LOMPATAN PEMBANGUNAN NTT TAHUN

PENGANTAR • Rapat Koordinasi hari ini sebagai rapat pertama mengawali pelaksanaan pembangunan tahun 2014 memiliki momentum penting untuk mempersiapkan rencana kerja yang lebih baik sesuai agenda tahunan & adanya berbagai kebijakan baru; • Untuk terlaksananya agenda tahunan & kebijakan baru pembangunan maka dibutuhkan komitmen seluruh Pimpinan SKPD untuk meningkatkan kinerja, sinergi pembangunan & mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; • Tahun 2014 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD 20132018 harus sukses dalam mengawali untuk mewujudkan “LOMPATAN PEMBANGUNAN NTT TAHUN 2014-2018”.

PERSPEKTIF PEMBANGUNAN TAHUN 2013

• Tahun 2013 sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2009-2013 menunjukkan perkembangan yang makin baik dari tahun-tahun sebelumnya; • Aspek dasar yang menjadi indikator kunci perkembangan pembangunan selama 2013 yaitu perkembangan ekonomi dan penurunan kemiskinan; • Aspek Ekonomi  menunjukan trend positif : kenaikan pertumbuhan perekonomian, usaha sektor pertanian, perbaikan pada kapasitas struktur PDRB, neraca perdagangan semakin baik. • Aspek Penurunan Kemiskinan  penurunan angka kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT lebih rendah dibandingkan TPN Nasional, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) NTT semakin baik;

Identifikasi Permasalahan Tahun 2013 • Terbatasnya Investasi swasta  menjadikan Anggaran Daerah menjadi investasi utama  Sehubungan dengan itu dibutuhkan pengelolaan program pembangunan dana APBD Provinsi & APBN efisien, efektif & berdaya ungkit besar. Permasalahan lainnya : 1. Belum semua SKPD mampu menampilkan lokasi pembangunan berbasis Desa/Kelurahan; 2. Hampir Semua SKPD (APBD) & Satuan Kerja (APBN) mengalami deviasi kinerja (rencana/target & realisasi)  mengindikasikan lemahnya kualitas perencanaan teknis & jadwal pelaksanaan; 3. Penumpukan anggaran belanja langsung pada Triwulan IV; 4. Terdapat 30 paket PBJ tidak dapat dilaksanakan (progres 0%) senilai Rp. 16,7 Milyard lebih;

Identifikasi Permasalahan Tahun 2013 (lanjutan) Permasalahan lainnya : 5. Hampir 70 - 80 % lebih dana Program Percepatan Pembangunan NTT & dana Direktif Presiden untuk penanganan pengungsi tidak dapat dilaksanakan sebagai indikasi rendahnya koordinasi SKPD dgn Kementrian /Lembaga; 6. Keterlambatan proses pemilihan penyedia/rekanan PBJ; 7. Sebagian besar rapat-rapat koordinasi tidak berjalan efektif terutama yang dilaksanakan pada bulan triwulan IV; 8. Hampir semua SKPD & Satker tidak mengagendakan peresmian proyek selesai oleh Gubernur selaku Penguasa Anggaran dan Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

PERSIAPAN AGENDA PEMBANGUNAN TAHUN 2014  Tahun 2014 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD 20132018 harus lebih sukses dibandingkan dengan periode 2009-2013;  Wajib komitmen seluruh Pimpinan SKPD & jajarannya untuk lebih disiplin dalam menjalan tugas & fungsi; melalui : 1. Peningkatan Kinerja SKPD a. Peningkatan Disiplin Kerja  Menyiapkan rencana kerja bulanan dan membagi habis semua tugas sesuai Tugas dan Fungsi;  Pengembangan budaya kerja & rapat Monev berkala;  Penerapan secara ketat disiplin & Penerapan sangsi yang tegas & adil;  Penegakan & implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 ttg Disiplin PNS

PERSIAPAN AGENDA PEMBANGUNAN TAHUN 2014 (lanjutan)

b. Peningkatan Kerjasama  Peningkatan kerjasama & harmonisasi internal SKPD;  Kerjasama antar SKPD terkoordinasi terpadu;  Rapat-rapat yang menurut sifatnya koordinasi (RAKOR) melibatkan SKPD terkait, kedepan harus direncanakan & terjadwalkan dibawah koordinasi SEKDA.

c. Capaian Kerja  Kompetensi seluruh staf harus dapat diukur dengan baik, untuk itu harus ada ukuran yang jelas mengenai kinerja masing-masing pejabat dan staf;  SKPD menyiapkan terget kerja tahunan SKPD secara terukur baik sifatnya capaian program maupun rutin  dalam bentuk data, identifikasi masalah & lainnya;  Hasil capaian kinerja dilaporkan setiap bulan & triwulan.


2. PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN a. • •

Audit Pengelolaan Keuangan Menuju WTP Target : mencapai opini WTP Upaya : menindaklanjuti berbagai temuan, tidak melakukan pembiaran setiap permasalahan, menyiapkan laporan pengelolaan keuangan selengkapnya sesuai kebutuhan audit, identifikasi penyebab permasalahan yg timbul dalam pengelolaan keuangan agar tidak terulang & solusi pemecahannya; • Persiapan Pengelolaan Keuangan dan Aset, melalui : 1) pembentukan Tim Pengendali Internal didampingi Inspektorat untuk memastikan pengelolaan keuangan dan aset sesuai peraturan; 2) Review seluruh dokumen aset daerah untuk peningkatan validasi dan kepastian hukum; 3) Penataan & penertiban dengan melakukan penghapusan atau mutasi barang antar SKPD sesuai ketentuan perundangan.

PERSIAPAN AGENDA PEMBANGUNAN TAHUN 2014 (lanjutan) b. • •

•

Persiapan LKPJ Tahun 2013 LKPJ 2013 sebagai LKPJ pertama kepemimpinan periode kedua harus lebih berkualitas & penyelesaiannya lebih tepat waktu; Pimpinan SKPD segera menyusun laporan secara bertanggungjawab baik substansi, narasi maupun akurasi datanya sehingga pada saat diserahkan untuk akumulasi oleh Sekretaris Daerah dibantu TAPD benar-benar layak & valid; Penyiapannya dilakukan dgn serius sehingga tidak terkesan tergesa-gesa dlm penyerahannya kepada DPRD Provinsi NTT.

c. Pelaksanaan Program tahun 2014 1) 2)

3)

Segera dilakukan penyelesaian DPA-SKPD segera mungkin pada awal bulan Januari 2014; Sebelum DPA diterima, pimpinan SKPD dapat menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP), pedoman pelaksanaan, Tim Pengelola sehingga selambatnya minggu ketiga Januari; Segera identifikasi lokasi sasaran desa/kelurahan atau sasaran program perorangan atau kelompok masyarakat;


c.

Pelaksanaan Program tahun 2014 (lanjutan)

4) Segera lakukan proses pemilihan pengadaan barang/jasa, sehingga selambatnya Bulan Maret-April seluruh proses pelelangan telah selesai penandatangan kontrak (Target : Januari s/d April 2014 Pelelangan selesai 100%); 5) Pimpinan SKPD segera mengusulkan pengelola keuangan APBD dan APBN untuk penetapan selambatnya minggu ke tiga bulan Januari 2014; 6) Sehubungan dengan penetapan 6 Tekad, menyiapkan rancangan kebijakan : luas dan produksi jagung, proyeksi dan lokasinya jelas, pengembangan ternak didukung optimalisasi UPTD, Koperasi diperluas jangkauannya dengan mendorong kelompok usaha Anggur Merah & PNPM Mandiri, pengembangan cendana kontrak hidup ditingkatkan luasnya, pengembangan desa wisata, kota sebagai flag off, seminar internasional tentang ikan paus, lomba foto bawah laut, geopark Kelimutu, pengembangan destinasi wisata serta pengembangan badan promosi pariwisata disiapkan dengan baik;


c.

