BUPATI PEMALANG
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012
Assalaamu’alaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Saudara – saudara masyarakat Kabupaten Pemalang yang kami cintai dan kami banggakan, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Pemalang berjalan dalam suasana yang kondusif. Kondisi tersebut merupakan salah satu modal untuk melaksanakan kegiatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) merupakan wahana yang penting bagi Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang untuk menyampaikan informasi penyelanggaraan pemerintahan selama kurun waktu satu tahun. Hal ini seperti tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan
bahwa
penyelenggaraan
pemerintahan
keterangan
Kepala
pertanggungjawaban
Daerah
daerah
berkewajiban
untuk
kepada pemerintah dan
kepada
DPRD,
serta
memberikan
laporan
memberikan
laporan
menginformasikan
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, maka dengan ini disampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2012. Untuk itu, berikut kami informasikan ringkasan LPPD Tahun 2012 yang merupakan tahun kedua masa kepemimpinan kami Junaedi, SH, MM sebagai Bupati Pemalang dan Mukti Agung Wibowo, ST sebagai Wakil Bupati Pemalang Periode 2011-2016. A. GAMBARAN UMUM DAERAH Gambaran umum daerah khususnya kondisi ekonomi Kabupaten Pemalang dilaporkan sebagai berikut : a.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB Kabupaten Pemalang Tahun 2012 atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 9.693.430.230.000,00 sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 3.808.630.740.000,00. Kontribusi sektoral terbesar penyumbang PDRB pada tahun
1
2012 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Perdagangan 28,52%, sektor pertanian 24,69% dan industri pengolahan sebesar 22,64%. b.
Pertumbuhan Ekonomi Kinerja ekonomi daerah Kabupaten Pemalang pada tahun 2012 menunjukkan gambaran yang terus meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 sebesar 5,13% atau meningkat sebesar 0,3% dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 4,83 persen.
c.
Pendapatan Per kapita Pendapatan per kapita Kabupaten Pemalang pada tahun 2012 atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 7.608.000,00 (angka sangat sementara). Angka tersebut meningkat secara nominal dibanding tahun 2011 yang sebesar Rp. 6.981.000,00.
d.
Laju Inflasi Tingkat inflasi di Kabupaten Pemalang pada Tahun 2012 sebesar 4,04% (angka sangat sementara). Kondisi ini meningkat apabila dibandingkan dengan laju inflasi pada Tahun 2011 yang sebesar 2,80%. Kondisi tersebut mengindikasikan permintaan barangbarang oleh masyarakat meningkat namun tidak didukung dengan penyediaan barang di pasaran.
e.
Potensi Unggulan Daerah Beberapa potensi yang bisa dijadikan komoditas unggulan dalam rangka mendukung pengembangan Kabupaten Pemalang meliputi : industri tekstil, tenun dan konveksi, kawasan agropolitan, hasil pertanian dan perkebunan, obyek wisata, dan perikanan tangkap dan budidaya.
B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Sebagai acuan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah merumuskan visi dan misi Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang 2011-2016. Visi dan misi Kabupaten Pemalang tersebut dijabarkan dan diimplementasikan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tiap tahunnya. Secara keseluruhan visi, misi, kebijakan dan prioritas program kegiatan tahun anggaran 2012 sebagai berikut : 1.
Visi dan Misi Visi Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016, yaitu ”Kabupaten Pemalang yang Sehat, Cerdas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia”. Adapun misinya ada 6 (enam) yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat dan jaminan sosial; Meningkatkan pendidikan dan keterampilan
berbasis kompetensi; mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima,
peningkatan investasi dan daya
saing daerah; mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perkuatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perdagangan dan jasa serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); meningkatkan prasarana sarana dasar dan ekonomi guna
2
mengembangkan sinergi sentra-sentra produksi di perdesaan; dan mengembangkan kehidupan beragama yang aman, damai, harmonis, toleran dan saling menghormati. 2.
Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Dalam implementasinya, visi dan misi tersebut dijabarkan dalam strategi dan kebijakan umum. Kebijakan umum jangka menengah tersebut adalah : 1)
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan titik berat pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana, kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan yang berkualitas.
2)
Peningkatan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender dan perlindungan sosial, dengan titik berat pada peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pelayanan KB, dan penempatan transmigrasi.
3)
Perluasan kesempatan dan pelayanan pendidikan secara merata dan berkualitas dengan titik berat pada peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan terutama pada pendidikan dasar dan menengah.
4)
Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan titik berat pada peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, dan peningkatan kinerja pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah.
5)
Peningkatan investasi dalam rangka pengelolaan potensi daerah dengan titik berat pada peningkatan iklim investasi melalui pelayanan One Stop Services dan kebijakan pro investasi, promosi dan kerjasama investasi, serta penciptaan iklim yang kondusif.
6)
Pengoptimalan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan titik berat pada rehabilitasi lahan kritis, pemulihan cadangan sumberdaya alam, dan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan.
7)
Penguatan fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, UMKM, industri kecil dan menengah, dengan titik berat pada peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UMKM serta peningkatan daya saing produk industri.
8)
Peningkatan pengelolaan peningkatan
produksi
potensi pertanian dan perikanan dengan titik berat
pertanian,
perkebunan,
peternakan
dan
perikanan,
peningkatan usaha agribisnis dan minapolitan, dan peningkatan ketahanan pangan. 9)
Peningkatan infrastuktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan titik berat pada peningkatan kualitas jalan dan jembatan, jaringan irigasi, pelayanan air bersih dan sanitasi serta sarana persampahan.
10) Peningkatan toleransi dalam kehidupan beragama dengan sasaran pada peningkatan kerukunan antar umat beragama.
3
Kebijakan tersebut di atas cara pencapaiannya dilaksanakan melalui strategi pokok pembangunan. Strategi untuk mencapai kebijakan 1 berupa : 1)
Meningkatkan peran desa dan kelurahan siaga dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
2)
Mendorong keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan surveillance DBD, dan TB Paru dan penyakit menular lainnya serta Penyakit Tidak Menular (PTM).
3)
Mengoptimalkan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar (PKD, Puskesmas) dan rujukan yang memadai.
4)
Mengoptimalkan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui pendidikan, pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan.
5)
Meningkatkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi dalam pemberdayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
Strategi untuk mencapai kebijakan 2 yaitu : 1)
Mengurangi kemiskinan melalui peningkatan perluasan kesempatan kerja, kelembagaan perekonomian desa/ kelurahan dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa/ kelurahan, pengoptimalan bantuan langsung masyarakat kepada masyarakat desa/ kelurahan, pelaksanaan transmigrasi dan pemantapan
program pemberdayaan masyarakat dan
mengefektifkan pelaksanaan program nasional dan Provinsi Jawa Tengah. 2)
Mewujudkan pemberdayaan
kesetaraan dan
gender
perlindungan
melalui perempuan
penguatan dan
kelembagaan
anak,
peningkatan
kelembagaan PUG dan perlindungan anak, termasuk korban kekerasan dan penganggaran responsif gender. 3)
Meningkatkan fasilitasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas panti asuhan, kapasitas Potensi Sumber Kesejahteran Sosial (PSKS) dan kerjasama dengan swasta dan dunia usaha.
