BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 74 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN BAGI TENAGA KONTRAK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa berdasarkan ketentuan, Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dimana Pejabat pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak, dan pada ayat (4) pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan;
b.
bahwa Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari Sumber Daya Kesehatan yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, maka perlu didukung juga oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi berdasarkan kebutuhan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung.
1.
Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-darah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
-23.
Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.
Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.
Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.
Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor l5);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah:
14.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
-315.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
16.
Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010, Nomor 42);
MEMUTUSKAN : Menetapakan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BAGI TENAGA KONTRAK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung. 5. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung selaku PPKD. 6. Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung adalah Dinas Pendapatan/ Pasedahan Agung Kabupaten Badung. 7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung. 8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung. 9. Tenaga Kontrak adalah Pegawai non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung berdasarkan surat perjanjian kontrak kerja kedua belah pihak yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas tertentu dan berhak memperoleh gaji setiap bulan dari APBD Kabupaten Badung serta penghasilan lain yang sah yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung. 10. Pemberhentian Tenaga Kontrak adalah pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Pihak Pertama atau Pihak Kedua. 11. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kontrak dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pegawai.
-4BAB II PERSYARATAN PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK Pasal 2 (1)
Persyaratan Pengangkatan Tenaga Kontrak sebagai berikut : a. batas usia yang dapat diterima sebagai Tenaga Kontrak adalah serendah-rendahnya berusia 18 tahun dan setinggi-tingginya berusia 35 tahun; dan b.
(2)
lulus seleksi dan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung.
Dalam hal berdasarkan Pertimbangan Direktur dengan memperhatikan kondisi atau kebutuhan organisasi, keadaan mendesak atau tenaganya langka/mahir dibidangnya, maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.
BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 3 (1)
Setiap Tenaga Kontrak wajib : a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UndangUndang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah; b.
mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, serta menghindarkan segala sesuatu yang mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
c.
menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, Rumah Sakit dan Tenaga Kontrak;
d.
memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Rumah Sakit baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
e.
melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
f.
bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Rumah Sakit dan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung;
g.
memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan antar Tenaga Kontrak dan Tenaga Kontrak dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/tenaga lainnya;
-5-
(2)
h.
segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan Rumah Sakit terutama di bidang keamanan, keuangan dan materi;
i.
mentaati jam kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
j.
menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
k.
menggunakan dan memelihara Pemerintah dengan sebaik-baiknya;
l.
memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaikbaiknya menurut bidang tugasnya masing-masing;
m.
berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkahlaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Tenaga Kontrak, Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga lainnya dan atasan; dan
n.
menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
barang-barang
milik
Setiap Tenaga Kontrak dilarang : a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Kontrak atau tenaga lainnya; b.
menyalahgunakan wewenangnya;
c.
tanpa izin Direktur menjadi pegawai ditempat lain yang berpotensi mengganggu perjanjian kontrak kerja;
d.
menyalahgunakan barang-barang, uang dan surat-surat berharga milik Negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Badung;
e.
memiliki, menjual, mengadakan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang dokumen atau surat-surat berharga milik Negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Badung secara tidak sah;
f.
melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Badung atau Rumah Sakit;
g.
menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan tugas atau pekerjaan Tenaga Kontrak yang bersangkutan;
h.
memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, Rumah Sakit, Tenaga Kontrak kecuali untuk kepentingan dinas;
-6i.
melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani; dan
j.
menghalangi jalannya tugas kedinasan.
BAB IV HUKUMAN DISIPLIN Bagian Kesatu Umum Pasal 4 Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Tenaga Kontrak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah pelanggaran disiplin. Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pasal 5 (1) Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari : a. hukuman disiplin ringan; b.
hukuman disiplin sedang; dan
c.
hukuman disiplin berat.
(2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari : a. teguran lisan yaitu dengan nilai kinerja C; dan b.
teguran tertulis yaitu tidak dibayarkan gajinya sejumlah tidak masuk kerja.
(3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari : a. teguran lisan yaitu dengan nilai kinerja D; dan b.
teguran tertulis yaitu tidak dibayarkan gajinya selama 1 (satu) bulan.
(4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari : a. teguran lisan yaitu dengan nilai kinerja E; dan b.
teguran tertulis terdiri dari : 1) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Tenaga Kontrak; dan 2)
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Tenaga Kontrak.
-7Bagian Ketiga Pejabat Yang Berwenang Menghukum Pasal 6 Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin : a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, apabila melanggar ketentuan jam kerja dengan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau terlambat dan mendahului tanpa keterangan yang sah 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) kali berturut-turut dalam 1 ( satu) bulan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a; b.
Kepala Tata Usaha, apabila melanggar ketentuan jam kerja dengan tidak masuk kerja tanpa keterangan 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau terlambat dan mendahului tanpa keterangan 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) kali dalam periode 2 (dua) bulan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b; dan
c.
