BABIII AKUNTABILITAS KINERJA A.
PENGUKURAN KINERJA Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro P2E ini
pengukuran kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran yaitu: 1) Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) PKK merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input, ouput, dan outcome, dengan mencari persentase antara rencana tingkat capaian dan realisasi setiap indikator kegiatan. Pada Tahun 2016 Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo melaksanakan 4 (empat) program dan7 (tujuh) kegiatan, dimana berdasarkan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Biro P2E Tahun 2016 diperoleh data sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur dengan nama kegiatan yaitu: a) Pelayanan
Jasa
dilaksanakan
Administrasi dengan
PerkantoranBiro
persentase
P2E.Kegiatan
tingkat
pencapaian
ini
telah target
adalahuntukindikator input 98,90% dan outputs 100%. b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Biro. Kegiatan ini telah dilaksanakan
dengan
persentase
tingkat
pencapaian
target
adalahuntukindikatorinput 97,26% dan outputs 100%. c) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Biro P2E.Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan persentase tingkat pencapaian target adalahuntuk indikator input 95,78% dan outputs 162,50%.
LAKIP BIRO P2E TAHUN 2016
26
2. Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporandengan nama kegiatan yaitu: a) Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi.Kegiatan ini telah dilaksanakan
dengan
persentase
tingkat
pencapaian
target
adalahuntukindikatorinput 99,95% dan outputs100%. 3. Program Pengendalian Pembangunan dengan nama kegiatan yaitu: a) Pengendalian Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota.Kegiatan ini telah dilaksanakan
dengan
persentase
tingkat
pencapaian
target
adalahuntukindikatorinput 99,47% dan outputs 100%. b) Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.Kegiatan ini telah
dilaksanakan
dengan
persentase
tingkat
pencapaian
target
adalahuntukindikatorinput 96,26% dan outputs100%. 4. Program Pengendalian Ekonomi dengan nama kegiatan yaitu: a) Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian.Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan persentase tingkat pencapaian target adalahuntukindikatorinput 99,21% dan outputs 100%.
2) Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) PPS merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro P2E Tahun 2016, sebagaimanaterlampir. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran pencapaian sasarantahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilaporkan sebagai berikut: 2.1.1 Peningkatan tatalaksana pelayanan administratif yang terkelola secara sistematis. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat capaian seluruh indikator sasaran 100 %.
LAKIP BIRO P2E TAHUN 2016
27
2.2.1 Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran. Sasaran ini telah dicapai dengan presentase pencapaian tingkatcapaian seluruh indikator sasaran yaitu100 %. 2.3.1 Kapasitas SDM Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi yang meningkat. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat
capaian
seluruh indikator sasaran 100 %. 2.4.1. Peningkatan tatalaksana pelayanan administratif yang terkelola secara sistematis. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat capaian seluruh indikator sasaran 100 %. 2.5.1 Setiap SKPD/POKJA mampu melakukan input seluruh paket pekerjaan kedalam layanan SPSE. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat capaian seluruh indikator sasaran 100 %. 2.5.2 Penyediamampumengaksesdenganmudahlayanan SPSE. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat capaian seluruh indikator sasaran 100 %. 2.5.3 Seluruh proses pengadaan barang dan jasa sudah menggunakan layanan SPSE. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian rencana tingkat capaian seluruh indikator sasaran 100 %. 2.5.4 Percepatan proses pelelanganbarang/jasapemerintah. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat capaian seluruh indikator sasaran 100 %. 2.6.1. Terlaksananya kegiatan monitoring kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat capaian seluruh indikator sasaran 100 %. 2.6.2. Terlaksananya kegiatan
evaluasi terhadap hasil monitoring kegiatan
pembangunan. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat capaian seluruh indikator sasaran 100 %. 2.6.3. Setiap SKPD mampu menyampaikan laporan pelaksanaan secara periodik, tepat waktu, akurat, dan relevan. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkatcapaian seluruh indikator sasaran 100 %.
