PEMERINTAH PROVINSI BANTEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 20 13

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten TA 2013

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 20 13 BAB I PENDAHULUAN Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan belanja daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 disusun pada masa dimana peraturan perundang-undangan bidang keuangan telah relatif lengkap yaitu meliputi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 31 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Lebih lanjut pada pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh inspektorat Propinsi Banten paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Laporan Keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Dinas atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Perundangan. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Adapun tujuan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013 untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja keuangan sebagai berikut :

1 Catatan atas Laporan Keuangan


a. Memberikan informasi secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan Pemerintah Daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan; b. Menggambarkan perbandingan antara realisasi dengan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya; c. Menyajikan secara konsisten laporan keuangan antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya; d. Menjelaskan kebijakan akuntansi yang diterapkan; e. Menggambarkan transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; dan f. Mengungkapkan catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala dan Wakil Kepala Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009. 15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2006 tentang pokokpokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten (Lembar Daerah Tahun 2006, tambahan Lembaran Daerah Nomor 2, seri E);



1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Bab I. Pendahuluan 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II.

Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III.

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1. Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV.

Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3. Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V.

Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan 5.1.1. Pendapatan 5.1.2. Belanja 5.1.3. Pembiayaan 5.1.4. Aset 5.1.5. Kewajiban 5.1.6. Ekuitas Dana 5.1.7. Komponen-komponen laporan Arus kas 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban

Bab VI. Bab VII.

Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan. Penutup



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1. Ekonomi Makro. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) per sektor Dinas Kelauatan dan Perikanan di wilayah Provinsi Banten Tahun 2013 yang menunjukkan angka positip yaitu : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah , Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan RPKD Izin Usaha Perikanan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator untuk mengukur tingkat kemandirian dan kemajuan ekonomi daerah serta keberhasilan daerah dalam menggali potensi pendapatan. Dalam struktur Dinas Kelautan dan Perikanan APBD Provinsi Banten, pada Tahun 2012 penerimaan PAD sebesar Rp 255.200.000,- kemudian Tahun 2013 meningkat menjadi Rp 316.909.000,Perkembangan Nilai PAD Dinas Kelautan dan Peikanan Provinsi Banten Tahun 2012-2013

Penjelasan diatas mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah Provinsi Banten masih didominasi oleh besarnya penerimaan dari sektor Retribusi daerah yang selama ini memberikan konstribusi 101.18% dari total pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam APBD Provinsi Banten. Pada Tahun 2012 komposisi ini pun sudah bergeser, dimana dari total realisasi Penerimaan Asli Daerah sebesar Rp271,797,500.00,(106,50%)dari total Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 sebesar Rp316.909.000.00,(101.18%) 2.2. Kebijakan Keuangan. Kebijakan keuangan Provinsi Banten tidak terlepas dari Visi pemerintah Provinsi Banten yaitu : ”Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa” yang dijabarkan kepada 7 (tujuh) Misi sebagai sarana untuk mewujudkan visi tersebut. Yang terkait dengan kebijakan keuangan diantaranya adalah misi Melakukan revitalisasi dan refungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik (Misi 1). 2.2.1. Kebijakan Penganggaran. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrument kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Kebijakan penganggaran dan kerangka ekonomi makro daerah Tahun 2013 yang menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2013 tidak terlepas dari perkembangan berbagai kinerja ekonomi Tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya serta prognosis tahun 2013. Berdasarkan arah perkembangan kerangka ekonomi makro daerah Tahun 2013, maka kebijakan penganggaran daerah Tahun 2013 sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro nasional, tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro guna pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkualitas.



