BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA ( PROTAP PB ) KABUPATEN BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa bencana yang ditimbulkan baik oleh faktor alam, faktor non alam dan faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harga benda dan dampak psikolagis serta konflik sosial, memerlukan penanggulangan dan penanganan secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi;
b. bahwa dalam upaya penanggulangan bencana dilakukan melalui kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga dapat ditangani secara berdaya guna dan berhasil guna;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana ( Protap PB ) Kabupaten Badung;
Mengingat
: 1. Undang–Undang
Nomor
69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan
Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang
Nomor
20 Tahun 1982 tentang
Ketentuan –
ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3368);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 ) ; 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 8. Keputusan
Bupati
Badung
Nomor
1763/03/HK/2006
tentang
Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Kabupaten Badung, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 594/03/HK/2009;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN
BUPATI
PENANGGULANGAN
TENTANG
BENCANA
PROSEDUR
(PROTAP
PB)
TETAP
KABUPATEN
BADUNG. Pasal 1 Menetapkan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Kabupaten Badung yang selanjutnya disingkat Protap PB Kabupaten Badung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 2 Prosedur Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam kegiatan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Badung.
Pasal 3 Menugaskan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat selaku Sekretaris Ketua Pelaksana Harian Satlak PB Kabupaten Badung untuk menyebarluaskan Protap PB ini kepada semua instansi dan masyarakat di Kabupaten Badung.
Pasal 4 Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.
Pasal 5 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap Penanganan Bencana (Protap PB) Kabupaten Badung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Badung pada tanggal 25 Juni 2009 BUPATI BADUNG, ttd. Diundangkan di Badung
ANAK AGUNG GDE AGUNG
pada tanggal 25 Juni 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. I WAYAN SUBAWA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2009 NOMOR 18
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA (PROTAP PB) KABUPATEN BADUNG
BAB I PENDAHULUAN 1. Umum a. Upaya peningkatan pembangunan di Kabupaten Badung menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi jalannya pembangunan. Salah satu bentuk kendala itu adalah kemungkinan datangnya bencana yang secara pasti tidak dapat diduga waktunya. Apabila bencana itu terjadi maka akibat yang ditimbulkan dapat menghambat laju kegiatan pembangunan yang sedang dan akan berlangsung maupun hasil-hasil yang telah dicapai. b. Keadaan geografi wilayah Kabupaten Badung terdiri dari pegunungan, sungai, tanah yang labil, laut dan pantai, lintasan jalan raya yang padat, selanjutnya dihadapkan kepada padatnya/besarnya jumlah penduduk, dikaitkan pula dengan pesatnya kemajuan teknologi canggih dewasa ini, akan memacu tumbuhnya industri-industri baru, serta adanya pergantian musim, iklim dan cuaca yang tidak stabil. Semua ini akan menambah resiko dan kerawanan bencana di Kabupaten Badung seperti : gempa bumi, tanah longsor, angin topan, kekeringan, kebakaran, banjir, kecelakaan lalu lintas di darat maupun di air, konflik sosial, aksi terror, hama tanaman, tsunami dan wabah penyakit. Dari beberapa bencana tersebut diatas yang pernah terjadi dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Badung termasuk daerah yang rawan bencana. c. Guna memperkecil akibat bencana yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda tersebut diperlukan upaya bersama dari masing-masing instansi/unit kerja/lembaga masyarakat guna merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan melakukan tindakan penanggulangan secara terkoordinatif serta cegah dini, sehingga diharapkan dapat menekan besarnya kerugian yang tidak diharapkan baik jiwa manusia, harta benda maupun sarana dan prasarana yang telah dibangun. Oleh sebab itu diperlukan kesamaan pendapat, pandangan dan pola tindakan, terjadinya koordinasi, kesiapan mental dan fisik, kecepatan dan ketepatan bertindak yang terpadu dari semua instansi/unit kerja/Lembaga Masyarakat yang terkait di Kabupaten Badung dalam melakukan tindakan, baik prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Kesemuanya itu perlu dituangkan ke dalam piranti lunak guna dapat dipedomi bersama yang dirumuskan dalam Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana (Protap PB) Kabupaten Badung. 2. Maksud dan Tujuan a. Maksud Agar terdapat kesamaan pola pikir dan tindakan yang dijadikan pedoman kerja bagi masing-masing instansi/unit kerja/lembaga masyarakat dalam melakukan kegiatan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Badung mulai dari kegiatan prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
b. Tujuan 1) Terjalinnya koordinasi, kegiatan terpadu, kerjasama yang baik dari instansi/unit kerja/lembaga masyarakat di Kabupaten Badung dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana. 2) Terciptanya kesiapsiagaan yang maksimal, cegah dini, kecepatan bertindak serta tertib administrasi dalam mengantisipasi terjadinya bencana di Kabupaten Badung. 3. Ruang Lingkup Dalam pembuatan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana (Protap PB) ini ruang lingkupnya terbatas pada upaya yang dilakukan oleh instansi/unit kerja/lembaga masyarakat di Kabupaten Badung berupa tindakan preventif, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dengan sistimatika sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN
BAB II
: KONDISI DAN SITUASI DAERAH KABUPATEN BADUNG
BAB III
: PENGORGANISASIAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK PB) KABUPATEN BADUNG
BAB IV
: LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN BENCANA
BAB V
: LOGISTIK
BAB VI
: KOMANDO DAN PENGENDALIAN
BAB VII
: PELAPORAN
BAB VIII
: PENUTUP
4. Pengertian Untuk memperoleh kesatuan pola pikir dan tindakan, dalam Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana (Protap PB) ini ditentukan beberapa pengertian baku, antara lain : a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. b. Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATKORLAK PB) adalah wadah organisasi non struktural yang mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Bencana yang terjadi di Propinsi Bali yang diketuai oleh Gubernur. c. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) adalah wadah organisasi non struktural yang melaksanakan upaya Penanggulangan Bencana baik prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana terjadi di Kabupaten/Kota diketuai oleh Bupati/Walikota dan bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Ketua SATKORLAK PB. d. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (SATGAS PB) adalah organisasi kerangka yang disiapkan untuk membantu pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang terjadi di suatu wilayah Kabupaten yang bersangkutan. e. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau
f.
