BUPATI PEMALANG
H. JUNAEDI, SH, MM BUPATI PEMALANG
MUKTI AGUNG WlBOWO, ST WAKIL BUPATI PEMALANG
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMER~NTAHAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013
I.
PENDAHULUAN Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang mengamanatkan pemerintahan kepada
bahwa Kepala Daerah berkewajiban
untuk memberikan
daerah kepada pemerintah dan memberikan
DPRD, serta menginformasikan
masyarakat.
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Untuk
Penyelenggaraan
memenuhi
Pemerintahan
Laporan
kewajiban
Daerah
laporan penyelenggaraan
laporan keterangan pertanggungjawaban
Penyelenggaraan
tersebut,
~emerintahan
berikut
Daerah (ILPPD) Kabupaten
Pemerintahan
kami sampaikan
Daerah kepada
Informasi
Laporan
Pemalang Tahun Anggaran 2013 yang
merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Pemalang 2011-2016. Adapun substansi penyampaian ILPPD meliputi: (1) pelaksanaan desentralisasi; (2) pelaksanaan tugas pembantuan;
dan
(3) pelaksanaan tugas umum pemerintahan. A. GAMBARAN
UMUM DAERAH
1. Kondisi Geografis Kabupaten Secara astronomis
Si-7°
Pemalang terletak
di jalur transportasi
pantai utara (pantura)
20' lintang selatan. Sedangkan secara geografis, wilayah Kabupaten Pemalang memiliki
batas-batas sebagai berikut
:
b.
Sebelah Tlrnur dengan Kabupaten Pekalongan;
c.
Sebelah Selatan dengan Kabupaten Purbalingga dan Banyumas;
d.
Sebelah Barat dengan Kabupaten Tegal.
tanah
Jawa.
Kabupaten Pemalang terletak antara 109° 17'-109° 40' bujur timur dan 6°
Luas wilayah Kabupaten Pemalang 111.530,570 Ha atau 1.115,31 krrr', terdiri dari seluas 398,98 Km2 dan bukan sawah 716,32 Km2. Secara administratif,
sawah
Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 kecamatan dan 211 desa serta 11 kelurahan, 1.244 dusun yang terdiri dari 6.118 RT dan 1.348 RW.
2. Gambaran Umum Demografis Jumlah penduduk Kabupaten Pemalang pada tahun 2013 sebanyak 1.419.287 jiwa yang
terdiri
sebanyak jumlah
atas
710.710
penduduk
Pemalang, 2013)
penduduk jiwa.
laki-laki
Komposisi
sebanyak penduduk
yang berada dalam
kelompok
708.577 jiwa berdasarkan
dan penduduk kelompok
usia produktif
perempuan
usia menunjukkan
cukup tinggi
yang berarti
3.
Kondisi Ekonomi Kinerja ekonomi daerah Kabupaten Pemalang pada Tahun 2013 menunjukkan gambaran yang meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan PDRBdan laju pertumbuhan ekonomi dibanding tahun 2012. a.
Produk Oomestik Regional Bruto (PORB) Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pemalang tahun 2013 (angka sangat sementara) atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 10.924.122,21 juta sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 4.020.045,98 juta. Kontribusi sektoral terbesar penyumbang PDRBpada tahun 2013 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian serta sektor industri pengolahan dengan total sumbangan
Tabel1. Produk Oomestik Regional Bruto (PORB) Kabupaten Pemalang (dalam Rp) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
LAPANGAN USAHA
2012 2.480.01969 ---.. -.-.-. .. -..
=-.. --_,_ .. __
1. Pertanian
f--.--------.--?
L..
Dcu+:::u"h::.nn:::tln RI "'"'I \.UIIIUYI I!::fUI I ...,.. I
I-~galiat:l 3. Industri
g~&31L1L
.__... Pengolahan
_.._ _.___. 4.
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
2013 **) 2012 2013 **) 2.806.472.:1:::._14.._. -----.:.1.-'-'--1--'-'-'----'--"-'-''--'--1 933.66458 991.29923 .. 4'!l~20
J28:.91.Q 64 l
47.049,64
.._._.?:.9?9.:1}~l~~.......~:.?9~.:9§1LS._§....._.___?§9:~99l.!.9__.___9!.5.l?!I?}
Listrik, Gas & Air Bersih
.!41·~1&L_ .._.1.56.}..9.9t03 . 40.599,98 __~:...__~~~~~~~__ ....._....._._ ........_..__;21~:E91.!~ .___}.!.9:_~.9?l1§_..__._lQS.:_~1.9l.9?_.
i-:::--c=--------------------
.__... __
6. Perdag., Hotel & ______ J3.~stora~_ 7. Pengangkutan &
__ ?:Z.QQ]}9l~S._}:.9g&§S.l§9
._LQ?'Z.:~?b.1§
43.230,78
!.!...1_:?S.§{~?._ .L145:,?'??,.9Q_
~~~r~:~~~-~:i~!:~~ ~~i~;~l--~~ Komunikasi
439.79685
I PDRB TANPA MIGAS Sumber:
I
507.611 46
I
135.085 86
I
9.771.666,56 10.924.122,21 BPS Kab. Pemalang, 2013 (Angka Sangat Sementara)
3.813.839,22
140.93921
I
4.020.045,98
b. Pertumbuhan Ekonomi Kinerja ekonomi daerah Kabupaten Pemalang pada Tahun 2013 menunjukkan gambaran yang terus meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 yaitu sebesar 5,41% persen, atau meningkat sebesar 0,13 persen dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 5,28 persen. Gambar 2. Laju Pertumbuhan PORB Kab. Pemalang Tahun 2009-2013 S,60 S.41
S,40 S.20 S,OO 4,80
•
4.83
,8
4,60 4,.40 2010
Sumber:
e.
