BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG KETENTUAN BAGI TENAGA KONTRAK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,
Menimbang
: a.
bahwa berdasarkan ketentuan, Pasal 12 ayat (4) UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dimana Pejabat pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak, dan pada ayat (4) pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan;
b.
bahwa Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari Sumber Daya Kesehatan yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, maka perlu didukung juga oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi berdasarkan kebutuhan;
c.
bahwa dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan, telah direncanakan beberapa programprogram prioritas atau unggulan yang akan dikembangkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung antara lain : Trauma Centre, Displasia Centre, Diabetich Centre, Traffeling Desease dan untuk Tahun 2012 akan meningkatkan Kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B non Pendidikan serta meningkatkan cakupan pelayanan VIP yang ada saat ini;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung.
-2-
Mengingat
: 1.
Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-darah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
-3-
9.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor l5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 11. Peraturan Pemerintah Nomor Pengelolaan Keuangan Badan Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara 4502);
23 Tahun 2005 tentang Layanan Umum (Lembaran Tahun 2005 Nomor 48, Republik Indonesia Nomor
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7); 16. Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010, Nomor 42);
MEMUTUSKAN : Menetapakan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BAGI TENAGA KONTRAK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
-4-
3. 4. 5. 6.
Bupati adalah Bupati Badung. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Kabupaten Badung. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan tanpa mengutamakan keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). 7. Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah. 8. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah. 9. Tenaga Kontrak adalah Pegawai non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung berdasarkan surat perjanjian kontrak kerja kedua belah pihak yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas tertentu dan berhak memperoleh gaji setiap bulan dari Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah serta penghasilan lain yang sah yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah. 10. Pemberhentian Tenaga Kontrak adalah pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Pihak Pertama atau Pihak Kedua. 11. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kontrak di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pegawai. BAB II AZAS Pasal 2 (1) Sistem rekrutmen tenaga kontrak berazaskan tiga hal yaitu : a. proporsionalitas yang diukur dengan kebutuhan dengan dana yang tersdedia dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah; b. kesetaraan yang memperhatikan industri pelayanan sejenis; atau c. kepatutan yang melihat kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah dalam memberikan upah kepada pegawai kontrak yang akan direkrut. (2) Azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan misi sosial yang diemban oleh Rumah Sakit Umum Daerah. BAB III SISTEM PENGANGKATAN Pasal 3 (1)
Persyaratan Pengangkatan Tenaga Kontrak sebagai berikut : a. batas usia yang dapat diterima sebagai Tenaga Kontrak adalah serendahrendahnya berusia 18 tahun dan setinggi-tingginya berusia 35 tahun; b. pendidikan serendah-rendahnya setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA); dan c. lulus seleksi dan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dengan keputusan Direktur.
-5-
(2)
(3)
Pengangkatan Tenaga Kontrak dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam hal berdasarkan Pertimbangan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan memperhatikan kondisi atau kebutuhan organisasi, keadaan mendesak atau tenaganya langka/mahir dibidangnya, maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan. BAB IV PENEMPATAN Pasal 4
(1) Tenaga Kontrak akan ditempatkan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah. (2) Tenaga Kontrak dapat dipindahkan ketempat/ruangan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai kebutuhan. (3) Penetapan jumlah tenaga yang diangkat dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan dan formasi yang disediakan yang diusulkan oleh Direktur serta telah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas. BAB V JAM KERJA Pasal 5 (1) Tenaga Kontrak Rumah Sakit Umum Daerah bekerja 40 (empat puluh) jam seminggu (2) Tenaga Kontrak bersedia mematuhi jadwal kerja yang ditentukan dan diatur oleh kepala bagian/ruangan sesuai dengan kebutuhan operasional. BAB VI UPAH, TUNJANGAN DAN FASILITAS Pasal 6 (1) Kepada tenaga kontrak diberikan upah yang bersumber dari pendapatan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah. (2) Besarnya upah a. tenaga kontrak yang pertama kali diangkat mendapat upah sebesar Upah Minimum Kabupaten Badung; b. bulan pertama tenaga kontrak tidak mendapatkan upah; c. bulan kedua mendapatkan ½ (setengah) upah yang diterima; dan d. bulan ketiga dan seterusnya mendapatkan upah penuh. (3) Tunjangan. a. mulai bulan keempat tenaga kontrak mendapatkan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah; dan b. tunjangan diberikan dengan pertimbangan proposional, keadilan, kepantasan dan kepatutan. (4) Fasilitas. a. tenaga kontrak berhak atas cuti tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja, setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut; b. cuti tahunan diambil dengan mengikuti kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah; dan
-6-
c.