g. h. i. j.
k.
l.
m.
n.
o. p.
q.
r.
s.
t.
u.
v. w.
faktor non alam maupun faktor manuasi sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Penjinakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna. Penyelamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong, menyantuni para korban dan mengamankan harta benda, mengamankan sarana dan prasarana serta fasilitas umum dan lingkungan akibat bencana. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya. Tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Prosedur Tetap adalah petunjuk tata cara bertindak baku sesuai dengan fungsi masingmasing yang telah ditetapkan dalam Protap secara terkoordinir sehingga tindakan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang maksimal secara berdaya guna dan berhasil guna. Koordinasi adalah kegiatan yang menyatupadukan berbagai sumber dan kegiatan, oganisasi/instansi Pemerintah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan agar dapat melakukan penanggulangan bencana secara menyeluruh dan terpadu sehingga tetap (tepat asas/tepat arah/tepat sasaran). Perlindungan masyarakat adalah upaya melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari akibat mala petaka yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam atau bencana lainnya. Lingkungan hidup adalah kesatuan masyarakat dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. Rupusdalops adalah ruangan/sarana Satlak PB tempat menghimpun data rawan bencana, data potensi penanggulangan bencana, dilengkapi sarana komunikasi dan transportasi untuk digunakan dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan operasi penanggulangan bencana secara terpadu. Masyarakat adalah himpunan orang-orang yang hidup bersama di suatu tempat atau lingkungan dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu, baik lingkungan pemukiman, pekerjaan maupun lingkungan pendidikan. Proyek/Okyek Vital adalah Perusahaan, Badan, Instansi, dan Jawatan yang dilihat dari sifat dan kegiatannya berkaitan dengan soal-soal yang menyangkut bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan yang apabila terganggu menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan Negara. Aparat Pemerintah di daerah adalah perangkat/Instansi/Unit Kerja yang secara fungsional melaksanakan tugas Penanggulangan Bencana di bawah koordinasi dan pengendalian Kepala Wilayah. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta aktif baik anggota masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan yang secara fungsional mendukung pelaksanaan Penanggulangan Bencana. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
5. Asas-asas Penanggulangan Bencana a. Asas Kemanusiaan; b. Asas Keadilan; c. Asas Kesamaan kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan; d. Asas Keseimbangan, Keselarasan dan Keserasian; e. Asas Ketertiban dan kepastian hukum; f. Asas Kebersamaan; g. Asas Kelestarian Lingkungan Hidup; dan h. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 6. Prinsip-prinsip dalam Penanggulangan Bencana a. Cepat dan Tepat; b. Prioritas; c. Koordinasi dan Keterpaduan; d. Berdaya guna dan berhasil gua; e. Transparansi dan Akuntabilitas; f. Kemitraan; g. Pemberdayaan; h. Nondiskriminatif; dan i. Nonproletisi;
BAB II KONDISI DAN SITUASI WILAYAH KABUPATEN BADUNG 1. Geografi. Luas wilayah Kabupaten Badung yakni 418,52 km2, km2, atau 7,43% dari luas Pulau Propinsi Bali Wilayah Kabupaten Badung terbagi atas 6 wilayah kecamatan dari 6 kecamatan maka kecamatan Petang memiliki luas terbesar yaitu 115 km2, sedang Kecamatan Kuta merupakan kecamatan terkecil dengan luas 17,52 km2. Seperti halnya keadaan musim di Indonesia dikenal dua musim yaitu kemarau dan penghujan, antara lain diperbaharui adanya arus angin yang melintasi suatu daratan serta banyak tidaknya kandungan uap air. Luas lahan di Kabupaten Badung yang dirinci menurut penggunaannya terdiri dari tanah sawah 24,69%, perkebunan 15,82%, hutan Negara 3,56%, tanah kering 45,92% dan penggunaan lain-lainnya 10,00%. 2. Demografi. Jumlah penduduk di daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 berjumlah 381.5616 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 2,01% hingga kepadatan jumlah penduduknya mencapai 840 jiwa/km2, namun apabila ditinjau dari Pertambahan penduduk perkecamatan akan tampak bahwa daerah-daerah perkotaan mempunyai pertumbuhan penduduk yang relative tinggi. Pertumbuhan tinggi tersebut umumnya disebabkan tingginya tingkat mobilitas dan migrasi masuk ke perkotaan, jadi bukanlah akibat pertumbuhan alamiah. 3. Kebencanaan. Di wilayah Kabupaten Badung secara garis besar, peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan bencana yang dihadapi dapat digolongkan dalam 12 jenis yaitu : a. Gempa bumi; b. Banjir; c. Angin topan; d. Tanah Longsor; e. Kebakaran; f. Kekeringan; g. Pencemaran lingkungan; h. Konflik sosial; i. Teroris; j. Wabah penyakit menular; k. Hama; l. Tsunami;
