Catatan Akhir Tahun (Catahu) FAKTA
20 Desember
2015
Catatan ini berisikan tentang permasalahan pemenuhan hak-hak dasar warga DKI Jakarta juga berisikan tentang resume kegiatan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) pada tahun 2015 serta rekomendasi aksi maupun solusi bagi permasalahan-permasalahan tersebut.
Jakarta Belum Ramah Hak Asasi Manusia
Catatan Akhir Tahun
Daftar isi
A. Pendahuluan B. Advokasi FAKTA 1. Putusan Uji Materi Undang Undang Penyiaran di Mahkamah Konstitusi 2. Pembentukan Task Force untuk Pemantauan Peringatan Kesehatan Bergambar (PHW) dan Videotron yang Melanggar 3. Memperkuat Satpol PP dalam Penegakkan Kawasan Dilarang Merokok (KDM) dan Pelarangan Reklame Rokok 4. Karnaval “Anak Jakarta Bebas dari Kepungan Asap, Iklan dan Sponsor Rokok” 5. Konferensi Pers “Jakarta Masih Dikepung Asap, Iklan dan Sponsor Rokok” 6. Advokasi Warga Miskin Penggusuran Pendidikan Ketenagakerjaan dan Konsumen Lingkungan 7. Advokasi Bersama Jaringan Advokasi Bersama Lentera Anak Indonesia (LAI) Advokasi Peradilan Sesat Advokasi Pembagian Rokok kepada Suku Anak Dalam Penanganan Kasus Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau Penolakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 228 Tahun 2015 8. Credit Union 9. Live In C. Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (EKOSOB) 1. Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan dan Tempat Tinggal 2. Pemenuhan Hak Atas Kenyamanan dan Keselamatan Bertransportasi 3. Pemenuhan Hak Menikmati Standar Kesehatan yang Tinggi 4. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan D. Hak Sipil Politik (SIPOL) 1. Pemenuhan Hak Atas Keamanan Pribadi 2. Pemenuhan Hak Untuk Bebas dari Tidakan Kekerasan dan Perlakuan yang Tidak Manusiawi 3. Pemenuhan Hak Kebebasan Berpikir dan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum. E. Rekomendasi I. Pemerintah II. Masyarakat III. FAKTA F. Penutup
1|FAKTA 2015
2 5 5 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 18
Catatan Akhir Tahun
CATATAN AKHIR TAHUN (CATAHU) 2015 FORUM WARGA KOTA JAKARTA ‘Jakarta BELUM RAMAH Hak Asasi Manusia’
A. Pendahuluan Jakarta belum menjadi kota yang aman, demikian pernyataan yang disampaikan oleh gubernur Jakarta Ahok sebagaimana diliput oleh Harian The Jakarta Post online pada tanggal 28 November 2015 1. Pernyataan itu disampaikan oleh Ahok dalam menyikapi adanya kasus perampokan serta pemerkosaan terhadap seorang perempuang di Jembatan Penyebrangan di (JPO) di daerah sekitar Pondok Indah pada hari Sabtu malam, 28 November 2015. Naas dan mengerikan sekali memang. Menyebrang di bawah akan ditabrak kendaraan bermotor, sementara menyebrang secara benar melalui JPO malah dirampok dan kemudia diperkosa. Tentunya kasus perampokan atau penodongan di JPO bukanlah kejadian baru di Jakarta. Begitu pula sebelumnya pada Kamis malam, 12 November 2015 seorang pengguna angkutan umum di perkosa oleh pengemudi Mikrolet M25 yang dtumpanginya di daerah Bandengan, Jakarta Utara2. Begitu pula pada Jumat malam, 19 juni 2015, seorang pengguna angkot D01 diperkosa oleh sopir angkota yang digunakannya di daerah daerah jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan 3. Sudah sering kali terjadi dan belum terlihat sikap pencegahan dan upaya dari pemerintah kota Jakarta untuk menjaga agar warga kota Jakarta bisa aman dan nyaman beraktivitas di Jakarta sekalipun di malam hari. Berdasarkan data di atas setidaknya sudah 3 kali terjadi di fasilitas publik di Jakarta. Kondisi ini menandakan memang Jakarta memang belum menjadi kota yang aman. Jakarta belum melindungi hak hidup warganya secara baik. Catatancatatan diatas ini baru satu kasus saja dan memang cukup menjadi catatan penting bahwa Jakarta belum ramah HAM karena membiarkan warganya hidup dalam ketakutan diperkosa serta dibunuh tanpa perlindungan kotanya. Namun dalam perjalanan Jakarta 2015 ini juga kami mencatat kasus lain yang memang menunjukkan bahwa kota Jakarta belum menghormati atau ramah terhadap hak asasi warganya juga penduduknya. Pemenuhan rasa aman, rasa nyaman dan keterjangkauan terhadap akses pelayanan publik menjadi alat ukur sikap pemerintah daerah Jakarta dalam memenuhi hak asasi warganya. Pada pada Jumat (2/10/2015) kembali lagi terjadi pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak perempuan. Seorang pelaku pemerkosaan AD (39 thn), melakukan perbuatan keji saat mencabuli dan membunuh anak perempuan, PNF alias Eneng (9 thn). Jenasah 1
