CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
(CALK) T.A 2013
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN ( KP3B) Jl. Syech Nawawi, Palima – Serang
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN
I.
PENDAHULUAN
P
enetapan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri
Nomor
59
Tahun
2007
tentang
Perubahann
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan lainnya merupakan titik tolak pelaksanaan pengelolaan serta penatausahaan keuangan di daerah. Salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan serta penatausahaan keuangan daerah, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada entitas pelaporan. Terkait dengan kewajiban tersebut, untuk mewujudkan dampak eksternalitas, akuntabilitas, keuangan,
efisiensi, laporan
dan
transparansi
pertanggungjawaban
dalam
pengelolaan
keuangan
perlu
disampaikan secara cepat, tepat dan akurat baik yang bersifat temporer maupun periodik disajikan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan (PP RI Nomor 24 Tahun 2005).
1
Namun
demikian,
laporan
keuangan
mungkin
mengandung
informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman dan multi tafsir yang disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi diantara
pembacanya.
Oleh
karena
itu,
untuk
menghindari
kesalahpahaman dan multi tafsir tersebut, SKPD sebagai entitas akuntasi diharuskan menyajikan catatan atas laporan keuangan yang memuat informasi tentang kondisi dan posisi keuangan selama satu tahun anggaran sehingga dapat membantu serta memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan tersebut. Dengan demikian catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan.
A. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan keuangan akhir Tahun Anggaran 2013 disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan maksud dan tujuan dibuatnya Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah menyajikan informasi penjelasan
pos-pos
Laporan
Keuangan
dalam
rangka
pengungkapan yang memadai, antara lain : (a) menyajikan
informasi
fiskal/keuangan,ekonomi
regional
tentang /
ekonomi
kebijakan makro,
pencapaian target APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; (b) menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; (c) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; (d) mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; 2
(e) mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan
dan
belanja
dan
rekonsiliasinya
dengan
penerapan basis kas; (f) menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan
atas
Laporan
Keuangan
dapat
disajikan
secara
narasi,bagan,grafik , daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhstisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan. B. DASAR HUKUM 1) Undang-undang
Nomor
23
Tahun
2000
tentang
Pembentukan Provinsi Banten; 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3) Undang-undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 4) Undang-undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5) Undang-undang Pemerintahan
Nomor Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 3
6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4578); 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9) Peraturan
Pemerintah
Nomor
6
Tahun
2006
tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Tata
Cara
Pengawasan
atas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; 13) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten TA. 2013;
4
14) Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 tahun 2012 Tentang Penjabaran APBD Provinsi Banten TA. 2013; 15) Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten; 16) Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;
5
C. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Untuk Laporan Keuangan akhir TA.2013 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan, yang disusun secara sentralisasi dengan menggunakan Sistem Daerah (SIMDA). Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten yang berasal dari dana APBD TA. 2013. Secara keseluruhan anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebesar Rp.
22,320,250,000;- ( Dua
Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), sedangkan setelah perubahan terjadi penambahan menjadi sebesar Rp. 23,443,250,000;- ( Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ). Anggaran belanja tersebut teralokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp. 6,561,000,000;- ( Enam Milyar Lima
Ratus Sembilan Enam Puluh Satu Juta Rupiah ) dan Belanja Langsung
teralokasikan
pada
24
kegiatan
sebesar
Rp. 16,882,250,000;- ( Enam Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ). Tabel 1 PERBANDINGAN ANGGARAN BELANJA MURNI DAN PERUBAHAN TA. 2013 NO
ANGGARAN BELANJA
JUMLAH (Rp)
1
SEBELUM PERUBAHAN
22,320,250,000;-
2
SETELAH PERUBAHAN
23,443,250,000;-
( BERTAMBAH)
1,123,000,000:-
6
II.
