CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH 2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangam an seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan selama satu periode pelaporan. Pelaporan Keuangan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
menyajikan informasi yang bermanfaat dengan tujuan : a. Menyediakan informasi mengenai informasi penerimaan pendapatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. b. Menyedian informasi mengenai kesesuaian anggaran yang ditetapkan. c. Menyediakan informasi jumlah kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai. d. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan dan belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan yang terdiri dari : a. Laporan Realisasi Pendapatan. b. Laporan Realisasi Anggaran. c. Neraca, LO dan LPE d. Catatan atas Laporan Keuangan 1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintahan antara lain : a. Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 200 tentang Perbendaharaan Negara; d. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara; e. Undang – undang Nomor 32 Tahun 200 tentang Pemerintahan Daerah; f.
Undang – undang Nomor 34 Tahun 2004 tenteng Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; i.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
j.
Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN
Bab I : Pendahuluan 1.1 Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD. Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD. Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan. 1.3 Sistimatika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan SKPD. Memuat penjelasan mengenai sistimatikanisi catatan atas laporan keuangan. Bab II : Ekonomi Makro 2.1 Ekonomi Makro. 2.2 Kebijakan Keuangan. Bab III: Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD. Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014 menurut urusan pemerintahan daerah. Indikator
pencapaian
pencapaian
efektifitas
target
kinerja
dan
efisiensi
menyajikan program
informasi
dan
kegiatan
tentang yang
dilaksanakan. 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Dalam bagian ini dijelaskan juga faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan (efektifitas dan efisiensi) atau faktor penghambat tidak tercapainya indikator target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Bab IV: Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD. 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD. Bab V : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD. 5.1
Penjelasan Pos-pos Neraca.
5.1.1
Aset
5.1.2
Kewajiban
5.1.3
Ekuitas
5.2
Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.
5.2.1
Pendapatan
5.2.2
Belanja
5.3
Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional.
5.1.2
Pendapatan
5.1.3
Beban
5.4
Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.
Bab VI: Penjelasan atas Informasi Non Keuangan SKPD Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, maka catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 terdiri dari Pendahuluan, Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja, Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, Kebijakan Akuntansi, Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, Penjelasan atas Informasi Non Keuangan. Bab VII: Penutup
BAB II EKONOMI MAKRO dan KEBIJAKAN KEUANGAN
2.1 Ekonomi Makro Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Sektor Kelautan dan Perikanan mempunyai kebijakan sebagai berikut : a. Mengembangkan Bidang Kelautan dan Perikanan serta mengacu kinerja investasi usaha perikanan yang selaras dengan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi perkembangan wilayah yang disertai upaya peningkatan mediasi antara usaha Kelautan dan Perikanan sebagai pihak penyedia dengan dunia industri sebagai pihak pengguna. b. Mengintensifkan pengelolaan usaha kelautan dan perikanan pada kawasan konsentrasi potensi sumber daya potensial yang mampu menggerakan sistem ekonomi untuk menciptakan kondisi kompetitif wawasan maupun wilayah Jawa Tengah. c. Mensinergikan keterkaitan peran secara harmonis antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/Kota dalam mekanisme fungsional pengelolaan Kelautan dan Perikanan.
2.2 Kebijakan Keuangan Kebijakan keuangan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2015 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Kinerja Keuangan berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2015 serta pengelolaan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.
2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD Pendapatan Target Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 5.520.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 6.286.473.483,- Realisasi target pendapatan tersebut adalah : a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang meliputi sewa alat berat, sewa rumah dinas, sewa laboratorium, dan sewa lahan dengan target Rp2.970.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 3.492.222.533,-. b. Retribusi penjualan produksi usaha daerah dari target Rp. 1.650.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.700.980.730,-. c. Retribusi ijin usaha perikanan dengan target Rp. 900.000.000,- diperoleh realisasi sebesar Rp. 1.089.370.220,-.
d. Pendapatan lain-lain sebesar Rp. 3.900.000,-. Dari rincian realisasi tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mencapai 113,89 % dari jumlah pendapatan yang ditargetkan.
