1
BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
: a.
bahwa bencana yang ditimbulkan oleh alam, non alam atau karena ulah manusia dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian, baik harta benda dan lingkungan maupun korban jiwa, serta masalah pengungsi yang terjadi sebagai dampak kerusuhan atau konflik sosial politik;
b.
bahwa upaya Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, maka dipandang perlu penanganan bencana secara terkoordinasi di Kabupaten Badung sehingga penanganan dan penanggulangannya dapat terlaksana dengan cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Kabupaten Badung; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655). 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 jo. Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah; 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BADUNG.
TETAP
Pasal 1 Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Kabupaten Badung yang selanjutnya disingkat Protap PB Kabupaten Badung dengan susunan dan sistematika terdiri dari : BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
BAB IV
PEMBAGIAN KELOMPOK TUGAS
BAB V
KOORDINASI,PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
BAB VI
PENUTUP Pasal 2
Protap PB Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Badung. Pasal 3 Susunan dan Sistematika Protap PB Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3
Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 9 Maret 2012 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 9 Maret 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,
ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2012 NOMOR 18
4
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR
: 18 TAHUN 2012
TANGGAL
: 9 MARET 2012
TENTANG
: PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BADUNG
BAB I PENDAHULUAN 1. UMUM a. Latar Belakang. Dalam upaya meningkatkan kegiatan pembangunan, akan dihadapkan kepada beberapa kendala yang mempengaruhi perjalanannya, salah satu diantaranya adalah kemungkinan datangnya bencana yang secara pasti dan tidak dapat diduga waktunya. Apabila bencana itu terjadi maka akibat yang ditimbulkannya dapat menghambat laju kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung dan hasil yang dicapai. Sulit bagi kita untuk menghindari akibat yang ditimbulkan oleh suatu bencana seperti korban manusia, kerugian harta benda, sarana dan prasarana kepentingan masyarakat. Dampak tersebut sangat mempengaruhi kegiatan dan perencanaan pembangunan yang sudah diatur sedemikian rupa, baik waktu, pendanaan maupun prioritasnya. Kabupaten Badung terletak paling selatan dari Pulau Bali yang terbagi menjadi 6 (enam) Kecamatan, 46 desa dan 16 Kelurahan yang memiliki luas wilayah 418,53 KM² (7,43 % dari luas pulau Bali) adalah salah satu dari 9 Kabupaten / Kota, merupakan pintu gerbang utama kepariwisataan Bali, sekaligus Indonesia Bagian Tengah. Secara Geografis Daerah Kabupaten Badung membelah Pulau Bali ditengah-tengah, membentang dari Utara hingga Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tabanan disebelah Barat, dengan Kabupaten Buleleng di sebelah Utara, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, dan dengan Kota Denpasar. Sedangkan di sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia Karakteristik iklim Kabupaten Badung sangat extrem yakni : sebelah utara merupakan pegunungan dan sebelah selatan beriklim Laut mempunyai kawasan perhotelan yang sudah terkenal diseluruh dunia yaitu Nusa Dua dan Kuta serta obyek wisata lainnya yakni Pantai Kuta, Pura Uluwatu, dan di bagian utara Pura Taman Ayun dan Sangeh.
5 Struktur tanah disebelah utara Kabupaten Badung merupakan struktur sidemen yang belapis dan banyak aliran-aliran air bawah tanah sehingga keadaan tanahnya sangat labil. Dan disebelah selatan merupakan daerah dataran rendah yang dikelilingi dengan lautan. Dengan demikian Kabupaten Badung termasuk daerah rawan bencana. Data bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Badung antara lain : tanah longsor, banjir, angin topan/puyuh, gempa bumi, kebakaran, konflik sosial, abrasi, pohon tumbang dan peledakan bom. Dalam menanggulangi bencana yang terjadi di Kabupaten Badung dibantu kekuatan Linmas/Hansip, Balawista , Satuan Pemadam Kebakaran, PMI dan SAR. Guna memperkecil akibat bencana yang ditimbulkan, seperti kerugian jiwa dan harta benda, diperlukan upaya bersama dari masing – masing instansi Pemerintah, Lembaga Profesi lainnya guna merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan melakukan tindakan penanggulangan secara terkoordinatif serta cegah dini, sehingga diharapkan dapat menekan besarnya kerugian yang tidak diharapkan, baik jiwa manusia, harta benda maupun sarana dan prasarana yang telah dibangun. Oleh karena itu diperlukan kesamaan pendapat, kesamaan pandangan dan pola tindakan, terjadinya koordinasi, kesiapan mental dan fisik, kecepatan dan ketepatan bertindak yang terpadu dari semua instansi dan lembaga kemasyarakatan yang terkait di Kabupaten Badung dalam melakukan tindakan, baik sebelum, pada saat, dan setelah terjadinya bencana. Guna mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi mulai dari tingkat Banjar, maka perlu diatur mekanisme dalam suatu sistem yang dapat mendorong kamandirian dan kewaspadaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan kemauan melakukan berbagai upaya antisipatif dan partisipatif, secara terpadu melalui swadaya masyarakat, yang dipelopori oleh anggota Satuan Hansip/Linmas yang terlatih dibawah koordinasi Kepala Desa/Lurah, yang bekerja berdasarkan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana (Protap PB) Kabupaten Badung.