BAB III PENGORGANISASIAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK PB) KABUPATEN BADUNG
1. Susunan Organisasi. Organisasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Badung dibentuk dan dibina dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap ancaman bencana dan akibatnya, serta untuk mengamankan hasil-hasil pembangunan daerah dan menjamin kelestarian lingkungan. Di Kabupaten Badung telah dibentuk organisasi Penanggulangan Bencana dengan nama Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana ( Satlak PB ) Kabupaten Badung yang susunan keanggotaannya sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 594/03/HK/2009, tertanggal 20 Maret 2009 terdiri dari : Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III Ketua Pelaksana Harian Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara
: : : : : : :
Bupati Badung Komandan Distrik Militer 1611/Badung Kepala Kepolisian Kota Besar Denpasar Kepala Kepolisian Resor Badung Wakil Bupati Badung Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Badung : Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Badung.
1. Kelompok Tugas (Pokgas) Pencarian dan Pertolongan Koordinator : Kasdim 1611/Badung Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Badung 2. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kabupaten Badung 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Badung 4. Kepala Bappeda, Litbang Kabupaten Badung 5. Inspektur Kabupaten Badung 6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Latihan Kabupaten Badung 7. Kepala BMKG Wilayah III Denpasar 8. Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Badung 9. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung 11. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Badung 12. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Badung 13. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Badung 14. Pasi. Teritorial Kodim 1611/Badung 15. Kabag. Bina Mitra Poltabes Denpasar 16. Kabag. Bina Mitra polres Badung 17. Kabag Ops. Poltabes Denpasar 18. Kabag. Ops. Polres Badung 19. Kasat. Intelkam Poltabes Denpasar 20. Kasat. Intelkam Polres Badung 21. Kasat. Reskrim Poltabes Denpasar 22. Kasat. Reskrim Polres Badung
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
Kasat. Samapta Poltabes Denpasar Kasat. Samapta Polres Badung Kasat. Lantas Poltabes Denpasar Kasat. Lantas Polres Badung Kepala Kantor SAR Denpasar Camat se-Kabupaten Badung Dan Ramil se-Kabupaten Badung Ka Polsek se-Kabupaten Badung Perbekel/Lurah se-Kabupaten Badung Kepala Puskesmas se-Kabupaten Badung Ketua PMI Cabang Badung Ketua ORARI Lokal Badung Bendesa Adat se-Kabupaten Badung Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan Badung 37. Masyarakat Kabupaten Badung
se-Kabupaten
2. Kelompok Tugas (Pokgas) Kesehatan Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Badung 2. Direktur RSUD Kabupaten Badung 3. Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Badung 4. Camat se-Kabupaten Badung 5. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Badung 6. Ketua PMI Cabang Badung 7. Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan se-Kabupaten Badung 3. Kelompok Tugas (Pokgas) Sosial Koordinator : Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Alam Kabupaten Badung 2. Asisten Administrasi umum Kabupaten Badung 3. Kepala Bappeda, Litbang Kabupaten Badung 4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung 6. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung 7. Kepala dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung 8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung 9. Sekretaris DPRD Kabupaten Badung 10. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Badung 11. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung 12. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Badung 13. Kepala Bagian Administrasi kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Badung 14. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kabupaten Badung 15. Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung 16. Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Badung 17. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Badung 18. Kepala Kantor Perpustakaan Kabupaten Badung
19. 20. 21. 22. 23.