http://m.thejakartapost.com/news/2015/11/28/jakarta-not-safe-city-ahok.html
2
http://www.beritasatu.com/megapolitan/321782-ini-kronologi-pemerkosaan-karyawati-dalam-angkot.html
3
http://megapolitan.kompas.com/read/2015/06/22/05035291/Ini.Kasuskasus.Kejahatan.Seksual.yang.Pernah.Terjadi.di.Angkot.Ibu.Kota?page=all
2|FAKTA 2015
Catatan Akhir Tahun korban dimasukan ke dalam kardus dan dibuang di pinggir jalan di sekitar Jakarta Barat4. Kejadian pemerkosaan terhadap anak tidak berhenti sampai di situ. Berselang beberapa waktu kemudian, pada Jumat (23/10/2015) terjadi kembali pemerkosaan terhadap AAP (12 thn) dengan tersangka Anwar alias Rizal (30 thn) yang tidak lain ialah paman korban di rusun Benhil Jakarta Pusat.5 Kasus-kasus pemerkosaan itu sangat mengerikan dan seolah terjadi begitu saja tanpa ada upaya menghentikannya. Seolah korban jatuh, pelaku ditangkap dan lalu apa yang akan dilakukan sebagai tindakan pencegahan berikutnya? Tidak ada upaya sistematis dibangun untuk mencegah agar tidak terjadi lagi kejahatan serupa. Kekerasan lainnya juga yang terjadi di Jakarta sepanjang tahun 2015 ini adalah meningkatnya tindakan penggusuran paksa, disertai kekerasan oleh aparat pemprov dan aparat keamanan. Pada tahun 2015 ini, terjadi peningkatan luar biasa dibanding tahuntahun sebelumnya. Melihat data-data penggusuran pemukiman tersebut sungguh mengerikan dan mencengangkan. Semua korban gusuran dan pemukiman yang dgusur adalah komunitas warga miskin kota Jakarta. Semua penggusuran tersebut juga atas nama pembangunan dan penataan kota, normalisasi sungai atas nama kepentingan banjir. Selalu saja juga Ahok sebagai gubernur Jakarta mengatakan bahwa para penghuni pemukiman miskin yang digusur itu tidak tahu diri. “Sudah menempati tanah negara puluhan tahun kok minta ganti rugi? Kalo disuruh bayar, sudah harus bayar berapa? Sekarang tanah mau diambil dan digunakan untuk kepentingan normalisasi malah minta ganti rugi. Kalo begitu suruh saja semua orang menempati tanah negara dan lalu minta ganti rugi”: begitu marahnya Ahok pada warga miskin korban penggusuran Jakarta. Data yang berhasil kami dapat tentang penggusuran pemukiman di Jakarta pada tahun 2013 ada 28 penggusuran dengan 16.210 jiwa korbannya, tahun 2014 ada 26 penggusuran dengan 13.852 jiwa korbannya dan pada tahun 2015 ada 51 penggusuran dengan 30.897 jiwa korbannya. Terlihat jelas berdasarkan data kami bahwa tahun 2015 ini jumlah warga miskin yang digusur jumlahnya naik luar biasa yakni ada 51 Penggusuran dan warga yang digusur berjumlah 30.897 jiwa. Data ini memang luar biasa dan data ini pula bisa dikatakan sebagai orang miskin yang tidak tahu diri menurut versi gubernur Ahok. Berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa Jakarta sepanjang tahun 2015 pemprovnya senang sekali menggusur paksa warganya yang miskin. Model pembangunannya juga selalu menggunakan stigma para warga miskin sebagai sumber masalah, sumber kekumuhan, sumber kotoran kota, sumber banjir dan sumber kebusukan. Nah model penggunaan kekerasan, menstigma warga kota, terutama yang miskin, mengadu domba antar warga miskin dengan kelas menengah atas inilah menjadikan kota Jakarta menjadi kota yang tidak ramah terhadap warga dan penghuninya. Sebagai akibatnya adalah warga menjadi sangat keras terhadap sesamanya dan tega serta mampu melakukan kekerasan pemerkosaan juga membunuh sesamanya. Sikap dan perilaku kekerasan ini memang ditunjang pula, tadi oleh 4
http://wartakota.tribunnews.com/2015/10/10/inilah-kronologis-pemerkosaan-dan-pembunuhan-pnf
5
http://wartakota.tribunnews.com/2015/11/29/pemerkosa-dan-pembantai-keponakan-rizal-akan-dijatuhi-hukuman-maksimal
3|FAKTA 2015
Catatan Akhir Tahun sikap kota yang tidak memberikan ruang hasil pembangunan berupa rasa aman, nyaman serta akses ramah hak asasi warganya. Terutama bisa dilihat banyak para korban di atas adalah warga miskin yang diperkosa, dirampok dan dibunuh. Tetapi bukan tidak mungkin No 1
Pelanggaran
2
Penggusuran PKL Penggusuran Pemukiman
3
Transportasi
4
Kekerasan Anak
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
10
0
6
4
2
3
4
3
3
8
5
5
8
4
3
3
5
3
1
1
1
1
2
1 1
2
2
Sep
Okt 2 3
1
4
Nop
Total
4
41
4
51
4
11 10
jika kondisi atau kebijakan pembangunan kota Jakarta yang tidak ramah hak asasi warganya ini tidak dirubah akan kekerasan seperti yang dialami warga miskin dirampok, dibunuh atau diperkosa bisa menimpa juga pada warga kelas menengah atas karena kota Jakarta kota tidak aman sebagaimana dikatakan gubernur Jakarta, Ahok di atas.