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Kebijakan akuntansi yang dilaksanakan dalam hal penyajian laporan keuangan
pemerintah
Provinsi
Banten
khususnya
Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi
Anggaran
dan
basis
akrual
untuk
pengakuan
aset,kewajiban dan ekuitas dalam Neraca (pergub No.41 Tahun 2009). Basis kas berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset,kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Banten tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
A. PENDAPATAN Pendapatan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah (KASDA) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KASDA. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan
7
tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut pendapatan terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah; b. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah. Namun demikian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sampai dengan saat ini belum mempunyai akun penerimaan sebagai pendapatan.
B. BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan
oleh
unit
yang
mempunyai
fungsi
perbendaharaan dalam hal ini adalah Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Belanja diukur dan di catat berdasarkan nilai perolehan. C. ASET Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi/sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan 8
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti
hutan,
kekayaan
di
dasar
laut
dan
kandungan
pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Pengukuran/penilaian Aset: 1. Persediaan; Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang – barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan disajikan sebesar : •
Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
•
Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
9
•
Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
2. Tanah; Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila
penilaian
tanah
dengan
menggunakan
biaya
perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan. 3. Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila
penilaian
Gedung
dan
Bangunan
dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
10
Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan. 4. Peralatan dan Mesin Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang
telah dilakukan untuk
memperoleh
peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya
instalasi,
serta
biaya
langsung
lainnya
untuk
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut. 5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
11
Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan,
biaya
perizinan,
jasa
konsultan,
biaya
pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. 6. Aset Tetap Lainnya Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan. 7. Kontruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi: •
Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi
yang mencakup biaya
pekerja
lapangan
termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan 12
dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi. •
Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan
untuk
kegiatan
konstruksi
yang
bersangkutan seperti biaya inspeksi. •
Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi: -
Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
-
Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
D. KEWAJIBAN Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada satuan kerja dalam lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten hanya berupa kewajiban kepada RK-Kas Daerah. Klasifikasi kewajiban : a. Kewajiban jangka pendek b. Kewajiban jangka panjang Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas lewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dicatat sebesar nilai moninal, kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
13
E. EKUITAS DANA Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan .
14
III. RINGKASAN LAPORAN A. ANGGARAN BELANJA Selama periode Tahun Anggaran 2013, berdasarkan Perda APBD Nomor 9 Tahun 2012, Pergub Penjabaran APBD Nomor 34 Tahun 2012, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten mendapat
anggaran
belanja
setelah
perubahan
sebesar
Rp. 23,443,250,000;- ( Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
yang
digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terealisasikan pada 24 kegiatan. B. REALISASI BELANJA Dari jumlah anggaran pengeluaran tersebut, melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Banten terealisasi sampai
dengan 31
Desember 2013 sebesar Rp. 20,893,327,729;- ( Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) atau 89.12 % tertimbang dinas dari total anggaran. Dengan demikian, total anggaran yang belum terserap adalah sebesar Rp. 2,549,922,271;( Dua Milyar Lima Ratus Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) atau 10.88 % tertimbang dinas dari total anggaran.
15
C.
NERACA Posisi keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: -
Aset Lancar
Rp.
306,276,656;-
a.Piutang lain-lain Rp. 262,217,262;b.Persediaan -
Rp. 44,059,394;-
Aset Tetap
Rp. 36,345,623,197;-
Terdiri dari : a. Tanah
Rp.
150,300,000;-
b. Peralatan dan Mesin
Rp. 7,722,151,130:-
c. Gedung dan Bangunan Rp. 36,345,623,197;d. Jalan, Jaringan dan Inst Rp. e. Aset Tetap Lainnya
Rp.
-
;-
203,300,975;-
Maka TOTAL AKTIVA (a)
Rp. 36,651,899,853;-
-
Rp. ( 306,276,656);-
Ekuitas Dana Lancar
a. Cadangan untuk Piutang Rp. 262,217,262;b. Cadangan Persediaan -
Rp. 44,059,394;-
Ekuitas Dana Investasi a. Diinvestasikan dlm
Rp. 36,345,623,197;Rp. 36,345,623,197;-
Aset Tetap -
Ekuitas Dana Cadangan
Rp.
