BUPATI PEMALANG PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG

BUPATI PEMALANG PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PEMALANG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13).

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang. 2. Bupati adalah Bupati Pemalang. 3. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Pemalang. 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. 7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. 8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian. 9. Akreditasi lembaga pendidikan adalah status lembaga pendidikan atau perguruan tinggi tersebut telah terakreditasi atau terdaftar oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional. 10. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi. 11. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. 12. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. 13. Izin Belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 14. Surat Keterangan Belajar adalah surat keterangan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 15. Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah dengan hak menggunakan gelar akademik. 16. Surat Keterangan Perolehan Ijazah adalah surat yang diberikan kepada PNS yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS. 17. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat DP3, adalah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS dari atasan langsung. 18. Pendidikan kelas jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat perguruan tinggi tersebut berada dan memperoleh izin penyelenggaraan dari pemerintah. 19. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidik dan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi dan atau media lain. 20. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Pemalang.

4 21. Jabatan Negeri adalah Jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan ( termasuk jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi Negara dan kepaniteraan pengadilan ). BAB II IZIN BELAJAR DAN KETERANGAN BELAJAR Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 Pemerintah memberikan Izin Belajar untuk meningkatkan kompetensi aparatur berdasarkan pada kebutuhan organisasi dan/atau formasi pegawai.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Izin Belajar Pasal 3 (1) PNS yang akan mengajukan izin belajar wajib berkonsultasi terlebih dahulu ke BKD. (2) PNS yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, harus mengajukan izin belajar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Cq. Kepala BKD berdasarkan usulan Kepala SKPD. (3) PNS yang mengajukan permohonan izin belajar secara hirarki paling lambat 2 (dua) semester sejak PNS yang bersangkutan secara nyata mengikuti proses pendidikan. (4) Pemberian izin belajar untuk mengikuti pendidikan ke jenjang Strata 3 (S-3) harus melalui pertimbangan BAPERJAKAT. Bagian Ketiga Persyaratan Izin Belajar Pasal 4 (1) Persyaratan izin belajar meliputi : a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS; b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir; c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri; e. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; f. bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan pendidikan sebelumnya, tugas pokok dan fungsi jabatan pada SKPD yang bersangkutan sesuai kebutuhan organisasi dan/atau formasi daerah; g. program studi lembaga pendidikan yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;

5 h. pendidikan bukan merupakan pendidikan kelas jauh, kelas sabtu minggu, kelas eksekutif atau sejenisnya, kecuali pendidikan kelas jauh dan/atau pendidikan jarak jauh yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari lembaga pemerintah yang berwenang; i. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan; j. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan. (2) PNS yang mengajukan permohonan izin belajar harus melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut : a. Surat pengantar dari Kepala SKPD ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Cq. Kepala BKD; b. Surat permohonan izin belajar dari PNS yang bersangkutan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Cq. Kepala BKD; c. Fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir; d. Fotokopi DP3 satu tahun terakhir yang dilegalisir; e. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir; f. Surat keterangan (rekomendasi) dari Kepala SKPD yang menegaskan bahwa : 1) Keterkaitan antara pendidikan yang ditempuh oleh PNS yang bersangkutan dengan spesifikasi tugas kedinasan atau kebutuhan organisasi; 2) Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku. g. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari Kepala SKPD; h. Surat keterangan uraian tugas PNS yang bersangkutan dari Kepala SKPD; i. Surat keterangan dari pimpinan lembaga pendidikan bahwa yang bersangkutan lulus ujian masuk; j. Jadwal pelajaran/kuliah yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga pendidikan; k. Bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi melampirkan : - Fotokopi surat keterangan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h yang dilegalisir; - Surat keterangan/surat keterangan penggunaan gelar akademik jenjang pendidikan sebelumnya bagi pengajuan izin belajar ke jenjang yang lebih tinggi; - Asli lembar hasil konsultasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang menangani izin belajar. (3) Usul pemberian surat izin belajar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, IX, X dan XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5 (1) Izin belajar tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma/kaidah akademik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