Beberapa hari lalu, kita baru saja berkabung atas banyak jatuh korban meninggal dunia para pengguna angkutan umum di Jakarta. Tanggal 29 November 2015, hari minggu sebuah bus Transjakarta menerobos persimpangan sebidang atau persimpangan pintu kereta api dan menabrak Commuterline. Akibatnya beberapa penumpang Transjakarta luka serius menjadi korbannya. Selang seminggu kemudian, di hari minggu 6 Desember di pagi hari sebuah bus Metromini kembali menerobos persimpangan pintu kereta api di Angke, Tambora, Jakarta Barat. Kecelakaan sangat tragis Metromini menabrak Commuterline mengakibatkan 18 orang penumpang Metromini termasuk pengemudinya meninggal dunia. Kondisi buruknya lagi pada hari sama tersebut siang hari sebuah bus Kopaja berguling-guling akibat sopir yang ugal-ugalan dan mengakibatkan seorang penumpangnya meninggal dunia. Persoalan buruknya layanan angkutan umum ini sudah sering disampaikan dan dikritisi warga Jakarta kepada pemprov Jakarta. Namun hingga saat ini tidak satu pun upaya memperbaikinya. Atau hanya sebatas wacana. Padahal mudah saja untuk mewujudkannya jika pemprov mau. Langkah perbaikan yang dapat dilakukan dengan revitalisasi serta integrasi semua angkutan umum Jakarta. Buruknya pelayanan publik dan kinerja pemprov Jakarta serta kota Jakarta yang belum ramah HAM ini tentu memberikan dampak terberat yang akan dialami oleh warga Jakarta yang miskin, kecil dan menderita. Tentunya, apa yang diterima sebagai keburukan layanan ini akan diterima juga oleh warga Jakarta lainnya, bagi kelas menengah dan kelas atasnya. Begitu pula apabila ada perbaikan atas upaya perjuangan warga miskin Jakarta maka kenikmatan perubahannya tentu akan dirasakan juga oleh warga kelas menengah dan kelas atasnya. Jadi sudah seharusnya warga Jakarta bersatu padu menolak kekerasan dan kesewenang-wenangan pemprov Jakarta seperti yang terjadi sepanjang tahun 2015. Sepanjang tahun 2015 ini apa saja yang buruk dan gagal dalam keseharian kota maka kesalahan ada di warga Jakarta yang miskin, kecil dan menderita. Lihat saja dalam soal banjir, kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan kasus kekerasan serta pemerkosaan, yang salah adalah warganya. Kota Jakarta ini memang salah urus, dibangun atas kesombongan dan kekerasan pengelola kota Jakarta saat ini. Sudah seharusnya dirubah pola 4|FAKTA 2015
Catatan Akhir Tahun pendekatannya. Pemprov DKI Jakarta harus merubah cara pikir yang selalu menyalahkan warga miskin dengan cara menggusur dan memberi stigma warga miskin sebagai sumber masalah. Perbaiki pendekatan dengan model pelayanan, rendah hati dan ramah terhadap warganya yang miskin, kecil dan menderita agar kota Jakarta menjadi kota yang ramah terhadap hak asasi warganya. Sebagai data dan catatan akhir tahun sekaligus ajakan memperbaiki model pembangunan di Jakarta ini, kami sebagai bagian dari warga Jakarta menyampaikan catatan ini. Untuk itulah kami, Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) ingin menyampaikan hasil pendampingan bersama warga miskin Jakarta, pencatatan dan refleksi dalam Catatan Akhir Tahun FAKTA 2015. Catatan Akhir Tahun 2015 merefleksikan sebuah perubahan sikap yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Jakarta agar kebijakan pembangunanya ramah terhadap hak asasi warganya. FAKTA adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dalam mandatnya bekerja untuk mendampingi warga miskin kota Jakarta dalam rangka memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Ada empat divisi di dalam FAKTA yaitu divisi Pendidikan dan Pengorganisasian, divisi Litigasi dan Advokasi, divisi Anak dan Perempuandan divisi Informasi dan DokumentasiKeempat divisi tersebut mempunyai peran masing-masing dalam menyokong kerja FAKTA.
B. Advokasi FAKTA Dalam menjalankan mandatnya, FAKTA Pada tahun 2015 ini telah melakukan beberapa advokasi. Berikut adalah advokasi yang telah kami lakukan pada tahun 2015 ini. 1. Putusan Uji Materi Undang –Undang Penyiaran di Mahkamah Konstitusi Dalam hal ini FAKTA menguji Undang-undang Penyiaran yang membolehkan produk tembakau (dalam hal ini adalah rokok) untuk diiklankan. Judicial Review (JR) telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi pada 28 agustus 2013 dan telah dibacakan putusannya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada 9 Oktober 2014 yang menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Menurut Mahkamah, “zat adiktif” yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b UU Penyiaran tidak dapat dimaknai seluruh “zat adiktif”, tetapi harus dikaitkan dengan frasa sebelumnya dalam pasal tersebut, yaitu “promosi minuman keras atau sejenisnya”. Walaupun rokok mengandung zat adiktif, tetapi tetap merupakan produk legal yang dapat diiklankan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga Pasal 46 ayat (3) huruf c sepanjang frasa "yang memperagakan wujud rokok" UU Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Yang aneh dalam putusan ini adalah perkara ini sudah diputus pada tanggal 2 September 2013, akan tetapi baru dibacakan pada tanggal 9 Oktober 2014. 5|FAKTA 2015
Catatan Akhir Tahun 2. Pembentukan Task Force untuk Pemantauan Bergambar (PHW) dan Videotron yang melanggar.
