1
PUTUSAN Nomor 50/Pdt.G/2011/PTA Mks. BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh : PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal
Kelurahan,
selanjutnya
Kecamatan, disebut
Kabupaten
Bone;
pembanding/semula
termohon/penggugat rekonvensi. Melawan TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Polri, tempat tinggal, Kelurahan Kecamatan Kabupaten Bone dalam hal ini diwakili
oleh
kuasa
hukumnya
Murtini
SH,
advokat/pengacara berkantor dan bertempat tinggal di jalan Lanto Dg. Pasewang No 19 Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone Telpon (0481) 25679, selanjutnya disebut terbanding, semula pemohon/tergugat rekonvensi. Pengadilan Tinggi Agama tersebut. Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.
DUDUK PERKARANYA Mengutip, semua hal-hal yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0336/Pdt.G/2010/PA.Wtp., tanggal 7 Maret 2011, yang amarnya sebagai berikut: Dalam Konpensi. 1
Mengabulkan permohonan Permohon;
2
Memberi izin pemohon, TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon,
PEMBANDING di depan sidang Pengadilan Agama
2
2. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah lampau
kepada penggugat
sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sejak Pebruari 2010 sampai sekarang 3. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan . 4. Menghukum tergugat untuk memberikan Muth’ah kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,-( lima juta rupiah). 5. Menyatakan selibihnya tidak dapat diterima. Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 16 Maret 2011, pihak termohon/penggugat rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Watampone tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak terbanding melalui kuasanya pada tanggal 29 Agusus 2011. Bahwa pihak pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Maret 2011 dan memori banding tersebut telah disampaikan, kepada terbanding melalui kuasanya pada tanggal 11 April 2011. Bahwa panitera Pengadilan Agama Watampone melalui suratnya tanggal 15 April 2011 telah memberitahukan kepada pihak pembanding dan terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (inzage), oleh pembanding datang memeriksa berkas perkara sesuai surat panitera tanggal 25 April 2011, sedangkan terbanding/atau kuasanya tidak datang memeriksa berkas (inzage) sesuai surat keterangan panitera Pengadlan Agama Watampone tanggal 29 April 2011.
PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh ketentuan perundangundangan maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima. Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara
yang dimohonkan
banding, berita acara persidangan dan telah mempelajari pula pertimbangan hukum mengenai pengadilan tingkat pertama serta memori banding pembanding, maka
3
Menimbang bahwa Pengadilan Agama Watampone atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam konvensi pada pokoknya memberi izin kepada pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon adalah sudah benar dan tepat, sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, sebab rumah tangga yang sudah seperti itu yakni telah pisah sejak Februari 2011 hingga saat ini telah 1 tahun 4 bulan lamanya dan tidak saling menghiraukan satu sama lain, upaya-upaya perdamaian telah gagal dilaksanakan, hal mana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa suami istri yang sudah tidak serumah lagi dan tidak ada harapan lagi berdamai, maka rumah tangga seperti itu dianggap telah pecah dan retak, dan tentu tidak ada manfaat untuk tetap dipertahankan, justru akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya jika rumah tangga seperti itu tetap dipertahankan. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. S.E MARI Nomor 28/TUADA/Ag/x/2002 tanggal 22 Okyober 2002, maka secara exsofficio, majelis memerintahkan panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak setelah ikrar talak diucapkan oleh pemohon/terbanding,
kepada
Kantor
Urusan
Agama/PPN.,tempat
pernikahan
dilangsungkan dan wilayah tempat tinggal kedua belah pihak. Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama dalam konvensi tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan pengadilan tinggi agama. Dalam Rekonvensi ; Menimbang, bahwa putusan pengadilan agama dalam gugatan rekonvensi, yang berkenaan dengan pembayaran utang sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) kepada orang tua (ayah) penggugat rekonvensi, oleh pertimbangan Pengadilan Agama Watampone sudah tepat dan benar, karena perkara yang berkenaan dengan utang piutang adalah diluar kewenangan Pengadilan Agama, oleh sebab itu gugatan point 1 (satu) dalam rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang berkenaan dengan nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), majelis hakim banding akan mempertimbangkan tersendiri, karena Pengadilan Agama Watampone dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara
4
Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang ada dan termuat dalam berita acara
persidangan,
ternyata
terbukti
bahwa
sejak
Pebruari
2010
terbanding/pemohon/tergugat rekonvensi terbukti dan bahkan menyatakan bersedia memberi nafkah lampau sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan oleh terbanding telah menyatakan kesediannya sehingga perlu ditetapkan bahwa besar nafkah lampau yang harus dipenuhi oleh terbanding adalah uang sebesar
Rp 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) perbulan sejak Pebruari 2010 sampai dengan Juli 2011, 18 bulan x Rp 500.000,- = 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah 3 bulan yang dituntut oleh pembanding/penggugat rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan oleh pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh majelis hakim banding telah memandang tepat namun belum layak oleh sebab itu memandang selayaknya terbanding memberi nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Menimbang, bahwa mengenai pemberian mut’ah sesuai pertimbangan pengadilan tingkat pertama telah benar dan tepat karena pembanding/termohon tidak terbukti nusyuz, hanya pengadilan tinggi agama akan mempertimbangkan sendiri mengenai standar yang layak untuk mut’ah seorang istri yang tidak nusyuz dan ingin diceraikan oleh suaminya, hal mana dengan memperhatikan gaji/penghasilan pemohon/terbanding sebagai seorang PNS. Polri yang telah menerima gaji sebesar Rp 3.291.100,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) sebagaimana tersebut pada (bukti P.V), maka pengadilan tinggi agama menetapkan mut’ah yang dipandang layak dan tidak memberatkan kepada terbanding/pemohon dengan standar 10 kali dari nafkah iddah, yakni : 10 x Rp 1.000.000,= Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan agama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan pengadilan tinggi agama dibawah ini. Dalam Konvensi dan Rekonvensi ; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
biaya
perkara
pada
tingkat
banding
dibebankan
kepada
pembanding/termohon/penggugat rekonvensi. Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala ketentuan peraturan yang
5
MENGADILI -
Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0336/Pdt.G/2010/PA Wtp., tanggal 7 Maret 2011 dengan perbaikan amar sehingga seluruh amarnya berbunyi :
Dalam Konvensi ; 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Mengizinkan pemohon TERBANDING untuk mengikrarkan talak satu raj’i terhadap termohon PEMBANDING didepan sidang Pengadilan Agama Watampone. 3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan oleh pemohon didepan sidang Pengadilan Agama Watampone kepada PPN/KUA diwilayah Kecamatan tempat pernikahan berlangsung dan wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon. Dalam Rekonvensi ; 1. 2.
Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa : a. Nafkah lampau sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). b. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). c. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3.
Menyatakan tidak dapat menerima selain dan selebihnya.
Dalam Konvensi dan Rekonvensi. -
Membebankan kepada
terbanding/pemohon/tergugat rekonvensi untuk membayar
biaya perkara pada peradilan tingkat pertama sejumlah Rp 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). - Membebankan kepada pembanding/termohon/penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 M., bertepatan tanggal 19 Rajab 1432 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Bahrussam Yunus, S.H.M.H., sebagai ketua majelis, Drs. M. Alwi Mallo, M.H., dan Drs. H. Samparaja, S.H.M.H., masing-masing sebagai hakim anggota
6
dengan didampingi oleh Dra. Hj. Murni Muin panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.
Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
ttd.
ttd.
Drs. M. Alwi Mallo, M.H.
Drs. Bahrussam Yunus, S.H.M.H.
ttd. Drs. H. Samparaja, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti, ttd. Dra. Hj. Murni Muin.
Perincian Biaya : - Meterai
: Rp
6.000.00
- Redaksi
: Rp
5.000.00
- Proses penyelesaian perkara
: Rp 139.000.00
Jumlah
: Rp 150.000.00
Untuk Salinan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,
Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H.
