CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten TA 2015

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN AKHIR TAHUN ANGGARAN 20 15 Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2015 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). BAB I PENDAHULUAN Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan belanja daerah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Akhir Tahun 2015 disusun pada masa dimana peraturan perundang-undangan bidang keuangan telah relatif lengkap yaitu meliputi Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman dan multi tafsir yang disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi diantara pembacanya. Oleh karena itu untuk menghindari kesalahpahaman dan multi tafsir tersebut, SKPD sebagai entitas akuntansi diharuskan menyajikan catatan atas laporan keuangan yang memuat informasi tentang kondisi dan posisi keuangan selama satu tahun anggaran sehingga dapat membantu serta memudahkan penggunaan dalam memahami laporan keuangan tersebut. Dengan demikian catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan. A. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2015 disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan maksud dan tujuan dibuatnya catatan atas laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain : a. Menyajikan informasi tentang kebijakan keuangan dan pencapaian target APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadiankejadian penting lainnya; d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka pelaporan keuangan;

1


e. Mengungkapkan informasi untuk pos pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan asis kas; f.

Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

B. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan

Pemerintah

Nomor

24

Tahun

2005

tentang

Standar

Akuntansi

Pemerintahan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. C. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Laporan

Keuangan Akhir Tahun

Anggaran 2015 Dinas Pertanian dan Peternakan

Provinsi Banten terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan disertai Catatan Atas Laporan Keuangan, yang disusun secara sentralisasi dengan menggunakan SIMDA. Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten yang berasal dari dana APBD TA. 2015. Secara keseluruhan anggaran pendapatan sebesar Rp. 25,000,000.00,- dan anggaran belanja sebesar Rp. 82,067,989,500.00,- (Delapan

puluh dua milyar enam

puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Anggaran pendapatan dan belanja tersebut teralokasikan untuk retribusi daerah Rp. 25,000,000.00,- , belanja operasi sebesar Rp. 65.762.780.870,00- (Enam puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 19,439,000,000.00,(Sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 46.323.780.870.00,- (Empat puluh enam milyar tiga ratus

2


dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Belanja modal sebesar Rp. 16.305.208.630,00- (Enam belas milyar tiga ratus lima juta dua ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas Belanja modal peralatan dan mesin Rp. 9.138.466.750,00- (Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus enem puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Belanja modal gedung dan bangunan Rp.6.397.809.400,- (Enam milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan ribu empat ratus rupiah), Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Rp. 578.200.000,- (Lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), Belanja modal asset tetap lainnya Rp. 190.732.480,00-(Seratus Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah). Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA. 2015 URAIAN

URAIAN

JUMLAH ANGGARAN

1

2

3

4

PENDAPATAN- LRA

25,000,000.00

4.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA

25,000,000.00

4.1.2

Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

25,000,000.00

4 . 1 . 2 . 15 .

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA

25,000,000.00

5

BELANJA

72,549,989,500.00

5.1

BELANJA OPERASI

65,762,780,870.00

5.1.1

Belanja Pegawai

19,439,000,000.00

5.1.2

belanja barang dan jasa

46.323.780.870.00

5.2

BELANJA MODAL

16.305.208.630,00

5.2.2

Belanja modal peralatan dan mesin

5.2.3

Belanja modal gedung dan bangunan

5.2.4

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

5.2.5

Belanja modal asset tetap lainnya

9.138.466.750,00 6.397.809.400 578.200.000 190.732.480,00

3


BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD adalah Basis Kas untuk Pengakuan pendapatan, belanja dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. A. Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah (KASDA) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KASDA. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran) B. Belanja Belanja adalah semua pengeluaran KASDA yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KASDA. Khusus pengeluaran melalui bedahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten. C. Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasi menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Pengukuran/ penilaian Aset : 1. Persediaan Persediaan disajikan sebesar : Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan

4


variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang tejadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. 2. Tanah Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/ taksiran pada saat perolehan. 3. Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan,dan jasa konsultan. 4. Peralatan dan Mesin Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

5


5. Jalan, Irigasi dan Jaringan Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. 6. Aset Tetap Lainnya Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan asset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinandan jasa konsultan.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi : -

Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia : biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

-

Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu dan biaya biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi tertentu dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

D. Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten hanya berupa kewajiban kepada RK-Kas Daerah.

6


E. Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Diinvestasikan.