tenaga kontrak perempuan berhak atas cuti melahirkan selama 42 (empat puluh dua) hari kalender, setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut. BAB VII MASA BERLAKUNYA KONTRAK Pasal 7
(1) Masa kontrak berlaku 1 (satu) tahun terhitung dari tenaga kontrak menandatangani surat perjanjian kontrak. (2) Setelah berakhirnya masa berlaku perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1), hubungan kerja Rumah Sakit Umum Daerah dengan tenaga kontrak dengan sendirinya putus demi hukum, tanpa ada kewajiban membayar kompensasi dalam bentuk apapun. (3) Kontrak dapat diperpanjang apabila spesifikasi tenaga masih dibutuhkan dan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah masih mampu untuk menggaji. BAB VIII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pasal 8 (1) Apabila Rumah Sakit Umum Daerah atau tenaga kontrak bermaksud mengakhiri kontrak sebelum masa berlakunya berakhir, Pihak yang mengakhiri kontrak tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib membayar seluruh sisa upah sampai akhir masa berlakunya kontrak. (2) Pihak Rumah Sakit Umum Daerah dapat menghakhiri kontrak tanpa syarat berkewajiban membayar sisa upah sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila tenaga kontrak : a. melakukan pelanggaran berat seperti yang diatur dalam peraturan Rumah Sakit Umum Daerah; b. menolak melakukan tugas yang diberikan atasan; c. melakukan kelalaian-kelalaian dan pelanggaran-pelanggaran, walaupun telah mendapat peringatan dari atasannya; d. dengan sengaja merusak, merugikan dan atau membiarkan barang milik Rumah Sakit Umum Daerah dalam keadaan bahaya; e. melakukan tindakan kejahatan misalnya berkelahi, mencuri, penggelapan, menipu dan membawa benda berbahaya serta memperdagangkan barang-barang terlarang seperti narkoba baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit Umum Daerah; f. absen atau mangkir tanpa alasan yang sah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; g. berbuat kesalahan yang melanggar hukum Negara Republik Indonesia; h. melalaikan tugas dan pekerjaannya sehingga merugikan Rumah Sakit Umum Daerah baik secara materiil maupun non materiil; i. korupsi dan/atau melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian Rumah Sakit Umum Daerah; j. membuat keterangan palsu dari sejak penandatanganan sampai berakhirnya kontrak; k. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana-mestinya; dan l. melanggar ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati dalam kontak. (3) Tenaga Kontrak dapat diberhentikan dengan hormat karena : a. atas permintaan sendiri;
-7-
b. habis masa kontrak; dan c. meninggal dunia. (4) Tenaga Kontrak dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena : a. dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau dengan pidana yang lebih berat; dan b. melakukan tindakan indisipliner atau melanggar peraturan yang berlaku. (5) Bagi Tenaga Kontrak yang berhenti karena meninggal dunia, sebelum masa kontrak habis diberikan santunan berupa uang yang besarnya sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan apabila Tenaga Kontrak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 9 (1) Setiap Tenaga Kontrak wajib : a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah; b. mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, serta menghindarkan segala sesuatu yang mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, Rumah Sakit dan Tenaga Kontrak; d. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Rumah Sakit baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum; e. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Rumah Sakit dan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung; g. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan antar Tenaga Kontrak dan Tenaga Kontrak dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/tenaga lainnya; h. segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan Rumah Sakit terutama di bidang keamanan, keuangan dan materi; i. mentaati jam kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku; j. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Pemerintah dengan sebaik-baiknya; l. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya menurut bidang tugasnya masing-masing; m. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkahlaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Tenaga Kontrak, Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga lainnya dan atasan; dan n. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat. (2) Setiap Tenaga Kontrak dilarang : a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Kontrak atau tenaga lainnya; b. menyalahgunakan wewenangnya; c. tanpa izin Direktur menjadi pegawai ditempat lain yang berpotensi mengganggu perjanjian kontrak kerja;
-8-
d. e.
f.
g.
h.
i.
j.
menyalahgunakan barang-barang, uang dan surat-surat berharga milik Negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Badung; memiliki, menjual, mengadakan, menyewakan atau meminjamkan barangbarang dokumen atau surat-surat berharga milik Negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Badung secara tidak sah; melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Badung atau Rumah Sakit; menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan tugas atau pekerjaan Tenaga Kontrak yang bersangkutan; memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, Rumah Sakit, Tenaga Kontrak kecuali untuk kepentingan dinas; melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani; dan menghalangi jalannya tugas kedinasan. BAB X HUKUMAN DISIPLIN Bagian Kesatu Umum Pasal 10
Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Tenaga Kontrak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 adalah pelanggaran disiplin. Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pasal 11 (1) Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari : a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat. (2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari : a. teguran lisan yaitu dengan nilai kinerja C; dan b. teguran tertulis yaitu tidak dibayarkan gajinya sejumlah tidak masuk kerja. (3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari : a. teguran lisan yaitu dengan nilai kinerja D; dan b. teguran tertulis yaitu tidak dibayarkan gajinya selama 1 (satu) bulan. (4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari : a. teguran lisan yaitu dengan nilai kinerja E; dan b. teguran tertulis terdiri dari : 1) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Tenaga Kontrak; dan 2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Tenaga Kontrak.