6 Bagian Keempat Surat Keterangan Belajar Pasal 6 Seseorang yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi harus melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk diberikan Surat Keterangan Belajar. Pasal 7 (1) Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diberikan dengan ketentuan : a. bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan Pendidikan sebelumnya, tugas pokok dan fungsi jabatan pada SKPD yang bersangkutan dan atau kebutuhan formasi daerah; b. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan bukan merupakan pendidikan kelas jauh, kelas sabtu minggu, kelas eksekutif atau sejenisnya, kecuali pendidikan kelas jauh dan atau pendidikan jarak jauh yang telah memperoleh ijin penyelenggaraan dari lembaga pemerintah yang berwenang; c. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan; d. program studi lembaga pendidikan yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang; e. Biaya pendidikan ditanggung oleh CPNS yang bersangkutan; f. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. (2) CPNS yang mengajukan surat keterangan belajar harus melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut : a. Surat pengantar dari Kepala SKPD ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Cq. Kepala BKD; b. Surat permohonan keterangan belajar dari CPNS yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala BKD; c. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang dilegalisir; d. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir; e. Surat keterangan uraian tugas CPNS yang bersangkutan dari Kepala SKPD; f. Surat keterangan dari pimpinan lembaga pendidikan bahwa yang bersangkutan masih menempuh pendidikan; g. Jadwal pelajaran/kuliah yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga pendidikan; h. Fotokopi Surat keterangan akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. (3) Usul pemberian surat keterangan belajar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, V, VI, IX dan X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7 Pasal 8 (1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setelah diangkat menjadi PNS belum selesai menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi wajib melaporkan kembali untuk diterbitkan Surat Izin Belajar. (2) Izin belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4.

BAB III PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK Pasal 9 (1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah selesai menempuh pendidikan dan memperoleh ijazah dengan hak menggunakan gelar akademik, dapat diusulkan oleh SKPD yang bersangkutan untuk memperoleh surat keterangan penggunaan gelar akademik kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Kepala BKD. (2) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah selesai menempuh pendidikan dan memperoleh ijazah dengan hak menggunakan gelar akademik dapat diusulkan oleh SKPD yang bersangkutan untuk memperoleh surat keterangan penggunaan gelar akademik kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Kepala BKD. (3) CPNS/PNS yang mengajukan surat keterangan penggunaan gelar akademik harus melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut : a. Surat pengantar dari Kepala SKPD ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Cq. Kepala BKD; b. Surat permohonan keterangan penggunaan gelar akademik dari CPNS/PNS yang bersangkutan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Cq. Kepala BKD; c. Fotokopi surat keterangan belajar yang dilegalisir bagi yang mendapatkan ijazah selama menjadi CPNS; d. Fotokopi surat izin belajar yang dilegalisir bagi yang mendapatkan ijazah setelah diangkat menjadi PNS; e. Fotokopi ijazah terakhir dan transkip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; f. Fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir bagi PNS. (4) Usul pemberian keterangan pengggunaan gelar akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, VII dan VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 10 PNS tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali sesuai kebutuhan organisasi dan atau formasi daerah.

8 Pasal 11 (1) PNS yang diangkat berdasarkan ijazah SLTA dan sederajat, dan telah memiliki ijazah D II atau yang sederajat dapat mencantumkan gelar beserta hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan ruang (II/b); (2) PNS yang diangkat berdasarkan ijazah SLTA dan sederajat, dan telah memiliki ijazah D III atau yang sederajat dapat mencantumkan gelar beserta hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pangkat Pengatur golongan ruang (II/c); (3) PNS yang diangkat berdasarkan ijazah SLTA dan sederajat, dan atau D III yang sederajat dan telah memiliki ijazah Sarjana (S1) dan yang sederajat dapat mencantumkan gelar beserta hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pangkat Penata Muda golongan ruang (III/a); (4) PNS yang diangkat berdasarkan ijazah Sarjana (S1) dan yang sederajat dan telah memiliki ijazah Magister (S2)atau ijazah Spesialis 1 dapat mencantumkan gelar beserta hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang (III/b). BAB IV UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH Pasal 12 (1) Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah PNS kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu. (2) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah terdiri dari : a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi juru golongan ruang I/c dan Pengatur Muda golongan ruang II/a; b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tk.I golongan ruang II/b dan Pengatur golongan ruang II/c; c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a; d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan Penata golongan ruang III/c. (3) Untuk dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. berstatus PNS; b. memiliki surat izin belajar atau surat keterangan belajar; c. Bagi PNS yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS harus melampirkan surat keterangan perolehan ijazah dari kepala SKPD yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon II, sebagaimana tercantum dalam XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; d. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi; e. memiliki surat keterangan penggunaan gelar akademik; f. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;