2011
2012
2013
"j
BPS Kab. Pemalang, 2013 (Angka Sangat Sementara)
Laju liinasi Tahuii 20i3 Tingkat inflasi di Kabupaten Pemalang pada tahun 2013** (angka sangat sementara) diperkirakan sebesar 6,52% atau meningkat dibandingkan dengan laju inflasi pada tahun 2012 yang sebesar 4,04%. Tingkat inflasi ini di bawah target inflasi nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk tahun 2013 yaitu sebesar 7,2%. Dengan demikian bila dibandingkan dengan tahun 2012, maka untuk tahun 2013 daya beli
ha/aman 2
I
masyarakat akan kebutuhan barang dan jasa meningkat demikian pula tingkat konsumsi pun ikut meningkat. Mengacu pada kriteria Bank Dunia, maka inflasi Kabupaten Pemalang Tahun 2013 masih tergolong rendah. Besarnya komulatif inflasi yang single digit itu mengindikasikan bahwa keadaan ekonomi cukup stabil untuk kelangsungan jalannya roda perekonomian dan pembangunan. Diharapkan kondisi ini terus berangsur semakin membaik sehingga memulihkan ekonomi akan lebih cepat terjadi serta dapat memenuhi target pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 5-5,5%. 11. KEBIlAKAN PEMERINTAHAN A.
DAERAH
Visi dan Misi Visi Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016, yaitu: "KABUPATEN PEMALANG YANG SEHAT, CERDAS, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MUUA". Visi tersebut dicapai mellaui 6 (enam) misi yaitu: 1) meningkatkan kesehatan masyarakat dan jaminan sosial; 2) meningkatkan pendidikan dan keterampilan berbasis kompetensi; 3) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, 4) peningkatan investasi dan daya saing daerah; mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perkuatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perdagangan dan jasa serta usaha mikro, ked I dan menengah (UMKM); 5) menmqkatkan prasarana sarana dasar dan ekonorni guna mengembangkan sinergi sentrasentra produksi di perdesaan; dan 6) mengembangkan kehidupan beragama yang aman, damai, harmonis, toleran dan saling menghormati.
B.
Prioritas Daerah Sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas dan kondisi umum yang dihadapi Kabupaten Pemalang, prioritas pembangunan pada tahun 2013 adalah : 1. Keberlanjutan Penanganan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur dan 2. 3. 4. 5.
C.
Pemerataannya Antar Wilayah Guna Penguatan Arus Barang dan Jasa; Pengembangan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Investasi Daerah dalam rangka Mendukung Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengurangan Penduduk Miskin; Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Sumber daya Alam dan Kelangsungan Kelestariannya. Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis pada Peningkatan Pelayanan Publik Pendidikan, Kesehatan dan Kependudukan. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Mendukung Pelayanan Publik.
Pengelolaan Keuangan Daerah .Anggaran Pendapatan dan Be!anja Daerah CAPBD) T.A 2013 yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pemalang tersusun atas komponen Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Ringkasan target dan realisasi dari masing-masing komponen tersaji dalam tabel-tabel berikut. A.
Pendapatan Daerah NO
URAIAN Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah Pajak Oaerah
A 1.
Retribusl Daerah Hasil pengelolaan Kekayaan Oaerah yang Oipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli
2. 3. 4. I
~-
--
...•. •... Udt;:ldll
TARGET 1.462.967.582.000 117.117.974.000 32.170.734.000 20.474.000.000 9.903.248.000
REAUSASI 1.486.773.783.371 136.362.281.618 34.447.511.931 24.072.977.122 9.903.250.709
101,63 116,37 107,08 117,58 100,00
54.629.992.000
67.938.541.856
124,36
0/0
halaman 3
NO B 1. 2. 3. C
URAIAN Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan
TARGET 1.033.469.834.000 30.640.586.000
REAUSASI 1.029.201.574.058 34.270.008.058
99,59 111,85
931.426.998.000 71.402.250.000 312.319.774.000
931.426.998.000 63.504.568.000 321.209.927.695
100,00 88,94 102,85
112.000.000 59.425.897.000
110.890.140 68.668.790.555
99,01 115,55
211.556.562.000
211.556.562.000
100
41.225.315.000
40.873.685.000
99,15
0/0
Daerah van" Sah 1. 2.
3.
Pendapatan Hibah Dana Bagi HasH Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan f"'\tnnf"\rni
"'''VIIVIIII
4.
B.
VhlICllC'
"11"".;)""';'
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Belanja Daerah
1.
URAIAN BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai
2. 3.
Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
NO A 1. 2. 3. 4. 5. 6. B
REALISASI 1.477.106.031.341 947.855.203.276 820.751.058.381
TARGET 1.647.297.208.000 1.021.982.337.000 887.515.745.000 184.900.000 49.154.697.000 16.033.000.000 67.603.572.000 1.490.423.000 625.314.871.000 61.005.588.500
84.583.170 44.882.857.000 15.584.850.000 65.840.166.725 711.688.000 529.250.828.065 52.894.901.929
239.063.395.345 325.245.887.155
226.379.906.337 249.976.019.799
0/0
89,67 92,75 92,48 45,75 91,31 97,20 97,39 47,75 84,64 86,71 94,69 76,86
Perbandingan antara realisasi belanja langsung dan tidak langsung adalah 35,8% : 64,2% sebagaimana tersaji dalam grafik berikut ini.
Perbandingan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung 529.250.828.065
• Belanja Langsung
• Belanja Tidak Langsung
C. Surplus(Oeflslt) Anggaran
APBD TA 2013
Rp 184.329.626.000,00 NO 1. 2.
pasca perubahan
yang
semula
ditargetkan
defisit
sebesar
ternyata mengalami surplus sebesar Rp 9.667.752.030,00.
URAIAN PENDAPATAN BELANJA Surplus (Defisit)
TARGET 1.462.967.582.000 1.647.297.208.000 (184.329.626.000)
BELANJA 1.486.773.783.371 1.477.106.031.341 9.667.752.030
0/0
101,63 89,67
halaman 4
D.
