BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan
seseorang/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja suatu instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran, ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi dari suatu instansi pemerintah yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 menyajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014. A. Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan 1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 Pengukuran Kinerja adalah proses pengukuran (assessment) dan penilaian yang sistematik untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan instansi pemerintah. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Startegis (Renstra). Sasaran yang ingin dicapai adalah 5 sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang tercantum dalam Rencana Starategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat 2011-2015. 5
(lima) sasaran tersebut adalah:
a. Berkurangnya kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Illegal Fishing
b. Meningkatnya penataan dan pengelolaan sumberdaya kelautan,pesisir dan pulau-pulau kecil serta perairan umum. c. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan d. Meningkatnya produksi, mutu hasil perikanan Budidaya dan Kesejahteraan Pembudidaya e. Meningkatnya hasil Pemasaran dan Konsumsi Ikan. Untuk mencapai sasaran diatas maka dalam tahun anggaran 2014 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 52.385.281.553 dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 39.454.914.110,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.930.367.443,- pagu tersebut merupakan pagu setelah Anggaran Perubahan APBD 2014, namun terdapat beberapa kegiatan yang mengalami penambahan anggaran dan target kinerja. Pengukuran capaian target indikator kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Revisi Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014. Metode pengukuran yang digunakan untuk pencapaian target kinerja adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator sasaran strategis dalam bentuk persentase, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya. Hasil pengukuran indikator kinerja dimaksud untuk mengukur dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Penetapan indikator kinerja berpedoman pada Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2011 – 2015 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat No. 523/4391-DKP.10.1/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Dari sasaran tersebut ditetapkan Indikator Kinerja dengan target kinerja sesuai dengan Dokumen
Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang merupakan komitmen/perjanjian kinerja antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Gubernur Sumatera Barat. Pengukuran Hasil Capaian Kinerja dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu : a. Membandingkan antara target dengan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin buruk/jelek dengan rumus:
Realisasi Capaian indikator kinerja =
x 100% Target
Metode pertama ini digunakan untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ke 2 sampai dengan sasaran ke 5 Target Kinerja Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. b. Membandingkan antara target dengan realisasi. Apabila semakin rendah realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin buruk/jelek dengan rumus:
((2 x Target) – Realisasi) Capaian indikator kinerja =
x 100% Target
Metode kedua ini digunakan untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ke 1 Target Kinerja Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : >/85 x < 100 : Sangat Baik 70 < X < 85 : Baik 55 < X < 70 : Cukup Baik X < 55 : Tidak Baik Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut:
Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat No.
SASARAN STRATEGIS
1
2
1.
Berkurangya kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta illegal fishing
-
kasus Illegal Fishing (%)
2.
Meningkatnya penataan dan pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil serta perairan umum
-
Meningkatnya Produksi Perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan
3.
4.
Meningkatnya produksi, mutu hasil perikanan Budidaya dan kesejahteraan Pembudidaya
INDIKATOR KINERJA 3
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
4
5
6
75
64,47
114,04
luas kawasan konservasi dan Rehabilitasi (Ha) Persentase pulau - pulau kecil yang terkelola dengan baik (%)
407.000
420.265,95
103,26
4,32
5,41
125,23
-
Produksi Perikanan Laut (ton)
202.074
216.651,8
107,21
-
Produksi Perairan Umum (ton)
10.510
10.627
101,11
-
Pendapatan nelayan : Rp/bln * Nelayan pemilik ( Rp/kk/bln )
7.100.000
7.800.000
109,86
* Nelayan buruh ( Rp/kk/bln )
-
1.641.000
1.650.000
100,55
-
Persentase nelayan yang menggunakan perahu bermotor (%)
85
86,17
101,38
-
Produksi Perikanan Budidaya (ton) Peningkatan Luas area usaha perikanan budidaya (Ha) Pendapatan Pembudidaya (Rp/kk/bln ) Usaha perikanan budidaya yang mendapat sertifikat CBIB (unit) BBI dan UPR yang mendapat sertifikat CPIB (unit)
253.400
260.293,5
102,72
350
401,55
114,73
2.500.000
3.000.000
120,00
350
645
184,29
15
33
220,00
2.191,56
2.379,50
108,58
33
33
100,00
-
5.
Meningkatnya Pemasaran dan Ikan
hasil Konsumsi
-
Ekspor hasil perikanan (ton)
-
Tingkat konsumsi (kg/kap/th)
ikan
Dari tabel capaian kinerja diatas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja outcome yang digunakan untuk dapat mengukur ke 5 (lima) sasaran ini, semuanya dengan capaian sangat baik, yang mana pada umumnya tingkat capaian kinerja diatas 100%. Penjelasan lebih lanjut dari pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
Sasaran 1 (satu) yaitu berkurangnya kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta illegal fishing dengan 1 (satu) indikator kinerja yang tingkat capaian rata-rata diatas 100% (berkurangnya kasus illegal fishing). Sasaran 2 (dua) yaitu meningkatnya penataan dan pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta perairan umum dengan 2 (dua) indikator kinerja yang tingkat capaian rata- rata diatas 100%. Sasaran 3 (tiga) yaitu meningkatnya produksi perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan yang terdiri dari 4 indikator kinerja dengan tingkat capaian rata – rata diatas 100%. Sasaran 4 (empat) yaitu meningkatnya produksi, mutu hasil perikanan budidaya dan kesejahteraan pembudidaya dengan 5 (lima) indikator kinerja yang tingkat capaiannya diatas 100% . Sasaran 5 (lima) yaitu meningkatnya hasil pemasaran dan konsumsi ikan dengan 2 (dua) indikator kinerja yang tingkat capaiannya rata-rata di atas 100% . Dengan demikian secara keseluruhan pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan kategori sangat baik, hal ini memperlihatkan bahwa sasaran yang kita harapkan terwujud sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.