2. Maksud dan Tujuan. a. Maksud disusunnya Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana (Protap PB) Kabupaten Badung adalah sebagai pedoman bagi aparat pemerintah dan masyarakat di daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerah. b. Tujuan disusunnya Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana (Protap PB) Kabupaten Badung adalah memantapkan keterpaduan langkah dan tindakan bagi aparat pemerintah dan masyarakat di Daerah dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang bertumpu pada kemandirian dan keswadayaan masyarakat secara berdayaguna dan berhasil guna.
3. Ruang Lingkup. Ruang lingkup Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana (Protap PB) meliputi panatalaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi bencana, mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.
6 4. Pengertian a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Badung. b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut dengan BPBD adalah wadah yang terbentuk di Kabupaten Badung, Atas dasar Hukum Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. d. Sekretariat
BPBD adalah unsur pelaksana fungsi BPBD yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati. e. Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas/Hansip adalah organisasi kemasyarakatan yang berada di Desa/Kelurahan yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah guna mengurangi serta memperkecil akibat bencana. f. Prosedur
Tetap
Penanggulangan
Bencana
(Protap
PB)
adalah
acuan
dalam
penatalaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah yang terencana, terpadu, berkelanjutan dan tuntas oleh aparat pemerintah Desa/Kelurahan bersama segenap komponen masyarakat yang dititik beratkan pada kemandirian dan swadaya aktif masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna. g. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi langkah – langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi (penjinakan) dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekontruksi sarana - prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana. h. Penanganan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia, maupun
akibat
konflik
sosial,
yang
meliputi
langkah-langkah
penyelamatan/perlindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau sarana – prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian/pemulangan, pemberdayaan, dan pemindahan/ relokasi. i. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah / perbuatan manusia, dan penyebab lainnya, yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian-kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana-prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. j. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikoordinir pemerintah telah meninggalkan
7 tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan sebagai akibat terjadinya bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah/perbuatan manusia dan bencana lainnya. k. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan untuk mencegah bencana atau resiko yang mungkin terjadi melalui penyiapan peraturan perundang-undangan, penyusunan prosedur, penangggulangan serta melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan l. Tanggap darurat adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinir dan terpadu pada kondisi darurat dalam waktu yang relatif singkat dengan tujuan untuk menolong, mennyelamatkan jiwa/harta benda dan lingkungan serta mengurangi dampak akibat bencana melalui pemberian bantuan moril dan material kepada korban bencana. m. Mitigasi ( penjinakan ) adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat – akibat yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kesiapsiagaan serta penyiapan kesiapan fisik, kewaspadaan dan kemampuan. n. Penyelamatan adalah segala daya upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk menolong, melindungi, dan memberi bantuan tanggap darurat kepada para korban, mengamankan harta benda, sarana prasarana, dan fasilitas umum serta lingkungan akibat bencana. o. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban dan kerusakan sarana-prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali. p. Rekontruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana dan prasarana umum yang rusak/rusak ringan akibat bencana, untuk meringankan penderitaan masyarakat. q. Pemberdayaan adalah kegiatan pembinaan kemampuan dan kemandirian para pengungsi agar dapat melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. r. Relokasi adalah kegiatan menempatkan/memukimkan kembali pengungsi dari tempat penampungan sementara ketempat yang tetap dilokasi yang baru. s. Rekonsiliasi adalah upaya dan kegiatan untuk menciptakan kedamaian kepada pihakpihak yang bertikai dengan pendekatan sosial, budaya, hak azasi manusia dan aspek hukum.
