AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012

BAB

III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Manajemen kinerja yang dibangun secara mantap memerlukan tolok ukur atau indikator yang jelas dan pasti yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan tepat waktu. Indikator kinerja merupakan alat atau media kegiatan dan sasaran yang dapat diukur kinerjanya. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 menetapkan indikator kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2012. Indikator kinerja kegiatan yang dikembangkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana dari program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsinya, terdiri atas : 1. Indikator input, adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan keluaran (output) atau segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. 2. Indikator output, adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu program atau sub program dan disediakan untuk target populasi. 3. Indikator outcome, adalah hasil suatu kegiatan atau konsekuensi dari tindakan-tindakan atau kejadian-kejadian. Hasil yang diharapkan adalah perilaku atau kondisi yang ingin dicapai/diwujudkan oleh pemerintah serta konsekuensi yang diinginkan dari suatu program atau sub program. Hasil yang dicapai adalah apa yang sesungguhnya muncul/terjadi. Penetapan indikator outcome ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan kegiatan dengan sasarannya. Sedangkan indikator benefit dan impact belum kami kembangkan sehubungan dengan keberadaan indikator benefit dan impact tersebut adalah untuk menggambarkan tingkat capaian kegiatan yang dihubungkan dengan pencapaian tujuan dari organisasi. Indikator impact ini menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja sasaran yang dikembangkan merupakan indikator kinerja intermediate outcomes yang disesuaikan dengan kemampuan riil pengerahan sumber daya 71


Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 sehingga dapat menggambarkan kualitas kinerja dari pelaksanaan perjanjian kinerja Tahun 2012 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap sasaran, kami menggunakan metode rata-rata dari capaian setiap indikator sasaran yang selanjutnya dikategorikan dalam pengukuran dengan skala ordinal sebagai berikut: 85 ≤ X

: Sangat Berhasil

70 ≤ X < 85

: Berhasil

55 ≤ X < 70

: Cukup Berhasil

X < 55

: Tidak Berhasil

Secara ringkas capaian sasaran dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

x = ∑i / n dimana : _ X = Rata-rata capaian indikator sasaran ∑i = Jumlah capaian masing-masing indikator kinerja sasaran n = jumlah indikator kinerja sasaran Implementasi nyata dari proses perencanaan tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan suatu organisasi. Hambatan dan permasalahan seringkali muncul dalam proses ini. Proses perencanaan yang baik tentu saja sudah memperhitungkan segala kemungkinan yang akan dan mungkin muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di dalam perencanaan. Keberhasilan pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja (performance measure) atau indikator kinerja (performance indicator). Untuk dapat mengidentifikasikan tingkat capaian kinerja yang diinginkan tersebut, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan strategi dan langkah-langkah terinci kegiatan yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran atau target yang dapat dirumuskan dalam perencanaan operasional jangka pendek yang lebih tajam, mengingat rencana strategik organisasi hanya memuat hal-hal yang bersifat strategik jangka menengah dan jangka panjang dan tidak sampai merinci secara detail kegiatan

72


operasional sehari-hari. Dengan menetapkan sasaran atau target, strategi, langkahlangkah terinci kegiatan, dan indikator kinerja akan memudahkan dalam melakukan proses perencanaan kinerja yang merupakan langkah awal dalam mewujudkan rencana kinerja yang berguna untuk peningkatan kinerja organisasi. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah berusaha dan berhasil merumuskan dan menganalisis sasaran atau target, strategi (kebijakan, program, dan kegiatan), langkah-langkah terinci kegiatan dan indikator kinerja dengan memperhatikan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gunungkidul serta kewenangan yang ada dalam Tahun 2012 dari 22 sasaran yang ingin dicapai, semua dapat tercapai dengan baik. Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan publik secara efisien dan efektif. Oleh karena itu melalui pengukuran kinerja dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan penilaian kinerja sehingga dapat memberikan penilaian (justifikasi) yang objektif dalam pengambilan keputusan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Berikut merupakan strategi yang diterapkan dalam sistem pengukuran kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan: 1. Partisipasi unsur pimpinan dalam pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan inisiatif untuk melakukan pengukuran kinerja dengan membuat laporan akuntabilitas pemerintah daerah sebagai komitmen kepala daerah dalam memenuhi tuntutan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja yang disusun telah melibatkan seluruh pimpinan unit organisasi, baik kepala dinas, kepala lembaga teknis daerah, camat maupun direktur RSUD Wonosari sebagai bagian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama satu tahun anggaran. 2. Kerangka kerja konseptual dan komunikasi yang efektif Sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah merupakan bagian integral dalam keseluruhan proses manajemen dan secara langsung dapat mendukung pencapaian tujuan pemerintahan. Dalam setiap pelaporannya pengukuran kinerja dapat dijadikan tolok ukur akan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas selama satu periode tahun anggaran, dilengkapi dengan alasan-alasan keberhasilannya berupa faktor faktor yang mendorong keberhasilan tersebut. Demikian pula apabila terjadi kegagalan, maka diungkapkan pula hambatan-hambatan dan kendalakendala yang dihadapi dan alternatif pemecahan masalah. Pengukuran kinerja ini

73


dapat dijadikan alat monitor dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan perbaikannya di masa-masa yang akan datang. Komunikasi merupakan hal penting dalam penciptaan dan pemeliharaan sistem pengukuran kinerja. Komunikasi sebaiknya dari berbagai arah (multidirectional), baik top-down, bottom up, dan secara horizontal, baik berada di dalam maupun lintas instansi pemerintah. 3. Keterlibatan aparatur pemerintah dan orientasi pelayanan kepada masyarakat Keterlibatan aparatur pemerintah merupakan suatu cara terbaik untuk menciptakan budaya yang positif dalam pengukuran kinerja. Apabila aparatur pemerintah memiliki masukan untuk kepentingan penciptaan sistem pengukuran kinerja maka pemerintah daerah akan mendapatkan sistem pengukuran kinerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Pelaksanaan pembangunan diarahkan pada peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat. Semakin kritis dan tingginya tuntutan masyarakat terhadap pembangunan

perlu

ditanggapi

secara

serius

dan

proporsional,

dengan

meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah.

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat dijelaskan melalui pencapaian kinerja sasarannya. Sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2012 berjumlah 22 buah dengan ringkasan pencapaian sebagai berikut: Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Skala Ordinal

Predikat

Jumlah Sasaran

85 ≤ X

Sangat Berhasil

20

70 ≤ X < 85

Berhasil

2

55 ≤ X < 70

Cukup Berhasil

0

X < 55

Tidak Berhasil

0

Jumlah Seluruh Sasaran

22

Ringkasan capaian kinerja indikator kinerja sasaran di atas menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam Tahun 2012 sudah baik. 74


Capaian Kinerja Sasaran Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang dirumuskan berdasarkan intermediate outcomes dari masing-masing kegiatan. Sasaran-sasaran yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selama Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 “Sentra produksi memiliki infrastruktur air dan sanitasi yang handal” Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 6 (enam) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut: Tabel 3.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1 NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

1

Persentase sentra produksi yang memiliki air bersih yang handal

persen

65.56

65.00

99.15

2

Persentase keterjangkauan air kawasan rawan kekeringan pada musim kemarau

persen

100

100

100.00

3

Persentase lahan pertanian yang terairi secara kontinyu

persen

21.28

21.20

99.62

4

Jumlah pemanfaatan air/sungai bawah tanah (sumur pompa): a. Irigasi b. Air Minum

sumur sumur

72 28

66 25

91.67 89.29

meter

20,200

13,992

69.27

unit

15

7

46.67

unit

13

11

84.62

unit unit

44 62

46 54

104.55 87.10

5

Panjang Jaringan Irigasi (Jaringan irigasi tersier, irigasi perdesaan dan Jaringan Tingkat Usaha Tani (JITUT) pada lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura)

6

Jumlah penyediaan penampung air (Embung dan damparit): a. Tanaman Pangan 1) Embung Tanaman Pangan 2) Dam Parit b.

Kehutanan dan Perkebunan 1) Dam penahan (DPn) 2) Gullyplug

75


NO.

INDIKATOR KINERJA

3) Irigasi air permukaan 4) Irigasi air dangkal/ sumur dangkal 5) Sumur resapan 6) Embung Hutbun 7) Teras

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

unit unit

7 45

10 38

142.86 84.44

unit

85

60

70.59

unit meter

45 24,000

42 20,000

93.33 83.33

30 3,500

75.00 87.50

3,500

87.50

8) Rorak unit 40 9) SPA (Saluran meter 4,000 Pembuangan Air) 10) SPT (Saluran meter 4,000 Pembuangan Air Tanah) RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

88.69

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 88,69 % yang mempunyai makna sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai misi kesatu ”Peningkatan Pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran” dengan grand strategi membangun infrastruktur yang handal dan tujuan Peningkatan pengelolaan sumber-sumber air dan penyediaan air bersih. Tingkatan capaian kinerja untuk 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase keterjangkauan air kawasan rawan kekeringan pada musim kemarau, telah mencapai target yang telah ditetapkan. Keterjangkauan air kawasan rawan kekeringan pada musim kemarau tercapai 100 % dari target kinerja yang ditentukan dengan melakukan droping air di 8 wilayah kecamatan pada Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa. Sedangkan untuk 5 (lima) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase sentra produksi yang memiliki air bersih yang handal, Persentase lahan pertanian yang terairi secara kontinyu, Jumlah pemanfaatan air/sungai bawah tanah (sumur pompa) yaitu irigasi dan air minum, Panjang Jaringan Irigasi (Jaringan irigasi tersier, irigasi perdesaan dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) pada lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura), dan Jumlah penyediaan penampung air (Embung dan damparit) untuk tanaman pangan (embung tanaman pangan dan dam parit), untuk kehutanan dan perkebunan (Irigasi air permukaan, Irigasi air dangkal/sumur dangkal, Embung Hutbun, Rorak, Dam penahan (DPn), Gullyplug, Sumur resapan, Teras, SPA (Saluran Pembuangan Air), dan SPT (Saluran Pembuangan Air Tanah), masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 76


a. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, direncanakan akan ditempuh melalui Program Penyediaan Air Baku, untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Pada tahun 2012 ditargetkan 65,56% wilayah sentra produksi dapat terjangkau layanan air bersih dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.440.914.000,00. Pelayanan infrastruktur air bersih di wilayah perdesaan dilaksanakan melalui program penyediaan dan pengelolaan air baku dengan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air. Pelaksanaan program/kegiatan ini merupakan bentuk sharing kegiatan, dimana APBD Provinsi mendanai untuk pengembangan jaringan distribusi air bersih dan APBD Kabupaten sebagai pendamping untuk peningkatan jumlah sambungan rumah (SR). Partisipasi kelompok masyarakat sangat menentukan keberhasilan pengembangan infrastruktur air bersih ini. Pelaksanaan program/kegiatan ini merupakan stimulan dalam bentuk pemberian bahan (material) kepada kelompok masyarakat, sedangkan kegiatan fisik dilaksanakan dan dikembangkan oleh kelompok masyarakat sesuai kebutuhan. Untuk peningkatan pelayanan air bersih, pada tahun 2012 kegiatan yang dilakukan adalah pendampingan kegiatan lanjutan untuk program Bribin II, bantuan hibah pompa air kepada kelompok, dan pembangunan sambungan rumah (SR). Untuk hibah pompa air diberikan kepada 6 (enam) kelompok SPAMDES, yaitu Kelompok Tirto Tenggaran (Desa Sumberejo, Kecamatan Semin), Kelompok Sumber Mulyo (Desa Karang Tengah, Kecamatan

Wonosari), Kelompok Ngudi Rukun (Desa Jurangjero, Kecamatan

Ngawen), Kelompok Sambeng Tirto (Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen), Kelompok Ngudi Tirto (Desa Banyusoco, Kecamatan Playen), dan Kelompok Pilang Tirto (Desa Pilangrejo, Kecamatan Nglipar). Sedangkan untuk kegiatan pembangunan sambungan rumah (SR) dilakukan di 39 lokasi yang ada di 13 kecamatan, yaitu Ponjong, Tepus, Patuk, Semin, Wonosari, Ngawen, Girisubo, Karangmojo, Paliyan, Nglipar, Gedangsari, Panggang, dan Playen. Program ini dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp. 4.029.287.216,73 atau 90,73% dan mampu meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur air bersih dari 61,76% di tahun 2011 menjadi 65% pada tahun 2012 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,15%. b. Dalam pemenuhan target kinerja pelayanan kebutuhan air untuk pertanian, ditempuh melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

lainnya.

Pada

tahun

2012

dialokasikan

anggaran

sebesar

Rp.

10.151.410.000,00 untuk penyediaan infrastruktur irigasi yang dilaksanakan melalui empat kegiatan, yaitu: kegiatan perencanaan pembangunan jaringan irigasi untuk menyusun

rencana

teknis

pembangunan/rehabilitasi

saluran

irigasi;

kegiatan

rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dalam rangka peningkatan fungsi aset irigasi, air permukaan dan sumur pompa yang berada di 50 daerah irigasi (DI); kegiatan 77


optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun untuk menjaga saluran irigasi di 6 (enam) daerah pengamatan, dan mesin sumur pompa yang jumlahnya mencapai 52 (lima puluh dua) unit tetap dalam kondisi baik; dan kegiatan perkuatan irigasi partisipatif untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi dan perkuatan operasi dan pemeliharaan secara partisipatif pada 8 (delapan) organisasi pemakai air (GP3A). Dari pelaksanaan program/kegiatan ini telah mampu mewujudkan lahan pertanian yang dapat terairi secara kontinyu meningkat dari 20,55% di tahun 2011 menjadi 21,20% di tahun 2012, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.958.566.000,00 atau 98,10% dari alokasi anggaran. c. Pelayanan kebutuhan air dilihat dari pemanfaatan air/sungai bawah tanah (sumur pompa), baik untuk keperluan irigasi maupun kebutuhan air minum, juga menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pemanfaatan air/sungai bawah tanah untuk keperluan irigasi, yang ditangani melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, dapat meningkat pemanfaatan air dengan 66 buah sumur untuk irigasi. Sedangkan pemanfaatan air/sungai bawah tanah untuk pemenuhan kebutuhan air minum, yang didanai melalui APBD Provinsi belum sesuai target yang direncanakan. Rencana pemanfaatan dengan penambahan jumlah unit sumur dari 25 unit menjadi 28 unit sumur pompa belum dapat terealisasi. d. Panjang Jaringan Irigasi (Jaringan irigasi tersier, irigasi perdesaan dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) pada lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura), yang direncanakan sepanjang 20.200 meter, terealisasi sepanjang 13.992 meter, sehingga tingkat capaian kinerja adalah sebesar 69,27 %. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan anggaran yang tersedia untuk memenuhi target panjang jaringan irigasi. Langkahlangkah yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pembinaan dan memotivasi kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) agar membangun jaringan irigasi secara swadaya, serta mencari terobosan melalui kementerian teknis terkait. Sedangkan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana yaitu sebesar Rp.3.077.400.000,00 terealisasi Rp.3.014.262.000,00 atau sebesar 97,95 %. e. Jumlah penyediaan penampung air (embung dan damparit) untuk kehutanan dan perkebunan (Dam penahan (DPn) dan irigasi air permukaan) telah mencapai target yang ditetapkan, namun untuk jumlah penyediaan penampung air (embung dan damparit) untuk tanaman pangan dan jumlah penyediaan penampung air (embung dan damparit) untuk kehutanan dan perkebunan (Gullyplug, Irigasi air dangkal/sumur dangkal, Sumur resapan, Embung Hutbun, Teras, Rorak, SPA (Saluran Pembuangan Air), dan SPT (Saluran Pembuangan Air Tanah)) capaian kinerja 75% sampai 93,33 %.

78


Tersedianya jumlah penyediaan penampungan air yang cukup dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang handal di berbagai wilayah di Kabupaten Gunungkidul, guna

mendukung

tersedianya

air

di

waktu

musim

kemarau.

Pembangunan

infrastruktur/fisik dalam mendukung sentra produksi berupa embung untuk tanaman pangan dari target kinerja 15 unit terealisasi 7 unit atau 46,67%, damparit dari target kinerja 13 unit terealisasi 11 unit atau 84,62%, gullyplug dari target 62 unit terealisasi 54 unit atau 87,10%, irigasi air dangkal/sumur dangkal dari target 45 unit terealisasi 38 unit atau 84,44 %, sumur resapan dari target 85 unit terealisasi 60 unit atau 70,59 %, Embung Hutbun dari target 45 unit terealisasi 42 unit atau 93,33 %, Teras dari target 24.000 meter terealisasi 20.000 meter atau 83,33 %, Rorak dari target 40 unit terealisasi 30 unit atau 75,00 %, SPA (Saluran Pembuangan Air) dan SPT (Saluran Pembuangan Air Tanah) masing-masing dari target 4.000 meter terealisasi 3.500 meter atau 87,50 %. Tersedianya jumlah penyediaan penampungan air yang cukup dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang handal di berbagai wilayah di Kabupaten Gunungkidul, guna mendukung tersediannya air di waktu musim kemarau. Dari pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memberikan banyak manfaat dalam membantu penyediaan tempat penampungan air guna mendukung sentra produksi, baik sentra tanaman kehutanan ataupun tanaman perkebunan. Pencapaian target sasaran tersebut didukung oleh kebutuhan kelompok tani atau masyarakat guna mengoptimalkan lahan-lahan yang ada untuk sentra produksi tanaman kehutanan dan perkebunan, yang diharapkan nantinya memberikan hasil bagi kelompok tani/masyarakat, sehingga pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran dapat dinikmati. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur dari target yang belum tercapai adalah waktu pelaksanaan, keterbatasan petugas di lapangan yang ada masih belum mencukupi, sehingga belum menjangkau semua sasaran yang telah diprogramkan. Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1 CAPAIAN KINERJA 2011 (%)

CAPAIAN KINERJA 2012 (%)

Persentase sentra produksi yang memiliki air bersih yang handal Persentase keterjangkauan air kawasan rawan kekeringan pada musim kemarau

100.00

99.15

100.00

100.00

Persentase lahan pertanian yang terairi secara kontinyu

100.00

99.62

NO.

INDIKATOR KINERJA

1 2 3

79


NO.

INDIKATOR KINERJA

4

Jumlah pemanfaatan air/sungai bawah tanah (sumur pompa): a. Irigasi b. Air Minum

5

6

Panjang Jaringan Irigasi (Jaringan irigasi tersier, irigasi perdesaan dan Jaringan Tingkat Usaha Tani (JITUT) pada lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura) Jumlah penyediaan penampung air (Embung dan damparit): a. Tanaman Pangan 1) Embung Tanaman Pangan 2) Dam Parit b. Kehutanan dan Perkebunan 1) Dam penahan (DPn) 2) Gullyplug 3) Irigasi air permukaan 4) Irigasi air dangkal/ sumur dangkal 5) Sumur resapan 6) Embung Hutbun 7) Teras 8) Rorak 9) SPA (Saluran Pembuangan Air) 10) SPT (Saluran Pembuangan Air Tanah)

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN



100.00

91.67 89.29

57.44

69.27

130.00 112.50

46.67 84.62

97.44 89.13

104.55 87.10

100.00 105.71 58.33 140.00 0.00 129.87 0.00 0.00

142.86 84.44 70.59 93.33 83.33 75.00 87.50 87.50

83.55

88.69

Grafik 3.1 Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 1 Tahun 2010 – 2012

80


Sasaran 2 “Kawasan permukiman memiliki infrastruktur air yang handal” Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut: Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2 NO.

1

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

Persentase kawasan permukiman persen 65.56 yang memiliki air bersih yang handal RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

65.00

99.15

99.15

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 99,15 % yang mempunyai makna sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai misi kesatu ”Peningkatan Pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran” dengan grand strategi membangun infrastruktur yang handal dan tujuan Peningkatan pengelolaan sumber-sumber air dan penyediaan air bersih. Tingkatan capaian kinerja untuk 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase kawasan permukiman yang memiliki air bersih yang handal masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, karena untuk mencapai target tersebut diintervensi dengan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. Dukungan dana untuk program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah tersebut sampai dengan tahun 2012 belum tersedia. Namun ada upaya yang ditempuh dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur air bersih di kawasan permukiman adalah dengan Program Penyediaan Air Baku, untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, tahun 2012 dengan alokasi anggaran Rp.4.440.914.000,00 ditargetkan 65,56% kawasan permukiman dapat terlayani air bersih. Pelayanan infrastruktur air bersih di wilayah perdesaan dilaksanakan melalui program penyediaan dan pengelolaan air baku dengan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air. Pelaksanaan program/kegiatan ini sebagai bentuk sinergi kegiatan antara provinsi dan kabupaten. Melalui anggaran APBD Provinsi untuk dilakukan

81


pengembangan jaringan distribusi air bersih dan APBD Kabupaten sebagai pendamping untuk peningkatan jumlah sambungan rumah. Partisipasi kelompok masyarakat sangat menentukan keberhasilan pengembangan infrastruktur air bersih ini. Pelaksanaan program/kegiatan ini merupakan stimulan dalam bentuk pemberian bahan kepada kelompok masyarakat, sedangkan kegiatan fisik dilaksanakan dan dikembangkan oleh kelompok masyarakat sesuai kebutuhan. Program/kegiatan yang pada tahun 2011 menyasar di 21 padukuhan/desa di 8 wilayah kecamatan, pada tahun 2012 dapat diperluas dengan menambah jangkauan menjadi 39 lokasi yang tersebar di 13 kecamatan. Sedangkan jumlah sambungan rumah (SR) baru yang terbangun mencapai hampir 2.000 unit, sehingga keseluruhan jumlah SR dari kegiatan SPAMDES mencapai sekitar 7.714 unit. Realisasi anggaran pada program/kegiatan ini pada tahun 2012 sebesar Rp. 4.029.287.216,00 atau 90,73% dan mampu meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur air bersih dari 61,76% menjadi 65%. Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2 NO.

1

INDIKATOR KINERJA

Persentase kawasan permukiman memiliki air bersih yang handal


yang



0.00

99.15

0.00

99.15


82


Berdasarkan input dan analisis data yang ada ditemukan permasalahan, kendala, solusi, dan rekomendasi pencapaian target dalam kelompok Misi 1. Peningkatan Pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran, sebagai berikut: Permasalahan, kendala: 1. Petunjuk Teknis DAK dan penggunaan cukai tembakau diatur dengan cakupan terbatas dan ketat sehingga tidak leluasa untuk menunjang kinerja; 2. Data profil dan kinerja SKPD terbatas sehingga untuk identifikasi dan mapping kinerja akan mengalami kesulitan; 3. Manajemen SDM yang belum optimal khususnya kebutuhan SDM teknis dan keahlian dalam mendukung kinerja; 4. Keterbatasan anggaran APBD. Solusi dan rekomendasi: 1. Usulan ke Kementerian Teknis dan Kementerian Keuangan agar juknis fleksibel sesuai kondisi daerah; 2. Dukungan alokasi dana yang representatif untuk program dan kegiatan pendataan dan pelaporan; 3. Penataan SDM berdasarkan kualifikasi dan kompetensi SDM; 4. Intensifkan akses anggaran di luar APBD; 5. Perlunya perhatian komitmen dan konsistensi pelaksanaan kinerja yaitu pemahaman rencana fisik dan penjadwalan, mengintensifkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi agar kegiatan menjadi sinkron dan sinergis antar SKPD; 6. Perlunya dukungan sarana prasarana dan fasilitas; 7. Memilih dan memprioritaskan

program untuk mengintervensi agar target kinerja

sasaran dapat meningkat/terwujud, yaitu: 

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;



Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;



Program peningkatan ketahanan pangan;



Program rehabilitasi hutan dan lahan.

Sasaran 3 “Sentra produksi memiliki infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi yang handal”

83


Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 19 (sembilan belas) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut: Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 3 NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

1

Panjang Jalan Usaha Tani (JALUT) pada sentra produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

meter

50,250

26,398

52.53

2

Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) pada sentra produksi perkebunan

km

9.7

11.80

121.65

3

Persentase pemenuhan kebutuhan pupuk organik.

persen

46

50

108.70

4

Jumlah unit Penyewaan Jasa Alsintan (UPJA) dan Alsintan lainnya pada sentra produksi Tanaman Pangan dan hortikultura: a. Jumlah Unit Penyewaan Jasa Alsintan (UPJA) b. Jumlah Alsintan lainnya : 1) Traktor roda dua 2) Pompa Air 3) Power Threser

unit

70

12

17.14

unit unit unit

186 240 62

265 550 89

142.47 229.17 143.55

unit unit

7,852 22

8,268 51

105.30 231.82

unit unit unit

0 20 38

0 10 15

0.00 50.00 39.47

4) Pedal Threser 5) APPO 5

Jumlah RPH, TPH, dan RPA yang memiliki sarana pengolahan limbah, sanitasi dan drainase a. RPH b. TPH c. RPA

6

Jumlah kawasan peternakan yang memiliki jalan produksi

kawasan

45

31

68.89

7

Persentase kecamatan yang memiliki puskeswan dengan infrastruktur yang handal

persen

61

61

100.00

8

Persentase sentra produksi perikanan yang memiliki jalan produksi, fasilitas pengolahan ikan, sanitasi, dan drainase

persen

80

65

81.25

9

Jumlah PPI,UPR, dan BBI. a. PRI

unit

8

8

100.00

b. c.

unit unit

70 8

50 2

71.43 25.00

UPR BBI

84


NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

10

Jumlah dan jenis sarana tangkap ikan. a. Jumlah b. Jenis Sarana Jumlah sentra produksi yang memiliki unit pengolahan hasil.

unit jenis

265 3

246 4

92.83 133.33

a. b.

Kakao Kotak Fermentasi

unit unit

26 32

20 19

76.92 59.38

c. d. e.

Cut Chip Pengepres buah semu mete Alat perajang tembakau rakyat Alat perenteng tembakau vike Pengolah limbah kakao

unit unit unit

25 4 12

34 4 21

136.00 100.00 175.00

unit unit

45 5

35 5

77.78 100.00

persen

95

100

105.26

persen

68

62

91.18

unit

2

2

100.00

persen

60

38

63.33

persen

57

72.9

127.89

persen

100

100

100.00

persen

54.3

63.97

117.81

persen

70.8

68.20

96.33

persen

27.08

23.00

84.93

persen

24.94

20.00

80.19

persen

87.92

86.50

98.38

11

f. g. 12 13

14 15 16 17 18

Persentase sentra produksi yang memiliki sarana listrik yang cukup Persentase sentra produksi yang memiliki layanan transportasi umum yang tertib, aman lancar dan laik jalan. Rasio ketersediaan simpul transportasi antar kecamatan Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas jalan. Persentase sentra produksi yang memenuhi standar kesehatan Persentase ketersediaan lahan untuk pembangunan Persentase sentra produksi yang memiliki jalan, jembatan, sanitasi dan drainase yang handal. a. Presentase sentra produksi yang memiliki jalan (jalan kabupaten) yang handal b. Persentase sentra produksi yang memiliki jembatan yang handal c. Persentase sentra produksi yang memiliki sanitasi persampahan yang handal d. Persentase sentra produksi yang memiliki sanitasi pengelolaan limbah rumah tangga (MCK) yang handal e. Persentase sentra produksi yang memiliki drainase yang handal

85


NO.

19

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

Panjang Jaringan Jalan Lintas km 35 Selatan (JJLS) terbangun RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

27

77.14 99.53

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 99,53% yang mempunyai makna sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai misi kedua ”Pemanfaatan sumber daya alam untuk menggerakan perekonomian daerah secara lestari”, misi kelima “Peningkatan iklim usaha yang kondusif”, dan misi ketujuh “Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumbersumber pendanaan” dengan grand strategi membangun infrastruktur yang handal dan tujuan peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; menciptakan kemudahan memperoleh dan menciptakan lapangan kerja melalui penggalian pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah; dan menggalang sumber-sumber pendanaan baik dari dalam maupun luar negeri untuk memacu pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja dan Pendapatan Asli Daerah. Tingkatan capaian kinerja untuk 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran yaitu Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) pada sentra produksi perkebunan, Persentase pemenuhan kebutuhan pupuk organik, Jumlah unit Penyewaan Jasa Alsintan (UPJA) dan Alsintan lainnya pada sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura, Persentase kecamatan yang memiliki puskeswan dengan infrastruktur yang handal, Jumlah dan jenis sarana tangkap ikan, Jumlah sentra produksi yang memiliki unit pengolahan hasil, Persentase sentra produksi yang memiliki sarana listrik yang cukup, Persentase sentra produksi yang memenuhi standar kesehatan, dan Rasio ketersediaan simpul transportasi antar kecamatan, Persentase ketersediaan lahan untuk pembangunan, telah mencapai target yang telah ditetapkan. Guna mendukung kelancaran transportasi dalam usaha tani komoditas perkebunan dan mendukung program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, maka dilaksanakan pembangunan infrastruktur yang handal berupa pembuatan Jalan Usaha Tani ( JUT). Dari target pembangunan JUT sepanjang 7,7 km dapat terealisasi sepanjang 11,803 km atau 153%. Hal ini didukung oleh partisipasi, kesadaran petani yang punya lahan terkena jalur JUT tanpa ada ganti rugi dan kebutuhan masyarakat tani pada umumnya dalam usaha taninya setiap hari. Pembangunan JUT dimaksudkan untuk kelancaran petani dan masyarakat pada umumnya dalam mengangkut hasil panen dari lahan petani ke rumah masing – masing, baik hasil pertanian berupa tanaman pangan maupun komoditas hasil pekebunan, baik berupa Kakao, Mete, Tembakau ataupun hasil perkebunan lainnya. 86


Persentase pemenuhan kebutuhan pupuk organik yang direncanakan sebesar 46%, terealisasi sebesar 50%, sehingga tingkat capaian kinerja adalah sebesar 108,70%. Hal ini menunjukan bahwa target yang ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Sedangkan penyerapan anggaran rencanananya sebesar Rp.36.655.000,00 terealisasi sebesar Rp.36.255.000,00 atau sebesar 98,91%. Jumlah unit Penyewaan Alsintan lainnya pada sentra produksi Tanaman Pangan dan hortikultura dengan jumlah alsintan traktor roda dua, pompa air, powerthreser, pedal tresher dan APPO direncanakan sebanyak 8.362 unit, terealisasi sebanyak 9.223 atau sebesar 170,46%. Sedangkan untuk Jumlah Unit Penyewaan Jasa Alsintan (UPJA) direncanakan sebanyak 70 unit, terealisasi sebanyak 12 unit atau sebesar 17,14%. Untuk indikator sasaran ini, tidak ada penganggaran yang disediakan karena sifatnya adalah inventarisasi data. Jumlah dan jenis sarana tangkap ikan dari sisi jenis sarana tangkap ikan telah mencapai target yang ditetapkan, namun dari sisi jumlah tidak mencapai target, dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga belum dapat meningkatkan jumlah sarana tangkap ikan. Peningkatan indikator jenis sarana tangkap ikan, disebabkan tahun 2012 jumlah PMT di Kabupaten Gunungkidul mulai digantikan oleh Kapal Motor sehingga jumlahnya mengalami penurunan. Di tahun 2012 juga telah beroperasi secara aktif Kapal Motor 30 GT bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan, sehingga jenis armada penangkapan yang mampu berlabuh di Kabupaten Gunungkidul bertambah dari 3 jenis (PMT, KM 5-10 GT, KM 10 – 20 GT) menjadi 4 jenis. Persentase sentra produksi yang memiliki sarana listrik yang cukup, tingkat capaian kinerjanya sebesar 100 %, hal ini disebabkan sebagian besar sentra produksi berlokasi pada daerah yang sudah teraliri listrik cukup, sehingga tidak ada hambatan dalam melakukan kegiatan. Rasio ketersediaan simpul transportasi antar kecamatan dan rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas jalan, capaian kinerjanya tidak memenuhi target untuk rasio ketersediaan simpul transportasi antar kecamatan dikarenakan dananya diprioritaskan untuk pembangunan terminal tipe A Wonosari dengan target pembangunan fisik tercapai 100% dan pada akhir Desember 2012 telah dilaksanakan uji coba operasional terminal. Dan untuk pembangunan terminal Semin sebagai salah satu simpul transportasi antar kecamatan pada tahun 2012 ini baru dapat dibangun bangunan penunjang. Meningkatnya sentra produksi yang memenuhi standart kesehatan dari rencana 57% terealisasi 72,9% tingkat capaian terhadap target 127,89%, kategori sangat berhasil. Pada tahun 2012 sentra produksi yang dipantau sejumlah 1.158 dari 1.587 sentra produksi yang ada dan semua memenuhi standart kesehatan karena semua terus dilakukan pembinaan masalah kesehatan. 87


Sedangkan untuk 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran yaitu Panjang Jalan Usaha Tani (JALUT) pada sentra produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Jumlah RPH, TPH, dan RPA yang memiliki sarana pengolahan limbah, sanitasi dan drainase, Jumlah kawasan peternakan yang memiliki jalan produksi, Persentase sentra produksi perikanan yang memiliki jalan produksi, fasilitas pengolahan ikan, sanitasi, dan drainase, Jumlah PPI,UPR, dan BBI, Jumlah sentra produksi yang memiliki unit pengolahan hasil, Persentase sentra produksi yang memiliki layanan transportasi umum yang tertib, aman lancar dan laik jalan, Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas jalan, Persentase sentra produksi yang memiliki jalan, jembatan, sanitasi, dan drainase yang handal, dan Panjang Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) terbangun, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a.