Pembiayaan Daerah NO
URAIAN PENERIMAAN SILPA Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman PENGELUARAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Pembiayaan Neto SILPA TA 2013
A 1. 2. B 1. 2. 3. 4.
TARGET 200.966.880.000 194.866.880.000 6.100.000.000
REALISASI 200.810.505.727 194.866.880.727 5.943.625.000
99,92 100,00 97,44
16.637.254.000 4.000.000.000 6.660.000.000
16.323.626.552 4.000.000.000 6.660.000.000
98,11 100,00 100,00
477.254.000 5.500.000.000
238.626.552 5.425.000.000 184.486.879.175
50,00 98,64
0/0
194.154.631.205
Ill. KINERJA PENCAPAIAN VISI DAN MISI KABUPATEN PEMALANG Pencapaian visi Pemalang yang Sehat pada tahun 2013 cukup berhasil dibuktikan dengan meningkatnya
derajat
100.000 kelahiran
kesehatan
masyarakat.
Angka Kematian
hidup dan Angka Kematian
Ibu (AKI) menjadi
Bayi (AKB) menjadi
111 kasus per
8,9 kasus per 1.000 kelahiran
hidup. Pencapaian meningkatnya
visi Pemalang
rata-rata
yang
Cerdas secara umum
lama sekolah yang mencapai
8 (delapan)
juga
berhasil
seiring
tahun, jumlah
dengan
sekolah dalam
kondisi baik sebesar 65,21%, APK SD/MI sebesar 119,68%, APK SMP/MTs sebesar 94,06% dan APK
SMA/MA sebesar 57,5~b. Keberhasilan meningkatnya
dalam
infrastruktur,
pencapaian
tercapainya
visi Pemalang yang Berdaya Saing dapat dilihat
dari
nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) sebesar Rp
380 milyar dari target sebesar Rp 135 milyar, dan semakin singkatnya waktu pengurusan ijin yang hanya membutuhkan
waktu 4 (em pat) hari kerja. Untuk kelancaran distribusi
barang dan arus lalu
lintas jalan telah terjadi peningkatan jalan sepanjang 10 km dan pemeliharaan jalan sepanjang 57,61 km serta jalan
perdesaan
sepanjang
22,50 km. Selain itu juga telah dibangun
gudang beras di
Pemalang dengan sistem resi gudang. santun dan semakin toleran dalam beragama, serta terbentuknya
Forum Kerukunan Umat Beragama
di tingkat Kecamatan. Untuk
indikator
Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
meningkat
dari 70,22
menjadi
70,66. Dari tiga komponen pembentuk IPM, Pemerintah Kabupaten Pemalang masih perlu melakukan percepatan pembangunan
di bidang kesehatan, khususnya angka usia harapan hidup.
IV. PELAKSANAAN DESENTRAUSASI Sesuai dengan
Peraturan
Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Pemerintahan
Daerah Kabupaten Pemalang, urusan
Daerah Kabupaten Pemalang terdiri dari urusan
wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan _
•.•.
1, •. __
•.... 1_1,
111t::III...CI •••• UV Vt::ldl\.:>Clllddll
APBD Tahun
urusan pemerintahan
_=_ •..__ .. _. ,
....
1, .•...
•••• t:yldldll
UI U~II
_..;:a... ..J WdJIU Udll
2013 yang pada prinsipnya
Kabupaten :1: •.•.__
Vllllldll,
merupakan
Pemalang selama tahun 2013 yang
&--.I_L..
•.••:_1 •.... 1, __
It::ldll
UldIU •••• d:>l •••• dll
:1, __
program-program
•.....•... _
•...• :_ •• __
•.... _ •• __
Vt::IIIUldYddIIlIYd
.....• 1_1 •• :
111t::ld1Ul
yang telah direncanakan
dalam Kebijakan Umum APBD dan RKPD Tahun 2013.
A.
Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Wajib Realisasi pelaksanaan
program
dihitung dart realsast anggaian seoesar sebesar Rp 570.437.466.000,00.
dan kegiatan
pada Urusan Wajib sebesar 83,97%
Rp 479.001.417.433,00
Adapun ringkasan
target
anggaran,
terhadap total anggaian realisasi dan pelaksana
masing-masing urusan wajib dapat dilihat pada tabel berikut :
halaman 5
NO
URUSAN WAJIB
TARGET ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
SKPD PELAKSANA
(Ofo)
1.
Pendidikan
150.700.086.000
85.235.348.572
56,56
Dindikpora
2.
Kesehatan
111.628.905.000
104.151.694.875
93,30
Dlnas Kesehatan RSUD Dr. M. Ashari
3.
Pekerjaan Umum
171.347.209.000
162.571.712.617
94,88
DPU, Setda
13.766.470.000
13.596.114.100
4.
Perumahan
98/6
DPU.BPBD
5.
Penataan Ruang
1.227.586.400
1073.959.350
87,49
BAPPEDA
6.
Perencanaan Pembangunan
7.462.490.600
6.826.624.091
91,48
BAPPEDA, Setda
7.
Perhubungan
7.874.256.000
7.708.239.078
97,89
Dishubkominfo
4.9i3.i75.000
4.735.846.440
96,39
KLH
Kecamatan, Kelurahan
8.
Ungkungan
9.
Pertanahan
10.
Kependudukan Catatan Sipil
11.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Hidup
dan
85.250.000
44.956.500
52,73
Setda
4.214.800.000
4.055.761.643
96,23
Disdukcapil
523.500.000
495.778.500
94,70
Setda Bapermas KB
12.
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1.786.388.000
1.776.694 .000
99,46
13.
Sosial
3.125.060.000
2.220.956.400
98,43
Bapermas KB
Dinsosnakertrans Setda, Kelurahan Kebondaiem, Peiutan, Bojongbata, Paduraksa, Wanarejan Selatan, Beji
14.
Ketenagakerjaan
5.178.783.000
4.982.290.229
96,21
Dinsosnakertrans
1.966.538.000
1.953.129.461
99,32
Diskop UKM perindag KPPT
15.