8 BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan masyarakat dalam penanggulangan bencana
dan penanganan
pengungsi. mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana. 2. Untuk mendorong swadaya masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membentuk tim satuan koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : a. Penasehat
: 1. Bupati Badung. 2. Dandim 1611/Badung. 3. Kapolresta Denpasar. 4. Kapolres Badung. 5. Wakil Bupati Badung.
b. Ketua
: Sekretaris Daerah Kabupaten Badung (ex officio) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.
c. Ketua Harian
: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Badung.
d. Wakil Ketua Harian
: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Badung.
e. Sekretaris
: Sekretaris BPBD Kabupaten Badung.
f. Anggota
:
1.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Badung.
2.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Badung.
3.
Asisten Administrasi Umum Kabupaten Badung.
4.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.
5.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung.
6.
Kepala Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Badung.
7.
Kepala Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Badung.
8.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung.
9.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Badung.
10. Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung. 11. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung. 12. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung.
9 13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. 14. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. 15. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. 16. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab.Badung. 17. Kepala Dinas Peternakan , Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung. 18. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Badung. 19. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung. 20. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung. 21. Kepala Dinas Pendapatan Daerah/ Pesedahan Agung Kabupaten Badung. 22. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. 23. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung. 24. Kepala Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah III Denpasar. 25. Kepala Kantor SAR Denpasar. 26. Direktur RSUD Kabupaten Badung. 27. Direktur Utama PDAM Kabupaten Badung. 28. Direktur Utama PD Pasar Kabupaten Badung. 29. Kepala PT. PLN Persero Distribusi Bali Area Bali Selatan. 30. Pimpinan PT. Telkom Bali. 31. Kepala Satpol PP Kabupaten Badung. 32. Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung. 33. Kepala Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Badung. 34. Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Badung. 35. Kabag. Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Badung. 36. Kabag. Keuangan Setda. Kabupaten Badung. 37. Kabag. Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Badung. 38. Kabag. Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Badung. 39. Kabag. Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Badung. 40. Kabag. Humas dan Protokol Setda Kabupaten Badung. 41. Kabag. Hukum dan HAM Setda Kabupaten Badung. 42. Kabag. Perlengkapan dan Aset Setda Kabupaten Badung. 43. Kabag. Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Badung. 44. Kabag. Umum Setda Kabupaten Badung. 45. Para Camat se-Kabupaten Badung. 46. Unsur Polresta Denpasar. 47. Unsur Polres Badung. 48. Unsur Kodim 1611/Badung. 49. BTDC Nusa Dua. 50. Para Kabid, Kasubag dan Kasi
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Badung. 51. Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.
10 52. PMI Cabang Badung. 53. Orari Kabupaten Badung. 54. Pramuka Kabupaten Badung. 55. LSM, Ormas dan Media Massa.
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membentuk : a. Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Rupusdalop PB), sebagai ruang data dan pusat informasi dan pengendalian kegiatan penanggulangan bencana dan pengungsi. Rupusdalop BPBD bertempat di Kantor Bupati atau BPBD Kabupaten. Rupusdalop BPBD dipimpin oleh Kepala BPBD dan dibantu oleh unsur TNI/POLRI, Kesehatan, Dinas Sosial dan unsur lain yang terkait. Bertempat di Rupusdalop diatur giliran petugas piket Siaga penanggulangan bencana secara terpadu. b. Tim Reaksi Cepat (TRC), yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur/Instansi terkait, TNI/POLRI, Kesehatan, Dinas Sosial, Cipta Karya, Bina Marga, Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta unsur lain yang diperlukan, dengan tugas melakukan pendataan dan membuat perkiraan kebutuhan darurat secara cepat apabila terjadi bencana di wilayahnya. c. Satuan Tugas (Satgas) BPBD, sebagai organisasi kerangka yang disiapkan dari unsur terkait, yang membantu pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi di wilayahnya apabila unit Operasi BPBD Kecamatan tidak mampu mengatasinya. Satgas bersifat sementara, dalam arti dibentuk bila diperlukan dan dibubarkan setelah selesai penugasan.
4. BPBD mempunyai tugas : Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh, BNPB yang meliputi tahap-tahap sebelumnya, pada saat maupun sesudah bencana terjadi, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekontruksi. 5. BPBD mempunyai fungsi : a. Di Tingkat Kabupaten : 1. Memberikan penyuluhan, pelatihan, gladi dan pembinaan untuk
meningkatkan
kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya. 2. Melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara langsung didaerahnya yang memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sarana dan prasarana yang ada di daerahnya. 3. Melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan BPBD Kabupaten yang terdekat.