Peringatan
Kesehatan
Pada bulan April 2015, FAKTA telah melakukan survey Media luar ruang (reklame, videotron, spanduk dll) meliputi wilayah Jakarta Pusat, jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Data-data tersebut telah diolah dan sudah dibuat presentasinya. Saat ini FAKTA menunggu moment untuk launching data hasil pantauan. Yang sudah kami lakukan adalah : Bersurat dengan dinas Pelayanan Pajak dan melaporkan hasil temuan survey FAKTA atas media luar ruang yang terindikasi terjadi pelanggaran atas UU No 36 Tahun 2009 dan PP 109. Bersurat dengan Gubernur DKI Jakarta Melaporkan hasil temuan survey FAKTA atas media luar ruang yang terindikasi terjadi pelanggaran atas Pergub No 1 Tahun 2015 dan PP 109. Saat ini Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan penertiban terhadap iklan media luar ruang rokok. Posisi Reklame Terhadap Akses KDM
3. Memperkuat Satpol PP dalam Penegakan Kawasan Dilarang Merokok (KDM) dan Pelarangan Reklame Rokok FAKTA bekerjasama dengan Satpol PP DKI Jakarta dalam penegakkan KDM dan Reklame Rokok di Jakarta. Dengan SATPOL PP melakukan kerjasama dalam mengatasi masalah iklan rokok yang berada di titik- titik tertentu yang berdekatan (akses) dengan 7 Kawasan Dilarang Merokok; terutama kawasan pendidikan, kawasan pelayanan kesehatan dan kawasan rumah ibadah.
Paparan Hasil Survey FAKTA di Satpol PP
6|FAKTA 2015
Catatan Akhir Tahun
Ditemukan orang merokok di dalam
Tempat khusus merokok di dalam
Tanda dilarang merokok di pintu masuk
Tercium bau asap rokok
Ditemukan asbak/korek api di dalam
Ditemukan puntung rokok di dalam
Orang merokok di pintu keluar/ma suk
12
1
11
11
11
14
13
70,6%
5,9%
64,7%
64,7%
64,7%
82,4%
76,5%
Hasil Pantauan FAKTA Atas Pelanggaran KDM di Mal di DKI Jakarta 4. Karnaval “Anak Jakarta Bebas dari Kepungan Asap , Iklan, dan Sponsor Rokok” Pada tanggal 13 September 2015, Fakta bersama anak-anak dari basis warga dampingan melakukan Karnaval di acara Car Free Day. Karnaval dengan cara melakukan gerak jalan dari Sarinah menuju ke Dukuh atas sambil membawa poster yang mengkampanyekan “anak jakarta bebas dari
kepungan asap , iklan, dan sponsor rokok”
5. Konferensi Pers “Jakarta Masih Dikepung Asap , Iklan, dan Sponsor Rokok” Pada tanggal 13 September 2015, setelah melakukan karnaval pada siang harinya FAKTA juga mengadakan konfrensi pers dan diskusi publik di Bakoel Koffie Cikini. Pembicara : elisabeth ongkojoyo (penggagas petisi terhadap J-CO di Mega Mall Pluit, Tulus Abadi (YLKI), Citra Demi Karina (surat terbuka menolak CSR rokok untuk pembangunan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak) FAKTA juga menuliskan surat terbuka kepada Gubernur untuk menegakan peraturan terkait KDM di Jakarta
6.
Advokasi Warga Miskin Penggusuran Pada tahun 2015 ini terjadi penggusuran yang cukup masif di DKI Jakarta, ada beberapa warga korban dan calon korban yang mengadu ke kantor FAKTA diantaranya: 7|FAKTA 2015
Catatan Akhir Tahun a. b. c. d. e. f. g. h.
Penas Waduk, Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur Kampung Ujung, Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur Cakung Barat, Jakarta Timur Cakung Timur, Jakarta Timur Barak Siliwangi, Cawang, Jakarta Timur Petukangan Selatan, Jakarta Selatan Kampung Kasepatan, Cilincing Jakarta Utara
FAKTA sebagai pendamping bagi kampung-kampung tersebut dan membantu agar warga yang tinggal disana mendapat keadilan dan tidak ada hak-haknya yang dilanggar. FAKTA bersama Komnas HAM, LBH Jakarta serta warga korban gusuran membuka posko pengaduan terkait penggusuran. Tim Advokasi dan Litigasi FAKTA juga sudah menyiapkan Draft Gugatan Penggusuran dan sedang mempersiapkan Focus Group Discussion untuk merancang SOP Penggusuran. Pendidikan Fakta juga melakukan gerakan advokasi bersama warga, dan yang menjadi agenda kegiatan tersebut adalah: a. Bersama warga menemui Gubernur DKI Jakarta dibalaikota untuk Klarifikasi penerima KJP, yang salah satu fakta integritasnya adalah tidak merokok. b. Bersama warga menyampaikan keluhan kepada Gubernur terkait kurangnya informasi sistem penerimaan KJP dan pembelian alat keperluan sekolah, akan tetapi keluhan tersebut tidak mendapatkan respon yang baik yang menyebabkan warga kecewa. c. Bersama warga FAKTA melakukan kegiatan pendidikan alternatif bagi anak-anak kampung miskin di Jakarta dan sekitarnya melalui sarana Mobil Baca. Kampung yang sudah kami kunjungi sepanjang tahun 2015 ini antara lain, Kampung Ujung, Penas RT. 14, Penas RT. 15, Rorotan, Halim, Koja, Cililitan, Bantar Gebang dan Sunter Agung.