Secara umum kebijakan penganggaran daerah merupakan langkah– langkah yang dilakukan dalam rangka meningkatkan target–target pendapatan dan langkah–langkah yang diperlukan untuk mengefektifkan belanja. Secara lebih spesifik kebijakan penganggaran daerah Tahun 2013 pada dasarnya mencakup 3 (tiga) aspek sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan pendapatan daerah dari Retribusi., sehingga tidak menghambat atau mematikan perkembangan kegiatan ekonomi yang menjadi basis Penerimaan Asli Daerah; 2. Kebutuhan belanja pelayanan publik akan ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan perkembangan dan sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 3. Belanja aparatur/pegawai, belanja barang dan jasa sebagai bagian dari belanja daerah yang tidak dapat ditunda untuk dapat menjaga kelangsungan roda pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik akan ditingkatkan dengan tetap memperhatikan efesiensi efektifitas dan kesederhanaan; 2.2.2. Kebijakan Peningkatan Pendapatan. Sejalan dengan arah kebijakan penganggaran khususnya kebijakan pendapatan, tantangan pokok yang dihadapi akan banyak berkaitan dengan upaya untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah dengan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi bagi masyarakat guna membiayai prioritas pembangunan yang ditetapkan. Untuk mencapai sasaran tersebut adalah meningkatkan pendapatan daerah dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan masyarakat. Langkah– langkah yang ditempuh antara lain melalui : a. Melakukan intesifikasi dan ekstensifikasi perpajakan; b. Penyempurnaan sistem adminsitrasi dan pelayanan Retribusi; c. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik bidang Retribusi daerah; d. Peningkatan kualitas pelayanan publik bidang Retribusi daerah melalui peningkatan kinerja aparatur pelayanan Retribusi daerah; e. Peningkatan kordinasi bidang retribusi daerah ; f. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui program sosialisasi Retribusi Daerah; g. Penataan ketentuan peraturan di bidang retribusi daerah. 2.2.3. Kebijakan Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja. Kebijakan umum belanja daerah merupakan langkah–langkah yang ditempuh untuk mengefisiensikan dan mengefektifitaskan belanja tidak langsung dan belanja langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan yang ada di Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan program pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah dijabarkan. Langkah–langkah kebijakan yang akan ditempuh, antara lain : 1. Belanja pegawai pada belanja tidak langsung diarahkan seefeisien mungkin berdasarkan kebutuhan aktivitas pemerintahan berdasarkan ketentuan; 2. Belanja bantuan sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang peruntukannya diarahkan tepat sasaran, berskala perioritas tinggi, mempunyai dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan dan mendorong kelancaran penyelenggaraan program pembangunan fisik dan sumber daya manusia; 3. Belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota diarahkan untuk memperkuat kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota;



4. Melakukan pemisahan yang jelas pada masing–masing kegiatan berdasarkan kewenangan dan tupoksi masing–masing Sub Dinas dan UPTD SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten; 5. Penajaman alokasi belanja program dan kegiatan agar lebih terarah dan tepat sasaran; 6. Mengevaluasi kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian agenda daerah; 2.2.4. Kebijakan Pembiayaan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena sifatnya yang lintas tahun, maka pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup penerimaan dan pengeluaran yang pada tahun berjalan berfungsi menutup defisit antara pendapatan dan belanja. Penerimaan pembiayaan diarahkan melalui optimalisasi penerimaan kembali dari pemberian pinjaman dan kolektibilitas sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun lalu. Adapun pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk memperkuat investasi pemerintah daerah yang relatif aman dan produktif, berupa penyertaan modal pada lembaga keuangan Bank yang aktivitasnya selain berorientasi kepada profit pula mempunyai misi memperkuat perekonomian daerah. Di dalam pengelolaan keuangan daerah dan khususnya yang berkaitan dengan fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah yang merupakan bagian dari anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu kaitannya dengan kebijakan penganggaran, maka kebijakan penganggaran daerah pada Tahun 2010 adalah anggaran defisit dimana jumlah belanja lebih besar dari jumlah pendapatan dengan menempatkan fungsi pembiayaan sebagai penyeimbang antara penerimaan dan pengeluaran serta alat untuk meningkatkan tabungan Pemerintah Daerah. 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD. Indikator pencapaian target kinerja merupakan hasil perhitungan untuk melihat perkembangan suatu pekerjaan (kegiatan) dibandingkan dengan target yang hendak dicapai atau perkembangan periode sebelumnya yang biasanya dilambangkan dengan angka persentase/indek/rasio atau klasifikasi dengan skala ordinal dalam suatu kurun waktu tertentu. Kegunaan indikator adalah sebagai salah satu bahan untuk membuat evaluasi kemajuan pekerjaan sekaligus dapat dijadikan bahan untuk menyusun perencanaan kegiatan/program kedepan. 2.3.1. Pendapatan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah, dalam APBD Tahun Anggaran 2013 ditetapkan bahwa target Pendapatan daerah Tahun 2013 lebih tinggi dari Tahun 2012 sebesar Rp313.225,000,dengan realisasi mencapai sebesar Rp 316.909.000,- atau 101.18%.