Belanja Belanja Tidak Langsung Anggaran untuk Belanja Tidak Langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 48.531.545.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 44.761.562.112,-. Adanya perbedaan antara anggaran dan realisasi belanja tidak langsung yang berupa gaji pegawai disebabkan oleh : 1. Tidak ada kenaikan gaji sebesar 2. Pegawai yang diberhentikan, pindah dan meninggal dunia selama tahun 201 adalah 1 orang dengan rincian : a. Meninggal dunia
= Gol IV
1 orang
Belanja Langsung Anggaran untuk Belanja Langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 58.042.032.000,- dengan perincian ; a. Belanja Pegawai
Rp.
7.179.920.000,-
b. Belanja Barang Jasa
Rp.
35.774.913.000,-
c. Belanja Modal
Rp.
15.087.199.000,-
Adapun realisasinya adalah sebagai berikut; a. Belanja Pegawai
Rp.
6.430.267.500,-
b. Belanja Barang Jasa
Rp.
33.599.956.855,-
c. Belanja Modal
Rp.
13.798.368.882,-
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
3.1
Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 diindikasikan dengan membandingkan antara jumlah realisasi dengan anggaran belanja. Selain itu realisasi pencapaian target kinerja keuangan juga diukur keberhasilannya dengan melihat perbandingan antara realisasi dengan anggaran hasil/keluaran untuk masing-masing program/kegiatan. Berdasarkan pada tabel Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015, Dinas Kelautan telah berhasil mencapai target kinerja keuangan tahun anggaran 2015 secara efektif dan efisien.
3.2
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan. Keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan mencapai target kinerja keuangan secara efektif dan efisien dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Selain adanya faktor-faktor yang mendukung, juga terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja keuangan pada tahun anggaran 2015. Faktor Pendukung Faktor-faktor yang mendukung tercapainya target kinerja keuangan sesuai dengan yang telah ditetapkan : a. SDM Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang berkualitas b. Adanya Sarana dan Prasarana penunjang kinerja pegawai yang memadai c. Disiplin kerja dan loyalitas pada pekerjaan yang tinggi Kendala dan Hambatan Faktor-faktor yang menghambat dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja keuangan pada tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut : a.
Dapat Dikendalikan 1)
Kurangnya jumlah SDM
2)
Kurangnya koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan instansi lain yang terkait
3) b.
Wanprestasi pihak ketiga yang menangani pekerjaan kegiatan
Tidak Dapat Dikendalikan ( Force Majeur) 1)
Alam Faktor alam berpengaruh besar pada pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
SKPD: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD
:
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI
:
JAWA TENGAH
NO
Program / Kegiatan
BELANJA (Rp) ANGGARAN
REALISASI
REALISASI
FISIK
KEUANGAN
KETERANGAN SATUAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan
65.000.000
35.171.180
100
54,11
%
2
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari
800.000
800.000
100
100,00
%
3
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo
800.000
720.000
100
90,00
%
4
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak
800.000
800.000
100
100,00
%
5
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto
800.000
800.000
100
100,00
%
6
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong
800.00
780.000
100
97,50
%
7
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor
800.000
800.000
100
100,00
%
8
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung
800.00
780.000
100
97,50
%
9
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang
800.000
800.000
100
100,00
%
10
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Karimimunjawa
800.000
800.000
100
100,00
%
11
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat LPPMHP Semarang
1.500.000
1.500.000
100
100,00
%
12
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat LPPMHP Pekalongan
1.500.000
1.500.000
100
100,00
%
- terjadi penghematan pemakaian sumber daya
13
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat LPPMHP Cilacap
1.500.000
1.497.598
100
99,84
%
14
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar
2.500.000
2.500.000
100
100,00
%
15
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut
2.500.000
2.500.000
100
100,00
%
16
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Karantina dan Kesehatan Ikan
2.500.000
2.500.000
100
100,00
%
17
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan
942.000.000
938.990.754
100
99.68
%
18
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik P3 Tegalsari
450.000.000
431.609.786
100
95,91
%
19
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik P3 Bajomulyo
35.000.000
22.746.480
100
64,99
%
20
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik P3 Morodemak
35.000.000
30.276.090
100
86,50
%
21
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik P3 Wonokerto