8|FAKTA 2015
Catatan Akhir Tahun Ketenagakerjaan dan Konsumen Pada bulan Juni 2015, FAKTA juga menerima pengaduan dari 3 orang pengemudi taksi yang merasakan dirugikan oleh sistem kontrak baku oleh manajemen Taksi Trancab. Saat mengadukan kasusnya ke kantor FAKTA, mereka sebelumnya sudah pernah melakukan upaya hukum ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Tim Advokasi dan Litigasi FAKTA memberikan bantuan kepada mereka dengan mencoba melakukan upaya hukum lain (melalui PN. Jakarta Selatan dan PN. Jakarta Utara). Lingkungan Pada awal bulan November 2015, FAKTA menerima pengaduan terkait pencemaran lingkungan atas Proyek Pembangunan tol Becakayu. Atas laporan ini FAKTA melakukan investigasi langsung ke lapangan. Berdasarakan kepedulian terhadap lingkungan kami juga memperingati Hari Bumi dengan melakukan aksi yang meyoroti tentang bahaya puntung rokok bagi lingkungan dan kesehatan. Pada Senin 14 Desember 2015 perwakilan warga mengadu ke Gubernur dan Gubernur menyatakan bahwa itu ada pelanggaran dan mendisposisikan masalah tersebut ke walikota Jakarta Timur dan Kelurahan Pondok Kelapa dan akan menindaklanjuti untuk meninjau ke lapangan. 7. Advokasi Bersama Jaringan a. Advokasi bersama Lentera Anak Indonesia (LAI) FAKTA bersama LAI melaporkan kepada LPMJ (Lembaga Pengembangan Masyarakat Jakarta) terkait adanya perusahaan rokok (Blibli.com) yang melakukan CSR untuk pembangunan RPTRA (Ruang Publik Terbuka Ramah Anak), dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan prinsip CSR itu sendiri dan dengan tujuan untuk melindungi generasi muda bangsa Indonesia dari pengaruh iklan rokok yang mungkin terjadi. b. Advokasi Peradilan Sesat FAKTA bersama dengan Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI (Konferensi Wali Greja Indonesia) melakukan advokasi kepada salah satu korban peradilan sesat yang divonis hukuman mati.
9|FAKTA 2015
Catatan Akhir Tahun c. Mengadvokasi kasus pembagian rokok gratis pada suku anak dalam Jambi yang dilakukan oleh Mentri Sosial. Pada bulan Juni, Fakta bersama YLKI dan jaringan mendaftarkan pengaduan ke Ombudsman, karena tidak ditanggapinya Surat Somasi oleh Menteri Sosial terkait kasus pembagian rokok gratis Pihak MENSOS sudah mengakui ke khilafannya Pihak mensos sudah bertemu dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), YLKI,dan Fakta dan mengakui kesalahan mereka atas pembagian rokok di suku Anak Dalam. FAKTA bersama YLKI telah melakukan Jumpa pers tentang kasus Mensos yang bagi- bagi rokok kepada anak suku dalam jambi d. Penangan kasus Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (FJSTT) Kami juga melakukan penanganan atas kasus forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau yang digugat oleh beberapa Penggugat yang mengatasnamakan petani tembakau. Mereka mengatakan bahwa penggunaan frasa “tanpa tembakau” pada Forum tersebut telah menimbulkan kerugian bagi para petani tembakau di daerah Jogjakarta. Pada awal mediasi kami menyimpulkan bahwa: JSTT bisa mengajukkan keberatan karena error in person dalam gugatan.Karena dr.Sugito bukan lagi ketua JSTT. Legal standing penggugat bisa dipertanyakan, apa hubungan penggugat dengan gugatan. Bisa dilihat kejanggalan ketika somasi 1 dan 2 pemberi kuasa adalah APTI, namun dalam gugatan pemberi kuasa adalah Petani Tembakau secara perorangan. Hasil putusan pada tanggal 17 Desember adalah majelis hakim menolak gugatan penggugat. Dan kini penggugat telah menyatakan banding untuk perkara ini. Putusan Banding per tanggal 15 Mei 2015 menyatakan menolak gugatan para Pembanding. Pihak menggugat kini melakukan upaya hukum Kasasi, dan kini masih dalam proses. e. Advokasi Penolakan Pergub Nomor 228 tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka FAKTA, LBH Jakarta dan beberapa kawan jaringan bergabung membentuk sebuah koalisi bernama Persatuan Rakyat Jakarta, menolak diterbitkannya Pergub ini karena menodai nilai-nilai demokrasi dan bertentangan dengan Peraturan diatasnya. Dengan desakan publik yang dilakukan oleh Persatuan Rakyat Jakarta, Gubernur DKI Jakarta akhirnya mengakui bahwa dalam Pergub tersebut ada kesalahan dan merivisi Pergub tersebut dengan dikeluarkannya Pergub Nomor 232 tahun 2015. 10 | F A K T A 2 0 1 5