7


BAB III PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN A.1. Anggaran Pendapatan Selama periode sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015, SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, secara keseluruhan anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp. 25,000,000.00, (Dua puluh lima juta rupiah). A.2.Realisasi Pendapatan Realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 36,677,850.00,- (Tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Tabel 1. Anggaran Pendapatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Realisasi Tahun 2015 NO

KEGIATAN

1

PAGU

REALISASI

ANGGARAN

ANGGARAN

%

2

4.

PENDAPATAN DAERAH (PAD) – LRA

25,000,000.00

36,677,850.00

146.71

4.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH – LRA

25,000,000.00

36,677,850.00

146.71

4.1.2

Retribusi Daerah –LRA

25,000,000.00

36,677,850.00

146.71

B. BELANJA B.1. Anggaran Belanja Selama periode sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015, SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten yang berasal dari dana APBD TA. 2015. Secara keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp. 82,067,989,500.00,- (Delapan puluh dua milyar enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Anggaran belanja tersebut

teralokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp.

65.762.780.870,00- (Enam puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 19,439,000,000.00,- (Sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 46.323.780.870.00,- (Empat puluh enam milyar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan

ratus

tujuh

puluh

ribu

rupiah).

Belanja

modal

sebesar

Rp.

16.305.208.630,00- (Enam belas milyar tiga ratus lima juta dua ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas Belanja modal peralatan dan mesin Rp. 9.138.466.750,00- (Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus enem puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Belanja modal gedung dan bangunan Rp.6.397.809.400,- (Enam milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta

8


delapan ratus Sembilan ribu empat ratus rupiah), Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Rp. 578.200.000,- (Lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), Belanja modal asset tetap lainnya Rp. 190.732.480,00-(Seratus Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah). B.2. Realisasi Belanja Tabel 2. Anggaran Belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Realisasi Tahun 2015 NO

KEGIATAN

1

PAGU

REALISASI

ANGGARAN

ANGGARAN

%

2 88.66

5

BELANJA

82,067,989,500.00

72,760,853,682.00

5.1

BELANJA OPERASI

65,762,780,870.00

58,502,160,382.00

88.95

5.1.1

Belanja pegawai

19,439,000,000.00

19,288,851,597.00

99.22

5.1.2

belanja barang dan jasa

46.323.780.870.00

39,213,308,785.00

84.65

5.2

BELANJA MODAL

16.305.208.630,00

14,258,693,300.00

87.44

5.2.2

Belanja modal peralatan dan mesin

9.138.466.750,00

7,490,910,200.00

81.97

5.2.3

Belanja modal gedung dan bangunan

6.397.809.400

6,024,973,600.00

94.17

5.2.4

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

578.200.000

566,459,500.00

97.96

5.2.5

Belanja modal asset tetap lainnya

190.732.480,00

176,350,000.00

92.45

B.2.1.Belanja Operasi Realisasi Belanja Operasi mencerminkan jumlah pengeluaran yang telah direalisasikan untuk membiayai kegiatan/belanja yang langsung terkait dengan program dan kegiatan baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jumlah realisasi belanja operasi TA. 2015 adalah : A. Belanja Pegawai Anggaran belanja pegawai pada belanja operasi merupakan jenis belanja untuk memenuhi kebutuhan biaya personil seperti Honor dan uang saku pada kegiatan baik PNS maupun Non PNS. Jumlah realisasi belanja pegawai pada belanja operasi TA. 2015 adalah sebesar Rp. 19,439,000,000.00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 19,288,851,597.00.

B. Barang dan Jasa Belanja barang dan jasa digunakan untuk belanja barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Jumlah Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2015 adalah sebesar Rp. 46.323.780.870.00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 39,213,308,785.00.

9


B.2.2. Belanja Modal Belanja

modal

digunakan

untuk

pengeluaran

yang

dilakukan

dalam

rangka

pembelian/pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah maupun objek pemeliharaan dan jumlah nilai rupiah materialnya sesuai dengan kebijakan akuntansi. Realisasi Belanja Modal Akhir Tahun TA. 2015 adalah sebesar Rp. 14,258,693,300.00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 16.305.208.630,00 yang terdiri dari : A. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 9,138,466,750.00 terealisasi sebesar Rp. 7,490,910,200.00. B. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 6,397,809,400.00 terealisasi sebesar Rp. 6,024,973,600.00. C. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp. 578,200,000.00 terealisasi sebesar Rp. 566,459,500.00. D. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 190,732,480.00 terealisasi sebesar Rp. 176,350,000.00. Tabel . 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Kegiatan TA. 2015 NO

