BUPATI PEMALANG INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010 Assalaamu’alaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Saudara – saudara masyarakat Kabupaten Pemalang yang kami cintai dan kami banggakan, Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan
rahmat,
taufik
dan
hidayah-Nya,
sehingga
proses
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Pemalang berjalan dalam suasana yang kondusif. Kondisi tersebut merupakan salah satu modal untuk melaksanakan kegiatan pembanguan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang. Informasi
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
(ILPPD)
merupakan wahana yang penting bagi Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang untuk menyampaikan informasi penyelanggaraan pemerintahan selama kurun waktu satu tahun. Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah daerah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.
Dalam rangka
memenuhi kewajiban tersebut , maka dengan ini disampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010. Perlu kami informasikan pula bahwa Informasi yang tersaji ini merupakan laporan penyelenggaraan pembangunan tahun 2010. Dengan demikian
hasil-hasil pembangunan yang diinformasikan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi bupati periode sebelumnya. Adapun informasi yang dilaporkan lengkapnya sebagai berikut: A. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Pemalang a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB Kabupaten Pemalang tahun 2010** (angka sementara) atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 8.066.313,66 juta sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 3.455.736,95 juta. Kontribusi sektoral terbesar
penyumbang
PDRB
pada
tahun
2010
adalah
sektor
perdagangan, hotel dan restoran 28,42%, sektor pertanian 25,42% dan industri pengolahan sebesar 22,59%. b. Pertumbuhan Ekonomi Kinerja ekonomi daerah Kabupaten Pemalang pada tahun 2010 menunjukkan gambaran yang terus meningkat, hal ini ditunjukkan dengan PDRB Kabupaten Pemalang atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 sebesar Rp. 8.066.313,66 juta, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 3.455.736,95 juta. PDRB per kapita menurut harga berlaku yaitu 6,329 juta rupiah dan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sebesar 4,94 persen. c. Pendapatan Per kapita Pendaptan per kapita Kabupaten Pemalang pada tahun 2010 atas dasar harga konstan sebesar Rp.2.738.000,00 per orang** (angka sangat sementara). Angka tersebut meningkat secara nominal daripada tahun 2009 sebesar Rp. 2.373.358,00, Tahun 2008 sebesar Rp. 2.255.100,00 per orang dan tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 2.166.279,00. d. Laju Inflasi Tingkat inflasi di Kabupaten Pemalang pada Tahun 2010 ** (angka sangat sementara) diperkirakan sebesar 7,38%. Kondisi ini menurun apabila dibandingkan dengan laju inflasi pada Tahun 2009 yang sebesar 8,71%. Kondisi tersebut mengindikasikan terjadi stabilisasi perekonomian daerah, meskipun demikian secara makro kondisi tersebut perlu dijaga agar nilai inflasi juga tidak terlalu rendah. e. Potensi Unggulan Daerah Beberapa potensi yang bisa dijadikan komoditas unggulan dalam rangka mendukung pengembangan Kabupaten Pemalang
meliputi : industri
tekstil, tenun dan konveksi, kawasan agropolitan, hasil pertanian dan perkebunan, obyek wisata, dan perikanan tangkap dan budidaya.
B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 1. Visi dan Misi Visi Kabupaten Pemalang, adalah ”Terwujudnya masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, sehat sejahtera, berkesadaran hukum dan demokratis dalam kesatuan wilayah Kabupaten Pemalang yang IKHLAS (Indah, Komunikatif, Hijau, Lancar, Aman, dan Sehat)”. Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut : (1) Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin; (2) Meningkatkan kualitas pendidikan dasar secara murah dan merata; (3) Meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan pelayanan
dasar
bidang
kesehatan,
Pendidikan
dan
Ekonomi;
(4)
Meningkatkan taraf hidup penduduk miskin; (5) Meningkatkan pemanfaatan potensi
Sumberdaya
Daya
Alam
secara
berkesinambungan;
(6)
Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparat yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan prima; (7) Mengupayakan perwujudan kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah yang bertumpu pada kemampuan dan potensi lokal; (8) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi; (9) Meningkatkan ketertiban dan keamanan serta pelaksanaan sistem hukum yang menjamin tegaknya pelaksanaan supremasi hukum; dan (10) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama secara harmonis dalam kerangka saling menghormati dan semangat kekeluargaan. 2. Arah dan Strategi Kebijakan Daerah Untuk mengimplementasikan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang tersebut, telah ditetapkan Agenda Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011 , yaitu : Menuju Masyarakat Pemalang yang Sehat, Cerdas, Damai dan Sejahtera. Agenda pembangunan ini ditempuh melalui dua strategi yaitu: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sejalan dengan Pengembangan Suasana Agamis dan Kekeluargaan yang Sejuk dan Damai. 3.
Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas pembangunan pada tahun 2010 ditetapkan pada
upaya
penyelesaian isu dan masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, sebagai berikut : (1) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik utamanya pemantapan kapabilitas aparatur dalam mendukung pelayanan publik, (2) Peningkatan pelayanan publik yang memadai utamanya pendidikan, kesehatan dan kependudukan, (3) Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi daerah dalam rangka mendukung perluasan kesempatan kerja sejalan dengan
penurunan kuantitas serta Peningkatan
kualitas
pemerataannya
antar
pengembangan
potensi
peningkatan taraf hidup penduduk miskin, (4)
dan
kuantitas
wilayah,
(5)
sumber
pelayanan
infrastruktur
dan
Peningkatan
pemanfaatan
dan
daya
alam
dan
ekonomi
secara
berkesinambungan menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat yang layak dan bermartabat. C. Pelaksanaan Urusan Desentralisasi Dalam rangka penyelenggaraan urusan desentralisasi, Pemerintah Kabupaten Pemalang melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, yaitu: 1. Urusan Wajib Urusan pemerintahan wajib adalah urusan yang dilaksanakan menyangkut penyediaan pelayanan dasar (basic needs) bagi masyarakat. Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Wajib Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib sebesar
92,27%
dihitung
Rp.898.976.161.056,00
dari
terhadap
realisasi total
anggaran anggaran
sebesar sebesar
Rp. 974.336.294.500,00 a. Urusan Pendidikan Pada urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang dengan melaksanakan 13 program dan 86 kegiatan. Pengukuran tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan dilakukan melalui 14 indikator kinerja kunci yakni pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan capaian kinerja sebesar 33%, peningkatan angka melek huruf untuk penduduk yang berusia diatas 15 tahun telah tercapai sebesar 98,5%, angka partisipasi kasar/angka partisipasi murni SD/MI/PAKET A capaian kinerjanya sebesar 107%, angka partisipasi kasar/angka partisipasi murni SMP/MTs/PAKET B capaian kinerjanya sebesar
75%,
angka
partisipasi
kasar/angka
partisipasi
murni
SMA/SMK/MA/PAKET C capaian kinerjanya sebesar 46%. Angka putus sekolah untuk SD/MI sebesar 0,23%, angka putus sekolah untuk SMP/MTs capaian kinerjanya 0,78%, angka putus sekolah SMA/SMK/MA capaian kinerjanya sebesar 0,44%. Angka kelulusan SD/MI sebesar 90,38%, angka kelulusan SMP/MTs sebesar 99,64%, angka kelulusan SMA/SMK/MA capaian kinerjanya adalah 99,04%. Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 94,41%, angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA capaian kinerjanya sebesar 64,33%. Peningkatan tenaga pendidik didasarkan pada guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV, capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 54,19%. Urusan Pendidikan diprioritaskan pada program Pendidikan Anak Usia Dini, Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pendidikan
Menengah, Program Pendidikan Non Formal, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Manajemen Pelayanan Pendidikan. Realisasi anggaran pada urusan pendidikan sebesar Rp. 45.217.684.702,00 b. Urusan Kesehatan Penyelenggaraan urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pemalang. Pengukuran capaian kinerja kunci urusan kesehatan dilakukan melalui penilaian 8 indikator kinerja kunci (IKK) yaitu cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dengan capaian kinerja sebesar 55%, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan capaian kinerjanya sebesar 91,62%. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) capaian kinerjanya mencapai 90,99%. Capaian kinerja untuk Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 25%. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA capaian kinerjanya sebesar 57,87%. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD capaian kinerjanya mencapai 100%. Capain kinerja untuk cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 67%. Untuk cakupan kunjungan bayi capaian kinerjanya sebesar 77%. Utamanya ditekankan pada
pelayanan
kesehatan kepada ibu hamil, balita dan anak-anak serta masyarakat miskin. Untuk mewujudkannya dilaksanakan melalui program-program antara lain,
Upaya Kesehatan Masyarakat, Pengawasan Obat dan
Makanan, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Perbaikan Gizi
Masyarakat,
Pengkajian
Pengembangan
lingkungan
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular,
sehat,
Standarisasi
pelayanan kesehatan, Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu, Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan,
Peningkatan
keselamatan
ibu
melahirkan
dan
anak,
Pengembangan Lingkungan Sehat, Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Pengadaan,
Peningkatan
sarana
dan
Prasarana
Rumah
Sakit,
pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit dan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Realisasi anggaran pada urusan kesehatan sebesar Rp. 56.482.258.682,00. c. Urusan Lingkungan Hidup Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun
2004
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Pengaduan
Kasus
Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah berkewajiban menangani pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Di bidang lingkungan hidup telah dilaksanakan program-program: Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan,
Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Peningkatan Pengendalian Polusi. Pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dilakukan melalui penilaian terhadap 4 indikator kinerja kunci yaitu presentase penanganan sampah dengan capaian kinerja sebesar 38%, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal capaian kinerjanya sebesar 100%, rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk adalah kapasitas tempat pembuangan sampah yang tersedia sebesar 37,5m3 per 1000 penduduk, penegakan hukum lingkungan capaian kinerjanya mencapai 100%. Realisasi anggaran pada urusan lingkungan hidup sebesar Rp. 4.355.620.455,00 d. Urusan Pekerjaan Umum Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Pekerjaan Umum dapat diketahui melalui 4 (empat) indikator yaitu: Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dengan capaian kinerja sebesar 43,59%, luas irigasi kabupaten baik capaian kinerja sebesar 63%, Rumah Tangga Bersanitasi capaian kinerja sebesar 82,5%, dan Kawasan Kumuh, dengan luasan kawasan kumuh sebesar 22,70% Urusan Pekerjaan Umum melaksanakan beberapa program antara lain
Pembangunan
Jalan
dan
Jembatan,
pembangunan
saluran
drainase/gorong-gorong, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, tanggap darurat jalan dan jembatan, peningkatan sarana dan prasarana kebina-margaan,
pengembangan
dan
pengelolaan
jaringan
irigasi,
pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air, pengembangan Kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, pengendalian banjir, pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, pembangunan infrastruktur pedesaan, rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong,
pengaturan jasa konstruksi, Pengaturan Jasa
Konstruksi, Pengaturan Jasa Konstruksi, Pengawasan Jasa Konstruksi, dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi. Realisasi anggaran pada urusan pekerjaan umum sebesar Rp. 44.430.589.819,00 e. Urusan Penataan Ruang Capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Tata Ruang dapat diketahui melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB. Sampai saat ini kebutuhan Ruang Terbuka Hijau masih dalam kajian. Sebagaimana Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdiri Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan Privat. Untuk Urusan Penataan Ruang
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang, yang dilaksanakan dalam 2 program yakni Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Perencanaan Tata Ruang. Realisasi anggaran pada urusan penataan ruang sebesar Rp. 309.275.700,00 f. Urusan Perencanaan Pembangunan Terkait dengan pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan, telah dilakukan upaya penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan baik jangka pendek maupun menengah. Pelaksanaan kebijakan tersebut didukung oleh pendataan informasi secara valid dan akuntabel dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Capaian
kinerja
pada
pelaksanaan
urusan
perencanaan
pembangunan dilakukan melalui penilaian terhadap 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, yakni Perda Nomor 24 Tahun 2008 tentang RPJPD, tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA, yakni Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang RPJMD, tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, yakni Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2009, dan konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dengan capaian kinerja sebesar 97,15%. Adapun program yang mendukung pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan antara lain Peningkatan Perencanaan dan penganggaran SKPD, Pengembangan Data dan informasi, Kerjasama Pembangunan, Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Perencanaan
Pengembangan
kota-kota
Menengah
dan
Besar,
Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Sosial dan Budaya, Optimalisasi Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan Data/Informasi,
Pengembangan
Pembangunan Daerah, dan
Wilayah
Perbatasan,
Perencanaan
Pengembangan Data dan Informasi.
Realisasi anggaran pada urusan perencanaan pembangunan sebesar Rp. 4.737.325.658,00. g. Urusan Perumahan Kebijakan
pembangunan
urusan
perumahan
dalam
rangka
penanganan sarana prasarana perumahan dan pemukiman, diarahkan pada Pengembangan Perumahan yang di fokuskan pada Kegiatan Pembangunan Pelaksanaan
Sarana dan program
Prasarana
lainnya
dalam
Rumah upaya
Sederhana Sehat. penanganan
urusan
perumahan adalah Pemberdayaan Komunitas Perumahan, Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
Pengukuran capaian
kinerja penyelenggaraan urusan perumahan dilakukan melalui penilaian terhadap 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci yaitu rumah tangga yang
menggunakan air bersih dengan capaian kinerja sebesar 60%, luasan lingkungan permukiman kumuh capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 9,19%, dan rasio rumah layak huni dengan capaian kinerja sebesar 84%. Reaisasi
anggaran
pada
urusan
perumahan
sebesar
Rp.
2.023.753.755,00. h. Urusan Kepemudaan dan Olahraga Sasaran pembangunan pada urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Pemalang diarahkan untuk meningkatkan peran serta pemuda, pembinaan generasi muda dan olahraga serta Pembinaan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga, telah diupayakan melalui Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Upaya
Pencegahan
Penyalahgunaan
Narkoba,
Pembinaan
dan
Pemasyarakatan Olah Raga, Peningkatan peran serta kepemudaan. Ada 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yang dilakukan untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga yaitu jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk terdapat 15 gedung bagi 1.262.013 penduduk atau sebesar 0,011 per 1000 penduduk dan Rasio lapangan olahrag per 1000 penduduk tersedia sebanyak 452 buah bagi 1.262.013 penduduk atau sebesar 0,36 per 1000 penduduk. Realisasi anggaran pada urusan kepemudaan dan olahraga sebesar Rp. 816.874.000,00 i. Urusan Penanaman Modal Urusan penanaman modal diarahkan Penyederhanaan prosedur perizinan
dan
melaksanakan
peningkatan kebijakan
pelayanan tersebut,
penanaman
telah
modal.