11 4. Penerimaan dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya. 5. Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Bupati, BPBD Propinsi Bali, Gubernur dan BNPB. b. Di Tingkat Kecamatan. 1. Camat mengkoordinasikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana. 2. Untuk membantu Camat dalam mengkoordinasikan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dibentuk Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan pengungsi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : a. Ketua
: Camat
b. Wakil Ketua I
: Danramil
c. Wakil Ketua II
: Kapolsek
d. Sekretaris
: Sekretaris Kecamatan
e. Pelaksana Harian
: Pejabat Pelaksana Fungsi Linmas Kecamatan
f. Anggota
: Unit-unit terkait dan masyarakat/ LSM.
c. Di Tingkat Desa/Kelurahan. 1. Prebekel/Lurah mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan
masyarakat
dalam penanggulangan bencana dan penaganganan pengungsi mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana.
2. Prebekel/Lurah
mendorong
swadaya
masyarakat
dalam
kegiatan
penaggulangan bencana dan penaganan pengungsi. 3. Prebekel selaku kepala SatuanHansip/Linmas Desa mengorganisir anggota Satuan Hansip/Linmas di wilayahnya dalam 3 ( tiga ) kelompok lingkungan : a. Kelompok lingkungan pemukiman b. Kelompok lingkungan pekerjaan/proyek/objek vital c. Kelompok lingkungan pendidikan 4. Untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, masing-masing kelompok Satuan Hansip/Linmas dibentuk dan disusun dalam reguregu sesuai dengan kebutuhan penugasan dengan kekuatan masing-masing regu 10 orang antara lain terdiri atas : a. Regu Deteksi Dini; b. Regu P3K; c. Regu Tandu; d. Regu Evakuasi; e. Regu dapur umum; f. Regu Caraka; g. Regu pencarian dan penyelamatan ( SAR );
12 h. Regu Pionir; i. Regu Pemadam Kebakaran; j. Regu Pengamanan; 5. Satuan Hansip/Linmas Desa mempunyai tugas : a. Menyusun potensi Hansip/Linmas dalam regu – regu pelaksana menurut kebutuhan desa yang siap dikerahkan sewaktu – waktu sesuai tugas dan fungsinya; b. Mengerahkan potensi Hansip/Linmas dalam pananggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi diwilayahnya baik sebelum, pada saat dan setelah terjadi bencana.
13 BAB III MEKANISME PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI.
Pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat. a. Desa /Kelurahan : 1. Sebelum terjadi bencana dan pengungsian : a. Membuat peta rawan bencana. b. Membuat dan memelihara data potensi Satuan Linmas/Hansip c. Menyiapkan data para medis dan fasilitas kesehatan/P3K d. Menyiapkan potensi Satuan Linmas/Hansip dan masyarakat untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi e. Mengkoordinir masyarakat dalam penyiapan alat alat dan fasilitas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi. f. Melaksanakan penyuluhan dan gladi/latihan penanggulangan dan penanganan pengungsi. g. Menetapkan lokasi alternative pengungsian korban bencana. h. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui upaya-upaya peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan pengungsian. 2. Pada saat terjadi bencana dan pengungsi: a. Mencari dan menyelamatkan korban akibat bencana. b. Memberikan pertolongan pertama kepada korban akibat bencana c. Mengungsikan korban bencana d. Menyiapkan dapur umum e. Menyiakan tempat penampungan sementara bagi korban bencana f. Mengamankan daerah yang kena bencana g. Menerima, mengelola dan menyalurkan serta mempertanggung jawabkan bantuan. h. Melaporkan kegiatan bencana kepada Camat 3. Sesudah terjadi bencana dan pengungsian : a. Menginventarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian b. Menempatkan korban bencana kepenampungan sementara dilokasi yang aman. c. Merujuk korban bencana yang mengalami gangguan fisik, psikologis dan sosial ke Rumah Sakit/Puskesmas atau lembaga rehabilitasi terdekat. d. Melakukan rekontruksi, terhadap fasilitas sosial dan fasilitas umum yang terkena bencana. e. Melaporkan kejadian bencana dan kebutuhan yang diperlukan kepada Camat.
