BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 54 TAHUN 2011 TENTANG SISTIM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG, Menimbang
Mengingat
:
a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum bahwa Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
b.
bahwa remunerasi dimaksudkan untuk mendorong meningkatkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) sebagai upaya yang telah dilaksanakan oleh segenap komponen pengelola Badan Layanan Umum;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistim Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung.
: 1.
Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-darah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
-2-
3.
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.
Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
8.
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
-3-
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung sebagai Badan Layanan Umum;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI BADUNG TENTANG SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung. 5. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Kabupaten Badung. 6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut RSUD adalah Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan tanpa mengutamakan keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). 7. Instansi Pemerintah adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang. 8. Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah Dewan Pengawas pada RSUD. 9. Direktur adalah Direktur pada RSUD. 10. Kepala Bagian, Kepala Badan adalah Kepala Bagian, Kepala Badan pada RSUD. 11. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsultan, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan pegawai tetap atau dokter yang sudah di SK kan pejabat yang berwenang, kecuali dokter tamu. 12. Dokter tamu adalah dokter yang bukan pegawai RSUD, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUD. 13. Residen adalah dokter peserta program pendidikan spesialis 1 dan spesialis 2. 14. Pegawai adalah pegawai RSUD yang berstatus pegawai RSUD PPK-BLUD.
-4-
15. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/pensiun 16. Sistem Remunerasi adalah system yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di lingkungan RSUD. 17. Rekening belanja Remunerasi adalah pos penerimaan distribusi jasa pelayanan sebagai sumber dana insentif pegawai pada system remunerasi. 18. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi pegawai negeri sipil dan bersumber dari biaya operasional RSUD bagi pegawai Non PNS. 19. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai RSUD yang dananya bersumber dari jasa pelayanan dan jasa medik RSUD, farmasi dan atau dari sumber penerimaan sah lainnya. 20. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional RSUD yang diberikan atas pekerjaan tertentu. 21. Merit adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari sisa hasil usaha dan/atau dari biaya operasional RSUD. 22. Indexing adalah teknik untuk menentukan besaran secore individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya. 23. Jasa Medik adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok medik (dokter umum, dokter gigi dan spesialis). Pelayanan Medik tersebut berupa konsultasi, pemeriksaan, observasi, tindakan medik diagnostic, tindakan medik terapi dan visite. 24. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok paramedik dan nonmedik. Pelayanan itu dapat berupa asuhan keperawatan, gizi, observasi, administrasi dan keuangan. 25. Insentif Pelaksana Teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan tenaga pelaksana teknis non dokter dan non paramedik yang merupakan bagian dari jasa pelayanan RSUD, meliputi sopir ambulance dan pelaksana kamar jenazah. 26. Jasa Farmasi adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan dari pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari jasa pelayanan RSUD yang tercantum dalam komponen tarif penjualan obat, bersifat kelompok. Meliputi Apoteker, Asisten apoteker dan pelaksana farmasi. BAB II AZAS, HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2 (1) Sistem remunerasi berazaskan tiga hal yaitu : a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban kerja, aset yang dikelola dan besaran pendapatan; b. kesetaraan yang memperhatikan industri pelayanan sejenis; atau c. kepatutan yang melihat kemampuan RSUD dalam memberikan upah kepada pegawai. (2) Azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan misi sosial yang diemban oleh RSUD. (3) Pengaturan pembagian atau distribusi insentif berdasarkan system index, yang disesuaikan dengan ruang lingkup rumah sakit pemerintah; (4) Insentif yang diterima pegawai sesuai dengan kinerjanya dan berdasarkan total index perorangan yang dimiliki dan diperbandingkan dengan total indeks kelompok atau RSUD.