2 . Analisis Capaian Kinerja Pengukuran kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun
2014
menggunakan
Pendayagunaan
metode
yang
diatur
dalam
Peraturan
Menteri
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat disajikan sebagai berikut :
2.1
Sasaran 1 Berkurangnya kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sasaran 1 yang ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis 2011-2015 yaitu
“Berkurangnya kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan” diukur dengan indikator kinerja yaitu kasus illegal fishing dengan target 75%. Penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing telah menjadi isu publik yang saat ini sering diperbincangkan oleh masyarakat sejak adanya kegiatan Pengawasan gelar patroli keamanan perairan baik laut maupun perairan umum yang dimulai sejak 2005 sampai sekarang. Dengan adanya kegiatan pengawasan gelar patroli keamanan perairan sampai sekarang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas berbagai kegiatan penangkapan ikan secara illegal di Indonesia. Maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan dilaut dan perairan umum dengan tujuan berkurangnya kasus illegal fising. 2.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut : Tabel 3.2
No. 1.
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Indikator Kinerja
- Kasus Illegal
Fishing (%)
Target Realisasi 75
64,47
Capaian % 114,04
Kategori Sangat Baik
Indikator target kinerja pada sasaran ini berhasil dicapai, dengan tingkat capaian 114% (Sangat Baik). Capaian kinerja di atas diperoleh dengan cara membandingkan jumlah kasus yang ditemui dari jumlah kapal yang diperiksa melalui kegiatan operasional pengawasan baik dilaut maupun diperairan umum.
Selama Tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaaan terhadap pelanggaran tindak pidana perikanan di Perairan Sumatera Barat dan Pantai Barat Sumatera Barat, dimana jumlah kapal yang diperiksa sebanyak 411 baik yang diperiksa dilaut (171 kapal) maupun dipelabuhan (240 kapal). Pelanggaran yang dilihat adalah pelanggaran alat dan kapal penangkap ikan, pelanggaran terhadap ketidak sesuaian izin dan daerah penangkapan, serta pelanggaran administrasi dimana yang dilihat adalah kelengkapan surat-surat yang di perlukan. Dari 411 kapal yang diperiksa, kebanyakan adalah pelanggaran administrasi yaitu dokumen yang dimiliki tidak lengkap sebanyak 265 kapal (64,47%). Dengan demikian tingkat pelanggaran yang ditemui lebih sedikit dari yang ditargetkan yaitu 75%. Dari hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan baik di laut maupun di perairan umum, dapat dikatakan bahwa kasus illegal fishing yang ditemukan berkurang dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2013 kasus illegal fishing yang ditemukan sebesar 77,93% dan tahun 2014 kasus illegal fishing yang ditemukan sebesar 64,47% sehingga kasus illegal fishing sudah berkurang sebesar 13,46%. 2.1.2 Perbandingan antar Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya Capaian Indikator Kasus Ilegal fishing jika dibandingkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 akan memperlihatkan hasil sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.3.
No. 1.
Indikator Kinerja - Kasus Illegal Fishing (%)
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2011 -2014 2011
2012 2013 2014 Capaian Capaian Capaian Capaian Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % % % % 84,62 80,12 77,93 75 64,47 114,04
Karena adanya perubahan indikator dari tahun lalu, maka dari tabel diatas tidak dapat dilihat capaian kinerja sasaran dan tidak dapat dibandingkan antara tahun 2014 dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan, karena kasus ilegal fishing belum menjadi indikator sasaran maka tidak ada data target pada tahun 2011 sampai tahun 2013. Tetapi walaupun tidak ada data targetnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, mempunyai data tentang realisasi kasus ilegal fishing di Sumatera Barat setiap tahunnya. Sehingga dari tabel diatas, dapat dilihat
adanya penurunan persentase kasus illegal fishing jika dibandingkan dari tahun 2011 sampai 2014. Pada tahun 2014 dari target 75%, ternyata tingkat pelanggaran pada tahun 2014 hanya ditemui sebesar 64,47% persen. Grafik 3.1 Jumlah Kasus illegal fishing tahun 2011 – 2014 yang temui melalui kegiatan pengawasan
84,62
80,12
90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 -
77,93 64,5
2011
2012
2013
2014
Jumlah Kasus yg ditemui (%)
2.1.3 Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah Jika realisasi indikator kinerja kasus ilegal fishing tahun 2014 dibandingkan dengan target jangka menengah, dapat dilihat dari tabel dibawah ini: Tabel 3.4
No. 1.