Catatan Akhir Tahun 8. Credit Union FAKTA Perberdayaan ekonomi melalui Credit Union merupakan alternatif penguatan organisasi warga. Sejak berdirinya Credit Uion FAKTA pada th 2012 sampai dengan 2015, anggotanya terus bertambah ada 252 orang. Jumlah tabungan warga juga semakin banyak. Anggotanya merasa terbantu oleh Credit Union FAKTA. Anggota yang biasa meminjam uang ke Bank Plecit (Bank sobek) yang bunganya sangat mencekik, sekarang bisa bernafas lega. Untuk itu Credit Union FAKTA sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil, membantu anggota mendapatkan pinjaman, mengarahkan untuk menabung untuk modal usaha, biaya sekolah anak, berobat dikala sakit, membeli kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Credit Union FAKTA baru berjalan 3 tahun. Namun maanfaatnya sudah dirasakan oleh warga yang menjadi anggota. 9. Live In Live in adalah kegiatan tinggal di rumah warga miskin dalam suatu komunitas tertentu selama beberapa hari. Peserta diajak merasakan hidup bersama saudara kita yang miskin, baik makan atau minum, tidur dan ikut serta menggeluti pekerjaan mereka. Lebih jauh peserta belajar merasakan dan merefleksikannya bahwa warga miskin sebagai korban ketidak adilan struktural. Tujuannya live in adalah pengolahan diri pribadi agar menjadi manusia yang peka dan peduli terhadap yang miskin, berpihak dan membela mereka. Niat itulah yang kita harapkan, untuk membangun kehidupan yang lebih adil dalam mewujudkan perdamaian. Peserta live in: Tanggal 19 s/d 24 Januari 2015, SMA Debrito, Yogyakarta. Jumlah: 80 orang. Tanggal 2 s/d 5 Juli, para Frater SJ, Jakarta. Jumlah: 8 orang. Tanggal 24 Juli s/d 13 Agustus dari Fakultas Filsafat Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Jumlah: 4 orang. Kemudian dari Komisi Pendidikan Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) secara bertahap.
Tahap I, tanggal 21 s/d 23 Agustus, jumlah peserta 34 orang.
11 | F A K T A 2 0 1 5
Catatan Akhir Tahun
Tahap II, tanggal 28 s/d 30 Agustus, jumlah peserta 38 orang.
Tahap III, tanggal 4 s/d 6 September, jumlah peserta 14 orang.
Tahap IV, tanggal 11 s/d 13 September, jumlah peserta 48 orang.
Berdasarakan gerak advokasi dan juga pengamatan kami selama tahun 2015 ini, maka kami ingin memberikan beberapa catatan kepada pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah provinsi DKI Jakarta. Catatan-catatan ini akan mengulas apakah pemenuhan hak asasi manusia (HAM) oleh pemerintah terhadap warga Jakarta telah terpenuhi. Berikut beberapa catatan kami.
C. Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (EKOSOB) 1. Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan dan Tempat Tinggal Pada tahun 2015 ini sejak Januari sampai dengan Nopember telah terjadi sedikitnya 41 kali penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) dan tidak kurang dari 6.505 pedagang kehilangan kesempatan bekerja dan berpenghasilan. Alih-alih memberikan peluang kerja bagi warganya Pemprov DKI justru menghilangkan dan merampas hak mendapatkan pekerjaan dari PKL di Jakarta. Penggusuran Pemukiman tidak kalah masiv dengan yang dialami oleh PKL. Menurut data kami bahwa penggusuran pemukiman miskin selama tahun 2015 ini telah terjadi sebanyak 51 kali penggusuran pemukimanmiskin , dari 51 kali penggusuran itu tidak kurang dari 30.897 jiwa harus pindah dari tempat mereka bermukim. Rumah Susun yang digadang-gadang oleh Pemprov. DKI sebagai solusi bagi korban penggusuran paksa ternyata belum bisa menjawab kebutuhan warga korban penggusuran. Kelayakan Rumah Susun menjadi salah satu hal yang belum terpenuhi seperti sanitasi yang buruk, akses transportasi, akses terhadap pekerjaan dan sekolah. Korban Penggusuran Pemukiman
12 | F A K T A 2 0 1 5
Catatan Akhir Tahun
Proses Penggusuran Pemukiman
Proses Penggusuran PKL
2. Pemenuhan Hak Atas Kenyamanan dan Keselamatan Bertransportasi Dalam Undang-undang Lalu Lintas diamanatkan kepada pemerintah untuk menyediakan transportasi yang aman dan nyaman. Kemacetan di Jakarta semakin hari semakin menggila. Pemprov. DKI seperti tidak berdaya dalam menghadapi kemacetan di Ibukota negara ini. Tidak terlihat upaya pemerintah untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang merupakan penyebab kemacetan tersebut. Alih-alih membatasi penggunaan kendaraan pribadi pemerintah justru menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta yang malah akan membuat pengguna kendaraan pribadi semakin bertambah yang pada ujungnya dapat memperparah kemacetan di Jakarta. Penyediaan sarana transportasi publik masih jauh dari harapan, malah sarana transportasi yang ada belum memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Angkutan yang mangkal (ngetem) sembarangan, tidak masuk terminal, berputar sebelum sampai tujuan dan masih banyak lagi. Bahkan pada moda transportasi andalan pemerintah seperti Trans Jakartapun masih belum memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Belum adanya Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi keseluruhan layanan angkutan umum Jakarta sebagaimana dimandatkan dalam UU No:22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 141 UU tersebut dikatakan bahwa angkutan umum memenuhi SPM meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan. mengindikasikan pemerintah masih setengah hati dalam melayani warganya. Kasus terbakarnya Bus TransJakarta mengindikasikan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap moda transportasi ini. Pada tahun ini sedikitnya tiga buah bus TransJakarta terbakar. 13 | F A K T A 2 0 1 5