Realisasi pendapatan Tahun 2013 ini berasal dari Retribusi Pengujian Komoditi Hasil Perikanan target Rp133.000.000,- tercapai sebesar Rp 136.484.000,- (102,62%), Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah: UPTD BBIP Cigorondong target Rp79.500.000,00 tercapai sebesar Rp61.000.000,- (76.73%), BBAT Curug Barang target Rp72.500.000,- tercapai sebesar Rp72.540.000 (100.06%) Retribusi Izin Usaha Perikanan target Rp28.225.000,tercapai sebesar Rp46.885.000,- (166.11%) NO.

KELOMPOK PENDAPATAN

1

Pengujian Mutu Komoditi Hasil Perikanan

2

TARGET

REALISASI 2013 (Rp)

%

133.000.000,-

136.484.000,-

102.62

BBIP Banten (Cigorondong)

79.500.000,-

61.000.000,-

76.73

3

BBAT Curugbarang

72.500.000,-

72.540.000,-

100.06

4

Retribusi Izin Usaha Perikanan

28.225.000,-

46.885.000,-

166.11

313.225.000,-

316.909.000,-

101.18

JUMLAH

2.3.2. Belanja Selanjutnya dari anggaran belanja sebesar Rp.26.924.850.000,terealisasi sebesar Rp.26.216.969.229,- atau 97,37%. dari sisa anggaran sebesar Rp. 707.880.771,- .Jumlah tersebut direalisasikan bagi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.433.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.041.090.001,- atau 95.35% dari Sisa Anggaran sebesar Rp.391.909.999,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.18.491.850.000,Sisa Anggaran sebesar Rp.315.970.772,- atau 98,29%. Belanja Pegawai sebesar Rp.2.790.010.000,- Sisa Anggaran sebesar Rp.10.437.500,- atau 99.62%, dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.15.128.546.300,- Sisa Anggaran sebesar Rp.292.837.522,- atau 98.06%. dan Belanja Modal sebesar Rp.573.293.700,- Sisa Anggaran sebesar Rp.12.695.750,- atau 97.78% . Indikator pencapaian target kinerja APBD untuk tahun berjalan dapat dicermati melalui; a) optimasi capaian kinerja output pada sejumlah input; atau b) minimalisasi jumlah input yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah output. Jumlah input berdasarkan nilai uang (in monetary term) merupakan batas tertinggi belanja yang dikeluarkan sebagaimana tercantum dalam APBD Provinsi Banten Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2013 sebesar Rp.26.924.850.000,dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :



Kelompok Belanja BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

Target TA 2013 (Rp)

(%)