Panjang Jalan Usaha Tani (JALUT) pada sentra produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang direncanakan sepanjang 50.250 meter dapat terealisasi sepanjang 26.398 meter, sehingga tingkat capaian kinerja adalah sebesar 52,53 %. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan anggaran yang tersedia untuk memenuhi target panjang jalan usaha tani. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pembinaan dan memotivasi kelompok tani agar membangun jalan usaha tani secara swadaya, serta mencari terobosan melalui kementerian teknis terkait. Untuk penyerapan anggaran

dari

rencana

sebesar

Rp.2.350.100.000,00

terealisasi

sebesar

Rp.2.327.996.000,00 atau sebesar 99,06%. b.

Jumlah TPH dan RPA yang memiliki sarana pengolahan limbah, sanitasi dan drainase masih belum mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan tidak memiliki kegiatan yang bersifat fisik untuk pembenahan fasilitas tersebut. Pembinaan telah dilakukan kepada masyarakat pemilik tempat pemotongan hewan untuk melengkapi sarana kebersihan dan pengolahan limbah. Kegiatan pengawasan dan monitoring agar produk asal hewan tetap terjaga kualitasnya tetap dilakukan.

c.

Jumlah kawasan peternakan yang memiliki jalan produksi, pada tahun 2012 sasaran pembangunan jalan produksi secara akumulatif adalah sejumlah 45 kawasan atau pada tahun 2012 ada sasaran penambahan 10 kawasan. Secara keseluruhan capaian target indikator ini adalah sebesar 68,89 %, rendahnya capaian indikator ini disebabkan karena keterbatasan anggaran sehingga kegiatan untuk pembangunan Jalan Produksi tidak dapat dilaksanakan sesuai target. Target jalan produksi di kawasan peternakan belum terpenuhi dikarenakan jumlah jalan produksi yang dibangun pada tahun 2012 hanya 6 (enam) ruas yang seharusnya 24 ruas.

88


d.

Persentase kecamatan yang memiliki puskeswan dengan infrastruktur yang handal, pada tahun 2012 sasaran pembangunan puskeswan secara akumulatif adalah sejumlah 11 puskeswan untuk 18 kecamatan. Namun mengingat keterbatasan anggaran maka tidak dianggarkan kegiatan untuk pembangunan puskeswan hanya memaksimalkan fungsi dan peran puskeswan serta tingkat capaian kinerja indikator ini sebesar 100%. Secara rutin tetap dilakukan upaya peningkatan layanan kesehatan dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang dimiliki dalam bentuk kegiatan yaitu Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak; Pelayanan laboratorium kesehatan hewan; Pengembangan pelayanan kesehatan hewan terpadu; Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban; Surveilans penyakit hewan; Pengembangan Hijauan Pakan Ternak; Pengembangan Program Kawasan Sentra Produksi Peternakan; Peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu pakan ternak; dan Pemberian penghargaan di bidang peternakan. Melalui 9 (sembilan) kegiatan tersebut dialokasi anggaran sebesar Rp.1,510,250,000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1,380,849,790,00 atau tingkat kinerjanya 91,43 %.

e.

Persentase sentra produksi perikanan yang memiliki jalan produksi, fasilitas pengolahan ikan, sanitasi, dan drainase dari target 80% terealisasi 65% sehingga tingkat capaian kinerja adalah sebesar 81,25 %,

hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang

tersedia sehingga belum dapat untuk meningkatkan fasilitas yang ada. Sentra produksi perikanan di Kabupaten Gunungkidul secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sentra produksi perikanan budidaya dan sentra produksi perikanan tangkap. Selain usaha produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap, terdapat sektor usaha lain yang telah berkembang di Kabupaten Gunungkidul, yaitu usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Sebagai upaya penguatan sistem distribusi produk perikanan dari sentra produksi antara lain dilakukan dengan cara pembangunan jalan produksi, sehingga distribusi produk perikanan lebih cepat dan dapat menjangkau secara luas. Selain itu dukungan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan sektor usaha perikanan menjadi lebih efisien. f.

Jumlah PPI telah mencapai target yang ditetapkan sedangkan untuk jumlah UPR dan BBI (Balai Benih Ikan) capaian tingkat kinerjanya masing-masing sebesar 71,43 % dan 25%, dari target sebanyak 70 unit untuk UPR terealisasi 50 unit dan BBI dari target 8 unit terealisasi 2 unit, karena hingga sekarang UPT BBI Mina Kencana tetap hanya berjumlah 2 unit (berlokasi di Beton dan Susukan). Jumlah UPR dan BBI Kabupaten Gunungkidul tahun 2012 masih belum dapat mencapai target yang ditetapkan dan cenderung stabil dari tahun 2011. Hal ini 89


dikarenakan kondisi cuaca yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan pembenihan, sehingga tidak banyak pembenih-pembenih baru yang muncul dan berkembang. Sedangkan penambahan jumlah unit BBI belum dapat dilakukan karena BBI yang ada masih sangat berpotensi untuk dapat dikembangkan dan dimaksimalkan agar produktivitas BBI meningkat.

g.

Jumlah sentra produksi yang memiliki unit pengolahan hasil untuk Cut Chip, Pengepres buah semu mete, Alat perajang tembakau rakyat, dan Pengolah limbah kakao telah mencapai target yang ditetapkan, sedangkan untuk kakao, kotak fermentasi, dan Alat perenteng tembakau vike, belum dapat menenuhi target karena disamping keterbatasan anggaran dan kurang meratanya alokasi dana untuk pemenuhan unit pengolahan hasil. Pada saat ini terdapat 20 unit sentra produksi Kakao yang memiliki unit pengolahan hasil yang tersebar di wilayah Gunungkidul, untuk mendukung komoditas hasil perkebunan berupa kakao, maka di sentra-sentra produksi diberi bantuan berupa alat pengolah kakao yaitu Kotak Fermentasi terealisasi 19 unit dari target 27 unit atau 59,38%, alat pemecah biji mete berupa Cutchip terelalisasi 34 unit dari target 22 unit atau 136 %. Pengepres buah semu mete sebanyak 4 unit terealisasi 4 unit atau 100%. Penerapan teknologi pertanian/perkebunan tersebut sangat dibutuhkan pada sentra – sentra produksi perkebunan, hal ini karena para petani mengalami keterbatasan modal dalam usaha tani untuk membeli peralatan tersebut, sehingga daya dukung kebutuhan masyarakat tani meningkat.

h.

Persentase sentra produksi yang memiliki layanan transportasi umum yang tertib, aman lancar dan laik jalan, dari target 68% terealisasi 62% sehingga tingkat capaian kinerja adalah sebesar 91,18 %, hal ini dapat disampaikan bahwa dari Sentra-sentra produksi yang ada di Kabupaten Gunungkidul belum semuanya memiliki layanan transportasi umum meskipun sudah ada trayek yang disediakan, dengan pertimbangan biaya operasional kendaraan yang harus dikeluarkan operator /penyedia jasa transportasi tidak sebanding dengan pemasukan /pendapatan.

i.

Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas jalan, dari target 60% terealisasi 38% sehingga tingkat capaian kinerja adalah sebesar 63,33 %. Untuk pemenuhan rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas jalan yang belum dapat tercapai sesuai target

karena

masih

banyaknya kebutuhan fasilitas jalan yang harus disediakan sementara meskipun mendapat dukungan dari pemerintah pusat berupa DAK bidang keselamatan transportasi darat yang merupakan DAK pertama yang dianggarkan di Kementerian Perhubungan.

90


j.

“Persentase sentra produksi yang memiliki jalan, jembatan, sanitasi dan drainase yang handal.” Tersedianya jaringan jalan dan jembatan yang handal yang menghubungkan sentra-sentra produksi (wilayah perdesaan) akan mendorong dan menjamin kelancaran kegiatan perekonomian wilayah. Secara spasial, aksesibilitas antara sentra-sentra produksi yang ada sudah dapat terlayani oleh infrastruktur jalan dan jembatan. Peningkatan penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal ini ditempuh melalui beberapa program/kegiatan, yaitu:  Program pembangunan jalan dan jembatan dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan pembangunan jembatan dan pembangunan jalan (peningkatan jalan kabupaten). Kegiatan

pembangunan

jembatan

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.2.217.900.000,00 untuk menangani 6 (enam) unit jembatan kabupaten. Sedangkan kegiatan pembangunan jalan (peningkatan jalan kabupaten) alokasi anggaran sebesar Rp.10.461.900.000,00. Program/kegiatan ini dapat direalisasikan pada 16 ruas jalan kabupaten dengan produk ATB sepanjang 8,5 km, rehab trotoar jalan di 2 (dua) ruas jalan, dan pembangunan selokan dan talud jalan di 4 (empat) ruas jalan. Realisasi anggaran sebesar Rp.7.820.940.850,00.  Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.214.243.000,00. Realisasi dari program/kegiatan ini adalah rehab/pemeliharaan jalan kabupaten melalui paket DAK (Dana Alokasi Khusus) dan APBD Perubahan di 19 ruas jalan dengan volume 20,6 km, rehab/pemeliharaan rutin/berkala jalan kabupaten melalui paket DAU (Dana Alokasi Umum) di 44 ruas jalan dengan volume 30 km, dan rehab/perbaikan aksesoris

jalan

(talud,

selokan,

dll).

Realisasi

anggaran

sebesar

Rp.18.772.344.750,00 atau 97,70%.  Program tanggap darurat jalan dan jembatan dengan kegiatan Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat alokasi anggaran sebesar Rp.2.012.175.000,00. Realisasi fisik adalah rehabilitasi talud jalan di 20 titik, rehabilitasi duiker di 2 titik, rehabilitasi jembatan di 3 titik, dan rehabilitasi selokan di 3 titik. Realisasi anggaran Rp.1.953.280.705,00 atau 97,07%. Dari aspek kualitas, pelaksanaan program/kegiatan ini mampu meningkatkan 63,97% dari 686 km jalan kabupaten dalam kondisi baik di tahun 2012. Dilihat dari target sasaran, realisasi kinerja dalam peningkatan aksesibilitas sentra-sentra produksi melalui pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan adalah: persentase sentra produksi yang memiliki jalan (jalan kabupaten) yang handal, dari kondisi 40,30% (2010) meningkat menjadi 47,30% (2011) dan 51,76% (2012); sedangkan persentase sentra produksi yang memiliki jembatan yang handal, dari kondisi 64,80% (2010) menjadi 65,30% (2011) dan 68,20% (2012). 91


Penyediaan infrastruktur sanitasi persampahan bagi sentra-sentra produksi ditempuh melalui program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan. Meskipun alokasi anggaran untuk program/kegiatan ini mencapai Rp.1.342.000.000,00, namun penggunaannya tidak hanya untuk kegiatan pengelolaan persampahan, tetapi juga untuk pemeliharaan pertamanan. Penyediaan pelayanan infrastruktur persampahan terutama menjangkau kawasan perkotaan di 7 (tujuh) wilayah kecamatan. Persentase sentra produksi yang tertangani pelayanan persampahan dapat meningkat dari 10,88% (2010) meningkat menjadi 18,98% (2011) dan 38,88% (2012). Kondisi ini diharapkan akan meningkat dengan adanya penambahan kendaraan operasional pengangkut sampah. Pelayanan infrastruktur pengelolaan limbah rumah tangga (MCK) yang handal bagi sentra produksi diupayakan melalui program lingkungan sehat perumahan dikembangkan pelayanan infrastruktur instalasi pengelolaan air limbah rumah tangga (IPAL) komunal. Pembangunan IPAL komunal ini diarahkan pada kawasan yang padat penduduk dengan mendorong peran kelompok masyarakat secara lebih aktif mulai dari pembangunan hingga pemeliharaannya, melalui pengembangan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM). Program/kegiatan mampu meningkatkan persentase sentra produksi yang memiliki sanitasi pengelolaan limbah rumah tangga, dari kondisi 8,34% (2010) menjadi 16,64% (2011) dan 20,00% (2012). Sedangkan dalam penyediaan infrastruktur drainase, dilihat dari kebutuhan dan kondisi wilayah Kabupaten Gunungkidul yang bukan daerah genangan, pelayanan sudah baik. Melalui pelaksanaan program pengendalian banjir mampu meningkatkan persentase sentra produksi yang memiliki drainase yang handal mencapai 86,62% (2012). k.

Panjang Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) terbangun dari target sepanjang 35 km terealisasi 27 km atau tingkat capaian kinerjanya sebesar 77,14 %. JJLS merupakan rencana jalan strategis nasional (Kepmen PU No 631/KPTS/M/2009) untuk percepatan pembangunan jalan yang menghubungkan daerah terisolasi di Jawa Timur (Pacitan) dengan

Jawa

Tengah

dan

Daerah

Istimewa

Yogyakarta,

yang

prioritas

pembangunannya oleh Direktorat Jenderal Bina Marga sudah dimulai sejak tahun 2005. Dari total 82,27 km panjang ruas yang direncanakan dibangun di Kabupaten Gunungkidul, dari target sepanjang 35 km di tahun 2012 dapat terbangun 27 km. Sedangkan lahan yang sudah dibebaskan hingga tahun 2012 sepanjang 30 km, dan yang belum bisa dibebaskan sepanjang 52,27 km. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain pada pembebasan lahan yang dibutuhkan, dan alokasi anggaran yang terbatas. 92


Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 3 CAPAIAN KINERJA 2011 (%)


Panjang Jalan Usaha Tani (JALUT) pada sentra produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

25.40

52.53

2

Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) pada sentra produksi perkebunan

35.12

121.65

3

Persentase organik.

100.00

108.70

4

Jumlah unit Penyewaan Jasa Alsintan (UPJA) dan Alsintan lainnya pada sentra produksi Tanaman Pangan dan hortikultura:

NO.

INDIKATOR KINERJA

1

a. b.

5

pemenuhan

kebutuhan

pupuk

Jumlah Unit Penyewaan Jasa Alsintan (UPJA) Jumlah Alsintan lainnya : 1) Traktor roda dua 2) Pompa Air 3) Power Threser

84.62

17.14

100.55 99.16 114.04

142.47 229.17 143.55

4) Pedal Threser 5) APPO

99.96 128.57

105.30 231.82

0.00 100.00 100.00

0.00 50.00 39.47

Jumlah RPH, TPH, dan RPA yang memiliki sarana pengolahan limbah, sanitasi dan drainase a. RPH b. TPH c. RPA

6

Jumlah kawasan peternakan yang memiliki jalan produksi

71.43

68.89

7

Persentase kecamatan yang memiliki puskeswan dengan infrastruktur yang handal

91.80

100.00

8

Persentase sentra produksi perikanan yang memiliki jalan produksi, fasilitas pengolahan ikan, sanitasi, dan drainase

61.54

81.25

9

Jumlah PPI,UPR, dan BBI. a. PPI

100.00

100.00

b. c.

100.00 33.33

71.43 25.00

10

UPR BBI

Jumlah dan jenis sarana tangkap ikan. a.

Jumlah

91.79

92.83

b.

Jenis Sarana

100.00

133.33

93


NO.

INDIKATOR KINERJA

11

Jumlah sentra produksi yang memiliki unit pengolahan hasil.



a.

Kakao

83.33

76.92

b.

Kotak Fermentasi

70.37

59.38

c.

Cut Chip

609.09

136.00

d.

Pengepres buah semu mete

100.00

100.00

e.

Alat perajang tembakau rakyat

175.00

175.00

f.

Alat perenteng tembakau vike

87.50

77.78

g.

Pengolah limbah kakao

100.00

100.00

12

Persentase sentra produksi yang memiliki sarana listrik yang cukup

100.00

105.26

13

Persentase sentra produksi yang memiliki layanan transportasi umum yang tertib, aman, lancar dan laik jalan.

100.00

91.18

14

Rasio ketersediaan simpul transportasi antar kecamatan

50.00

100.00

15

Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas jalan.

87.50

63.33

16

Persentase sentra produksi yang memenuhi standar kesehatan

222.22

127.89

17

Persentase ketersediaan pembangunan

120.00

100.00

18

Persentase sentra produksi yang memiliki jalan, jembatan, sanitasi dan drainase yang handal.

19

lahan

untuk

a.

Presentase sentra produksi yang memiliki jalan (jalan kabupaten) yang handal

100.00

117.81

b.

Persentase sentra produksi yang memiliki jembatan yang handal

97.05

96.33

c.

Persentase sentra produksi yang memiliki sanitasi persampahan yang handal

100.00

84.93

d.

Persentase sentra produksi yang memiliki sanitasi pengelolaan limbah rumah tangga (MCK) yang handal

100.00

80.19

e.

Persentase sentra produksi yang memiliki drainase yang handal

100.00

98.38

Panjang Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) terbangun

79.07

77.14

108.38

99.53


94



Sasaran 4 “Kawasan permukiman memiliki infrastruktur dasar transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan sanitasi” Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 9 (sembilan) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut: Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 4 SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

Persentase kawasan permukiman yang memiliki jalan (poros desa)

persen

46.35

50.00

107.87

Persentase kawasan permukiman yang memiliki fasilitas umum dan Fasilitas Sosial Persentase kawasan permukiman yang memiliki sanitasi dan drainase.

persen

34.39

38.88

113.06

NO.

INDIKATOR KINERJA

1

Persentase kawasan pemukiman yang memiliki jalan, jembatan dan fasum-fasos. a.

b.

2

95


NO.

INDIKATOR KINERJA

a.

b.

c.

Persentase kawasan permukiman yang memiliki sanitasi pengelolaan limbah rumah tangga Persentase kawasan permukiman yang memiliki sanitasi penanganan sampah Persentase kawasan permukiman yang memiliki drainase yang handal .

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

persen

50.46

47.00

93.14

persen

24.73

23.00

93.00

persen

87.92

86.50

98.38

3

Rasio ruang terbuka hijau

persen

77

77

100.00

4

Persentase kawasan permukiman yang memiliki sarana listrik dan energi yang cukup.

persen

75.5

85

112.58

5

Persentase kawasan permukiman yang memiliki pelayanan transportasi umum yang tertib, aman, dan lancar.

persen

68

62

91.18

6

Persentase kawasan permukiman yang memiliki akses telekomunikasi

persen

75

75

100.00

7

Persentase kawasan permukiman, fasum, dan fasos yang memenuhi standar kesehatan. a. Tempat-tempat Umum

persen

78

80.03

102.60

b.

Rmh Sehat/permukiman

persen

55

60.2

109.45

8

Jumlah rumah yang dibangun dan direhabilitasi untuk RTM.

rumah/th

100

0

0.00

9

Jumlah stimulan dan swadaya masyarakat dalam membangun infrastruktur perdesaan. a. Jumlah stimulan (aspal) dalam membangun infrastruktur perdesaan. b. Jumlah stimulan (semen) dalam membangun infrastruktur perdesaan. c. Jumlah swadaya masyarakat dalam membangun infrastruktur perdesaan. d. Jumlah Desa lokasi TMMD e. Jumlah desa lokasi karya bakti TNI

drum

1,000

350

35.00

sak

160,000

120,000

75.00

milyar

11

9

82.73

desa desa

90 18

92 22

102.22 122.22


90.50

96


Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 90,50% yang mempunyai makna sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai misi kedua ”Pemanfaatan sumber daya alam untuk menggerakan perekonomian daerah secara lestari”, misi kelima “Peningkatan iklim usaha yang kondusif”, dan misi ketujuh “Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumbersumber pendanaan” dengan grand strategi membangun infrastruktur yang handal dan tujuan peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; menciptakan kemudahan memperoleh dan menciptakan lapangan kerja melalui penggalian pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah; dan menggalang sumber-sumber pendanaan baik dari dalam / luar negeri untuk memacu pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja dan Pendapatan Asli Daerah. Tingkatan capaian kinerja untuk 5 (lima) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase kawasan permukiman yang memiliki jalan, jembatan, dan fasum-fasos, Persentase kawasan permukiman yang memiliki sarana listrik dan energi yang cukup, Rasio ruang terbuka hijau, Persentase kawasan permukiman yang memiliki akses telekomunikasi, dan Persentase kawasan permukiman, fasum, dan fasos yang memenuhi standar kesehatan, telah mencapai target yang telah ditetapkan. Penyediaan pelayanan infrastruktur jalan, jembatan dan fasum-fasos bagi kawasan permukiman diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kegiatan perekonomian masyarakat. Penyediaan jalan dan jembatan perdesaan yang ditangani melalui program pembangunan infrastruktur perdesaan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas untuk pengembangan potensi wilayah melalui pembangunan jalan poros desa. Di samping itu, ada beberapa program/kegiatan lain yang menyasar pada peningkatan aksesibilitas kawasan permukiman, termasuk kegiatan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Realisasi kinerja penyediaan infrastruktur jalan poros desa pada tahun 2012, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.538.550.000,00 telah mampu meningkatkan persentase kawasan permukiman yang memiliki jalan (poros desa), dari 40,39% menjadi 50,00%. Secara fisik, program/kegiatan ini dapat direalisasikan di 90 ruas jalan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.302.494.200,00. Sedangkan dalam penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) di wilayah perdesaan lebih banyak dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Ada keterlibatan pihak ketiga (sektor swasta) dalam penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial melalui program CSR (Corporate Social Responsibility). Alokasi anggaran APBD Provinsi dan APBD Kabupaten untuk penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial masih sangat terbatas. Realisasi kinerja hingga tahun 2012 persentase kawasan permukiman yang memiliki fasilitas umum dan fasilitas sosial mencapai 34,39%. 97


Persentase kawasan permukiman yang memiliki sarana listrik dan energi yang cukup, dari target 75,5% dapat terealisasi 85% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 112,58%, hal ini didukung dengan kegiatan koordinasi pengembangan ketenagalistrikan yaitu pendataan KK yang belum berlistrik, koordinasi, dan pengelolaan minyak dan gas, energi baru dan terbarukan yaitu adanya pembangunan dan pengelolaan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Pemenuhan kebutuhan ruang hijau dalam rangka meningkatkan kualitas lansekap kota, meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah. Ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan di Kabupaten Gunungkidul masih dapat terpenuhi dengan rasio ruang terbuka hijau sebesar 77%. Persentase kawasan permukiman yang memiliki akses telekomunikasi, dari target 75% dapat terealisasi 75 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100 %, hal ini karena telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama, yang mendorong investor komunikasi mengembangkan pelayanannya yang menjangkau Kabupaten Gunungkidul dengan lebih luas. Meningkatnya tempat-tempat umum sehat dari rencana 78% terealisasi 80,03% tingkat capaian terhadap target 102,60%. Tempat-tempat umum yang dipantau adalah meliputi sarana pendidikan, sarana pelayanan kesehatan dalam hal ini Puskesmas dan Rumah Sakit, dan hotel baik yang berbintang maupun yang tidak berbintang. Dari sejumlah sarana pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul terus dilakukan pembinaan agar memenuhi syarat kesehatan. Hal ini dilakukan supaya penghuni atau pengunjung merasa nyaman dan aman dan yang lebih utama terhindar dari penyakit. Meningkatnya cakupan rumah/pemukiman sehat dari rencana 55% terealisasi 60,2% tingkat capaian terhadap target 109,45%, kategori sangat berhasil. Masalah perumahan merupakan masalah multi dimensi baik fisik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Dari sudut pandang sektor kesehatan yang menjadi tujuan adalah bagaimana agar semua rumah/perumahan memenuhi persyaratan kesehatan yang sebenarnya bersifat universal. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan rumah/perumahan yang memenuhi persyaratan kesehatan adalah melalui pembinaan, penyuluhan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Sedangkan untuk 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase kawasan permukiman yang memiliki sanitasi dan drainase, Persentase kawasan permukiman yang memiliki pelayanan transportasi umum yang tertib, aman, dan lancar, Jumlah rumah yang dibangun dan direhabilitasi untuk RTM, dan Jumlah stimulan dan swadaya masyarakat dalam membangun infrastruktur perdesaan, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 98


a. Pelayanan infrastruktur pengelolaan limbah rumah tangga (MCK) yang handal bagi kawasan permukiman melalui program lingkungan sehat perumahan dengan mengembangkan pelayanan infrastruktur instalasi pengelolaan air limbah rumah tangga (IPAL) komunal. Pembangunan IPAL komunal melalui kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin ini diarahkan pada kawasan yang padat penduduk dengan mendorong partisipasi dan peran kelompok masyarakat secara lebih aktif mulai dari pembangunan hingga pemeliharaannya, melalui pengembangan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM). Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin tahun 2012, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.498.062.000,00 dilaksanakan di 3 lokasi kecamatan, yaitu Wonosari, Rongkop, dan Tanjungsari. Dari kegiatan ini persentase kawasan permukiman yang memiliki sanitasi pengelolaan limbah rumah tangga, meningkat dari 47,76% (2011) menjadi 48,50%. Penyediaan infrastruktur sanitasi persampahan bagi kawasan permukiman ditempuh melalui program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan. Meskipun alokasi anggaran untuk program/ kegiatan ini mencapai Rp.1.342.000.000,00, namun

penggunaannya

tidak

hanya

untuk

kegiatan

operasional

pengelolaan

persampahan, tetapi juga untuk pemeliharaan pertamanan. Penyediaan pelayanan infrastruktur persampahan terutama menjangkau kawasan permukiman perkotaan di 7 (tujuh) wilayah kecamatan. Persentase kawasan permukiman yang tertangani pelayanan persampahan dapat meningkat dari 10,88% (2010) meningkat menjadi 18,98% (2011) dan 38,88% (2012). Kondisi ini diharapkan akan meningkat dengan adanya penambahan kendaraan operasional pengangkut sampah. Pelayanan infrastruktur drainase, dilihat dari kebutuhan dan kondisi wilayah Kabupaten Gunungkidul yang bukan daerah genangan, pelayanan sudah baik. Melalui pelaksanaan program pengendalian banjir mampu meningkatkan persentase sentra produksi yang memiliki drainase yang handal, dari 86,62% (2011) menjadi 87,50% (2012). b. Persentase kawasan permukiman yang memiliki pelayanan transportasi umum yang tertib, aman, dan lancar dari target 68 % dapat terealisasi 62 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 91,18 %, hal ini karena adanya pengusaha yang mengurangi operasional kendaraannya dengan alasan tingginya biaya operasional. c. Jumlah rumah yang dibangun dan direhabilitasi untuk RTM (Rumah Tangga Miskin) tidak dapat tercapai atau tingkat kinerjanya 0 %, hal ini disebabkan karena Program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Kementerian Sosial RI untuk Tahun 2012 dengan target 100 rumah tidak dianggarkan dan tidak ada sharring dana dari 99


Kabupaten Gunungkidul. Langkah yang dilakukan adalah dengan mengusulkan program pembangunan RTLH ke Pusat dan juga mengusulkan Anggaran Kabupaten Gunungkidul agar dapat diperuntukkan sebagai sharring dari Pusat. d. Jumlah stimulan aspal dan semen dalam membangun infrastruktur perdesaan, capaian kinerjanya masing-masing sebesar 35 % dan 75 %, hal tersebut disebabkan karena keterbatasan anggaran yang disediakan untuk pengadaan aspal dan semen, sedangkan untuk jumlah swadaya masyarakat dalam membangun infrastruktur perdesaan mencapai Rp 5.716.000.000,-, Jumlah Desa lokasi TMMD, dan Jumlah desa lokasi Karya Bhakti TNI sudah mencapai target yang ditetapkan, dengan diberikannya stimulan aspal dan semen dapat menarik masyarakat berswadaya dalam membangun daerahnya dalam bentuk materi, tenaga, dan pemikiran. Sedangkan kegiatan TMMD dan Karya Bhakti TNI merupakan wujud nyata peran TNI dalam turut membangun masyarakat secara langsung dengan tenaga, pemikiran, dan pembiayaan. Jumlah stimulan (Aspal) dalam membangun infrastruktur

perdesaan pada target

sebanyak 1.000. drum aspal dan terealisasi 350 drum aspal. Untuk realisasi kinerja telah dapat dilaksanakan pendistribusian 350 drum aspal. Sedangkan jumlah stimulan (semen) dalam membangun infrastruktur perdesaan target sebanyak 160.000 zak dan terealisasi 120.000 zak semen. Untuk realisasi kinerja telah dapat dilaksanakan pendistribusian 120.000 zak semen. (75 %) dari target kinerja. Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 4 NO.

INDIKATOR KINERJA

1

Persentase kawasan pemukiman yang memiliki jalan, jembatan dan fasum-fasos. a. Persentase kawasan permukiman yang memiliki jalan (poros desa) b. Persentase kawasan permukiman yang memiliki fasilitas umum dan Fasilitas Sosial Persentase kawasan permukiman yang memiliki sanitasi dan drainase. a. Persentase kawasan permukiman yang memiliki sanitasi pengelolaan limbah rumah tangga b. Persentase kawasan permukiman yang memiliki sanitasi penanganan sampah c. Persentase kawasan permukiman yang memiliki drainase yang handal .

2



100.00

107.87

100.00

113.06

100.00

93.14

100.00

93.00

100.00

98.38

100




Rasio ruang terbuka hijau Persentase kawasan permukiman yang memiliki sarana listrik dan energi yang cukup. Persentase kawasan permukiman yang memiliki pelayanan transportasi umum yang tertib, aman, dan lancar.

100.00 98.00

100.00 112.58

97.01

91.18

Persentase kawasan permukiman yang memiliki akses telekomunikasi Persentase kawasan permukiman, fasum, dan fasos yang memenuhi standar kesehatan. a. Tempat-tempat umum

97.14

100.00

101.84

102.60

b. Rmh sehat/permukiman Jumlah rumah yang dibangun dan direhabilitasi untuk RTM. Jumlah stimulan dan swadaya masyarakat dalam membangun infrastruktur perdesaan. a. Jumlah stimulan (aspal) dalam membangun infrastruktur perdesaan. b. Jumlah stimulan (semen) dalam membangun infrastruktur perdesaan.

111.78 100.00

109.45 0.00

66.67

35.00

62.50

75.00

c.

100.00

82.73

100.00 100.00 96.17

102.22 122.22 90.50

NO.

INDIKATOR KINERJA

3 4 5

6 7

8 9

Jumlah swadaya masyarakat dalam membangun infrastruktur perdesaan. d. Jumlah Desa lokasi TMMD e. Jumlah desa lokasi karya bakti TNI RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN


101


Sasaran 5 “Pelabuhan pendaratan ikan Sadeng ditingkatkan menjadi pelabuhan perikanan nusantara dengan infrastruktur minapolitan yang memacu pengembangan kawasan perikanan Pantai Selatan” Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 7 (tujuh) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut: Tabel 3.10 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5 NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

1

Persentase kelengkapan Fasilitas Lalulintas dan Angkutan Jalan menuju Pelabuhan Sadeng

persen

70

50

71.43

2

Persentase jalan, jembatan, dan air bersih di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai a.

Persentase Pelabuhan memadai

jalan Sadeng

di yang

persen

57.38

55.2

96.20

b.

Persentase jembatan di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai

persen

71.04

100

140.77

c.