Catatan Akhir Tahun Buruknya layanan angkutan ini sudah harus dihentikan dan diperbaiki oleh pemprov DKI Jakarta. Pada tahun 2015 ini setidaknya tercatat terjadi dua kasus pemerkosaan di angkutan umum yang dilakukan oleh supirnya sendiri, yakni sopir angkot di jl TB Simatupang, Jakarta Selatan dan oleh sopir Mikrolet M25 di jl Bandengan, Jakarta Barat. Secara khusus pada akhir tahun ini justru buruknya layanan angkutan umum ditandai dengan 3 kecelakaan tragis. Tanggal 29 November 2015, hari minggu sebuah bus Transjakarta menerobos persimpangan sebidang atau persimpangan pintu kereta api dan menabrak Commuterline. Akibatnya beberapa penumpang Transjakarta luka serius menjadi korbannya. Selang seminggu kemudian, di hari minggu 6 Desember di pagi hari sebuah bus Metromini kembali menerobos persimpangan pintu kereta api di Angke, Tambora, Jakarta Barat. Kecelakaan sangat tragis Metromini menabrak Commuterline mengakibatkan 18 orang penumpang Metromini termasuk pengemudinya meninggal dunia. Kondisi buruknya lagi pada hari yang sama tersebut di siang hari sebuah bus Kopaja berguling-guling akibat sopir yang ugal-ugalan dan mengakibatkan seorang penumpangnya meninggal dunia. Persoalan buruknya layanan angkutan ini sudah sering disampaikan dan dikritisi warga Jakarta kepada pemprov Jakarta. Namun hingga saat ini tidak satu pun upaya memperbaikinya. Padahal mudah saja jika pemprov mau mengambil langkah perbaikan yang dapat dilakukan dengan revitalisasi serta terintegrasinya semua angkutan umum Jakarta. 3. Pemenuhan Hak Atas Menikmati Standar Kesehatan Yang Tinggi Hak atas udara bersih dan sehat di Jakarta masih banyak dilanggar oleh perokok. Regulasi Kawasan Dilarang Merokok (KDM) yang sudah berusia 10 tahun terbukti tidak mampu melindungi warga Jakarta dari paparan asap rokok. Pelanggaran KDM masih terjadi terutama di Mal. Hal ini terbukti dengan sudah diberinya Surat Peringatan pada beberpa Mal yang ada di Jakarta diantarannya adalah Mal Thamrin City dan ITC Cempaka Mas. Yang ironis adalah ITC Cempaka Mas adalah Mal yang pernah digugat oleh FAKTA dengan kasus yang sama yaitu pelanggaran KDM.
Dokumen penangan pelanggaran KDM Kota Jakarta Pusat
4. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Pada tahun 2015 ini warga DKI Jakarta penerima program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dibuat repot dengan adanya aturan yang memberatkan dan membingungkan warga pada program KJP tersebut. Ketika Pemprov DKI. Jakarta mewajibkan pengguna KJP untuk belanja secara tidak tunai, namun pemerintah tidak menyediakan mesin Electronic Data Capture (EDC) di toko-toko perlengkapan sekolah terdekat, dan hal ini diperparah lagi dengan tidak 14 | F A K T A 2 0 1 5
Catatan Akhir Tahun tersedianya informasi toko yang bisa menerima KJP kepada pengguna KJP. Alhasil pengguna KJP harus mencari informasi sendiri tentang keberadaan toko-toko tersebut. D. Hak Sipil Politik (SIPOL) 1. Pemenuhan Hak Atas Keamanan Pribadi Keamanan dalam menggunakan transportasi publik menjadi momok tersendiri bagi pengguna transportasi publik di Jakarta, khususnya wanita. Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini adalah Dinas Transportasi dan Perhubungan sepertinya tidak belajar dari kejadian-kejadian masa lalu. Pada tahun ini sedikitnya terjadi dua kali pemerkosaan penumpang angkutan umum yang dilakukan oleh sopir angkutan umum. Dan yang tidak kalah mengenaskan adalah peristiwa perampokan disertai pemerkosaan yang dialami seorang karyawati di sebuah Jembatan Penyeberangan Orang di Jakarta Selatan. Dinas Perhubungan hanya bertindak dan bergerak hanya pada saat ada masalah, namun justru tidak menyelesaikan akar dari permasalahan tersebut. 2. Pemenuhan Hak Untuk Bebas Dari Tindak Kekerasan dan Perlakuan Yang Tidak Manusiawi Pada proses penggusuran baik Pedagang Kaki Lima (PKL) maupun Pemukiman warga miskin di kota Jakarta Pemprov. DKI Jakarta selalu melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan dan aparat keamanan baik dari kepolisian maupun TNI. Jelas ini merupakan teror yang dilakukan pemerintah kepada warganya. grafik pelibatan aparat pada Penggusuran
PKL
Pemukiman
Dari data yang kami miliki dalam penggusuran PKL sebanyak 24% melibatkan aparat TNI dan Polri dan dalam penggusuran Pemukiman 54% melibatkan aparan TNI dan Polri. Pada Jumat 2 Oktober 2015 Jakarta dikejutkan dengan ditemukannya mayat anak berinisial PNF (9 tahun) yang diletakkan di dalam kardus. Hal ini menggambarkan anak-anak di Jakarta juga tidak luput dari bahaya, kasus-kasus kekerasan terhadap anak banyak terjadi di Jakarta ini. Tidak kurang dari 8 kejadian kekerasan terhadap 15 | F A K T A 2 0 1 5
Catatan Akhir Tahun dan melibatkan anak terjadi di Jakarta dalam tahun 2015 ini baik pembunuhan, penganiayaan, pencabulan, perkosaan maupun gabungan dari hal tersebut. Pelaku masih banyak yang dilakukan oleh orang terdekat korban, paman, orang tua, famili, pembimbing ekstrakulikuler bahkan guru di sekolah. 3. Pemenuhan Hak Kebebasan Berpikir dan Umum Diterbitkannya Peraturan Gubernur no. 228 Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka jelas sangat mengekang kebebasan dalam umum.