Dharma wanita, PKK, Gatriwara Camat se-Kabupaten Badung Perbekel/Lurah se-Kabupaten Badung Ketua PMI Kabupaten Badung Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan Badung 24. Karang Taruna se-Kabupaten Badung 25. Masyarakat Kabupaten Badung
se-Kabupaten
4. Kelompok Tugas (Pokgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Koordinator : Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Pembangunan Kabupaten Badung 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung 3. Kasdim 1611/Badung 4. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung 5. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung 6. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung 7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung 8. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 9. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung 10. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Badung 11. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Badung 12. Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Kabupaten Badung 13. Kepala Bagian Bina Mitra Poltabes Denpasar 14. Kepala Bagian Bina Mitra Polres Badung 15. Camat Se-Kabupaten Badung 16. Perbekel/Lurah Se-Kabupaten Badung 17. Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan se-Kabupaten Badung 18. Masyarakat Kabupaten Badung Staf Administrasi 1. Sekretaris Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Badung 2. Kepala Bidang Linmas pada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Badung 3. Kepala Sub Bidang Penanganan Bencana pada Badan Kesbang Pol. Dan Linmas Kabupaten Badung 4. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Latihan pada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Badung 5. Staf pada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Badung
2. Struktur Organisasi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Badung KETUA WAKIL KETUA I WAKIL KETUA II WAKIL KETUA III
KETUA PELAKSANA HARIAN
SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS
BENDAHARA
POKGAS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
POKGAS KESEHATAN
POKGAS SOSIAL
POKGAS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
3. Tugas Pokok dan Fungsi Satlak PB Kabupaten Badung a. Tugas Pokok Tugas Pokok Satlak PB Kabupaten Badung adalah merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan pengendalian kegiatan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Badung dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana baik pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi. b. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Satlak PB Kabupaten Badung mempunyai fungsi : 1) Pengorganisasian, pemberian petunjuk, pengarahan dan pembinaan serta pengendalian kegiatan penanggulangan bencana, baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi Satlak PB di Kabupaten Badung. 2) Mengkoordinasikan dan Pengendalian Kegiatan teknis dan administrasi dalam penanggulangan bencana, baik yang dilakukan instansi vertikal, dinas maupun masyarakat. 3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan penerimaan dan penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh Bupati Badung selaku Ketua Satlak PB.
4) Pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan petunjuk Ketua Satlak PB Kabupaten Badung. 4. Pembagian Tugas Penanggulangan Bencana a. Pada saat Prabencana, unsur/Pokgas Satlak PB Kabupaten Badung dibina dan dilatih sedemikian rupa, sehingga mampu dan terampil untuk mendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, melaksanakan tugas-tugas yang bersifat preventif dan mitigatif sesuai rencana Satlak PB Kabupaten Badung. b. Untuk menjamin kesiapan yang tinggi dalam menghadapi bencana yang setiap saat dapat terjadi. Satlak PB Kabupaten Badung mengusahakan kesiagaan unsur/Pokgas Satlak PB Kabupaten Badung sedemikian rupa sehingga setiap saat diperlukan dapat segera diaktifkan untuk dioperasikan secepatnya. c. Pada saat Tanggap Darurat, unsur Satlak PB Kabupaten Badung diaktifkan dalam kelompok-kelompok tugas (Pokgas), sedangkan pengerahannya dilaksanakan oleh pelaksana harian atas perintah Ketua Satlak PB Kabupaten Badung, dengan tugas-tugas sebagai berikut : 1) Kelompok Tugas (Pokgas) Pencarian dan Pertolongan, dikoordinir oleh Kasdim 1611/Badung. Kelompok Tugas ini bertugas mencari dan menolong korban dilokasi bencana, mengevakuasi ke daerah yang aman yang ditunjuk untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut dari kelompok tugas yang lain, melaksanakan pemadaman kebakaran bila diperlukan, mengamankan lokasi yang ditinggal oleh penduduk dan memberikan penerangan kepada masyarakat mengenai bencana yang terjadi serta pemadam aliran listrik di daerah yang dilanda bencana bila diperlukan. 2) Kelompok Tugas (Pokgas) Kesehatan, dikoordinir oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Kelompok Tugas ini bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada korban bencana dan dikoordinasikan dengan pokgas yang lain. 3) Kelompok Tugas (Pokgas) Sosial, dikoordinir oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Kelompok Tugas ini menyiapkan tenda-tenda darurat perlengkapan, menyelenggarakan, dapur umum, menyiapkan dan menyelenggarakan pakaian dan selimut untuk para pengungsi yang memerlukan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu serta manula yang tidak mempunyai keluarga lagi, menyelenggarakan pemakaman bagi korban yang meninggal dunia. 4) Kelompok tugas (Pokgas) Rehabilitasi dan rekonstruksi, di koordinir oleh Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung. Kelompok tugas ini bertugas melaksanakan perbaikan darurat terhadap sarana ekonomi, perhubungan dan kehidupan masyarakat, penyediaan air bersih dan fasilitas MCK bagi para pengungsi dan dikoordinasikan dengan Pokgas yang lain. d. Pascabencana, unsur Satlak PB Kabupaten Badung diaktifkan dalam rehabilitasi dan rekontruksi, dan dikoordinasikan dengan pokgas yang lainnya.