35.000.000
19.655.873
100
56.19
%
22
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik P3 Asemdoyong
35.000.000
13.703.969
100
39,15
%
23
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik P3 Klidanglor
35.000.000
18.965.525
100
54,19
%
24
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik P3 Tasikagung
35.000.000
25.083.452
100
71,67
%
25
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik P3 Tawang
35.000.000
20.734.003
100
59,24
%
26
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik P3 Karimunjawa
35.000.000
15.019.645
100
42,91
%
27
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik LPPMHP Semarang
75.000.000
71.426.697
100
95,24
%
28
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik LPPMHP Pekalongan
75.000.000
49.822.268
100
66,43
%
29
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik LPPMHP Cilacap
75.000.000
33.794.579
100
45,06
%
- terjadi penghematan pemakaian sumber daya - terjadi penghematan pemakaian sumber daya - terjadi penghematan pemakaian sumber daya - terjadi penghematan pemakaian sumber daya - terjadi penghematan pemakaian sumber daya - terjadi penghematan pemakaian sumber daya - terjadi penghematan pemakaian sumber daya - terjadi penghematan pemakaian sumber daya
- terjadi penghematan pemakaian sumber daya - terjadi penghematan pemakaian sumber daya
30
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik BPBIAT
95.000.000
70.179.770
100
73,87
%
31
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik BPBIAPL
95.000.000
91.576.848
100
94,40
%
32
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik BKKI
50.000.000
35.342.794
100
70,69
%
33
Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
30.250.000
29.141.000
100
96,33
%
34
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
325.000.000
325.000.000
100
100,00
%
35
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
275.000.000
275.000.000
100
100,00
%
36
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
193.600.000
193.600.000
100
100,00
%
37
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
211.750.000
194.429.831
100
91,82
%
38
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
75.000.000
73.373.000
100
97,83
%
39
Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman
150.000.000
149.929.500
100
99,95
%
40
Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah
1.350.000.000
1.327.127.085
100
98,31
%
41
Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran
3.257.210.000
2.517.322.878
100
77,28
%
42
Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi
100.000.000
99.965.000
100
99.97
%
- terjadi penghematan pemakaian sumber daya
- terjadi penghematan pemakaian sumber daya
- terjadi kebijakan pengurangan honor
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.568.675.000
1.508.853.000
100
96,22
%
2
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas
157.300.000
157.300.000
100
100,00
%
3
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
975.000.000
948.603.000
100
97,29
%
4
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
1.026.900.000
1.006.841.527
100
98,05
%
5
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
140.000.000
139.914.000
100
99.94
%
6
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair
100.000.000
97.045.000
100
97,05
%
7
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor Dan Rumah Tangga
250.000.000
250.000.000
100
100,00
%
8
Kegiatan Pemeliharan Rutin/berkala Alat Besar Dan Berat
338.800.000
338.800.000
100
100,00
%
9
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
817.000.000
723.197.900
100
88,52
%
10
Kegiatan Rehab Gedung Kantor
899.100.000
269.923.000
100
30,02
%
- ada pekerjaan yang gagal dilelengkan
11
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Pendapatan UPT
1.996.500.000
1.996.482.750
100
99.99
%
215.400.000
208.415.900
100
96,76
%
437.000.000
386.957.500
100
88,55
%
- bintek/kursus luar daerah tidak terealisasi
1.846.567.000
1.516.279.500
100
82,11
%
- hibah dan operasional monitoring sebagian tidak terlaksana
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1
Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
1
Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 1
Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
677.387.000
633.064.500
100
93,46
%
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 1
Kegiatan Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan
198.625.000
189.281.000
100
95.30
%
2
Kegiatan Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan
248.125.000
243.882.500
100
98.30
%
3
Kegiatan Revitalisasi Perikanan Tangkap dan Statistik Perikanan Tangkap
1.004.318.000
978.733.850
100
97,45
%
4
Kegiatan Pengembangan Sistem Kerja Pelabuhan Pantai Jawa Tengah
493.451.000
453.590.182
100
91,92
%
5
Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana Prasarana PPP Tasik Agung
970.000.000
956.351.000
100
98,59
%
6
Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana Prasarana PPP Bajomulyo
885.625.000