E.
Mengeluarkan Pendapat di Muka tahun 2015 Tentang Pengendalian Umum Pada Ruang Terbuka. Hal ini menyampaiakan pendapat di muka
Rekomendasi I. Pemerintah Perovinsi DKI Jakarta Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan dan Tempat Tinggal Pembuatan Standard Operasional Prosedur Penggusuran sesuai standar Hak Asasi Manusia, dan menghentikan penggusuran paksa dan kekerasan. Memberi ruang bagi pengembangan usaha dan ekonomi kecil (UKM). Pemenuhan Hak Atas Keselamatan dan Kenyamanan Bertransportasi Untuk segera merevitalisasi seluruh moda angkutan umum agar terintegrasi secara keseluruhan dengan cara : 1. Mengambil alih layanan dari semua operator secepatnya. 2. Memasukkan pengelolaan semua layanan angkutan umum di bawah pengelolaan layanan Transjakarta. 3. Membekukan dan mencabut izin layanan angkutan umum jika tidak mau bergabung di bawah manajemen Transjakarta. Pemenuhan Hak Atas Menikmati Standar Kesehatan Yang Tinggi 1. Segera membuat ketentuan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. 2. Penegakkan Kawasan Tanpa Rokok. 3. Menghilangkan diskriminasi pelayanan kesehatan gratis. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Membebaskan biaya pendidikan dari SD, SMP dan SMA negeri secara langsung. Pemenuhan Hak Atas Keamanan Pribadi
16 | F A K T A 2 0 1 5
Catatan Akhir Tahun Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta akses kepada pengguna transportasi publik. Pemenuhan Hak Atas Bebas Dari Tindak Kekerasan dan Perlakuan Tidak Manusiawi 1. Dalam melakukan penggusuran atau penertiban tidak melibatkan TNI dan Polri. Dan lebih mengedepankan pendekatan yang berperspektif Hak Asasi Manusia. 2. Tidak memberikan hibah apapun terhadap TNI, Polri. 3. Mendorong peran RT/RW dan masyarakat untuk membentengi anak dari perilaku kekerasan pada anak. Pemenuhan Hak Kebebasan Berpikir dan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum. 1. Mencabut Peraturan yang membatasi orang untuk berpikir dan berpendapat di muka umum. 2. Membuka ruang partisipasi publik dalam pembangunan kota Jakarta. II. Masyarakat 1. Membangun sikap peduli pada sesama yang miskin tertindas dan tergusur. 2. Membangun solidaritas untuk membangun dan memperbaiki kotanya agar menjadi kota yang ramah Hak Asasi Manusia. 3. Membangun sikap kritis terhadap pemerintah kotanya agar menghormati Hak Asasi setiap warga kota Jakarta. III. FAKTA 1. Melakukan upaya-upaya pengorganisasian an pemberdayaan wargamiskin kota Jakarta yang lebih baik lagi. 2. Akan tetap melakukan upaya-upaya advokasi kebijakan bersama warga kota Jakarta baik nasional maupun internasional. 3. Membangun sikap masyarakat dan Pemprov DKI untuk tetap menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manuasia dalam membangun kota Jakarta.
17 | F A K T A 2 0 1 5
Catatan Akhir Tahun F.
Penutup
Demikian beberapa catatan yang kami sampaikan kepada Pemprov. DKI Jakarta dengan harapan catatan ini bisa menjadi cermin bagi Pemprov. DKI Jakarta untuk bisa melayani warganya secara maksimal dengan tanpa mengesampingkan hak-hak dasar dari warga itu sendiri, terutama warga miskin Jakarta.
Jakarta, 20 Desember 2015 Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)
Azas Tigor Nainggolan Ketua Kontak telepon dan WA di 08159977041, email:
[email protected]
18 | F A K T A 2 0 1 5