Persentase Pelabuhan memadai

air bersih di Sadeng yang

persen

100

100

100.00

3

Persentase pemenuhan listrik di Pelabuhan Sadeng

persen

90

100

111.11

4

Jumlah pengusaha melakukan ekspor

1

1

100

5

Volume perdagangan hasil perikanan melalui pelabuhan

persen

85

-

-

6

Persentase kelengkapan infrastruktur minapolitan yang memenuhi standar di pelabuhan Sadeng

persen

30

19.68

65.60

7

Volume hasil tangkap perikanan di Pelabuhan Sadeng

ton

3,535

981.05

27.75

yang pengusaha


89.11

102


Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 89,11% yang mempunyai makna sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai misi kedua ”Pemanfaatan sumber daya alam untuk menggerakan perekonomian daerah secara lestari”, misi kelima “Peningkatan iklim usaha yang kondusif”, dan misi ketujuh “Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumbersumber pendanaan” dengan grand strategi membangun infrastruktur yang handal dan tujuan peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; menciptakan kemudahan memperoleh dan menciptakan lapangan kerja melalui penggalian pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah; dan menggalang sumber-sumber pendanaan baik dari dalam / luar negeri untuk memacu pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja dan Pendapatan Asli Daerah. Tingkatan capaian kinerja untuk 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase jalan, jembatan, dan air di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai dan Persentase pemenuhan listrik di Pelabuhan Sadeng, Jumlah pengusaha yang melakukan ekspor, telah mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase jalan, jembatan, dan air di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan di pelabuhan Sadeng meliputi penyediaan aksesibilitas jalan dan jembatan, serta peningkatan ketersediaan air bersih. Akses jalan menuju pelabuhan Sadeng dari ibukota kabupaten dihubungkan oleh jalan nasional (ruas 030), jalan provinsi (seperti ruas 053 dan ruas 057). Penanganan jalan didanai melalui alokasi dana APBN untuk ruas jalan nasional dan APBD Provinsi untuk ruas jalan provinsi. Penanganan melalui APBN antara lain melalui pembangunan climbing lane, perbaikan alinyemen dan pelebaran di jalur tengah (jalur Pacitan-Yogyakarta). Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di pelabuhan Sadeng secara umum sudah dapat terpenuhi dengan baik dan telah mencapai target yang ditentukan. Persentase pemenuhan listrik di Pelabuhan Sadeng, dari target 90% dapat terealisasi 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 111,11%. Adapun pencapaian sasaran ini ditempuh

melalui

pelaksanaan

program

Pembinaan

dan

pengembangan

bidang

ketenagalistrikan. Pada tahun 2012 ditargetkan 90 % wilayah Pelabuhan Sadeng terjangkau sarana listrik yang cukup dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.925.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.22.815.000,00 atau 88,88%, sementara untuk suplai listrik di Pelabuhan Sadeng dialiri listrik dari PLN. Peningkatan jumlah pedagang/eksportir dengan indikator Jumlah pengusaha yang melakukan ekspor ini realisasinya 1 pengusaha, ini dudukung program peningkatan dan 103


pengembangan

ekspor

dengan

kegiatan

pengembangan

informasi

peluang pasar

perdagangan Luar Negeri meliputi pameran-pameran yang diselenggarakan di Yogyakarta dan Jakarta. Dan bagi pengrajin yang akan melakukan ekspor melalui eksportir yang ada di luar daerah seperti Bantul, Yogyakarta, Surabaya, dll. Sedangkan untuk 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase kelengkapan Fasilitas Lalulintas dan Angkutan Jalan menuju Pelabuhan Sadeng, Volume perdagangan hasil perikanan melalui pelabuhan, Persentase kelengkapan infrastruktur minapolitan yang memenuhi standar di pelabuhan Sadeng, dan Volume hasil tangkap perikanan di Pelabuhan Sadeng, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Persentase kelengkapan Fasilitas Lalulintas dan Angkutan Jalan menuju Pelabuhan Sadeng, dari target 70% dapat terealisasi 50% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 71,43%, hal ini berkaitan dengan adanya beberapa fasilitas lalu lintas jalan dan angkutan yang rusak dan direncanakan akan diperbaiki sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2013. b. Volume perdagangan hasil perikanan melalui pelabuhan, dari target 85% belum dapat terealisasi, karena Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri yang digunakan untuk mengintervensi kegiatan tersebut pada tahun 2012 belum tersedia, sehingga belum didata besarnya volume perdagangan hasil perikanan yang melalui pelabuhan. c. Persentase kelengkapan infrastruktur minapolitan yang memenuhi standar di pelabuhan Sadeng masih belum dapat memenuhi target sebesar 30 % dan

terealisasi sebesar

19,68% atau capaian kinerjanya sebesar 65,60%, hal ini disebabkan karena fasilitas fisik yang ada di pelabuhan Sadeng mayoritas sudah tidak dapat digunakan, selain itu infrastruktur terdapat di Sadeng selama ini masih berupa infrastruktur yang mendukung usaha skala kecil, dan belum merupakan infrastruktur pendukung skala usaha industri. Namun dalam pengembangan konsep Minapolitan Tangkap di Kabupaten Gunungkidul, kelengkapan sarana prasarana atau infrastruktur standar di pelabuhan menjadi faktor utama. Infrastruktur standar untuk pelabuhan meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Fasilitas pokok pelabuhan meliputi: breakwater, tambat labuh dermaga, alur pelayaran, kolam pelabuhan, jalan penghubung, drainase, baik terbuka maupun tertutup, pembatas pelabuhan dan jalan. Fasilitas fungsional pelabuhan meliputi: Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pasar ikan, navigasi pelayaran dan komunikasi, layanan air bersih, pabrik es, layanan energi listrik (mesin genset dan PLN), layanan bahan bakar, tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan, tempat 104


pengolahan ikan, Cold Storage, sarana perkantoran, akses sarana transportasi, dan pengolahan limbah. Sedangkan fasilitas penunjang pelabuhan meliputi Balai Pertemuan Nelayan, Hunian Nelayan dan petugas pelabuhan, MCK, tempat ibadah, kios/ toko/ waserba, dan guest house. Apabila dibandingkan dengan kondisi existing yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng tahun 2012, dapat dikatakan pengembangan dan pembangunan minapolitan tangkap di Sadeng berjalan sangat lambat. Akses jalan utama menuju pelabuhan Sadeng masih belum dapat dilalui kendaraan/ truk bermuatan besar/ kontainer disebabkan struktur geografi yang berbukit, sehingga menghambat distribusi barang. Selain itu banyak infrastruktur standar yang telah mengalami kerusakan atau tidak berfungsi dengan baik, sebagai contoh adalah pabrik es dan SPBU, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut nelayan harus membeli dari luar atau meminjam modal dari pihak ketiga yang lebih mahal. d. Volume hasil tangkap perikanan di Pelabuhan Sadeng, dari target 3.535 ton dapat terealisasi 981,05 ton, sehingga capaian kinerjanya sebesar 27,75%, masih rendahnya hasil tangkapan ikan dari target disebabkan karena faktor alam yang berupa ombak tinggi dan angin kencang sehingga membuat armada dan alat tangkap sulit untuk dioperasikan. Selain itu minimnya kualitas armada penangkapan juga menyebabkan tingginya biaya operasional sehingga nelayan menjadi rugi. Kurang optimalnya fasilitas di Pelabuhan Sadeng membuat banyak armada perikanan dari luar daerah atau yang disebut dengan nelayan Andon enggan mendarat atau berlabuh di Pelabuhan Perikanan Sadeng, hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil produksi perikanan yang masuk dan tercatat di Sadeng. Namun disisi lain, harga ikan di TPI Sadeng lebih mahal dibanding dengan daerah lain di Selatan Jawa, sehingga masih berpotensi untuk terus dikembangkan. Untuk itu dimasa yang akan datang telah direncanakan untuk pembenahan-pembenahan infrastruktur di PPI Sadeng dan meningkatkan kapasitas Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Sadeng menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sadeng. Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5 NO.

INDIKATOR KINERJA

1

Persentase kelengkapan Fasilitas Lalulintas dan Angkutan Jalan menuju Pelabuhan Sadeng



83.33

71.43

105


NO.

INDIKATOR KINERJA

2

Persentase jalan, jembatan, dan air bersih di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai



a.

Persentase jalan di Pelabuhan Sadeng yang memadai

96.46

96.20

b.

Persentase jembatan di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai

96.56

140.77

c.

Persentase air bersih Sadeng yang memadai

Pelabuhan

100.00

100.00

3

Persentase pemenuhan listrik di Pelabuhan Sadeng

106.25

111.11

4

Jumlah pengusaha yang melakukan ekspor

100.00

100.00

5

Volume perdagangan hasil perikanan melalui pelabuhan

0.00

0.00

6

Persentase kelengkapan infrastruktur minapolitan yang memenuhi standar di pelabuhan Sadeng

60.00

65.60

7

Volume hasil tangkap perikanan di Pelabuhan Sadeng

85.94

27.75

91.07

89.11

di



106


Sasaran 6 “Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi” Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 19 (sembilan belas) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut: Tabel 3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 6 CAPAIAN KINERJA (%)

NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

1

Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan potensi secara up-to-date dan akurat Pertambahan persetujuan prinsip PMA/PMDN Fasilitasi baru atau perluasan setiap tahunnya Pertambahan jumlah PMA/PMDN fasilitasi setiap tahunnya Persentase potensi yang disajikan secara on-line dengan data yang up-to-date dan akurat. Jumlah potensi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-todate Jumlah potensi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi yang dikembangkan Jumlah potensi bidang kelautan dan perikanan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date a. Bidang kelautan (tuna, lobster) b. Bidang perikanan (lele, nila)

persen

100

100

100.00

buah

3

0

0.00

buah

1

0

0.00

persen

40

19

47.50

potensi

21,000

16,800

80.00

unit

2,231

1,410

63.20

sentra

63

75

119.05

potensi

4

2

50.00

potensi

4

5

125.00

potensi

8

14

175.00

persen

35

37

105.71

2

3

4

5

6

7

c. 8

Pengolahan dan Pemasaran (abon, dsb) Persentase potensi bidang kelautan dan perikanan yang dikembangkan

107


NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

9

Jumlah potensi tanaman pangan dan hortikultura yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date Persentase potensi bidang tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan a. Tanaman Pangan b. Hortikultura

potensi

5

5

100.00

persen persen

75 15.5

75 20

100.00 129.03

Jumlah potensi kehutanan dan perkebunan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date Luas lahan potensi bidang kehutanan dan perkebunan yang dikembangkan a. Luas lahan kritis

potensi

7

7

100.00

ha

17,249

17,249

100.00

ha

1,260

1,310

103.97

ha

7,935

7,935

100.00

ha

2,590

2,390

92.28

ha

4,516

4,596

101.77

ha

8,250

8,200

99.39

potensi

5

4

80.00

persen

50

45

90.00

persen

65

92.77

142.72

persen

65

0

0.00

potensi

3

2

66.67

milyar

10

0

0

10

11

12

b.

13

14 15

16

17

18

Luas lahan pengembangan kakao c. Luas lahan pengembangan mete d. Luas lahan pengembangan tembakau (rakyat, vike, virginia) e. Luas lahan pengembangan kelapa f. Luas lahan pengembangan kapas Jumlah potensi peternakan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date Persentase potensi bidang peternakan yang dikembangkan Persentase kelengkapan data informasi status lingkungan hidup daerah Persentase komoditas unggulan yang terpetakan data produksi dan penjualan secara up-to-date di setiap kecamatan Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan, volume permintaan, volume penjualan, potensi pasar, yang dapat diakses secara on-line, dan up-to-date Pertambahan realisasi investasi PMA/PMDN Fasilitasi setiap tahunnya

108


NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

19

Jumlah kemitraan strategis nasional dan internasional dalam pengembangan potensi Gunungkidul Nasional Internasional

buah buah

6 2

14 0

233.33 0.00

Kesepakatan Bersama Kerja sama antar daerah

buah buah

8 2

19 1

237.50 50.00

Kerja sama Luar Negeri Kerja sama Pihak Ketiga

buah buah

1 5

0 18

0.00 360.00

Perjanjian Kerja sama Kerja sama antar daerah Kerja sama Luar Negeri

buah buah buah

7 1 1

31 7 0

442.86 700.00 0.00

Kerja sama Pihak Ketiga

buah

5

24

480.00

I

II


129.05

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 129,05% yang mempunyai makna sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai misi kedua ”Pemanfaatan sumber daya alam untuk menggerakan perekonomian daerah secara lestari”, misi kelima “Peningkatan iklim usaha yang kondusif”, dan misi ketujuh “Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumbersumber pendanaan” dengan grand strategi memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan perekonomian daerah secara lestari dan tujuan peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; menciptakan kemudahan memperoleh dan menciptakan lapangan kerja melalui penggalian pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah; dan menggalang sumber-sumber pendanaan baik dari dalam / luar negeri untuk memacu pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja dan Pendapatan Asli Daerah. Tingkatan capaian kinerja untuk 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan potensi secara up-to-date dan akurat, Jumlah potensi bidang kelautan dan perikanan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan upto-date, Persentase potensi bidang kelautan dan perikanan yang dikembangkan, Jumlah potensi tanaman pangan dan hortikultura yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date, Persentase potensi bidang tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan, Jumlah potensi kehutanan dan perkebunan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date, Luas lahan potensi bidang kehutanan dan perkebunan yang dikembangkan,

109


Persentase kelengkapan data informasi status lingkungan hidup daerah, Jumlah kemitraan strategis nasional dan internasional dalam pengembangan potensi Gunungkidul, telah mencapai target yang telah ditetapkan. Jumlah potensi bidang kelautan dan perikanan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date, potensi bidang kelautan hanya tercatat 2 potensi dari 4 potensi yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan penentuan komoditas potensial hanya didasarkan pada jenis sumber daya yang bernilai ekonomis tinggi dan ketersediaanya ada sepanjang tahun. Luas Kabupaten Gunungkidul yaitu 1.485 m2 atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan garis pantai sepanjang ±70 Km berpotensi untuk dilakukan pengembangan di sektor kelautan dan perikanan yang dapat dimanfaatkan dan ditransformasikan menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian, pemetaan, data, informasi dan inventarisasi untuk menetapkan potensi sumberdaya perikanan laut maupun darat, potensi kelautan dan potensi pasca panen. Kajian, pemetaan, data, informasi dan inventarisasi potensi tersebut antara lain meliputi: 1. Jenis komoditas, meliputi ciri-ciri, difinisi dan klasifikasi spesies; 2. Penyebaran dan distribusi, mulai dari lokasi produksi, fishing ground penangkapan, distribusi pemasaran sampai dengan peluang pasar; 3. Pemanfaatan, pengolahan, kemanfaatan, dan pencegahan, yang berkaitan dengan produk kelautan dan perikanan sebagai bahan pangan. Berdasarkan kajian, pemetaan, data, dan informasi tersebut didapat bahwa, bidang kelautan terdapat 2 potensi yang telah dipetakan yaitu potensi ikan tuna dan lobster. Jenis ikan tuna yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul adalah Thunnus albacares, atau sering disebut dengan yellow fin tuna atau tuna madidihang, jenis ini dapat mencapai berat 140 Kg. Umumnya ikan tuna yang masih muda hidup berada pada lapisan permukaan dan semakin besar akan berada semakin dalam, sehingga alat tangkap yang digunakan akan berpengaruh terhadap berat ikan. Penangkapan ikan ini dibantu dengan alat bantu penangkapan berupa rumpon. Permintaan ikan tuna yang besar membuat ikan tuna menjadi sasaran utama nelayan Kapal Motor (KM), sehingga nelayan tidak memperhatikan keberlangsungan hidup ikan dengan menangkap ikan tuna yang berukuran kecil. Dari 7 jenis lobster yang terdapat di Indoneisa, 6 jenis lobster hidup perairan laut Kabupaten Gunungkidul, yaitu 1. Udang batik (Panulirus longipes femoristiga); 2. Udang mutiara (Panulirus omatus); 3. Udang pakistan (Panulirus polyphagus); 4. Udang hijau/ bambu (Panulirus versicolor); 110


5. Udang batu (Panulirus penicillatus); 6. Udang pasir (Panulirus homarus). Umumnya lobster hidup di perairan berkarang dan tidak terlalu dalam. Lobster juga banyak diburu karena harga yang mahal dan permintaan yang tinggi seperti ikan tuna. Terkadang para pencari lobster juga tidak memperhatikan keberlangsungan hidup lobster yaitu dengan menangkap lobster yang masih berukuran kecil. Bidang perikanan, khususnya perikanan darat terdapat 5 potensi sumber daya ikan yang telah dilakukan pemetaan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu ikan lele, ikan nila, ikan mas, ikan gurami, dan ikan. Pendataan bidang perikanan darat khususnya budidaya ini didukung dengan pendataan statistika dan potensi desa (podes) dari Pemda DIY. Bidang pengolahan dan pemasaran, terdapat 14 potensi yang telah dipetakan untuk produk kering yaitu: Abon, Keripik, Kerupuk, Krispi, dan Tepung agar, sedangkan untuk produk basah yaitu: Tahu ikan, Dendeng, Bakso, Nugget, Mie Ikan, Manisan rumput laut, Bandeng duri lunak, Pindang, dan Ikan asap. Persentase potensi bidang kelautan dan perikanan yang dikembangkan, ditargetkan sebesar 35% terealisasi 37%, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 105,71 %, hal ini disebabkan pengembangan potensi bidang kelautan dan perikanan telah dilakukan pendataan, pemetaan, dan pengkajian, dengan persentase pengembangan terbesar terdapat pada pengembangan potensi perikanan, terutama perikanan darat atau budidaya. Luas lahan potensi bidang kehutanan dan perkebunan yang dikembangkan, untuk lahan kritis dari target 17,249 ha terealisasi 17,249 ha sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100,00 %, untuk lahan pengembangan kakao dari target 1,260 ha terealisasi 1,310 ha sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 103,97 %, untuk lahan pengembangan mete dari target 7,935 ha terealisasi 7,935 ha sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100,00 %, untuk lahan pengembangan kelapa dari target 4,516 ha terealisasi 4,596 ha sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 101,77 %, sedangkan untuk lahan pengembangan tembakau (rakyat, vike, virginia) dari target 2,590 ha terealisasi 2,390 ha sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 92,28 % dan untuk lahan pengembangan kapas dari target 8,250 ha terealisasi 8,200 ha sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 99,39 %, hambatan yang dialami dari pengembangan lahan potensi tersebut adalah petani cenderung memilih tanaman yang cepat panen atau menghasilkan, sehingga mengesampingkan tanaman tahunan/berumur panjang. Persentase kelengkapan data informasi status lingkungan hidup daerah dari target 65% terealisasi 92,77% sehingga tingkat capaian indikator sasaran sebesar 142,72% masuk kategori sangat berhasil. Pencapaian target kinerja indikator sasaran ini didukung melalui Program Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan khususnya 111


Kegiatan Penyusunan Data Sumberdaya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah. Dari 83 tabel format laporan status lingkungan hidup daerah yang disyaratkan telah terisi 77 tabel. Disamping itu pencapaian sasaran ini secara tidak langsung didukung dari kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan serta kegiatan Koordinasi Penilaian Langit Biru yang outputnya berupa data kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang dihasilkan melalui kegiatan pengujian sampel. Meskipun jumlah sampel yang diambil kurang dapat mewakili untuk memberikan gambaran kualitas lingkungan Kabupaten Gunungkidul secara keseluruhan, serta dalam pelaksanaan pengujian masih harus bekerjasama dengan laboratorium penguji lainnya, namun diharapkan dapat mengetahui kualitas lingkungan terkini dan bila dilakukan terus menerus dapat diketahui kecenderungan perubahannya. Yang perlu mendapatkan perhatian bahwa dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

belum

banyak

dimanfaatkan

sebagai

bahan

pertimbangan

perencanaan

pembangunan, untuk itu perlu terus ditingkatkan promosi fungsi dan manfaat SLHD tersebut. Sedangkan untuk 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran yaitu Pertambahan persetujuan prinsip PMA/PMDN Fasilitasi baru atau perluasan setiap tahunnya, Pertambahan

jumlah PMA/PMDN

fasilitasi setiap tahunnya, Persentase potensi yang

disajikan secara on-line dengan data yang up-to-date dan akurat, Jumlah potensi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date, Jumlah potensi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi yang dikembangkan, Persentase komoditas unggulan yang terpetakan data produksi dan penjualan secara up-to-date di setiap kecamatan, Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan, volume permintaan, volume penjualan, potensi pasar, yang dapat diakses secara on-line, dan up-to-date, Jumlah potensi peternakan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date, Persentase potensi bidang peternakan yang dikembangkan, dan Pertambahan realisasi investasi PMA/PMDN Fasilitasi setiap tahunnya, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a.

Pertambahan persetujuan prinsip PMA/PMDN Fasilitasi baru atau perluasan setiap tahunnya, dari target 3 buah belum dapat terealisasi, sehingga tingkat capaiannya 0%. Pada tahun 2012 tidak ada penambahan persetujuan prinsip PMA/PMDN fasilitas baru atau perluasan, hal ini disebabkan karena peluang investasi di Kabupaten Gunungkidul yang terbuka belum dimanfaatkan secara optimal oleh SKPD terkait, melalui kerja sama dengan pihak ketiga khususnya dunia usaha. Kegiatan yang dilakukan adalah koordinasi dalam perumusan kebijakan di bidang investasi, menyederhanakan perizinan, melakukan promosi potensi daerah, dan mengevaluasi kelembagaan yang 112


menangani penanaman modal menjadi satu dengan kantor pelayanan terpadu, yang diharapkan bagi para investor yang mengurus izin investasi hanya dilayani melalui satu lembaga. Dengan kelembagaan baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah, dibentuk Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang diantara tugas pokoknya menangani bidang investasi yang sebelumnya menjadi tugas Sekretariat Daerah. Indikator sasaran yang berhubungan dengan investasi tidak dapat tercapai dikarenakan pada tahun 2012 ini Kabupaten Gunungkidul belum memiliki regulasi yang jelas mengenai investasi, diantaranya kriteria investor yang menandatangi persetujuan prinsip PMA/PMDN, serta besaran nominal yang diinvestasikan di Gunungkidul yang masuk dalam kriteria investor. Selama ini, para investor yang menanamkan modal di Gunungkidul hanya mengajukan permohonan izin usaha biasa, bukan merupakan persetujuan prinsip PMA/PMDN. Adanya investor yang menanamkan modalnya di Gunungkidul juga ditentukan dari keputusan BKPM (Badan Kerjasama dan Penanaman Modal) Pusat. Hal ini dikarenakan, apabila ada investor yang mengimpor barang-barang ke Indonesia dan ada fasilitasi pengurangan pajak impor atau bea cukai, segala biaya pengurusan ditanggung oleh Pusat, sehingga perlu kerja sama dan koordinasi dengan BKPM. b.

Pertambahan jumlah PMA/PMDN fasilitasi setiap tahunnya, dari target 1 buah belum dapat terealisasi, sehingga tingkat capaiannya 0%. Pada tahun 2012 tidak ada penambahan jumlah PMA/PMDN fasilitasi, kegiatan yang dilakukan adalah koordinasi dalam perumusan kebijakan di bidang investasi, menyederhanakan perizinan, dan melakukan promosi potensi daerah.

c.

Persentase potensi yang disajikan secara on-line dengan data yang up-to-date dan akurat, dari target 40 % terealisasi 19 %, sehingga tingkat capaiannya 47,50 %, hal ini disebabkan karena kurangnya data potensi yang disajikan dari masing-masing SKPD untuk di upload ke web portal gunungkidulkab.go.id, sehingga data yang tersedia secara on line tidak up to date dan kurang akurat.

d.

Jumlah potensi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date, dari target 21,000 potensi terealisasi 16.800 potensi, sehingga tingkat capaiannya 80%, hal ini disebabkan belum semua potensi dilakukan pemetaan secara menyeluruh sehingga dihasilkan jumlah potensi yang rinci, akurat, dan up to date.

113


e.

Jumlah potensi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi yang dikembangkan, dari target 2.231 unit terealisasi 1.410 unit, sehingga tingkat capaiannya 63,20 %, hal ini berdasarkan data bidang perindustrian sebagai penyumbang potensi berbasis sentra. Sedangkan untuk sentra yang ditargetkan 63 sentra terealisasi 75 sentra, sehingga tingkat capaian kinerjanya 119,05%, dari jumlah 75 sentra tersebut yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebanyak 53 dan sisanya dalam proses penetapan.

f.

Persentase komoditas unggulan yang terpetakan data produksi dan penjualan secara upto-date di setiap kecamatan, dari target 65% terealisasi 0%, sehingga tingkat capaiannya 0,00 %, hal tersebut disebabkan untuk komoditas unggulan yang terpetakan data produksi dan penjualannya belum meng-update data berbasis kecamatan dan masih menggunakan data berbasis kabupaten.

g.

Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan, volume permintaan, volume penjualan, potensi pasar, yang dapat diakses secara on-line, dan up-to-date, dari target 3 potensi terealisasi 2 potensi, sehingga tingkat capaiannya 66,67 %, ketidakberhasilan mencapai target semata-mata disebabkan gangguan teknis yaitu akses on line dengan Bank Indonesia terkendala jaringan.

h.

Jumlah potensi peternakan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date dari target 5 potensi terealisasi 4 potensi, sehingga tingkat capaiannya 80%, hal ini disebabkan belum adanya integrasi data potensi peternakan walaupun secara umum sudah dipetakan, sehingga diperlukan adanya dokumen

integrasi tentang potensi

bidang kelautan dan perikanan, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, dan kehutanan – perkebunan dalam satu dokumen integrasi yang di up-dating dan ekspose secara berkala. Ada satu potensi peternakan belum dilakukan penggarapan yaitu budidaya ternak itik. i.

Persentase potensi bidang peternakan yang dikembangkan, dari target 50% terealisasi 45%, sehingga tingkat capaiannya 90%, pada saat ini baru diupayakan penumbuhan sentra ternak kelinci di Kecamatan Patuk. Namun dalam perkembangannya masyarakat belum siap berbudidaya kelinci secara massal.

j.

Pertambahan realisasi investasi PMA/PMDN Fasilitasi setiap tahunnya, dengan target Rp.10 milyar tiap tahunnya realisasinya sebesar Rp.0, sehingga tingkatan capaiannya sebesar 0%. Pada tahun 2012 tidak ada penambahan persetujuan prinsip PMA/PMDN fasilitas baru atau perluasan dan penambahan jumlah PMA/PMDN fasilitasi, sehingga penambahan investasi PMA/PMDN fasilitasi belum dapat terealisasi.

114




Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan potensi secara up-to-date dan akurat

100.00

100.00

2

Pertambahan persetujuan prinsip PMA/PMDN Fasilitasi baru atau perluasan setiap tahunnya

0.00

0.00

3

Pertambahan jumlah PMA/PMDN fasilitasi setiap tahunnya

0.00

0.00

4

Persentase potensi yang disajikan secara online dengan data yang up-to-date dan akurat.

85.00

47.50

5

Jumlah potensi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date

100.00

80.00

6

Jumlah potensi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi yang dikembangkan

130.44

63.20

89.83

119.05

NO.

INDIKATOR KINERJA

1

7

Jumlah potensi bidang kelautan dan perikanan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date a.

Bidang kelautan (tuna, lobster)

66.67

50.00

b.

Bidang perikanan (lele, nila)

100.00

125.00

c.

Pengolahan dan Pemasaran (abon, dsb)

100.00

175.00

8

Persentase potensi bidang kelautan dan perikanan yang dikembangkan

83.33

105.71

9

Jumlah potensi tanaman pangan dan hortikultura yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date

100.00

100.00

10

Persentase potensi bidang tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan a.

Tanaman Pangan

100.00

100.00

b.

Hortikultura

100.00

129.03

0.00

100.00

67.41

100.00

11

Jumlah potensi kehutanan dan perkebunan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date

12

Luas lahan potensi bidang kehutanan dan perkebunan yang dikembangkan a.

Luas lahan kritis

115


NO.

INDIKATOR KINERJA



b.

Luas lahan pengembangan kakao

94.97

103.97

c.

Luas lahan pengembangan mete

0.00

100.00

d.

Luas lahan pengembangan tembakau (rakyat, vike, virginia)

29.67

92.28

e.

Luas lahan pengembangan kelapa

125.04

101.77

f.

Luas lahan pengembangan kapas

0.00

99.39

13

Jumlah potensi peternakan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date

80.00

80.00

14

Persentase potensi bidang peternakan yang dikembangkan

100.00

90.00

15

Persentase kelengkapan data informasi status lingkungan hidup daerah

108.33

142.72

16

Persentase komoditas unggulan yang terpetakan data produksi dan penjualan secara up-to-date di setiap kecamatan

140.00

0.00

17

Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan, volume permintaan, volume penjualan, potensi pasar, yang dapat diakses secara on-line, dan up-to-date

0.00

66.67

18

Pertambahan realisasi investasi PMA/PMDN Fasilitasi setiap tahunnya

0.00

0

19

Jumlah kemitraan strategis nasional dan internasional dalam pengembangan potensi Gunungkidul 200.00

233.33

0.00

0.00

Kesepakatan Bersama

242.86

237.50

Kerja sama antar daerah

100.00

50.00

Kerja sama Luar Negeri

0.00

0.00


320.00

360.00

Perjanjian Kerja sama

100.00

442.86

Kerja sama antar daerah

900.00

700.00

Kerja sama Luar Negeri

0.00

0.00


625.00

480.00

121.90

129.05

Nasional Internasional I

II


116



Sasaran 7 “Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara lestari dengan menerapkan teknologi produksi dan pengolahan yang tepat guna” Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 19 (sembilan belas) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut: Tabel 3.14 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 7 NO.

1

2

INDIKATOR KINERJA

Ragam komoditas unggulan komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang menerapkan teknologi tepat guna. Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan tanaman pangan dan hortikultura. a. Tanaman Pangan persen b.

3

SATUAN

Hortikultura

persen

Ragam komoditas unggulan komoditas peternakan yang menerapkan teknologi tepat guna.

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

6

6

100.00

2.5

4

160.00

2

3

150.00

3

3

100.00

117


CAPAIAN KINERJA (%)

NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

4

Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan peternakan. a. S/C b. IB (Dosis) c. Daging (Kg)

persen persen kg

1.55 42

1.6 88

2,958,221

4,669,353

103.23 209.52 157.84

kg

1,755,681

1,662,693

94.70

jenis jenis jenis jenis

3 2 3 3

5 2 3 3

166.67 100.00 100.00 100.00

jenis

10

10

100.00

persen

50

52.71

105.42

persen

30

31.79

105.97

persen

40

57

142.50

d. 5

Telur (Kg)

Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta bibit unggul peternakan yang digunakan. a. Pengolahan Pakan b. Reproduksi c. Pengolahan Kotoran d. Pasca Panen

6

Ragam komoditas unggulan kelautan & perikanan yang menerapkan teknologi tepat guna.

7

Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan kelautan & perikanan. a. Produksi komoditas unggulan b. Produktivitas unggulan (tuna, lele) c. Produk olahan

8

Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta bibit unggul kelautan dan perikanan yang digunakan (budidaya, tangkap, pengolahan)

jenis

13

14

107.69

9

Ragam komoditas unggulan kehutanan dan perkebunan yang menerapkan teknologi tepat guna.

jenis

6

6

100.00

10

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan kehutanan dan perkebunan. a. Jumlah kayu jati yg diproduksi b. Jumlah kayu mahoni yg diproduksi c. Jumlah kayu sonokeling yg diproduksi

m3

102,087.200

86,063.495

84.30

m3

8,048.752

5,870.885

72.94

m3

3,538.724

5,190.10

146.67

118


SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

liter ton

385,250 357,365 582,500

480,500 394,080 524,525

124.72 110.27 90.05

ton kering ton kering

125,000 500,000 200,000

90,000 390,000 181,000

ton

7,616.320

8,205.100

72.00 78.00 90.50 107.73

Jenis konservasi pada habitat khusus a. Luas penghijauan sumber air

ha

85

85

100.00

b.

Luas penghijauan sempadan pantai Luas penghijauan sempadan sungai Luas penghijauan telaga

ha

498

418

83.94

ha

98

98

100.00

ha

202

202

100.00

Luas konservasi kera ekor panjang f. Luas konservasi kawasan hutan lindung Ragam komoditas unggulan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi yang menerapkan teknologi tepat guna. Ragam dan jumlah teknologi tepat guna perindustrian, pertambangan dan energi yang digunakan. a. Ragam teknologi tepat guna perindustrian, pertambangan dan energi yang digunakan. Persentase Peningkatan produktivitas komoditas unggulan perindustrian, pertambangan, dan energi. Persentase masyarakat perdesaan yang memanfaatkan teknologi tepat guna. Jumlah desa Prima (Perempuan Indonesia Maju & Mandiri)

ha

97

97

100.00

ha

50

40

80.00

jenis

7

9

128.57

jenis

1

9

900.00

persen

4

4

100.00

persen

18

9

50.00

persen

9

11

122.22

jenis/unit jenis/unit

2 12

0 2

0.00 16.67

NO.

INDIKATOR KINERJA

d. e. f. g.

h. 11

c. d.

Jumlah madu yg diproduksi Jumlah kakao yg diproduksi Jumlah mete yg diproduksi Jumlah tembakau yg diproduksi 1) Rakyat 2) Vike 3) VR Jumlah kelapa yg diproduksi

e.

12

13

14

15

16 17

ton/glondong

ton kering

Ragam dan jumlah teknologi dan komoditas unggulan yang direkomendasikan. a. Kaji Terap 1) Kakao 2) Ternak

119


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

3) Tanaman Pangan dan Hortikultura 4) Perikanan Demplot 1) Kakao 2) Ternak 3) Tanaman Pangan dan Hortikultura 4) Perikanan

jenis/unit

20

3

15.00

jenis/unit

7

1

14.29

jenis/unit jenis/unit jenis/unit

15 28 137

0 0 0

0.00 0.00 0.00

jenis/unit

30

0

0.00

1) Kakao 2) Ternak 3) Tanaman Pangan dan Hortikultura 4) Perikanan Jumlah sumber mata air yang dikonservasi Jumlah kelompok masyarakat peduli/pemerhati lingkungan a. Pengelola Sampah b. Prokasih

jenis/unit jenis/unit jenis/unit

2 5 12

0 0 0

0.00 0.00 0.00

jenis/unit buah

5 6

0 5

0.00 83.33

kelompok

7 15

12 14

171.43 93.33

c. d.

Pokdarling/konservasi Sekolah Berwawasan Lingkungan Hidup (SBLH)

kelompok

8 30

8 38

100.00 126.67

e.

Ponpes berwawasan ponpes 5 Lingkungan Hidup RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

5

100.00

NO.

b.

c.