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
16.
Penanaman Modal
451.450.000
416.848.825
92,34
17.
Kebudayaan
701.000.000
542.947.000
77,45
18.
Kepemudaan dan Olahraga
812.000.000
780.215.500
96,09
Setda
19.
t\.' _____
Dindikpora Setda, Kecamatan Belik
Kesatuan Bangsa dan ~_t ___ t'"OIlUK Udldlll 1'l~g~r1 r'\_I:.L:I+
Disbudpar
6.005.999.000
4.918.962.293
81,90
Kesbangpolinmas
:
BPBD, Satpol pp Setda, Kecamatan Moga, Pulosari, Pemalang
20.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
61. 29 5.440.000
56.063.952.007
91,47
Administrasi
UI
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
21.
Ketahanan Pangan
22.
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Setda, Diskop UKM perindagSet. DPRD noovll.n TncnQJ.+l"\r:>t u\. I
IV"\""",
Kelurahan
1.724.835.000
1.690.429.669
98,01
10.483.934.000
10.285.780.803
98,11
Setda, KKP Bapermas KB Setda, Kecamatan
23.
Statistik
210.980.000
142.607.300
67,59
BAPPEDA
24.
I(p;!rc:in;!n ••. __ •.•••• t"' ••••••
562.100.000
537.606.816
qE> --,-f\4.
• _0t"'--_
25.
Komunikasi dan Informatika
1.992.320.000
1.802.608.364
26.
Perpustakaan JUMLAH
Sumber:
.&.1 I~"',",,"\'VI
BKD, KPPT, Kecamatan,
90,48
Pprnllc:t ••••.• Arrl;!-
Dishubkominfo Setda, Set DPRD
396.911.000
390.353.000
98,35
570.437.466.000
479.001.417.433
83,97
Perpust Arda
DPPKAD Kabupaten Pemalang, 2013
haJaman 6
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci per Urusan Wajib No.
Urusan/Indikator
Capaian
PENDIDIKAN
1.
Keikutsertaan
2. 3. 4.
Jumlah penduduk usia > 15 tahun vane melek buruf
5.
APK SMP/MTs/Paket
B
6. 7.
APM SMP/MTs/Paket APK SMNMAN/Paket
B C
9406% 575%
8.
APM SMNMAN/Paket
C
9. 10. 11.
APS SD/MI/Paket A APS SMP/MTs/Paket B
6597% 012%
12. 13. 14. 15.
41,45%
dalam PAUD
APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A
APS SMNMAN/Paket
9817% 10206% 9406% 10206%
0,45%
C
052%
AL SD/MI/Paket A AL SMP/MTs/Paket B AL SMNMAN/Paket C AM dari SD/MI ke SMP/MTs
9994% 9928% 9982% 9750%
16.
AM dari SMP/MTs ke SMA/MA
8144%
17.
Guru vane memenuhi S-l/D-IV
7836%
KESEHATAN 1.
komplikasi kebidanan yang ditangani oertotonoan kornolikasi oersahnan oleh tenaga kesehatan desa/kelurahan UO balita qizi buruk vane rnendanat oerawatan
9023% 9813% 100% 100%
:l.
Cakuoan nenemuan dan oenancanan oendenta iJeiivakit TBC TBA
0070
6. 7. 8.
Cakuoan oenemuan dan oenanoanan oenderita oenvakit DBD Cakupan oelavanan kesehatan ruiukan oasien masvarakat miskin Cakupan kuniunqan bavi
2. 3. 4. r
Cakuoan Cakupan Cakupan Cakupan
c c rvr
100% 4541% 974%
UNGKUNGAN HIDUP 1.
Persentase penanqanan sarnpah
2.
Cakuoan pencawasen terhadan pelaksanaan emdal
3. 4. 5.
Rasio TPS per satuan oenduduk Penegakan hukum linokunqan Kebersihan
49%
48 27~/o 51% 100% 100%
PEKERJAAN UMUM 1. 2. 3. 4.
Paniano ialan kabupaten dalam kondisi baik Luas Iricasi Kabuoaten dalam kondisi baik Rumah Tanqqa Bersanitasi Kawasan Kumuh di Kabuoaten Pemalanq
68,53% 5163% 58.36% 5%
TATA RIJANG 1.
Rasio ruang terbuka hliau per satuan luas wilayah per HPL/HGB
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1. Perda tentang RPJP Daerah 2. 3. 4.
Perda tentang RPJM Daerah Perbuo tentano RKPD % konsistensi RPJMD ke dalam RKPD
3101%
Ada Ada Ada 9563%
PERUMAHAN 1. 2.
Rumah Tangga yang menggunakan air bersih Luasan linqkunqan permukiman kumuh Rasio rumah lavak huni
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1. Jumlah ge!anggang/ba!ai remaja (selain rnilik swasta) per 1000 2.
penduduk Rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk sebesar 0,181 per 1000 oenduduk
824% 5% 2688%
n-,_nRO/n .......... 0,132%
PENANAMAN MODAL 1.
Kenaikan/Penurunan
KOPERASI 1. 2.
Nilai Realisasi PMDN
DAr~USAMA KECIl
674%
DAr~t·1Er':Et':GAH
Jumlah koperasi aktif per jumlah koperasi Jumlah usaha mikro dan kecil
50% 334%
halaman 7
No.
Urusan/Indikator
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) l. Keoemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk 2. Peneraoan KTP Nasional berbasis NIK KETENAGAKERJAAN l. Tinqkat partisioasi anokatan keria 2. Prosentase pekena vane ditempatkan 3. Pelayanan kepesertaan jamsos bagi pekerja
I KET~HANAN PANGAN i.
Reguiasi ketahanan pangan
2.