8.041.090.001.00

95.35

8.041.090.001.00

95.35

Belanja Bunga

-

-

Belanja Subsidi

-

-

Belanja Hibah

-

-

Belanja Bantuan Sosial

-

-

Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota

-

-

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemdes

-

-

Belanja Tidak Terduga

-

-

Belanja Bantuan Pilkada

-

-

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal JUMLAH BELANJA DAERAH

18.175.879.228.00

98.29

2.779.572.500.00

99.62

14.835.708.778.00

98.06

560.597.950.00

97.78

26.216.969.229.00

97.37

Berdasarkan pengelompokan peruntukannya, besarnya anggaran belanja Tahun 2013 yang telah diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Belanja Tidak Langung: Belanja pegawai dalam rangka menunjang aktivitas pemerintahan sebesar Rp. 8.041.090.001,atau sebesar 95.35% dari total belanja; 2. Belanja Langsung: a. Belanja pegawai dalam rangka menunjang aktivitas pemerintahan sebesar Rp. 2.779.572.500,atau sebesar 99,62% dari total belanja; b. Belanja Barang dan Jasa yang dimaksudkan untuk membiayai program pembangunan sebesar Rp. 14.835.708.778,- atau sebesar 98,06% dari total belanja; c. Belanja Modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat lebih dari satu periode yaitu sebesar Rp. 560.597.950 atau sebesar 97,78% dari total belanja;



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pada Tahun Anggaran 2013 target pendapatan setelah Perubahan adalah sebesar Rp 313.225.000,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Anggaran sebesar Rp 26.924.850.000,dialokasikan untuk membiayai 40( empat puluh) kegiatan Selanjutnya dari 40 Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013, secara rinci realisasi masing-masing Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kegiatan Belanja Tidak Lansung dianggarkan sebesar Rp. 8.433.000.000.00 terealisasi sebesar Rp. 8.041.090.001,- atau 95,35%. dengan sisa anggaran Rp. 391.909.999,Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 200.000.000,- atau 100%. dengan sisa anggaran Rp. 0.00 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dianggarkan sebesar Rp. 600.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 598.780.000,- atau 99,79 %. Dengan sisa anggaran Rp. 1.220.000,Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dianggarkan sebesar Rp. 365.173.700 terealisasi sebesar Rp. 364.567.950,- atau 99,83 % dengan sisa anggaran Rp. 605.750,Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor dianggarkan sebesar Rp. 236.050.000,- terealisasi sebesar Rp. 221.399.002,- atau 93,79%. dengan sisa anggaran Rp. 14.650.998,Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dianggarkan sebesar Rp. 1.479.221.300,- terealisasi sebesar Rp. 1.452.775.823,atau 98.21%. dengan sisa anggaran Rp. 26.445.477,Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dianggarkan sebesar Rp. 149.515.000,- terealisasi sebesar Rp. 140.002.500,- atau 93,63%. dengan sisa anggaran Rp. 9.512.500,Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan dianggarkan sebesar Rp. 96.705.000,- terealisasi sebesar Rp. 93.385.000,- atau 96,56%. dengan sisa anggaran Rp. 3.320.000,Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Budidaya Ikan Air Tawar dianggarkan sebesar Rp. 20.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.800.000,- atau 100% dengan sisa anggaran Rp. 0.00 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelabuan Perikanan Pantai dianggarkan sebesar Rp. 53.100.000,- terealisasi sebesar Rp.49.320.000,- atau 92,88%.dengan sisa anggaran Rp. 3.780.000,Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan dianggarkan sebesar Rp. 77.430.000,- terealisasi sebesar Rp. 76.883.400,- atau 99,29%. dengan sisa anggaran Rp. 546.600,Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantoran Balai Budidaya Ikan Air Tawar dianggarkan sebesar Rp. 53.550.000 terealisasi sebesar Rp. 53.550.000,- atau 100%. dengan sisa anggaran Rp. 0.00