LAKIP BIRO P2E TAHUN 2016
28
2.6.4. Tim Monev P2E mampu menyampaikan laporan evaluasi perkembangan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD maupun APBN. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat capaian seluruh indikator sasaran 100 %. 2.6.5. Koordinasi dalam rangka percepatan penyerapananggarandanpenyelesaian kegiatan pembangunan yang mengalami hambatan. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat capaian seluruh indikator sasaran 100 %. 2.6.6. Koordinasi dalam rangka percepatan penyerapananggaranmelaluipenerapan TEPRA di kabupaten/kota. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat capaian seluruh indikator sasaran 100 %. 2.7.1. Meningkatnya
intensitas
koordinasi
dan
pengendalian
pada
sektor
perekonomian. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat capaian seluruh indikator sasaran 100 %. 2.7.2. Penyiapan data dan informasi dalam rangka pengendalian bidang ekonomi. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat capaian seluruh indikator sasaran 100 %.
B.
EVALUASIDAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Berdasarkan
hasil-hasil
perhitungan
Pengukuran
Kinerja
Kegiatan
(PKK)
sebagaimana telah diuraikan diatas diperoleh kesimpulan bahwa pencapaian seluruh ouput indikator Kinerja Kegiatan dan Kinerja Keuangan seluruh program dan kegiatan rata-rata sebesar 100% dan serapan anggaran sebesar 98,08%.Hal ini mengindikasikan bahwa semua program dan kegiatan yang telahdilaksanakanpada Tahun 2016 telah memberikan kontribusi positif kepada pencapaian Visi dan Misi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo. Berdasarkan 3 (tiga) IndikatorKinerjaUtama (IKU) Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalosebagaimanatelahdijelaskanpadahalaman 22
LAKIP BIRO P2E TAHUN 2016
29
dokumen LAKIP ini, makasecarakhususdalam pelaksanaan program dan kegiatanBiro P2E terdapat3 (tiga) capaiankinerjaunggulanyang telah dicapai Biro P2E Tahun2016, yaitu: 1. Pada Kegiatan Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
Pada Tahun 2016 di Biro P2E (LPSE Provinsi Gorontalo) terdapat sejumlah paket selesai lelang yaitu 248 paket (Rp. 306.931 Milyar) yang digunakan oleh SKPD provinsi dan Satker Non Provinsi, dan tidak ada paket gagal lelang.
Untuk SKPD Provinsi Gorontalo terdiri atas 229 paket (Rp. 286.501 Milyar) terbagi atas dana APBD 194 paket (Rp. 251.695 Milyar) dan dana APBN 35 paket (Rp. 34.806 Milyar). Untuk SKPD Non Provinsi Gorontalo terdiri atas 19 paket (Rp. 20.430 Milyar) terbagi atas dana APBD 9 paket (6.806 Milyar) dan dana APBN 10 paket (Rp. 13.624 Milyar).
Biro P2E juga telah melaksanakan sosialisasi / bimbingan teknis terkait penggunaan e-Procurement (e-Catalog, SPSE, SIRUP) dan penginputan RKA SKPD ke dalam aplikasi SIRUP LKPP RI.
LPSE Provinsi Gorontalo telah berhasil memenuhi 5 standar dalam rangka peningkatan kapasitas, peningkatan layanan dan peningkatan keamanan informasi penyelenggara SPSE. Terdapat 5 (lima) sertifikat penghargaan dari LKPP-RI pada tanggal 20 Oktober 2015 kepada LPSE Provinsi Gorontalo karena telah memenuhi 5 standar LPSE, yaitu : 1.
Standar Kebijakan Layanan
2.
Standar Pengorganisasian Layanan
3.
Standar Pengelolaan Aset
4.
Standar Pengelolaan SDM
5.
Standar Pengelolaan Anggaran
2. Pada Kegiatan Pengendalian Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pada awal Tahun 2016, Biro P2E telah melaksanakan pelatihan dan memandu penginputan DPA SKPD di provinsi dan kabupaten/kota, sehingga penerapan aplikasi e-Monep telah menjadi alat pengendali percepatan penyerapan anggaran
LAKIP BIRO P2E TAHUN 2016
30
pembangunan di Provinsi Gorontalo dan di 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu Boalemo, Pohuwato dan Bone Bolango, Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.
Selama Tahun 2016, Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi dengan penyerapan terbaik.