Capaian
9003% 6681% Sudah
9233% 9353% 66%
Peraturan Bupati Pemalang No. 21 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragama n Konsumsi Pangan 8erbasis Sumberdaya Lokal di Kabupaten Pemalanq 139,53 kg/tahun/ 1000 penduduk
Ketersediaan pangan utama
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK l. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Pemalanq 2. Ancka melek huruf perernpuan usia 15 tahun keatas 3. Partisipasi angkatan keria perernpuan
9817% 4892%
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA l. Tinakat orevalensi peserta KB aktif
80,51%
i
Persentase Keluarqa Pra setahtera dan Keluarqa Seiahtera I
3.
Rasio petugas lapangan KB/penyuluh kelurahan
L.
PERHUBUNGAN l. Jumlah Angkutan Darat dibandingkan Anokutan Darat
65,29%
53,80%
KB (PLKB/PKB) di setiap
2,49%
dengan Jumlah Penumpang
8,13%
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA l. Web site rnilik oemerintah daerah 2. Jumlah Pameran/Exoo oer tahun vana diikuti PERTANAHAN l. . Luas lahan bersertifikat 2. Penvelesaian kasus tanah neqara 3. Penyelesaian ijin lokasi
Ada 8 233.772 bidang 100% 83,33%
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK l. Keoiatan oernbmaan oolitik daerah vano telah dilaksanakan 2. Keqiatan pembinaan terhadap LSM
2 keq 1 keg
OTONOMI DAERAH l. Sistem Informasi Manaiemen (SIM) Pemda yang telah dibuat 2. Survey Indeks Keouasan Lavanan Masvarakat
3 buah 6 survey
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT l. Jumlah PKK aktif 2. Jumlah Posvandu aktif ,...",.
DAN DESA
....
100% 100%
;:tV;:U.A.L
l. 2. 3. 4.
Sarana sosial Penanoanan oenvandano masalah keseiahteraan PMKS vane rnernperoleh bantuan sosial Prosentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia vane tidak ootensial vane telah menerima iaminan sosial
BUDAYA l. Penvelenaaaraan festival seni dan budaya 2. Sarana oenvelenooaraan seni dan budava 3. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
12 buah 852% 848% 1,96%
7 kali
43 buah
halaman 8
No.
Capaian
Urusan/lndikator
STA11STIK 1. 2.
Penvusunan buku "Kabuoaten dalam Anaka" Penvusunan buku "PDRB Kabuoaten"
Ada Ada
KEARSIPAN 1. 2.
13.79% 1 kali
Peneraoan oenaelolaan arsio secara baku Keoiatan oembinaan petuqas penqelola penqarsioan
PERPUSTAKAAN 1.
Keberadaan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan
2.
Rasio jumlah penquniunq
daerah
33.069 buku
16.004 iudu!
B.
perpustakaan
74,81%
Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Pilihan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pilihan sebesar 91,57% dihitung dari realisasi anggaran sebesar Rp 50.249.410.632,00 terhadap total anggaran sebesar Rp 54.877.405,00. Adapun ringkasan target anggaran, realisasi dan pelaksana masing-masing urusan pilihan dapat dilihat pada tabel berikut: NO 1. 2.
Kelautan dan Perikanan Pertanian
3.
Kehutanan
4.
Energi dan Sumberdaya Mineral Pariwisata Industri Perdaqanqan Ketransmiqrasian
5. 6. 7. 8.
JUMLAH
SKPD PELAKSANA
REAUSASI
(Ofo)
11.284.998.000
10.769.554.800
95,43
DKP
12.895.888.000
12.841.260.446
99.58
Dioertanhut
1.824.038.000
1.788.032.500 586.025.780
98,03
Dipertanhut
88,79
DPU
495.000.000
10.246.722.806 1.585.945.500 11.942.948.800 488.920.000
9691 9820 7691 9877
Disbudoar Diskoo UKM oerindaq Diskoo UKM oenndao Dinsosnakertrans
54.877.405.000
50.249.410.632
URUSAN WAlIB
TARGET
660.000.000 10.573.140.000 1.614.970.000 15.529.371.000
91.57
Sumber : DPPKADKabupaten Pemalang, 2013 capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci per Urusan Pilihan NO
URUSAN/INDlKATOR
CAPAIAN
KELAUTAN DAN PERlKANAN 1. 2.
Jumlah produksi perikanan Jumlah rata-rata konsumsi ikan per orang dalam satu tahun
PERTANIAN 1 .1. Produktlvitas padl atau bahan panqan utama lokal lainnya 2.
per hektar Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
26.445.914 kg 1,31 % (18 kg)
66,62 kw/ha 23,7%
KE!-!!.!TANAN 1. 2.
Hutan dan lahan kritis vane telah direhabilitasi Kawasan hutan vanq menqalami kerusakan
6344% 070%
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 1. 2.
Pertambangan tanpa ijin/liar yang telah ditertibkan Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
96,43% 13%
PARlWISATA 1. 2.
Jumlah Kuntunqan wisatawan Kontribusi sektor pariwisata terhadap
PDRB
772.682 wisatawan 91%
INDUSTRI 1. 2.
Kontribusi sektor industri terhadap Pertumbuhan industri
PDRB
208% 51%
PERDAGANGAN 1. 2.
Kontribusi sektor perdagangan terhadap Nilai Ekspor bersih perdagangan
PDRB
275% Ro 121.138.771.41400
KETRANSMIGRASIAN 1.
Jumlah transrniorasi swakarsa
20 KK
r
F
V.
PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN
Penyelenggaraan
Tugas Pembantuan
2004 tentang
Pemerintahan
diatur dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun
Daerah, yang te/ah diubah dengan Undang-Undang
sebagaimana
Nomor 12 Tahun
2008, adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Rincian pelaksanaan tugas pembantuan adalah sebagai berikut : Anggaran
programl Keglatan
No
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
0/0
Serapan
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1. Program Penempatan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja a.
Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesemoatan Keria
RSUD dr. M. ASHARI 1. a.
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen
1.579.881.000
1.576.447.800
Kegiatan Padat Karya Insfrastruktur di 6 lokasi dengan menyerap tenaga keria sebanvak 440 oranq
99,78
Program Pembinaan Upaya Kesehatan 10.000.000.000
9.912.473.000
99,12
Tersedianya Alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebanyak 74 unit.