5. Tata Laksana a. Usaha Penanggulangan Bencana terdiri dari 3 tahap yaitu : 1. Tahap Prabencana meliputi kegiatan pencegahan dini dan kesiapsiagaan masyarakat serta aparat pemerintah sehingga dampak yang ditimbulkan dan akibat bencana dapat diperkecil. Kegiatan yang dilakukan : a) Membuat peta daerah rawan bencana dan menginformasikan secara tepat. b) Menyusun potensi Linmas dan Satgas diwilayahnya. c) Menetapkan jalur dan tempat evakuasi korban bencana. d) Menyusun program penanggulangan bencana antara lain pendidikan dan pelatihan Gladi Posko dan gladi lapangan Penanggulangan Bencana, serta menyusun dan menyempurnakan Prosedur tetap Penanggulangan Bencana. e) Menetapkan anggaran Penanggulangan Bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung. 2. Tahap saat tanggap darurat Titik berat kegiatan dimulai dari mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan santunan kepada korban Bencana. Kegiatan yang dilakukan : a. Memberikan petunjuk teknis Penanggulangan Bencana. b. Mengirimkan bantuan SATGAS SATLAK PB. c. Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan, antara lain menyediakan tempat penampungan sementara korban, bantuan tenaga medis/para medis, obat-obatan, pakaian dan makanan sesuai dengan kebutuhan korban. d. Memberikan penyuluhan dan motivasi kepada masyarakat yang terkena bencana. e. Melaporkan kejadian bencana dan Penanggulangannya. 3. Tahap Pasca Bencana : Melakukan rehabilitas dan rekontruksi guna mengatasi penderitaan masyarakat, memulihkan kembali kegiatan pemerintahan dan roda perekonomian, memperbaiki sarana dan prasarana khususnya fasilitas umum sehingga kehidupan masyarakat kembali normal bahkan lebih baik. Kegiatan yang dilakukan : a) Melaporkan jumlah korban Bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi/rekontruksi dan rencana penempatan kembali korban bencana. b) Memberikan bantuan pelaksanaan rehabilitasi dan atau rekontruksi pemukiman, fasilitasi umum didaerah bencana. c) Mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan. b. Bila terjadi bencana RUPUSDALOPS harus lebih diaktifkan dan SATLAK PB Kabupaten Badung berperan melakukan pengarahan unsur pertolongan, serta bantuan terhadap korban bencana. c. Setelah terjadi bencana, SATLAK PB Kabupaten Badung terjun kelapangan mengecek kerusakan yang terjadi akibat bencana untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi.
BAB IV LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
1. Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana/Prabencana. Dilakukan untuk memperkecil, kerugian, meniadakan timbulnya korban akibat bencana, baik harta benda maupun nyawa manusia. Kesiapsiagaan menghadapi bencana dilakukan sebelum terjadi bencana secara kontinyu oleh semua instansi/unit kerja/lembaga masyarakat, dengan melakukan kegiatan : a. Penelitian dan pemetakan daerah rawan bencana. SATLAK PB mengadakan penelitian dan membuat prakiraan daerah rawan bencana diwilayahnya. Pemerintah Kabupaten Badung memberikan data rawan bencana kepada SATLAK PB Kabupaten Badung yang bertanggungjawab kepada pembuatan peta rawan bencana yang disiapkan pada RUSPUSDALOPS SATLAK PB. b. Penerangan dan Penyuluhan Unsur Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Badung dengan Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Badung dalam kesiapsiagaan PB bertugas : menyiapkan bahan penyuluhan kepada masyarakat tentang bencana, akibat yang ditimbulkan dan dampaknya terhadap kehidupan dan pembangunan termasuk ketentuan bagi mereka yang mendiami daerah rawan bencana serta bagaimana bertindak untuk memperkecil resiko bahaya. c. Penyiapan Perangkat dan Pelatihan Petugas. Guna efektivitas pelaksanaan PB Satlak PB Kabupaten Badung harus mempunyai daftar perlengkapan yang dapat dikerahkan dalam waktu singkat guna pertolongan maupun penanggulangan. Unsur instansi/unit kerja terkait mengirim daftar perlengkapan yang dimiliki pada Satlak PB Kabupaten untuk diinventarisasi. Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Badung membantu pelaksanaan, baik pendataan maupun pengerahannya instansi/unit kerja terkait menyiapkan dukungan untuk petugas yang mengoperasikan maupun petugas di lapangan untuk latihan ketrampilan secara berkala cara penanggulangan bersama rakyat. Latihan untuk petugas yang mengoperasikan dilakukan oleh unsur instansi/unit kerja masing-masing, sedang untuk latihan penanggulangan diselenggarakan Badan Kesbang, pol dan Linmas Kabupaten Badung. d. Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Kabupaten Badung dengan seluruh jajarannya selalu monitor setiap kerawanan bencana di daerahnya dan melaporkan ke SATLAK PB Kabupaten Badung dan diteruskan ke SATKORLAK PB Provinsi Bali. RUPUSDALOPS PB Propinsi Bali menerima dan meneruskan laporan tentang bencana kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2. Tanggap Darurat Bencana a. RUPUSDALOPS PB Kabupaten Badung segera mengaktifkan Posko, semua anggota SATLAK PB yang terkait siap di RUPUSDALOPS PB mengikuti perkembangan segala kejadian di daerah bencana. Pada saat ditentukan keadaan darurat RUPUSDALOPS PB yang semula ditangani oleh petugas jaga, beralih ke Sekretariat Posko Satlak PB. Posko segera mengkoordinir kegiatan, laporan, penanggulangan dan penyebaran berita.