I

II

URAIAN

URAIAN

JUMLAH ANGGARAN

1

2

3

REALISASI SEMESTER PERTAMA 4

PENDAPATAN DAERAH (PAD) - LRA

25,000,000.00

36,677,850.00

146.71

4.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH – LRA

25,000,000.00

36,677,850.00

146.71

4.1.2

Retribusi Daerah –LRA

25,000,000.00

36,677,850.00

146.71

5

BELANJA

82,067,989,500.00

72,760,853,682.00

88.66

5.1

BELANJA OPERASI

65,762,780,870.00

58,502,160,382.00

88.95

5.1.1

Belanja pegawai

19,439,000,000.00

19,288,851,597.00

99.22

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1,325,000,000.00

450,630,500.00

87.82

425,000,000.00

332,463,850.00

90.70

1.094,000,000.00

948,554,200.00

86.71

23,013,907,900.00

3,664,542,020.00

88.52

1,194,222,500.00

1.159.905.500.00

97.13

4.

Belanja barang dan jasa dan belanja modal A

5 . 2 . 01

1

5 . 2 . 01.01

2

5 . 2 . 01.02

B

5 . 2 . 02

3

5 . 2 . 02.01

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

4

5 . 2 . 02.02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

1,566,977,000.00

1,307,331,650.00

83.43

5

5 . 2 . 02.03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

2,181,097,000.00

1.997,859,763.00

91.60

6

5 . 2 . 02.04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

780,580,000.00

560,865,000.00

71.85

7

5 . 2 . 02.05

399,175,000.00

245,138,000.00

61.41

8

5 . 2 . 02.06

92,900,000.00

91,800,000.00

98.82

9

5 . 2 . 02.07

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

995,800,000.00

982,082,200.00

98.62

10


10

5 . 2 . 02.08

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Peternakan

785,000,000.00

495,620,000.00

63.14

11

5 . 2 . 02.09

195,097,000.00

194,817,000.00

99.86

12

5 . 2 . 02.10

350,000,000.00

348,653,600.00

99.62

13

5 . 2 . 02.11

154,000,000.00

151,372,500.00

98.29

14

5 . 2 . 02.12

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

667,510,000.00

306,582,119.00

45.93

15

5 . 2 . 02.13

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Peternakan

99,960,000.00

99,424,000.00

99.46

16

5 . 2 . 02.14

164,208,000.00

158,267,400.00

96.38

17

5 . 2 . 02.15

123,200,000.00

118,495,400.00

96.18

18

5 . 2 . 02.16

564,306,100.00

537,099,900.00

95.18

19

5 . 2 . 02.17

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

1,509,044,500.00

1,376,150,851.00

91.19

20

5 . 2 . 02.18

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan Peternakan

550,000,000.00

529,530,550.00

96.28

21

5 . 2 . 02.19

628,986,300.00

589,964,115.00

93.80

22

5 . 2 . 02.20

1,422,135,000.00

1,403,672,484.00

98.70

23

5 . 2 . 02.21

5,186,635,720.00

4,752,804,920.00

91.64

24

5 . 2 . 02.22

1,744,726,760.00

1,444,470,000.00

82.79

25

5 . 2 . 02.23

1,046,660,000.00

987,002,500.00

94.30

26

5 . 2 . 02.24

1,878,221,480.00

1,572,057,700.00

83.70

27

5 . 2 . 02.25

1,355,115,540.00

1,280,904,750.00

94.52

C

5 . 2 . 72

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukung (DAK) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Sertifikasi Tanaman Pangan Hortikultura dan Sarana Pendukungnya (DAK) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbibitan Peternakan dan Penyediaan Sarana Pendukung (DAK) Penyediaan Sarana Pendukung Laboratorium Keswan (DAK) Penyediaan Sarana Pendukung Laboratorium Pakan (DAK) Penyediaan Data Pembangunan Daerah

390,452,000.00

363,749,550.00

93.16

28

5 . 2 . 72.01

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

390,452,000.00

363,749,550.00

93.16

D

5 . 2 . 77

25,192,138,500.00

21,207,010,973.00

84.18

29

5 . 2 . 77.06

1,984,085,000.00

1,884,769,750.00

94.99

30

5 . 2 . 77.07

Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Serealia Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Aneka Kacang dan Umbi (Akabi)

1,700,000,000.00

1,646,806,000.00

96.87

31

5 . 2 . 77.08

Pengendalian Mutu Benih Tanaman Hortikultura

500,000,000.00

498,532,500.00

99.71

32

5 . 2 . 77.09

968,129,000.00

920,406,500.00

95.07

33

5 . 2 . 77.10

Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Tanaman Pangan Pengendalian Mutu Benih Tanaman Pangan