Maka TOTAL EKUITAS DANA (c)
0;-
Rp.(36,651,899,853);-
Dari kondisi neraca diatas dapat disimpulkan bahwa : a. TOTAL AKTIVA (a)
Rp. 36,651,899,853;-
b. TOTAL PASSIVA (b+c)
Rp. 36,651,899,853;-
16
IV. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN A. BELANJA A.1. Pelaksanan Realisasi Belanja Belanja
dilakukan
dengan
mempertimbangkan
prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang
telah
ditetapkan
dalam
Rencana
Kerja
Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Pengembalian dibukukan sebagai kontra pos belanja melalui bend 17 dan pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja yang terjadi pada tahun anggaran berjalan pada periode pelaporan terjadi pada pengembalian
yang
berkaitan
dengan
pengambilan
tambahan uang persediaan (TUP) dan pengembalian belanja uang persediaan (UP). A.2. Hambatan dan Kendala Tingkat penyerapan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 20,893,327,729;Adapun hambatan dan kendala secara umum yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten selama tahun anggaran berjalan adalah sebagai berikut : 1. Terjadinya keterlambatan pengesahan APBD TA 2013; 2. Terjadinya
pergantian
personel
secara
struktural
sehingga yang berakibat pada arah dan tujuan program dan kegiatan serta keterlambatan surat keputusan yang mengikutinya; 3. Adanya perbedaan persepsi dan pemahaman atas peraturan perundangan pengelolaan dan penatausahaan 17
keuangan dilingkungan pengelola program kegiatan termasuk mitra (pihak ke tiga); 4. Adanya kebijakan penggunaan kendaraan roda 4 yang dilekatkan pada personel; 5. Adanya keterlambatan pengembalian uang muka kerja berupa SPJ dari PPTK sehingga mengganggu kelancaran revolving UP; 6. Adanya kebijakan mengenai system At Cost pada perjalanan dinas sehingga mengakibatkan anggaran pada kode rekening perjalanan dinas tidak terserap dengan maksimal; 7. Keterbatasan
pemahaman
aparatur
(SDM)
secara
keseluruhan akan pengelolaan serta panatausahaan keuangan maupun program kegiatan. Penjelasan – penjelasan mengenai SILPA dari total sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 2,549,922,271;- dapat dijelaskan sebagai berikut : Sebagian besar dana yang tidak terserap pada Tahun Anggaran 2013 disebabkan adanya kebijakan baru untuk belanja perjalanan dinas yaitu diberlakukannya system at cost, dan sebagian merupakan sisa kontrak. Adapun
beberapa tolok ukur pada beberapa kegiatan tidak
dapat dilaksanakan dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti pada Kegiatan Peningkatan Aparatur terdapai SILPA sebesar Rp. 36,100,000;merupakan anggaran untuk bimbingan teknis yang tidak terserap akibat tidak adanya pegawai yang diberangkatkan. Pada beberapa kegiatan yang sifatnya memfasilitasi kegiatan sesuai dengan permintaan dari luar terdapat anggaran yang tidak terserao dikarenakan tidak adanya permintaan dari luar. Serta pada Belanja Tidak Langsung terdapat SILPA sebesar Rp. 629,828,524;- hal ini diakibatkan adanya pergantian pimpinan Esselon II dimana yang bersangkutan pembayaran gaji, tunjangan serta tambahan penghasilan atas beban kerjanya tidak dibebankan pada anggaran BTL Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melainkan pada anggaran SKPD sebelumnya.
18
V.
PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
A. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten per 31 Desember 2013 sebesar Rp.0;- ( nol Rupiah) merupakan saldo kas pada bendahara pengeluaran. Jumlah di atas
merupakan saldo kas dari
penerimaan SP2D setelah dikurangi dengan SPJ.