Direktur, apabila melanggar ketentuan jam kerja dengan tidak masuk kerja tanpa keterangan 10 (sepuluh) kali sampai dengan 12 (dua belas) kali dalam periode 2 (dua) bulan dan/atau 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) kali terlambat dan mendahului dalam periode 2 (dua) bulan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4). Bagian Keempat
Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Pasal 7 (1)
Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, wajib memeriksa lebih dahulu Tenaga Kontrak yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.
(2)
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup.
(3)
Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandang perlu.
(4)
Berdasarkan hasil pemeriksaan, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi memutuskan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran disiplin yang telah dilakukan Tenaga Kontrak. Pasal 8
(1)
Kepada Tenaga Kontrak yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelangaran disiplin, terhadapnya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin.
-8(2)
Kepada Tenaga Kontrak yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dapat dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya. Bagian Kelima Keberatan Atas Hukuman Disiplin Pasal 9
(1)
Tenaga Kontrak yang dijatuhi salah satu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak dapat mengajukan keberatan.
(2)
Tenaga Kontrak yang dijatuhi salah satu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut. Pasal 10
(1)
Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diajukan secara tertulis.
(2)
Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimuat alasan-alasan dari keberatan tersebut.
(3)
Keberatan atas hukuman disiplin yang diajukan oleh Tenaga Kontrak wajib ditanggapi oleh pejabat yang berwenang menghukum secara tertulis dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan. Pasal 11
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Perundangundangan pidana, Tenaga Kontrak yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi. BAB V GAJI Pasal 12 Tenaga Kontrak diberikan gaji secara harian dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit.
-9BAB VI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Bagian Kesatu Biaya Pasal 13 (1)
Untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung dapat memerintahkan tenaga kontrak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat).
(2)
Tenaga Kontrak yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung diberikan bantuan biaya pendidikan dan pelatihan (Diklat) seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Bagian Kedua Izin Belajar Pasal 14
Tenaga Kontrak yang ingin melanjutkan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dengan izin belajar dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung dengan syarat : a. mempunyai masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai Tenaga Kontrak; b.
mengajukan permohonan kepada Direktur persetujuan dari atasannya, organisasi profesi;
yang
dilampiri
c.
berprestasi, mempunyai ketrampilan, pengetahuan dan etika serta menunjukkan kinerja dengan nilai minimal B;
d.
biaya pendidikan ditanggung sendiri;
e.
tidak mengganggu jam kerja; dan
f.
tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali formasi mengizinkan dan anggaran gaji tersedia. Bagian Ketiga Tugas Belajar Pasal 15
Tenaga Kontrak yang ingin melanjutkan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dengan tugas belajar dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung dengan syarat : a. mempunyai masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai Tenaga Kontrak; b.
mengajukan permohonan kepada Direktur persetujuan dari atasannya, organisasi profesi;
yang
dilampiri
- 10 c.
berprestasi, mempunyai ketrampilan, pengetahuan dan etika serta menunjukkan kinerja dengan nilai minimal B;
d.
biaya pendidikan dan pelatihan (Diklat) ditanggung sendiri dan diberikan subsidi oleh rumah sakit sesuai dengan anggaran yang tersedia; dan
e.
hak atas gaji tetap diberikan selama mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) dengan izin belajar, sedangkan penghasilan lain (remunerasi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit. Bagian Keempat Pengamalan dan Masa Bakti Pasal 16
(1)
Tenaga Kontrak yang memperoleh pendidikan dan pelatihan (Diklat) harus mengamalkan pendidikan dan pelatihannya untuk peningkatan palayanan dan ditularkan kepada rekan kerja.
(2)
Tenaga Kontrak yang memperoleh biaya pendidikan dan pelatihan (Diklat) dari rumah sakit tidak boleh mohon berhenti bekerja di rumah sakit minimal 3 (tiga) tahun sejak selesai pendidikan dan pelatihan (Diklat).
(3)
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh biaya yang telah diterimanya sehubungan dengan pendidikan dan pelatihan (Diklat) tersebut.
(4)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila Tenaga Kontrak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). BAB VII PEMBERHENTIAN TENAGA KONTRAK Pasal l7
(1)
(2)
Tenaga Kontrak dapat diberhentikan dengan hormat karena : a. atas permintaan sendiri; b.
habis masa kontrak; dan
c
meninggal dunia.
Tenaga Kontrak dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena : a. dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau dengan pidana yang lebih berat; dan b.
melakukan tindakan indisipliner atau melanggar peraturan yang berlaku.
- 11 (3)
Bagi Tenaga Kontrak yang berhenti karena meninggal dunia, sebelum masa kontrak habis diberikan santunan berupa uang yang besarnya sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit. BAB VIII ADMINISTRASI DAN PELAPORAN Pasal 18
Rumah Sakit wajib menyampaikan rencana kebutuhan dan laporan pegawai kepada Bupati Badung up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Badung. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Semua ketentuan Peraturan yang ditetapkan Direktur Rumah Sakit yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, masih dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. Pasal 20 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapakan di Mangupura pada tanggal 29 Desember 2010 BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 29 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd.
KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 NOMOR 61