9 g. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; h. PNS yang telah mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pertama kali tidak lulus, masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian untuk yang kedua dan seterusnya. (4) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah, diatur sebagai berikut : a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setara, yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah SD, pangkatnya akan disesuaikan menjadi juru golongan ruang I/c apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b; b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setara, yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah SLTP atau yang setara, pangkatnya akan disesuaikan menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Tk.I golongan ruang I/d; c. Diploma II, yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah SLTA atau yang setara, pangkatnya akan disesuaikan menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a; d. Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III, yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah SLTA atau yang setara, pangkatnya akan disesuaikan menjadi Pengatur golongan ruang II/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b; e. Sarjana (S1) atau Diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah SLTA atau yang setara, pangkatnya akan disesuaikan menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; f. Sarjana (S1) atau Diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah D2, pangkatnya akan disesuaikan menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; g. Sarjana (S1) atau Diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah D3, pangkatnya akan disesuaikan menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; h. Dokter, Apoteker, Magister atau yang setara, yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah S1 atau DIV, pangkatnya akan disesuaikan menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a sekurangkurangnya 2 (dua) tahun; i. Doktor (S3), yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah S2 atau yang setara, pangkatnya akan disesuaikan menjadi Penata golongan ruang III/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Pasal 13 (1) Peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah; (2) Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar usulan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

10 BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : a. Surat izin belajar, surat keterangan belajar dan surat keterangan penggunaan gelar akademik yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013, dinyatakan tetap berlaku; b. Bagi PNS yang sedang menempuh pendidikan tetapi belum berkonsultasi dan belum mengurus ijin belajar tetapi sudah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat mengurus ijin belajarnya. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.` Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang pada tanggal BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI Diundangkan di Pemalang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

BUDHI RAHARDJO BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013 NOMOR 27

11 LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR : 27 TAHUN 2013 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2013

CONTOH SURAT PENGANTAR KOP SURAT SKPD

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada, Yth. BAPAK BUPATI PEMALANG Cq. Kepala BKD Kabupaten Pemalang di – PEMALANG

SURAT PENGANTAR NOMOR : No.

Jenis yang dikirim

Banyaknya

Pemalang, Kepala SKPD

............................... Pangkat NIP.

Keterangan

12 LAMPIRAN II

: PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR : 27 TAHUN 2013 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2013

CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN BELAJAR Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada Yth. BAPAK BUPATI PEMALANG Cq. Kepala BKD Kab. Pemalang di – PEMALANG Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah Nama NIP Pangkat/Gol.ruang Jabatan Unit Kerja

ini : : ............................................................................. : ............................................................................. : ............................................................................. : ............................................................................. : .............................................................................

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, dengan ini kami mengajukan permohonan izin belajar untuk mengikuti program pendidikan pada : Nama sekolah / Universitas : ................................................................... Jenjang Pendidikan : ...................(Diploma/Sarjana/Pascasarjana) Fakultas / Jurusan : ................................................................... Atas permohonan izin belajar tersebut saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. Kegiatan pendidikan tersebut dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan; 2. Biaya pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungan kami; 3. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan : Fotocopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir; Fotocopi DP3 tahun terakhir, yang dilegalisir; Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari pimpinan SKPD; Surat Keterangan Uraian Tugas dari pimpinan SKPD; Surat Keterangan lulus ujian masuk dari pimpinan lembaga pendidikan; Jadwal pelajaran / kuliah yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga pendidikan; Surat Keterangan akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang; *) Asli lembar hasil konsultasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang menangani izin belajar; *) Surat keterangan / surat keterangan penggunaan gelar akademik jenjang sebelumnya bagi pengajuan izin belajar ke jenjang yang lebih tinggi. *) Demikian untuk menjadi periksa dan terima kasih. Hormat kami,

Nama terang NIP. ..................... Keterangan : *) bagi yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi

13 LAMPIRAN III :

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR : 27 TAHUN 2013 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2013

CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN BELAJAR KOP SURAT SKPD

SURAT IZIN BELAJAR Nomor : Berdasarkan surat ……………………………….(Kepala Tanggal……....…………. diberikan izin belajar kepada :

SKPD)

nomor

……………….…….

Nama

:

...........................................................................

NIP

:

...........................................................................

Pangkat/Golongan ruang

:

...........................................................................

Jabatan

:

...........................................................................