13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantoran Balai Budidaya Ikan Pantai dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%. dengan sisa anggaran Rp.0.00 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantoran Balai Pelabuhan Perikanan Pantai dianggarkan sebesar Rp. 54.250.000,terealisasi sebesar Rp. 46.353.000,- atau 85,44%. dengan sisa anggaran Rp. 7.897.000,Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan dianggarkan sebesar Rp.352.765.000,- terealisasi sebesar Rp 343.779.158,- atau 97,45%. dengan sisa anggaran Rp. 8.985.842,Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Budidaya Ikan Air Tawar dianggarkan sebesar Rp.325.650.000,- terealisasi sebesar Rp. 293.268.731,- atau 90,05%. dengan sisa anggaran Rp. 32.381.269,Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Budidaya Ikan Pantai dianggarkan sebesar Rp.380.000.000 terealisasi sebesar Rp. 377.907.341,- atau 99,44%. dengan sisa anggaran Rp. 2.092.659,Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelabuhan Perikanan Pantai dianggarkan sebesar Rp.292.650.000,- terealisasi sebesar Rp. 264.824.546,- atau 90,49%. dengan sisa anggaran Rp.27.825.454,Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 200.000.000,- atau 100%. dengan sisa anggaran Rp. 0.00 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Laut dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 295.669.869,- atau 98,55%. dengan sisa anggaran Rp. 4.330.131,Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau dianggarkan sebesar Rp 660.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 633.611.448,- atau 96%. dengan sisa anggaran Rp. 26.388.552,Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar dianggarkan sebesar Rp. 300,000,000,- terealisasi sebesar Rp. 294.433.000,- atau 98,14% sisa anggaran Rp. 5.567.000,Kegiatan Pembinaan dan Perbrnihan Ikan Air Tawar (BBAT) dianggarkan sebesar Rp. 150,000,000,- terealisasi sebesar Rp. 149.565.500,- atau 99,71%. dengan sisa anggaran Rp. 434.500,Kegiatan Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Tawar (BBAT) dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 298.524.000,- atau 99,50%. dengan sisa anggaran Rp. 1.476.000,Kegiatan Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Laut (BBIP) dianggarkan sebesar Rp.350.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 347.659.000,- atau 99,33%. dengan sisa anggaran Rp. 2.341.000,Kegiatan Pembinaan dan Perbrnihan Ikan Air Laut (BBIP) dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 150.000.000,- atau 100% sisa anggaran Rp. 0.00 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pelabuan dan Armada Perikanan dianggarkan sebesar Rp. 415.811.000,- terealisasi sebesar Rp. 412.739.000,- atau 99,26% sisa anggaran Rp. 3.072.000,Kegiatan Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap dianggarkan sebesar Rp 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 199.586.000,- atau 99,79% sisa anggaran Rp. 414.000,-



29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Kegiatan Pembinaan Tata Operasional Pelabuan Perikanan (BPPP) dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 199.797.500,- atau 99,89%. dengan sisa anggaran Rp. 202.500,Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Pelabuan Perikanan (BPPP) dianggarkan sebesar Rp.250.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 242.886.400,- atau 97,15%. dengan sisa anggaran Rp. 7.113.600,Kegiatan Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap (DAK) dianggarkan sebesar Rp. 7.526.079.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.450.000.000,- atau 98,98%. dengan sisa anggaran Rp. 76.079.000,Kegiatan Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp.350.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 349.700.000,- atau 99,91%. dengan sisa anggaran Rp. 300.000,Kegiatan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan dianggarkan sebesar Rp. 520.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 517.345.000,- atau 99,48%. dengan sisa anggaran Rp. 2.655.000,Kegiatan Pengembangan Bisnis dan Investasi dianggarkan sebesar Rp. 450.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 449.990.000,- atau 99,99%. dengan sisa anggaran Rp. 10.000,Kegiatan Pengelolaan Kompetensi dan Pelayanan Pengujian UPTD BPMHP Banten dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 240.710.000,- atau 96,28%. dengan sisa anggaran Rp. 9.290.000,Kegiatan Pengendalian Mutu dan Perekayasaan Olahan Hasil Perikanan (BPMHP) dianggarkan sebesar Rp. 173.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 171.923.700,- atau 99,32%. dengan sisa anggaran Rp. 1.176.300,Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut dianggarkan sebesar Rp. 340.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 338.620.000,- atau 99,59%. dengan sisa anggaran Rp. 1.380.000,Kegiatan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 199.651.750,- atau 99,82%. dengan sisa anggaran Rp. 348.250,Kegiatan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 174.264.110,- atau 87,13%. dengan sisa anggaran Rp. 25.735.890,Kegiatan Penanganan Pelanggaran Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp.250.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 241.606.500,- atau 96,64%. dengan sisa anggaran Rp. 8.393.500,-