LOGISTIK
1. Bantuan Terhadap Korban Bencana. a. Bantuan adalah merupakan pertolongan pertama yang diberikan dalam keadaan darurat kepada anggota atau kelompok masyarakat yang menderita akibat terjadinya bencana bantuan tersebut dimaksudkan untuk dapat memulihkan kembalikan kemampuan dan kepercayaan diri korban yang telah hilang akibat bencana yang sedang dialami, diharapkan dapat mengurangi beban mental yang diderita sehingga dapat mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi. b. Bencana yang biasa terjadi Kabupaten Badung : 1) Gempa Bumi 2) Banjir 3) Angin Topan 4) Tanah Longsor 5) Kebakaran 6) Kekeringan 7) Pencemaran Lingkungan 8) Konflik Sosial 9) Aksi Teror 10) Wabah Penyakit Menular 11) Hama Tanaman 12) Tsunami c. Bantuan Korban Bencana Bantuan kepada korban bencana dapat bersumber dari pemerintah/swasta/masyarakat atau bantuan lainnya Bantuan dapat diberikan kepada : 1) Bantuan Umum kepada masyarakat a) Penyelamatan dan pencarian korban oleh Tim SAR b) Pengungsian dan penempatan sementara penduduk dari lokasi bencana ke daerah aman bencana. c) Penyediaan fasilitas kesehatan oleh regu/kelompok kesehatan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, peralatan dan perlengkapan yang harus disediakan sebagai berikut : a). Peralatan dan perlengkapan untuk Regu pekerjaan umum antara lain : - Alat-alat untuk pembersihan jalan. - Alat-alat untuk perbaikan jembatan secara darurat. - Peralatan untuk membuat perkemahan darurat dan sanitasi. - Peralatan untuk membuat tanggul darurat dan lain sebagainya. - Alat-alat angkut tambahan. b). Peralatan untuk regu sosial antara lain : - Tenda-tenda darurat. - Peralatan tidur. - Peralatan dapur umum. - Peralatan makan dan minum serta peralatan masak. - Pakaian dan selimut jika diperlukan. - Kendaraan roda empat untuk lalu lintas cepat.
c). Peralatan dan perlengkapan regu kesehatan. - Peralatan untuk regu kesehatan pada dasarnya sesuai standard ketentuan yang berlaku untuk kesehatan lapangan, rumah sakit lapangan, ambulance gawat darurat, ambulance transport dan fasilitas triage. - Obat-obatan bagi para pengungsi maupun bagi korban yang cedra dan sakit, harus tersedia secara cukup, baik dilapangan maupun rumah sakit yang ditunjuk. d) Peralatan dan perlengkapan untuk regu pertolongan dan penyelamatan di darat antara lain - Peta lokasi bencana - Peralatan pendakian - Megaphone - Tandu - Peralatan Komunikasi - Bekal makanan darurat - Transportasi untuk pengungsian e). Peralatan dan perlengkapan untuk penyelamatan dan pertolongan di air antara lain - Perahu karet, skoci motor, tonkang, LCR - Baju renang - Life jaket/plampung - Obat anti binatang berbisa - Peralatan selam - Tali - Jaring penahan 2). Bantuan perseorangan sebagai berikut : a). Bantuan pertama berupa sandang dan pangan yang diberikan untuk jangka waktu satu atau dua minggu sesuai dengan kondisi para korban dan situasi bencana. b). Bantuan lanjutan berupa : - Bantuan pangan, lauk pauk, untuk waktu maksimal tiga bulan. - Alat-alat kerja : kapak, parang, cangkul, garpu, sekop, dan lain-lain. - Bibit tanaman jangka pendek dan jangka panjang. - Stimulasi bahan perumahan. c). Bantuan penampungan dan pemulangan korban bencana dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
2. Prosedur Pemberian Bantuan
a. Bantuan pertama didasarkan atas laporan terjadinya bencana baik laporan lisan maupun tertulis dari korban bencana dan/atau pihak lain yang mengetahui. b. Bantuan lanjutan berdasarkan atas : 1). Data kejadian Bencana. 2). Perkiraan bantuan yang diperlukan. 3). Sesuai situasi dan kondisi daerah. c. Pemberian bantuan bagi para korban yang bersifat nasional dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
d. Pemberian bantuan bagi korban bencana pada tingkat provinsi dikoordinasikan oleh SATKORLAK PB. e. Pemberian bantuan bagi para korban bencana bersifat lokal atau terbatas menjadi tanggung jawab SATLAK PB Kabupaten Badung.