dilaksanakan
Untuk
program
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Selain itu juga telah dilakukan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
Pengukuran
capaian kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal dilakukan melalui
penilaian
terhadap
Indikator
Kinerja
Kunci
(IKK)
yaitu
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar rupiah), pada Tahun 2010 terdapat kenaikan sebesar 3,75%. Realisasi anggaran pada urusan penanaman modal sebesar Rp. 398.037.500,00 j. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan pelaksanaan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Pemalang meliputi : Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Konduksif, Program Pengembangan
Kewirausahaan
dan
Keunggulan
Kompetitif
UKM,
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Indikator Kinerja Kunci
(IKK) urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat diketahui melalui 2 (dua) indikator yaitu jumlah koperasi aktif per jumlah koperasi yang capaian kinerjanya sebesar 63,1% dan capaian kinerja jumlah usaha mikro dan kecil sebesar 2%. Realisasi anggaran pada urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah sebesar Rp. 1.722.830.952,00 k. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil, Tingkat capaian kinerjanya dinilai dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 84,8%, kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk. Pada Tahun 2010 kepemilikan akte kelahiran sebesar 662,8 per 1000 penduduk, dan penerapan KTP Nasional berbasis NIK. Untuk mencapai ketiga indikator tersebut telah dilaksanakan Administrasi
Kependudukan.
Realisasi
Program Penataan
anggaran
pada
urusan
kependudukan dan catatan sipil sebesar Rp. 3.531.658.271,00 l. Urusan Ketenagakerjaan Pelaksanaan pembangunan pada urusan ketenagakerjaan, programprogram yang dilaksanakan capaian kinerjanya dapat dilihat melalui dua indikator yaitu; untuk tingkat partisipasi angkatan kerja, pencari kerja yang ditempatkan. Adapun program yang dilaksanakan antara lain: Program Peningkatan kualitas dan produktifitas
tenaga kerja, Peningkatan
Kesempatan Tenaga Kerja, Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan ketenagakerjaan dapat diketahui melalui 2 (dua) indikator yaitu Tingkat partisipasi angkatan kerja dengan capaian kinerja sebesar 55% dan Prosentase pekerja yang ditempatkan
dengan
capaian
kinerja
sebesar
90,1%.
Urusan
Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang. Realisasi anggaran pada urusan ketenagakerjaan sebesar Rp. 1.576.702.434.,00 m. Urusan Ketahanan Pangan Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu: regulasi ketahanan pangan dan ketersediaan pangan utama sebesar 193,83 kg per kapita per tahun. Terkait dengan permasalahan Aspek Ketersediaan Pangan, Aspek Distribusi, Aspek Konsumsi
dan
melaksanakan
Keamanan Program
Pemerintah
Peningkatan
Peningkatan Ketahanan Pangan
Kabupaten
Ketahanan
Pemalang
Pangan,
dan
(Pertanian / Perkebunan). Realisasi
anggaran pada urusan ketahanan pangan sebesar Rp. 922.002.365,00
n. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diarahkan untuk meningkatkan kwalitas anak dan perempuan, pengarusutamaan gender dan anak. Adapun program-program yang dilaksanakan dalam rangka perwujudan sasaran tersebut adalah: Peningkatan peran serta dan kesejahteraan gender dalam pembangunan, Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, Penguatan
kelembagaan
pengarusutamaan
gender
dan
anak,
Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat diketahui melalui 3 (tiga) indikator yaitu partisipasi perempuan di lembaga pemerintah capaian kinerja sebesar 2,65%, angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas dengan capaian kinerja sebesar 86,1% dan partisipasi angkatan kerja perempuan dengan capaian kinerja sebesar
41,3%.
Realisasi
anggaran
pada
urusan
pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak sebesar Rp. 443.677.000,00 o. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kebijakan pembangunan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan untuk kesehatan reprodusi remaja, pelayanan kontrasepsi, kesehatan ibu dan anak. Untuk mendukung kebijakan tersebut dilaksanakan beberapa program yakni: Keluarga Berencana, Kesehatan reproduksi remaja, Pelayanan kontrasepsi, Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat, Pengembangan Peningkatan
pusat
pelayanan
penanggulangan
informasi
narkoba,
PMS
dan
konseling
termasuk
KRR,
HIV/AIDS,
Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga, Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU. Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dapat diketahui melalui 2 (dua) indikator yaitu tingkat prevalensi peserta KB aktif sebesar 79,8% dan presentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sebesar 56,53%. Realisasi anggaran pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebesar Rp. 1.168.721.000,00 p. Urusan Perhubungan Untuk mendukung urusan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Pemalang mencanangkan program-program antara lain Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Peningkatan Pelayanan Angkutan,
Pembangunan
Sarana
dan
Prasarana
Perhubungan,
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perhubungan dapat diketahui melalui jumlah angkutan darat dibandingkan jumlah penumpang. Pada Tahun 2010 tersedia sebanyak 629 angkutan darat bagi 1.396.300 penumpang. Realisasi anggaran pada urusan perhubungan sebesar Rp. 1.431.262.153,00 q. Urusan Komunikasi dan Informatika Urusan komunikasi dan informatika prioritas sasaran diarahkan untuk peningkatan kualitas dan frekuensi penyebaran informasi. Adapun program
yang dilaksanakan yakni : Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa,
Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi, Kerjasama Informasi Dengan Mass Media, Pengembangan Informasi dan Komunikasi. Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan komunikasi dan informatika dapat diketahui melalui 2 (dua) indikator yaitu adanya Website milik Pemerintah Daerah dengan alamat www.pemalangkab.go.id dan jumlah pameran/expo per tahun. Pada Tahun 2010 belum diadakan pameran/expo di bidang komunikasi dan informasi. Realisasi anggaran pada urusan komunikasi dan informatika sebesar Rp. 951.920.663,00 r. Urusan Pertanahan Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2010, pada tahun anggaran 2010 penyelenggaraan program dan kegiatan yang terkait dengan urusan pertanahan, tidak disebutkan tersendiri sebagai program dan kegiatan pada urusan pertanahan. Namun demikian program dan kegiatan tersebut melekat pada penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, sehingga program dan kegiatan yang terkait dengan urusan pertanahan, dapat dilihat pada urusan tersebut. Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pertanahan dapat diketahui melalui 3 (tiga) indikator yaitu luas lahan bersertifikat. Lahan yang bersertifikat sebesar 18,8% dari keseluruhan lahan seluas 654.750.000, penyelesaian kasus tanah Negara. Pada Tahun 2010 belum ada kasus pertanahan yang terdaftar dan penyelesaian ijin lokasi yang telah mencapai 100%. s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri telah dilaksanakan beberapa program yaitu : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan Tidak Kriminal, Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan,
Penyuluhan
Trantibum dan Penegakan Perda, Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (Pekat), dan
Pendidikan Politik Masyarakat,
Penanggulangan
Korban
Bencana
Pencegahan Dini
Alam,
dan
Kemitraan
pengembangan wawasan kebangsaan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan kesatuan bangsa dan politik dalm negeri dapat diketahui melalui 2 (dua) indikator yaitu kegiatan pembinaan politik daerah yang pada Tahun 2010 telah dilaksanakan 14 kegiatan pembinaan politik di Kabupaten Pemalang dan kegiatan pembinaan LSM, Ormas, dan OKP yang telah dilaksanakan sebanyak 1 kali. Realisasi anggaran pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebesar Rp. 4.591.547.703,00 t.
Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Urusan otonomi daerah diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemda. Saat ini telah ada 30 Sistem Informasi Manajemen yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat yang sampai saat ini masih dalam kajian yang dilaksanakan melalui programprogram : Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, , Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan,
Peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
peningkatan Disiplin Aparatur, Pembinaan dan
pengembangan aparatur, peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian
penyempurnaan
pelaksanaan
kebijakan
kebijakan
sistem
dan
KDH,
penataan
prosedur
Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah,
dan
pengawasan,
peningkatan dan
pengembangan penyelenggaraan kepemerintahan daerah, Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota, Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. Realisasi anggaran pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sebesar Rp. 47.243.198.151,00 u. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pelaksanaan
urusan
pemberdayaan
Masyarakat
dan
Desa
diprioritaskan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan peningkatan
lembaga
ekonomi
pedesaan
Selain
pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan juga dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan aparatur desa. Untuk mencapai
sasaran
tersebut
dilaksanakan
beberapa
program
Peningkatan pemberdayaan Masyarakat Pedesaan,
antara
lain:
Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa dan peningkatan lembaga ekonomi pedesaan, Peningkatan
kapasitas
pemerintah
desa
dalam
pemberdayaan
masyarakat, dan Peningkatan kapasitas Aparatur pemerintah desa. Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat diketahui melalui 2 (dua) indikator yaitu jumlah PKK aktif dan jumlah posyandu aktif. Saat ini jumlah PKK aktif dan posyandu aktif sebanyak 100%. Realisasi anggaran pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebesar Rp. 2.923.529.625,00 v. Urusan Sosial Penyelenggaraan urusan sosial sampai akhir tahun 2009 terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu : Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Saat ini telah ada sebanyak 11 sarana sosial. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan capaian kinerja sebesar 1,01%. Dan PMKS yang memperoleh bantuan sosial dengan capaian sebesar 1,01%. Adapun program-program yang dilaksanakan sebagai berikut :
Pemberdayaan fakir miskin
komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Pembinaan anak terlantar, Pembinaan para Penyandang cacat dan trauma, Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, Pembinaan Eks Penyandang
Penyakit
Sosial,
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial. Realisasi anggaran pada urusan sosial sebesar Rp. 1.494.420.800,00 w. Urusan Kebudayaan Capaian kinerja urusan kebudayaan yang dapat dilihat dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan budaya yaitu: Penyelenggaraan festifal seni dan budaya yang telah dilaksanakan sebanyak lima kali selama Tahun 2010, Sarana penyelenggaraan seni dan budaya. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 1 buah, dan Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Untuk benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 1 (satu) buah dari 7 (tujuh) buah yang terdapat di Kabupaten Pemalang. Adapun programnya adalah Pengelolaan Kekayaan Budaya, dan Pengelolaan Keragaman Budaya. Realisasi anggaran pada urusan kebudayaan sebesar Rp. 407.445.000,00
x. Urusan Statistik Kebutuhan data statistik menjadi sangat mutlak dibutuhkan dalam pembangunan.