Dalam rangka pengendalian percepatan penyerapan APBD provinsi, Biro P2E melaksanakan secara rutin Pra-Rapim dan Rapat Pimpinan yang dipimpin langsung oleh Gubernur dan atau Wakil Gubernur dan langsung dihadiri oleh Kepala SKPD Provinsi Gorontalo, diintegrasikan dengan rapat percepatan pelaksanaan pembangunan baik terhadap paket pekerjaan yang dilelang maupun yang dilaksanakan secara swakelola. Biro P2E menindaklanjuti hasil Rapim dengan melakukan roadshow ke SKPD provinsi yang memiliki tingkat serapan rendah dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap paket pekerjaan provinsi yang berlokasi di kabupaten/kota.
Biro P2E juga melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan realisasi fisik dan keuangan di Monev Online LKPP dalam rangka pengendalian percepatan penyerapan anggaran dengan aplikasi e-Monep ke Pemerintah Kabupaten/Kota dalam kegiatan bimtek penguatan staf pengendali SKPD Kabupaten/Kota, dan menjadi narasumber pada pelaksanaan bimtek dan sosialisasi e-Monep di kabupaten/kota.
Sejak penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Oktober 2015, Biro P2E melanjutkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
tentang
Sinergitas
Pengendalian
Pembangunan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.
Peningkatan prestasi ini menjadikan beberapa provinsi lain telah melakukan studi banding ke Provinsi Gorontalo sepanjang Tahun 2016 untuk lebih mengenal dan mengadopsi e-Monep sebagai tools/system dalam pengendalian pembangunan, diantaranya Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Banten, Kabupaten Buol - Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
LAKIP BIRO P2E TAHUN 2016
31
Sejak Tahun 2015, Biro P2E juga telah diundang kembali untuk menjadi narasumber pada bimtek penginputan DPA SKPD oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Maluku Utara.
Tahun 2016 Biro P2E juga melanjutkan kerjasama dengan Kanwil XXVI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo untuk koordinasi dan evaluasi serta pelaporan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sektor unggulan dana APBN yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo dan melaksanakan bimtek penginputan eMonep APBN khusus Satuan Kerja Pemerintah Pusat yang mengelola proyek strategis.
3. Pada Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Ekonomi
Pada Tahun 2016, penyusunan Buku Indikator Ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Biro P2E tidak hanya bekerjasama dengan BPS Provinsi Gorontalo, namun juga bekerjasama dengan Perguruan Tinggi (Universitas Negeri Gorontalo) dalam rangka merumuskan Rekomendasi Akademisi terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, produksi tanaman pangan, perbankan dan investasi, keuangan daerah, penduduk dan ketenagakerjaan, Indeks Pembangunan Manusia.
Selama Tahun 2016, Biro P2E melaksanakan rapat penyusunan Buku Indikator Ekonomi dan rapat-rapat koordinasi terkait pengendalian ekonomi, dan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Triwulan I, II, dan III bidang ekonomi Provinsi Gorontalo, dan kegiatan Refleksi Ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2016 pada awal bulan Desember 2016;
Biro P2E melakukan rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setiap bulan dan High Level Meeting (HLM) TPID yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo selaku Ketua TPID Provinsi Gorontalo. Stakeholder terkait TPID adalah SKPD Provinsi Gorontalo bidang perekonomian, BI, BPS, Bulog, pertamina, hiswana migas. Pengendalian inflasi adalah untuk mewaspadai dua komoditas penyumbang inflasi yaitu beras dan barito (bawang-rica-tomat), meningkatkan koordinasi dan kerjasama TPID terkait upaya stabilitasi harga
LAKIP BIRO P2E TAHUN 2016
32
dengan ketersediaan bahan pangan melalui pasar murah. Perbankan diharapkan meningkatkan penyaluran kredit modal kerja terutama untuk sektor pertanian.
Menindaklanjuti hasil rapat Forkopimda, Biro P2E pada bulan Mei dan Desember 2016 Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama unsur Polri dan TNI melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pengawasan distribusi elpiji 3 kg dan BBM agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat berdampak pada peningkatan inflasi, gejolak perekonomian dan kerawanan sosial di kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.