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2014 dengan Target Jangka Menengah Indikator Kinerja
- Kasus Illegal
Fishing (%)
Realisasi 2014 64,47
Target 2015 73
Capaian 111,68%
Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi capaian kinerja sampai tahun 2014 bila dibandingkan dengan target sampai dengan 2015 sudah melebihi target dengan capaian 111,68%. Hal ini berarti kasus illegal fishing yang ditemukan sudah jauh berkurang (sebesar sar 64,47%) dari yang ditargetkan. ditarget
Jika dibandingkan dengan capaian provinsi lain seperti di Kalimantan Selatan dimana capaian kasus illegal fishing masih rendah (53,33%) pada tahun 2014 yang artinya tingkat illegal fishing masih tinggi terjadi di Kalimmantan Selatan dari target 15 kasus masih ditemukan sebanyak 22 kasus. 2.1.4 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kasus ilegal fishing yaitu sebesar 114,04%, karena didukung oleh program Pengawasan dan pengendalian Sumberdaya
Kelautan
dan
Perikanan.
Dimana
kegiatan-kegiatan
yang
dilaksanakan adalah melalui kegiatan APBD seperti: 1). operasional pengawasan secara terpadu dengan mengikut sertakan instansi terkait diperairan umum maupun pengawasan dilaut seperti angkatan laut,
pol air, PPNS dll. Dalam operasional
pengawasan ini hal – hal yang dilakukan adalah mengawasi kapal-kapal besar yang melakukan penangkapan di wilayah yang bukan menjadi zonanya, kapal-kapal yang melakukan penangkapan dengan alat-alat dan bahan yang dapat merusak lingkungan, serta kapal-kapal yang tidak memiliki dokumen/surat-surat seperti SIUP,SIPI,SIKPI dll yang belum lengkap. Kegiatan pengawasan di atas dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha perikanan baik nelayan maupun pengusaha perikanan akan pentingnya pengurusan dokumen-dokumen kapal dalam melakukan operasional penangkapan ikan dan pentingnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Disamping itu juga untuk mengurangi kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan serta kasus illegal fishing, dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas SDM masyarakat nelayan yang telah terbentuk melalui kelompok – kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dimana telah dilakukan koordinasi Pokmaswas pada tanggal 24 s/d 25 April 2014 yang diikuti oleh 40 orang peserta yang berasal dari 17 Kab/Kota dan dilaksanakan pertemuan peningkatan kapasitas SDM masyarakat nelayan pada tanggal 26 Mei 2014 di BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasaman Barat. Tanggal 20 Mei 2014 dilaksanakan pertemuan peningkatan SDM masyarakat nelayan di Kantor Bappeda Kab. Pesisir Selatan. Masing – masing pertemuan diikuti sebanyak 40 orang peserta. Juga diserahkan Billboard sebanyak 3 unit di Kab. Pesisir Selatan dengan hasil meningkatnya pengetahuan masyarakat nelayan terhadap peraturan perundang-undangan
khususnya peraturan bidang perikanan seperti UU No.45 tahun 2009 tentang perikanan dan UU No. 27 Tahun 2007 tentang PWP, sehingga masyarakat nelayan mampu melakukan pengawasan secara mandiri dalam pengendalian
dan
pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Wilayah pesisir pantai Sumatera Barat merupakan wilayah yang sangat rawan dengan bencana baik gempa bumi, tsunami, mapun akibat degradasi pantai yang kerap terjadi karena ulah manusia sendiri, maka peningkatan kesiapsiagaaan dalam menghadapi bencana sangat diperlukan. Sehingga dengan adanya upaya sosialisasi melalui publikasi Bencana baik bagi masyarakat pesisir dan anak sekolah dengan memberikan
pengetahuan
akan
pentingnya
menjaga
dan
mengendalikan
sumberdaya kelautan dan perikanan dari kegiatan yang merusak lingkungan dan illegal fishing, maka kasus illegal fishing dapat dikurangi. Dampak yang terlihat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin penangkapan sehingga makin tertibnya administrasi nelayan dalam menangkap ikan. Selain itu juga dirasakan adanya peningkatan kesadaran kelompok masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian SDKP, hal ini dapat dilihat dari terpilihnya Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Nago Sakti dari Nagari Pangkalan Koto Baru Kec. Pangkalan, Kab. 50 Kota menjadi juara II Lomba Pokmaswas tingkat Nasional untuk kategori pelestarian sumberdaya perikanan. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam menanggulangi kasus illegal fishing yaitu dengan: a. Pembinaan kepada nelayan b. Melakukan sosialisasi aturan perundang-undangan di bidang perikanan yaitu sosialisasi UU 31 Tahun 2014 tentang peraturan perubahan UU 45 dan Permen PP No.22/men/2011 tentang jalur penangkapan ikan dan penumpukan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah NKRI c. Operasi pengawasan laut dan perairan umum d. Melakukan koordinasi dengan Kab/Kota wilayah pesisir e. Meningkatnya SDM masyarakat