Kegiatan
pengumpulan
data
pokok
dari
berbagai
dinas/instansi/badan/perusahaan/yayasan dan sebagainya hasil kompilasi yang menjadi tugas wajib Badan Pusat Statistik (BPS), diwujudkan dalam bentuk publikasi daerah dalam angka (DDA). Muatan dalam publikasi tersebut mencakup Keadaan Geografis; Pemerintahan; Penduduk; Sosial; Pertanian; Industri, Listrik dan Air Minum; Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata serta Keuangan dan Harga. Pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan statistik dilakukan melalui penilaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja kunci yakni penyusunan buku “Kabupaten Pemalang dalam Angka Tahun 2010” dan Penyusunan buku “PDRB Kabupaten”. Realisasi anggaran pada urusan statistik sebesar Rp. 36.597.875,00 y. Urusan Kearsipan Dari 47 SKPD yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Pemalang, kesemuanya telah menerapkan kearsipan secara baku (100%). Untuk mengetahui capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan kearsipan ada 2 (dua) indikator yaitu: Penerapan Pengelolaan arsip secara baku, dan
Kegiatan peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan yang telah
dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun program yang dilaksanakan antara lain perbaikan sistem administrasi kearsipan, Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, peningkatan kualitas pelayanan informasi. Realisasi anggaran pada urusan kearsipan sebesar Rp. 642.601.842,00 z. Urusan Perpustakaan Pada perpustakaan daerah Kabupaten Pemalang, terdapat 22.432 eksemplar buku yang terdiri dari 13.504 judul, yang bisa dibaca atau dipinjam. Tercatat pula 26.799 kunjungan, dari populasi orang yang harus terlayani sebanyak 50.000 orang. Capaian kinerja tersebut tercapai dengan melaksanakan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Realisasi anggaran pada urusan perpustakaan sebesar Rp. 323.508.500,00 2. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan Anggaran, Realisasi dan Pelaksana Urusan Pilihan Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pilihan sebesar
96,74%
Rp.29.737.667.225,00 30.738.274.500,00.
dihitung terhadap
dari
realisasi total
anggaran
anggaran
sebesar
sebesar
Rp.
a. Urusan Kelautan dan Perikanan Diarahkan pada pengembangan potensi kelautan dan perikanan. Implementasinya
dilaksanakan
melalui
beberapa
program
yakni,
Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Pesisir, pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan, peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut, Peningkatan Mitigasi Bencana Alam laut dan Prakiraan Iklim Laut, Pengembangan
Budidaya
Perikanan,
Pengembangan
Perikanan
Tangkap, Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan air tawar. Pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan dilakukan melalui penilaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja kunci yakni jumlah produksi perikanan dan jumlah rata-rata konsumsi ikan. Untuk jumlah produksi ikan sebanyak 16.158.331 melampaui target daerah sebesar 15.118.880 sedang untuk jumlah rata-rata konsumsi ikan perorang dalam 1 tahun sebesar 12,34 Kg, di bawah target daerah sebesar 14 Kg. Realisasi anggaran pada urusan kelautan dan perikanan sebesar Rp. 4.623.641.425,00 b. Urusan Pertanian Untuk mengukur kinerja dari urusan pertanian digunakan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Untuk produktivitas padi mencapai 4.877.330 kuintal yang dihasilkan dari areal tanaman padi seluas 87.719 Ha atau sebesar 5,56 Kwintal/Ha. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 25,42%. Dalam mencapai
indikator
tersebut
dilaksanakan
Program
Peningkatan
Kesejahteraan Petani/Kelompok Tani, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan, Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan, Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Peternakan,
Peningkatan
Pemasaran
Hasil
Produksi
Peternakan, Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. Realisasi anggaran pada urusan pertanian sebesar Rp. 3.657.024.928,00. c. Urusan Kehutanan Total luas hutan di Kabupaten Pemalang adalah seluas 29.972,88 Ha (26%) merupakan areal hutan negara dan hutan rakyat, untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan urusan kehutanan diukur dengan indikator rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan telah dilakukan rehabilitasi sebanyak 25,92% serta indikator kerusakan kawasan hutan yang saat ini telah
mengalami
kerusakan
seluas
1,81%.
Urusan
Kehutanan
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang, meliputi 3 program yaitu : Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan. Realisasi anggaran pada urusan kehutanan sebesar Rp. 1.887.775.725,00 d. Urusan energi dan sumber daya mineral Capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Energi dan SDM dapat diketahui melalui 2 (dua) indikator yaitu: Pertambangan tanpa ijin/Liar, dan telah ditertibkan sebanyak 73,4%, serta Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Jumlah kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB sebesar 1.13%. Program yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang adalah :
Pengawasan dan
Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan, Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan. Realisasi anggaran pada urusan energi dan sumber daya mineral sebesar Rp. 387.255.000,00 e. Urusan Pariwisata Urusan
Pariwisata
dilaksanakan
Program
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Kemitraan.