4)
Meningkatkan peran dan prestasi pemuda melalui pelatihan kewirausahaan di kalangan pemuda, pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi kepemudaan,
penyelenggaraan
event-event
olahraga
dan
pemberian
penghargaan/ tali asih kepada atlet berprestasi, peningkatan kapasitas pembina olahraga/ pelatih, fasilitasi pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga. 5)
Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana melalui peningkatan prasarana dan sarana pelayanan KB, peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta peningkatan kapasitas PLKB.
4
Strategi untuk mencapai kebijakan 3 yaitu: 1)
Meningkatkan pemerataan sarana, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah.
2)
Meningkatkan fasilitasi pendidikan non formal dan pendidikan kecakapan hidup.
3)
Meningkatkan fasilitasi bantuan biaya operasional pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
4)
Memberikan beasiswa bagi anak dari keluarga tidak mampu sampai jenjang pendidikan dasar.
5)
Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
Strategi untuk mencapai kebijakan 4 yaitu : 1)
Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah melalui pendidikan lanjut, diklat dan bintek bagi segenap aparatur pemerintah.
2)
Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan publik di setiap SKPD, kecamatan dan pemerintah desa/ kelurahan agar kinerja pelayanan publik lebih baik.
3)
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui pengembangan monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan.
4)
Menegakkan hukum terhadap praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan penyalahgunaan wewenang.
5)
Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui pelayanan dengan teknologi informasi (TI) dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Strategi untuk mencapai kebijakan 5 yaitu : 1)
Meningkatkan iklim usaha dan pelayanan penanaman modal melalui optimalisasi
pelayanan
perijinan
satu
pintu,
pemberian
insentif
dan
penyederhanaan perijinan penanaman modal. 2)
Mengoptimalkan kerjasama antar daerah dalam penyediaan saran dan prasarana pendukung investasi dan promosi penanaman modal.
3)
Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung investasi pada wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan melibatkan dunia usaha.
4)
Meningkatkan kondusifitas daerah melalui penguatan kelembagaan keamanan lingkungan dalam masyarakat untuk peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan penanggulangan penyakit sosial masyarakat (Pekat), serta
5)
Meningkatkan upaya pencegahan terhadap awal gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dengan memperkuat kelembagaan Perlindungan Masyarakat (Linmas), Rakyat Terlatih (Ratih) di tingkat desa/ kelurahan dan kemitraan dengan Kepolisian.
5
Strategi untuk mencapai kebijakan 6 yaitu : 1)
Menurunkan luas lahan kritis melalui pengembangan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat dan pelibatan masyarakat di sekitar hutan dalam pemanfaatan kawasan hutan.
2)
Menanggulangai kerusakan lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan melalui penguatan kelompok masyarakat bekerjasama dengan pihak terkait.
Strategi untuk mencapai kebijakan 7 yaitu : 1)
Meningkatkan akses permodalan UMKM dengan mengoptimalkan potensi lembaga keuangan mikro di perdesaan, meningkatkan pemasaran dan perlindungan UMKM melalui berbagai even promosi dan pemasaran hasil UMKM, fasilitasi perijinan usaha dan peningkatan mutu produk.
2)
Mengembangkan
kelembagaan
dan
usaha
perkoperasian
melalui
pengembangan usaha dan kemitraan usaha dengan koperasi/badan usaha dari lain daerah. Strategi untuk mencapai kebijakan 8 yaitu : 1)
Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas, mutu hasil pertanian, sumberdaya pertanian, pengembangan usaha pertanian kawasan terpadu, dan manajemen usaha serta pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan peternakan.
2)
Meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan produksi perikanan budidaya dan pengembangan usaha alternatif bagi masyarakat pesisir.
Strategi untuk mencapai kebijakan 9 yaitu : 1.
Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan melalui peningkatan kinerja jaringan transportasi yang berkelanjutan, pengembangan sistem informasi/ data base jalan/ jembatan yang integrasi dalam perencanaan pembangunan dengan memperhatikan tata ruang.
2.
Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, saluran sungai, reservoir dan sumberdaya air lainnya.
3.
Meningkatkan penyediaan infrastruktur pelayanan sampah, sanitasi dan penambahan jaringan air bersih.
4.
Meningkatkan pemeliharaan infrastruktur di wilayah pedesaan melalui revitalisasi pasar dan sarana prasarana perekonomian lainnya.
Strategi untuk mencapai kebijakan 10 yaitu meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui dialog, penguatan
kelompok dan kerjasama yang saling
menghormati antar kelompok keagamaan yang satu dengan yang lainnya. 3.
Prioritas Daerah Sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas dan kondisi umum yang dihadapi Kabupaten Pemalang, prioritas pembangunan pada tahun 2012 adalah : 6
1.
Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah
2.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi daerah dalam rangka mendukung perluasan kesempatan kerja sejalan dengan penurunan kuantitas serta peningkatan taraf hidup penduduk miskin
3.
Peningkatan pelayanan publik yang memadai utamanya pendidikan, kesehatan dan kependudukan.
4.
Peningkatan
tata kelola pemerintahan yang baik utamanya pemantapan
kapabilitas aparatur dalam mendukung pelayanan publik. 5.
Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya alam dan ekonomi secara berkesinambungan menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat yang layak dan bermartabat.
C. PELAKSANAAN URUSAN DESENTRALISASI 1. Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Wajib Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib sebesar 70,68% dihitung dari realisasi anggaran sebesar Rp 305.194.315.438,00 terhadap total anggaran sebesar Rp 431.818.665.000,00. Adapun ringkasan target anggaran, realisasi dan pelaksana masing – masing urusan wajib dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.1 Anggaran, Realisasi dan Pelaksana Urusan Wajib NO
URUSAN WAJIB
TARGET ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
(%)
NAMA SKPD PELAKSANA
1.
Pendidikan
153.105.329.000,-
59.111.401.790,-
38,61
Dindikpora
2.
Kesehatan
80.237.088.000,-
72.452.063.538,-
90,26
Dinas Kesehatan RSUD Dr. M. Ashari
3.
Pekerjaan Umum
93.111.160.000,-
78.822.574.806,-
84,65
DPU Setda
4.
Perumahan
6.396.190.000,-
6.241.807.700,-
97,59
DPU
5.
Penataan Ruang
332.065.000,-
313.499.850,-
94,41
BAPPEDA
6.
Perencanaan Pembangunan
5.949.044.775,-
5.267.633.417,-
88,55
BAPPEDA
7.
Perhubungan
2.553.026.000,-
2.266.105.860,-
88,76
Dishubkominfo
8.
Lingkungan Hidup
5.139.766.000,-
5.073.785.098,-
98,72
KLH DPU
9.
Pertanahan
357.000.000,-
47.660.400,-
13,35
Setda
10.
Kependudukan dan Catatan Sipil
4.493.425.000,-
4.054.765.608,-
90,24
Disdukcapil
Setda Kecamatan Kelurahan
7
NO
URUSAN WAJIB
11.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12.
TARGET ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
(%)
NAMA SKPD PELAKSANA
348.000.000,-
335.231.000,-
96,33
Setda Bapermas KB
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1.496.660.000,-
1.472.965.800,-
98,42
Bapermas KB
13.
Sosial
1.536.450.000,-
1.512.287.600,-
98,43
Dinsosnakertrans Setda Kelurahan
14.
Ketenagakerjaan
2.146.952.000,-
2.028.416.552,-
94,48
Dinsosnakertrans
15.
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1.678.991.000,-
1.644.383.639,-
97,94
Diskop UKM perindag
16.
Penanaman Modal
398.616.000,-
357.503.400,-
89,69
KPPT Setda
17.
Kebudayaan
340.000.000,-
305.155.000,-
89,75
Disbudpar
18.
Kepemudaan dan Olahraga
1.015.000.000,-
890.875.875,-
87,77
Dindikpora Setda
19.
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4.271.079.250,-
3.998.125.041,-
93,61
Kesbangpolinmas Satpol PP Setda Kecamatan Pulosari
20.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
55.573.050.137,-
48.958.843.057,-
88,10
Setda Bapermas dan KB Set. DPRD DPPKAD Inspektorat BKD KPPT Kecamatan Kelurahan
21.
Ketahanan Pangan
1.154.750.000,-
978.496.420,-
84,74
Setda KKP
22.
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.848.873.838,-
6.919.371.199,-
88,16
Bapermas KB Setda Kecamatan
23.
Statistik
108.000.000,-
80.118.500,-
74,18
BAPPEDA
24.
Kearsipan
411.884.000,-
392.560.616,-
95,31
Perpust Arda
25.
Komunikasi dan Informatika
1.524.165.000,-
1.378.947.872,-
90,47
Dishubkominfo Setda Set DPRD
26.
Perpustakaan
292.100.000,-
289.735.800,-
99,19
Perpust Arda
431.818.665.000,-
305.194.315.438,-
70,68
JUMLAH
8
Sedangkan capaian kinerja masing-masing urusan wajib adalah sebagai berikut : 1) Pendidikan Capaian kinerja masing – masing
Indikator Kinerja Kunci (IKK) secara ringkas
adalah sebagai berikut : a)
Keikutsertaan dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 63%.
b)
Jumlah penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) sebesar 98,34%.
c)
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A sebesar 121,48% dan Angka Partisipasi Murni (APK/APM) SD/MI/Paket A sebesar 100,54%.
d)
Angka Partisipasi Kasar MTs/Paket B sebesar 98,95 % dan Angka Partisipasi Murni (APK/APM) SMP/MTs/Paket B sebesar 79,25%.
e)
Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 60,42% dan Angka Partisipasi Murni (APK/APM) SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 50,82%.
f)
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar 0,11%, dihitung dari jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD sebanyak 195 siswa dibanding jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 171.425 siswa.
g)
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sebesar 0,45%, dihitung dari jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP sebanyak 291 siswa dibanding jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 64.098 siswa.
h)
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA sebesar 0,52%, dihitung dari jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 183 siswa dibanding jumlah siswa pada
jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya
sebanyak 35.242 siswa. i)
Angka Kelulusan (AL) SD/MI sebesar 99,94%, dihitung dari jumlah lulusan pada jenjang SD/MI sebanyak 27.425 siswa dibanding jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 27.442 siswa.
j)
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs sebesar 99,82%, dihitung dari jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS sebanyak 16.923 siswa dibanding jumlah siswa tingkat tertinggi pada
jenjang SMP/MTS pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak
16.966 siswa. k)
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA sebesar 99,75%, dihitung dari jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 7.651 siswa dibanding jumlah siswa tingkat tertinggi pada
jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran
sebelumnya sebanyak 7.807 siswa. l)
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 97,55%, dihitung dari jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs sebanyak 24.845 siswa dibanding jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 25.470 siswa.
9
m) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 87,90%, dihitung dari jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 13.980 dibanding jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 15.904 siswa. n)
Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV sebesar 70,43%, dihitung dari jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV sebanyak 5.200 orang dibanding jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK /MA sebanyak 7.383 orang.
2) Kesehatan Capaian kinerja penyelenggaaan urusan kesehatan tahun 2012 dilakukan untuk masing-masing IKK yaitu : a)
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 72,77%, dihitung dari jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 4.143 dibanding jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama sebanyak 5.693.
b)
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 96,75%, dihitung dari jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 25.039 orang dibanding jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama sebanyak 25.880 orang.
c)
Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) sebesar 100%, dihitung dari jumlah desa/kelurahan UCI sebanyak 222 desa/kelurahan dibanding jumlah seluruh desa/kelurahan sebanyak 222 desa/ kelurahan.
d)
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100%, dihitung dari jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 86 bayi dibanding jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama sebanyak 86 bayi.
e)
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sebesar 61,56%, dihitung dari jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun sebanyak 921 orang \dibanding jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama sebanyak 1.496 orang.
f)
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100%, dihitung dari jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja
selama 1 tahun sebanyak 69 orang dibanding jumlah penderita DBD
yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama sebanyak 69 orang. g)
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 1,75%, dihitung dari jumlah
kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan
10
Strata 1 sebanyak 10.560 orang dibanding jumlah seluruh maskin di kabupaten sebanyak 601.639 orang. h)
Cakupan kunjungan bayi sebesar 94,13%, dihitung dari jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 24.371 bayi dibanding jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama sebanyak 25.678 bayi.
3) Lingkungan hidup Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup pada Tahun 2012 berdasarkan 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu : a)
Presentase penanganan sampah sebesar 49%, dihitung dari volume sampah yang ditangani pada tahun 20121 sebanyak 605,89 m3 dibanding volume produksi sampah sebanyak 1.236,5 m3.
b)
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL sebesar 46,6% dihitung dari jumlah perusahaan wajib UKL-UPL yang telah diawasi (34) dibandingkan keseluruhan jumlah perusahaan wajib UKL-UPL (73) dan sebesar 10,89%, dihitung dari jumlah perusahaan wajib SPPL yang telah diawasi (40) dibanding jumlah seluruh perusahaan wajib SPPL (367).
c)
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk sebesar 250 m3 per 1000 penduduk atau jumlah daya tampung TPS sebesar 112.409 m3 dibanding jumlah penduduk sebanyak 449.636 jiwa yang terlayani.
d)
Penegakan hukum lingkungan sebesar 100%, karena di Kabupaten Pemalang tidak ada kasus lingkungan hidup.
e)
Kebersihan sebesar 100%, atau seluruh pasar tradisional tergolong baik (sesuai dengan kriterian adipura).
4) Pekerjaan umum Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum berdasarkan 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu : a)
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 47,45%, dihitung dari panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 309,36 km dibanding panjang seluruh jalan kabupaten sepanjang 651,97 km.
b)
Luas Irigasi Kabupaten Baik sebesar 45%, dihitung dari luas irigasi kabupaten baik seluas 3.512,79 ha dibanding luas irigasi kabupaten seluas 7.806,21 ha.
c)
Rumah Tangga Ber Sanitasi sebesar 82,5%, dihitung dari jumlah rumah tangga bersanitasi sebanyak 327.843 rumah penduduk dibanding jumlah total rumah tangga sebanyak 397.386 orang.
d)
Kawasan Kumuh di Kabupaten Pemalang menyebar pada 14 Kecamatan di 222 Desa/Kelurahan dengan luas 9 ha atau sebesar 8,07% dari luas wilayah Kabupaten Pemalang sebesar 111,53 ha.
5) Tata Ruang Capaian kinerja urusan Tata Ruang dapat diketahui melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB. 11
Untuk Kabupaten Pemalang, kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga saat ini seluas 31,009% yang merupakan perbandingan antara luas ruang terbuka hijau (4.365) dengan luas wilayah ber HPL/HGB (14.714). 6) Perencanaan pembangunan Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan berdasarkan 4 (empat) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu : a)
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, yaitu Perda Nomor 24 Tahun 2008 tentang RPJPD.
b)
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA, yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJMD.
c)
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, yaitu Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011.
d)
Konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD sebesar 95,63%, dihitung dari jumlah program RKPD sebanyak 197 dibanding jumlah program RPJMD sebanyak 206.
7) Perumahan Capaian kinerja urusan perumahan adalah sebagai berikut : a)
Rumah Tangga yang menggunakan air bersih sebesar 14% dihitung dari jumlah rumah tangga pengguna air bersih sebanyak 55.634 dibandingkan jumlah seluruh rumah tangga sebanyak 397.386.
b)
Luasan lingkungan permukiman kumuh sebesar 5% atau seluas 5,57 hektar dibandingkan luas wilayah seluas 111,50 hektar.
c)
Rasio rumah layak huni sebesar 73,4% atau sebanyak 270.933 dibandingkan jumlah seluruh rumah di wilayah Kabupaten sebanyak 369.118.
8) Kepemudaan dan olahraga Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut : a)
Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk sebanyak 3 gedung bagi 1.273.991 penduduk atau sebesar 0,0023 per 1000 penduduk.
b)
Rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk sebesar 0,181 per 1000 penduduk atau tersedia sebanyak 230 buah bagi 1.273.991 penduduk.
9) Penanaman modal Pengukuran
capaian
kinerja
penyelenggaraan
urusan
Penanaman
Modal
berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah). Pada Tahun 2012 terdapat kenaikan kurang lebih 46,7% (Rp 219.646.496.424) dari Realisasi PMDN Tahun 2011. 10) Koperasi dan usaha kecil dan menengah Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu :
12
a)
Jumlah koperasi aktif per jumlah koperasi sebesar 45,51% atau sebanyak 213 unit dibandingkan jumlah seluruh koperasi sebanyak 468 unit.
b)
Jumlah usaha mikro dan kecil sebesar 3% dari seluruh UKM yang ada.
11) Kependudukan dan catatan sipil Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut : a)
Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar 90,43% atau sebanyak 869.063 dihitung dari jumlah penduduk yang memiliki KTP jiwa dibandingkan jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 960.961 jiwa.
b)
Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk sebesar 708,6 per 1.000 penduduk, atau dari jumlah penduduk sebanyak 1.273.991 jiwa terdapat 902.748 jiwa yang memiliki akta kelahiran.
c)
Penerapan
KTP
Nasional berbasis
NIK.
Kabupaten
Pemalang
sudah
menerapkan KTP nasional berbasis NIK. 12) Ketenagakerjaan Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan berdasarkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu : a)
Tingkat partisipasi angkatan kerja, Dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk angkatan kerja sebesar 806.076 dengan jumlah penduduk usia produktif sebesar 453.531, maka nilai capaian kinerja dari tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Pemalang adalah sebesar 56,26%
b)
Prosentase pekerja yang ditempatkan sebesar 92,35%, dihitung dari jumlah pekerja yang ditempatkan sebanyak 2.730 orang dibandingkan jumlah pekerja yang mendaftar sebanyak 2.956 orang.
c)
Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh sebesar 64,41%, yang diukur melalui perbandingan antara jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif sebesar 5.366 orang dengan jumlah pekerja/buruh sebesar 8.882 orang.
13) Ketahanan pangan Penilaian aspek tingkat capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan ketahanan pangan diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu: regulasi ketahanan pangan dan ketersediaan pangan utama. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut : a)
Regulasi ketahanan pangan. Peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Pemalang berupa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis bahan pangan lokal.
13
b)
Ketersediaan pangan utama. Ketersediaan beras sebagai bahan pangan utama di Kabupaten Pemalang sebesar 184.373 kg/tahun/1000 penduduk.
14) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Capaian
kinerja
penyelenggaraan
Urusan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak berdasarkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu : a)
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Pemalang sebesar 1,4%. Dari sejumlah 410.087 pekerja perempuan, terdapat sebanyak 5.706 orang yang bekerja di lembaga pemerintah.
b)
Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas sebesar 83,41%. Sebanyak 381.110 orang perempuan yang berusia lebih dari 15 tahun telah melek huruf dari jumlah keseluruhan perempuan berusia diatas 15 tahun sebanyak 456.914 orang.
c)
Partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 12%. Dari jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 410.087 orang, terdapat sebanyak 49.210 orang perempuan yang telah bekerja.
15) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berdasarkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu : a)
Tingkat prevalensi peserta KB aktif sebesar 81,65%, dihitung dari jumlah peserta program KB aktif sebanyak 223.706 orang dibanding jumlah pasangan usia subur sebanyak 273.966 orang.
b)
Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebesar 54,36%, dihitung dari jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I sebanyak 208.231 dibanding jumlah keluarga di Kabupaten Pemalang sebanyak 383.077 keluarga.
c)
Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap kelurahan adalah 2,5 atau setiap 5 desa 2 PLKB yaitu dengan membandingkan jumlah desa/kelurahan dibanding dengan jumlah PLKB.
16) Perhubungan Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Perhubungan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu Jumlah Angkutan Darat dibandingkan dengan Jumlah Penumpang Angkutan Darat adalah 4,77%. 17) Komunikasi dan informatika Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika berdasarkan 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu: a)
Web
site
milik
pemerintah
daerah,
telah
tersedia
dengan
alamat
www.pemalangkab.go.id. b)
Jumlah Pameran/ Expo per tahun yang diikuti sebanyak 6 Pameran/ Expo.
14
18) Pertanahan Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pertanahan berdasarkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu : a)
Luas lahan bersertifikat. 19,2% lahan telah bersertifikat.
b)
Penyelesaian kasus tanah negara. Selama Tahun 2012 tidak ada kasus pertanahan yang terdaftar.
c)
Penyelesaian ijin lokasi sebesar 100%, dimana dari 3 permohonan telah diselesaikan sebanyak 3 permohonon ijin lokasi.
19) Kesatuan bangsa dan politik Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri berdasarkan 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu : a)
Kegiatan pembinaan politik daerah telah dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan.
b)
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP telah dilaksanakan sebanyak 2 kali.
20) Otonomi daerah Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian berdasarkan 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu : a)
Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemda yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang sebanyak 3 SIM yaitu SIM Barang, SIM Keuangan dan SIM Kepegawaian.
b)
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
telah dilaksanakan di 4 UPP yaitu:
Puskesmas Paduraksa, Puskesmas Petarukan, SMAN 1 Pemalang, SMKN Ampelgading. 21) Pemberdayaan masyarakat dan desa Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu : a)
Jumlah PKK aktif sebanyak 100% dari keseluruhan jumlah PKK di Kabupaten Pemalang sebanyak 7.683 PKK.
b)
Jumlah Posyandu aktif sebanyak 100% dari keseluruhan jumlah Posyandu di Kabupaten Pemalang sebanyak 1.124 Posyandu.
22) Sosial Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Sosial dilakukan berdasarkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu : a)
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sebanyak 11 sarana sosial.
b)
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebesar 1,1%,
15
c)
PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 9,3%, dihitung dari jumlah PMKS
yang
diberikan
bantuan
sebanyak 29.597
orang
dibandingkan
keseluruhan PMKS sebanyak 318.277 orang. d)
Prosentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 3,4%, dihitung dari jumlah penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebanyak 315 dibandingkan jumlah penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun sebanyak 9.232.
23) Budaya Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Kebudayaan berdasarkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu : a)
Penyelenggaraan festival seni dan budaya telah dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali.
b)
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 1 (satu) buah sarana.
c)
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 2 (dua) buah dari 7 (tujuh) buah yang terdapat di Kabupaten Pemalang.
24) Statistik Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Statistik berdasarkan 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu : a)
Penyusunan buku “Kabupaten dalam Angka”. Telah disusun Kabupaten Pemalang dalam Angka Tahun 2012.
b)
Penyusunan buku “PDRB Kabupaten”. Telah disusun buku PDRB Kabupaten Pemalang Tahun 2012.
25) Kearsipan Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Kearsipan berdasarkan 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu : a)
Penerapan pengelolaan arsip secara baku sebesar 14,3% yaitu dari 47 SKPD baru 7 (tujuh) SKPD yang telah menerapkan kearsipan secara baku.
b)
Kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan telah dilaksanakan sebanyak 2 kali.
26) Perpustakaan Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Perpustakaan berdasarkan 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu : a)
Keberadaan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 25.836 buku yang terdiri dari 15.803 judul.
16
b)
Rasio jumlah pengunjung perpustakaan sebesar 70,2%. Jumlah pengunjung perpustakaan selama satu tahun sebanyak 35.103 orang dari populasi yang harus dilayani sebanyak 50.000 orang.
2.
Anggaran, Realisasi dan Pelaksana Urusan Pilihan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pilihan sebesar 93,73% dihitung dari realisasi anggaran sebesar Rp 29.257.566.884,00 terhadap total anggaran sebesar Rp 31.214.345.000,00. Tabel 3.2 Anggaran, Realisasi dan Pelaksana Urusan Pilihan NO
URUSAN WAJIB
TARGET
REALISASI
NAMA SKPD PELAKSANA
(%)
1.
Pertanian
13.389.068.000,-
13.316.351.737,-
99,46
Dipertanhut
2.
Kehutanan
2.055.985.000,-
1.989.018.000,-
96,74
Dipertanhut
3.
Energi dan Sumberdaya Mineral
82.500.0000,-
795.812.500,-
96,46
DPU
4.
Pariwisata
5.420.085.000,-
4.232.884.777,-
78,10
Disbudpar
5.
Kelautan dan Perikanan
6.599.207.000,-
6158.985.950,-
93,33
DKP
6.
Perdagangan
1.894.000.000,-
1.741.111.420,-
91,93
Diskop UKM perindag
7.
Industri
751.000.000,-
743.517.500,-
99,00
Diskop UKM perindag
8.
Ketransmigrasian
280.000.000,-
279.885.000,-
99,96
Dinsosnakertrans
31.214.345.000,-
29.257.566.884,-
93,73
JUMLAH
Sedangkan capaian kinerja masing-masing urusan pilihan adalah sebagai berikut : 1)
Kelautan dan perikanan Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan berdasarkan 2 IKK yaitu : a)
Jumlah produksi perikanan sebesar 23.361.363 Kg (melampaui target daerah sebesar 19.583.386 Kg).
b)
Jumlah rata-rata konsumsi ikan per orang dalam satu tahun sebesar 17,66 kg/kapita/tahun (diatas target daerah sebesar 13,22 Kg).
2)
Pertanian Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pertanian berdasarkan 2 IKK yaitu : a)
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar mencapai 442.907 ton yang dihasilkan dari areal tanaman padi seluas 75.529 Ha atau sebesar 58,64 kw/Ha.
b) 3)
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 24,7%.
Kehutanan Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
17
Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Kehutanan berdasarkan 2 (dua) IKK yaitu : a)
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Hutan dan lahan kritis yang telah direhabilitasi seluas 50,51% atau 668,62 Ha dari 1.323,66 Ha.
b)
Kerusakan kawasan hutan. Kawasan hutan yang mengalami kerusakan seluas 2,55% atau 832 Ha dari luas hutan keseluruhan 32.683 Ha.
4)
Energi dan sumber daya mineral Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan 2 (dua) IKK yaitu : a)
Pertambangan tanpa ijin/ liar yang telah ditertibkan sebanyak 1,2% atau seluas 15.000 m2 dari jumlah keseluruhan areal pertambangan seluas 1.194.381 m2.
b) 5)
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB sebesar 1,16%
Pariwisata Pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu :
6)
a)
Jumlah Kunjungan wisatawan sebanyak 892.572 orang
b)
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 9,1%.
Industri Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Industri berdasarkan 2 (dua) IKK yaitu : a)
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 22,65%.
b)
Pertumbuhan industri. Pertumbuhan industri Tahun 2012 mencapai 5,49% atau bertambah dari semula 9.794 industri pada Tahun 2011 menjadi 10.332 industri.
7)
Perdagangan Pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Perdagangan berdasarkan 2 (dua) IKK yaitu :
8)
a)
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 28,52%
b)
Nilai Ekspor bersih perdagangan sebesar 15.760.296 US $.
Ketransmigrasian Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Ketransmigrasian berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) prosentase transmigrasi swakarsa sebesar 0%.
D. TUGAS PEMBANTUAN Pada tahun 2012 Kabupaten Pemalang mendapat tugas pembantuan yang berasal dari pemerintahan pusat. Tugas pembantuan tersebut terdiri dari 8 Program dan 17 kegiatan yang dilaksanakan beberapa SKPD di Kabupaten Pemalang Adapun rincian pelaksanaan tugas pembantuan adalah sebagai berikut : 1.
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan : 1)
Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia dengan anggaran sebesar Rp. 1.699.100.000,00 dan realisasi Rp. 1.699.100.000,00. 18
2)
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 49.500.000,00 dan realisasi Rp. 49.500.000,00.
3)
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari gangguan OPT dan DPI dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan realisasi Rp. 100.000.000,00.
4)
Penanganan Pasca panen Tanaman Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 295.000.000,00 dan realisasi Rp. 295.000.000,00
5)
Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada ditjen tanaman pangan dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan realisasi Rp. 99.970.000.000,00.
2.
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura berkelanjutan : 1)
Peningkatan
Produksi,
Produktivitas
dan
Mutu
Produk
Tanaman
Buah
Berkelanjutan dengan Rp. 416.900.000,00 dan terealisasi Rp. 416.650.000,00. 2)
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan dengan anggaran sebesar Rp. 457.500.000,00 dan terealisasi Rp. 454.800.000,00.
3)
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan dengan anggaran sebesar Rp. 635.000.000,00 dan terealisasi Rp. 635.000.000,00.
4)
Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 dan terealisasi Rp. 60.000.000,00
3.
Program
Penempatan
dan
Perluasan
Kesempatan
Kerja
berupa
Kegiatan
Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 651.000.000,00 dan terealisasi Rp. 639.730.000,00. 4.
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak berupa Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan anggaran sebesar Rp. 1.937.100.000,00 dan terealisasi Rp. 1.934.650.200,00.
5.
Program Pembinaan Upaya Kesehatan berupa Kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya sekretariat ditjen Bina Upaya Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,00 dan terealisasi Rp. 4.470.794.900,00.
6.
Program Bina Pembangunan Daerah berupa kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup Daerah dengan anggaran sebesar
1.000.000.000,00
dan terealisasi Rp. 1.000.000.000,00. 7.
Program
Pengelolaan
Desentralisasi
dan
Otonomi
Daerah
berupa
kegiatan
Pengembangan kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 120.939.000,00 dan terealisasi Rp. 120.939.000,00. 8.
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PPIP) dalam bentuk kegiatan : 1)
Pengaturan,
Pembinaan,
Pengawasan
dan
Pelaksanaan
Pengembangan
Permukiman (PPIP) dengan anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,00 dan realisasi Rp. 3.500.000.000,00 2)
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan anggaran sebesar Rp. 3.117.500.000,00 dan realisasi Rp. 3.117.500.000,00 19
3)
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Pengelolaan Gedung Rumah Negara (P2KP) dengan anggaran sebesar sebesar Rp. 12.160.000.000,00 dan realisasi Rp. 12.160.000.000,00
E. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang selama Tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1.
Kerjasama Antar Daerah 1)
Bidang Peternakan Kerjasama antar daerah bidang peternakan dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan Klaster Ayam Petelur di Kabupaten Pemalang. Kegiatan ini berupa kerja sama antara Kabupaten Pemalang (Dinas Pertanian dan Kehutanan, Bappeda, dan FEDEP) dengan Kota Tegal dalam hal penelitian, pelatihan, sosialisasi, fasilitasi, pertukaran data dan informasi serta percepatan implementasi pemanfaatan kredit. Kerjasama ini dituangkan dalam Nota kesepahaman Nomor : 14/DKBU/tgl, Nomor : 524.6/2634.
2)
Bidang Ketransmigrasian Kerjasama antar daerah bidang ketransmigrasian dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bentuk pengiriman dan penempatan transmigran di : (1) Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi Mopu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 15 KK dan (2) Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi Simpang Tiga SP.2 Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 15 KK. Kedua kerjasama ini masing-masing dituangkan dalam (1) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Kabupaten
Pemalang
830/1868/NAKERTRANS/2012,
Provinsi Nomor
Jawa :
Tengah
Nomor
475.1/40052/2012
:
tentang
Penyelenggaraan Transmigrasi di Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi Mopu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012, dan (2) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah Nomor: 134.4/1322.B/D.NAKERTRANS/TU/2012Nomor:475/12369/2012 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi Simpang Tiga SP.2 Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012. 3)
Bidang Peningkatan Potensi Daerah Kerjasama dalam rangka peningkatan potensi daerah telah dilaksanakan melalui lembaga kerjasama Regional Management dan Regional Marketing “Sapta Mitra Pantura” (SAMPAN), yang merupakan kerjasama antar Kabupaten/kota se wilayah
20
Pantura Korwil III. Sesuai Peraturan Bersama Walikota Tegal, Walikota Pekalongan, Bupati Brebes, Bupati Tegal, Bupati Pemalang, Bupati Pekalongan dan Bupati Batang tentang Pembentukan Regional Management Antar Pemerintah Kota Tegal, Pemerintah Kota Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Brebes, Pemerintah Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten Pemalang, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Batang, kerjasama ini tidak ditentukan masa berlakunya sehingga tetap berjalan selama belum ada kesepakatan bersama untuk pembubaran. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan melalui kerjasama SAMPAN antara lain Promosi Pariwisata Daerah seperti Parade dan festival kesenian tradisional SAMPAN, penerbitan dan pendistribusian booklet pariwisata SAMPAN, dan pembentukan paket-paket wisata Terpadu SAMPAN. Pelaksanaan kegiatan SAMPAN dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota masing-masing sebesar Rp.100.000.000,00 setiap tahun. 2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 1) Yang Dilaksanakan oleh RSUD. Dr. M. Ashari a)
Kerjasama dengan PT. Askes tentang Pelayanan Hemodialisa bagi peserta ASKES Sosial.
b)
Kerjasama dengan PT. Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) tentang Pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JOK) PT. KAI (Persero).
c)
Kerjasama dengan RS. Prima Medika Pemalang terkait pengadaan makanan pasien RS. Prima Medika Pemalang pada Instalasi Gizi RSUD dr. M. Ashari Kab. Pemalang
d)
Kerjasama sewa menyewa antara RSUD dr. M. Ashari dengan BRI (persero) Tbk. Kantor Cabang Pemalang.
e)
Kerjasama dengan pihak ketiga yang telah dilakukan oleh RSUD dr. M. Ashari sebelum tahun 2012 dan masih berlaku sampai dengan tahun 2012 : 1)
Kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Cabang Pemalang Perjanjian dalam penyediaan fasilitas ATM di RSUD dr M. Ashari.
2)
Kerjasama dengan PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Pekalongan tentang Pelayanan Kesehatan untuk Anggota DPRD, berlaku samapi sekarang.
3)
Kerjasama dengan Puskesmas Kalimas tentang Kerja Sama Rujukan dan Umpan Balik antara Pusat Kesehatan Masyarakat Kalimas dengan RSUD Dr. M. Ashari Kab. Pemalang
4)
Kerjasama antara RSUD Dr. M. Ashari dengan AKBID Siti Fatimah Slawi Tegal tentang Pelaksanaan Praktik Mahasiswa di RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
5)
Kerjasama dengan STIKES Surya Global Yogyakarta tentang Pelaksanaan Praktik Mahasiswa di RSUD Dr. M. Ashari Kab. Pemalang 21
6)
Kerjasama dengan AKBID "Bhakti Pertiwi "Pemalang, tentang Pelaksanaan Praktik Mahasiswa di RSUD Dr. M. Ashari Kab. Pemalang
7)
Kerjasama
dengan
AAK
Pekalongan
tentang
Pelaksanaan
Praktik
Mahasiswa di RSUD Dr. M. Ashari 8)
Kerjasama dengan AKBID Pemkab. Cilacap tentang Pelaksanaan Praktik Mahasiswa di RSUD Dr. M. Ashari Kab. Pemalang.
9)
Kerjasama dengan Universitas Muhamadiyah Semarang.