-5-
Pasal 3 (1) Setiap pegawai berhak mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (2) Insentif dan/atau merit diberikan kepada pegawai setiap bulan berlandaskan pada azas system remunerasi dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang pembagian dan besarannya diatur sebagai kebijakan dalam peningkatan mutu layanan dan kinerja RSUD dalam sistem remunerasi RSUD. Pasal 4 (1) Manajamen RSUD berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk gaji pegawai non Pegawai Negeri Sipil RSUD yang dianggarkan melalui Rencana Bisnis Anggaran pada anggaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). (2) Gaji pegawai Pegawai Negeri Sipil/Honor Daerah beserta tunjangannya dianggarkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (3) Setiap pegawai yang menghasilkan jasa termasuk sebagai konsultan, berkewajiban memberikan kontribusi ke Anggaran Remunerasi yang besaran persentasenya ditentukan dalam system remunerasi (4) Dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga non medis dan tenaga administrasi berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai standar pelayanan minimal dan produktif serta berkomitmen. BAB III SUMBER PEMBIAYAAN, GAJI DAN JASA Pasal 5 (1) Gaji dan tunjangan pegawai RSUD bersumber dari Pemerintah dan pendapatan operasional RSUD. (2) Sumber biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yang bersumber dari pemerintah adalah untuk pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), Honor Daerah dan yang bersumber dari pendapatan operasional RSUD untuk pegawai non Pegawai Negeri Sipil. (3) Insentif pegawai RSUD bersumber dari komponen jasa medis dan jasa pelayanan dan/atau keuntungan farmasi serta biaya operasional RSUD. (4) Keuntungan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur tentang farmasi. (5) Merit dapat bersumber dari keuntungan RSUD dan/atau biaya operasional RSUD.
Pasal 6 (1) Besaran gaji pegawai non Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan RSUD yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (2) Besaran honorarium dewan pengawas, yaitu : a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur; b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur; dan
-6-
c.
honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen)dari gaji Direktur.
Pasal 7 (1) Jasa yang tercantum dalam komponen tarif RSUD terdiri dari jasa medik/jasa pelayanan/jasa farmasi/jasa lainnya. (2) Jasa yang dibebankan kepada pasien harus memperhatikan asas kebersamaan, keterbukaan dan kinerja. (3) Jasa Medik yang di golongkan sebagai cito maka jasanya menjadi 150% (seratus lima puluh persen) dari jasa normal. (4) Besaran jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diperhitungkan atas dasar kepatutan, kesetaraan, dengan tetap memperhatikan kemampuan bayar masyarakat serta memperhatikan misi sosial RSUD. (5) Selanjutnya jasa pelayanan dan jasa medis, insentif pelaksana teknis, jasa farmasi yang tercantum didalam tarif RSUD, disebut sebagai insentif dan diatur sistem distribusinya dalam sistem remunerasi. (6) Seluruh pegawai RSUD berhak mendapat pembagian insentif yang bersumber dari jasa medik, jasa pelayanan, insentif pelaksana teknis, dan jasa farmasi.
BAB IV DISTRIBUSI INSENTIF Pasal 8 (1)
(2)
Proporsi Jasa Medik berdasarkan ketentuan sebagai berikut : a. unit penghasil (dokter pelaksana) : 65,00 % b. kebersamaan : 23,25 % c. direktur : 2,00 % d. management : 8,00 % e. biaya umum : 1,75 % Proporsi Jasa Pelayanan berdasarkan ketentuan sebagai berikut : a. unit penghasil (revenue centre) : 45,00 % b. kebersamaan : 43,25 % c. direktur : 2,00 % d. management : 8,00 % e. biaya umum : 1,75 %
Pasal 9 1) Biaya umum untuk pembagian Tim Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) diberikan kepada tim yang dibentuk dengan keputusan Direktur. 2) Biaya umum untuk suka duka pegawai RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diperuntukan kepada seluruh pegawai RSUD yang pengaturan penggunaannya melalui mekanisme pengaturan pada suka duka pegawai RSUD.