Capaian kinerja pada urusan pariwisata
dapat dinilai dengan melihat dua indikator kinerja kunci yaitu jumlah kunjungan wisata yang pada Tahun 2010 mencapai 564.835 orang dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 0,11% (dibulatkan) atau senilai Rp 0,00372 triliun dari PDRB sebesar Rp 3,455 triliun. Realisasi anggaran pada urusan pariwisata sebesar Rp. 3.260.553.953,00 f. Urusan Industri Diarahkan pada kemungkinan adanya pengembangan industri besar yang
berwawasan
kerakyatan.
Adapun
programnya
antara
lain
Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi, Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, Penataan Struktur Industri, Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial. Capaian kinerja pada urusan industri dapat dinilai dengan melihat dua indikator kinerja kunci yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 22,59% (dibulatkan) atau senilai Rp 0,780 triliun dari PDRB sebesar Rp 3,455 triliun dan pertumbuhan industri yang pada Tahun 2010 mencapai 3,48% atau bertambah dari semula 8.646 industri pada tahun 2009 menjadi 8.947 industri. Realisasi anggaran pada urusan industri sebesar Rp. 1.026.528.000,00
g. Urusan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan, dan Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri. Program tersebut dilakukan untuk mencapai kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Perdagangan yang dapat diketahui melalui 2 (dua) indikator yaitu Kontribusi
sektor
perdagangan
terhadap
PDRB,
Eksport
bersih
perdagangan. Capaian kinerja pada urusan perdagangan dapat dinilai dengan melihat dua indikator kinerja kunci yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 19,93% (dibulatkan) atau senilai Rp 0,688 triliun dari PDRB sebesar Rp 3,455 triliun. Realisasi anggaran pada urusan perdagangan sebesar Rp. 1.011.474.875,00 h. Urusan Ketransmigrasian Capaian
kinerja
Indikator
Kinerja
Kunci
(IKK)
urusan
Ketransmigrasian dapat diketahui melalui indikator perbandingan jumlah transmigran swakarsa dengan jumlah seluruh transmigran. Pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Pemalang telah mengirimkan 25 transmigran swakarsa (25 KK) Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Program
yang
dilaksanakan
adalah
Pengembangan
Wilayah
Transmigrasi dan Program Transmigrasi Regional. Realisasi anggaran pada urusan ketransmigrasian sebesar Rp. 443.395.000,00 D. Tugas Pembantuan
!
"
"
"
# $
Adapun rincian pelaksanaan tugas pembantuan adalah sebagai berikut : %
!
"
"
!
" &
'
! %
' (
! !
* !
+ "
, -!
(
) '
/ ". !
!
(!
" "
#
'
.
, !
'
"
!
%
"
' ! !
%
)
! 0
" .
!
" &
)
1 % 1 %
!
"
%
!
"
' 2 !!
$ %
! - ".(
!
3
!
!
"!
'
!
/ )
# " %
3 .
/
" %
2 !&
(
!
)
/ 4 /
)
" 1 /) #,) /#%1 5 ) * %
"
)
"
"
)
"
5 )
3 %
!
"
$ ( "
'
"$
Tugas Umum Pemerintahan Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, selama tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait dengan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, yaitu: Pertama, Kerjasama Antar Daerah Pada tahun 2010 kerjasama antar daerah bidang ketransmigrasian dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi. berupa pengiriman transmigran ke Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sebanyak 10 KK (35 jiwa) dengan Mou nomor : 28 tahun 2010 dan Nomor 475/992/B/2010 dan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 10 KK (40 jiwa).
3"
0 (
"
! 1
"
5 !& $ '
6)
7
! )
3"2 $
5
# ""
%. 5
Kerjasama dengan beberapa daerah tetangga yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah antara lain kerjasama dalam bidang kesehatan, yakni merujuk pasien yang kurang mampu ke beberapa rumah sakit dengan sistem
pembayaran menggunakan Jamkesda. Pemerintah Kabupaten Pemalang mengadakan kerjasama dengan beberapa rumah sakit antara lain Rumah Sakit Kariadi Semarang, RSJ Aminogondo Semarang, Rumah Sakit Kraton Pekalongan. MoU no 441/468.A/2010
Kerja sama dalam rangka peningkatan potensi daerah telah dilaksanakan sebelum tahun 2010. Namun sampai saat ini kerjasama tersebut masih berlaku, yaitu dilaksanakan melalui : Kerjasama Regional Management dan Regional Marketing dengan nama “SAMPAN” (Sapta Mitra Pantura). Kerjasama ini dituangkan dalam Peraturan Bersama Walikota Tegal, Walikota Pekalongan, Bupati Brebes, Bupati Tegal, Bupati Pemalang, Bupati Pekalongan dan Bupati Batang, Nomor : 188.4/001/2005, 130/014/475, 007/IV/ 2005, 1 Tahun 2005, 1 Tahun 2005, 7 Tahun 2005 dan 9 Tahun 2005. Keputusan bersama tersebut didukung dengan Persetujuan DPRD Kab. Pemalang Nomor : 172.1/10/DPRD/2004 tanggal 18 Agustus 2004. Jangka waktu kerjasama ini tidak ditentukan selama belum ada kesepakatan bersama untuk pembubaran. Sumber dana untuk kegiatan SAMPAN berasal dari APBD Kabupaten/Kota masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,00 setiap tahunnya. Hasil Kerjasama antara lain Promosi Potensi daerah seperti event promosi gabungan SAMPAN EXPO, penerbitan
dan
pendistribusian
booklet
potensi
SAMPAN
dan
lain
sebagainya. Kedua, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Kebijakan
kerjasama
daerah
meningkatkan
kedudukan
dan
dengan
peran
pihak
serta
ketiga
seluruh
bertujuan
stakeholder
untuk dalam
pembangunan di Kabupaten Pemalang. Secara umum, kebijakan pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga diarahkan pada pengembangan kegiatan ekonomi daerah melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, baik dari sisi pendidik maupun manajemen pendidikan, kesehatan, pertanian, kelautan dan pengembangan manajemen serta pengelolaan kepariwisataan. Ketiga, Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah, '"
"!!
