BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
:
a. bahwa penyusunan Peraturan Daerah perlu diprogramkan dan ditata sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat; b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan Peraturan Daerah perlu disusun Program Legislasi Daerah secara terarah, terkoordinasi dan terpadu; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2010;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung ; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
2 MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2010. Pasal 1 Program Legislasi Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2010 yang selanjutnya disebut Prolegda disusun dengan sistematika sebagai berikut : I. Pendahuluan ; II. Pokok-pokok Program Legislasi Daerah ; III. Pelaksanaan Kegiatan ; IV. Penutup. Pasal 2 Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai fungsi sebagai pedoman seluruh perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk menyusun Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2010. Pasal 3 Susunan dan sistematika Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2010 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 4 Oktober 2010 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupra pada tanggal 4 Oktober 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd.
KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 NOMOR 38
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 52 TAHUN 2010 TANGGAL : 4 OKTOBER 2010 TENTANG : PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2010 I.
PENDAHULUAN Dalam era reformasi hukum ini, dituntut adanya suatu aturan yang dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis layak untuk dipertanggungjawabkan dan keberadaannya dapat dilaksanakan serta diterima oleh masyarakat. Untuk hal tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Karena itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota diseluruh Indonesia harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan tersebut. Dalam menyusun dan membuat Program Legislasi Daerah Kabupaten Badung juga berpedoman pada Peraturan tersebut. Fungsi Program Legislasi Daerah Tahun Anggaran 2010 ini adalah sebagai pedoman bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung menyusun Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2010. Dengan demikian maka setiap penyusunan / pembentukan Peraturan Daerah secara sistematis dimulai dengan penyusunan program ( rencana ) persiapan dan penyusunan draf rancangan, pembahasan, penetapan, pengesahan, serta pengundangannya.
II.
POKOK – POKOK PROGRAM LEGISLASI DAERAH ( PROLEGDA ) Pokok-pokok Program Legislasi Daerah ( Prolegda ) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2010 berisikan Daftar Peraturan Daerah yang diusulkan / digagas oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, yang akan disusun / dibentuk dalam tahun 2010. Pokok-pokok Program Legislasi Daerah ( Prolegda ) ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Arah kebijakan pembentukan program produk hukum daerah dalam Program Legislasi Daerah ( Prolegda ) Tahun Anggaran 2010 adalah : 1. Menyusun Peraturan Daerah mengenai urusan wajib dalam skala Kabupaten yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten meliputi : a. pendidikan ; b. kesehatan ; c. lingkungan hidup ; d. pekerjaan umum ; e. penataan ruang ; f. perencanaan pembangunan ; g. perumahan ; h. kepemudaan dan olah raga ; i. penanaman modal ; j. koperasi dan usaha kecil ; k. kependudukan dan catatan sipil ; l. ketenagakerjaan ; m. ketahanan pangan ; n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ; o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. perhubungan; q. komunikasi dan informatika; r. pertanahan; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
u. v. w. x. y. z.
pemberdayaan masyarakat desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan; dan perpustakaan.
2. Menyusun Peraturan Daerah mengenai urusan Pemerintahan Kabupaten yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan Kabupaten. 3. Menyempurnakan dan memperbaharui Peraturan Daerah agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait. III.
PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Pelaksanaan kegiatan Program Legislasi Ddaerah ( Prolegda ) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2010, diwujudkan dalam bentuk penyusunan ( Pembentukan ) Peraturan Daerah . Berdasarkan usulan Instansi Penggagas, belum termasuk prakarsa DPRD, dalam Tahun 2010 sesuai dengan Daftar Usulan Prolegda, jumlah usulan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah adalah 13 ( Tiga Belas ) buah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung yang dibahas Tahun 2010.
2. Persiapan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah disiapkan oleh instansi penggagas, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah ini, instansi penggagas harus menyampaikan secara jelas, mengenai alasan-alasan, pertimbangan, dan tujuan, materi muatan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Setiap Rancangan Peraturan Daerah wajib dikonsultasikan dengan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Badung dalam rangka harmonisasi dan pembulatan konsep rancangan.
3. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1). Setiap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh instansi penggagas, dibahas dan dikonsultasikan dengan Bagian Hukum dan HAM untuk dikaji dari aspek teknis yuridis, prosedur, keharmonisan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum. 2). Setiap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh setiap instansi penggagas, oleh Bagian Hukum dan HAM dan instansi terkait, dikaji tentang ketepatan alasan-alasan, pertimbangan serta maksud dan tujuan Peraturan Daerah tersebut diterbitkan, serta efektifitas materi muatan yang diatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 4. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah 1). Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati, dalam jangka waktu paling lama 7 ( tujuh ) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 2). Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud angka 1) diatas, ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati. 3). Sebelum Peraturan Daerah tersebut ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 ( tiga ) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, untuk dilakukan evaluasi apakah bertentangan atau tidak dengan Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepentingan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Rancangan Peraturan Daerah yang dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri adalah yang menyangkut APBD, RUTR, Retribusi dan Pajak. 4). Peraturan Daerah di luar dari yang disebutkan angka 3 ( tiga ) diatas wajib pula disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, paling lama 7 ( tujuh ) hari setelah ditetapkan oleh Bupati, untuk diadakan klarifikasi apakah bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepentingan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. 5). Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud angka (2) diatas, tidak di tanda tangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan. 5. Pengundangan Peraturan Daerah : 1). Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah. 2). Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. IV. Penutup Naskah program legislasi daerah ini merupakan pedoman bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam membentuk/ menyusun Rancangan Peraturan Daerah.
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ABDUNG YANG AKAN DIBAHAS TAHUN 2010 NO
NAMA INSTANSI
JUDUL RANPERDA
TARGET
SIFAT BARU
REVISI
1
Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
v
2
Dinas Perhubungan, Informasi dan Telematika Kabupaten Badung
1. Retribusi Izin Trayek 2. Retribusi Tempat Khusus Parkir 3. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
v v v
2010 2010 2010
3
Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Badung
Retribusi Rumah Potong Hewan
v
2010
4
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung
1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Badung 2. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP Dan Akta Catatan Sipil
v
2010
v
2010
v
2010
5
PDAM Kabupaten Badung
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung
6
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
7
Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Badung
1. Penyertaan Modal a. Penyertaan Modal pada PD.Pasar b. Penyertaan Modal pada PDAM] c. Penyertaan Modal pada KPN d. Penyertaan Modal pada BPD 2. Retribusi Izin Gangguan 3. Izin Tempat Usaha dan Izin UndangUndang Gangguan
8
Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kabupaten Badung
2010
v
2010
v
2010
v v
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
v
JUMLAH = 13 RANPERDA
4
2010 2010
2010
9
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