3. Proses Pemberian Bantuan. a. Dasar laporan bencana dari SATLAK PB Kabupaten Badung dan sesuai permintaan STKORLAK PB mengirimkan bantuan yang diperlukan apabila SATLAK PB Kabupaten Badung tidak mampu mengatasi permasalahan. b. Apabila bencana banyak menimbulkan korban dan kerugian serta belum dapat diatasi, SATLAK PB Kabupaten Badung hendaknya melaporkan kepada SATKORLAK PB Propinsi Bali, mengajukan langkah-langkah penanggulangan serta mengajukan bantuan yang diperlukan. c. Khusus Daerah rawan bencana SATLAK PB Kabupaten Badung hendaknya menyediakan dana dan pangan sebagai tindakan preventif. d. Bantuan yang berasal dari masyarakat dan luar negeri yang diterima SATLAK PB Kabupaten Badung dikirim ke lokasi bencana sesuai dengan urgensinya atau atas permintaan pemberian umum. e. Penyaluran bantuan darurat kepada korban harus dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terarah oleh SATLAK PB Kabupaten Badung. 4. Kewenangan / Tanggung Jawab Penyaluran Bantuan. a. Setiap penyaluran bantuan harus diikuti administrasi pertanggungjawaban secara tertib dan tepat waktu. b. Untuk kelancaran memberikan bantuan SATLAK PB Kabupaten Badung membuat laporan pertanggungjawaban sementara dan pertanggungjawaban riil/lengkap dikirim menyusul. c. Sisa dana penanggulangan bencana merupakan persediaan dana untuk penanggulangan bencana yang sewaktu-waktu terjadi. d. Pertanggungjawaban dibuat dan dikirim kepada : 1) Bantuan dana dipertanggungjawabkan kepada Presiden melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2) Bantuan dana Provinsi Bali dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Bali selaku Ketua SATKORLAK PB Provinsi Bali. 3) Bantuan dana instansi/unit kerja/lembaga masyarakat terkait, pertanggungjawaban ditujukan kepada instansi/unit kerja/lembaga masyarakat tersebut.
BAB VI KOMANDO DAN PENGENDALIAN
Guna menghindari keragu-raguan akibat adanya dualisme perintah serta untuk lebih Menjamin tercapainya pelaksanaan tugas yang berhasil, maka diperlukan komando dan pengendalian yang jelas. Oleh sebab itu dalam rangka kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Badung diatur sebagai berikut : 1. Pada tingkat Kabupaten Badung pemegang komando adalah Bupati Badung. 2. Bagi Instansi/Unit Kerja/Lembaga Masyarakat dipimpin oleh pimpinan masing-masing yang mengacu pada komando dari pimpinan atasannya. 3. Bagi instansi Propinsi dan Pusat yang unsurnya diperbantukan pada kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Badung, maka komando dan pengendalian bagi unsur-unsur tersebut berada pada Bupati Badung. 4. Selama pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Badung, perintah bagi para Pimpinan Instansi/Unit Kerja/Lembaga Masyarakat Kabupaten Badung hanya dari Bupati Badung. 5. Bagi unsur Instansi/Unit kerja/Lembaga Masyarakat Propinsi Bali yang diperbantukan pada operasi penanggulangan bencana Kabupaten tidak dibenarkan mengadakan perintah tersendiri, kecuali oleh Bupati Badung atau pejabat yang ditunjuk. 6. Laporan kejadian selama kegiatan penanggulangan bencana, pada prinsipnya dilakukan secara prosedur dari Bupati Badung kepada Gubernur Bali atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VII P E L A P O R A N
1. Prosedur Laporan a. Pada prinsipnya hanya ada satu laporan bencana yang dibuat oleh pejabat yang berwenang agar tidak ada yang perbedaan. b. Gejala kejadian yang diperkirakan akan berkembang menjadi bencana diharapkan dapat dilaporkan kepada Bupati Badung selaku Ketua Satlak PB, oleh : - Pos/Stasiun pengamat - Pos Siaga Pemerintah/Swasta - Masyarakat - Perbekel/Lurah c. Laporan tersebut diatas diharapkan dapat dikirimkan secepatnya dengan sarana komunikasi yang ada kepada Ketua SATLAK PB Kabupaten disamping kewajiban melaporkannya kepada instansi/kesatuan induknya masing-masing. d. SATLAK PB Kabupaten Badung meneruskan laporan tersebut kepada SATKORLAK PB Propinsi Bali untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. e. Instansi/Unit Kerja/Lembaga Masyarakat yang menerima laporan tentang adanya kejadian bencana, wajib meneruskan laporan tersebut kepada SATLAK PB Kabupaten Badung pada kesempatan pertama. 