-9-
Bagian Ketiga Pejabat Yang Berwenang Menghukum Pasal 12 Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin : a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, apabila melanggar ketentuan jam kerja dengan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau terlambat dan mendahului tanpa keterangan yang sah 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) kali berturutturut dalam 1 ( satu) bulan berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf a; b. Kepala Tata Usaha, apabila melanggar ketentuan jam kerja dengan tidak masuk kerja tanpa keterangan 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau terlambat dan mendahului tanpa keterangan 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) kali dalam periode 2 (dua) bulan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b; dan c. Direktur, apabila melanggar ketentuan jam kerja dengan tidak masuk kerja tanpa keterangan 10 (sepuluh) kali sampai dengan 12 (dua belas) kali dalam periode 2 (dua) bulan dan/atau 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) kali terlambat dan mendahului dalam periode 2 (dua) bulan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4).
Bagian Keempat Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Pasal 13 (1)
(2) (3)
(4)
Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, wajib memeriksa lebih dahulu Tenaga Kontrak yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup. Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandang perlu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi memutuskan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran disiplin yang telah dilakukan Tenaga Kontrak. Pasal 14
(1)
(2)
Kepada Tenaga Kontrak yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelangaran disiplin, terhadapnya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin. Kepada Tenaga Kontrak yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dapat dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya. Bagian Kelima Keberatan Atas Hukuman Disiplin Pasal 15
(1)
Tenaga Kontrak yang dijatuhi salah satu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak dapat mengajukan keberatan.
- 10 -
(2)
Tenaga Kontrak yang dijatuhi salah satu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut. Pasal 16
(1) (2) (3)
Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diajukan secara tertulis. Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimuat alasan-alasan dari keberatan tersebut. Keberatan atas hukuman disiplin yang diajukan oleh Tenaga Kontrak wajib ditanggapi oleh pejabat yang berwenang menghukum secara tertulis dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan. Pasal 17
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan pidana, Tenaga Kontrak yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi. BAB XI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Bagian Kesatu Biaya Pasal 18 (1)
(2)
Untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung dapat memerintahkan tenaga kontrak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat). Tenaga Kontrak yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung diberikan bantuan biaya pendidikan dan pelatihan (Diklat) seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Bagian Kedua Izin Belajar Pasal 19
Tenaga Kontrak yang ingin melanjutkan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dengan izin belajar dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung dengan syarat : a. mempunyai masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai Tenaga Kontrak; b. mengajukan permohonan kepada Direktur yang dilampiri persetujuan dari atasannya; c. berprestasi, mempunyai ketrampilan, pengetahuan dan etika serta menunjukkan kinerja dengan nilai minimal B; d. biaya pendidikan ditanggung sendiri; e. tidak mengganggu jam kerja; dan
- 11 -
f.
tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali formasi mengizinkan dan anggaran gaji tersedia. Bagian Ketiga Tugas Belajar Pasal 20
Tenaga Kontrak yang ingin melanjutkan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dengan tugas belajar dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung dengan syarat : a. mempunyai masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai Tenaga Kontrak; b. mengajukan permohonan kepada Direktur yang dilampiri persetujuan dari atasannya; c. berprestasi, mempunyai ketrampilan, pengetahuan dan etika serta menunjukkan kinerja dengan nilai minimal B; d. biaya pendidikan dan pelatihan (Diklat) ditanggung sendiri dan diberikan subsidi oleh rumah sakit sesuai dengan anggaran yang tersedia; dan e. hak atas gaji tetap diberikan selama mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) dengan izin belajar, sedangkan penghasilan lain (remunerasi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung. Bagian Keempat Pengamalan dan Masa Bakti Pasal 21 (1)
(2)
(3)
(4)
Tenaga Kontrak yang memperoleh pendidikan dan pelatihan (Diklat) harus mengamalkan pendidikan dan pelatihannya untuk peningkatan palayanan dan ditularkan kepada rekan kerja. Tenaga Kontrak yang memperoleh biaya pendidikan dan pelatihan (Diklat) dari rumah sakit tidak boleh mohon berhenti bekerja di rumah sakit minimal 3 (tiga) tahun sejak selesai pendidikan dan pelatihan (Diklat). Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh biaya yang telah diterimanya sehubungan dengan pendidikan dan pelatihan (Diklat) tersebut. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila Tenaga Kontrak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). BAB XII ADMINISTRASI DAN PELAPORAN Pasal 22
Rumah Sakit Umum Daerah wajib menyampaikan rencana kebutuhan dan laporan pegawai kepada Bupati Badung up. Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung.
- 12 -
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 (1)
(2)
Jenis tenaga, jumlah kebutuhan dan analisa kebutuhan akan diatur dengan keputusan tersendiri, tetapi tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati ini. Waktu rekrutmen akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah. Pasal 24
Semua ketentuan Peraturan yang ditetapkan Direktur Rumah Sakit yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, masih dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
Pasal 25 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2010 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 26 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 21 Desember 2011 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 21 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2011 NOMOR 69