867.502.550
100
97,95
%
7
Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana Prasarana PPP Karimunjawa
973.750.000
947.094.250
100
97,26
%
8
Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana Prasarana PPP Morodemak
922.705.000
922.122.000
100
99,94
%
9
Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana Prasarana PPP Tawang
793.125.000
778.443.000
100
99,41
%
10
Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana Prasarana PPP Klidang Lor
841.400.000
835.559.000
100
98,14
%
11
Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana Prasarana PPP Wonokerto
795.000.000
774.753.000
100
97.45
%
12
Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana Prasarana PPP Asemdoyong
686.875.000
684.158.000
100
99,60
%
13
Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana Prasarana PPP Tegalsari
947.225.000
899.947.850
100
95,01
%
14
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan
258.175.000
256.284.500
100
99,27
%
15
Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap
299.375.000
279.520.500
100
93,37
%
746.355.000
735.143.500
100
98.50
%
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA 1
Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan Karantina dan Kesehatan Ikan
2
Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana perbenihan dan budidaya ikan air tawar
1.817.482.000
1.778.807.500
100
97,87
%
3
Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budiaya ikan air payau dan laut
6.236.628.000
5.922.305.950
100
94,96
%
4
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan
850.770.000
634.912.500
100
74,63
%
5
Kegiatan Pengelolaan Lingkungan & Pengendalian Penyakit Ikan
663.687.000
639.485.500
100
96,35
%
6
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan
742.500.000
596.250.300
100
80,30
%
- hibah dan operasional monitoring sebagian tidak terlaksana
7
Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Tawar
1.518.006.000
1.282.873.700
100
84,51
%
- hibah dan operasional monitoring sebagian tidak terlaksana
8
Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Payau
792.880.000
734.397.000
100
92,62
%
PROGRAM OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK HASIL PERIKANAN
1
Keg. Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran produk hasil Perikanan dan Kelautan
1.231.784.000
1.203.126.726
100
97,67
%
2
Keg. Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Pekalongan
1.266.470.000
1.150.501.870
100
90,84
%
3
Keg. Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Cilacap
2.631.125.000
2.619.263.000
100
99,55
%
- hibah dan operasional monitoring sebagian tidak terlaksana
4
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Mutu Hasil Perikanan
280.102.000
273.377.000
100
97.60
%
5
Kegiatan Peningkatan Perluasan Usaha dan Koordinasi Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan
560.750.000
538.005.000
100
95,94
%
6
Keg. Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Semarang
1.859.550.000
1.774.670.112
100
95,44
%
7
Kegiatan Pengembangan Kawasan Perikanan
300.000.000
221.150.000
100
73,72
%
8
Keg. Pengembangan perencanaan dan monitoring evaluasi program kegiatan kelautan dan perikanan
880.000.000
871.322.800
100
99,01
%
PROGRAM REHABILITASI DAN KONSERVASI SEMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 1
Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2
Kegiatan Rehabilitasi Habitat Vital
2.037.062.000
2.002.860.350
100
98,32
%
565.068.000
527.253.750
100
93,31
%
3.100.000.000
2.945.920.400
100
95,03
%
58.042.032.000
53.828.593.237
92,74
%
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL 1
Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan JUMLAH
- hibah dan operasional monitoring sebagian tidak terlaksana
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTASI
1. Entitas Pelaporan Entitas Pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. 2. Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan. Basis akuntasi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah basis akrual. 3. Basis Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan meliputi : a. Kas di Kas Daerah b. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggungjawab oleh bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) dan sisa ganti uang (GU) serta sisa tambah uang (TU) yang belum disetor ke kas daerah pertanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran. Kas Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal. c. Kas di Bendahara Penerimaan. Kas di bendahara penerima merupakan kas yang menjadi tanggung jawab oleh bendahara penerima yang berasal dari pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan penerimaan lain-lain yang belum disetor ke kas daerah pertanggal neraca. Kas dibendahara penerima diakui pada saat menerima pendapatan atau menyetor ke Kas Daerah berdasarkan nilai nominal. d. Tanah. Diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. e. Peralatan dan Mesin. Peralatan dan Mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. f.