3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan 1. Adanya perkembangan peraturan perundang-undangan bidang keuangan daerah yang memerlukan sumber daya pendukung dan waktu relatif lama dalam pengimplementasiannya; 2. Tidak tercapainya target penerimaan dari Dana Retribusi Pendapatan Asli Daerah dikarenakan kurang tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional dibidangnya. 3. Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Pengelola Kegiatan.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten adalah merupakan Sebagian entitas pelaporan yang meliputi Sub Dinas, Unit Teknis Daerah serta Sekretariat Dinas. Laporan Keuangan yang disajikan merupakan gabungan dari laporan keuangan seluruh Sub Dinas, Unit Teknis Daerah serta Sekretariat Dinas. Entitas penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten TA. 2013 telah berada pada sekretariat Dinas 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Banten TA. 2013, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas, sedangkan basis akrual diterapkan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah dalam hal nini Dinas Kelautan dan Perikanan tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui kemudian dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Dinas, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam menyusun Laporan keuangan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Banten TA. 2013 adalah basis Kas Modifikasian. Yang dimaksud dengan basis kas modifikasian adalah penggunaan Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas serta basis akrual untuk Neraca Daerah. Penggunaan basis kas modifikasian ini sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 maupun Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang dimaksud dengan Basis Kas adalah bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atas entitas pelaporan. Sedangkan basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi. 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan (01) Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban;



(02) Sumber pendapatan dirinci berdasarkan kelompok dan jenis pendapatan; (03) Pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi perangkat Dinas; (04) Pendapatan diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang diterima di rekening umum kas daerah atau entitas pelaporan; (05) Pencatatan pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto; (06) Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Sedangkan pengembalian pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana pada periode terjadinya pengembalian atau koreksi; (07) Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima; b. Kebijakan Akuntansi Belanja (01) Belanja diklasifikasikan menurut penggunaan dan pusat pertanggungjawaban; (02) Penggunaan belanja dirinci berdasarkan kelompok dan jenis belanja; (03) Pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah; (04) Belanja diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan di rekening umum kas daerah atau entitas pelaporan; (05) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Sedangkan pengembalian pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada periode terjadinya pengembalian atau koreksi; (06) Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan (01) Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban; (02) Sumber-sumber pembiayaan terdiri dari sumber yang berupa penerimaan dan sumber yang berupa pengeluaran daerah; (03) Pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah; (04) Pembiayaan diakui dalam periode berjalan dan akhir periode akuntansi; (05) Pengakuan Pembiayaan dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang diterima/dikeluarkan di rekening umum kas daerah atau entitas pelaporan; (06) Pengakuan Pembiayaan pada akhir periode akuntansi dilakukan untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemenelemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan; 13 Catatan atas Laporan Keuangan


(07)

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

d. Kebijakan Akuntansi Aset (01) Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dapat diukur dengan satuan uang; (02) Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis tersebut adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah; (03) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lain-lain; (04) Persediaan adalah barang yang dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi; (05) Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam neraca; (06) Aset lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan dana cadangan; (07) Aset dalam pengerjaan adalah aktiva yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum bisa digunakan; (08) Piutang diakui pada akhir periode berdasarkan jumlah kas yang akan diterima; (09) Persediaan diakui pada akhir periode berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Biro Perlengkapan berdasarkan Laporan Berita Acara Penyerahan Barang dari SKPD; (10) Investasi Jangka Panjang diakui berdasarkan harga perolehan; (11) Aset Tetap diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan dan/atau berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Biro Perlengkapan; (12) Aset Tetap yang berasal dari dana APBD yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak ketiga tidak dicatat sebagai Aset Tetap dalam neraca, kecuali apabila sampai akhir periode pelaporan Aset tersebut belum diserahterimakan, maka dicatat sebagai aset tetap; (13) Aset Tetap yang berasal dari Belanja Modal yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak ketiga tidak dicatat sebagai Aset Tetap dalam neraca, tetapi dicatat sebagai Bantuan Hibah; (14) Pencatatan penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap. e. Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Hutang (01) Hutang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu; (02) Hutang dikelompokkan menjadi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang; (03) Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali;



f.

Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana (01) Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban; (02) Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan; (03) Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek; (04) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non-lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang; (05) Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

g. Kebijakan penyajian Laporan Arus kas (01) Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai Arus kas masuk, Arus kas keluar selama periode akuntansi serta saldo kas pada awal dan akhir periode akuntansi. (02) Arus Kas masuk/keluar diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan pada rekening umum Kas Daerah pada periode berjalan. (03) Penyajian Laporan Arus Kas dilakukan dengan metode langsung.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2013 Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2006 masih mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Hal ini mengakibatkan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, terutama pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas Tahun 2013 tidak dapat disajikan secara komparatif karena apabila Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas Tahun 2006 yang masih menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 dikonversi menjadi seperti yang disajikan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dapat menimbulkan salah tafsir bagi pembaca Laporan Keuangan. Oleh Karena itu, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas Tahun Tahun 2013 tidak disajikan secara komparatif. 5.1.

RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1.1. PENDAPATAN Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2013 Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan rangkuman dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Banten dimana keseluruhan jenis pendapatan didukung oleh Dasar Hukumnya. Secara keseluruhan jumlah realisasi Pendapatan adalah sebesar Rp.316.909.000,- atau 101,18% dari Target Pendapatan sebesar Rp.313.225,000,- Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut : A.1. Kelompok Pendapatan Asli Daerah a. Jumlah Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp. 313.225,000,- sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 316.909.000,- atau 101,18%. Hal ini disebabkan karena semua jenis pendapatan yang termasuk dalam Kelompok Pendapatan Asli Daerah telah melampaui target. 5.1.2. BELANJA Realisasi Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2013 sebesar Rp. 26.216.969.229,- atau 97,37% dari jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 26.924.850.000,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan sebesar Rp. 8.433.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.041.090.001,- atau 95,35%. dan Belanja Langsung yang dianggarkan sebesar Rp. 18.491.850.000,- terealisasi sebesar Rp. 18.175.879.228,- atau 98,29%



A.1. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bantuan Pilkada. Jumlah realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 8.041.090.001,- atau 95,35% dari anggaran belanja sebesar Rp. 8.433.000.000,-. Rincian realisasi belanja tidak langsung dijabarkan sebagai berikut : URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

%

SISA ANGGARAN

Belanja Tidak Langsung

8.433.000.000,-

8.041.090.001,-

95,35%

391.909.999,-

Belanja Pegawai

8.433.000.000,-

8.041.090.001,-

95,35%

391.909.999,-

Belanja Hibah

-

-

-

-

Belanja Bantuan Sosial

-

-

-

-

Belanja Bagi Hasil lepada Kab/Kota

-

-

-

-

Belanja Bantuan kepada Kab/Kota dan Desa

-

-

-

Belanja Tidak Terduga

-

-

-

-

Belanja Bantuan Pilkada

-

-

-

-

-

A.1.1. Belanja Pegawai Jumlah Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 8.041.090.001,atau 95,35% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.8.433.000.000,A.2. Belanja Langsung Realisasi Belanja Langsung mencerminkan jumlah pengeluaran yang telah direalisasikan untuk membiayai kegiatan/belanja yang langsung terkait dengan program dan kegiatan baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jumlah realisasi belanja langsung Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 18.175.879.228,- atau 98.29% dari anggaran sebesar Rp. 18.491.850.000,- Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

ANGGARAN

REALISASI

%

SISA ANGGARAN

18.491.850.000,-

18.175.879.228

98.29%

315.970.772,-

2.790.010.000,-

2.779.572.500,-

99.62%

10.437.500,-

15.128.546.300,-

14.835.708.778,-

98.06%

292.837.522,-

573.293.700,-

560.597.950,-

97.78%

12.695.750,-



A.2.1. Belanja Pegawai Jumlah Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 2.779.572.500,- atau 99.62% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.790.010.000,A.2.3. Barang dan Jasa Jumlah Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 14.835.708.778,- atau 98,06% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 15.128.546.300,A.2.3 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 560.597.950,- atau 97.78% dari anggaran sebesar Rp.573.293.700,5.1.3. PEMBIAYAAN Realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 26.924.850.000,- atau 98.29% dari anggaran sebesar Rp. 26.924.850.000,- Rincian realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut : 5.1.4. ASET Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten sebagai akibat peristiwa masa lalu dan mempunyai manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Jumlah Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 663,528,800,- yang terdiri dari :

A.3. Aset Tetap Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2012, sebagai berikut : No.