B. PERSEDIAAN Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan
maksud
untuk
mendukung
kegiatan
operasional
pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan
dalam
rangka
pelayanan
kepada
masyarakat. Terdapat Persediaan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 44,059,394;- yang diperoleh dari hasil inventarisasi. C. ASET TETAP Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari
12
bulan
untuk
digunakan
dalam
kegiatan
pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 36,345,623,197;dengan perincian sebagai berikut:
19
Tabel 3 JUMLAH TOTAL ASET TETAP PER TA. 2013 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN
NO
1 2 3
4 5
PEROLEHAN
NAMA ASET TETAP
PEROLEHAN
TA 2000-2012
TANAH PERALATAN DAN MESIN GEDUNG DAN BANGUNAN
150,300,000;-
-
6,656,228,230;-
1,239,763,400;-
28,269,871,092;-
-
-
-
114,809,000;-
88,491,975;-
34,648,728,872;-
1,328,255,375;-
JALAN, IRIGASI DAN INSTALASI ASET TETAP LAINNYA JUMLAH PEROLEHAN
TA 2013
TOTAL PEROLEHAN ASET
36,519,463,697;-
Terdapat mutasi asset tetap berupa kendaraan Roda 4 Kijang Innova G A65 ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, dengan Berita Acara No: 024/630-Par/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 sehingga ada pengurangan jumlah asset tetap pada Peralatan dan Mesin senilai Rp. 173,840,500;- maka diperoleh asset tetap dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4 JUMLAH TOTAL ASET TETAP PER TA. 2013SETELAH MUTASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN
NO
1 2
3
4
5
NAMA ASET
PEROLEHAN
TETAP
TA 2000-2013
TANAH PERALATAN DAN MESIN GEDUNG DAN BANGUNAN JALAN, IRIGASI DAN INSTALASI ASET TETAP LAINNYA
JUMLAH PEROLEHAN NILAI ASET TETAP SETELAH MUTASI
Nilai Mutasi
Nilai Akhir Setelah Mutasi
150,300,000;7,895,991,630;-
150,300,000173,840,500;-
7,722,151,130;-
28,269,871,092;-
28,269,871,092;-
-
-
203,300,975,36,519,463,697;-
203,300,975;(173,840,500;-)
36,345,623,197;-
36,345,623,197;-
20
D. DANA CADANGAN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sampai dengan akhir periode Tahun Anggaran 2013 tidak mempunyai dana cadangan. E. ASET LAIN-LAIN Pada Tahun Anggaran 2013 tidak terdapat Aset Lain – Lain pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Povinsi Banten, adapun Aset Lain – Lain yang tertera di Neraca TA 2012 senilai Rp. 50,200,000;sudah dihapuskan berdasarkan SK Gubernur Banten No. 032/KEp.982-Huk /2012.
F. KEWAJIBAN Uang persediaan (UP) yang pertama kali diterima oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten melalui bendahara pengeluaran adalah sebesar Rp. 900,000,000;-. Selanjutnya menerima revolving uang persedian melalui prosedur ganti uang persediaan (GU) dari RK-KASDA sampai dengan periode akhir tahun anggaran adalah sebesar Rp. 20,894,275,522;- ( tercatat di neraca sebesar Rp. 20,893,327,729;- selisihnya merupakan contra post belanja sebesar Rp. 947,793;- ) Berikut rincian penerimaan SP2D, yang diterima sampai dengan 31 DEsember 2013 : 1) Gaji dan Tunjangan
Rp.
5,932,119,269;-
2) LS Barang dan Jasa
Rp.
