasus di atas, kasus yang memakan korban anak-anak adalah kasus melarikan anak di bawah umur. Umumnya pelaku kejahatan ini adalah pria beristeri dan terbanyak dilakukan oleh oknum polisi. Hal ini dapat dilhat pada chart berikut:
Chart 17. Persentasi Pelaku Melarikan anak di bawah umur Berdasarkan Hubungan dengan Korban
14
KASUS PEREMPUAN DAN ANAK YANG DILAPORKAN KE LBH APIK NTT RISET PENGADUAN KASUS
Riset pengaduan kasus dilakukan dangan merujuk pada data penanganan kasus yang dilakukan oleh LBH APIK dalam tahun 2013. Berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk ke LBH APIK NTT, terdapat 139 kasus yang dilaporkan ke LBH APIK NTT. Kasus-kasus yang ditangani oleh LBH APIK NTT selama tahun 2013 digolongkan dalam beberapa katerori yakni : KDRT, Penganiayaan, Percabulan, Pemerkosaan, IJM, Pencurian, dan sebagainya. Hasil pengaduan yang masuk di LBH APIK NTT menunjukkan bahwa trend kasus adalah KDRT. Kasus KDRT ini dilakukan oleh suami terhadap isteri. Kasus KDRT selama tahun 2013 sebanyak 38 kasus. Hal ini dapat di lihat pada chart di bawah ini:
Chart 18 Jumlah Kasus Yang dilaporkan ke LBH APIK NTT berdasarkan Jenis Kasus
Apabila dihubungkan dengan hasil riset media yang dilakukan sebelumnya, maka nampak bahwa masih banyak kasus yang menimpa anak-anak yang tidak dilaporkan ke LBH APIK atau lembaga bantuan hukim lainnya dalam rangka meminta perlindungan hukum. Pada umumnya kasus-kasus yang menimpa anak, dilaporkan ke kepolsian tanpa meminta dampaingan dari lembaga bantuan hukum. Kecenderungan masyarakat meminta bantuan hukum kepada LBH APIK NTT, didasarkan pada kasus-
15
kasus KDRT di mana suami sebagai pelaku kekerasan. Hal ini sejalan dengan gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh LBH APIK NTT terkait UU PKDRT. Apabila dilihat dari jumlah korban yang melapor ke LBH APIK NTT, maka yang menggunakan jasa LBH APIK NTT di dominasi oleh perempuan dewasa. Dari 139 korban yang mengadu ke LBH APIK NTT, 82.01% atau 114 orang merupakan perempuan dewasa. Sisanya 25 orang atau 17.99% merupakan anakanak. Perinciannya dapat dilihat pada chart berikut: Chart 19. Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kasus
16
Data Riset penanganan kasus memperlihatkan bahwa proses hukum yang ditempuh korban cukup memakan waktu yang cukup panjang. Dari 139 kasus yang ditangani oleh LBH APIK NTT selama tahun 2013, hanya 13 kasus atau 9.35% yang telah mencapai putusan pengadilan yang bersifat tetap (inkrah). Sisanya, 8 kasus (5.76%) masih dalam proses mediasi, 44 kasus (31.65%) dalam tahap konsultasi, 56 kasus (40.29%) dalam taraf penyidikan polisi, 2 kasus (1.44%) dalam taraf P21, 5 kasus (3.60%) korban mencabut laporan kepolisian, 8 kasus (5.76%) masih dalam proses persidangan dan 3 kasus (2.16%) masih dalam proses banding, baik dilakukan oleh jaksa maupun oleh korban. Untuk itu dapat dilihat pada table di bawah ini:
Tabel 1: Kasus yang Ditangani LBH APIK NTT Berdasarkan Tingkatan Penanganan
Tingkat Penanganan Jenis Kasus
KDRT Perzinahan Percabulan Perkosaan Pengrusakan Penganiayaan Trafiking Melarikan Anak di bawah umur IJM Pencurian Penghinaan Perbuatan tidak Menyenangkan Penggelapan Penipuan Ketenagakerjaan Perceraian Perdata warisan Pemalsuan Identitas PTUN Menyembunyikan anak di bawah umur Percobaan pembunuhan
Mediasi
Konsultasi
Penyidikan
P21
Cabut Gugatan
Sidang Pengadilan
1
20 6 1
13 9 3 7 5 3 5
1
3
3
4
Putusan Inkrah/ kode etik -
Banding / Kasasi 1
1
1
1 2 2
1 6
5 2
3
1 1
1 1
2 2 2 1 1
1 2
2
1
2
5 1
1 1
1 1
17
Mandeknya kasus di kepolisian berdasarkan pengalaman LBH APIK NTT, pada umumnya disebabkan karena bukti-bukti yang tidak cukup disertai dengan saksi-saksi yang tidak mau bersaksi terkait kasus yang dilihatnya. Selain persoalan di atas, sikap aparat kepolisian yang tidak serius dalam menanggapi kasus yang dialami oleh perempuan, turut membuat kasus KDRT dan kasus lainnya tidak berlanjut ke pengadilan. Hal ini tentu saja menjadi catatan bagi LBH APIK maupun lembaga lain yang melakukan pendampingan terhadap warga yang mendambakan keadilan hukum. Keseriusan aparat dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari penjaga keadilan perlu terus diawasi, sehingga masyarakat yang mendambakan keadilan dapat tercapai.
18
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan
Media cukup memberikan perhatian terkait kasus yang dialami oleh Perempuan dan anak, namun pemberitaannya masih berupa straight news dan belum pada indepth reportation
NTT akan masuk pada kondisi darurat anak, apabila pemerintah dan pihak lain tidak memberikan perhatian yang serius bagi perlindungan anak, karena kasus kekerasan dan eksploitasi paling tinggi dialami oleh anak-anak
Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan Lembaga lainnya terkait perempuan dan anak masih bersifat citycentris dan berpusat pada hotel-hotel. Belum menyentuh grass root terutama daerah pedesaan
Media cukup memberikan perhatian terkait kasus yang dialami oleh Perempuan dan anak, namun pemberitaannya masih berupa straight news dan belum pada indepth reportation
NTT akan masuk pada kondisi darurat anak, apabila pemerintah dan pihak lain tidak memberikan perhatian yang serius bagi perlindungan anak, karena kasus kekerasan dan eksploitasi paling tinggi dialami oleh anak-anak
Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan Lembaga lainnya terkait perempuan dan anak masih bersifat citycentris dan berpusat pada hotel-hotel. Belum menyentuh grass root terutama daerah pedesaan
B. Rekomendasi
Pemerintah tidak hanya memfokuskan diri pada lahirnya aturan yang melindungi perempuan dan anak, namun juga perlu memberikan perhatian serius pada penerapan regulasi tersebut.
Pola sosialisasi kebijakan/ regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak perlu memikirkan aspek keterjangkauannya pada pelosok-pelosok dan perlu juga menerapkan metode sosialisasi yang mudah murah , efektif dan kreatif yang dapat diterima oleh semua golongan masyarakat
Pihak kepolisian perlu meningkatkan kapasitas personilnya secara khusus penyidik agar memeiliki kemampuan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dilaporkan
Sinergisitas antar lembaga yang peduli terhadap masalah perempuan dan anak perlu ditingkatkan guna memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak
19
20