732,993,500.00

727,908,000.00

99.31

34

5 . 2 . 77.11

3,175,057,000.00

2,343,518,350.00

73.81

35

5 . 2 . 77.12

Pengembangan Varietas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pengembangan Ternak Besar, Kecil dan Unggas

7,390,382,000.00

5,151,388,500.00

69.70

36

5 . 2 . 77.13

Penanggulangan Penyakit Hewan Menular

878,000,000.00

786,750,450.00

89.61

37

5 . 2 . 77.14

624,503,500.00

610,246,500.00

97.72

38

5 . 2 . 77.15

Pengembangan Produksi dan Pemanfaatan Benih/Bibit Unggul Pengembangan Perbibitan Ternak Ruminansia

976,691,500.00

936,784,473.00

95.91

39

5 . 2 . 77.16

Pengembangan Perbibitan Ternak Non Ruminansia

900,009,500.00

871,258,550.00

96.81

11


40

5 . 2 . 77.17

Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular

750,258,000.00

729,237,000.00

97.20

41

5 . 2 . 77.18

Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pelayanan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

648,700,000.00

617,867,000.00

95.25

42

5 . 2 . 77.19

Peningkatan Produksi dan Pengembangan Komoditas Tanaman Buah dan Biofarmaka

1,344,270,000.00

1,038,010,600.00

77.22

43

5 . 2 . 77.20

Peningkatan Produksi dan Pengembangan Komoditas Tanaman Hias dan Sayuran

1,751,452,500.00

1,743,627,500.00

99.55

44

5 . 2 . 77.21

Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Hortikultura Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

867,607,000.00

699,899,300.00

80.67

4,759,383,500.00

4,327,768,950.00

90.93

1,020,000,000.00

960,397,650.00

94.16

Fasilitasi Pengembangan Kawasan Sistem Pertanian Terpadu Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman Pangan

1,189,383,500.00

1,070,237,800.00

89.98

900,000,000.00

804,559,000.00

89.40

E

5 . 2 . 78

45

5 . 2 . 78.06

46

5 . 2 . 78.07

47

5 . 2 . 78.08

48

5 . 2 . 78.09

Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman Hortikultura

950,000,000.00

861,536,500.00

90.69

49

5 . 2 . 78.10

Penyediaan Teknologi Pasca Panen Peternakan

700,000,000.00

631,038,000.00

90.15

5 . 2 . 79

Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

418,000,000.00

369,209,500.00

88.33

5 . 2 . 79.01

Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Pertanian Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Pertanian

418,000,000.00

369,209,500.00

88.33

4,714,457,600.00

3,178,372,360.00

67.42

4,714,457,600.00

3,178,372,360.00

67.42

(72,524,989,500.00)

(19,633,673,277.00)

50

5 . 2 . 80 51

5 . 2 . 80.01

JUMLAH

Realisasi anggaran APBD TA. 2015 mencapai 88.66 % dari 51 kegiatan. Dari data diatas bisa dilihat realisasi besar paling adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar 99.86%, dan realisasi terkecil atau dibawah 90% adalah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 61.41%, kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Peternakan 63.14 %, dan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Pertanian 67.42%.

61.41

12


BAB I PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 4.1. PENJELASAN ATAS POS POS NERACA Posisi Keuangan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten per tanggal 30 Juni 2014 adalah sebagai berikut : Aset lancar

Rp.

404.514.860,00

Aset tetap

Rp. 34.256.751.869,00

Aset lainnya

Rp.

Total Aktiva

Rp. 35.067.734.229,00

Kewajiban

Rp. 36.899.359.969,00

Ekuitas Dana Lancar

Rp.( 36.494.845.109,00)

Ekuitas Dana Investasi

Rp. 34.663.219.369,00

Total Pasiva

Rp. 35.067.734.229,00

406.467.500,00

4.2. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN Saldo kas dibendahara pengeluaran pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten per 30 Juni 2014 Rp. 0,00,4.3. PERSEDIAAN Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (suplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo awal persediaan Bulan Juni 2014 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Persediaan Inspektorat sebesar Rp. 793.972.070,00- kemudian ada pembelian dan pemakaian barang persediaan sehingga saldo per 30 Juni 2014 sebesar Rp. 404.514.860,- (rincian dijelaskan pada lampiran) 4.4. ASET TETAP Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap per 30 Juni 2014 sebesar Rp. 34.256.751.869,- dengan perincian sebagai berikut : Tabel 7 Rincian Aset Tetap Anggaran Belanja TA. 2014 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten NO