8,114,297,385;-
3) UP/GU/TU
Rp. 12,808,256,920;-
G. EKUITAS DANA LANCAR Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) selama satu periode berjalan yaitu sebesar Rp. (20,893,327,729;-)
21
H. EKUITAS DANA INVESTASI Ekuitas dana investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam aset tetap dan aset lainnya. Ekuitas dana investasi pada tanggal 31 Desember 2013, terdiri atas: -
Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 36,345,623,197;-
VI. INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA Untuk Informasi tambahan dapat dijelaskan sebagai berikut : Adanya kesulitan dalam penentuan aset tetap sehubungan dengan : -
Terdapatnya perbedaan pemahaman dan parameter dengan pihak terkait lainnya dalam hal penentuan barang yang dapat dikategorikan pada aset tetap;
- Untuk Tahun Anggaran 2013 barang perolehan seluruhnya terdapat pada kode akun belanja modal; -
Barang perolehan tidak dapat dilihat wujudnya sehubungan dengan
secara
langsung
berada
ditempat
yang
telah
direncanakan seperti diserahterimakan pada pihak lain sesuai peruntukkannya atau berada ditempat yang telah ditentukan
Serang, 31 Desember 2013 Kepala Dinas
Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM Pembina Utama Muda Nip. 19621222 199003 1 004
22
23
REALISASI ANGGARAN APBD PERUBAHAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
Tabel 2 NO
NAMA KEGIATAN
1 1 2 3 4 5
2
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI s/d 31 Desember
SISA ANGGARAN
%
Belanja Tidak Langsung Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang Perkantoran Disbudpar Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
3 6,561,000,000.00 138,000,000.00 580,000,000.00 1,094,000,000.00 812,250,000.00
4 5,931,171,476.00 130,771,700.00 287,992,000.00 1,086,690,600.00 765,893,600.00
6 629,828,524.00 7,228,300.00 292,008,000.00 7,309,400.00 46,356,400.00
7 90.40 94.76 49.65 99.33
6 7 8
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyusunan Profil Database
2,380,000,000.00 146,000,000.00 200,000,000.00
2,147,653,262.00 109,190,000.00 181,552,600.00
232,346,738.00 36,810,000.00 18,447,400.00
9 10 11
Pembinaan Kesenian Daerah Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan
390,000,000.00 1,325,000,000.00 125,000,000.00
350,643,450.00 1,254,059,900.00 116,630,100.00
39,356,550.00 70,940,100.00 8,369,900.00
12 13
Analisa Pasar Wisatawan Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif
400,000,000.00 1,340,000,000.00
389,169,117.00 1,274,528,748.00
10,830,883.00 65,471,252.00
14 15 16
Penyiapan Sarana dan Materi Promosi Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayaan dan Pariwisata Penguatan Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata
880,000,000.00 1,828,000.000.00 747,000,000.00
851,987,906.00 1,646,384,411.00 624,464,660.00
28,012,094.00 181,618,589.00 122,535,340.00
17
Peningkatan Kemitraan Budaya dan Pariwisata
327,075,000.00
363,591,000.00
61,409,000.00
85.55
18
Pengelolaan Destinasi Wisata
1,615,000,000.00
1,097,834,024.00
517,165,976.00
67.98
19
Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
775,000,000.00
745,251,000.00
29,749,000.00
96.16
20
Pengembangan Standarisasi Usaha Pariwisata
200,000,000.00
183,901,621.00
16,098,379.00
91.95
KET 8
94.29 90.24 74.79 90.78 89.91 94.65 93.30 97.27 95.11 96.82 90.06 83.60
1
NO 1 21 22 23 24 25
NAMA KEGIATAN 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Upt Balai Pengelolaan Taman Budaya Pemeliharaan Sarana & Prasarana Kantor Upt Balai Pengelolaan Taman Budaya Penyediaan Barang dan Jasa Kantor Upt Balai Pengelolaan Taman Budaya Fasilitasi dan Pagelaran Seni Perlindungan dan Pengelolaan cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan JUMLAH
JUMLAH ANGGARAN 3
REALISASI s/d 31 Desember 4
SELISIH 6
%
KET
7
8
162,000,000.00 25,350,000.00 324,650,000.00 745,000,000.00 225,000,000.00
153,072,800.00 23,300,300.00 270,559,179.00 720,470,800.00 186,566,475.00
8,927,200.00 2,049,700.00 54,090,821.00 24,529,200.00 38,433,525.00
94.49 91.91 83.34 96.71 82.92
23,443,250,000.00
20,893,327,729.00
2,549,922,271.00
89,12
2