18 19

Percontohan di lahan BPP

kelompok

sekolah

101.16

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 101,16 % yang mempunyai makna sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai misi kedua ”Pemanfaatan sumber daya alam untuk menggerakan perekonomian daerah secara lestari”, misi kelima “Peningkatan iklim usaha yang kondusif”, dan misi ketujuh “Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumbersumber pendanaan” dengan grand strategi memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan perekonomian daerah secara lestari dan tujuan peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; menciptakan kemudahan memperoleh dan menciptakan lapangan kerja melalui penggalian pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah; dan menggalang sumber-sumber pendanaan baik dari dalam / luar negeri untuk memacu pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja dan Pendapatan Asli Daerah. 120


Tingkatan capaian kinerja untuk 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran yaitu Ragam komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura yang menerapkan teknologi tepat guna, Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan tanaman pangan dan hortikultura, Ragam komoditas unggulan peternakan yang menerapkan teknologi tepat guna, Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan peternakan, Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta bibit unggul peternakan yang digunakan, Ragam komoditas unggulan kelautan & perikanan yang menerapkan teknologi tepat guna, Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan kelautan & perikanan, Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta bibit unggul kelautan dan perikanan yang digunakan (budidaya, tangkap, pengolahan), Ragam komoditas unggulan kehutanan dan perkebunan yang menerapkan teknologi tepat guna, Ragam komoditas unggulan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi yang menerapkan teknologi tepat guna, Ragam dan jumlah teknologi tepat guna perindustrian, pertambangan dan energi yang digunakan, Persentase Peningkatan produktivitas komoditas unggulan perindustrian, pertambangan, dan energi, Jumlah desa Prima (Perempuan Indonesia Maju & Mandiri), dan Jumlah kelompok masyarakat peduli/pemerhati lingkungan, telah mencapai target yang telah ditetapkan. Teknologi tepat guna adalah yang teknologi cocok dengan kebutuhan masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan pada saat rentang waktu tertentu, dan biasanya dipakai sebagai istilah untuk teknologi yang terkait dengan budaya lokal (Tillar 2007). Ketepatgunaan disini terkait dengan komoditas unggulan di Kabupaten Gunungkidul sehingga komoditas unggulan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ragam komoditas unggulan peternakan yang menerapkan teknologi tepat guna, Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan peternakan, dan Ragam serta jumlah teknologi tepat guna serta bibit unggul peternakan yang digunakan semuanya telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sampai dengan tahun 2012, Dinas Peternakan Kabupaten Gunungkidul telah menganggarkan dana untuk kegiatan pengolahan pakan sebanyak 6 jenis yaitu: fermentasi, silase, utemi, amoniasi, UMB, dan pakan alternatif. Sedangkan untuk pengolahan kotoran selain dijadikan pupuk organik juga diolah sebagai biogas dan pupuk cair. Komoditas unggulan kelautan dan perikanan di Kabupaten Gunungkidul terdiri atas dari komoditas perikanan laut yaitu; Tuna, Tongkol, Cakalang, Lobster, dan Gurita. Perikanan darat/ budidaya yaitu Lele dan Nila. Dan olahan hasil perikanan yaitu: Abon, Ikan Asap, Pindang, Bakso, Krispi, Rumput Laut Dan Nugget. Namun yang telah menerapkan teknologi tepat guna secara garis besar hanya terdapat 10 komoditas, yaitu: Tuna, Lobster, Gurita, Lele, Abon, Ikan Asap, Pindang, Bakso, Krispi, dan Rumput Laut. 121


Berdasarkan data dan informasi sementara yang diperoleh, menunjukkan bahwa produksi, produktivitas, dan produk olahan komoditas unggulan tersebut telah memenuhi target, hal ini disebabkan karena sepanjang tahun 2012, bantuan yang diberikan pemerintah baik melalui APBD dan APBN kepada masyarakat untuk usaha perikanan sangat besar, disamping itu, animo masyarakat terhadap usaha di bidang kelautan dan perikanan semakin besar. Produksi komoditas unggulan ini diukur dengan membandingkan jumlah produksi komoditas unggulan tersebut dengan target yang telah ditetapkan atau dengan standar produksi rata-rata UKM untuk produk olahan. Produktivitas unggulan diukur dengan cara membandingkan jumlah produksi yang dihasilkan pada tahun 2012 dengan tahun 2011. Teknologi tepat guna yang menjadi prioritas utama kelautan dan perikanan di Kabupaten Gunungkidul adalah penggunaan terpal sebagai sarana budidya ikan, karena dengan sistem ini masalah kondisi topografi lahan di Gunungkidul yang berkapur dan porus dapat dicegah, sekaligus pemanfaatan lahan-lahan marginal yang tidak dapat digunakan untuk usaha pertanian lain. Untuk komoditas perikanan laut, teknologi tepat guna yang dipakai antara lain krendet dan alat penangkap gurita, prinsip kedua alat ini adalah menjebak lobster dan gurita, namun tidak merusak binatang dan lingkungan. Ragam teknologi tepat guna paling banyak terdapat pada produk olahan hasil perikanan, karena untuk satu produk dimungkinkan menggunakan lebih dari satu teknologi tepat guna, misalnya untuk produksi abon, teknologi yang digunakan antara lain mesin pengaduk abon, meat bone separator, spinner, dan auto vacuum package. Ragam komoditas unggulan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi yang menerapkan teknologi tepat guna, target 7 jenis terealisasi 9 jenis sehingga tingkat capaian kinerjanya 128,57%. Jenis komoditas yang menerapkan teknologi tepat guna adalah untuk komoditas mebel, makanan olahan, batik, industri rumah tangga, batu, bambu, kerajinan kayu, kerajinan pandan, dan bahan bangunan. Ragam dan jumlah teknologi tepat guna perindustrian, pertambangan dan energi yang digunakan, target 1 jenis terealisasi 9 jenis sehingga tingkat capaian kinerjanya 900%, sebab dari 9 jenis komoditas unggulan tersebut sudah menggunakan alat atau teknologi tepat guna. Jumlah Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju dan Mandiri) dari target 9 desa terealisasi 11 Desa sehingga tingkat capaian kinerjanya 122,22 %, ada 2 Desa yang pada tahun 2012 didanai dari APBD Pemda DIY. Jumlah Desa Prima secara komulatif sampai Tahun 2012 adalah: Desa Giripurwo; Desa Sumbergiri; Desa Bedoyo; Desa Dadapayu; Desa Kampung; Desa Hargosari; Desa Pundungsari; Desa Ngawis; Desa Kemadang; Desa Banyusoco; dan Desa Pacarejo.

122


Jumlah kelompok masyarakat peduli/pemerhati lingkungan, dengan sub indikator: a. Pengelola sampah dari target 7 kelompok terealisasi 12 kelompok sehingga capaian kinerjanya 171,43%. Sampai tahun 2012

kelompok pengelola sampah yang sudah

terbentuk yaitu pada Padukuhan Purwosari, Ringinsari, Kepek I, Mulyosari, Madusari, Jeruksari, Jeruk Kepek, Trimulyo I, Trimulyo II, Gading I, Selang IV dan Amrih Lestari Kepek. Namun dari kelompok yang telah terbentuk tersebut masih terdapat 2 kelompok yang belum aktif sesuai yang diharapkan yaitu Trimulyo I dan Mulyosari, sehingga kegiatan pembinaan pada kelompok tetap perlu untuk dilaksanakan. Keberadaan dan peran kelompok ini sangat diperlukan untuk mewujudkan upaya pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat (pemilahan dan pengolahan). Pencapaian kinerja ini didukung melalui kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dimana outputnya diantaranya berupa: pengadaan alat pemilah sampah 150 buah, pencacah sampah 5 buah, gerobag sampah 15 buah, dan sepeda motor roda tiga pengangkut sampah 5 buah. Capaian kinerja indikator ini juga didukung melalui kegiatan Penilaian Kota Sehat/Adipura yang outputnya antara lain pemberdayaan kelompok masyarakat peduli kebersihan lingkungan khususnya di sekitar wilayah kota Wonosari sebagai pendukung Adipura. b. Prokasih (program kali bersih) dari target 15 kelompok terealisasi 14 kelompok sehingga capaian kinerjanya 93,33%. Realiasasi target masih sama dengan pencapaian target tahun 2011 yaitu kelompok: 1) Sunan Kalijogo Desa Wonosari, Wonosari; 2) Pemerhati Kali Desa Baleharjo, Wonosari; 3) Kali Kepek Desa Kepek, Wonosari; 4) Kali Ledoksari Desa Kepek, Wonosari; 5) Karya Tirta Tri Manunggal Desa Siraman, Wonosari; 6) Pemerhati Kali Desa Karangrejek, Wonosari; 7) Pemerhati Kali Desa Wareng, Wonosari; 8) Mina Lestari Desa Wareng, Wonosari; 9) Paguyuban Pemuda Dawe (Papeda) Desa Ngawu, Playen; 10) Ngudi Sari Bumi Desa Ngawu, Playen; 11) Megasari Desa Ngawu, Playen; 12) Pemerhati Kali Desa Playen, Playen; 13) Pemerhati Kali Desa Karangtengah, Wonosari; dan 14) Pemerhati Sri Mulyo Desa Bejiharjo, Karangmojo. Pencapaian

kinerja

ini

didukung

melalui

kegiatan

Koordinasi

Pengelolaan

Prokasih/Superkasih yang implementasinya berupa pendampingan terhadap kelompok 123


pemerhati kali melalui kegiatan gerakan kebersihan kali dan sarasehan/obrolan pinggir kali sehingga dapat diketahui keluhan dan kebutuhan dalam pengelolaan kali sekaligus sebagai wahana sosialisasi sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat dan menciptakan lingkungan kali yang bersih dan sehat dengan tidak menjadikan kali sebagai tempat pembuangan sampah/limbah. Kegiatan semacam ini perlu terus dilakukan dengan meningkatkan koordinasi bersama instansi/SKPD terkait serta mendorong tokoh masyarakat/perangkat desa dalam memberikan contoh kepada masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan sekitar sungai. Untuk mendorong kepedulian masyarakat terhadap keberlangsungan ekosistem sungai, mulai Tahun 2012 juga dibangun percontohan taman hijau di pinggir kali Pancuran Desa Siraman Kecamatan Wonosari yang sekaligus berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. c. Podarling (kelompok sadar lingkungan)/konservasi dari taret 8 kelompok terealisasi 8 kelompok sehingga capaian kinerjanya 100%, yaitu: 1) Karang Taruna Bukit Putra Mandiri, Nglanggeran, Patuk (Suranto); 2) Kelompok Pengelola Taman Kehati, Beji, Ngawen (Sariyo); 3) Kelompok Pengelola Taman Kehati, Purwodadi, Tepus (Sudarli); 4) PPK Bagus, Ngeposari, Semanu (Sugiarto); 5) Kelompok Comby Wediombo, Jepitu, Girisubo (Sugiyanto); 6) Kelompok Pemerhati Lingkungan Pantai Kukup (Riyadi); 7) Kelompok Pemerhati Lingkungan Pantai Baron (Suminto); dan 8) Desa Konservasi Semoyo, Patuk (Suratimin). Pencapaian kinerja ini didukung melalui Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA, Kegiatan Pantai dan Laut Lestari, Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, serta Kegiatan Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi yang penekanannya pada upaya menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Keberadaan kelompok-kelompok ini telah ikut mengangkat nama baik Kabupaten Gunungkidul di tingkat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan bahkan tingkat nasional baik secara kelompok mupun individu yaitu melalui prestasi yang diraih dari berbagai lomba lingkungan hidup (Kalpataru). Pada tahun 2012 R. Haryo Ambar Suwardi (Camat Ponjong) meraih penghargaan Kalpataru Tingkat Nasional Kategori Pembina Lingkungan. Dari kategori yang sama dalam lomba tingkat Provinsi DIY Tahun 2012 Winaryo, SH, M.Si (Camat Purwosari) berhak mengikuti lomba tingkat Nasional yang akan dievaluasi pada Tahun 2013. Sedangkan dari kategori Pengabdi 124


Lingkungan Siti Badriyah, S.Pd. dari Dengok V, Dengok, Playen juga menerima penghargaan Kalpataru Tingkat Nasional. Dan dari kategori Pengabdi Lingkungan pada lomba Tingkat Provinsi DIY Tahun 2012 Bapak Suratimin dari Semoyo, Patuk berhak maju ke Tingkat Nasional pada Tahun 2013. Prestasi lain yang didapatkan oleh kelompok-kelompok sadar lingkungan di Kabupaten Gunungkidul antara lain diterimanya tropy penghargaan Desa Program Kampung Iklim (Proklim) 2012 Tingkat Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup bagi Desa Nglegi Kecamatan Patuk serta penerima Sertifikat Rintisai Proklim Tingkat Nasional bagi Dusun Menggoran Playen; Wonosadi Desa Beji Kecamatan Ngawen, dan Desa Karangduwet Kecamatan Paliyan. d. Sekolah berwawasan lingkungan hidup dari target 30 sekolah terealisasi 38 sekolah sehingga capaian kinerjanya 126,67%. Sedangkan prestasi yang berhasil diraih untuk lomba sekolah Adiwiyata Tahun 2012 adalah sebagai juara kedua lomba Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu SMP 1 Semin. Sedangkan SD Gombang 2 dan SMP 1 Girisubo berhak maju ke lomba Adiwiyata Tingkat Nasional 2013. Untuk Tingkat Kabupaten Gunungkidul yang menjadi pemenang lomba adalah SD Gombang 2, SMP 1 Girisubo, dan SMK 1 Ngawen sehingga berhak mengikuti lomba Tingkat Provinsi Tahun 2013. e. Ponpes berwawasan lingkungan hidup dari target 5 pondok pesantren terealisasi 5 pondok pesantren sehingga capaian kinerjanya 100%. Adapun pondok pesantren yang telah mendapatkan pembinaan adalah Ponpes Al-Hikmah, Srimpi, Karangmojo, Ponpes Al-Hadid, Karangmojo, Ponpes Syech Al-Bany Kecamatan Ponjong, Ponpes AlHikmah, Gubukrubuh, Getas, Playen, dan Ponpes Mardhotulloh Al Islamy, Playen. Pencapaian kinerja indikator huruf d dan huruf e tersebut didukung melalui kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk 5 (lima) indikator kinerja sasaran yaitu, Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan kehutanan dan perkebunan, Jenis konservasi pada habitat khusus, Persentase masyarakat perdesaan yang memanfaatkan teknologi tepat guna, Ragam dan jumlah teknologi dan komoditas unggulan yang direkomendasikan, dan Jumlah sumber mata air yang dikonservasi, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk unggulan perkebunan (Kakao, Mete, Tembakau, Kapas, dan Jarak Pagar) telah dilakukan kerja sama penanganannya dengan fihak ketiga yang profesional di bidangnya. Untuk pengembangan Jarak Pagar telah dilakukan kerja sama dengan PT Pura Grup Kudus dengan jangka waktu 5 tahun, dengan MoU dari penanaman dan pemasaran hasil jarak pagar. Sedangkan produk 125


unggulan dari tata niaga kayu, telah dilakukan kerja sama dengan Perkumpulan Jasa dan Pedagang Kayu Ngudi Makmur, dimana kesepakatan kerja sama tersebut bersama sama ditandatangani dengan Bupati Gunungkidul. Dari kesepakatan kerja sama tersebut, telah memberikan penerimaan untuk APBD sebesar Rp.197.460.000,00. Produk unggulan dari komoditas kehutanan berupa kayu Jati yang diproduksi dari berbagai wilayah di kecamatan dari target 102,087.200 m3 terealisasi 86,063.495 m3 atau 84.30%, kayu mahoni dari target 8,048.752 m3 terealisasi 5,870.885 m3 atau 72.94%, kayu sonokeling dari target 3,538.724 m3 terealisasi 5,190.10

m3 atau 146.67%.

Sedangkan produk unggulan dari komoditas Perkebunan berupa madu, yang ditargetkan 385,250 liter/th terealisasi 480,500 liter/th atau 124.72%, kakao, yang ditargetkan 357,365 ton/th terealisasi 394,080 ton/th atau 110.27%, mete dari 582,500 ton/glondong terealisasi 524,525 ton/glondong atau 90.05%, sedangkan kelapa dari 7,616.320 ton/th terealisasi 8,205.100 ton/th atau 107.73 %. Dari produk-produk unggulan tersebut ada yang mengalami penurunan produksi, hal ini dipengaruhi oleh faktor iklim yang tidak menentu, dimana curah hujan sangat mempengaruhi produksi bunga yang akan menjadi buah, demikian juga faktor hama dan penyakit yang menyerang tanaman pada saat tanaman mulai berbuah, juga keterbatasn petugas pengendalian hama dan penyakit. b. Jenis konservasi pada habitat khusus, untuk luas penghijauan sumber air, luas penghijauan sempadan sungai, luas penghijauan telaga, dan konservasi kera ekor panjang telah mencapai target yang ditetapkan, sedangkan untuk penghijauan sempadan pantai dari target 498 ha terealisasi 418 ha dengan tingkat capaian kinerjanya sebesar 83,94% dan luas konservasi kawasan hutan lindung dari target 50 ha terealisasi 40 ha dengan tingkat capaian kinerjanya sebesar 80,00%. Gerakan pengembangan penghijuan sumber mata air berguna untuk mendukung program perlindungan dan konsevasi sumber daya hutan. Kendala yang dihadapi adalah banyak tanaman yang mati karena faktor alam atau ulah manusia dan keterbatasan tenaga dalam pengawasan tanaman pada saat awal – awal tanam/penyulaman. c. Ragam dan jumlah teknologi dan komoditas unggulan yang direkomendasikan, yaitu hanya pada kaji ternak, direncanakan sebanyak 12 jenis/unit dengan realisasi sebesar 2 jenis/unit atau sebesar 16,67,00%, kaji terap tanaman pangan dan hortikultura, direncanakan sebanyak 20 jenis/unit dengan realisasi sebesar 3 jenis/unit atau sebesar 15,00%, dan kaji terap perikanan, direncanakan sebanyak 7 jenis/unit dengan realisasi sebesar 1 jenis/unit atau sebesar 14,29%. Sedangkan penyerapan anggaran dari rencana sebesar Rp.7.500.000,00 terealisasi

sebesar Rp.7.500.000,00 atau sebesar 100,00%.

Untuk kaji terap kakao, demplot kakao, ternak, tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, percontohan di lahan BPP kakao, ternak, tanaman pangan dan hortikultutura, 126


serta pertanian tidak terealisasi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya anggaran pada tahun 2012 sehingga untuk indikator sasaran tersebut di atas capaian kinerjanya 0%. Selanjutnya perlu adanya perencanaan dan penganggaran kaji terap, demplot, dan percontohan di lahan BPP agar anjuran pemerintah daerah bidang pangan-hortikutura, kehutanan-perkebunan maupun peternakan dapat memberikan jaminan keuntungan petani. d. Jumlah sumber mata air yang dikonservasi dari target 6 buah sumber mata air terealisasi 5 buah sehingga capaian kinerjanya 83,33%. Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja indikator sasaran ini pada tahun 2012 adalah kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem yang salah satu outputnya berupa taman keanekaragaman hayati di bekas telaga Purwodadi, Tepus. Sedangkan pada tahun 2011 telah dilaksanakan penghijauan kawasan karst dan sumber air di Natah Wetan, Nglanggeran, Ploso dan Sumberejo. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya bibit yang diberikan sehingga tidak mampu menjangkau semua lahan yang menjadi target perencanaan. Sehingga kedepan perlu adanya penambahan dan pengkayaan bibit baik yang bersumber dari bantuan pemerintah maupun hasil kerja sama berbagai pihak melalui dukungan program corporate social responsibility (CSR) oleh badan-badan swasta, sehingga cakupan luas wilayah dan jumlah bibit semakin bertambah banyak. Dari faktor lahan masih ada sebagian masyarakat yang tanahnya tidak boleh/tidak mau ditanami dengan tanaman penghijauan yang kurang produktif seperti: Gayam, Beringin, Aren, Klumprit, Preh, dan sebagainya padahal jenis tanaman tersebut sangat baik untuk konservasi mata air. Dari faktor alam, untuk mengkonservasi sumber mata air dengan cara vegetatif, yaitu menanam bibit penghijauan yang diharapkan mampu menahan air hujan, keberhasilan penanamannya sangat dipengaruhi oleh faktor iklim diantaranya adalah curah hujan yang kurang menentu, sehingga tanaman mengalami kekeringan dan banyak yang mati. Dari faktor SDM, sebagian masyarakat masih ada yang kurang peduli terhadap keberadaan tanaman konservasi sehingga sering dirusak/diambil bagian dari tanaman seperti daun untuk pakan ternak atau rantingnya untuk kayu bakar. tanaman tidak dirawat secara baik. Sedangkan dari faktor dana, tidak ada pos dana untuk pemeliharaan seperti pendangiran, pemupukan, penyiangan, dan penyulaman. Untuk mengantisipasi permasalahan pada faktor alam (kekeringan) dilakukan penyiraman dengan sistem infus botol agar menghemat air serta dengan pemberian mulching. Sedangkan untuk faktor SDM, diperlukan upaya berkesinambungan untuk meningkatkan dukungan partisipasi dari masyarakat secara lebih optimal antara lain dengan penyuluhan berkaitan dengan arti, upaya, dan manfaat konservasi sehingga kesadaran masyarakat semakin terbentuk dengan baik. 127




Ragam komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura yang menerapkan teknologi tepat guna. Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan tanaman pangan dan hortikultura. a. Tanaman Pangan

100.00

100.00

300.00

160.00

b.

100.00

150.00

100.00

100.00

100.00 100.00 155.59

103.23 209.52 157.84

d. Telur (Kg) Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta bibit unggul peternakan yang digunakan. a. Pengolahan Pakan b. Reproduksi

101.31

94.70

100.00 100.00

166.67 100.00

c. d.

100.00 66.67

100.00 100.00

75.00

100.00

157.38 132.00 100.00

105.42 105.97 142.50

72.73

107.69

100.00

100.00

NO.

INDIKATOR KINERJA

1

2

Hortikultura

3

Ragam komoditas unggulan peternakan yang menerapkan teknologi tepat guna.

4

Persentase Peningkatan produktivitas komoditas produk olahan peternakan. a. S/C b. IB (Dosis) c. Daging (Kg)

5

produksi unggulan

dan serta

Pengolahan Kotoran Pasca Panen

6

Ragam komoditas unggulan kelautan & perikanan yang menerapkan teknologi tepat guna.

7

Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan kelautan & perikanan. a. Produksi komoditas unggulan b. Produktivitas unggulan (tuna, lele) c. Produk olahan

8

9

10

Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta bibit unggul kelautan dan perikanan yang digunakan (budidaya, tangkap, pengolahan) Ragam komoditas unggulan kehutanan dan perkebunan yang menerapkan teknologi tepat guna. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan kehutanan dan perkebunan.

128


NO.

INDIKATOR KINERJA


a.

Jumlah kayu jati yg diproduksi

83.02

84.30

b.

Jumlah kayu mahoni yg diproduksi

75.73

72.94

c.

Jumlah kayu sonokeling yg diproduksi

149.72

146.67

d.

Jumlah madu yg diproduksi

0.00

124.72

e.

Jumlah kakao yg diproduksi

113.83

110.27

f.

Jumlah mete yg diproduksi

69.66

90.05

g.

Jumlah tembakau yg diproduksi 1) Rakyat

590.40

72.00

2) Vike

12.63

78.00

3) VR

30.00

90.50

Jumlah kelapa yg diproduksi

49.59

107.73

h. 11


Jenis konservasi pada habitat khusus a.

Luas penghijauan sumber air

100.00

100.00

b.

Luas penghijauan sempadan pantai

74.87

83.94

c.

Luas penghijauan sempadan sungai

100.00

100.00

d.

Luas penghijauan telaga

78.02

100.00

e.

Luas konservasi kera ekor panjang

100.00

100.00

f.

Luas konservasi kawasan hutan lindung

88.89

80.00

100.00

128.57

a. Ragam teknologi tepat guna perindustrian, pertambangan dan energi yang digunakan.

100.00

900.00

14

Persentase Peningkatan komoditas unggulan pertambangan, dan energi.

100.00

100.00

15

Persentase masyarakat perdesaan memanfaatkan teknologi tepat guna.

yang

100.00

50.00

16

Jumlah desa Prima (Perempuan Indonesia Maju & Mandiri)

100.00

122.22

17

Ragam dan jumlah teknologi dan komoditas unggulan yang direkomendasikan. 1) Kakao

0.00

0.00

2) Ternak

0.00

16.67

3) Tanaman Pangan dan Hortikultura

93.33

15.00

4) Perikanan

0.00

14.29

12

Ragam komoditas unggulan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi yang menerapkan teknologi tepat guna.

13

Ragam dan jumlah teknologi tepat guna perindustrian, pertambangan dan energi yang digunakan.

a.

produktivitas perindustrian,

Kaji Terap

129


NO.



1) Kakao

0.00

0.00

2) Ternak

0.00

0.00


0.00

0.00

4) Perikanan

0.00

0.00

1) Kakao

0.00

0.00

2) Ternak

0.00

0.00


0.00

0.00

4) Perikanan

0.00

0.00

100.00

83.33

INDIKATOR KINERJA

b.

c.

Demplot

Percontohan di lahan BPP

18

Jumlah sumber mata air yang dikonservasi

19

Jumlah kelompok pemerhati lingkungan

masyarakat

peduli/

a.

Pengelola Sampah

133.33

171.43

b.

Prokasih

100.00

93.33

c.

Pokdarling/konservasi

100.00

100.00

d.

Sekolah Berwawasan Lingkungan Hidup (SBLH)

220.00

126.67

e.

Ponpes berwawasan Lingkungan Hidup

100.00

100.00

88.79

101.16



130


Sasaran 8 “Setiap kecamatan memiliki Unit Pelayanan Bisnis dan lembaga pembiayaan yang mampu memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan” Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 13 (tiga belas) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut: Tabel 3.16 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 8 NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

1

Jumlah komoditas unggulan yang komoditas dikembangkan dan dipasarkan melalui Unit Pelayanan Bisnis.

5

0

0.00

2

Persentase desa yang memiliki koperasi berkualifikasi sehat.

persen

70

35

50.00

3

Persentase peningkatan produktivitas kelompok usaha industri, perdagangan, dan pertambangan.

persen

3

3

100.00

4

Jumlah kelompok simpan pinjam untuk perempuan.

kelompok

2.107

4.865

230.90

5

Jumlah UPPKS di desa.

kelompok

62

62

100,00

6

Jumlah kelompok usaha produktif perdesaan yang menerima manfaat dana bergulir secara tertib dan lancar. a. Kelompok BKM aktif b. Kelompok UEP & SPP aktif

kelompok kelompok

11 1.358

19 4.865

172.73 358.25

kelompok

44

72

163.64

c.

Usaha Ekonomi Desa

7

Jumlah kelompok usaha tani yang memperoleh permodalan

kelompok

35

0

0.00

8

Jumlah kelompok usaha peternakan yang memperoleh permodalan

kelompok

275

280

101.82

9

Persentase desa pesisir yang memiliki pendamping teknis perikanan.

persen

50

15.79

31.58

10

Persentase peningkatan produktivitas kelompok nelayan.

persen

25

40.32

161.28

11

Jumlah kelompok usaha perikanan yang memperoleh permodalan.

kelompok

221

272

123.08

131


NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

12

Persentase kecamatan memiliki Kelompok Bersama (KUBE) aktif.

yang Usaha

persen

100

100

100.00

13

Persentase BPP yang memiliki klinik konsultasi agribisnis.

persen

44

44

100.00


124.44

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 124,44 % yang mempunyai makna sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai misi kedua ”Pemanfaatan sumber daya alam untuk menggerakan perekonomian daerah secara lestari”, misi kelima “Peningkatan iklim usaha yang kondusif”, dan misi ketujuh “Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumbersumber pendanaan” dengan grand strategi memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan perekonomian daerah secara lestari dan tujuan peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; menciptakan kemudahan memperoleh dan menciptakan lapangan kerja melalui penggalian pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah; dan menggalang sumber-sumber pendanaan baik dari dalam / luar negeri untuk memacu pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja dan Pendapatan Asli Daerah. Tingkatan capaian kinerja untuk 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase peningkatan produktivitas kelompok usaha industri, perdagangan, dan pertambangan, Jumlah kelompok simpan pinjam untuk perempuan, Jumlah UPPKS di desa, Jumlah kelompok usaha produktif perdesaan yang menerima manfaat dana bergulir secara tertib dan lancar, Jumlah kelompok usaha peternakan yang memperoleh permodalan, Persentase peningkatan produktivitas kelompok nelayan, Jumlah kelompok usaha perikanan yang memperoleh permodalan, Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUBE) aktif, dan Persentase BPP yang memiliki klinik konsultasi agribisnis, telah mencapai target yang telah ditetapkan. Jumlah Kelompok simpan pinjam untuk perempuan dengan target 2.107 kelompok terealisasi 4.865 kelompok sehingga tingkat capaian kinerjanya 230,90%, pada tahun 2012 meningkat karena Kelompok SPP baru di Program PNPM Mandiri Perdesaan meningkat sebanyak 78 Kelompok baru.

132


Jumlah kelompok usaha produktif perdesaan yang menerima manfaat dana bergulir secara tertib dan lancar yang terdiri dari kelompok BKM aktif dari target 11 kelompok terealisasi 19 BKM aktif baik aktif kegiatan maupun pelaporannya, kelompok SPP ada peningkatan yang tajam karena Kelompok SPP baru di Program PNPM Mandiri Perdesaan meningkat, dan Kelompok Usaha Ekonomi Desa (UED) dari target sebanyak 44 kelompok terealisasi 72 kelompok. Jumlah kelompok usaha peternakan yang memperoleh permodalan, pada indikator ini target capaian indikator adalah sejumlah 275 kelompok terealisasi 280 kelompok atau setara dengan 101,82%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator sasaran ini adalah pembinaan dan pengembangan usaha pola kemitraan dengan total pagu anggaran sebesar Rp.1.500.000,00, realisasi penyerapan keuangan mencapai 100,00%. Masyarakat di kawasan pesisir Indonesia tidak terkecuali di pesisir Kabupaten Gunungkidul sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Namun masyarakat nelayan yang terdapat di Gunungkidul terbentuk bukan secara turun temurun dari nenek moyang, melainkan berasal dari peralihan para petani, sehingga masih banyak dijumpai nelayan yang juga berprofesi sebagai petani pada saat musim paceklik ikan. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pada umumnya sering diidentikkan dengan masyarakat miskin, hal ini disebabkan pekerjaan menangkap ikan di laut adalah pekerjaan yang penuh resiko dan harus hidup dalam suasana alam keras yang selalu diliputi ketidakpastian. Salah satu cara yang ditempuh oleh masyarakat nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya adalah dengan mendapatkan hasil produksi ikan yang melimpah, namun peningkatan produksi yang tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas akan menyebabkan inefisiensi. Produktivitas ini dihitung dengan membandingkan produksi per trip tahun 2012 dengan tahun 2011. Sedangkan untuk 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah komoditas unggulan yang dikembangkan dan dipasarkan melalui Unit Pelayanan Bisnis, Persentase desa yang memiliki koperasi berkualifikasi sehat,

Jumlah kelompok usaha tani yang

memperoleh permodalan, dan Persentase desa pesisir yang memiliki pendamping teknis perikanan, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Jumlah komoditas unggulan yang dikembangkan dan dipasarkan melalui Unit Pelayanan Bisnis, dari target 5 komoditas yang direncanakan dikembangkan dan dipasarkan melalui UPB, namun tidak terealisasi semuanya atau 0, sehingga tingkat capaian kinerjanya juga 0%, hal ini disebabkan pada tahun 2012 tidak ada pembangunan Unit Pelayanan Bisnis dan komoditas unggulan yang dikembangkan dan dipasarkan masih sama seperti tahun sebelumnya yaitu 2 komoditas unggulan.

133


b. Persentase desa yang memiliki koperasi berkualifikasi sehat, tingkat capaian kinerjanya adalah 50,00 % dari target 70% dan terealisasi sebesar 35%, hal ini disebabkan karena tidak setiap desa mempunyai koperasi dan yang memiliki koperasi berkualitas sehat sebanyak 35% sehingga masih perlu terus ditingkatkan bagi dari segi kualitas maupun kuantitasnya. c. Jumlah kelompok usaha tani yang memperoleh permodalan, dari target 35 kelompok usaha tani yang direncanakan memperoleh permodalan namun tidak terealisasi semuanya atau 0, sehingga tingkat capaian kinerjanya juga 0%, hal ini dikarenakan tidak dialokasikan dalam Anggaran APBD. Upaya yang sudah dilakukan untuk mendapatkan alokasi dana untuk permodalan adalah melalui dana APBN, APBD provinsi, dan melalui skema corporate sosial responsibility (CSR). d. Persentase desa pesisir yang memiliki pendamping teknis perikanan, tingkat capaian kinerjanya adalah 31,58 % dari target 50% dan terealisasi sebesar 15,79%. Kabupaten Gunungkidul memiliki 6 kecamatan dan 19 desa pesisir, dan telah mempunyai penyuluh perikanan sebanyak 30 orang, yang terdiri dari penyuluh PNS 9 orang, penyuluh swadaya 13 orang, dan Pendamping Penyuluh Tenaga Kontrak (PPTK) 8 orang. Namun tugas dan fungsi dari penyuluh tersebut tidak hanya berfokus pada pengembangan desa pesisir, sebagian penyuluh juga sudah terfokus untuk melaksanakan program kegiatan tertentu, seperti PUMP, sehingga fokus untuk program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) belum maksimal. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mengembangkan Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT),

program ini bertujuan untuk menata dan meningkatkan kehidupan desa

pesisir/nelayan berbasis masyarakat dan memfasilitasi peran dan fungsi masyarakat sebagai agen pembangunan kelautan dan perikanan. Muara dari Program PDPT adalah terjadinya pengentasan kemiskinan, keberlanjutan kelembagaan masyarakat, kelestarian lingkungan, kemandirian keuangan desa dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan perubahan iklim. Fokus pengembangan PDPT adalah: (1) Bina Manusia; (2) Bina Usaha; (3) Bina Sumber Daya; (4) Bina Lingkungan atau Infrastruktur; (5) Bina Siaga Bencana atau Perubahan Iklim. Untuk mewujudkan implementasi program tersebut di daerah diperlukan SDM sebagai pelaksana dan pendampingan teknis program.