Gedung dan Bangunan. Gedung dan Bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung sampai dengan siap untuk digunakan. Sedangkan biaya ini meliputi harga beli atau konstruksi dan biaya lainnya.
g. Pendapatan. Pendapatan disini meliputi pemanfaatan aset daerah secara optimal, yakni pemakaian kekayaan daerah, penjualan produk daerah, retribusi perijinan dan pendapatan yang sah.
h. Belanja. Meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung 4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengacu pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2014 Tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah.
BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN
5.1. Penjelasan Pos-pos Neraca 5.1.1
Aset 1. Kas dibendahara Pengeluaran No.
Uraian
2015
1.
Tunai
Nihil
2.
Bank
Nihil Jumlah
2014 73.870.353 Nihil
NIHIL
63.912.141
2. Kas di Bendahara penerimaan No. 1. 2.
Uraian
2015
2014
Tunai
NIHIL
Nihil
Bank
NIHIL
Nihil
Jumlah
NIHIL
Nihil
Uraian
2015
2014
3. Piutang Retribusi No. 1
Piutang Retribusi TPI
4.184.348.718
4.188.248.718
Selama tahun 2015 piutang retribusi TPI berkurang atau yang dibayarkan oleh debitur sebesar Rp 3.900.000,-.
4. Penyisihan Piutang 2015 Lama Menunggak Piutang Diatas 3 sampai 5 tahun
4.184.348.718
2014 Penyisihan Piutang
Piutang 4.188.248.718
Penyisihan Piutang 3.141.186.538,50
5. Persediaan No.
Jenis Persediaan
2015
2014
1
Persediaan Bahan Pakai Habis
2
Pakan
220.748.000
4.165.000
3
Benih
221.898.500
26.601.500
4
Induk
693.097.000
289.631.000
5
Pupuk
6
Obat
7
Bahan Laboratorium
8
Barang Hibah Jumlah
-
456.750
3.285.000
8.925.000
47.145.000
30.152.500
260.920.097
136.065.500
-
-
1.447.093.597
495.997.250
6. Asset Tetap No.
Uraian
1.
Tanah
2.
2015
2014
108.598.772.000
107.310.272.000
Peralatan dan mesin
26.758.367.900
19.602.740.318
3.
Gedung dan bangunan
51.290.251.281
47.892.433.481
4.
Jalan, Irigasi dan Jaringan
10.187.149.120
6.817.726.120
5.
Aset tetap lainnya
598.003.170
548.922.170
6.
Kontruksi dalam Pengerjaan
-
-
Jumlah
197.432.543.471
182.067.158.089
Aset Tetap – Tanah pada tahun 2015 sebesar Rp 108.598.772.000,- dengan penambahan sebesar Rp 1.288.500.000,- mutasi tanah di Jl. Sisingamangaraja Semarang. Aset tetap – Alat Angkutan
tahun 2015 sebesar Rp 6.842.344.483,- dengan
penambahan dari 1) belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Rp 1.584.050.000,-. Aset Tetap – Alat Bengkel 2015 sebesar Rp 798.122.000,- dengan penambahan dari 1) belanja modal sebesar Rp 75.193.000,- dengan pengurangan dari 2) ekstracomtable sebesar Rp 500.000,- 3) koreksi sebesar Rp 10.000.000,-. Aset Tetap – Alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2015 sebesar Rp Rp 8.973.333.982,- dengan penambahan dari 1) belanja modal sebesar Rp 1.386.186.082,- 2) hibah sebesar Rp 108.829.800,- dengan pengurangan 3) ekstracomtable sebesar Rp 44.847.000,- 4) koreksi sebesar Rp 13.000.000,-. Aset Tetap – Alat Studio dan Komunikasi tahun 2015 sebesar Rp 808.920.000,dengan penambahan dari 1) belanja modal sebesar Rp 199.194.000,-. Aset Tetap – Alat Laboratorium tahun 2015 sebesar Rp 7.799.936.935,- dengan penambahan dari 1) belanja modal sebesar Rp 3.947.629.000,- 2) hibah sebesar Rp 45.031.000,- dan pengurangan 3) ekstracomtable sebesar Rp 26.036.800,- 4) koreksi sebesar Rp 96.101.500,Aset Tetap – Gedung tahun 2015 sebesar Rp 49.801.312.281,- dengan penambahan dari 1) belanja modal sebesar Rp 3.187.612.800,- 2) mutasi sebesar Rp 210.205.000,-. Aset Tetap – Jalan dan Jembatan tahun 2015 sebesar Rp 723.921.000,- dengan penambahan dari belanja modal sebesar Rp 375.833.000,-. Aset Tetap – Bangunan Air/ Irigasi tahun 2015 sebesar Rp 7.704.575.120,- dengan penambahan dari 1) belanja modal sebesar Rp 2.698.537.000,-. Aset Tetap – Instalasi tahun 2015 sebesar Rp 295.053.000,- dengan penambahan dari 1) belanja modal sebesar Rp 295.053.000,-. Aset Tetap Lainnya – Buku Perpustakaan pada tahun 2015 sebesar
Rp
598.003.170,- dengan penambahan dari belanja modal pengadaan buku/kepustakaan sebesar Rp 49.081.000,-. Aset tetap pada tahun 2015 tumbuh 08,44% dari tahun 2014.