Unit Kerja

:

...........................................................................

untuk melanjutkan pendidikan pada ............................................................... Dengan ketentuan : 1. kegiatan pendidikan tersebut dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan; 2. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan; 3. tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; 4. izin belajar dinyatakan tidak berlaku apabila : a. proses belajar mengajar yang ditempuh oleh yang bersangkutan ternyata melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. di kemudian hari terbukti perolehan ijazah / tanda kelulusannya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

melanggar ketentuan

Demikian Surat Izin Belajar ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, a.n. BUPATI PEMALANG .............................................

............................................. Pangkat NIP.

Tembusan : 1. Bupati Pemalang; 2. Pimpinan SKPD yang bersangkutan.

14 LAMPIRAN IV :


CONTOH LEMBAR KONSULTASI KOP SURAT SKPD

LEMBAR KONSULTASI Nomor : 892/ /BKD

Pada hari/ tanggal/ bulan/ tahun, telah berkonsultasi : Nama : ……………………………………………………………. NIP : ……………………………………………………………. Pangkat / Golongan Ruang : ……………………………………………………………. Jabatan : ……………………………………………………………. Unit Kerja : ……………………………………………………………. Pendidikan : ……………………………………………………………. Keperluan : Konsultasi izin belajar ke jenjang S1 / S2 /S3*) Jurusan yang akan ditempuh : ......................................................................... Berdasarkan alasan – alasan yang disampaikan oleh yang bersangkutan dan ketentuan yang berlaku, dengan ini disetujui / tidak disetujui *) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Demikian untuk menjadi maklum dan guna seperlunya

Yang bersangkutan

............................................... NIP.

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

Pejabat yang menangani izin belajar

............................................... NIP.

15 LAMPIRAN V :

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR TANGGAL

: 27 TAHUN 2013 : 13 SEPTEMBER 2013

CONTOH SURAT PERMOHONAN KETERANGAN BELAJAR Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada Yth. BAPAK BUPATI PEMALANG Cq. Kepala BKD Kab. Pemalang di – PEMALANG Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : ........................................................................... NIP : ........................................................................... Pangkat/Gol.ruang : ........................................................................... Jabatan : ........................................................................... Unit Kerja : ........................................................................... Dengan ini melaporkan bahwa kami pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sedang mengikuti program pendidikan pada : Nama sekolah / Universitas : ...................................................................... Jenjang Pendidikan : ...................(Diploma/Sarjana/Pascasarjana) Fakultas / Jurusan : ...................................................................... Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kami mohon dapat diberikan surat keterangan untuk menyelesaikan pendidikan tersebut, Atas permohonan tersebut saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. Kegiatan pendidikan tersebut dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan; 2. Biaya pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungan kami; 3. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan : 1. Fotocopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang dilegalisir; 2. Fotocopi Ijazah terakhir; 3. Surat Keterangan Uraian Tugas dari pimpinan SKPD; 4. Surat Keterangan dari pimpinan lembaga pendidikan bahwa yang bersangkutan masih menempuh pendidikan; 5. Jadwal pelajaran / kuliah yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga pendidikan; 6. Surat Keterangan akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang; Demikian untuk menjadi periksa dan terima kasih. Hormat kami,

Nama terang NIP. .....................

16 LAMPIRAN VI :


CONTOH SURAT KETERANGAN BELAJAR KOP SURAT SKPD`

SURAT KETERANGAN BELAJAR Nomor :

Berdasarkan surat ……………………………….(Kepala SKPD) nomor ……………….……. Tanggal……....…………. dengan ini menerangkan bahwa : Nama : ........................................................................... NIP : ........................................................................... Pangkat/Golongan ruang : ........................................................................... Jabatan : ........................................................................... Unit Kerja : ........................................................................... Pada saat ini sedang menempuh pendidikan pada : Nama sekolah / Universitas : ........................................................................... Jenjang pendidikan : ........................(Diploma/Sarjana/Pascasarjana) Fakultas / jurusan : ........................................................................... Tingkat / Semester : ........................................................................... Yang telah memenuhi ketentuan : 1. kegiatan pendidikan tersebut dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan ; 2. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan; 3. tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah 4. surat keterangan ini tidak berlaku apabila terbukti proses belajar mengajar dan perolehan ijazahnya melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pemalang, a.n. BUPATI PEMALANG .............................................

Tembusan : 1. Bupati Pemalang; 2. Kepala SKPD yang bersangkutan.