134




Jumlah komoditas unggulan yang dikembangkan dan dipasarkan melalui Unit Pelayanan Bisnis.

100.00

0.00

2

Persentase desa yang memiliki koperasi berkualifikasi sehat.

100.00

50.00

3

Persentase peningkatan produktivitas kelompok usaha industri, perdagangan, dan pertambangan.

100.00

100.00

4

Jumlah kelompok perempuan.

100.00

230.90

5

Jumlah UPPKS di desa.

100.00

100.00

6

Jumlah kelompok usaha produktif perdesaan yang menerima manfaat dana bergulir secara tertib dan lancar.

NO.

INDIKATOR KINERJA

1

simpan

pinjam

untuk

a.

Kelompok BKM aktif

100.00

172.73

b.

Kelompok UEP & SPP aktif

100.00

358.25

c.

Usaha Ekonomi Desa

100.00

163.64

7

Jumlah kelompok usaha tani yang memperoleh permodalan

0.00

0.00

8

Jumlah kelompok usaha peternakan yang memperoleh permodalan

21.20

101.82

9

Persentase desa pesisir yang pendamping teknis perikanan.

memiliki

22.40

31.58

10

Persentase peningkatan kelompok nelayan.

produktivitas

117.00

161.28

11

Jumlah kelompok usaha perikanan yang memperoleh permodalan.

134.83

123.08

12

Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUBE) aktif.

100.00

100.00

13

Persentase BPP yang konsultasi agribisnis.

100.00

100.00

86.36

124.44

memiliki


klinik

135



Sasaran 9 “Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan sarana produksi serta penjualan komoditas di wilayahnya” Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 4 (empat) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut: Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 9 NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

1

Persentase kebutuhan pokok dan input produksi yang terjamin ketersediaannya dengan harga terjangkau

persen

80

100

125.00

2

Persentase pasar pemerintah daerah yang representatif dan mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat Gunungkidul dan sekitarnya

persen

7.69

7.69

100.00

3

Jumlah tempat pelelangan ikan, pasar ikan & kedai pesisir unit

8

8

100.00

a.

TPI

136


NO.

4

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

b.

Pasar ikan

unit

9

9

100.00

c.

Kedai pesisir

unit

12

4

33.33

pasar desa

24

24

100.00

Jumlah Pasar Desa yang memiliki bangunan permanen


93.06

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 93,06 % yang mempunyai makna sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai misi kedua ”Pemanfaatan sumber daya alam untuk menggerakan perekonomian daerah secara lestari”, misi kelima “Peningkatan iklim usaha yang kondusif”, dan misi ketujuh “Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumbersumber pendanaan” dengan grand strategi memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan perekonomian daerah secara lestari dan tujuan peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; menciptakan kemudahan memperoleh dan menciptakan lapangan kerja melalui penggalian pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah; dan menggalang sumber-sumber pendanaan baik dari dalam / luar negeri untuk memacu pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja dan Pendapatan Asli Daerah. Tingkatan capaian kinerja untuk 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase kebutuhan pokok dan input produksi yang terjamin ketersediaannya dengan harga terjangkau, Persentase pasar pemerintah daerah yang representatif dan mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat Gunungkidul dan sekitarnya, dan Jumlah Pasar Desa yang memiliki bangunan permanen, telah mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase pasar pemerintah daerah yang representatif dan mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat Gunungkidul dan sekitarnya, dari target 7,69% terealisasi 7,69% sehingga tingkat capaian kinerjannya 100%. Program yang dilaksanakan yaitu rehabilitasi sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan, dengan anggaran sebesar Rp.3.555.126.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.452.386.000,00 sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 102.740.000,00 atau tingkat capaian kinerja keuangannya 97,11%. Rehabilitasi dilaksanakan untuk beberapa pasar, yaitu: 1.

Pasar Argosari, Wonosari;

2.

Pasar Wotgaleh; 137


3.

Pasar Legundi, Panggang;

4.

Pasar Klampok, Purwosari;

5.

Pasar Ngalang, Gedangsari;

6.

Pasar Sambeng, Ngawen;

7.

Pasar Wonontoro, Karangmojo;

8.

Pasar Hewan Ngawu, Playen;

9.

Pasar Karangijo, Ponjong;

10. Pasar Kampung, Ngawen; 11. Pasar Nglipar; 12. Pasar Jimbaran, Ponjong; 13. Pasar Bedoyo; 14. Pasar Baran, Rongkop; 15. Pasar Ngrancah, Girisubo; 16. Pasar Tepus; 17. Pasar Ngenep, Semanu; dan 18. Pasar Umum Playen. Jumlah Pasar Desa yang memiliki Bangunan Permanen, dari Target 24 Pasar, sampai Tahun 2012 sudah terealisasi 100 %. Pada Tahun 2012 Pembangunan Fisik Pasar Desa dari Dana APBD Kabupaten Gunungkidul sebanyak 5 (lima) pasar desa yaitu: 1. Pasar Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo. 2. Pasar Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong. 3. Pasar Desa Candirejo, Kecamatan Semanu. 4. Pasar Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus. 5. Pasar Desa Plembutan, Kecamatan Playen. Pembangunan Fisik Pasar Desa dari Dana APBN (Tugas Pembantuan) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2012 sebanyak 2 (dua) pasar desa yaitu: 1. Pasar Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar. 2. Pasar Desa Rejosari, Kecamatan Semin. Sedangkan untuk 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah tempat pelelangan ikan, pasar ikan, dan Kedai pesisir, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Jumlah tempat pelelangan ikan dan pasar ikan telah mencapai target yang ditetapkan, namun untuk jumlah kedai pesisir yang ditargetkan sebanyak 9 (Sembilan) unit dapat terealisasi sebanyak 3 (tiga) unit, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 33,33%, hal ini disebabkan karena pada umumnya pengusaha kedai pesisir di sepanjang pantai adalah pengusaha kecil. Menyikapi hal ini, telah dilaksanakan peningkatan sarana dan prasarana 138


untuk mendukung pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pasar ikan maupun kedai pesisir, dengan dana yang bersumber dari Tugas Pembantuan (TP), Dana Dekonsentrasi, dan APBD I. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu sarana yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mendukung pengembangan sektor perikanan khususnya perikanan tangkap. Adapun fungsi TPI antara lain: (1) sebagai pusat pemasaran dan distribusi hasil perikanan; (2) Sarana pemungutan retribusi hasil penangkapan ikan; dan (3) Sarana penyuluhan dan pengumpulan data perikanan. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Gunungkidul dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di bawah UPT TPI Argamina, yaitu: 1. TPI Gesing, Girikarto, Panggang; 2. TPI Ngrenehan, Kanigoro, Saptosari; 3. TPI Baron, Kemadang, Tanjungsari; 4. TPI Drini, Banjarejo, Tanjungsari; 5. TPI Ngandong, Sidoarjo, Tepus; 6. TPI Siung, Purwodadi, Tepus; 7. TPI Nampu, Balong, Girisubo; 8. TPI Sadeng, Songbanyu, Girisubo Retribusi TPI sepanjang tahun 2012 sebesar Rp.593.268.868,75 atau pencapaiannya sebesar 148,32% dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 400.000.000,Kebutuhan masyarakat Gunungkidul akan produk perikanan cukup besar baik dikonsumsi sendiri atau dijual kembali. Selain itu, kehidupan masyarakat Gunungkidul mempunyai kecenderungan untuk efisiensi atau “praktis” dalam usaha pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut memunculkan banyak pedagang-pedagang ikan di pasar. Dari pencatatan statistik perikanan Kabupaten Gunungkidul, jumlah pasar di Gunungkidul yang menjual produk perikanan sejumlah 87 pasar, namun dari jumlah tersebut hanya 9 pasar yang menjual produk perikanan terus menerus setiap hari dan mempunyai jumlah pedagang lebih dari 10, Pasar ikan tersebut yaitu: 1. Pasar Argosari, Wonosari, Wonosari; 2. Pasar Ngrancah, Jerukwudel, Girisubo; 3. Pasar Tengeran, Gedangrejo, Karangmojo; 4. Pasar Lambangsari, Semin, Semin; 5. Pasar Jepitu, Jepitu, Girisubo; 6. Pasar Ngawen, Kampung, Ngawen; 7. Pasar Trowono, Trowono, Karangasem; 8. Pasar Bedoyo, Bedoyo, Ponjong; 9. Pasar Bulurejo/ Jimbaran Bulurejo, Tambakromo, Ponjong 139


Masyarakat pesisir yang merupakan kelompok nelayan tangkap dan penjual ikan, pengolah ikan yang berskala kecil, dan pengusaha jasa perikanan skala kecil mengalami tingkat kehidupan yang lebih tertinggal dibandingkan dengan kelompok lainnya dalam masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Permasalahan utamanya adalah kesulitan dalam mengakses permodalan dan berbagai keperluan nelayan untuk operasioal penangkapan. Salah satu sumber permodalan untuk pembangunan di wilayah pesisir yang paling efektif adalah koperasi, baik koperasi simpan dan koperasi dalam bentuk alat-alat produksi. Implementasi dari koperasi tersebut adalah dalam Kedai Pesisir. Kedai Pesisir merupakan suatu unit usaha penyediaan kebutuhan bahan pokok dan peralatan bagi nelayan dalam bentuk outlet (gerai) yang juga berperan sebagai supplier bagi warung-warung sejenis di sekitarnya. Diharapkan Kedai Pesisir ini dapat menekan harga-harga kebutuhan pokok di daerah pesisir, sehingga sama dengan harga di ibukota kabupaten. Kabupaten Gunungkidul mempunyai 4 kedai pesisir yang berlokasi: (1) Ngrancah, Pucung; (2) Daebung, Purwodadi; (3) P. Baron, Kemadang; dan (4) Ngepung, Tepus. Pencapaian sasaran keenam bidang kelautan perikanan RPJM Kabupaten Gunungkidul tahun 2012 ini didukung oleh program dan kegiatan, yaitu Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan kegiatannya adalah Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan dilaksanakan dalam bentuk : (1) Pembuatan Pagar TPI Gesing; (2) Rehabilitasi Lantai TPI Ngrenehan; Rehabilitasi Tempat Bongkar Ikan dan Pintu Masuk TPI Sadeng. Kegiatan ini bersinergi dengan pelaksanaan sasaran pertama tentang sanitase dan drainase. Tahun 2012, tidak terdapat penambahan jumlah TPI karena lebih difokuskan pada pengoptimalan dan perbaikan sarana TPI yang sudah ada. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan dilaksanakan dalam bentuk pembelian sarana pendukung TPI yaitu: (1) Timbangan dudukan; (2) Timbangan kodokan; (3) Timbangan satangan; (4) Timbangan jarum; dan (5) Genset Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 9 NO.

INDIKATOR KINERJA

1

Persentase kebutuhan pokok dan input produksi yang terjamin ketersediaannya dengan harga terjangkau Persentase pasar pemerintah daerah yang representatif dan mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat Gunungkidul dan sekitarnya

2



106.67

125.00

100.00

100.00

140




Jumlah tempat pelelangan ikan, pasar ikan & kedai pesisir a. TPI

100.00

100.00

b. c.

100.00 33.33

100.00 33.33

100.00

100.00

90.00

93.06

NO.

INDIKATOR KINERJA

3

4

Pasar ikan Kedai pesisir

Jumlah Pasar Desa yang memiliki bangunan permanen



Sasaran 10 “Kabupaten Gunungkidul mencapai ketahanan pangan”

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 6 (enam) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut: Tabel 3.20 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 10 NO.

1

INDIKATOR KINERJA

Persentase desa rawan pangan

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

persen

23

17

135.29 141


2

3 4 5 6

Persentase ketersediaan hewani dan nabati. a. Hewani

protein persen

25

b. Nabati persen 90 Persentase ketersediaan pangan persen 92 sehat Persentase pemenuhan kebutuhan persen 132 pangan lokal Persentase kelembagaan persen 32 pengelolaan cadangan masyarakat Jumlah RTM yang memperoleh rumah 67,355 distribusi raskin tangga RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

113

452.00

187 100

207.78 108.70

124

93.94

30

93.75

93,944

139.48 156.52

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 156,52 % yang mempunyai makna sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai misi kedua ”Pemanfaatan sumber daya alam untuk menggerakan perekonomian daerah secara lestari”, misi kelima “Peningkatan iklim usaha yang kondusif”, dan misi ketujuh “Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumbersumber pendanaan” dengan grand strategi memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan perekonomian daerah secara lestari dan tujuan peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; menciptakan kemudahan memperoleh dan menciptakan lapangan kerja melalui penggalian pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah; dan menggalang sumber-sumber pendanaan baik dari dalam / luar negeri untuk memacu pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja dan Pendapatan Asli Daerah. Tingkatan capaian kinerja untuk 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase desa rawan pangan, Persentase ketersediaan protein hewani dan nabati, Persentase ketersediaan pangan sehat, dan Jumlah RTM yang memperoleh distribusi raskin, telah mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase desa rawan pangan, dari target 23 % terealisasi 17 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 135,29 %. Penanganan pengurangan desa rawan pangan dipengaruhi oleh banyak aspek, antara lain aspek ketersediaan pangan yang berkaitan dengan produksi, aspek akses pangan yang berkaitan dengan kemiskinan, dan aspek pemanfaatan pangan yang berkaitan dengan status gizi termasuk gizi balita. Banyak sektor yang terlibat dalam penanganan upaya pengurangan desa rawan pangan ini, antara lain sektor kesehatan, pertanian, sosial, peternakan dan lainnya, dimana pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. Kegiatan yang 142


dilakukan untuk penanganan daerah rawan pangan meliputi pelaksanaan pemantauan situasi pangan dan gizi penduduk dan pelaksanaan workshop Situasi Keamanan Pangan dan Gizi (SKPG). Dari capaian kinerja tersebut, menunjukan bahwa keberhasilan penanganan pengurangan desa rawan pangan telah dilakukan melalui intervensi terpadu antar lintas sektor terkait, sehingga koordinasi dapat berjalan dengan lancar dan percepatan penurunan desa potensial rawan pangan dapat tercapai. Persentase ketersediaan protein hewani direncanakan sebesar 25%, terealisasi sebesar 113% sehingga capaian kinerjanya sebesar 452%. Demikian juga pada persentase ketersediaan protein nabati yang direncanakan 90%, terealisasi sebesar 187% sehingga capaian kinerjanya sebesar 207,78%. Sebenarnya hal ini disebabkan karena analisis data untuk penetapan target pertama dan kondisi awal yang tidak tepat yaitu targetnya terlalu rendah, sehingga berakibat pada yang perhitungan capaian kinerja yang lebih tinggi dari yang semestinya. Persentase ketersediaan pangan sehat, dari target 92 % terealisasi 100 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 108,70 %. Hal ini disebabkan sudah terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber daya penunjang terutama sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk dapat menyelenggarakan penyuluhan dan pembinaan yang produktif, efektif, dan efisien guna meningkatkan kemauan dan kemampuan pelaku pertanian. Disamping itu, sumber daya manusia serta peran dan fungsi kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan sudah berjalan sesuai harapan. Jumlah RTM yang memperoleh distribusi raskin, dari target 67,355 rumah tangga terealisasi 93,944 rumah tangga, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 139.48 % Untuk mencapai tujuan tersebut ditempuh dengan melaksanakan program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial,

namun pada tahun anggaran 2012, kegiatan yang

berhubungan dengan pendistribusian raskin ada pada Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan Pemerintah Daerah, kegiatan Koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi di bidang pelayanan dan bantuan sosial. Sedangkan untuk 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan pangan lokal dan Persentase kelembagaan pengelolaan cadangan masyarakat, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a.

Persentase pemenuhan kebutuhan pangan lokal, dari target 132 % terealisasi 124 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 93,94 %. Meskipun masih perlu lebih ditingkatkan, capaian kinerja sebesar 93,94 % menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan lokal hampir memenuhi target. Yang perlu dilakukan lagi adalah

143


meningkatkan koordinasi antar pemangku sektor yang terkait yang mendukung pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan sehingga pemenuhan kebutuhan pangan lokal bisa lebih meningkat lagi sesuai dengan target yang direncanakan. b.

Persentase kelembagaan pengelolaan cadangan masyarakat, dari target 32 % terealisasi 30 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 93,75 %, hal tersebut diakibatkan pembangunan lumbung masyarakat desa yang awalnya diusulkan akan dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat dilakukan karena keluarnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91/Permentan/OP.140/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2012. Dalam aturan tersebut dalam perubahan rincian objeknya, pembangunan lumbung pangan masyarakat desa tidak diperkenankan atau dihapus, selanjutnya yang dilakukan adalah pembinaan bagi pengelola lumbung pangan, khususnya bagi lumbung-lumbung pangan yang telah menerima bantuan sosial dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Program yang dijalankan adalah program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan dengan kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, pengembangan lumbung pangan desa, dan peningkatan mutu dan keamanan pangan. Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 10 CAPAIAN

NO.

INDIKATOR KINERJA

KINERJA 2011 (%)

1

Persentase desa rawan pangan

2

Persentase ketersediaan protein hewani dan nabati.

CAPAIAN KI1ERJA 2012 (%)

96.15

135.29

a.

Hewani

500.00

452.00

b.

Nabati

217.44

207.78

3

Persentase ketersediaan pangan sehat

89.70

108.70

4

Persentase pemenuhan kebutuhan pangan lokal

98.41

93.94

5

Persentase kelembagaan cadangan masyarakat

pengelolaan

100.00

93.75

6

Jumlah RTM yang memperoleh distribusi raskin

100.00

139.48

171.67

156.52


144



Berdasarkan input dan analisis data yang ada ditemukan permasalahan, kendala, solusi, dan rekomendasi pencapaian target dalam kelompok Misi (2, 5, 7) Pemanfaatan Sumberdaya alam untuk menggerakan perekonomian daerah secara lestari, Peningkatan Iklim Usaha yang kondusif, Peningkatan Peluang investasi dan penggalangan sumber-sumber pendanaan, sebagai berikut: Permasalahan, Kendala: 1.

Kurang terintegrasinya program dan kegiatan khususnya pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani atau jalan produksi antar sektor.

2.

Sentra produksi tanaman pangan-hortikultura tersebar di seluruh wilayah.

3.

Belum optimalnya pengelolaan limbah, sanitasi, dan drainase RPH (Rumah Potong Hewan), TPH (Tempat Pemotongan Hewan) dan RPA (Rumah Potong Ayam).

4.

Jalan produksi yang dibangun pemerintah ternyata tidak hanya digunakan untuk transportasi usaha perikanan, namun juga sebagai lalu lintas umum distribusi barang dan jasa.

5.

Jumlah BBI secara kuantitatif sangat sulit dilakukan penambahan karena keterbatasan SDM tenaga ahli dan anggaran untuk sarana prasarana, meskipun berpeluang besar meningkatkan pendapatan daerah.

6.

SDM nelayan untuk beralih menggunakan Kapal Motor belum siap.

145


7.

Cita-cita menjadikan Sadeng sebagai pelabuhan Nusantara, sangat memerlukan infrastruktur dengan standar kualitas dan kuantitas yang baik serta cakupan layanannya berubah menjadi semakin luas, maka berdasarkan data kinerja sekarang ini peningkatan statusnya terlalu tinggi sebagaimana direferensikan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 16/Men/2006 tentang Pelabuhan Perikanan.

8.

Masih rendahnya kualitas SDM masyarakat di bidang kelautan serta adanya keterbatasan SDM apatur/ tenaga teknis untuk pendampingannya.

9.

Belum adanya integrasi data potensi bidang kelautan dan perikanan, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan kehutanan – perkebunan walaupun secara umum sudah dipetakan.

10. Ragam dan jumlah teknologi yang meliputi kaji terap, demplot, percontohan di BPP belum optimal / tidak dapat mencapai target, karena alokasi anggaran terbatas. 11. Koordinasi layanan penyuluhan belum dapat berjalan dengan lancar antar SKPD lingkup pertanian (arti luas) dalam hal program penyuluhan dan adanya keterbatasan tenaga fungsional penyuluh. 12. Minat dan kecenderungan petani berubah-ubah dalam menanam satu komoditas yang dipengaruhi oleh permintaan pasar, musim, dan perkembangan teknologi, menjadikan upaya pengembangannya tidak berkesinambungan. 13. Keterbatasan APBD dalam mendorong kinerja kegiatan misalnya mengganti tembakau dengan komoditas yang rendah nikotin. 14. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan terbatas. 15. Kurangnya pemanfaatan SDA terutama air berbasis kelautan dan perikanan karena keterbatasan SDM masyarakat, iklim usaha, kerja sama, dan belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah. 16. Kendala musim diperikanan tangkap, kurangnya sapras, manajemen nelayan belum baik, dan dukungan akses belum optimal. 17. Daerah yang luas dan perbukitan serta sebaran penduduk sangat membutuhkan sarana jalan dengan investasi yang besar. 18. Pasca panen dan keamanan produk peternakan belum optimal. 19. Masih Lemahnya kelembagaan peternakan masyarakat. 20. Ketergantungan keberadaan Sapronak karena tergantung pabrik luar daerah. 21. Faktor lahan masyarakat sebagian

tanah tidak boleh ditanami dengan tanaman

pendukung konservasi air karena kurang produktif seperti Gayam, beringin, aren klumprit, preh dan sebagainya.

146


22. Kurangnya dukungan tokoh masyarakat/perangkat desa dalam memberi contoh kepada masyarakat untuk berperilaku bersih dan sehat dan menjaga lingkungan seputar sungai. 23. Sarana dan prasarana pasar pemerintah belum semuanya representatif . 24. Belum lancarnya arus pemasaran produk-produk lokal dan kendala transportasi untuk kawasan tertentu. 25. Kebutuhan sosial dan ketergantungan musim sering menghambat produktivitas masyarakat.

Solusi dan rekomendasi: 1.

Pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani atau jalan produksi agar lebih di integrasikan melalui rapat koordinasi perencanaan bidang pertanian.

2.

Perlunya mapping secara spesifik agar ada ketepatan intervensi atau pilihan program pengembangan - peningkatan produksi dan produktivitas dapat lebih optimal.

3.

Karena bidang peternakan

Kabupaten Gunungkidul menjadi alternatif penyokong

gudang ternaknya Provinsi DIY, maka pembinaan fasilitasi pendukung komoditas tersebut harus menjadi perhatian. 4.

Dukungan dan pendampingan secara intensif kepada UPR sehingga fungsi BBI lebih difokuskan kepada fungsi Laboratorium Benih Ikan, sehingga secara kuantitas tidak harus menambah sarana prasarana BBI.

5.

Dukungan alokasi dana yang representatif untuk fasilitasi PPI, UPR, dan BBI sebagai salah satu modal untuk peningkatan pendapatan daerah.

6.

Pelatihan dan bimbingan teknis SDM secara khusus dan intensif kepada pembenih dan nelayan.

7.

Dialternatifkan direvisi yaitu tetap dalam statusnya sekarang ini, tetapi ada upaya fokus upaya peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung produktivitas yaitu adanya peningkatan volume hasil tangkap melalui pelabuhan Sadeng.

8.

Perlunya adanya pilihan program pelatihan teknik sesuai kebutuhan masyarakat nelayan serta pengembangan SDM aparatur kelautan dan perikanan.

9.

Perlunya dokumen integrasi tentang potensi bidang kelautan dan perikanan, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan kehutanan – perkebunan dalam satu dokumen integrasi yang di up-dating dan ekspose secara berkala.

10. Perlunya perencanaan dan penganggaran kaji terap, demplot, dan percontohan di lahan BPP agar anjuran pemerintah daerah bidang pangan-hortikultura, kehutananperkebunan maupun peternakan dapat memberikan jaminan keuntungan petani. 11. Perlunya forum programa penyuluhan terpadu antar lingkup pertanian (arti luas) dengan sentra koordinasi BP2KP dan upaya penataan jabatan fungsional penyuluh. 147


12. Sosialisasi dan penyadaran petani tentang kesesuaian komoditas yang harus ditanam dengan lahan, sehingga ada jaminan produktivitas optimal. 13. Pengembangan usulan program kegiatan ke sumber dana APBD Provinsi, APBN, dan sumber dana lainnya yang sah atau mengembangkan pola kemitraan melalui jejaring kerja antar stakeholder. 14. Dukungan alokasi anggaran yang representatif untuk

optimalisasi monitoring,

evaluasi, dan pelaporan. 15. Pengembangan SDM kelautan, peningkatan jejaring kelembagaan usaha, peningkatan akses permodalan serta pemberdayaan ekonomi pesisir dengan pola pilihan program yang tepat. 16. Pola regenerasi pelaku usaha kelautan dan perikanan secara tepat dan strategis dengan pola pelatihan yang tepat. 17. Perlunya studi atau kajian

komprehensif layanan bidang transportasi sesuai

kemampuan daerah dan SPM. 18. Peningkatan kemampuan masyarakat dengan peningkatan penganekaragaman pangan asal hewan. 19. Penguatan lembaga peternakan. 20. Pemanfaatan dan pengembangan secara optimal potensi lokal. 21. Peningkatan sosialisasi untuk mendorong masyarakat menanam dan menjaga pohon pendukung konservasi air. 22. Dorongan optimalisasi kelompok Prokasih (program kali bersih). 23. Secara

bertahap

perlu

ada

dukungan

alokasi

pendanaan

untuk

pembangunan/pemeliharaan pasar yang representatif. 24. Fasilitasi upaya kelancaran pemasaran produk lokal dan fasilitasi angkutan perintis barang/orang. 25. Pencermatan dan pemanfaatan local genius untuk kemajuan daerah.

Sasaran 11 “Kabupaten Gunungkidul menjadi destinasi wisata unggulan dengan infrastruktur yang handal” Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 11 (sebelas) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

148


Tabel 3.22 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 11 CAPAIAN KINERJA (%)

NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

1

Persentase objek wisata yang memiliki infrastruktur pariwisata yang handal.

persen

24

26

108.33

2

Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi standar.

buah

9

9

100.00

3

Persentase objek wisata yang memiliki air bersih, sanitasi, dan akses jalan.

persen

24

26

108.33

4

Jumlah kunjungan wisman dan wisnus.

orang

960,601

141.41

5

Jumlah kios informasi pariwisata Kabupaten Gunungkidul.

buah

7

7

100.00

6

Jumlah dan ragam daya tarik wisata yang dikelola secara profesional.

buah

9

10

111.11

7

Jumlah kelompok sadar wisata.

kelompok

14

15

107.14

8

Persentase objek wisata yang dapat diakses oleh sarana transportasi yang nyaman.

persen

55

45

81.82

9

Persentase objek memiliki listrik.

persen

84

85

101.19

10

Persentase objek wisata yang memiliki air bersih, sanitasi, dan akses jalan a. Persentase objek wisata yang memiliki air bersih b. Persentase objek wisata yang memiliki sanitasi pengolahan limbah rumah tangga c. Persentase objek wisata yang memiliki sanitasi penanganan sampah d. Persentase objek wisata yang memiliki akses jalan

persen

100

100

100.00

persen

28

28

100.00

persen

24

24

100.00

persen

54.3

54.3

100.00

persen

100

94

94.00

11

wisata

yang

Persentase objek wisata yang dapat akses sarana komunikasi.

679,319


103.81

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 103,81 % yang mempunyai makna sangat berhasil.

149


Sasaran ini untuk mencapai misi ketiga ”Peningkatan pengelolaan pariwisata”, dengan grand strategi membangun infrastruktur yang handal dan tujuan peningkatan pengelolaan pariwisata melalui kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tingkatan capaian kinerja untuk 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase objek wisata yang memiliki infrastruktur pariwisata yang handal, Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi standar, Persentase objek wisata yang memiliki air bersih, sanitasi, dan akses jalan, Jumlah kunjungan wisman dan wisnus, Jumlah kios informasi pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Jumlah dan ragam daya tarik wisata yang dikelola secara profesional, Jumlah kelompok sadar wisata, Persentase objek wisata yang memiliki listrik, dan Persentase objek wisata yang memiliki air bersih, sanitasi, dan akses jalan, telah mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase objek wisata yang memiliki infrastruktur pariwisata yang handal, dari target 24 % terealisasi 26 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 108,33 %, hal tersebut untuk pemenuhan infrastruktur pariwisata yang disesuaikan dengan peruntukannya berdasarkan perencanaan/tata ruang objek wisata. Sedangkan jumlah usaha pariwisata yang memenuhi standar, dari target 9 buah terealisasi 9 buah sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100,00 %. Persentase objek wisata yang memiliki air bersih, sanitasi, dan akses jalan, dari target 24 % teralisasi 26 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 108,33 %, hal ini sangat berpengaruh kepada pengunjung objek wisata yang selalu memperhatikan ketercukupan air bersih, sanitasi yang lancar, dan akses jalan yang baik selama kunjungan. Untuk pemenuhannya telah dilakukan koordinasi program sinergis oleh Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan, dalam upaya objek wisata dapat di dukung oleh air bersih dan sanitasi. Jumlah kunjungan wisman dan wisnus untuk tahun 2012 ditargetkan 679.319 orang terealisasi 960,601 orang sehingga tingkat capaian kinerjanya 141.41%. Untuk memenuhi target tersebut ditempuh melalui Program Pengembangan dan Pemasaran Promosi Wisata dengan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Wisata dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata, hasil yang diharapkan adalah perluasan sebaran informasi pariwisata dan VCD seni budaya sebagai potensi daya tarik wisata Kabupaten Gunungkidul serta peningkatan informasi/pengetahuan objek wisata Kabupaten Gunungkidul kepada kelompok masyarakat/organisasi/instansi, dan informasi pariwisata dalam jangkauan yang lebih luas. Walaupun jumlah kunjungan wisatawan telah memenuhi target, namun masih menemui hambatan antara lain: bahan cetakan brosur pariwisata masih sangat terbatas jumlah maupun jenisnya,

sehingga

informasi

potensi

kepariwisataan

Kabupaten 150


Gunungkidul masih sangat terbatas; promosi wisata melalui media cetak dan elektronik masih terbatas media skala lokal belum nasional bahkan internasional; dan Promosi pariwisata melalui jaringan kerjasama masih sangat terbatas secara lokal maupun regional, serta belum menjangkau seluruh kelompok masyarakat, organisasi, dan wisatawan secara luas. Untuk mengatasi hambatan tersebut dengan solusi antara lain dengan menyusun booklet maupun leaflet objek dan daya tarik wisata unggulan serta informasi sarana pelayanan wisata yang sudah berkembang; penyebaran bahan promosi secara selektif melalui pameran, travel dialog dan kunjungan luar daerah; promosi wisata melalui media internet dan penyebaran VCD pariwisata serta memberikan pelayanan kepada media TV nasional yang akan mengadakan peliputan di destinasi wisata Gunungkidul; dan meningkatkan intensitas promosi melalui jaringan kerjasama sesuai dengan pangsa pasar destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur air bersih untuk objek wisata, dilaksanakan melalui program penyediaan dan pengelolaan air baku dengan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan air. Pelaksanaan program/kegiatan ini

dilaksanakan secara sinergis melalui alokasi anggaran APBD Provinsi dan APBD Kabupaten dan partisipasi masyarakat. Program/kegiatan ini juga diarahkan pada pemenuhan air bersih di objek wisata untuk dapat meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur air bersih dengan lebih baik dan optimal. Pelayanan infrastruktur pengelolaan limbah rumah tangga (MCK) yang handal pada objek wisata melalui program lingkungan sehat perumahan dengan mengembangkan pelayanan infrastruktur instalasi pengelolaan air limbah rumah tangga (IPAL) komunal. Pembangunan IPAL komunal melalui pengembangan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM). Kawasan objek wisata yang memiliki sanitasi pengelolaan limbah rumah tangga sebesar 24% (2011) naik menjadi 28% (2012). Untuk pelayanan persampahan ditempuh melalui program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dengan alokasi anggaran Rp.1.278.764.000. Penyediaan pelayanan infrastruktur persampahan terutama melayani objek wisata yang padat pengunjung, seperti kawasan Pantai Baron. Persentase objek wisata yang sudah terjangkau pelayanan persampahan sekitar 24% (2012). Tersedianya akses jalan menuju objek wisata menjadi salah satu sasaran dari penyediaan

infrastruktur

jalan

dan

jembatan.