NAMA ASET TETAP

1

Tanah

2

SALDO AWAL

PEROLEHAN

SALDO

1 JAN 2013

JAN-DES 2013

31 Desember 2013

8.561.350.000,-

0,-

8.561.350.000,-

Peralatan dan Mesin

11.125.974.069,-

393.912.600,-

11.519.886.669,-

3

Gedung dan Bangunan

12.109.150.344,-

50.000.000,-

12.159.150.344,-

4

Jalan, Jaringan dan Instalasi

692.171.618,-

0,-

692.301.618,-

5

Aset Tetap Lainnya

833.546.738,-

490.646.500,-

1.324.193.238,-

33.322.192.769,-

934.559.100,-

34.256.751.869,-

Jumlah

(Rincian dijelaskan di lampiran )

13


4.5. DANA CADANGAN Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten sampai dengan 30 Juni 2014 mempunyai dana cadangan sebesar Rp. 0,00,-.

4.6. ASET LAINNYA Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten sampai dengan 30 Juni 2014 mempunyai aset lainnya sebesar Rp. 406.467.500,Tabel 8 Rincian Aset Tetap Anggaran Belanja TA. 2014 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten NO

NAMA ASET LAINNYA

SALDO AWAL

PEROLEHAN

SALDO

1 JAN 2013

J2013

30 DESEMBER 2013

0,

0,-

Tuntutan Ganti Rugi

0,

0,-

0,

Aset Tidak Berwujud

210,500,000,-

0,-

210,500,000,-

Piutang Pajak Daluwarsa

0,-

0,-

0,-

5

Piutang Retribusi Tidak Lancar

0,-

0,-

0,-

6

Aset Lain Lain

195.967.500,-

0,-

195.967.500,-

Jumlah

406.467.500,-

0,-

406.467.500,-

1

Tuntutan Perbendaharaan

2 3 4

0,

Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 210.500.000,- terdiri dari : 1. Software aplikasi perolehan tahun 2009 audit BPK Rp. 46.400.00,2. Software aplikasi kegiatan Fasilitasi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TA. 2011 Rp. 109.600.000, 3. Software aplikasi Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Kegiatan TA. 2011 Rp. 29.500.000,4. Penambahan Aset Tak Berwujud (reviewed) TA. 2012 Rp. 25.000.000,- berupa software aplikasi digital signage system. (Rincian dijelaskan di lampiran ) 4.7. KEWAJIBAN Kewajiban jangka pendek per 30 Juni 2014 sebesar Rp. 36.899.359.969,00,4.8. EKUITAS DANA LANCAR Ekuitas dana lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) selama satu periode berjalan yaitu sebesar Rp. ( 36.105.387.899,00)

4.9. EKUITAS DANA INVESTASI Ekuitas dana investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam aset tetap dan aset lainnya. Ekuitas dana investasi pada tanggal 30 Juni 2014 terdiri atas : -

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Rp. 34.256.751.869,-

-

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Rp.

406.467.500,-

14


Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan akun penyeimbang dari pos Aset Tetap, sedangkan diinvestasikan dalam aset lainnya adalah akun penyeimbang dari pos Aset Tetap Lainnya. 4.10. HAMBATAN DAN KENDALA Tingkat penyerapan angggaran pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten sampai dengan 31 Desember 2013 anggaran sebesar Rp. 36,924,416,669.00 atau 97.47 %. Adapun hambatan dan kendala secara umum yang dihadapi Dinas Pertanin dan Peternakan Provinsi Banten selama tahun anggaran berjalan adalah sebagai berikut : 1. Sumber Daya Manusia (SDM) Keterbatasan pengertian dan pemahaman aparatur secara keseluruhan akan pengelolaan serta penatausahaan keuangan maupun program kegiatan. 2. Keterlambatan Penyampaian SPJ. Adanya keterlambatan pengembalian Uang Muka Kerja berupa SPJ dari PPTK sehingga mengganggu kelancaran revolving UP dan GU Nihil untuk TUP. INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA. 1. Alamat Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten adalah Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al Bantani Palima Serang 42171 Serang-Banten. 2. Nomor Telepon (0254) 267032, Faksimile (0254) 267033.

Serang, 31 Desember 2015 Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Selaku Pengguna Anggaran

Ir. H. Agus M. Tauchid S., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19660219 199203 1 007

15

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents