I
j
f
'
I
.
.1t
^.
BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR l0 TAHUN 20{ f TENTANG
PEDOMAN KAPITALISASI DAN METODE PENYUSUTAN SERTA MASA MANFAAT BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang
: a.
b.
Mengingat
:
1.
bahwa untuk melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah perlu disusun suatu pedoman kapitalisasi aset, metode penyusutan serta masa manfaat kapasitas Aset tetap dilingkungan pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Kapitalisasi Aset dan Metode Penyusutan serta Masa Manfaat Barang Milik Daerah Dalam suatu Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor
I
Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4272)', 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a355); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,fambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a\ail; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik !ndonesia Nomor 4437);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bararrg Milik Negera/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4855); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; l0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; l3.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 65);
6
MEMUTUSKAN
:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI DAN METODE PENYUSUTAN SERTA MASA MANFAAT BARANG MILIK DAERAH.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; 2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat; 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; 4. Barang milik daerah adalah semua barang milik daerah yang diperoleh dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber-sumber pembiayaan lain yang sah menurut peraturan yang berlaku; 5. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan atas suatu pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, atau untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umUr teknis, menambah nilai-nilai aset;
Aset tetap adalah aset benryujud yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, mempunyai nilai material dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana dari luar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan; Akuntansi Aset Tetap adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan dan peringkasan transaksi aset tetap dalam buku inventaris dan dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam laporan barang milik daerah dan neraca
6.
7.
8. 9.
10.
11. 12. 13.
14.
15. 16. 17. 18.
pemerintah; Perbaikan adalah usaha untuk meningkatkan nilai aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi; Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan atau tanpa meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula; Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti dengan maksud meningkatkan kualitas dan kapasitas; Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya; Penghapusan adalah peniadaan catatan aset tetap dari pembukuan karena rusak berat, berlebih, usang, hilang berdasarkan surat keputusan; Biaya pengurusan adalah pengeluaran dalam rangka perolehan aset tetap seperti pengurusan surat-surat, ongkos angkut, pemasangan, uji coba dan pelatihan awal; Bangunan dalam pengerjaan adalah bangunan dalam proses penyelesaian dan belum dicatat dalam buku inventaris namun telah tercatat dalam perkiraan buku besar dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); Masa manfaat aset tetap adalah perkiraan usia teknis suatu aset tetap dengan pemanfaatan yang standar; Metode penyusutan adalah metode yang digunakan mengalokasikan jumlah tertentu dari suatu aset tetap; Nilai residu adalah nilai sisa pembukuan yang diharapkan pada akhir masa manfaat suatu aset tetap; Penetapan alokasi sistematis adalah jumlah yang dapat dimasukkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.
BAB II KAPITALISASI Bagian Pertama Tujuan Pedoman Kapitalisasi Pasal 2 Tujuan ditetapkan pedoman ini adalah:
a.
sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan barang milik
b.
daerah; mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai barang milik daerah.
Bagian Kedua Pengeluaran yang diKapitalisasi Pasal 3
(1) Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian aset tetap lainnya.
(2) Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
a. pengadaan tanah meliputi harga pembelian atau pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan b. biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan; c. biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk pengurusan lMB, notaris, dan pajak; d. biaya perolehan jalan/irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai; e. biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai; f. biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cosf) dan pra produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu membawa aset ke kondisi kerjanya; g. biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli; h. setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. ;
Pasal 4
(1) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
(2) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. (3) Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. (4) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional. (5) Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.
Pasal 5
(1) Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.
(2) Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurugan dan pematangan.
(3) Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan atau kapasitas.
Bagian Ketiga Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Pasal 6
(1) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan
baru
dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi. (2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap meliputi: a. pengeluaran untuk persatuan golongan peralatan dan mesin, dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih besar dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan; b. jika pengeluaran untuk persatuan golongan peralatan dan mesin dan alat olah raga dimaksud pada poin a lebih kecil dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namum pembeliannya dilakukan per kelompok dan atau lebih dari satu buah pada jenis barang yang sama dan dalam waktu yang sama sehingga nilainya menjadi sama dan atau lebih besar dari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) c. pengeluaran untuk golongan gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana diatur pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk golongan tanah, golongan jalan/irigasi/jaringan dan golongan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
BAB III JENIS PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH Pasal 7
(1) Pencatatan barang milik daerah dilakukan dalam buku inventaris. (2) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan dalam pembukuan selanjutnya disebut intra komptabel dan pencatatan di luar pembukuan selanjutnya disebut ekstra komptabel, Pasal 8
(1) Pencatatan barang milik daerah meliputi pencatatan golongan tanah, golongan
peralatan dan mesin, golongan gedung dan bangunan, golongan jalan, irigasi, dan jaringan dan golongan aset tetap lainnya. (2) Barang tidak bergerak dan barang bergerak (hewan dan tanaman) adalah aset tetap yang dicatat dalam buku inventaris. (3) Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayal (2) termasuk hewan, ikan dan tanaman di catat di dalam buku inventaris intra komptabel. (4) Barang milik daerah yang mempunyai nilai aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitaliasi aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) termasuk hewan, ikan dan tanaman dicatat di dalam buku inventaris ekstra komptabel.
Pasal 9
(1) Penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain yang dlkapitalisasi dicatat di dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
(2) Pencatatan dan penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai yang disetujui oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berldku. Pasal 10
(1) Penerimaan dari pertukaran/pengalihan barang daerah yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam buku inventaris intra komtabel.
dari pertukaran/pengalihan masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat ('1) dilakukan berdasarkan nilai perolehan aset dari instansi yang mengalihkan.
(2) Pencatatan transfer masuk/penerimaan
Pasal
11
(1) Aset tetap dicatat dengan menggunakan kode dan nama perkiraan buku besar. (2) Aset tetap dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan Bupati ini.
BAB IV PENAKSIRAN NILAI DAN KONDISI ASET TETAP Bagian Pertama Penaksiran Nilai Aset Tetap Pasal 12 Penaksiran nilai aset tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.
Bagian Kedua Kondisi Aset Tetap Pasal 13
(1) Kondisi aset tetap dikelompokan atas baik, rusak ringan dan rusak berat. (2) Kriteria kondisi aset tetap yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dalam lampiran peiaturan Bupati ini. BAB V MASA MANFAAT BARANG MILIK DAERAH Pasal 14 Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan usia teknis suatu aset tetap dengan pemanfaatan yang standar.
Pasal 15 Penentuan masa manfaat aset tetap Pemerintah Daerah adalah sebagaimana terdapat pada kolom 7 (tujuh) lampiran peraturan Bupati ini. BAB VI METODE PENYUSUTAN Pasal 16
(1) Terhadap semua aset tetap kecuali tanah ditetapkan penyusutan yang mengurangi nilai aset tetap tersebut setiap tahun. (2) Metode penyusutan yang ditetapkan adalah metode garis lurus (Sfra ight tine method)
Pasal 17 Penentuan tingkat penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) adalah sebagaimana terdapat pada kolom 8 (delapan) lampiran peraturan Bupati ini. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 Semua kebijakan kapitalisasi, penetapan masa manfaat dan metode penyusutan barang milik daerah yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Peraturan
Pasal 19
Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak pada tanggal Z?
lutt 2-oL/
BUPATI PAKPAK BHARAT,
REMIGO YOLANDO BERUTU Diundangkan di Salak pada tanggal L? )utf
2our
SEKRETARIS DAE RAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
tu
GANDIWARTHA MANIK BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011 NOMOR I I'