Pengalokasian

anggaran

melalui

program/kegiatan untuk pelayanan infrastruktur jalan menuju objek wisata disesuaikan dengan status jalan yang ada, sehingga ada yang ditangani melalui alokasi APBD DIY maupun APBD Kabupaten. Untuk status jalan kabupaten, penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan ditempuh melalui beberapa program/kegiatan, yaitu: 151




Program pembangunan jalan dan jembatan dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan pembangunan jembatan dan pembangunan jalan (peningkatan jalan kabupaten). Kegiatan pembangunan jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.217.900.000,00 untuk menangani 6 (enam) unit jembatan kabupaten. Sedangkan kegiatan pembangunan jalan (peningkatan jalan kabupaten) alokasi anggaran sebesar Rp.10.461.900.000,00. Dari beberapa ruas jalan menuju obyek wisata yang dapat tertangani, di antaranya adalah ruas jalan Kalipentung-SP. Nglanggeran sepanjang 1 km.



Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.214.243.000,00. Realisasi dari program/kegiatan ini adalah rehab/pemeliharaan jalan kabupaten yang menuju obyek wisata. Beberapa ruas jalan menuju obyek wisata yang dapat tertangani, di antaranya ruas jalan Ngawen-Gununggambar (ruas 071), ruas jalan lingkar Pantai Drini (ruas 193), ruas jalan Wiladeg-Sp3 Kulwo (ruas 110), ruas jalan Sp. NglanggeranKalipentung, ruas jalan Pulegundes-Krakal.



Sedangkan untuk status jalan poros desa, penanganan dialokasikan melalui program pembangunan infrastruktur perdesaan (kegiatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan), yang realisasi anggarannya mencapai Rp. 13.538.550.000,00. Beberapa ruas jalan menuju obyek wisata yang ditangani di antaranya ruas jalan Srikoyo-Srigetuk Bleberan, dan ruas jalan menuju Cupu Panjolo (Panggang). Dari aspek kualitas, pelaksanaan program/kegiatan ini mampu meningkatkan 64,3%

dari 686 km jalan kabupaten dalam kondisi baik di tahun 2012. Dilihat dari target sasaran, realisasi kinerja dalam peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan adalah: persentase objek wisata yang memiliki akses jalan meningkat dari kondisi 40,30% (2010) menjadi 47,30% (2011) dan pada tahun 2012 menjadi 54,3%. Sedangkan untuk 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase objek wisata yang dapat diakses oleh sarana transportasi yang nyaman dan Persentase objek wisata yang dapat akses sarana komunikasi, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a.

Persentase objek wisata yang dapat diakses oleh sarana transportasi yang nyaman, pencapaian target indikator ini mencapai 81,82%, hal ini berkaitan dengan penyedia jasa angkutan yang belum memanfaatkan jaringan trayek yang telah disediakan sehingga belum terlayani seluruhnya, penyedia jasa angkutan yang mengurangi armada angkutan dengan alasan tidak ekonomis, dan juga beberapa armada yang umur operasionalnya sudah tua sehingga kurang nyaman dalam memberikan pelayanan angkutan.

152


b.

Persentase objek wisata yang dapat akses sarana komunikasi, capaian kinerjanya terealisasi 94,00% yang disebabkan belum semua kawasan objek wisata terjangkau listrik PLN dan jaringan telekomunikasi, sehingga

perlu adanya komunikasi dan

koordinasi sistem dan penyediaan layanan ke mitra kerja (PLN dan penyedia layanan telekomunikasi) serta pemetaan dan alternatif layanan pariwisata oleh dinas teknis pendukung yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan untuk listrik dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk layanan telekomunikasi. Tabel 3.23 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 11 CAPAIAN KINERJA 2011 (%)


Persentase objek wisata yang memiliki infrastruktur pariwisata yang handal.

80.00

108.33

Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi standar. Persentase objek wisata yang memiliki air bersih, sanitasi, dan akses jalan.

100.00

100.00

80.00

108.33

Jumlah kunjungan wisman dan wisnus. Jumlah kios informasi pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Jumlah dan ragam daya tarik wisata yang dikelola secara profesional.

87.50 100.00

141.41 100.00

112.50

111.11

Jumlah kelompok sadar wisata. Persentase objek wisata yang dapat diakses oleh sarana transportasi yang nyaman. Persentase objek wisata yang memiliki listrik. Persentase objek wisata yang memiliki air bersih, sanitasi dan akses jalan a. Persentase objek wisata yang memiliki air bersih b. Persentase objek wisata yang memiliki sanitasi pengolahan limbah rumah tangga c. Persentase objek wisata yang memiliki sanitasi penanganan sampah d. Persentase objek wisata yang memiliki akses jalan Persentase objek wisata yang dapat akses sarana komunikasi.

133.33 90.00

107.14 81.82

106.25

101.19

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

97.92

94.00

99.12

103.81

NO.

INDIKATOR KINERJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11


153



Sasaran 12 “Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi” Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 2 (dua) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut: Tabel 3.24 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 12 NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

1

Jumlah potensi kebudayaan dan pariwisata yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date.

buah

18

17

94.44

2

Persentase potensi di bidang kebudayaan dan pariwisata yang dikembangkan.

persen

52

52

100.00


97.22

154


Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 97,22 % yang mempunyai makna sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai misi ketiga ”Peningkatan pengelolaan pariwisata”, dengan grand strategi memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan perekonomian daerah secara lestari dan tujuan peningkatan pengelolaan pariwisata melalui kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tingkatan capaian kinerja untuk 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase potensi di bidang kebudayaan dan pariwisata yang dikembangkan, telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah potensi kebudayaan dan pariwisata yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Jumlah potensi kebudayaan dan pariwisata yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date, dari target 18 buah terealisasi 17 buah sehingga tingat capaian kinerjanya sebesar 94,44 %, hal ini disebabkan karena kurangnya pemetaan potensi wisata secara rinci dan up to date. Pariwisata adalah sektor unggulan (prioritas) maka dalam rangka pengembangannya perlu adanya pemetaan potensi wisata secara rinci dan up to date. Lebih lanjut perlu adanya dukungan pilihan program strategis sehingga sajian data dapat optimal. Tabel 3.25 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 12 CAPAIAN KINERJA 2011 (%)


NO.

INDIKATOR KINERJA

1

Jumlah potensi kebudayaan dan pariwisata yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date.

86.67

94.44

2

Persentase potensi di bidang kebudayaan dan pariwisata yang dikembangkan.

100.00

100.00

93.34

97.22


155



Berdasarkan input dan analisis data yang ada ditemukan permasalahan, kendala, solusi dan rekomendasi pencapaian target

dalam kelompok Misi 3. Peningkatan Pengelolaan

Pariwisata, sebagai berikut: Permasalahan, Kendala: 1.

Belum adanya dokumen perencanaan/tata ruang objek wisata.

2.

Pariwisata rentan terhadap berbagai isu keamanan, sosial, budaya dan politik lokal, nasional, maupun internasional sehingga berpengaruh terhadap kunjungan wisata.

3.

Kurangnya pemetaan potensi wisata secara rinci dan up to date.

4.

Banyaknya potensi dan objek pariwisata sehingga belum tergarap secara komprehensif/ pengembangan pariwisata unggulan belum terfokus.

5.

Regulasi pengelolaan di bidang Pariwisata belum cukup untuk mengatur pola dan optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

6.

Objek wisata Gunungkidul sebagian besar bukan tujuan utama (masih hanya alternatif lanjutan) wisata.

7.

Belum semua kawasan objek wisata terjangkau listrik PLN dan jaringan telekomunikasi.

8.

Potensi budaya lokal belum dioptimalkan oleh masyarakat untuk mendukung pariwisata.

156


Solusi dan rekomendasi: 1.

Perlunya prioritas untuk dokumen perencanaan/tata ruang objek wisata.

2.

Penciptaan iklim kondusif lingkup daerah dengan koordinasi dengan fihak-fihak yang terkait.

3.

Karena

pariwisata

adalah

sektor

unggulan

(prioritas)

maka

dalam

rangka

pengembangannya perlu adanya pemetaan potensi wisata dapat berjalan secara rinci dan up to date. Lebih lanjut perlu adanya dukungan pilihan program strategis sehingga sajian data dapat optimal. 4.

Pengembangan pola koordinatif dan forum pengembangan dan penanganan pariwisata dengan semua pemangku kepetingan.

5.

Pencermatan dan penataan regulasi di bidang pariwisata.

6.

Peningkatan pilihan atau aternatif promosi wisata.

7.

Adanya komunikasi dan koordinasi sistem dan penyediaan layanan ke mitra kerja (PLN dan penyedia layanan telekomunikasi) serta pemetaan dan alternatif layanan pariwisata oleh dinas teknis pendukung yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan untuk listrik dan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika untuk layanan telekomunikasi.

8.

Perlunya pembinaan kepada masyarakat untuk memelihara nilai-nilai budaya masyarakat dan untuk dapat dioptimalkan untuk mendukung kepariwisataan.

Sasaran 13 “Anak Usia Dini terlayani PAUD”

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut: Tabel 3.26 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 13 NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

1

Persentase Anak Usia Dini terlayani PAUD formal dan non formal.

persen

71

50.16

70.65


70.65

157


Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 70,65% yang mempunyai makna berhasil. Sasaran ini untuk mencapai misi keempat ”Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional dan peduli”, dengan grand strategi mengembangkan SDM yang terampil, profesional, berintegritas, religius, dan peduli dan tujuan keberpihakan dan pemberdayaan kepada masyarakat menengah kebawah untuk memperoleh kemudahan akses layanan pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya. Tingkatan capaian kinerja untuk 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Anak Usia Dini terlayani PAUD formal dan non formal, masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Sasaran Anak Usia Dini terlayani PAUD belum tercapai karena kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan PAUD bagi putra-putrinya masih perlu ditingkatkan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas. Dalam penanganan PAUD di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan program pendidikan anak usia dini dengan kegiatan antara lain: pembangunan gedung sekolah, pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pemeliharaan rutin/berkala alat praktek dan peraga siswa, rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah, pelatihan kompetensi tenaga pendidik, pengembangan pendidikan anak usia dini, dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dengan anggaran dana Rp.2.412.105.000,00 sampai akhir tahun terealisasi Rp.2.362.809.000,00, jika ditinjau dari jumlah dana sudah mencukupi untuk pelaksanaan pengelolaan namun mengingat banyaknya lembaga yang diurusi sehingga masih jauh dari kebutuhan perlembaga, sehingga untuk mencapai keberhasilan semua anak usia dini terlayani PAUD perlu penambahan kegiatan dan anggaran di tahun-tahun yang akan datang. Tabel 3.27 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 13 NO.

INDIKATOR KINERJA

1

Persentase Anak Usia Dini terlayani PAUD formal dan non formal.

RATA-RATA SASARAN

CAPAIAN

INDIKATOR



80.18

70.65

80.18

70.65

158



Sasaran 14 “Pendidikan Dasar, Menengah dan Anak usia sekolah lulus SLTA dan memiliki keterampilan Bahasa Inggris, komputer, agrobisnis, dan kewirausahaan” Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 15 (lima belas) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut: Tabel 3.28 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 14 NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

1

APK dan APM di setiap kecamatan. a. APK(Angka Partisipasi Kasar) 1) APK TK

persen

88.78

84.15

94.78

4) APK SM termasuk Paket C

persen persen persen

101.12 125.38 72.02

100.73 109.46 82.36

99.61 87.30 114.36

APM (Angka Partisipasi Murni) 1) APM SD

persen

88.85

89.24

100.44

2) APK SD termasuk PAKET A 3) APK SMP termasuk Paket B

b.

159


SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

persen persen

77.8 52.12

74.39 56.26

95.62 107.94

Rasio ketersediaan ruang kelas untuk SD, SLTP, dan SLTA. a. SD

1:17

1:18

101.30

b. c.

1:27 1:31

1:33 1:28

106.90 96.70

Rasio murid/rombongan belajar dengan guru per bidang studi. a. SD

1:15

1:18

104.00

b. c.

1:30 1:09

1:20 1:26

88.89 124.64

NO.

INDIKATOR KINERJA

2) APM SMP 3) APM SM/MA 2

3

SMP SM

SMP SM

4

Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum bahasa inggris, komputer, agrobisnis, dan kewirausahaan.

persen

78

65.11

83.47

5

Persentase Anak Berkebutuhan khusus (ABK) yang terlayani pendidikan formal.

persen

33

41

124.24

6

Jumlah sekolah yang memenuhi standar mutu (SSN).

sekolah

78

65.11

83.47

7

Peringkat kelulusan SD, SLTP, dan SLTA. a. SD Tingkat Provinsi b. SMP Tingkat Provinsi c. SMA tingkat Provinsi d. SMK tingkat Provinsi

2 1 2 2

5 5 5 2

40.00 20.00 40.00 100.00

8

Persentase anak usia sekolah lulus SD, SLTP, dan SLTA. a. SD

persen

99.89

100

100.11

b. c.

persen persen

92.43 94.81

98.81 99.53

106.90 104.98

SLTP SLTA

9

Persentase pendidikan non formal yang memenuhi standar mutu.

persen

83.4

83.4

100.00

10

Persentase anak putus sekolah yang menyelesaikan kejar paket A, B dan C.

persen

20.01

20.01

100.00

11

Jumlah buta aksara. a. Buta Aksara Dasar b. Buta Aksara Lanjutan

orang orang

0 21,500

0 1,000

0.00 4.65

persen

46.67

68.35

146.45

12

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi.

160


NO.

INDIKATOR KINERJA

13

Persentase desa yang memperoleh layanan perpustakaan.

14

15

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

a.

Pembentukan Perpustakan

persen

56

54.17

96.73

b.

Layanan Perpus keliling

persen

13

13.89

106.85

Ragam dan perpustakaan.

jumlah

buku

a.

Jumlah Judul Buku (250 judul/th)

judul/th

13,133

14,681

111.79

b.

Jumlah eksemplar (1000 eks/th)

eks/th

52,532

54,485

103.72

Jumlah pustakawan pemustaka.

dan

a.

Jumlah pustakawan

orang

25

9

36.00

b.

Jumlah Pemustaka

orang

49,819

31,277

62.78


90.75

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 90,75 % yang mempunyai makna sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai misi keempat ”Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional dan peduli”, dengan grand strategi mengembangkan SDM yang terampil, profesional, berintegritas, religius, dan peduli dan tujuan keberpihakan dan pemberdayaan kepada masyarakat menengah kebawah untuk memperoleh kemudahan akses layanan pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya. Tingkatan capaian kinerja untuk 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran yaitu Rasio ketersediaan ruang kelas untuk SD, SLTP, dan SLTA, Rasio murid/rombongan belajar dengan guru per bidang studi, Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum bahasa inggris, komputer, agrobisnis, dan kewirausahaan, Jumlah sekolah yang memenuhi standar mutu (SSN), Persentase anak usia sekolah lulus SD, SLTP, dan SLTA, Persentase pendidikan non formal yang memenuhi standar mutu, Persentase anak putus sekolah yang menyelesaikan kejar paket A, B dan C, Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi, Persentase desa yang memperoleh layanan perpustakaan, dan Ragam dan jumlah buku perpustakaan, telah mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk indikator kinerja sasaran yaitu ratio ketersediaan ruang kelas SD dan SMA telah mencapai target yang telah ditetapkan, sedang untuk SMP dan SMK belum sesuai target, sehingga ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

161


1. rehab berat ruang kelas; dan 2. pemeliharaan ruang kelas/rehab sedang ruang kelas.

Untuk capaian kinerja atas indikator sasaran ratio ketersediaan ruang kelas PAUD realisasi belum dapat/tidak dapat ditampilkan berkenaan PAUD dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk capaian kinerja atas indikator sasaran “rasio murid/rombongan belajar dengan guru bidang studi” perlu disampaikan atas hal-hal sebagai berikut: 1. Guru bidang studi SD (Pendidikan Agama dan Penjaskes) telah mencapai target. Untuk guru kelas SD belum dapat memenuhi rombel yang ada. Guru kelas SD sesuai rombel mestinya sejumlah 2.824 guru, yang ada 2.288 guru atau 81,02% sehingga guru kelas SD masih kekurangan; 2. Untuk SMP, ketersediaan guru bidang studi/mata pelajaran TI dan Bahasa Jawa belum dapat terpenuhi, sedang guru bidang studi/mata pelajaran lainnya cukup bahkan ada yang kelebihan cukup banyak terutama bidang studi Bahasa Inggris, Matematika, dan IPS; 3. Untuk guru bidang studi pada SMA cukup, ada yang memungkinkan untuk koordinasi dengan luar Kab. Gunungkidul guna mutasi guru (PPKn dan Bahasa Indonesia). 4. Untuk guru bidang studi SMK belum dapat memenuhi capaian berkenaan dengan adanya beberapa program studi. Untuk indikator sasaran persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi telah melampaui target. Hal tersebut didapat dari data dari guru sejumlah 6.565 orang, yang telah berpendidikan S1 sejumlah 4.487 orang atau 68,34%. Sedangkan untuk 5 (lima) indikator kinerja sasaran yaitu APK dan APM di setiap kecamatan, Persentase Anak Berkebutuhan khusus (ABK) yang terlayani pendidikan formal, Peringkat kelulusan SD, SLTP dan SLTA, Jumlah buta aksara, dan Jumlah pustakawan dan pemustaka, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a. APK TK, dari target 88,78% dapat tercapai/terealisasi 84,15%, sehingga tingkat capaian kinerjanya 94,78%, hal ini dikarenakan masih adanya anak usia TK yang menyandang ABK belum terlayani pada tingkat TK. b. APK SD termasuk paket A, dari target 101,12% dapat tercapai/terealisasi 100,73%, sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,61%, hal ini dikarenakan masih ada penduduk usia 7 – 12 tahun di Kabupaten Gunungkidul belajar di luar wilayah Kabupaten Gunungkidul (terdapat di daerah-daerah perbatasan).

162


c. APK SMP Termasuk Kejar Paket B, dari target 125,38% dapat tercapai/terealisasi 109,46%, sehingga tingkat capaian kinerjanya 87,30%, hal ini disebabkan masih ada penduduk usia 13 – 15 tahun di Kabupaten Gunungkidul belajar di luar wilayah Kabupaten Gunungkidul (terdapat di daerah-daerah perbatasan) dan masih adanya anak usia SMP yang menyandang ABK belum terlayani SMP. d. APK SMA/SMK Termasuk Kejar Paket C, dari target 72,02% dapat tercapai/terealisasi 82,36%, sehingga tingkat capaian kinerjanya 114,36%, APK SMA/SMK sudah mencapai target. Kesadaran masyarakat yang mempunyai anak usia 16 – 18 tahun untuk menyelesaikan pendidikan sampai lulus SMA/SMK sudah meningkat. e. Persentase Anak Berkebutuhan khusus (ABK) yang terlayani pendidikan formal, dari target 78 % terealisasi 65,11 % sehingga tingkat capaian kinerjanya 83,47%, hal ini disebabkan karena terbatasnya guru pendamping ABK pendidikan formal dan untuk memenuhinya perlu dilaksanakan diklat guru pendamping ABK pada pendidikan formal. f. Untuk pencapaian target sasaran dari peringkat kelulusan SD, SMP, dan SMA yang belum dapat mencapai target sasaran tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Pemetaan hasil UN tahun pelajaran 2011/2012; 2. Masing-masing sekolah menyusun kegiatan peningkatan kemampuan pembelajaran dengan target minimal rata-rata DIY; 3. Pengayaan materi UN dengan memberdayakan bimbingan baik dari guru maupun tutor sebaya; 4. Pelatihan UN/try out baik tingkat sekolah, kecamatan, maupun kabupaten. 5. Pemberdayaan peran kelompok kerja kepala sekolah (K3S) dan kelompok kerja guru (KKG) untuk tingkat SD; 6. Pemberdayaan musyawarah kelompok kerja kepala sekolah (MKKS) dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk SMP dan SMA serta K3SK. 7. Mengikutsertakan/menugaskan guru-guru untuk diklat peningkatan kompetensi. g. Jumlah buta aksara lanjutan dengan target 21.500 orang hanya terealisasi 1.000 orang atau tingkat capaian kinerjanya 4,65%, hal tersebut disebabkan anggaran yang bersumber dari APBD sangat terbatas dalam upaya mengurangi buta aksara lanjutan, dan langkah yang diambil adalah melanjutkan pelaksanaan kegiatan pencapaian target buta aksara lanjutan dengan dana APBN. Dalam

program

pendidikan

wajib

belajar

sembilan

tahun

teranggar

Rp.100.462.443.150,00 dapat terealisasi sebesar Rp.64.049.508.246,00 atau 63,75%. Kalau dilihat nilai APK dan APM baik di tingkat Sekolah Dasar maupun Sekolah Mengah Pertama belum bisa tercapai sesuai target, hal ini bukan karena semata realisasi 163


keuangan yang rendah namun hal ini banyak mempengaruhi perhitungan APK dan APM. Mengenai tingkat kelulusan masih berada di bawah kabupaten/kota di Provinsi D.I.Yogyakarta itu secara rata-rata se kabupaten, namun sebenarnya secara personal sudah banyak siswa-siswa SD dan SMP yang mempunyai prestasi baik dibanding dengan daerah kabupaten/kota di D.I.Yogyakarta. Mengingat jumlah siswa di daerah Gunungkidul yang jumlahnya banyak dan berada menyebar di daerah-daerah sudah barang tentu penyerapan materi maupun informasi pendidikan tidak seperti di daerah perkotaan. Untuk program sekolah menengah anggaran yang dialokasikan Rp.3.902.351.750,00 terealisasi sebesar Rp3.640.441.280,00 atau 93,29%. Melihat capaian APK dan APM di tingkat SMA/SMK telah memuaskan namun kalau dilihat dari perbandingan warga yang lulus SMP dengan warga yang sekolah di SMA/SMK masih sangat memprihatinkan, hal ini dapat dilihat belum semua penduduk usia 15 – 18 tahun yang lulus dari SMP semua melanjutkan pendidikan ketingkat SMA/SMK sehingga target yang direncanakan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan keadaan penduduk yang ada. h. Jumlah pustakawan dan pemustaka Jumlah pustakawan berjumlah 9 orang dari 25 orang yang direncanakan, sehingga target kinerjanya sebesar 36,00%, hal ini menunjukkan bahwa jabatan fungsional pustakawan masih jauh dari ideal sehingga tingkat layanan kurang optimal jika dibandingkan dengan pemustaka yang harus dilayani. Perlu terobasan untuk memberikan kesempatan kepada PNS yang berminat menjadi pustakawan dengan mengirim personil untuk diklat perpustakaan dan mengusulkan formasi CPNS pustakawan. Tingkat pemanfaatan perpustakaan dinas/daerah dari rencana kinerja 49.819 orang terealisasi 31.277 orang atau tingkat capaian kinerjanya sebesar 62,78 %. Pada tahun 2011 dari rencana kinerja 45.290 orang terealisasi 30.035 orang atau tingkat capaian kinerja sebesar 66,32 %. Terobosan yang dilakukan untuk menumbuhkan minat baca dan kunjungan para pemustaka antara lain dengan melengkapi buku/literatur, internet “hot spot area”, dan pelayanan perpustakaan keliling di desa-desa. Tabel 3.29 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 14 NO.

1

INDIKATOR KINERJA

APK dan APM di setiap kecamatan. a. APK(Angka Partisipasi Kasar) 1) APK TK 2) APK SD termasuk PAKET A



49.94 97.72

94.78 99.61 164




4) APK SM termasuk Paket C

91.18 99.86

87.30 114.36

APM (Angka Partisipasi Murni) 1) APM SD

99.28

100.44

2) APM SMP 3) APM SM/MA

95.04 99.92

95.62 107.94

Rasio ketersediaan ruang kelas untuk SD, SLTP, dan SLTA. a. SD

100.00

101.30

b. c.

97.70 98.90

106.90 96.70

Rasio murid/rombongan belajar dengan guru per bidang studi. a. SD

98.63

104.00

b. c.

107.04 100.00

88.89 124.64

NO.

INDIKATOR KINERJA 3) APK SMP termasuk Paket B

b.

2

3

SMP SM

SMP SM

4

Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum bahasa inggris, komputer, agrobisnis, dan kewirausahaan.

100.00

100.00

5

Persentase Anak Berkebutuhan khusus (ABK) yang terlayani pendidikan formal.

113.33

83.47

6

Jumlah sekolah yang memenuhi standar mutu (SSN).

96.67

124.24

7

Peringkat kelulusan SD, SLTP dan SLTA. a. SD Tingkat Provinsi b. SMP Tingkat Provinsi c. SMA tingkat Provinsi d. SMK tingkat Provinsi

60.00 20.00 75.00 300.00

40.00 20.00 40.00 100.00

Persentase anak usia sekolah lulus SD, SLTP, dan SLTA. a. SD

99.84

100.11

b. c.

106.97 105.39

106.90 104.98

8

SLTP SLTA

9

Persentase pendidikan non formal yang memenuhi standar mutu.

107.93

100.00

10

Persentase anak putus sekolah yang menyelesaikan kejar paket A, B dan C.

495.74

100.00

11

Jumlah buta aksara. a. Buta Aksara Dasar b. Buta Aksara Lanjutan

0.00 104.44

0.00 4.65

182.25

146.45

12

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi.

165




Persentase desa yang memperoleh layanan perpustakaan. a. Pembentukan Perpustakan b. Layanan Perpus keliling

90.69 118.10

96.73 106.85

Ragam dan jumlah buku perpustakaan. a. Jumlah Judul Buku (250 judul/th) b. Jumlah eksemplar (1000 eks/th)

112.97 105.03

111.79 103.72

Jumlah pustakawan dan pemustaka. a. Jumlah pustakawan

45.00

36.00

b.

Jumlah Pemustaka

66.32

62.78


113.36

90.75

NO.

INDIKATOR KINERJA

13

14

15


Sasaran 15 “Angkatan kerja menjadi pekerja profesional atau wirausaha yang peduli memajukan daerahnya” Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 12 (dua belas) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

166


Tabel 3.30 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 15 NO.

INDIKATOR KINERJA

1

Jumlah dan jenis pelatihan di setiap kecamatan. a. Jumlah peserta pelatihan di setiap Kecamatan b.

2

Jumlah jenis pelatihan di setiap Kecamatan

Persentase pengangguran yang menjadi pekerja profesional atau wirausaha. a. Persentase pengangguran yang menjadi pekerja profesional. b. Persentase pengangguran yang menjadi wirausaha. c. Persentase pengangguran yang mempunyai usaha mandiri.

CAPAIAN KINERJA (%)

SATUAN

TARGET

REALISASI

orang/th

16

16

100.00

jenis

1

1

100.00

persen

13.34

13.35

100.07

persen

3.00

3.00

100.00

persen

0.42

0.420

100.00

3

Jumlah pengangguran dan kk miskin yang menjadi transmigran.

persen

55

40

72.73

4

Jumlah wirausaha baru di bidang perindagkop di setiap kecamatan.

orang

1,500

1,500

100.00

5

Jumlah wirausaha baru di bidang kehutanan dan perkebunan di setiap kecamatan. a. Pedagang kayu b. Industri primer pengolahan hasil hutan/kayu

orang unit usaha

86 46

97 41

112.79 89.13

6

Jumlah wirausaha baru di bidang peternakan di setiap kecamatan.

orang

185

189

102.16

7

Jumlah wirausaha baru di bidang agrobisnis di setiap kecamatan.

orang

15

15

100.00

8

Jumlah wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan.

kelompok

770

384

49.87

9

Jumlah wirausaha baru di bidang kebudayaan dan pariwisata.

orang

37

13

35.14

10

Jumlah wirausaha baru kelompok masyarakat PNPM mandiri perdesaan.

kelompok

142

137

96.48

11

Persentase partisipasi kerja perempuan.

angkatan

persen

56.5

42.05

74.42

12

Jumlah pengangguran di setiap kecamatan. a. KEC. WONOSARI

orang

7541

7180

105.03 167


SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

KEC. KARANGMOJO KEC. SEMANU KEC. PONJONG KEC. SEMIN KEC. NGAWEN KEC. NGLIPAR KEC. PLAYEN KEC. PALIYAN KEC. PANGGANG KEC. PATUK KEC. TEPUS m. KEC. RONGKOP n. KEC. GIRISUBO o. KEC. TANJUNGSARI

orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang

5190 4041 4946 4262 3981 3174 5045 3042 2127 3979 1581 1830 1480 1773

2644 3878 3284 2793 2538 2828 6929 1723 1574 2787 2409 1745 1264 1611

196.29 104.20 150.61 152.60 156.86 112.23 72.81 176.55 135.13 142.77 65.63 104.87 117.09 110.06

p. q. r.

orang orang orang

1983 1270 3246

2855 704 4187

69.46 180.40 77.53

NO.

INDIKATOR KINERJA

b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

KEC. SAPTOSARI KEC. PURWOSARI KEC. GEDANGSARI


107.97

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 107,97 % yang mempunyai makna berhasil. Sasaran ini untuk mencapai misi keempat ”Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional dan peduli”, dengan grand strategi mengembangkan SDM yang terampil, profesional, berintegritas, religius, dan peduli dan tujuan keberpihakan dan pemberdayaan kepada masyarakat menengah kebawah untuk memperoleh kemudahan akses layanan pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya. Tingkatan capaian kinerja untuk 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah dan jenis pelatihan di setiap kecamatan, Persentase pengangguran yang menjadi pekerja profesional atau wirausaha, Jumlah wirausaha baru di bidang perindagkop di setiap kecamatan, Jumlah wirausaha baru di bidang kehutanan dan perkebunan di setiap kecamatan, Jumlah wirausaha baru di bidang peternakan di setiap kecamatan, Jumlah wirausaha baru di bidang agrobisnis di setiap kecamatan, dan Jumlah pengangguran di setiap kecamatan, telah mencapai target yang telah ditetapkan. Target kinerja indikator sasaran jumlah peserta pelatihan di setiap kecamatan 16 orang terealisir sejumlah 16 orang sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 % dan jumlah jenis pelatihan di setiap kecamatan dengan target 1 jenis terealisir 1 jenis sehingga capaian 168


kinerjanya juga sebesar 100 %. Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja diselenggarakan oleh UPT-Balai Latihan Kerja pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas. Kegiatan ini mendapatkan tambahan dana bantuan keuangan Pemda DIY disamping dari dana APBD Kabupaten Gunungkidul sendiri. Sedangkan untuk 5 (lima) indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah pengangguran dan kk miskin yang menjadi transmigran, Jumlah wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan, Jumlah wirausaha baru di bidang kebudayaan dan pariwisata, Jumlah wirausaha baru kelompok masyarakat PNPM mandiri perdesaan, dan Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Jumlah pengangguran dan kk miskin yang menjadi transmigran, untuk tahun 2012 ini sejumlah 40 KK, sedangkan target kinerjanya sejumlah 55 KK, sehingga capaian kinerjanya sebesar 72,73 %, hal ini disebabkan oleh jumlah transmigran yang diberangkatkan dari Kabupaten Gunungkidul tergantung dari quota dari Pusat atau Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang memberikan jumlah 40 KK transmigran.

b. Jumlah wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan, dari 770 kelompok yang ditargetkan hanya tercapai 384 kelompok, sehingga capaian kinerjanya sebesar 49,87%, hal ini disebabkan karena masyarakat Kabupaten Gunungkidul merupakan masyarakat agraris yang berorientasi pada sektor pertanian dan peternakan, sehingga animo dan pengetahuan terhadap sektor perikanan masih kurang. Bisnis/usaha di sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Gunungkidul mempunyai peluang yang menguntungkan, hal ini dapat dilihat dari permintaan ikan yang cukup tinggi untuk pasokan ke pedagang makanan, terutama pada saat musim liburan sekolah atau hari besar. Namun peluang yang besar ini belum banyak ditangkap oleh wirausaha lokal untuk mengembangkan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Umumnya wirausaha dalam bidang kelautan perikanan di kabupaten Gunungkidul berbentuk kelompok dan bersifat dinamis. Pengertian dinamis disini adalah usaha yang dijalankan tersebut tidak bersifat kontinyu, terkadang berhenti beberapa saat kemudian atau berhenti kemudian berganti nama dengan mayoritas anggota yang masih sama. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan konsep guna merealisasikan keterpaduan antara pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan pendekatan bisnis yang berkelanjutan, hal ini disebabkan karena kewirausahaan merupakan faktor produksi yang paling strategis dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi suatu bangsa.

Kewirausahaan merupakan motor inovasi dan pertumbuhan

169


ekonomi

nasional,

serta

stimulator

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat.