Selain 3 (tiga) kegiatan tersebut, terdapat 4 (empat) kegiatan yang secara tidak langsung mendukung capaian IKU Biro P2E, yaitu: 4. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran. Target 100% dengan capaian kinerja 100%. 5. Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran. Target100% dengan capaian kinerja 100%. 6. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur. Target 100% dengan capaian kinerja 100%. 7. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi. Target 100 % dengan capaian kinerja 100 %.
Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam misi, selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari PengukuranKinerjaKegiatan dan PengukuranPencapaianSasarandiperoleh kesimpulan bahwa pada Tahun 2016 semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi kepada Visi dan Misi Biro Pengendalian
Pembangunan
dan
Ekonomi
Setda
Provinsi
Gorontalo,
danpenggunaananggarantelahdilakukanseefisienmungkintanpamengurangiessensibilitask epentinganpelaksanaankegiatan.
LAKIP BIRO P2E TAHUN 2016
33
Terdapat 3 (tiga) capaiankinerjaunggulan Biro P2E telah dilaporkan di atas pada sub bab Evaluasi Kinerja Biro P2E yang disusun berdasarkan 3 (tiga) IKU Biro P2E. Berikut ini penjelasan singkat tentang beberapa penyebab tidak terserapnya anggaran 100% dari pelaksanaan 4 (empat) program dan 7 (Tujuh) kegiatan Biro P2E, sehingga terdapat SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) yaitu: 1) Belanja STNK, pengadaan peralatan jaringan SPSE, sisa pengadaan belanja modal LCD mobile, belanja kontribusi kursus/pelatihan, sisa pengadaan software aplikasi eMonep, dan sisa perjalanan dinas luar daerah Kegiatan Pengembangan SPSE, merupakan efisiensi anggaran; 2) Belanja sewa jaringan internet untuk aplikasi Siransija, setelah dilakukan pergeseran untuk penambahan anggaran, namun tidak jadi digunakan. Selama masa RPJMD dan Renstra SKPD yang dimulaiTahun 2012 hingga akhir Tahun
2016,
capaian
kinerja
PengukuranKinerjaKegiatandengan
Biro
indikator
P2E outputs
yang
diukur
rata-rata
mencapai
dengan 100%,
sedangkan indicator input tidak mencapai 100% adalah dalam rangka untuk efisiensi anggaran.
Adapun
capaian
kinerja
Biro
P2E
yang
diukur
dengan
PengukuranPencapaianSasaran, secara keseluruhan mencapai 100%. Akumulasi belanja yang
merupakan
sisa
penggunaananggaran,
telahdilakukanseefisienmungkintanpamengurangiessensibilitaskepentinganpelaksanaan program dan kegiatan. Untuk selanjutnya usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Biro P2E dengan menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu dengan mengalokasikan dana kepada kegiatan berdasar skala prioritas. Pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan dicapai, dan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung program dan kegiatan serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja serta penerapan reward and punishment secara tegas dan konsisten. Dengan berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan disertai dengan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Biro P2E Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo akan lebih meningkat.
LAKIP BIRO P2E TAHUN 2016
34
C.
REALISASI ANGGARAN Mengacu pada prinsip-prinsip kinerja anggaran maka anggaran yang dialokasikan
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menunjang program dan kegiatan Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi SetdaProvinsiGorontalo Tahun 2016 sebesar Rp. 3.000.000.000,-(Belanja Langsung) yang terdiri dari : PAGU ANGGARAN BelanjaPegawai
:
Rp
221.280.000,-
BelanjaBarang dan Jasa
:
Rp.
2.705.920.000,-
Belanja Modal
:
Rp
72.800.000,-
:
Rp.
BelanjaPegawai
:
Rp
220.110.000,-
(99,47 %)
BelanjaBarang dan Jasa
:
Rp
2.673.900.481,-
(98,82%)
Belanja Modal
:
Rp
65.392.000,-
(89,82 %)
Total
3.000.000.000,-
REALISASI ANGGARAN
Total
LAKIP BIRO P2E TAHUN 2016
:Rp2.959.402.681,-
(98,65%)
35