7. Aset Tidak Berwujud Uraian
2015
Aset Tidak Berwujud
2014
1.081.344.220
1.081.344.220
8. Aset Lainnya Mutasi 2015 Uraian
2014
2015 Tambah
Aset lainnya
1.081.344.220
-
-
1.081.344.220
-
-
-
-
Tuntutan Ganti Rugi
-
-
-
-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
-
-
-
-
Aset Tak Berwujud
-
-
-
-
1.081.344.220
-
-
-
-
-
-
-
Tagihan Penjualan Angsuran/Jangka Panjang
Aset Lain-lain Akumulasi Amortisasi
5.1.2
Kurang
Kewajiban.
No. 1.
Uraian
2015
2014
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
-
4.979.106
KEWAJIBAN
-
4.979.106
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, sampai dengan 31 Desember 2015 tidak ada kewajiban utang jangka pendek, utang jasa pelayanan, utang bagi hasil pajak dsb.
5.1.3
Ekuitas Dana No.
Uraian
2014
1.
Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
2.
Kas di Bendahara Pengeluaran hutang pihak ketiga (Non SILPA)
-
-
3.
Pendapatan yang ditangguhkan
-
-
4.
Cadangan piutang
5.
Cadangan persediaan
6.
Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang
7.
Diinvestasikan dalam asset tetap
8.
Diinvestasikan dalam aset lainnya EKUITAS
5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 5.2.1.
2015
Pendapatan
1. Pendapatan Retribusi Daerah
(77.940.668.907)
1.044.362.179,50 495.997.250 -
154.050.735.825,03 1.081.344.220 156.761.798.698,86
No.
Uraian
2015
2014
1.
Retribusi Pemakaian kekayaan daerah
3.492.222.533
2.978.626.228
2.
Retribusi Penjualan produksi usaha daerah
1.700.980.730
1.613.784.050
3.
Retribusi Perijinan usaha perikanan
1.089.370.220
910.654.840
6.282.573.483
5.503.065.118
Jumlah
2. Lain-lain PAD Yang Sah No.
Uraian
2014
1.
Pengembalian Gaji
-
-
2.
Pengembalian Belanja Tahun Lalu
-
-
3.
Pendapatan Fasilitas Umum
-
-
4.
Penerimaan Tidak Diketahui
-
-
5.
Penerimaan Lain-lain
3.900.000
33.729.228
3.900.000
33.729.228
Jumlah
5.2.2.