Kewirausahaan merupakan fondasi yang kokoh bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan politik yang lebih demokratis, karena kewirausahaan membangun kemandirian masyarakat. c. Jumlah wirausaha baru di bidang kebudayaan dan pariwisata yang ditargetkan 37 orang terealisasi sebanyak 13 orang, sehingga capaian kinerjanya sebesar 35,14%. Untuk mencapai target yang ditetapkan dilakukan melalui Program Pengembangan Kemitraan dengan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan yang diharapkan ada peningkatan dan profesionalisme SDM pariwisata yaitu terbinanya pedagang di kawasan objek wisata, namun pembinaan SDM masih terbatas pada pedagang, belum secara menyeluruh kepada masyarakat yang bergerak dalam usaha pariwisata. Untuk menambah wirausaha baru di bidang kebudayaan dan pariwisata diantaranya ditempuh dengan melaksanakan pembinaan SDM pariwisata melalui kelompok, asosiasi usaha pariwisata, dan profesi pariwisata. d. Jumlah wirausaha baru kelompok masyarakat PNPM mandiri perdesaan dari target 142 kelompok terealisasi 137 kelompok dengan tingkat capaian kinerjanya 96,48%, pada tahun 2012 Jumlah wirausaha baru kelompok masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan tidak ada penambahan, karena penambahan Kelompok SPP bukan merupakan wirausaha baru. e. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan dari target 56,50% terealisasi 42,05% dengan tingkat capaian kinerjanya 74,42%, jika dilihat dari jumlah angkatan kerja yang bekerja berjumlah 432.611 orang, maka angkatan kerja perempuan berjumlah 207.565 orang dan laki-laki berjumlah 225.046 orang. Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja perempuan masih sedikit dibanding angkatan kerja laki-laki, sehingg masih perlu ditingkatkan mengingat jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul lebih banyak penduduk perempuan. Tabel 3.31 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 15 NO.

1

INDIKATOR KINERJA

Jumlah dan jenis pelatihan di kecamatan. a. Jumlah peserta pelatihan di setiap Kecamatan b.

Jumlah jenis pelatihan di setiap Kecamatan



200.00

100.00

200.00

100.00

setiap

170


NO.

2

INDIKATOR KINERJA

Persentase pengangguran yang pekerja profesional atau wirausaha.



menjadi

a.

Persentase pengangguran yang menjadi pekerja profesional.

1.23

100.07

b.

Persentase pengangguran yang menjadi wirausaha.

60.34

100.00

c.

Persentase pengangguran mempunyai usaha mandiri.

yang

60.30

100.00

3

Jumlah pengangguran dan kk miskin yang menjadi transmigran.

80.00

72.73

4

Jumlah wirausaha baru di bidang perindagkop di setiap kecamatan.

100.00

100.00

5

Jumlah wirausaha baru di bidang kehutanan dan perkebunan di setiap kecamatan. a. Pedagang kayu

115.48

112.79

b. Industri primer pengolahan hasil hutan/kayu

95.12

89.13

6

Jumlah wirausaha baru di bidang peternakan di setiap kecamatan.

22.73

102.16

7

Jumlah wirausaha baru di bidang agrobisnis di setiap kecamatan.

100.00

100.00

8

Jumlah wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan.

35.37

49.87

9

Jumlah wirausaha baru di bidang kebudayaan dan pariwisata.

33.33

35.14

10

Jumlah wirausaha baru kelompok masyarakat PNPM mandiri perdesaan.

100.00

96.48

11

Persentase perempuan.

100.00

74.42

12

Jumlah pengangguran di setiap kecamatan.

partisipasi

angkatan

kerja

a.

KEC. WONOSARI

100.61

105.03

b.

KEC. KARANGMOJO

100.58

196.29

c.

KEC. SEMANU

100.60

104.20

d.

KEC. PONJONG

100.57

150.61

e.

KEC. SEMIN

100.56

152.60

f.

KEC. NGAWEN

100.60

156.86

g.

KEC. NGLIPAR

100.63

112.23

h.

KEC. PLAYEN

100.60

72.81

i.

KEC. PALIYAN

100.59

176.55

j.

KEC. PANGGANG

100.57

135.13 171


NO.

INDIKATOR KINERJA



k.

KEC. PATUK

100.60

142.77

l.

KEC. TEPUS

100.51

65.63

m.

KEC. RONGKOP

100.66

104.87

n.

KEC. GIRISUBO

100.54

117.09

o.

KEC. TANJUNGSARI

100.57

110.06

p.

KEC. SAPTOSARI

100.61

69.46

q.

KEC. PURWOSARI

100.63

180.40

r.

KEC. GEDANGSARI

100.62

77.53

82.26

107.97



Sasaran 16 “Rumah sakit, puskesmas, dan jaringannya memenuhi standar mutu serta mampu menjangkau/dijangkau oleh masyarakat di wilayahnya” Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 21 (dua puluh satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

172


Tabel 3.32 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 16 CAPAIAN KINERJA (%)

NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

1

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah yang menerapkan manajemen mutu. Persentase kunjungan Bumil dengan K4. Persentase Bumil dengan komplikasi yang ditangani. Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan. Persentase ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan sesuai standar. Persentase neonatal dengan komplikasi ditangani. Persentase bayi yang memperoleh pelayanan. Persentase siswa SD kelas 1 yang diperiksa. Persentase pelayanan PUS menjadi peserta KB aktif. Persentase cakupan kunjungan rawat jalan pasien Gakin. Persentase cakupan kunjungan rawat inap pasien Gakin. Persentase sasaran kesehatan pemerintah dengan kemampuan gawat darurat level 1. Persentase desa dengan anak UCI. Jumlah penemuan dan penanganan penyakit menular. a. Jumlah cakupan penemuan dan penanganan penderita AFP (anak < 15 tahun) b. Cakupan penemuan penderita Pneumonia Balita yang ditangani c. Cakupan penemuan penderita Diare d. Cakupan penemuan penderita baru dengan TB BTA (+) e. Cakupan penanganan penderita penyakit DBD f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita HIVAIDS

persen

33.33

46.67

140.02

persen

94.5

92.04

97.40

persen

76

98.8

130.00

persen

90.4

99.71

110.30

persen

86

89.57

104.15

persen

65

78.38

120.58

persen

83

95.16

114.65

persen

79

98.1

124.18

persen

81.5

81.5

100.00

persen

67.8

86.8

128.02

persen

2.6

0.63

412.70

persen

100

100

100.00

persen

90

100

111.11

4

9

225.00

persen

6

6

100.00

persen

36

13.25

36.81

persen

39

30.75

78.85

persen

100

100

100.00

persen

45

44

97.78

2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14

173


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

Cakupan penderita malaria ditangani Persentase desa dengan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi kurang dari 24 jam. Persentase balita dan anak prasekolah dilayani (DTKB). Persentase Balita Gakin mendapatkan MP-ASI. Persentase Balita gizi buruk mendapatkan perawatan. Persentase desa siaga aktif. Jumlah akreditasi yang diperoleh. Persentase RSUD dengan pencapaian SPM memenuhi target. a. Instalasi gawat darurat ; 1) Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat darurat 2) Kemampuan menangani live saving anak dan dewasa 3) Jam buka pelayanan gawat darurat 4) Pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikasi yang masih berlaku; ATLS/BTLS/ACLS/PPGD 5) Kematian pasien lebih kurang 24 jam 6) Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka 7) Ketersedian tim penanggulangan bencana 8) Kepuasan pelanggan

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

persen

84

78.58

93.55

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

persen buah

62 12

100 5

161.29 41.67

menit

≤5’

≤5’

100.00

persen

90

85

94.44

jam

24

24

100.00

persen

90

90

100.00

NO.

g. 15

16 17 18 19 20 21

b. 1)

Instalasi rawat jalan Dokter pemberi pelayanan di poliklinik adalah spesialis

2)

Ketersediaan pelayanan di poliklinik Jam buka pelayanan di poliklinik - Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu - Jumat Waktu tunggu di poliklinik

3)

4)

2/ 1000 persen

100

100

100.00

tim

1

1

100.00

persen

65

65

100.00

persen

90

90

100.00

persen

100

100

100.00

jam

5

5

100.00

jam menit

3 90'

3

100.00

174


NO.

INDIKATOR KINERJA

5)

6)

7)

Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit Kepuasan pelanggan

c. 1)

Rawat inap Pemberi pelayanan di rawat inap adalah spesialis dan perawat minimal D3 2) Dokter penanggungjawab pasien di rawat inap 3) Ketersediaan pelayanan di rawat inap 4) Jam visite dokter spesialis (setiap hari kerja) 5) Kejadian infeksi pasca operasi 6) Kejadian infeksi nasokomial 7) Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian. 8) Kematian pasien > 48 jam 9) Kejadian pulang paksa 10) Penegakan diagnose TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB 11) Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit 12) Kepuasan pelanggan d. 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Bedah sentral Waktu tunggu operasi elektif Kejadian kematian di meja operasi Tidak adanya kejadian operasi salah sisi Tidak adanya kejadian operasi salah orang Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi.

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

75

65

86.67

persen

95

95

100.00

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

08.00 s.d 14.00

100.00


08.00 s.d 14.00 <1,5 <1,5 100

100

100.00


≤0,24 ≤5 90

persen

95

persen

75

65

86.67

hari persen

≤2 ≤1

≤1

100.00

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

SATUAN

TARGET

persen

60

persen

95

persen

175


NO.

INDIKATOR KINERJA

7)

Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube

f. 1)

Persalinan dan peritanologi Kejadian kematian ibu karena persalinan a) Perdarahan < 1% b) Preeclamsi ≤30% c) Sepsis ≤ 9,2% Pemberi pelayanan persalinan normal Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr Pertolongan persalinan melalui sektio cesaria Presentase KB vasektomi dan tubektomi yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr. Sp. OG, dr, Sp.B, dr. Sp. U, dokter umum terlatih Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantab oleh bidan terlatih Kepuasan pelanggan

2) 3) 4) 5) 6) 7)

8)

9) g. 1)

2)

h. 1) 2) 3) 4)

Unit Perawatan Intensif Rata-rata pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama kurang 72 jam Pemberi pelayanan Unit Intensif a) Dr.sp.An; b) D3 Sps Radiologi Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto Pelaksana ekspertisi Kejadian kegagalan pelayanan Rotgen Kepuasan pelanggan

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

persen

≤6

≤6

100.00

persen persen persen persen

a. ≤1 b. ≤30 c. ≤9,2 100

100

100.00

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

persen

≤20

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

persen

≥80

65

81.25

persen

≤3

persen persen

100 75

100 0

100.00 0.00

jam

<3

persen persen

100 <2

100

100.00

persen

70

65

92.86 176


NO.

INDIKATOR KINERJA

i. 1) 2) 3)

4) j. 1)

2) 3) k. 1)

Laboratorium patologi klinik Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto Pelaksana ekspertisi Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium Kepuasan pelanggan Rehabilitasi medik Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan Tidak adanya kesalahan tindakan rehabilitasi medik Kepuasan pelanggan

4)

Farmasi Waktu tunggu pelayanan obat jadi dan obati racikan a) Jadi b) Racikan Tidak adanya kesalahan pemberian obat Penulisan resep sesuai dengan formularium Kepuasan pelanggan

l.

Gizi

1)

Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet

2) 3)

2) 3)

m. Transfusi darah 1) Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi 2) Kejadian reaksi transfusi n.

Pelayanan GAKIN

1)

Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

0 100

100

100.00

persen

80

65

81.25

persen

<50

persen

100

100

100.00

persen

70

65

92.86

menit menit persen

50' 100' 100

100

100.00

persen

90

persen

70

65

92.86

persen

85

100

117.65

persen

40

persen

85

85

100.00

persen

75

100

133.33

persen

0.01

persen

85

85

100.00

SATUAN

TARGET

menit

140’

persen persen

177


NO.

INDIKATOR KINERJA

2)

Persentase pelayanan terhadap keluarga miskin baik rawat jalan maupun rawat inap

o. 1)

Rekam Medik Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah pelayanan Kelengkapan informed concent setelah mendapat informasi yang jelas Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap

2)

3)

4)

p. 1)

2)

q. 1)

a) BOD50 (mg/lt) b) COD95 c) TSS30 Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan yang ada Administrasi dan manajemen Cost recovery Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap

r. 1)

Ambulan / kereta jenazah Waktu pelayanan ambulan / kereta jenazah Kecepatan memberikan pelayanan ambulan / kereta jenazah di RS Response time pelayanan ambulan / kereta jenazah oleh masyarakat yang membutuhkan

3)

s. 1)

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

persen

100

100

100.00

persen

75

75

100.00

persen

80

80

100.00

menit

10'

menit

15'

15'

100.00

persen persen persen persen

40 100 30 100

40 100 30 100

100.00 100.00 100.00 100.00

persen

40

jam

≤2jam

jam

24 jam

24 jam

100.00

menit

<30’

<30’

100.00

persen

90

90

100.00

jam

≤2

≤2

100.00

Pengelolaan limbah Baku mutu limbah cair

2)

2)

SATUAN

Pemulasaraan jenazah Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah

178


NO.

INDIKATOR KINERJA

t. 1) 2) 3)

u. 1) 2) v. 1) 2) 3)

Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat Ketepatan waktu pemeliharaan alat Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan kalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi Pelayanan laundry Tidak adanya kejadian linen yang hilang Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

persen

<80

<80

100.00

persen

80

80

100.00

persen

80

80

100.00

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

50

76.92

50

100.00

Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) Ada anggota tim PPI yang persen 40 terlatih Tersedia APD di setiap persen 65 instalasi/departemen Kegiatan pencatatan dan persen 50 pelaporan infeksi nasokomial/HAI (Health care Associated Infections) di rumah sakit (minimum 1 parameter) RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

105.28

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 105,28 % yang mempunyai makna sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai misi keempat ”Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional dan peduli”, dengan grand strategi mengembangkan SDM yang terampil, profesional, berintegritas, religius, dan peduli dan tujuan keberpihakan dan pemberdayaan kepada masyarakat menengah kebawah untuk memperoleh kemudahan akses layanan pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya. Tingkatan capaian kinerja untuk 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah yang menerapkan manajemen mutu, Persentase Bumil dengan komplikasi yang ditangani, Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan, Persentase ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan sesuai standar, Persentase 179


neonatal dengan komplikasi ditangani, Persentase bayi yang memperoleh pelayanan, Persentase siswa SD kelas 1 yang diperiksa, Persentase pelayanan PUS menjadi peserta KB aktif, Persentase cakupan kunjungan rawat jalan pasien Gakin, Persentase cakupan kunjungan rawat inap pasien Gakin, Persentase sasaran kesehatan pemerintah dengan kemampuan gawat darurat level 1, Persentase desa dengan anak UCI, Jumlah penemuan dan penanganan penyakit menular, Persentase desa dengan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi kurang dari 24 jam, Persentase Balita Gakin mendapatkan MP-ASI, Persentase Balita gizi buruk mendapatkan perawatan, dan Persentase desa siaga aktif, telah mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase meningkatnya cakupan Puskesmas yang menerapkan sistem manajemen mutu yang direncanakan sebesar 33,33 % dari seluruh Puskesmas dapat dipenuhi atau direalisasi 46,67 %, sehingga tingkat capaian kinerja adalah sebesar 140,02 %. Hal ini menunjukan bahwa dari 30 Puskesmas yang sudah menerapkan sistem manajemen mutu adalah berjumlah 14 Puskesmas yang meliputi Puskesmas ISO 5 Puskesmas, Puskesmas model ISO 5 Puskesmas dan Puskesmas dengan manual praktis 4 Puskesmas, dan di tahuntahun mendatang diharapkan semua Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul dapat menerapkan sistem manajemen mutu, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yaitu bermutu, terjangkau, adil, dan merata serta mampu dijangkau/terjangkau oleh masyarakat. Persentase Bumil dengan komplikasi (PKO: Pelayanan Komplikasi Obstetri) yang ditangani, dari target 76% terealisasi 98,8 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 130%. Penanganan komplikasi Kebidanan dan Kandungan di tingkat Puskesmas sangat membutuhkan tenaga dengan keahlian PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar), dimana belum semua Puskesmas memiliki. Sehingga Bumil dengan komplikasi yang belum tertangani lalu dirujuk ke pelayanan kesehatan diatasnya (Rumah Sakit). Untuk meningkatkan penanganan bumil dengan komplikasi diperlukan kunjungan tenaga medis dokter spesialis kebidanan di Puskesmas dan Bidan dengan ketrampilan yang kompeten. Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan dari target 90,4 % terealisasi 99,71 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 110,30 % dikarenakan jumlah tenaga penolong persalinan terutama bidan sudah mencukupi dan ditunjang dengan adanya program bidan desa. Disamping itu dukun bayi yang sekarang masih ada sudah tidak menolong persalinan lagi dan hanya sebatas perawatan pasca persalinan. Persentase ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan sesuai standar, dari target 86% terealisasi 89,57 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 104,15%. Hal ini dikarenakan sudah rutinnya ibu nifas mengakses pelayanan kesehatan yaitu kunjungan nifas I (pasca salin) dan kunjungan nifas II (seminggu sampai dengan dua minggu setelah pasca salin), serta pelayanan KB pasca salin (kunjungan nifas III). 180


Persentase neonatal dengan komplikasi (PKN: Pelayanan Komplikasi Neonatal) ditangani, dari target 65 % terealisasi 78,38 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 120,58 %. Hal tersebut karena sudah baiknya MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda) untuk menjaring neonatal resti. Penanganan komplikasi Kebidanan dan Kandungan di tingkat Puskesmas sangat membutuhkan tenaga dengan keahlian PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar), walaupun belum semua Puskesmas memiliki. Sehingga Bumil dengan komplikasi yang belum tertangani lalu dirujuk ke pelayanan kesehatan diatasnya (Rumah Sakit). Untuk meningkatkan diperlukan kunjungan tenaga medis dokter spesialis Anak di Puskesmas dan Bidan dengan ketrampilan yang kompeten. Persentase bayi yang memperoleh pelayanan dari target 83 % terealisasi 95,16 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 114,65 %. Hal tersebut dikarenakan mudahnya akses pelayanan kesehatan yang ada seperti di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, bidang praktek swasta, dokter praktek, dan lain-lain. Persentase siswa SD kelas 1 yang diperiksa dari target 79 % terealisasi 98,1 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 124,18 %. Hal tersebut dikarenakan seringnya dilakukan skrening anak sekolah dengan dukungan dana dari berbagai sumber seperti APBD dan APBN tugas pembantuan. Persentase pelayanan PUS menjadi peserta KB aktif dari target 81,5 % terealisasi 81,5% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100 %. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya ber KB disamping mudahnya dan terjangkaunya akses pelayanan KB. Persentase cakupan kunjungan rawat jalan pasien Gakin dari target 67,8 % terealisasi 86,8 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 128,02 %. Hal tersebut dikarenakan mudahnya masyarakat mengakses pelayanan kesehatan dengan fasilitas kartu jaminan yang ada seperti Jamkesmas, Jamkesos, dan Jamkesta. Persentase cakupan kunjungan rawat inap pasien Gakin dari target 2,6 % terealisasi 0,63 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 412,70 %. Hal tersebut dikarenakan tidak semua pasien gakin yang mendapat pelayanan kesehatan menjalani rawat inap, ini disesuaikan dengan kondisi pasien masing-masing. Persentase sasaran kesehatan pemerintah dengan kemampuan gawat darurat level 1 dari target 100 % terealisasi 100 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100 %. Hal tersebut dikarenakan semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah level 1 sudah dilengkapi dengan kemampuan kegawat daruratan baik dari segi sarana maupun tenaganya. Persentase desa dengan anak UCI dari target 90 % terealisasi 100 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 111,11 %. Imunisasi merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan dasar yang memegang peranan dalam menurunkan angka kematian bayi dan ibu. 181


Upaya pelayanan imunisasi dilakukan melalui kegiatan imunisasi rutin dan tambahan dengan tujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Pelayanan imunisasi dilaksanakan di unit-unit pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, rumah bersalin, praktek dokter/bidan swasta, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Posyandu. Indikator yang digunakan untuk memantau pencapaian cakupan imunisasi rutin pada bayi yang lengkap dan merata adalah Universal Child Immunization (UCI) desa. Sesuai dengan SPM yang tertuang dalam SK Menteri Kesehatan RI No. 1457/Menkes/SK/2003, bahwa target pencapaian UCI pada tahun 2010 adalah 100% desa, dengan demikian bahwa di Kabupaten Gunungkidul sudah tercapai. Jumlah Penemuan dan penanganan penyakit menular: a. Jumlah cakupan penemuan dan penanganan penderita AFP (anak < 15 tahun) dari target 4 kasus ditemukan 9 kasus

sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 225% hal

tersebut dikarenakan meningkatnya kasus Accute Flaccid Paralysis yang terdiagnosa dari seluruh suspek yang ditemukan di seluruh Puskesmas dan jaringannya. b. Cakupan penemuan penderita Pneumonia balita yang ditangani dari target kinerja 6% terealisasi 6% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100%. Hal ini karena semua kasus Pneumonia balita yang ditemukan langsung ditangani. c. Cakupan penemuan penderita diare dari target kinerja 36 per 1000 penduduk terealisasi 13,25 per 1000 penduduk sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 36,81%. Hal ini karena kasus diare yang ditemukan selama tahun 2012 hanya 9.614 kasus yang langsung mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta. d. Cakupan penemuan penderita baru dengan TB BTA (+) dari target kinerja 39% terealisasi 30,75% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 78,85%. TBC adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB, yang sebagian besar menyerang paru-paru, dengan cara penularan dari pasien TB BTA positif, melalui udara. Kegiatan penemuan pasien terdiri dari penjaringan suspek, diagnosis, penentuan klasifikasi penyakit dan tipe pasien. Penemuan pasien merupakan langkah pertama dalam kegiatan program penangggulangan TB dengan berbagai strategi penemuan yaitu penemuan pasien TB dilakukan secara pasif dengan promosi aktif melalui penjaringan tersangka di unit pelayanan kesehatan dengan didukung penyuluhan secara aktif, baik oleh petugas kesehatan maupun masyarakat untuk meningkatkan cakupan penemuan tersangka pasien TB, pemeriksaan terhadap kontak pasien TB terutama mereka yang BTA positif dan pada keluarga anak yang menderita TB yang menunjukan gejala sama dan penemuan secara aktif dari rumah ke rumah.

182


e. Cakupan penanganan penderita penyakit DBD dari target kinerja 100% terealisasi 100% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100%. Penyakit DBD merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul. Peningkatan kasus DBD banyak dipengaruhi oleh mobilitas penduduk dan arus urbanisasi yang tidak terkendali, kurangnya peran serta masyarakat dalam pengendalian DBD, kurangnya kerja sama serta komitmen lintas program dan lintas sektor dalam pengendalian DBD, sistem pelaporan dan pengendalian yang terlambat, perubahan iklim yang cenderung menambah jumlah habitat vektor DBD, infrastruktur penyediaan air bersih yang kurang memadai, serta letak geografis yang merupakan daerah trofis yang bisa

mendukung

perkembangbiakan

vektor

dan

pertumbuhan

virus.

Upaya

pemberantasan penyakit DBD dilaksanakan dengan cara pencegahan, penemuan, pertolongan dan pelaporan, penyelidikan epidemiologi dan pengamatan penyakit DBD, penanggulangan seperlunya, penanggulangan lain dan penyuluhan. f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita

HIV-AIDS dari target kinerja 45%

terealisasi 44% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 97,78%. AIDS dikenal sebagai penyakit pertama kali pada tahun 1981. Saat itu jumlah kasusnya masih sangat sedikit. Saat ini jumlah penderita penyakit AIDS ini telah meningkat dengan pesat. Hal ini dipicu oleh gaya hidup bebas dari masyarakat serta jumlah pemakai narkoba dan obat-obatan terlarang yang meningkat tajam. Adalah tugas bagi kita semua untuk mencegah semakin bertambahnya jumlah penderita AIDS di dunia. AIDS adalah infeksi virus yang bisa menyebabkan kerusakan yang parah dan tidak bisa diobati pada sistem imunitas, sehingga korbannya terbuka terhadap infeksi dan kanker tertentu, merupakan suatu spektrum manifestasi penyakit yang berkisar dari keadaan tidak bergejala sampai mematikan; ditandai dengan defisiensi imun berat, infeksi oportunistik, dan kanker, timbul pada orang yang tidak mendapatkan pengobatan imunosupresif dengan tanpa penyakit imunisupresif lain. Sejauh ini belum diketahui obatnya, dan mayoritas orang yang terserang kondisi ini sepenuhnya akan meninggal dalam 2 tahun. Dengan demikian, ini merupakan epidemi dalam proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman modern. g. Cakupan penderita malaria ditangani dari target kinerja 100% terealisasi 100% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100%. Hal ini karena di daerah Gunungkidul bukan merupaka daerah endemis malaria sehingga kalaupun ada kasus malaria merupakan kasus impor dari daerah yang dan langsung ditangani di sarana pelayanan kesehatan yang ada. Persentase desa dengan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi kurang dari 24 jam dari target kinerja 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%. Setiap ada kejadian KLB secara cepat dilakukan penanganan terutama penyelidikan epidemiologi. Hal 183


ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya KLB sehingga dengan mudah, cepat dan tepat dalam penangannya. Persentase Balita Gakin mendapatkan MP-ASI dari target kinerja 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%. Balita dari keluarga Gakin mendapat perhatian khusus dalam hal pemberian makanan pendamping ASI baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat dengan cukupnya pendanaan dalam pengadaan MP-ASI. Persentase Balita gizi buruk mendapatkan perawatan dari target kinerja 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%. Berbagai faktor penyebab gizi buruk diantaranya adalah merupakan kasus baru, karena penyakit penyerta dan pola asuh yang salah, perilaku orang tua dan masalah sosial ekonomi dan budaya. Upaya penanganan gizi buruk telah dilakukan yaitu dengan dukungan program upaya perbaikan gizi masyarakat (UPGK) dengan kegiatan penimbangan balita setiap bulannya di posyandu yang disertai dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti

pemberian makanan tambahan baik PMT

penyuluhan maupun PMT pemulihan dan perawatan baik rawat jalan maupun rawat inap. Persentase desa siaga aktif dari target kinerja 62% terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 161,29%. Desa siaga aktif adalah desa yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), atau sarana pelayanan kesehatan lainnya seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan sarana kesehatan lainnya, dan penduduknya mengembangkan UKBM dan melaksanakan surveylans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakat menerapka Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan desa siaga aktif adalah menetapkan kebijakan-kebijakan, membentuk

forum

Pokjanal,

menyelenggarakan

pelatihan,

memberikan

bantuan

pembiayaan, menyelenggarakan system informasi desa siaga, memfasilitasi kecamatan dan desa untuk ikut bertanggungjawab dalam pengembangan desa siaga aktif, dan melaksanakan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing lokasi. Sedangkan untuk 6 (enam) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase kunjungan Bumil dengan K4, Persentase balita dan anak prasekolah dilayani (DTKB), Jumlah akreditasi yang diperoleh, dan Persentase RSUD dengan pencapaian SPM memenuhi target, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Persentase kunjungan Bumil dengan K4, dari target 94,5 % terealisasi 92,04 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 97,40 % dikarenakan bumil yang tercatat K1 di sarana pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul belum tentu juga 184


mengakses K4 di Gunungkidul juga. Syarat untuk dicatat K4 adalah minimal berkunjung satu kali di triwulan pertama dan kedua; serta minimal dua kali di triwulan ketiga. Bumil yang pertama kali memeriksakan kehamilannya ternyata sudah masuk Trimester Dua dan Tiga tidak bisa dikategorikan K4, karena belum kunjung minimal sekali di triwulan pertama. Juga adanya drop out ibu yang memeriksakan kehamilannya di trimester ketiga. Untuk itu pelaporan K4 sangat membutuhkan integrasi dengan sarana pelayanan kesehatan baik di Kabupaten, Pemerintah Daerah DIY, bahkan Pusat. Hal ini sudah mulai dilakukan dengan adanya Sistem Pencatatan dengan menggunakan software PWSKartini di beberapa Puskesmas. b. Persentase balita dan anak prasekolah dilayani (DTKB) dari target kinerja 84% terealisasi 78,58% sehingga capaian kinerjanya 93,55%. Deteksi Tumbuh Kembang Balita (DTKB) dilakukan pada sasaran bayi, balita dan anak pra sekolah. Belum tercapainya target kinerja pada pelayanan DTKB karena berbagai hal terhadap sasaran seperti pada waktu dilakukan pelayanan sasaran sedang diajak bebergian luar kota, tidak berangkat dan lain lain. c. Rumah sakit untuk memenuhi standar mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga ) tahun sekali. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Tahun 2012 RSUD Wonosari tidak melakukan kegiatan penilaian akreditasi dan hanya 5 jenis pelayanan yang sudah terakreditasi tahun sebelumnya dari target akreditasi 12, sehingga tingkat capaian kinerjanya mencapai 41,67% sedangkan tahun 2011 RSUD Wonosari melakukan kegiatan penilaian akreditasi 5 jenis pelayanan dari target akreditasi 5, sehingga tingkat capaian kinerjanya mencapai 100%. d. Persentase RSUD dengan pencapaian SPM memenuhi target, belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh karena keterbatasan pendanaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang menunjang keberhasilan pencapaian SPM serta ketidaksesuaian targettarget RPJMD dengan SPM (Standar pelayanan Minimal) yang perlu diselaraskan, sehingga dari 16 unit pelayanan yang sudah dilaksanakan secara parsial adalah sebagai berikut: Tingkatan capaian kinerja untuk 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu Rata-rata indeks kepuasan pelanggan atas pelayanan administrasi, Rata-rata Indeks kepuasan pelanggan atas pelayanan medis Cakupan pelayanan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat yang diikuti oleh RSUD Rata-rata indeks kepuasan pegawai atas layanan sistem informasi, program/kegiatan dan SPM sebagian besar telah mencapai hasil yang baik sesuai target yang telah ditetapkan.