Bina usaha Kesehatan
DINAS KESEHATAN 1.
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Bantuan Operasional Kesehatan
a.
1.917.300.000
1.915.034.500
Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan
99,88
Pelayanan <esehatan yang
(BOK)
bermutu bagi seluruh masyarakat sebanyak 22 ouskesrnas
Program Pembinaan Upaya Kesehatan dan Program Pengendalian Penyakit
2. a.
Dukungan Manaje-men
10.000.000.000
Meningkatnya upaya kesehatan dasar, rujukan,
68,92
Pelaksana-an
tradlsional alternatif dan
Tugas Teknis Lainnya Sekditjen BUK
komplementer, kesehatan kerja, olahraga serta standarisasi, akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) paket alat kesehatan dan 8 (delapan) unit puslinq
Program Penyehatan Lingkungan
3. a.
6.892.452.000
dan
Penyehatan Lingkungan
754.850.000
655.410.000
Terlaksananya rehabilitasi sumur gali sebanyak 100 buah pada 10 (sepuluh) desa dan terlaksananya rehabilitasi sarana air bersih dan sanitasi pada 3 (tiga) pondok pesantren
86,83
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN Program peningkatan Produksl, produktivitas dan Mutu Tanaman pangan Untuk Mencapai i. Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan a.
Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
U
~
2.065.444.000
2.065.444.000
100
----L---------L--
I
Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Komoditas Serealia seluas 15.000 hektar, 1 (satu) buah Laporan Keqiatan Pembenihan __
halaman
10
Anggaran No b.
c.
d.
Program/ Kegiatan
0/0
Outcome/Output
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
104.955.000
66.299.000
63,17
415.000.000
415.000.000
100
1 (satu) buah Laporan Kegiatan Penanganan Pasca Panen tanaman Pangan dan 2 (dua) Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan
82.407.000
82.407.000
100
2 (dua) Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan, 1 (satu) Rancangan Program, Kegiatan dan Rencana Kerja Tanaman Pangan, 3 (tiga) Laporan Pelaksanaan Manajemen Tanaman Pangan dan 1 (satu) unit Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Panqan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
Serapan
BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH 1. Program Bina Pembangunan Daerah r\nn nnn ""n f\"" <"" .1UU Fasilitasi Penataan .1.uuu.uuu.uuu .1.uuu.uuu.uuu a. 1
.of
f\f"\f\
('\f\{'\
1 (satu) buah Laporan Kegiatan Pembenihan
Terfasihtasinva
Rehabilitasi
Lahan Kritis pada 4 (em pat) desa di 3 (tiga) kecamatan seluas 40 hektarmelalui
Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup Daerah
penanaman 6.480 bibit tanaman pokok di Kabupaten Pemalanq
DINAS PEKERJAANUMUM Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur 1. a.
b.
c.
d.
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung Rumah Negara (P2KP/PNPM) Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung Rumah Negara i (P2KP/P4IP APBN-P) Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Pemukiman (PPIP) Pengaturan,
_
__
Ppmhin;::t;::tn . ........ ... ..,
Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Pemukiman (PPIP Reguler 11)
Pemukiman
15.627.500.000
15.627.500.000
100
Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan pendapingan pemberdayaan sosial (P2KP/PNPM) sebanyak 79 desa/kelurahan
2.250.000.000
2.250.000.000
100
Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan pendapingan pemberdayaan sosial (P2KP/P4IP APBN-P) sebanyak 9 desa/kelurahan
750.000.000
750.000.000
100
Tertinggal terbangun infrastruktur pemukiman perdesaan (PPIP) sebanyak 3 desa
4.250.000.000
4.250.000.000
100
Tertinggal terbangun infr;::t<;tnIkt! ., ... .... ...... tr npmllkim;::tn ,...._ ... ... .. perdesaan (PPIP Reguler 11) sebanyak 17 desa
-_ _ _.
_._ _
halaman 11
I
I
I
Program!
No e.
f.
g.
Keg iata n
Target (Rp)
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Pemukiman (PPIP P4IP APBN-P) Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sisem Penyediaan Air Minum (Pamsimas Reguler) Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan n_I_I.
I
Anggaran Realisasi (Rp)
Outcome/Output
0/0
Serapan
10.000.000.000
10.000.000.000
100
Tertinggal terbangun infrastruktur pemukiman perdesaan (PPIP P4IP APBNP) sebanyak 40 desa
2.640.000.000
2.640.000.000
100
Tertinggal terbangun infrastruktur pemukiman perdesaan (PAMSIMAS Reguler) sebanyak 12 desa
1.600.000.000
1.600.000.000
100
Tertinggal terbangun infrastruktur pemukiman perdesaan (PAMSIMAS HID)
______
__L..
l"'eldK:>dllddll
__
. __ I.
::;eUdIIYdK
n
..J ___
0 uese
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Pamsimas HID)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya a.
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan
35.300.000
35.146.000
99,56
b.
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan Pengembangan Sistem Prasarana dan serana Pembudidayaan Ikan Pengembangan Sistern Produksi Pembudidayaan Ikan Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan lkan
95.960.000
95.508.500
99,53
678.784.000
674.432.150
99,36
100 hektar lahan yang difasilitasi dan 1 kawasan Minapolitan berbesis Perikanan Budidaya
63.896.000
63.511.000
99,40
5 kelompok pembudidaya yang menerapkan teknooqi anjuran perikanan budidaya
31.720.000
31.670.000
99,84
Pemberdayaan 10 keJompok melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan dan memenuhi standar
94.340.000
90.994.000
96,45
c.
d.
e.
15 jenis penyakit ikan penting yang dapat dikendalikan, 1 sentra produksi budidaya yang terkendali dan terehabilitasi perairannya, 202 jenis obat ikan, bahan kimla dan biologi sesuai denoan ketentuan 300.000 juta benih dengan mutu terjamin
kelembaqaan f.