10) Kerjasama dengan AKBID Dulang Mas Kroya Cilacap. 11) Kerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat UNDIP. 12) Kerjasama AKBID YBHKn Brebes. 13) Kerjasama dengan Universitas Muhamadiyah Semarang. 14) Kerjasama dengan STIKES HAKLI Semarang. 15) Kerjasama dengan AKPER "Yakpermas" Banyumas tentang Penggunaan RSUD Dr. M. Ashari Pemalang sebagai Tempat Praktek Klinik Keperawatan dan Magang / PKL. 16) Kerjasama dengan Prodi S1 Keperawatan STIKES Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, tentang Praktik Klinik Keperawatan. 17) Kerjasama dengan Politeknik Kesehatan Depkes Semarang, tentang Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa di RSUD Dr. M. Ashari Kab. Pemalang. 18) Kerjasama dengan Jurusan Komunikasi Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNSOED Purwokerto tentang Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa di RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang. 19) Kerjasama dengan AAK Pekalongan, tentang Pelaksanaan Praktek Belajar Lapangan (BPL) Mahasiswa AAK Pekalongan. 20) Kerjasama
dengan
Politeknik
Harapan
Bersama
Tegal,
tentang
Pelaksanaan Praktek Mahasiswa di RSUD Dr. M. Ashari Kab. Pemalang. 21) Kerjasama dengan RSI Al Ikhlas Pemalang. 22) Kerjasama dengan Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Ilmu Kesehatan UNSOED Purwokerto, tentang Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa di RSUD Dr. M. Ashari Kab. Pemalang. 23) Kerjasama dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, tentang Penggunaan RSUD Dr. M. Ashari Pemalang sebagai Tempat Magang PKL. 24) Kerjasama dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan tentang Pelaksanaan Praktek Klinik Mahasiswa di RSUD Dr. M. Ashari Pemalang. 25) Kerjasama dengan Politeknik Kesehatan Depkes Jakarta II, tentang Kerja Sama Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan dalam Mutu Pelayanan di RSUD Dr. M. Ashari Kab. Pemalang. 26) Perjanjian Kerjasama dengan ATEM Kesdam IV/ Diponegoro Semarang, tentang Penggunaan RSUD Dr.M. Ashari Pemalang sebagai tempat Magang. 22
27) Kerjasama dengan PT.ASKES (Persero) Cabang Pekalongan tentang Pelayanan Kesehatan bagi peserta Askes sosial. 28) Kerjasama dalam pengelolaan parkir dengan Koperasi Sehat Sejahtera RSUD dr. M. Ashari Pemalang. 29) Kerjasama
dengan
BP
dan
RB
Huwa
Yassyin
dalam
hal
pengelolaan/pembuangan sampah limbah medis pada IPAL RSD dr. M. Ashari. 2) Yang Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kerjasama dengan KPTR Reksa Jaya dan KPTR Tani Mulya. Kegiatannya berupa Pemberian
pinjaman
permodalan
kemitraan
budidaya
tebu
sebesar
Rp.1.500.000.000. Pinjaman tersebut akan dikembalikan pada akhir tahun 2013. Kerjasama dilaksanakan mendasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012. 3) Yang Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan a) Kerjasama dengan RS Swasta Diwujudkan dalam bentuk kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota dengan RS Santa Maria, Rumah Sakit Islam Al Ikhlas Taman, dan RS Rodliyah Achid Moga. Output kegiatan ini adalah Pelayanan Kesehatan di RS swasta dengan pembiayaan kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang b) Kerjasama dengan RS Pemerintah Kerjasama dengan RS milik pemerintah telah dilaksanakan melalui kerjasama dengan RS dr Margono Purwokerto, RS Tugurejo Semarang, Rumah Sakit Amino Gondohutomo Semarang. Kerjasama yang dilaksanakan berupa kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota. Sedangkan outputnya berupa Pelayanan Kesehatan di RS milik Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan sharing pembiayaan kesehatan 40% oleh Pemerintah Provinsi dan 60% oleh Pemerintah Kabupaten. 4) Yang Dilaksanakan oleh DPPKAD Dalam tahun 2012, DPPKAD telah melaksanakan kerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dalam bentuk kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah. Dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00, output kegiatan ini adalah pemahaman mengenai penghitungan pajak daerah (sebanyak 40 orang). 5) Yang Dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kerjasama dengan pihak ketiga yang diselenggarakan oleh BKD antara lain : a)
Kejasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Semarang dalam bentuk Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Guru SD Angkatan I dan Angkatan II, dengan output meningkatnya kompetensi 80 orang guru SD peralihan guru TK.
23
b)
Kerjasama dengan Unsoed Purwokerto dalam bentuk Diklat Teknologi Pakan Ternak, dengan output sebanyak 35 orang Mantri Ternak telah mengikuti Diklat Pakan
Ternak
dan
memahami
teknologi
pakan
ternak
serta
dapat
menerapkannya. 6) Yang Dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kerjasama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan kerjasama yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dan masih berlaku sampai dengan sekarang berupa kerjasama dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah. a)
Kerjasama dengan Telkomsel dalam bentuk Pembuatan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pariwisata, dengan output adanya tenda telkomsel di Widuri Water Park yang berfungsi untuk tempat istirahat pengunjung.
b)
Kerjasama dalam Pengelolaan Foodcourt dalam bentuk pinjam pakai foodcourt di Widuri Water Park.
c)
Kerjasama pinjam pakai ruangan souvenir di WWP dalam bentuk Kerjasama pinjam pakai ruangan souvenir di Widuri Water Park.
d)
Kerjasama dalam pengelolaan loker dalam bentuk kerjasama pinjam pakai loker di Widuri Water Park.
3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 1)
Yang Dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapermas KB) Kerjasama dengan instansi vertikal yang diselenggarakan oleh Bapermas KB adalah kerjasama dengan Korem 071 Kodim 0711 Pemalang berupa Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung 1 dengan anggaran Rp. 375.000.000 dan TMMD Sengkuyung Tahap II dengan anggaran Rp. 125.000.000. Output kegiatan ini berupa terbangunnya infrastruktur desa, peningkatan kesadaran hukum, peningkatan kesehatan masyarakat dan pemugaran rumah tidak layak huni.
2)
Yang Dilaksanakan oleh DPPKAD Koordinasi dengan instansi vertikal yang diselenggarakan oleh DPPKAD berupa Koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk kegiatan Peningkatan Manajemen Pelaporan Semesteran Aset/Barang Daerah. Dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00, output kegiatan ini berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Barang Milik Daerah.
3)
Yang Dilaksanakan oleh BKD Dalam tahun 2012, BKD telah melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal yaitu BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk kegiatan Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Melalui kegiatan ini sebanyak 40 orang PNS Pemerintah Kabupaten Pemalang telah
mengikuti Diklat dan dapat
menerapkan SIPP.
24
4)
Yang Dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Kantor Kesbangpolinmas dengan instansi vertikal adalah sebagai berikut : a)
Koordinasi dengan Jajaran Forum Koordinasi Muspida (Polres, Kodim, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, DPRD) dalam bentuk Pemberian penyuluhan kepada Masyarakat.
b)
Koordinasi dengan Jajaran Polres, Kodim, Kejaksaan dan Imigrasi melalui kegiatan Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda). Dengan adanya Kominda dapat terdeteksi secara dini permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di masyarakat.