Pelaksanaan Program Tahun 2014 (lanjutan)

7) Bidang kelautan dan perikanan, diperlukan kepastian pemanfaatan kapal ikan dengan baik, rencana kerjasama operasional kapal ikan dengan pihak swasta, pengembangan tambak udang melalui pendampingan teknis Staf Khusus Gubernur NTT, Prof. DR. Romin Dahuri, perlu disiapkan dengan baik & perluasan perikanan budidaya laut maupun darat; 8) Bagi SKPD yang mendapat tugas pengawalan dana hibah (Anggur Merah, P2LDT, Desa Wisata, BOS, BANSOS, Pemberdayaan ekonomi umat, Beasiswa, &sejenisnya) & dana tidak terduga, belanja pembiayaan harus lebih serius menyiapkan kelengkapan administrasi sehingga transfer jangan terkesan tanpa ada perencanaan


d. Penyelesaian RPJMD dan Persiapan Renstra SKPD 1) Rancangan akhir RPJMD 2013-2018 telah dibahas di Badan Legislasi & Proses Konsultasi di Kemendagri, proses saat ini hasilnya telah disampaikan tanggal 30 Desember 2013; 2) Perlu perhatian yang lebih serius Pimpinan SKPD atas subtansi RPJMD karena akan menjadi dasar penyusunan Renstra SKPD 2014-2018; 3) Mengingat penjadwalan lanjutan pembahasan RPJMD 2013-2018 diharapkan dapat berakhir sebelum tanggal 16 Januari 2014 maka diminta Pimpinan SKPD memberikan dukungan data teknis sesuai dengan tupoksinya; 4) Secara bersamaan SKPD juga segera menyusun Renstra SKPD untuk selanjutnya paling lambat bulan Maret 2014 ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.


e. Persiapan Perubahan 2014 dan Perencanaan Tahun 2015 1) Melakukan identifikasi kebutuhan perubahan anggaran 2014 & melakukan pengkajian secara matang sehingga mampu meningkatkan kinerja 2014 & pelaksanaannya tidak ada hambatan; 2) Melakukan identifikasi kebutuhan pembangunan tahun 2015 melalui koordinasi & penyerapan informasi masyarakat; 3) Setiap usulan pembangunan mengacu pada nomenklatur program yang ditetapkan pada RPJMD.


F. Penerimaan Asli Daerah (PAD) 1) Berdasarkan RPJMD 2013-2018 menargetkan Penerimaan Asli Daerah mencapai Rp. 1 Trilyun, kondisi sampai akhir Tahun 2013 telah mencapai + Rp. 659 M; 2) Dinas PENDA & Aset mengkoordinasi dgn SKPD Pengelola PAD untuk optimalkan aset daerah dan potensi penerimaan secara signifikan; 3) Langkah yang ditempuh antara lain : • Optimalkan kantor SAMSAT Online; • Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan aset daerah • Optimalisasi UPT Pembibitan, UPT Kebun Dinas & UPT pengelola penerimaan untuk intensifikasi & ekstensifikasi penerimaan; • Pemanfaatan aset daerah berupa gedung/aula/rumah dinas/asrama/untuk peningkatan penerimaan; • Penataan serta optimalisasi BLUD & BUMD.


3. Peningkatan Respon Kebijakan Afirmatif 1)

2) 3)  



Provinsi NTT menjadi salah satu Provinsi yang mendapatkan kebijakan afirmatif pemerintah dalam bentuk Direktif Presiden Percepatan Pembangunan & Direktif Presiden tentang Pembangunan perumahan & pemberdayaan ekonomi warga baru asal Timor Timur & warga terkena dampak pengungsi; Kebijakan afirmatif tersebut berdampak pada peningkatan alokasi anggaran APBN terutama dana sektoral & Tugas pembantuan; Optimalisasi Kebijakan Afirmatif : SKPD terkait perlu berkoordinasi lebih intensif & mengkomunikasikan secara baik setiap rencana pembangunan yang dilaksanakan Kementrian/Lembaga; Sehubungan lokasi kegiatan tersebar di Desa/kelurahan maka perlu fasilitasi koordinasi PemProv NTT dgn PemKab./Kota & kordinasi teknis SKPD kabupaten/Kota; Hindari tindakan pembiaran & beri perhatian program dana transfer daerah atau dana yang dikelola SKPD walaupun merupakan program/kegiatan Pemerintah Pusat di Daerah.

SEKIAN & TERIMA KASIH

LOMPATAN PEMBANGUNAN NTT TAHUN

Recommend Documents