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya
Pengelolaan satker, 3 dokumen perencanaan, kerjasama evaluasi pelaporan dan anggaran, pengelolaan aset milik negara (SAI,SABMN,PNBP) serta 2 unit pengoiah data dan komunikasi
KANTOR UNGKUNGAN HIDUP Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ungkungan Hidup 1. a.
Peningkatan Pengelolaan I innlrllnn:1n L.lIl!:1I,"UII~UII
Daerah
3.500.000.000 J-lirl. IIIU
In
I-'
••••
3.452.480.750
98,64
Jumlah insfrastruktur pengendalian pencemaran
yang dlbanqun : IPAL ATBM, Jaringan IPAL ATBM, DE IPAL ATBM, Dokumentasi Lingkungan (UKljUPL), Pengawasan IPAL ATBM, Pengawasan Jaringan IPAL
halaman 12
r Anggaran Programl Kegiatan
No
Outcome I Output
0/0
Realisasi (Rp)
Target (Rp)
Serapan
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1. Cakupan PNPM Mandiri 100 23.607.500.000 23.607.500.000 Peningkatan a. Perdesaan Reguler Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) Reguler Cakupan PNPM Mandiri 100 3.000.000.000 3.000.000.000 Peningkatan b. Perdesaan Integrasi Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)
tnteoras
c.
1.883.816.000
1.883.816.000
Penunjang keglatan
-
100
-
-
Dana Ops RBM DOK PNPM Integrasi DOK PNPM Reguler DOK PL UPK DOK Satker
VI. PELAKSANAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Penyelenggaraan
tugas
umum
pemerintahan
yang
dilaksanakan
oleh
Pemerintah
Pemerintah
Kabupaten
Kabupaten Pemalang selama Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
A.
Kerjasama Antar Daerah Kerjasama
Antar
Daerah
yang
telah
dilaksanakan
oleh
Pemalang pada tahun 2013 adalah: 1)
Kerjasama Pemkab Pemalang dengan Pemkab Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan tentang
Penyelenggaraan
Transmigrasi
Umum di Unit Permukiman
Transmigrasi
(UPT)
Simpang Tiga SP.3 Kabupaten Ogan Komering I1ir Prov. Sumatera Selatan. 2)
Kerjasama
Pemkab
Pemalang
Penyelenggaraan Transmigrasi 3)
Kerjasama
Pemkab
Penyelenggaraan
dengan
Pemkab
Buol
Prov.Sulawesi
Tengah
tentang
Tengah
tentang
di lokasi UPT. Poongan Kabupaten Buol.
Pemalang
dengan
Transmigrasi
Pemkab
Poso Prov.
di Lokasi Unit Permukiman
Sulawesi
Transmigrasi
(UPT) Watutau
Kecamatan Lore Peore Kabupaten Poso Prov. Sulawesi Tengah.
B.
Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 1)
Kerjasama antara RSUD dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan
ruiukan,
dan keglatan pelayanan RSUD, penanganan
sarana, prasarana
penyedlaan tempat praktls bagl ealon
tenaga kesehatan. 2)
Kerjasama antara Dinas Pendidikan, Lembaga
Penjamin
Mutu Pendidikan
(LPMP) Jawa Tengah
Kerjasama Dinas Kependudukan
rangka seleksi Calon
dan Peneatatan Slpll dengan PT. Telkom Indonesia,
Kesepakatan Nomor: Te1.912/ HK840/DBS-H3030000/2012. Komunikasi
dalam
Pemalang dengan
celon Pengawas TK/SD, SMP, SMA dan Kepa/a TK.
Kepala SD dan SMP dan Seleksi 3)
Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Data Layanan Virtual
Private Network
Nota
Isi perjanjian tentang Jaringan
(VPN) IP. Hasil yang dicapai berupa
penyediaan jaringan komunikasi data online untuk pelayanan dokumen kependudukan
pada
Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) dines dan kecamatan. 4)
Pemerintah
Kabupaten
pengembangan 5)
Pemalang
dengan
Bank
Indonesia
Tegal
dengan
tentang
klaster ayam petelur.
Kerjasama Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit Swasta dan RS Milik Pemerintah Provinsi dalam bidang pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota.
6)
Kerjasama
BKD dengan
Telekomunikasi
Indonesia
PERK! Jakarta,
UNDIP Semarang,
Tbk dalam rangka peningkatan
daerah maupun meningkatkan
kinerja penyelenggaraan
LPMP Semarang,
kapasitas aparatur
dan PT.
pemerintah
pemerintahan.
haJaman 13
C.
Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 1) PenyelenggaraanTMMD Sengkuyung 1. 2) Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung Tahap H. 3) 4) 5) 6) 7)
D.
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah. Fasilitasi partisipatif masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Koordinasi dengan Jajaran Forum Koordinasi Muspida (Polres, Kodim, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, DPRD). Koordinasi dengan Jajaran Polres, Kodim, Kejaksaan dan Imigrasi. Kerjasama penyelenggaraan trantibum dengan Polres Pemalang.
Pembinaan Batas Wilayah Kegiatan Pembinaan Batas Wilayah tahun 2013 dilaksanakan melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda berupa penetapan batas daerah antara Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Pekalongan dan sudah terpasang 26 pilar batas utama (PBU). Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri. Adapun pemasangan pilar batas terbitnya Permendagri tentang Pekalongan
E.