Uraian

1.

Tanah

2.

Peralatan dan Mesin

3.

Gedung dan Bangunan

4.

Jalan, Jaringan dan Instalasi

5.

Aset Tetap lainnya Jumlah

Per 31 Desember 2012 (Rp)

Total Aset 2012 (Rp)

0,-

0,-

525.650.000,-

514,046,800,-

0,-

0,-

1.200.000,-

1.200.000,-

3.147.950,529.997.950,-

3.147.950,529.997.950,-

Pada Tahun Anggaran 2003 Pemerintah Provinsi Banten melalui Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten melakukan inventarisasi dan penilaian aset bekerjasama dengan pihak ketiga (appraisal), sehingga untuk pencatatan nilai aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2002 merupakan hasil penilaian pihak ketiga (appraisal) sedangkan aset tetap yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2002 dicatat sebesar nilai perolehan. Nilai aset tetap yang



tercantum dalam Neraca tidak memperhitungkan penyusutan, dan kerusakan. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 masih terdapat beberapa item aset tetap yang masih dalam proses klarifikasi, sehingga pengakuannya harus menunggu sampai proses klarifikasi selesai. 4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Adanya arus kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp0,00, dengan perhitungan Arus Kas masuk dan Arus Kas keluar masing-masing sebesar Rp. 316.909.000,-



BAB VI INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten berdomisili di Pusat Pemerintahan Propinsi Banten terletak di Kota Serang. Provinsi Banten dibentuk dengan pertimbangan untuk meningkatkan penyelenggarakan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimasa yang akan datang. Provinsi Banten terdiri dari Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Serang. Provinsi Banten secara geografis memiliki letak yang strategis dibidang ekonomi dengan sektor yang dominan pada industri karena terletak dekat dengan Ibukota Negara dan berada dijalur lintas ekonomi Pulau Jawa dan Sumatera.



BAB VII PENUTUP Demikian uraian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkaan pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada kurun waktu satu tahun anggaran. Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu media informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan. Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan serta Kemasyarakatan yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2013 tidak mungkin tercapai secara optimal tanpa adanya dukungan, dorongan serta partisipasi aktif dari seluruh komponen lapisan masyarakat, oleh karenanya pencapaian kinerja Pemerintah pada Tahun Anggaran 2013 ini pada hakekatnya adalah keberhasilan masyarakat selaku pelaku pembangunan secara keseluruhan, oleh karena itu jalinan kerjasama yang harmonis antara pelaku pembangunan/Stakehorders adalah merupakan modal dasar untuk tercapainya cita-cita dan harapan masyarakat Banten sebagaimana visi Banten "Iman dan Taqwa, Landasan Pembangunan menuju Banten mandiri, maju dan sejahtera" Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten ini disajikan setelah melalui tahapan audit oleh Inspektorat Propinsi Banten sebagai pemeriksa eksternal yang diatur dengan Undang-undang. dengan beberapa koreksi dan telah ditindaklanjuti dalam laporan keuangan. Dengan demikian Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Propinsi Banten ini telah memenuhi aspek normatif, kepatutan dan kewajaran. Akhirnya dengan senantiasa berserah diri kepada-Nya semoga diberikan petunjuk dan ridho dari Allah SWT, dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita bersama.

Serang,

Januari 2014

PENGGUNA ANGGARAN,

Ir. Hj. MAYSAROH MAWARDI, MM NIP. 19580307 198503 2 001


PEMERINTAH PROVINSI BANTEN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 20 13

Recommend Documents