14 b. Di Kecamatan. 1. Sebelum terjadi bencana : a. Membuat peta rawan bencana,menginformasikan daerah rawan bencana dan daerah alternatif Pengungsian korban bencana serta potensi satuan Hansip/Linmas di Desa /Kelurahan di wilayahnya. b. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada potensi satuan Hansip/Linmas dan masyarakat di Desa/Kelurahan yang rawan bencana. c. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. 2. Pada saat terjadi bencana : a. Memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana dan menyiapkan dapur umum. b. Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban bencana. c. Menggunsikan korban bencana. d. Mengamankan daerah yang terkena bencana. e. Menerima,menyalurkan bantuan serta mempertanggung jawabkan. f. Melaporkan kejadian bencana kepada Bupati. 3. Sesudah terjadi bencana. a. Menginventarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian. b. Merehabilitasi dan merekontruksi fasilitas sosial maupun fasilitas umum di daerah bencana. c. Menempatkan kembali korban bencana ke lokasi semula, ke pemukiman masyarakat atau pengalihan ke lokasi yang aman. d. Menerima dan menyalurkan bantuan serta mempertanggung jawabkannya. e. Melaporkan kejadian bencana dan bantuan yang diperlukan kepada Bupati. c. Di Kabupaten 1. Sebelum terjadi bencana : a. Membuat peta rawan bencana, menginformasikan kepada Pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan. b. Menyusun potensi satuan Linmas/Hansip dan Satgas BPBD. c. Menetapkan daerah alternatif pengungsian korban bencana. d. Menyusun program Satuan Koordinasi BPBD, antara lain pendidikan dan pelatihan, geladi posko dan geladi lapang, serta prosedur tetap penanggulangan bencana. 2. Pada saat terjadi bencana : a. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Pengungsi yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi, mengirimkan Tim Reaksi Cepat ke daerah bencana serta menyiapkan Satgas BPBD. b. Mengirimkan Satgas BPBD ke daerah bencana.
15 c. Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain penyediaan tempat penampungan sementara korban bencana, bantuan tenaga medis/paramedis, obat-obatan, pakain dan bahan makanan. d. Melaporkan kejadian bencana dan penanggulangannya melalui Bupati, BPBD Provinsi, Gubernur dan BNPB 3. Sesudah terjadi bencana : a. Melaporkan jumlah korban bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi, dan rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah bencana. b. Memberikan bantuan dan melaksanakan rehabilitasi dan atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah. c. Mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran pemerintah dan pembangunan.
16 BAB IV PEMBAGIAN KELOMPOK TUGAS
1. Kolompok Tugas ( Pokgas ) Pencegahan dan Kesiapsiagaan a. Koordinator : BPBD Kabupaten Badung b. Anggota
: 1. Kodim 1611/Badung 2. Polres Badung 3. Polresta Denpasar 4. Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Badung 5. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung 6. Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung 7. Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Badung 8. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung 9. BMKG 10. BTDC Nusa Dua 11. Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Badung 12. Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung 13. Kantor Arsip Daerah Kabupaten Badung 14. Kabag. Hukum dan HAM Setda Kabupaten Badung 15. Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Badung 16. Para Camat se Kabupaten Badung 17. Unsur PMI Cabang Badung 18. Unsur Balawista Kabupaten Badung 19. Pramuka Kabupaten Badung 20. ORARI Kabupaten Badung
2. Kelompok Tugas (Pokgas) Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan. a. Koordinator : Polres Badung b. Anggota
: 1. Unsur Kodim 1611/Badung 2. Unsur Polresta Denpasar 3. Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Badung 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung 5. Satuan Pol PP Kabupaten Badung 6. Unsur PDAM Kabupaten Badung 7. Linmas/Hansip Kabupaten Badung 8. Orari. 9. LSM, ORMAS dan Media Massa 10. Sarnas Denpasar
17 3. Kelompok Tugas (Pokgas) Kesehatan a. Koordinator
: Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
b. Anggota
: 1. RSUD Kabupaten Badung 2. PMI Cabang Badung 3. Matrik Hansip, Badan/Dinas Kabupaten Badung 4. Pramuka Kabupaten Badung
4. Kelompok Tugas (Pokgas) Rehabilitasi, Rekonsiliasi, Rekontruksi dan Relokasi a. Koordinator
: Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung
b. Anggota
: 1.
Unsur Kodim 1611/Badung
2.
Unsur Polres kabupaten Badung
3.
Unsur Poltabes Denpasar
4.
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah,
Penelitian
dan
Pengembangan Kabupaten Badung 5.