-7-
BAB V MERIT/BONUS, TUNJANGAN Pasal 10 (1) Dana Merit dapat bersumber dari : a. sisa hasil usaha RSUD, dan/atau b. penghargaan pemerintah yang ditentukan oleh Direktur. (2) Merit dapat dalam bentuk : a. tunjangan hari raya; b. bonus; atau c. pekerjaan lain dalam bentuk reward. (3) Merit dapat diberikan kepada pegawai yang berprestasi dengan Keputusan Direktur. BAB VI INDEXING Pasal 11 (1) Indexing dipergunakan dalam menentukan besaran jasa pelayanan (jasa kebersamaan dan jasa penghasilan) yang diterima oleh staf paramedis dan non paramedis yang bekerja di unit penghasil (revenue centre) maupun di unit bukan penghasil (cost centre), dan dalam menentukan insentif yang diterima oleh manajemen struktural (manajemen level II, III, dan IV) dan manajemen level supervise (level V dan level VI). (2) Indexing berdasarkan : a. basic index atau index dasar untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh pegawai yang standarnya berdasarkan golongan kepangkatan pegawai dengan ketentuan sebagai berikut : No. Golongan Kepangkatan Pegawai Index 1. Pegawai THL, Honor dan Kontrak 0,12 2. Gol Ia, Ib, Ic dan Id 0,12; 0,14; 0,16; 0,18 3. Gol IIa, IIb, IIc dan IId 0,22; 0,24; 0,26; 0,28 4. Gol IIIa, IIIb, IIIc dan IIId 1,12; 1,14; 1,16; 1,18 5. Gol IVa, IVb, IVc, dan IVd 2,12; 2,14; 2,16; 2,18 b. kualifikasi (capacity index) adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/capacity berdasarkan pendidikan pegawai atau ketrampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagi berikut: No Tingkat Pendidikan Index 1. SD 0,00 2. SMP 1,00 3. SLTA 1,75 4. SPK/SMF/KES 2,00 5. Diploma-1 2,25 6. Diploma-2 2,50 7. Diploma-3 2,75 8. Strata-1 3,00 9. Apoteker 3,25 10. Nurse 3,25 11. Dokter 3,50
-8-
c.
d.
e.
12. S2 4,00 13. SPESIALIS 4,50 Tingkatan pendidikan atau ketrampilan yang tidak sesuai dengan kerja pegawai tidak diakui dalam system ini. Pengakuan pendidikan tersebut diatas ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kebutuhan tenaga RSUD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kursus/pelatihan bersertifikat (minimal 3 bln) sesuai dengan bidang kerja dan profesi pegawai, diberi penghargaan dengan tambahan nilai 0,5 sesuai dengan masa berlaku sertifikat. index bobot kerja adalah untuk menilai beban kerja yang disandang pegawai yang bersangkutan dinilai dari resiko kerja dan emergensi kerja dengan ketentuan sebagai berikut: No Unit Kerja Index/Bobot 1. ICU 12 2. IRD/HCU 10 3. OK/VK 10 4. Rawat Inap VIP 9,5 5. Rawat Inap Umum 9 6. Laboratorium/Radiologi 8 7. Poliklinik 7,5 8. Fisioterapi 7 9. Farmasi 7,5 10. Instalasi Pemulasaran Jenazah 6 11. Keuangan 7 12. SIM RSUD 6 13. Catatan Medik (CM) 5,5 14. Gizi 6,5 15. IPSRS 5,5 16. CSSD 6 17. Laundry 6,5 18. Satpam 5,5 19. Sopir 6 20. Kesehatan Lingkungan 5,5 21. Administrasi/TU 5 index tanggung jawab adalah index tanggung jawab sesuai dengan level tingkat jabatan yang diemban oleh pegawai, dengan ketentuan sebagai berikut : No Tanggung Jawab (Level) Index 1. Kepala Bidang/sederajat 8 2. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian 5 3. Kepala Instalasi/Bendahara 2 4. Kepala Ruangan/Poliklinik 1,75 5. Wakil Kepala Ruangan 1,5 6. Koordinator/Kepala Tim 1,25 index kinerja (performance index) untuk mengukur hasil/pencapaian kerja dari pegawai. Kinerja dikaitkan dengan system akuntabilitasi kinerja (system manajemen kinerja) dengan ketentuan sebagai berikut No Nilai Kinerja Index Keterangan 1. A 8 sangat baik 2. B 6 baik 3. C 4 cukup 4 D -2 kurang
-9-
f.
