BUPATI PEMALANG
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG NOMOR :690 1 126 ITAHUN2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 NOMOR: 6901190/TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL) KABUPATEN PEMALANG BUPATI PEMALANG, Menimbang
a.
bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 13 Januari 2012
Nomor
Belajar
a.n.
:
893.3/43/Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Tugas
Sdr.
Yugo
Pranoto,
ST
Program
Magister
Teknik
Pembangunan Wilayah dan Kota pada Universitas Diponegoro Semarang dan Surat Perintah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daenih Kabupaten Pemalang Tanggal 13 Januari 2012 Nomor : 820/04912012, maka Sdr. Yugo Pranoto, ST, MT telah aktif kembali sebagai Pelaksana Sub Bidang Prasarana Daerah pada Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Keputusan
Bupati
pemalang
Tanggal
26 Agustus
2011
Nomor
:
6901190/Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan
Bupati
Pemalang
Tanggal
26
Agustus
2011
Nomor
:
6901190/Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Pemalang. Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6.
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ' sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
9.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 14. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2009
tentang
Perlindungan
dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 15. Undang-Undang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan; 16. Undang-Undang
Nomor
52
Tahun
2009
tentang
Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20 II tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 18. Peraturan Penierintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum; 21. Peraturan
Pemerintah
Nomor
39
Tahun
2006
tentang
Tata
Cara
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 22. Peraturan
Pemerintah
Nomor
40
Tahun
2006
ten tang
Tata
Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota; 24. Peraturan
Pemerintah
NomoI'
50
Tahun
2007
tentang
Tata
Cara
Pelaksanaan Kerjasama Daerah; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
2
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah; 27. Peraturan
Pemerintah
Nomor
Tahun
34
2009
tentang
Pedoman
Pengelolaan Kawasan Perkotaan; 28. Peraturan
Pemerintah
Nomor
61
Tahun
2010
tentang
Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 29. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah
dengan
Peraturan
Presiden
Nomor
13
Tahun
2010
tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; 30. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air; 31. Peraturan
Presiden
Nomor
13
Tahun
2009
tentang
Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan; 32. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi
Bunga
Oleh
Pemerintah
Pusat
Dalam
Rangka
Percepatan
Penyediaan Air Minum; 33. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014; 34. Peraturan
Presiden
Nomor
15
Tahun
2010
tentang
Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan; 35. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air; 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah; 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029; 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pemalang; 40. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang; 41. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang; 42. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang; 43. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang; 3
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
(RPJP)
Daerah
Kabupaten
Pemalang Tahun 2005 - 2025; 45. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 2031 ; 46 . Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Pemalang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 21n! 47. Keputusan
Bupati
iS16;
Pemalang
Tanggal
26
Agustus
2011
Nomor
:
690/190/Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Pemalang.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
PEMALANG
6901l90/TAHUN
2011
TANGGAL 26 TENTANG
AGUSTUS 2011
PEMBENTUKAN
NOMOR
:
KELOMPOK
KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL) KABUPATEN PEMALANG. KESATU
Keputusan
Bupati
Pemalang
Tanggal
26
Agustus
2011
Nomor
:
6901l90/Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Pemalang, diubah sebagai berikut : Ketentuan
Lampiran
Bidang
Teknis
ditambah
Nomor
12 ,
sehingga
keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini. KEDUA
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG NOMOR TANGGAL
6901 126/ TAHUN 2012
: :
2 APRIL 2012
SUSUNAN KEANGGOT AAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL) KABUPATEN PEMALANG NO
KEDUDUKAN DALAM DINAS
1
2 1.
Bupati Pemalang
2.
Wakil Bupati Pemalang
KE DUDUKAN
KETERANGAN/TUGAS
DALAM POKJA
POKOK
3
4
,
PelindunglPembina Wakil Pelindungl Pembina
3.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
4.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
Ketua Sekretaris
Merangkap Ketua Tim Koordinasi
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
Ketua
Perencanaan Program Pembangunan AMPL
2.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang
Anggota
Infrastruktur AMPL
3.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
Anggota
Kesehatan masyarakat
4.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
Anggota
Pemberdayaan Masyarakat!
Tim Koordinasi 1.
dan Keluarga Berencana Kabupaten
Program Imbal Swadaya
Pemalang
5.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
Anggota
Alokasi Pendanaan Kegiatan
6.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang
Anggota
Penyebarluasan Informasi
7.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalan g
Anggota
Pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
8.
Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalan g
Anggota
Kelestarian Lingkungan Hidup
9.
Direktur PDAM Kabupaten Pemalang
Anggota
PengembanganiPenyediaan Air Minum
10.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang lingkungan hidup
Anggota
LSM Sahabat Alam, LSM Banowati Cinta Lingkungan, dan LSM lainnya
Perguruan Tinggi lokal
Anggota
STIE As-Sholeh, STlT Pemalang dan Perguruan Tinggi 1ailU1ya
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pemalang
Anggota
Pemberdayaan Perempuan
Ketua
Sinkronisasi Kelembagaan dan Pendanaan
--
II.
12.
,
!
Bidanrz I(eLembagaan dan Pendanaan
I.
Kepala Bidang Anggaran pada DPPKAD Kabupaten Pemalang
2
1
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber
2.
I
3 Anggota
-1 Kerjasama Pemerintah Swasta
Daya Alam Setda Kabupaten Pemalang
Sinkronisasi perencanaan AMPL dengan penguatan
Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Pemalang
Anggota
Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang
Anggota
Penguatan Kelembagaan
5.
Kepala Seksi Anggaran pada DPPKAD Kabupaten Pemalang
Anggota
Sinkronisasi Anggaran
6.
Kepala Sub Bagian Peraturan Perundangundangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Anggota
Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan
3.
4.
'
kelembagaan dan pendanaan
Bidanr! Teknis
1.
Kepala Bidang Prasarana &Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kabupaten Pemalang
2.
Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana
Ketua
Perencanaan Infrastruktur AMPL
Anggota
Bintek Infrastruktur, Instalasi dll
Wilayah pada DPU Kabupaten Pemalang
Pengelolaan Jaringan pada
3.
Kepala Bidang Cipta Karya pada DPU Kabupaten Pemalang
Anggota
4.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Mineral dan Energi pada DPU Kabupaten Pemalang
Anggota
Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kabupaten Pemalang
Anggota
Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur
Kepala Sub Bidang Prasarana Daerah pada
Anggota
Perencanaan dan
5.
6.
Pemukiman
Pengendalian Infrastruktur
Bappeda Kabupaten Pemalang .
7.
Kepala Seksi Air Mill.um dan Air Limbah
Pengelolaan Surnber Air/Baku
Anggota
pada DPU Kabupaten Pemalang
' Perencanaan dan
i Pengelolaan Air Limbah
8.
Kepala Seksi Persampahan dan Drainase pada DPU Kabupaten Pemalang
Anggota
Perencanaan dan Pengelolaan Persampahan
9.
Kepala Seksi Perumahan pada DPU Kabupaten Pemalang
Anggota
Perencanaan Jaringan Perurnahan
Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Pemalang (Abdul Muiz, ST)
Anggbta
Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur
11.
Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Pemalang (Mukhamad Leo, ST)
Anggota
Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur
12.
Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Pemalang (Yugo Pranoto, ST, MT)
Anggota
Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur
1--10.
Bidana /(omunikasi
1.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Pemalang
Ketua
Informasi Publik
2
2
1 2.
Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dishubkominfo
4
3 ..
Anggota
Penyebaran Informasi
Anggota
Sinkronisasi perencanaan AMPL dengan informasi
Kabupaten Pemalang 3.
-.
KepaJa Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten
publik
Pemalang 4.
5.
Kepala Seksi Sekolah Dasar pad a Dindikpora Kabupaten Pemalang
Anggota
Penyebaran Informasi
Pelaksana pada Bappeda Kabupaten
Anggota
Pen�ebaran Informasi
Pemalang (Moch Sofan, S.IP) Bidan� Penyehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat I.
2.
3.
Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
Penyehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat
Ketua
Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sarana dan Prasarana Desa pada Bapermas dan KB Kabupaten Pemalang
Anggota
Pemberdayaan Masyarakat
Kepala Seksi Penyehatan Sanitasi Dasar dan Permukiman pada Dinas Kesehatan
Anggota
Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
Anggota
Pengembangan Sarana dan Prasarana
Ketua
Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
Kabupaten Pemalang 4.
Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa pada Bapermas dan KB Kabupaten Pemalang
Bidang Monitoring dan Evaluasi I.
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Statistik dan Pelaporan .l?,ada Ba2peda Kabupaten Pemalang ---
2. 3.
Kepala Seksi Evaluasi dan Pengendalian .J?ada DPPKAD Kabupaten Pem�lang Kepala Seksi Pengendalian dan
Evaluasi dan Pengendalian
Anggota
Penganggaran Anggota
Pengendalian Pengelolaan Limbah
Pengelolaan Limbah pada KLH Kabupaten Pemalang
4.
Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Pemalang (Sri Rahayu)
Anggota
Pengendalian Infrastruktur
5.
Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Pemalang (Hendra Ade NS)
Anggota
Pengendalian Infrastruktur
---..
(� /:�p / 'Q
. .-
�
3