5)
Yang Dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Koordinasi dengan instansi vertikal yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan berupa Koordinasi dengan Sub Dolog Tegal, PG Sumberharjo, PG Sragi, dan Perhutani Pemalang dalam bentuk Rapat
Koordinasi
Ketahanan
Pangan.
Melalui kegiatan ini permasalahan mengenai ketahanan pangan dapat ditinjaklanjuti dan dicari pemecahannya secara dini. 6)
Yang Dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Koordinasi dengan
instansi vertikal yang dilaksanakan oleh
Bagian Tata
Pemerintahan adalah sebagai berikut : a)
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan pada koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menghadirkan Narasumber Forum Koordinasi MUSPIDA.
b)
Fasilitasi partisipatif masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Keluaran dari kegiatan ini adalah (1) terselenggaranya monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tingkat kabupaten oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Kabupaten Pemalang Tahun 2012, dan (2) terselenggaranya Rapat Koordinasi Fasilitasi Partisipatif Masyarakat Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan sebanyak 4 kali yang dilaksanakan pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2012.
7)
Yang Dilaksanakan oleh Satpol PP Koordinasi dengan instansi vertikal yang dilaksanakan oleh Satpol PP adalah Kerjasama dengan Polres Pemalang, dalam bentuk kegiatan : a)
Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat (Pembentukan Kelompok
Sadar
Trantibum/Pokdartib)
dengan
anggaran
sebesar
Rp.
80.000.000,00 dan output berupa terbentuknya 28 Kelompok Sadar Trantibum. b)
Penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dan output terselenggaranya penyuluhan untuk 160 orang; 25
c)
Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dan output berupa terselenggaranya penyuluhan untuk 160 orang.
4. Pembinaan Batas Wilayah Kegiatan Pembinaan Batas Wilayah tahun 2012 dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Bagian Tata Pemerintahan, berupa penetapan batas daerah antara Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Pekalongan dan sudah terpasang 26 pilar batas utama (PBU). Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui fasilitasi dari Kementrian Dalam Negeri. Sedangkan pemasangan pilar batas utama sampai saat ini masih dalam proses verifikasi di Kementrian Dalam Negeri dalam rangka terbitnya Permendagri tentang Batas Daerah Kabupaten
Pemalang
dengan
Kabupaten
Pekalongan. 5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Status bencana alam yang terjadi di Kabupaten Pemalang termasuk dalam status bencana lokal, yaitu bencana alam yang masih dapat ditanggulangi sendiri oleh pemerintah Kabupaten Pemalang. Potensi bencana alam yang sering terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Pemalang antara lain tanah longsor, angin puting beliung, banjir, kekeringan, kebakaran. Langkah-langkah antisipasi yang telah dilaksanakan sebelum terjadi bencana, antara
lain:
sosialisasi
bencana,
pengurangan
resiko
bencana,
pelatihan
penanggulangan bencana. Langkah-langkah yang diambil ketika terjadi bencana antara lain : a.
Segera melaksanakan peninjauan di lokasi terjadinya bencana dan melakukan koordinasi agar penanganannya dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat.
b.
Melakukan langkah cepat dalam penanggulangan bencana pada kesempatan pertama untuk memberikan bantuan tanggap darurat kepada korban bencana. Selama tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah memberikan bantuan untuk 143 kejadian bencana dengan total bantuan sebesar Rp 608.150.000. Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam upaya mengantisipasi kemungkinan
terjadinya bencana, mengambil langkah sebagai berikut : a.
Pendataan daerah rawan bencana.
b.
Membuat surat edaran perihal antisipasi terhadap terjadinya bancana alam.
c.
Menghimbau kepada warga masyarakat, baik melalui sosialisai dan mengirimkan surat kepada Camat agar senantiasa waspada dan siap siaga terhadap kemungkinan terjadinya bencana.
d.
Bersama dengan DPRD Kabupaten Pemalang menetapkan Perda Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang merupakan Perda inisiatif dari DPRD Kabupaten Pemalang.
26
e.
Bersama dengan DPRD Kabupaten Pemalang menetapkan Perda Kabupaten Pemalang Nomor 16 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Pengelolaan Kawasan Khusus Mendasarkan pada pengertian kawasan khusus menurut PP Nomor 43 Tahun 2010, maka Kabupaten Pemalang tidak memiliki kawasan khusus. Namun dengan potensi daerah yang ada, Kabupaten Pemalang memiliki Kawasan Agropolitan WALIKSARIMADU yang meliputi 5 Kecamatan yaitu Watukumpul, Belik, Pulosari, Moga dan Randudongkal. Kawasan ini kemudian berkembang menjadi 6 Kecamatan dengan dimasukkannya Kecamatan Warungpring. Untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam pengelolaan agropolitan telah dilakukan antara lain pembuatan embung, pembuatan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah ternak dan limbah tanaman, dan pelatihan petani. 7. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut : 1). Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang. 2). Keputusan Bupati Pemalang Nomor 300/36.j/2012 tanggal 6 Januari 2012, tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda). 3). Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 188.4/622/Tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Fasilitasi Pemberdayaan untuk menjaga ketertiban dan Keamanan (FKDM). 4). Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 210/85/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. 5). Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/84 tanggal 14 Pebruari 2012 tentang Penyuluhan Pencegahan Peredaran dan Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba. Adapun upaya Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam upaya Penciptaan Kerukunan dilakukan dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Pemalang Nomor 450/129 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Baragama Kabupaten Pemalang Masa Bhakti 2010 – 2015. Terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban umum, selama tahun 2012 di Kabupaten Pemalang telah terjadi sebanyak 324 gangguan keamanan yang terdiri atas kriminalitas (309), unjuk rasa bidang politik (6) dan unjuk rasa bidang ekonomi (9). Upaya Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menanggulangi terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum: 1)
Melaksanakan patroli wilayah dan operasi-operasi rutin.
2)
Melaksanakan pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat yaitu pembentukan kelompok sadar Trantibum (Pokdartib) di 28 Desa/kelurahan.
27
3)
Memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pelajar tentang pencegahan bahaya berkembangnya praktek prostitusi.
4)
Memberikan penyuluhan trantibum dan penegakan Perda berupa pembinaan kepada pedagang kaki lima, tukang becak, pengusaha hiburan dan pengusaha pertambangan.
5)
Memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pelajar tentang pencegahan dan penggunaan minuman keras dan narkoba serta bahayanya Untuk mewujudkan keamanan dan
ketertiban di Kabupaten
Pemalang,
Pemerintah Kabupaten Pemalang menyelenggarakan kerjasama dengan aparat keamanan. Salah satunya dengan menyelenggarakan MoU dengan Polres Pemalang dengan MoU Nomor 300/3108/2003 dan Nopol : B/1055/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Trantibum. F. PENUTUP Program pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Pemalang tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Pemalang. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah selama Tahun 2012. Perlu dimaklumi bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan Tahun 2012 belum sepenuhnya sesuai dengan harapan seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, saya menyampaikan permohonan maaf atas hasil pembangunan yang belum maksimal tersebut. Saran dan masukan yang konstruktif dari seluruh elemen masyarakat sangat saya nantikan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pemalang pada tahun 2013 dan tahun-tahun selanjutnya.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
BUPATI PEMALANG,
H. JUNAEDI, SH, MM
28