&
"
"! "
" " !
" "
"
'
"
'" .
"!!
!
&
" " "
" . "
" . .
"
" "!
"
Dalam rangka pembinaan batas wilayah Pemerintah kabupaten Pemalang telah melaksanaan kerjasama dengan beberapa daerah di sekitar Kabupaten
pemalang. Adapun untuk pembinaan batas wilayah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang pada tahun 2010 adalah Pelacakan dan pemasangan pilar batas wilayah antara Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Banyumas pada tanggal 9 November 2010 di puncak Gunung Slamet yang difasilitasi oleh Ditjen PUM Kementrian Dalam Negeri dan pihak ketiga atau pelaksana (PT. Rasi Cipta Konsultama), Kelima, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Kabupaten Pemalang yang beberapa wilayahnya merupakan daerah yang masuk dalam kategori rawan bencana. Bencana yang sering terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Pemalang umumnya berupa tanah longsor, banjir dan angin kencang. Namun ada pula bencana yang merupakan akibat dari ulah dan kelalaian manusia seperti kebakaran. Langkah – langkah yang diambil ketika terjadi bencana antara lain : 1)
Segera melaksanakan peninjauan di lokasi terjadinya melakukan koordinasi
bencana, dan
agar penanganannya dapat dilaksanakan dengan
cepat dan tepat 2)
Melakukan langkah cepat dalam penanggulangan bencana pada kesempatan pertama untuk memberikan bantuan tanggap darurat kepada korban bencana. Beberapa kegiatan dalam penanggulangan bencana meliputi : 1) Kegiatan Bantuan Sosial, Bantuan berupa beras dan uang tunai bagi korban bencana angin kencang, tanah longsor, tersambar petir, kebakaran, tenggelam dan tersetrum listrik. 2) Kegiatan Padat Karya,
Dilaksanakan dalam rangka penanggulangan bencana tanah longsor. Keenam, Pengelolaan Kawasan Khusus, Kabupaten
Pemalang
tidak
mempunyai
kawasan
khusus,
sehingga
pengelolaan, alokasi dan hal– hal lain yang berhubungan dengan kawasan khusus tidak ada. Namun demikian, dalam rangka percepatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dengan memperhatikan potensi daerah dan mayoritas penduduk yang bermatapencaharian di sektor pertanian, maka Kabupaten Pemalang memberikan perhatian khusus terhadap bidang pertanian, melalui pembangunan Kawasan Agropolitan “WALIKSARIMADU” yang berada di wilayah 5 Kecamatan dengan sebutan Waliksarimadu (Watukumpul, Belik, Pulosari, Moga dan Randudongkal. Kemudian dengan adanya pengembangan wilayah kawasan agropolitan,
maka
bertambah
menjadi
6
Kecamatan
yaitu
Kecamatan
warungpring. Pengembangan kawasan hutan mangrove dan hutan kota. Ketujuh, Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum,
Diarahkan pada upaya untuk menciptakan wilayah yang kondusif dengan pemantapan penegakan hukum oleh seluruh aparatur yang terkait. Di samping itu peningkatan kesadaran masyarakat dalam menciptakan kondisi keamanan secara swakarsa juga terus digalakkan. Secara umum kondisi Kabupaten Pemalang pada Tahun 2010 relatif cukup kondusif. Gangguan Keamanan yang terjadi di Kabupaten Pemalang selama tahun 2010 antara lain berupa tindak kriminalitas sejumlah 185 kasus dan unjuk rasa politik 1 kasus. F. PENUTUP Program Pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak utamanya masyarakat Pemalang sendiri. Oleh karena itu, Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak dan masyarakat Kabupaten Pemalang atas dukungan dan peran sertanya dalam perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2010. Namun perlu juga dimaklumi bersama bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan selama 2010, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan seluruh lapisan masyarakat. Dan Saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tahun 2010 masih belum maksimal
dalam
menampung
dan
menyelesaikan
semua
permasalahan.
Selanjutnya diharapkan saran dan masukan yang konstruktif dari segenap komponen
masyarakat
baik
langsung
maupun
tidak
langsung
terhadap
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pemalang sebagai perbaikan di masa yang akan datang.