2015
Belanja. Belanja Operasi 1. Belanja Pegawai Uraian
2015
2014
Belanja Pegawai
51.191.829.612
41.983.521.772
Tidak langsung
44.761.562.112
35.618.702.352
Langsung
6.430.267.500
6.364.819.420
2. Belanja Barang/Jasa Uraian
2015
2014
Belanja Bahan Pakai Habis
4.845.695.046
Belanja Bahan / Material
3.553.348.500
Belanja Jasa Kantor
2.789.460.099
Belanja Premi Asuransi
44.915.000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.064.574.945
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.025.989.041
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
1.213.491.000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
124.750.000
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
167.065.000
Belanja Makanan dan Minuman
1.998.064.000
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
188.720.000
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
124.510.000
Belanja Perjalanan Dinas Belanja Kursus, Pelatihan Sosial dan Bimbingan Teknis PNS
8.514.154.975 329.901.150
Belanja Pemeliharaan
1.506.166.425
Belanja Jasa Konsultasi
1.099.378.400
Belanja Hibah Barang Atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5.361.059.000
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
120.250.000
Jumlah
34.071.492.581
3. Belanja Modal. a. Belanja Modal Tanah No. 1
Uraian
2015
Belanja modal Pengadaan tanah
2014 -
-
b. Belanja Peralatan dan Mesin. No. 1 2 3
Uraian Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bantu BM. Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor
2015
2014
44.693.000
-
1.508.853.000
507.450.000
75.197.000
-
20.000.000
-
-
213.665.000
10.500.000
-
638.822.182
214.765.000
-
260.963.000
4
BM. Alat-alat Bengkel Bermesin
5
BM. Pengadaan Alat2 Pengolahan Pertanian & Peternakan
6
BM Pengadaan Alat-Alat Ukur
7
BM. Pengadaan Alat Kantor
8
BM. Pengadaan Perkap Kantor
9
BM. Pengadaan Komputer
391.221.900
488.201.000
10
BM Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
321987000
12.500.000
11
BM. Pengadaan Alat Studio
13.000.000
71.395.000
12
BM. Pengadaan Alat Komunikasi
186.194.000
180.335.000
13
BM Pengadaan Peralatan Pemancar
34.155.000
-
14
BM. Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
3.947.629.000
551.432.000
7.192.252.082
2.500.706.000
Jumlah
c. Belanja Gedung dan Bangunan No. 1
Uraian BM Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
2015 3.187.612.800
2014 4.645.004.000
d. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan No.
Uraian
1
Belanja Modal Pengadaan Jalan
2
BM. Pengadaan Bangunan Air
3
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik Jumlah
2015
2014
375.833.000
98.460.000
2.698.537.000
76.575.000
295.053.000
47.577.000
3.369.423.000
222.612.000
e. Belanja Aset Tetap Lainnya No. 1
Uraian BM. Pengadaan Buku/Kepustakaan
2015 49.081.000
2014 54.126.900
5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional 5.3.1.
Pendapatan No.
Uraian
2015
1
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3.492.222.533
2
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1.700.980.730
3
Retribusi Ijin Usaha Perikanan
1.089.370.220
4
Penerimaan Lain-lain
3.900.000 6.286.573.483
Jumlah
5.3.2.
Beban No.
Uraian
2015
1
Beban Pegawai
51.186.850.506
2
Beban Persediaan
15.949.704.692
3
Beban Jasa
5.815.203.437
4
Beban Pemeliharaan
3.063.321.940
5
Beban Perjalanan Dinas
7.450.504.939
6
Beban Barang dan Jasa Lainnya
7
Beban Penyusutan Aset Tetap
4.073.934.556,85
8
Beban Amortisasi Aset lainnya
1.041.744.220
9
Beban Penyisihan Piutang
10
Beban Penghapusan Aset
11
Beban Lain-lain
337.690.000
Jumlah
5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas No.