............................................. Pangkat NIP.

17 LAMPIRAN VII :


CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN GELAR Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada Yth. BAPAK BUPATI PEMALANG Cq. Kepala BKD Kab. Pemalang di – PEMALANG

Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : ........................................................................... NIP : ........................................................................... Pangkat/Gol.ruang : ........................................................................... Jabatan : ........................................................................... Unit Kerja : ........................................................................... Dengan ini melaporkan bahwa kami telah menyelesaikan program pendidikan pada : Nama sekolah / Universitas : ...................................................................... Jenjang Pendidikan : ...................(Diploma/Sarjana/Pascasarjana) Fakultas / Jurusan : ...................................................................... Gelar Akademik : ...................................................................... Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon izin untuk dapat menggunakan ijazah dan gelar akademik tersebut. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan : 1. Fotocopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir yang dilegalisir; 2. Fotocopi Surat Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar yang dilegalisir; 3. Fotocopi ijazah terakhir dan transkip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; Demikian untuk menjadi periksa dan terima kasih.

Hormat kami,

Nama terang NIP. .....................

18 LAMPIRAN VIII :


CONTOH SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK KOP SURAT SKPD

SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK Nomor :

Berdasarkan surat izin belajar / surat keterangan belajar Nomor .............................. tanggal ........................ dengan ini menerangkan bahwa : Nama : ........................................................................... NIP : ........................................................................... Pangkat/Golongan ruang : ........................................................................... Jabatan : ........................................................................... Unit Kerja : ........................................................................... Telah menyelesaikan pendidikan pada : Nama sekolah / Universitas : ........................................................................... Jenjang pendidikan : ........................(Diploma/Sarjana/Pascasarjana) Fakultas/Prodi : ........................................................................... Nomor dan Tanggal Ijazah : ........................................................................... Gelar Akademik : ........................................................................... Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik ini dapat digunakan setelah jenjang pangkatnya sesuai dengan ijazah yang diperoleh dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata di kemudian hari terbukti bahwa dalam proses belajar atau ijazahnya diperoleh melalui cara – cara yang tidak sesuai dengan kaidah / norma akademik. Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pemalang, a.n. BUPATI PEMALANG .............................................

Tembusan : 1. Bupati Pemalang; 2. Ka. Kanreg I BKN Yogyakarta; 3. Kepala SKPD yang bersangkutan;

............................................. Pangkat NIP.

19 LAMPIRAN IX :


CONTOH SURAT KETERANGAN URAIAN TUGAS KOP SURAT SKPD

SURAT KETERANGAN URAIAN TUGAS Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : NIP : Pangkat/Gol.ruang : Jabatan : Dengan ini menerangkan bahwa : Nama : NIP : Pangkat/Gol.ruang : Jabatan : Diberikan tugas – tugas sebagai berikut : a. b. c. dst

( Kepala SKPD )

Surat keterangan ini dikeluarkan untuk melengkapi persyaratan permohonan surat ijin belajar.

Pemalang, Kepala SKPD *)

............................... Pangkat NIP.

Keterangan : *) khusus tenaga pendidik oleh kepala sekolah masing-masing *) khusus tenaga kesehatan puskesmas oleh kepala puskesmas masing-masing

20 LAMPIRAN X :


CONTOH SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN KOP SURAT SKPD

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : NIP : Pangkat/Gol.ruang : Jabatan : Dengan ini menerangkan bahwa : Nama : NIP : Pangkat/Gol.ruang : Jabatan :

( Kepala SKPD )

Tidak sedang menjalani hukuman disiplin baik hukuman disiplin sedang, ringan maupun berat. Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai


............................... Pangkat NIP.

Negeri

Sipil

yang

21 LAMPIRAN XI :


CONTOH REKOMENDASI IZIB BELAJAR

KOP SURAT SKPD

REKOMENDASI IZIN BELAJAR Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : NIP : Pangkat/Gol.ruang : Jabatan : ( Kepala SKPD ) Dengan ini menerangkan bahwa : Nama : NIP : Pangkat/Gol.ruang : Jabatan : Disetujui untuk mengajukan permohonan izin belajar pada ................................................................................................................................................... .......................................................................... Dengan pertimbangan : 1. Jurusan yang dipilih relevan dengan spesifikasi tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab PNS tersebut dan dibutuhkan pada unit kerja; 2. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


............................... Pangkat NIP.

BUPATI PEMALANG PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG

Recommend Documents