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
6. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung 7. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung 8. Dinas Pariwisata Kabupaten Badung 9. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 10. Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung 11. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung 12. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung 13. Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Badung 14. Kantor Arsip Daerah Kabupaten Badung 15. Bagian Keuangan Setda Kabupaten Badung 16. Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Badung 17. Bagian Umum Setda Kabupaten Badung 18. Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Badung 19. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Badung 20. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Badung 21. PDAM Kabupaten Badung 22. PT. PLN Persero Distribusi Bali Area Bali Selatan 23. PT. Telkom Bali 24. PMI Cabang Badung
18 5. Kelompok Tugas (Pokgas) Sosial : a. Koordinator : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung b. Anggota
: 1. 2.
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
3.
Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Badung
4.
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung
5.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung
6.
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung
7.
Kantor Kementrian Agama Kabupaten Badung
8.
Kabag Umum Setda Kabupaten Badung
9.
Kabag Administrasi Kesra Setda Badung
10. PDAM Kabupaten Badung 11. PD Pasar Kabupaten Badung 12. PKK/Dharma Wanita Kabupaten Badung 13. Unsur Polres Badung 14. Unsur Poltabes Denpasar 15. Unsur Kodim 1611/Badung 16. Unsur PMI Cabang Badung 17. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab.Badung 18. Kwarcab Pramuka Kabupaten Badung 19. PHDI Kabupaten Badung 20. Pecalang desa
19 BAB V KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
a. Koordinasi Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi penangulangan bencana dan Penanganan pengungsi dilakukan sebagai berikut : 1.
Tingkat Provinsi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Kepala BPBD Provinsi Bali .
2.
Tingkat Kabupaten oleh Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Kepala BPBD Kabupaten.
3.
Tingkat Kecamatan oleh Camat selaku Ketua Unit Operasional PB
4.
Tingkat Desa/Kelurahan oleh Prebekel/Lurah selaku Kepala Satuan Linmas/Hansip .
b. Pengendalian 1.
Untuk pelaksanaan pengendalian penanggulangan pada saat terjadi bencana, Pos Komando BPBD ditempatkan di Rupusdalops BPBD.
2.
Untuk efektifitas pelaksanaan Pos Komando PB dapat dibentuk Posko Stasioner dan Posko bergerak PB
c. Pelaporan 1. Prosedur. a. Prebekel/Lurah melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan penanganannya kepada camat selaku Ketua Unit Operasional PB b. Ketua Unit Operasional Kecamatan melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan penanganan di wilayahnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanggunglangan Bencana Daerah. c. Kepala BPBD Kabupaten melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan penanganan di wilayahnya melalui Bupati kepada Kepala BPBD Provinsi dan Gubernur. d. Kepala BPBD Provinsi melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan penanganan di wilayahnya melalui Gubernur kepada Kepala Badan Nasional Penangggulangan Bencana dengan tembusan kepada instansi terkait di tingkat pusat.
e. Dalam keadaan mendesak, Prebekel/Lurah dapat secara langsung melaporkan kejadian bencana dan atau pengungsian kepada Bupati melalui Kepala BPBD dengan tembusan kepada Camat di wilayahnya.
20 2. Bentuk dan Isi Laporan. a. Bentuk 1. Laporan Pendahuluan Kejadian Bencana dan atau pengungsian, melalui kurir, telepon, faximile, radiogram, SSB, handphone/SMS dan lain – lain. 2. Laporan lengkap. 3. Laporan rutin yang terdiri dari Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan dan Tahunan. b.
Isi Laporan memuat : 1. Jenis bencana dan atau pengungsian. 2. Tempat bencana dan atau pengungsian. 3. Waktu kejadian bencana dan atau pengungsian. 4. Jumlah korban akibat bencana dan atau pengungsian. 5. Permintaan kebutuhan bantuan.
3. Penyampaian Informasi Bencana. Penyampaian informasi penanggulangan bencana dan atau penanganan pengungsi kepada pihak-pihak tertentu, menjadi kewenangan BPBD Kabupaten melalui Bupati kepada BPBD Provinsi, Gubernur dan BNPB.
21 BAB VI PENUTUP
Demikian Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana (Protap PB) Kabupaten Badung ini digunakan sebagai pedoman dan cara bertindak bagi Instansi/Unit Kerja/Lembaga Masyarakat yang berperan dalam penanggulangan bencana, guna memperlancar koordinasi serta penyaluran bantuan sumberdaya dalam penanganan darurat bencana.
BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