2. Jenis Laporan Ada 2 (dua) jenis laporan : a. Laporan Insidentil, yaitu laporan yang dibuat hanya pada saat-saat tertentu, dapat secara lisan melalui telepon, telegram, radio komunikasi, faximile dapat juga melalui media komunikasi yang lainnya. Setelah itu disusul dengan laporan tertulis yang memuat datadata korban dan usaha-usaha yang dapat dilaksanakan. b. Laporan Periodik, yaitu laporan yang menggambarkan perkembangan kejadian bencana setiap saat dan dibuat menurut jangka waktu tertentu yang berbentuk laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan. 3. Sifat Laporan Dalam rangka kecepatan penyaluran informasi, laporan bencana sesuai dengan sifatnya dibagi menjadi 4 tingkatan : a. Laporan awal Laporan awal harus dikirimkan dari lokasi bencana oleh Camat kepada SATLAK PB untuk selanjutnya diteruskan kepada SATKORLAK PB Propinsi Bali dan BAKORNAS PB berisi : 1). Tanggal dan waktu kejadian 2). Bentuk bencana dan intensitas kejadiannya 3). Lokasi dan proses kejadian 4). Tindakan yang telah dan sedang diambil 5). Bantuan yang amat diperlukan.
b. Laporan Penguat Laporan penguat dikirimkan segera setelah didapatkan informasi lebih lengkap, berisi : 1). Rincian tentang bencana yang terjadi meliputi : intensitas, penyebab, daerah yang dilanda. 2). Jumlah penduduk yang terlanda bencana, jumlah yang selamat, cedera, meninggal dan hilang. 3). Rincian kerusakan yang timbul akibat bencana, taksiran kerugian. 4). Usaha penanggulangan yang sedang dilaksanakan dan hasilnya. 5). Kesulitan dan hambatan yang dialami. 6). Bantuan yang masih diperlukan dirinci jenis dan jumlahnya. c. Laporan Perkembangan Laporan perkembangan dikirimkan oleh SATLAK PB Kabupaten Badung kepada SATKORLAK PB Propinsi Bali yang bersifat pemutakhiran data, yang berisi : 1). Perkembangan bencana yang terjadi 2). Perkembangan kondisi para penderita 3). Perkembangan usaha penanggulangan 4). Kesulitan dan hambatan yang dialam 5). Bantuan yang telah diterima 6). Bantuan yang masih diperlukan. d. Laporan Akhir Laporan akhir dibuat segera setelah situasi bencana mereda dan usaha penanggulangannya dinyatakan selesai, yang memuat antara lain : 1). Kronologis kejadian bencana 2). Kronologis usaha penanggulangannya 3). Rekapitulasi jumlah korban dan jumlah kerugian 4). Rencana usaha rehabilitasi dan anggaran yang diperlukan 5). Bantuan yang amat diperlukan, jenis dan jumlahnya 6). Evaluasi kejadian bencana dan penanggulangannya, faktor pendukung dan penghambat. 4. Materi Laporan Laporan bencana harus memuat data yang meliputi, antara lain : 1. Data Umum, memuat hal-hal : a. Jenis bencana yang sedang terjadi b. Waktu kejadian c. Lokasi kejadian bencana d. Penyebab dari pada bencana e. Kekuatan dari masing-masing jenis bencana 2. Data Khusus, memuat hal-hal : a. Korban manusia 1) Meninggal 2) Luka-luka 3) Pengungsi 4) Dalam pencarian b. Rumah penduduk 1) Musnah/Hancur 2) Rusak berat 3) Rusak ringan
c. Sarana umum 1) Rumah ibadah 2) Balai Desa 3) Kantor-kantor 4) Sekolah-sekolah 5) Pasar-pasar, dan lain-lain d. Prasarana 1) Jembatan 2) Jalan 3) Dam, dan lain-lain e. Bidang-bidang usaha (mata pencaharian) 1) Toko 2) Tanaman perkebunan 3) Perikanan 4) Pertanian 5) Obyek Wisata, dan lain-lain. 3. Taksiran kerugian Dibuatkan oleh Tim penilai yang terdiri dari Instansi yang berwenang di daerah.
BAB VIII PENUTUP
1. Prosedur Tetap Penanggulangan Rencana (Protap PB) Kabupaten Badung ini merupakan pedoman dan cara bertindak bagi Instansi/Unit Kerja/Lembaga masyarakat yang berperan dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Badung. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Prosedur Tetap ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
BUPATI BADUNG ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