5. E -4 sangat kurang index lama kerja, dimaksudkan adalah waktu pengabdian pegawai tersebut di RSUD : No Index Lama Kerja di RSUD Index 0 - 1 tahun 1. 1 >1 -2 tahun 2. 2 >2 3 tahun 3. 3 >3 - 4 tahun 4. 4 5. >4 - 5 tahun 5 6. >5 - 6 tahun 6 7. >6 - 7 tahun 7 8. >7 - 8 tahun 8 9. >8 - 9 tahun 9 10. >9 - 10 tahun 10 BAB VII KRITERIA PENILAIAN KINERJA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 12 Pegawai yang memegang jabatan atau memangku jabatan pada pusat pendapatan atau revenue centre diwajibkan menyusun rencana bisnis atau Busisness Plan Unit, yang dilengkapi sistem akuntabilitas. Yang tergolong kepada kelompok pusat pendapatan atau revenue centre, sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. instalasi gawat darurat; b. instalasi rawat jalan; c. instalasi rawat inap; d. ICU/ICCU; e. instalasi bedah sentral; f. instalasi farmasi; g. instalasi radiologi; h. instalasi laboratorium; i. instalasi gizi; j. instalasi pemulasaran jenazah; k. instalasi pelayanan darah; l. instalasi rehabilitasi medik; m. ambulance service; dan n. instalasi lainnya yang menghasilkan jasa. Penilaian kinerja pejabat revenue centre sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator kinerja, target dan/atau standar yang telah tercantum dalam Rencana bisnis. Kepala Instalasi dan Kepala Departemen yang menduduki jabatan pada pusat pengeluaran atau struktural atau cost centre diwajibkan menyusun Rencana Aksi Strategis (Strategic action Plan), yang dilengkapi system akuntabilitas. Kepala Instalasi dan Kepala Depertemen yang dimaksud pada ayat (4) adalah : a direktur; b ketua komite medik; c ketua komite keperawatan; d ketua komite etik dan hukum; e ketua komite mutu; f kepala satuan pemeriksaan intern; g kepala bagian atau kepala bidang;
- 10 -
h
kepala sub bidang atau sub bagian atau kepala seksi dan kepala ruangan; dan i kepala departemen. (6) Penilaian kinerja pejabat pada cost centre sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan indikator kinerja, standard dan atau target yang telah tercantum dalam Stategic action Plan. (7) Penilaian pegawai yang tidak memangku jabatan tertentu atau tenaga teknis fungsional penilaian dilakukan oleh atasan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Sistem Manajemen Kinerja (PMS). (8) Penilaian kinerja untuk asuhan keperawatan dapat menerapkan model SPMKK yang berlaku di RSUD. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN / PENUTUP Pasal 14 Besaran jasa pelayanan dan jasa medik ditetapkan dalam kebijakan tarif RSUD. Pasal 15 (1) Penyusunan sistem remunerasi ini didasarkan atas komitmen seluruh pegawai. (2) Perubahan sistem remunerasi dapat dilakukan dengan berdasarkan komitmen seluruh pegawai setelah berlaku minimal 1 (satu) tahun sejak ditetapkan. Pasal 16 Pembagian Jasa Medik, Jasa Pelayanan dan Jasa Farmasi RSUD Tahun Anggaran 2011 mengacu pada Peraturan Bupati ini BAB IX PENUTUP Pasal 17 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 12 September 2011 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 12 September 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2011 NOMOR 44