Uraian
1
EKUITAS AWAL
2
SURPLUS/DEFISIT LO
3
RK-PPKD
4
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR EKUITAS AKHIR
2015 157.407.393.280,20
2014 150.348.919.292,92 (78.717.697.080,42)
92.275.211.866
77.940.668.707,00 7.835.502.160,70 157.407.393.280,20
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah melalui APBD Provinsi tahun 2015 memperoleh anggaran sebesar Rp. xx.xxx.xxx.000,- untuk membiayai program dan kegiatan sektor kelautan dan perikanan di Jawa Tengah. Dari keseluruhan potensi sumberdaya perikanan laut dan perairan pedalaman yang sangat besar, sumbangan produksi perikanan laut produksi budidaya dan ekspor Jawa Tengah selama 3 tahun berturut-turut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :
URAIAN
TAHUN SASARAN / REALISASI/ PENCAPAIAN
2013
TARGET
205.796,00
REALISASI
243.979,10
2014
2015*)
PERIKANAN TANGKAP Produksi (Ton)
PENCAPAIAN (%) Nilai (Rp 1.000,00)
TARGET REALISASI PENCAPAIAN (%)
118,55 991.102.193,35 2.060.061.424,00 207,86
PERIKANAN BUDIDAYA Produksi (Ton)
TARGET
177.333,80
REALISASI
375.003,24
PENCAPAIAN (%) Nilai (Rp 1.000,00)
211,47
TARGET
1.894.570.502,08
REALISASI
1.868.653.453,43
PENCAPAIAN (%)
98,63
PERIKANAN TOTAL Produksi (Ton)
TARGET
383.129,80
REALISASI
618.982,34
PENCAPAIAN (%) Nilai (Rp 1.000,00)
161,56
TARGET
2.885.672.695,43
REALISASI
1.889.254.067,67
PENCAPAIAN (%)
65,47
EKSPOR VOLUME (Kg)
TARGET
22.818.592,09
REALISASI
22.898.187,34
PENCAPAIAN (%) NILAI (US $)
100,35
TARGET
90.763.070,66
REALISASI
76.639.367,40
PENCAPAIAN (%)
84,44
Permasalahan over exploitation / tangkap lebih di perairan pantai utara serta adanya ketidakseimbangan / disparitas tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan di perairan utara dan selatan Jawa Tengah masih merupakan masalah klasik yang menjadi penyebab menurunnya produksi perikanan tangkap Jawa Tengah selama 3 tahun terakhir ini. Hasil ini belum maksimal, mengingat belum optimalnya fungsi TPI sebagai Tempat Pelelangan Ikan karena : (i) Masih banyak
terjadinya penjualan di luar TPI, (ii) KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan) yang semakin meningkat, (iii) Belum terlaksananya lelang bayar tunai yang sudah dicetuskan sejak tgl 1 Mei 2006. Berdasarkan PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab./Kota pada urusan bidang kelautan dan perikanan, bahwa kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI menjadi urusan Pemerintah Kab/Kota. Di bidang perikanan budidaya, melalui Program/Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya dengan pembiayaan baik dari APBN maupun APBD, telah menunjukkan keberhasilan yang sangat signifikan. Melalui Brood Stock Center Nila di BBI Janti, telah mampu meningkatkan produksi benih yang unggul untuk komoditas Nila dan menyusul akan dikembangkan Brood Stock Center untuk Komoditas Gurame di Satker BPBI Muntilan serta Komoditas Lele di Satker BPBI Ngrajek. Produksi garam di Jawa tengah pada 3 tahun terakhir sebagai berikut: No
Kabupaten
Produksi Garam (ton) 2013
2014
2015
1
Rembang
107.537,99
134.940,00
219.477,50
2
Pati
121.609,57
213.696,00
381.704,00
3
Brebes
13.655,00
22.540,50
53.629,50
4
Jepara
14.961,50
72.871,70
56.614,29
5
Demak
18.760,92
102.875,00
130.118,27
160.079,75
546.923,20
841.543,56
Total
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor xx Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2015 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/016265 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2015 serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan bentuk atau format laporan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Dari target yang ditetapkan berdasarkan akumulasi pencapaian sasaran maka diperoleh keseluruhan kinerja pencapaian tujuan sebesar 92,74 %. Dengan demikian hasil dari Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 menunjukan tingkat capaian sasaran dan kegiatan yang optimal sesuai dengan kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan dalam Restra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014–2019.
BAB VII PENUTUP
Dengan ucapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah selesai kami susun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah kami sajikan pada Bab I sampai dengan Bab VI tersebut diatas. Adapun langkah-langkah yang kami sajikan dalam Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : 1. Neraca; 2. Laporan Realisasi Anggaran; 3. LO 4. LPE 5. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan. Demikian laporan ini dibuat sebagai kewajiban SKPD di dalam akuntabilitas kinerja keuangan Tahun Anggaran 2015.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Ir. LALU M SYAFRIADI, MM NIP. 19610707 199003 1 006