Batas Daerah Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten
Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Pada tahun 2013, beberapa wilayah di Kabupaten Pemalang telah terjadi bencana baik
berupa bencana alam, maupun yang dlaklbatkan ulah manusia. Bencana yang terjadl karena faktor alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, tersambar petir dan lain sebagainya. Adapun bencana yang terjadi sebagai akibat dari ulah manusia seperti kebakaran, kerusuhan dan konflik sosia/. Baik bencana a/am maupun bencana yang disebabkan karena ulah manusia memerlukan perhatian tersendiri guna menjamin stabilitas ketentraman hidup masyarakat. Sebagai upaya antisipasi sebelum terjadi bencana, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melakukan langkah-Iangkah antara lain : sosialisasi bencana, pengurangan resiko bencana, pelatihan penanggulangan bencana. Langkah-Iangkah yang diambil ketika terjadi bencana antara lain : 1) Segera melaksanakan peninjauan di lokasi terjadinya bencana, dan melakukan koordinasi agar penanganannya dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat. 2) Melakukan langkah cepat dalam penanggulangan bencana pada kesempatan pertama untuk memberikan bantuan tanggap darurat kepada korban bencana. F.
Pengelolaan Kawasan Khusus Kabupaten pemalang tidak memiliki kawasan khusus. Namun Kabupaten Pemalang momlllkl wilavah mnan vann .•. _ .•..•..•.••..... _,_ .. npm r"-~-' iru ._. "::J-" ,_00::1 hprnntpnc;i __ 0,.. ' ._. rian -_ .. c;rlnnrlt __ ":;J-- rnrnk ---... I _mruk .• __ •.. npnnpmhrlnnrln r--' 0::J-" . __ . 0;:]_" a
knmnrliti ... _ ... __ ._.
hortikultura, perkebunan, peternakan Domba/Kambing dan Sapi, kehutanan dan perikanan air tawar. Sehingga muncul ide untuk mengembangkan sebuah kawasan yang perlu mendapat perhatian khusus untuk menghasilkan hasil a/am yang khas dari daerah tersebut, yaitu hasil pertanian. Di Kabupaten Pemalanq, kawasan tersebut meliputi 5 Kecamatan Watukumpul: Belfk, Pulosari, Moga dan Randudongkal atau sering kita sebut Kawasan Agropolitan Waliksarimadu. Wilayah tersebut dipilih menjadi Pengembangan Kawasan Agropolitan dengan pertimbangan potensi yang dimiliki pada wi/ayah tersebut antara lain : 1) Merupakan kawasan strategis yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi berbasis pertanian Kabupaten Pemalang bagian selatan; 2) 3)
Merupakan kawasan perdesaan seluas 499,12 km2 atau mencakup 44,75 % dari luas wilayah Kabupaten Pemalang; Memiliki lahan untuk kegiatan produksi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
haJaman14
4) 5)
1) 2) 3) 4) 5) 6)
Memiliki keragaman produksi yang sesuai untuk Ecofarming; Jumlah penduduk yang cukup besar dan tersebar dengan skala yang memadai berpotensi sebagai Kawasan Agrowisata. Adapun strategi pengembangan Kawasan Agropolitan Waliksarimadu sebagai berikut : Strategi penumbuhan pusat - pusat pertumbuhan kawasan. Strategi Peningkatan Nilai Tambah Produk Unggulan Kawasan. Strategi Pengembangan Pusat Kegiatan Kawasan Sentra Produksi. Strategi Pengembangan Kawasan Fungsional Bertahap, Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Strategi Pengembangan Kelembagaan keuangan termasuk Lembaga Keuangan Mikro. Strategi Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum yang bersifat strateqis.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pemalang adalah : 1) Keterbatasan sumber daya, khususnya sumber daya air sangat mengganggu sistem budidaya tanaman yang berkelanjutan; 2) Keterbatasan ketersediaan pupuk organik (kompos) sehingga harus mendatangkan dari 3) 4)
1) 2) 3) G.
daerah lain; Keterbatasan kemampuan manajerial kelembagaan petani (kelompok tani, gapoktan, asosiasi) sehingga belum berjalan sesuai dengan fungsinya; Bencana alam berupa angin puting beliung dapat memporak porandakan tanaman sehingga merugikan petani. Adapun soiusinya adaiah : Pembuatan embung; Pembuatan pengolahan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah ternak dan limbah tanaman; Pelatihan petani.
Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu syarat utama yang dlhutuhkan ariar _0__ ",_""-,, -::J-'
npnvplpnnn;::tr;::t;::tn
""-"'-'-'0::J::J-'--"
npmprint;::th;::tn_
,..._... _ .... _ .. _ .. ,
npmh;::tnmm;::tn
""-"'--'0::J-"-"
rI;::tn ,.._._,_ npl;::tv;::tn;::tn .. _ .....
-_ ..
masvarakat _ ..... ,_._ ...- ...
dapat berjalan dengan lancar. Guna menciptakan situasi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang telah mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja; 2)
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang.
Adapun upaya Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam upaya Penciptaan Kerukunan dilakukan melalui pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 450/129 tanggal 1 Juni 2010 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pemaiang Masa Bhakti 2010- 2015. Sebagai upaya dari Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menanggulangi terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum adalah melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: 1) Melaksanakan patroli wilayah dan operasi-operasi rutin. 2) Melaksanakan pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat yaitu 3) 4) 5)
pembentukan keiompok sadar Trantfburn (Pokdartib) di 60 Desa/kelurahan. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pelajar tentang pencegahan bahaya berkembangnya praktek prostitusi. Memberikan penyuluhan trantibum dan penegakan Perda berupa pembinaan kepada pedagang kaki lima, tukang becak, pengusaha hiburan dan pengusaha pertambangan. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pelajar tentang pencegahan dan penggunaan minuman keras dan narkoba serta bahayanya.
h:>l:>rn:>n
,':;-
VII. PENUTUP Program pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Pemalang tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Pemalang. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasl kepada semua plhak yang telah mendukung dan berpartisipasi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah selama Tahun 2013. Perlu dimaklumi bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan Tahun 2013 belum sepenuhnya sesual dengan harapan seluruh lapisan masyarakat. Untuk ,tu, saya menyampaikan permohonan maaf atas hasil pembangunan yang belum makslmal tersebut. Saran dan masukan yang konstruktif dari seluruh elemen masyarakat sangat saya nantikan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pemalang pada tahun 2014 dan tahun-tahun selanjutnya.