185


Untuk memenuhi rata-rata indeks kepuasan pelanggan atas pelayanan administrasi ditempuh melalui Program Administrasi Perkantoran dengan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, jasa kaomunikasi, sumber daya iar dan listrik, jasa pemeliharaan dan izin kendaraan dinas /operasional untuk 4 unit mobil dan 9 unit roda dua, jasa administrasi keuangan untuk honorarium pengelolaan keuangan dan barang/aset rumah sakit, penyediaan jasa kebersihan kantor dengan pengadaan jasa cleaning servise dan belanja alat pembersih rumah sakit, jasa perbaikan dan pemeliharaan peralatan kerja untuk peralatanan dan perlengkapan kantor yaitu alat kantor, komputer, printer, monitor, alat bengkel bermesin, alat bengkel tidak bermesin, alat rumah tangga, alat studio dan komunikasi, jaringan listrik, jaringan telepon dan jaringan komputer, pemenuhab kebutuhan alat tulis kantor rumah sakit, pemenuhan kebutuhan barang cetakan blangko ditiap-tiap unit/instalasi dan fotocopy/pengandaan, pemenuhan kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor mesin hitung, filling kabinet, AC, komputer/PC, printer, note book dan meja komputer,penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan bahan logistik kantor yaitu tabung PMK, penyediaan makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu, belanja perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah, dan honorarium Tenaga Kerja Kontrak (TKK) 35 orang, 2 (dua) orang Dokter Kerja Kontrak dan honorarium dokter spesialis anethesi. Program dan kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.2.385.130.000,00 dapat terealisasikan sebesar Rp.2.148.487.081,00 atau 90,08%. sehingga target

rata-rata kepuasan pelanggan atas pelayanan administrasi

sangat berhasil. Program dan kegiatan ini juga untuk mencapai target Standar pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit untuk indikator kinerja administrasi dan menejemen yaitu tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi dengan target 95% realisasi 95%, kelengkapan laporan akuntablitas kinerja target 100% realisasi 100%, ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat target 100% realisasi 100%, ketepatan waktu pengurusan gaji berkala target 100% realisasi 100%, karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun dengan target 45% realisasi 5% karena keterbatasan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan, dan cost recovery. Rata-rata Indeks kepuasan pelanggan atas pelayanan medis ditempuh melalui Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan dengan kegiatan penyediaan biaya oparasional dan pemeliharaan yaitu jasa-jasa yang diberikan kepada karyawan rumah sakit sesuai dengan pendapatan tiap bulannya meliputi jasa pelayanan umum, jasa kompensasai pelayanan jamkesmas/jamkesos/jamkesta, jasa konpensasi askes PNS, jasa sopir dan pendamping, jasa kompensasi jaga hari raya/hari besar dan jasa PKL, bimbingan teknis dan penyuluhan kesehatan jiwa dimana dana diperoleh dari hibah WHO dalam rangka penanggulangi kasus gantung diri yang semakin meningkat di

186


wilayah Gunungkidul, dan pertolongan pertama dan kegawatdaruratan sebagai bentuk peran serta rumah sakit dalam kegiatan pertolongan pertama yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul maupun sebagai Tim 118 Daerah istimewa Yogyakarta. Program dan kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.11.619.434.500,00 dapat terealisasikan sebesar Rp.8.883.348.462,00 atau 76,45%, sehingga rata-rata target kepuasan pelanggan atas pelayanan medis dari 80% menjadi 76,45% dapat predikat berhasil. Program dan kegiatan ini juga untuk

mencapai target Standar pelayanan

Minimal (SPM) rumah sakit untuk indikator kinerja pada Instalasi gawat darurat yaitu ada 8 (delapan) sub indikator kineja waktu tanggap pelayanan dokter kurang atau sama dengan 5 menit, kemampuan melayani live saving akan ditangani oleh tenaga yang sudah bersertifikasi PPGD atau ATLS, jam buka pelayanan 24 jam, pemberi pelayanan sudah bersertifikasi, kematian pasien lebih kurang 24 jam diharapkan kurang dari 2 pemil setahun, tidak ada keharusan membayar uang muka, adanya ketersediaan tim penanggulangan bencana, dan kepuasan pelanggan 65%, indikator kinerja untuk rawat jalan ada 7 sub indikator yaitu dokter pemberi pelayanan adalah spesialis, ketersediaan pelayanan, jam buka poliklinik, waktu tunggu, penegakan diagnosis TB, kegiatan pencatatan dan pelaporan TB dan kepuasan pelanggan, indikator kinerja untuk rawat inap pemberi pelayanan adalah spesialis dan perawat minimal D3, ada dokter penanggung jawab, ketersediaan layanan, jam visite dokter, kejadiaan infeksi pasca operasi, kejadian infeksi nasokomial, tidak adanya apasien jatuh yang berakibat pada kecacatan/kematian, kematian >48 jam, kejadian pulang paksa, penegakan diagnosa TB, kegiatan pencatatan dan pelaporan TB, dan kepuasan pelanggan, indikator kinerja bedah sentral yaitu waktu tunggu elektif, kejadian kematian dimeja operasi, tidak adanya kejadian tertinggal benda ditubuh pasien, tidak ada kejadian salah sisi, tidak adanya kejadian salah orang, tidak adanya kejadian salah tindakan operasi, tidak ada kesalahan dalam tindakan anesthesi, indikator kinerja perinatologi dan perinatologi yaitu kejadian kematian ibu karena persalinan akibat perdarahan < 1%, praeklamsi < 30% dan sepsis < 9,2%, pemberi persalinan adalah dokter spesialis dan bidan, kemampuan menangani BBLR, pertolongan persalian melalui sectio cesaria adalah dokter spesialis Obsgyn, pertolongan KB oleh tenaga berkompeten, peserta KB mantap mendapat konseling bidan terlatih, kepuasan pelanggan, indikator kinerja pada unit perawatan intensif yaitu ratarata pasien kembali ke ICU < 3%, pemberi pelayanan adalah dokter spesilais anesthesi dan D3 spesialis, indikator kinerja untuk unit radiologi yaitu waktu tunggu hasil < 3 jam, pelaksanan ekspertisi adalah dokter spesialis radiologi, kejadian kegagalan rotgen <2%, dan kepuasan pelanggan 70%, indikator kinerja untuk laboratorium yaitu waktu tunggu hasilnya 140 menit, pelaksana ekspertisi adalah dokter ahli patologi, tidak adanya kesalahan hasil pemeriksaan, kepuasan pelanggan, indikatir kinerja rehabilitasi medik yaitu kejadian drop out <50%, tidak ada kesalahan tindakan, kepuasana pelanggan, 187


indikator kinerja farmasi yaitu waktu tunggu jadi 50 menit, obat racikan 100 menit, tidak ada kesalahan pemberian obat, sesuai dengan formularium, kepuasan pelanggan, dan indikator kinerja unit gizi yaitu ketepatan pemberian diet, sisa makanan 40%, tidak ada kesalahan pemberian diet. Cakupan pelayanan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat yang diikuti oleh RSUD ditempuh melalui Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan dengan kegiatan koordinasi jaminan pemeliharaan kesehatan dan jamkesos yang bertujuan mengampu pasien pada pelayanan klaim darah dan kacamata/optik. Untuk klaim darah bekerjasama dengan PMI Gunungkidul dan klaim optik/kacama bekerjasama dengan optik Argonirmala dan Kunia optik. Program dan kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.516.930.000,00 dapat terealisasikan sebesar Rp.515.787.500,00 atau 99,78%, sehingga cakupan pelayanan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat yang diikuti rumah sakit dari 60% tercapai 99,78, atau dapat predikat sangat berhasil. Program dan kegiatan ini juga untuk mencapai target Standar pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit untuk indikator kinerja unit tranfusi darah yaitu kebutuhan darah 75% dari setiap pelayanan transfusi, dan indikator kinerja untuk pelayanan keluarga miskin yaitu pelayanan keluarga miskin disetiap unit layanan adalah 85%, pemberian layanan keluarga miskin pada rawat inap dan rawat jalan adalah 100%. Rata-rata indeks kepuasan pegawai atas layanan sistem informasi ditempuh melalui Program standarisasi pelayanan kesehatan dengan kegiatan penyusunan standar pelayanan kesehatan dalam rangka pola pengelolaan keuangan rumah sakit badan layanan umum (BLUD) yaitu menyusun pola tarip rumah sakit, kerja sama dan tentang rekrutmen pegawai yang masih dalam proses penggodokan dan juga melakukan studi banding tentang pengelolan BLUD ke RSU Tidar Magelang, kegiatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan yaitu melakukan kegiatan bimbingan dan penyusunan akreditasi rumah sakit. Dan Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan peningkatan pemanfaatan sarana promosi kesehatan meliputi kegiatan temu pelanggan, siaran radio, pembuatan leaflet/brosur/stofmap dan kegiatan senam ibu hamil yang diselenggarakan oleh Tim PKMRS Rumah sakit Program dan kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.192.910.000,00 dapat terealisasikan sebesar Rp.139.739.050,00 atau 72,44% . Rata-rata indeks kepuasan pegawai atas layanan sistem informasi dari target 80% tercapai 72,44%, atau dengan predikat berhasil. Program dan kegiatan ini juga untuk mencapai target Standar pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit untuk indikator kinerja unit rekam medik yaitu kelengkapan pengisian berkas Rekam Medik 24 jam setelah pelayanan, kelengkapan informed concent, waktu penyediaan dokumen rekam medik 15 menit.

188


Prosentase prosedur kerja yang dilaksanakan sesuai dengan standarnya ditempuh melalui Program pengembangan lingkungan sehat dengan kegiatan pengawasan kualitas air di rumah sakit yaitu untuk pengujian air limbah, pemeliharaan instalasi/jaringan air bersih dan pemeliharaan air limbah yang bertujuan agar air rumah sakit memenuhi persyaratan atau standar kesehatan, dan kegiatan pengawasan dan pengembangan kesehatan lingkungan rumah sakit yaitu untuk biaya pembelian bahan bakar solar incenerator sebagai pengolah limbah padat rumah sakit, pemeliharaan taman rumah sakit, pembelian bahan sanitasi kaporit tawas dan lain-lain, pemeriksaan/pengujian emisi udara dan udara ambien, pemeriksaan angka kuman udara, lantai dan alat makan, pengujian pencahayaan, kelembaban dan kebisingan, belanja safety box. Kegiatan tersebut Instalasi sanitasi bekerja sama BTKL Yogyakarta. Program dan kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.87.800.000,00 dapat dilaksanakan sesuai dengan standarnya dari target 90% tercapai 95,75% atau dengan predikat sangat berhasil. Program dan kegiatan ini juga untuk mencapai target Standar pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit untuk indikator kinerja untuk pengelolaan limbah yaitu baku mutu limbah cair untuk BOD50, COD95, dan TSS30 100% sesuai kandungan yang disyaratkan, dan pengelolaan limbah padat ifeksius sesuai dengan aturan yang ada. Rata-rata capaian kinerja kegiatan dan atau program ditempuh melalui Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan Program peningkatan kualitas pelayanan publik dengan kegiatan penyusunan lapaoran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD atau LAKIP tahun 2011 yang dilaksanankan di awal tahun 2012, penyusunan laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun, kegiatan pengelolaan data dan sistem informasi rumah sakit untuk laporan kinerja atau profil tahunan rumah sakit, kegiatan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) perubahan tahun 2012 dan rencana kerja anggaran (RKA) rumah sakit untuk tahun 2013, dan kegiatan monitoring,evaluasi dan pengendalian program kegiatan yang dilaksanakan rumah sakit yaitu laporan konsolidasi, laporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan monitoring standar pelayanan minimal rumah sakit. Keseluruan Program dan kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.54.485.000,00 dapat terealisasikan sebesar Rp.52.448.825,00 atau 95,24% . Prosentase prosedur kerja yang dilaksanakan sesuai dengan standarnya dari target 100% tercapai 95,24% atau dengan predikat sangat berhasil. Program dan kegiatan ini juga untuk

mencapai target Standar pelayanan

Minimal (SPM) rumah sakit untuk ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan, ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap kurang atau sama dengan 2 jam, ketepatan waktu pemberian imbalan (insentiv) sesuai kesepakatan waktu.

189




Persentase fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah yang menerapkan manajemen mutu.

175.06

140.02

2

Persentase kunjungan Bumil dengan K4.

94.15

97.40

3

Persentase Bumil dengan komplikasi yang ditangani.

92.07

130.00

4

Persentase kesehatan.

tenaga

110.57

110.30

5

Persentase ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan sesuai standar.

97.67

104.15

6

Persentase ditangani.

80.90

120.58

7

Persentase bayi yang memperoleh pelayanan.

123.44

114.65

8

Persentase siswa SD kelas 1 yang diperiksa.

134.19

124.18

9

Persentase pelayanan PUS menjadi peserta KB aktif.

102.36

100.00

10

Persentase cakupan kunjungan rawat jalan pasien Gakin.

130.51

128.02

11

Persentase cakupan kunjungan rawat inap pasien Gakin.

266.67

412.70

12

Persentase sasaran kesehatan pemerintah dengan kemampuan gawat darurat level 1.

100.00

100.00

13

Persentase desa dengan anak UCI.

117.65

111.11

14

Jumlah penemuan dan penanganan penyakit menular. a. Jumlah cakupan penemuan dan penanganan penderita AFP (anak < 15 tahun) b. Cakupan penemuan penderita Pneumonia Balita yang ditangani

50.00

225.00

111.20

100.00

NO.

INDIKATOR KINERJA

1

neonatal

ditolong

dengan

komplikasi

c. d.

Cakupan penemuan penderita Diare Cakupan penemuan penderita baru dengan TB BTA (+)

225.76 81.95

36.81 78.85

e.

Cakupan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan penemuan dan penanganan penderita HIV-AIDS

100.00

100.00

111.10

97.78

Cakupan penderita malaria ditangani

100.00

100.00

Persentase desa dengan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi kurang dari 24 jam.

100.00

100.00

f. g. 15

persalinan

190




Persentase balita dan anak prasekolah dilayani (DTKB).

91.41

93.55

17

Persentase Balita Gakin mendapatkan MPASI.

100.00

100.00

18

Persentase Balita gizi buruk mendapatkan perawatan.

100.00

100.00

19

Persentase desa siaga aktif.

188.68

161.29

20

Jumlah akreditasi yang diperoleh.

100.00

41.67

21

Persentase RSUD dengan pencapaian SPM memenuhi target.

NO.

INDIKATOR KINERJA

16

a.

Instalasi gawat darurat ;

1)

Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat darurat Kemampuan menangani live saving anak dan dewasa

100.00

100.00

100.00

94.44

Jam buka pelayanan gawat darurat Pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikasi yang masih berlaku; ATLS/BTLS/ACLS/PPGD Kematian pasien lebih kurang 24 jam Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka

100.00 100.00

100.00 100.00

100.00 100.00

100.00

7) 8)

Ketersedian tim penanggulangan bencana Kepuasan pelanggan

100.00 100.00

100.00 100.00

b.

Instalasi rawat jalan

1)

Dokter pemberi pelayanan di poliklinik adalah spesialis

117.65

100.00

2) 3)

Ketersediaan pelayanan di poliklinik Jam buka pelayanan di poliklinik

100.00

100.00

100.00 100.00

100.00 100.00

4)

- Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu - Jumat Waktu tunggu di poliklinik

2) 3) 4)

5) 6)

5) 6)

Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit

7)

Kepuasan pelanggan

c. 1)

Rawat inap Pemberi pelayanan di rawat inap adalah spesialis dan perawat minimal D3 Dokter penanggungjawab pasien di rawat inap

2)

86.67 98.95

100.00

100.00

100.00

191


NO.

INDIKATOR KINERJA

3) 4)

Ketersediaan pelayanan di rawat inap Jam visite dokter spesialis (setiap hari kerja)

5) 6)

Kejadian infeksi pasca operasi Kejadian infeksi nasokomial

7)

Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian.



100.00 100.00

100.00 100.00

100.00

8) 9)

Kematian pasien > 48 jam Kejadian pulang paksa 10) Penegakan diagnose TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB 11) Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit 12)

Kepuasan pelanggan

d.

Bedah sentral

1) 2) 3) 4) 5)

Waktu tunggu operasi elektif Kejadian kematian di meja operasi Tidak adanya kejadian operasi salah sisi Tidak adanya kejadian operasi salah orang Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube

6)

7)

f.

Persalinan dan peritanologi

1)

Kejadian kematian ibu karena persalinan

132.14

86.67

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00

0.00

100.00

0.00

100.00

a) Perdarahan < 1% b) Preeclamsi ≤30% 2) 3) 4) 5) 6)

c) Sepsis ≤ 9,2% Pemberi pelayanan persalinan normal Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr

100.00 100.00 100.00

100.00

100.00

100.00

Pertolongan persalinan melalui sektio cesaria

192


NO.

INDIKATOR KINERJA

7)

8)

9) g. 1)

2)

Presentase KB vasektomi dan tubektomi yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr. Sp. OG, dr, Sp.B, dr. Sp. U, dokter umum terlatih Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantab oleh bidan terlatih Kepuasan pelanggan Unit Perawatan Intensif Rata-rata pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama kurang 72 jam Pemberi pelayanan Unit Intensif a) Dr.sp.An; b) D3 Sps



100.00

100.00

100.00

81.25

0.00 40.00

100.00 0.00

h.

Radiologi

1) 2) 3)

Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto Pelaksana ekspertisi Kejadian kegagalan pelayanan Rotgen

100.00 100.00

100.00

4)

Kepuasan pelanggan

150.00

92.86

i. 1) 2)

Laboratorium patologi klinik Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto Pelaksana ekspertisi

3)

Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium Kepuasan pelanggan

4) j. 1)

2) 3) k. 1)

Rehabilitasi medik Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan Tidak adanya kesalahan tindakan rehabilitasi medik Kepuasan pelanggan

0.00 100.00

100.00

150.00

81.25

100.00

100.00

150.00

92.86

100.00 110.24

100.00

150.00

92.86

Farmasi Waktu tunggu pelayanan obat jadi dan obati racikan a) Jadi b) Racikan

2) 3) 4)

Tidak adanya kesalahan pemberian obat Penulisan resep sesuai dengan formularium Kepuasan pelanggan

193


NO.

INDIKATOR KINERJA

l.

Gizi

1)

Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet

2) 3)



100.00

117.65

150.00 106.25

m. Transfusi darah 1) Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi 2) Kejadian reaksi transfusi n. 1) 2)

o. 1) 2) 3) 4) p. 1)

2) q. 1) 2) r. 1) 2) 3)

Pelayanan GAKIN Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan Persentase pelayanan terhadap keluarga miskin baik rawat jalan maupun rawat inap Rekam Medik Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah pelayanan Kelengkapan informed concent setelah mendapat informasi yang jelas

133.33

100.00

100.00

102.50

100.00

100.00

100.00 100.00

Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap Pengelolaan limbah Baku mutu limbah cair a) BOD50 (mg/lt) b) COD95 c) TSS30 Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan yang ada Administrasi dan manajemen Cost recovery Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap Ambulan / kereta jenazah Waktu pelayanan ambulan/kereta jenazah Kecepatan memberikan pelayanan ambulan / kereta jenazah di RS Response time pelayanan ambulan / kereta jenazah oleh masyarakat yang membutuhkan

100.00

100.00

100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00

100.00

100.00

100.00 100.00

111.76

100.00

194


NO.

INDIKATOR KINERJA

s.

Pemulasaraan jenazah

1)

Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah

t.

Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat Ketepatan waktu pemeliharaan alat

1) 2) 3)

u. 1) 2)

Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan kalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi Pelayanan laundry Tidak adanya kejadian linen yang hilang Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap

Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) 1) Ada anggota tim PPI yang terlatih 2) Tersedia APD di setiap instalasi/department 3) Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nasokomial/HAI (Health care Associated Infections) di rumah sakit (minimum 1 parameter) RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN



100.00

100.00 116.67

100.00

110.00

100.00

105.56 111.76

100.00 100.00

v.

76.92 100.00

107.88

105.28


195


Sasaran 17 “Keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih sehat, dan menerapkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera” Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 16 (enam belas) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut: Tabel 3.34 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 17 NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

1

Persentase gizi kurang pada balita.

persen

10

9.27

107.87

2

Persentase Bumil KEK

persen

12

15.33

78.28

3

Persentase Bumil / Bufas Anemia

persen

12

15.05

79.73

4

Persentase keluarga sadar gizi

persen

78

70.38

90.23

5

Persentase Posyandu aktif

persen

88.8

78.07

87.92

6

Persentase rumahtangga ber-PHBS

persen

34

22

64.71

7

Jumlah Kecamatan Sayang Ibu

kecamatan

12

12

100.00

8

Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kesetaraan gender (P2WKSS)

kelompok

69

69

100.00

9

Persentase dasa wisma aktif di setiap desa.

persen

81

81

100.00

10

Persentase keluarga ikut KB aktif.

persen

81.9

81.38

99.37

a.

Persentase Kualitas kesertaan KB

persen

53.75

48.39

90.03

b.

Persentase Kesertaan KB pria

persen

2.36

3

127.12

persen

11

17

154.55

11

Persentase kecamatan memiliki PIKKRR.

yang

12

Jumlah Bina Keluarga Balita

keluarga

279

459

164.52

13

Jumlah Bina Keluarga Remaja

keluarga

76

80

105.26

14

Jumlah Bina Keluarga Lansia

keluarga

94

114

121.28

15

Persentase siswa SD/MI yang mendapatkan makanan tambahan (PMT-AS).

persen

72

96.97

134.68

16

Persentase keluarga Pra KS dan KS1 yang menjadi KS2.

persen

52.25

52.27

100.04


105.87

196


Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 105.87% yang mempunyai makna sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai misi keempat ”Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional dan peduli”, dengan grand strategi mengembangkan SDM yang terampil, profesional, berintegritas, religius, dan peduli dan tujuan keberpihakan dan pemberdayaan kepada masyarakat menengah kebawah untuk memperoleh kemudahan akses layanan pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya Tingkatan capaian kinerja untuk 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase gizi kurang pada balita, Jumlah Kecamatan Sayang Ibu, Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kesetaraan gender (P2WKSS), Persentase dasa wisma aktif di setiap desa, Persentase keluarga ikut KB aktif, Persentase kecamatan yang memiliki PIKKRR, Jumlah Bina Keluarga Balita, Jumlah Bina Keluarga Remaja, Jumlah Bina Keluarga Lansia, Persentase siswa SD/MI yang mendapatkan makanan tambahan (PMTAS), dan Persentase keluarga Pra KS dan KS1 yang menjadi KS2, telah mencapai target yang ditetapkan. Menurunnya angka gizi kurang pada balita dari rencana 10% terealisasi 9,27% sehingga capaian kinerjanya sebesar 107,87%. Penurunan angka gizi kurang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah pendidikan dan pengetahuan orang tua sudah meningkat terutama masalah kesehatan dan gizi yang diperoleh melalui informasi-informasi baik melalui penyuluhan langsung maupun dari media-media yang ada, selain itu upaya penurunan status gizi kurang telah dilakukan yaitu dengan dukungan program upaya perbaikan gizi masyarakat (UPGK) dengan kegiatan penimbangan balita setiap bulannya di posyandu yang disertai dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti

pemberian makanan

tambahan baik PMT penyuluhan maupun PMT pemulihan dan perawatan bagi penderita gizi kurang/buruk yang memerlukan perawatan. Jumlah Kecamatan Sayang Ibu, dari target 12 kecamatan terealisasi 12 kecamatan sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,00%. Pencapaian target di tahun 2012 merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya yang sudah berjumlah 11 kecamatan dan bertambah 1 sehingga menjadi 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Semin, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Panggang, Kecamatan Playen, Kecamatan Rongkop, dan Kecamatan Tepus.

197


Sedangkan untuk 5 (lima) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Bumil KEK, Persentase Bumil / Bufas Anemia, Persentase keluarga sadar gizi, Persentase Posyandu aktif, dan Persentase rumahtangga ber-PHBS, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronis (KEK), dari target 12 % terealisasi 15,33%, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 78,28 %. Kurang Energi Kronis merupakan indikator yang menggambarkan riwayat status gizi terdahulu (sewaktu belum hamil/masih remaja). Banyak faktor yang menyebabkan belum tercapainya angka ibu hamil yang kekurangan energi kronis diantaranya adalah: faktor sosial budaya terutama pada ibu muda yang baru hamil, yang seharusnya menambah porsi makan pada waktu hamil tetapi justru mengurangi porsi makan dengan alasan takut bayi besar sehingga susah melahirkan, takut gemuk sehingga mengurangi kecantikan, hamil di bawah umur, kurangnya informasi tentang kesehatan dan gizi dan faktor ekonomi. Upaya yang paling tepat dilakukan untuk menurunkan angka ibu hamil yang kekurangan energi kronis adalah dengan penyuluhan-penyuluhan dengan sasaran remaja putri dengan berbagai media yang dapat diterima masyarakat, pemberian PMT bagi ibu hamil yang kekurangan energi kronis dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. b. Persentase Bumil / Bufas Anemia, dari target 12 % terealisasi 15,05 %, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 79,73 %. Anemia yang dimaksud adalah Anemia defisiensi zat Gizi Besi (AGB) merupakan anemia yang sering timbul secara fisiologis menyertai kondisi menstruasi, kehamilan, persalinan dan nifas. Sehingga intervensi menggunakan pendidikan gizi untuk makan seimbang termasuk konsumsi protein hewani yang tidak selalu mahal dan tidak lupa menambah konsumsi zat besi yang rasanya enak waktu hamil dan nifas sangat diperlukan. Anemia adalah kondisi ibu dengan kadar haemoglobin (Hb) dalam darahnya kurang dari 12 gr%. Sedangkan anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar haemoglobin di bawah 11 gr% pada trimester I dan III atau kadar <10,5 gr% pada trimester II. Kebanyakan anemia dalam kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi dan perdarahan akut bahkan tidak jarang keduannya saling berinteraksi. Penyebab anemia pada umumnya adalah sebagai berikut: 1. Kurang gizi (malnutrisi); 2. Kurang zat besi dalam diit; 3. Malabsorpsi; 4. Kehilangan darah banyak seperti persalinan yang lalu, haid, dan lain-lain; 5. Penyakit-penyakit kronik seperti TBC paru, cacing usus, malaria, dan lain-lain.

198


Anemia dapat terjadi pada setiap ibu hamil, karena itulah kejadian ini harus selalu diwaspadai. Anemia yang terjadi saat ibu hamil Trimester I akan dapat mengakibatkan: Abortus, Missed Abortus dan kelainan kongenital. Anemia pada kehamilan trimester II dapat

menyebabkan:

Persalinan

prematur,

perdarahan

antepartum,

gangguan

pertumbuhan janin dalam rahim, asfiksia aintrauterin sampai kematian, BBLR, gestosis dan mudah terkena infeksi, IQ rendah dan bahkan bisa mengakibatkan kematian. Saat inpartu, anemia dapat menimbulkan gangguan his baik primer maupun sekunder, janin akan lahir dengan anemia, dan persalinan dengan tindakan yang disebabkan karena ibu cepat lelah. Saat post partum anemia dapat menyebabkan: tonia uteri, retensio placenta, pelukaan sukar sembuh, mudah terjadi febris puerpuralis, dan gangguan involusio uteri. Kejadian anemia pada ibu hamil harus selalu diwaspadai mengingat anemia dapat meningkatkan risiko kematian ibu, angka prematuritas, BBLR, dan angka kematian bayi. Untuk mengenali kejadian anemia pada kehamilan, seorang ibu harus mengetahui gejala anemia pada ibu hamil, yaitu cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang, malaise, lidah luka, nafsu makan turun (anoreksia), konsentrasi hilang, napas pendek (pada anemia parah) dan keluhan mual muntah lebih hebat pada kehamilan muda. Berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi persentase kejadian anemia pada ibu hamil/ibu nifas adalah : 1. Memberikan berbagai informasi melalui berbagai media baik langsung maupun tidak langsung mengenai: a) Gejala anemia pada ibu hamil; b) Melakukan pemeriksaan ke sarana pelayanan kesehatan; c) Makan Makanan yang mengandung zat besi yang berfungsi untuk mengikat oksigen dalam darah; d) Meningkatkan Penyerapan zat besi dengan memperbanyak konsumsi vitamin C, seperti kiwi, jeruk, stroberi, pepaya, dan brokoli; e) Mengurangi minum teh karena dapat menghambat penyerapan zat besi. 2. Pengadaan dan distribusi suplemen zat besi yang bisa didapatkan di Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan lainnya. c. Persentase keluarga sadar gizi dari target kinerja 78% terealisasi 70,38% sehingga capaian kinerjanya 90,23%. Keluarga sadar gizi adalah keluarga yang mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap anggotanya dan berperilaku gizi yang baik secara terus menerus yang meliputi menimbang berat badan secara teratur, memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai umur enam bulan, makan beraneka ragam, menggunakan garam beryodium, dan minum suplemen gizi sesuai anjuran. Berbagai 199


upaya telah dilakukan untuk meningkatkan keluarga sadar gizi yang mencakup promosi gizi seimbang termasuk penyuluhan gizi di Posyandu, fortifikasi pangan, pemberian makanan tambahan termasuk MP-ASI, pemberian suplemen gizi (kapsul vitamin A dan Tablet Tambah Darah/TTD), pemantauan dan penanggulangan gizi buruk. d. Persentase Posyandu aktif dari target kinerja 88,8% terealisasi 78,07% sehingga capaian kinerjanya 87,92%. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

pembangunan

kesehatan

guna

memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Upaya meningkatkan status Posyandu aktif dengan pembinaan dan pengawasan melalui sosialisasi, rapat koordinasi, konsultasi, workshop, lomba, penghargaan dan orientasi serta pelatihan. e. Persentase rumahtangga ber-PHBS, dari target 34 % terealisasi 22 %, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 64,71 %. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga merupakan salah satu implementasi dalam mewujudkan hak asasi manusia yang patut dihargai dan diperjuangkan oleh semua pihak. Rumah tangga ber PHBS berarti mampu menjaga, meningkatkan, dan melindungi kesehatan setiap anggota rumah tangga dari gangguan ancaman penyakit dan lingkungan yang kurang kondusif untuk hidup bersih dan sehat. Adapun rumah tangga yang telah ber PHBS adalah rumah tangga yang telah memenuhi 10 indikator PHBS di rumah tangga, yaitu : 1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 2. Memberi bayi ASI Eksklusif 3. Menimbang balita setiap bulan 4. Menggunakan air bersih 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun 6.

Menggunakan jamban sehat

7. Memberantas jentik di rumah sekali seminggu 8. Makan sayur dan buah setiap hari 9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari 10. Tidak merokok di dalam rumah Dari 10 tatanan yang ada tatanan tidak merokok di dalam rumah dan mencapai universal coverage (memiliki jaminan kesehatan) merupakan faktor yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rumah tangga ber PHBS adalah:

200


1. Mengeluarkan kebijakan tentang pembinaan PHBS di rumah tangga yang ditindaklanjuti oleh tim Penggerak PKK di seluruh kecamatan dan desa. 2. Sosialisasi pembinaan PHBS di rumah tangga kepada tim Penggerak PKK kecamatan. 3. Memantau kemajuan pelaksanaan pembinaan PHBS di rumah tangga dan pencapaian rumah tangga ber PHBS di seluruh kecamatan. Tabel 3.35 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 17 NO.

INDIKATOR KINERJA



1

Persentase gizi kurang pada balita.

100.96

107.87

2

Persentase Bumil KEK

83.76

78.28

3

Persentase Bumil / Bufas Anemia

82.13

79.73

4

Persentase keluarga sadar gizi

83.03

90.23

5

Persentase Posyandu aktif

113.38

87.92

6

Persentase rumahtangga ber-PHBS

67.93

64.71

7

Jumlah Kecamatan Sayang Ibu

100.00

100.00

8

Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kesetaraan gender (P2WKSS)

100.00

100.00

9

Persentase dasa wisma aktif di setiap desa.

100.00

100.00

10

Persentase keluarga ikut KB aktif.

100.00

99.37

a.

Persentase Kualitas kesertaan KB

100.00

90.03

b.

Persentase Kesertaan KB pria

100.00

127.12

100.00

154.55

11

Persentase PIKKRR.

12

Jumlah Bina Keluarga Balita

100.00

164.52

13

Jumlah Bina Keluarga Remaja

100.00

105.26

14

Jumlah Bina Keluarga Lansia

100.00

121.28

15

Persentase siswa SD/MI yang mendapatkan makanan tambahan (PMT-AS).

100.00

134.68

16

Persentase keluarga Pra KS dan KS1 yang menjadi KS2.

101.30

100.04

96.25

105.87

RATA-RATA SASARAN

kecamatan

CAPAIAN

yang

memiliki

INDIKATOR

201



Sasaran 18 “Pemuda pemudi Gunungkidul meraih prestasi regional, nasional, dan internasional” Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 7 (tujuh) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut: Tabel 3.36 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 18 NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

1

Jumlah pemuda-pemudi yang meraih prestasi regional dan internasional.

orang

2

0

0.00

2

Jumlah prestasi regional internasional yang diraih.

0

0

0.00

3

Jumlah event olahraga, iptek, seni-budaya dan imtaq berskala regional dan internasional di Gunungkidul.

kali

4

4

100.00

4

Jumlah organisasi kepemudaan dan sarana kepemudaan & olahraga yang meraih prestasi. a. Organisasi Kepemudaan

kelompok

25

16

64.00

dan

202


TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

3

2

66.67

jenis/ cabang

3

3

100.00

orang

35

35

100.00

a. Nasional

4

5

125.00

b. Internasional

0

0

0.00

22.22

22.22

100.00

NO.

INDIKATOR KINERJA

b.

Jumlah sarana kepemudaan

c.

Jumlah Olahraga yang meraih prestasi

5

Jumlah pemuda-pemudi penggiat seni-budaya dan sanggar seni.

6

Jumlah seni-budaya Gunungkidul yang tampil di forum nasional dan internasional.

7

Persentase karangtaruna aktif yang menjadi pionir ekonomi daerah di setiap kecamatan.

SATUAN

persen


93.67

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 93,67 % yang mempunyai makna sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai misi keempat ”Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional dan peduli”, dengan grand strategi mengembangkan SDM yang terampil, profesional, berintegritas, religius, dan peduli dan tujuan keberpihakan dan pemberdayaan kepada masyarakat menengah kebawah untuk memperoleh kemudahan akses layanan pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya. Tingkatan capaian kinerja untuk 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah pemuda-pemudi penggiat seni-budaya dan sanggar seni, Jumlah event olahraga, iptek, seni-budaya dan imtaq berskala regional dan internasional di Gunungkidul, Jumlah seni-budaya Gunungkidul yang tampil di forum nasional dan internasional, dan Persentase karangtaruna aktif yang menjadi pionir ekonomi daerah di setiap kecamatan, telah mencapai target yang ditetapkan. Jumlah seni-budaya Gunungkidul yang tampil di forum nasional dan internasional, dari target 4 jenis seni budaya Gunungkidul yang tampil di forum nasional dapat terealisasi 5 jenis sehingga tingkat capaian kinerjanya 125%. Dengan

Kegiatan Fasilitasi

Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah telah dilakukan pengiriman tim festival kesenian ketoprak, parade tari, sendratari dan pelaksanaan festival kesenian Gunungkidul untuk mewujudkan peningkatan ketrampilan dan kemampuan seniman dalam berolah seni untuk ditampilkan dalam event yang bersifat kompetisi. 203


Untuk Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah dilakukan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan upacara adat paket wisata, calender of event dan rintisan calender of event yang diharapkan dapat meningkatkan sajian atraksi wisata budaya pendukung daya tarik wisata di Kabupaten Gunungkidul. Untuk menjaring wisatawan agar mengunjungi event tersebut dilakukan dengan membuat terobosan antara lain: 1. Event dilaksanakan di hari libur sekolah dan hari-hari libur/besar lainnya. 2. Peminat wisata minat khusus lebih digalakkan. Sedangkan untuk 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah pemuda-pemudi yang meraih prestasi regional dan internasional, Jumlah prestasi regional dan internasional yang diraih, dan Jumlah organisasi kepemudaan dan sarana kepemudaan & olahraga yang meraih prestasi, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Jumlah pemuda-pemudi yang meraih prestasi regional dan internasional dan Jumlah prestasi regional dan internasional yang diraih, untuk tahun 2012 belum dapat diwujudkan, hal tersebut disebabkan karena pembinaan dan dukungan pendanaan yang masih minim. Dari sisi kelembagaan perlu dilakukan analisis lebih mendalam mengenai lembaga yang tepat untuk menangani pemuda dan olahraga yang selama ini ditangani oleh dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga lebih menitikberatkan pada bidang pendidikan kepemudaan dan keolahragaan daripada olahraga prestasi. Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, meliputi kegiatan-kegiatan: pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda, penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda, lomba kreasi dan karya ilmiah di kalangan pemuda, pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan, dan pembentukan Paskibraka dengan anggaran Rp.479.495.000,00 terealisasi Rp.442.125.150, 00 atau 92,21%.

Untuk jumlah olahraga yang meraih prestasi dari target 3 cabang/jenis olahraga dapat terealisasi sebanyak 3 cabang/jenis olahraga sehingga tingkat capaian kinerjanya 100%, namun untuk jumlah organisasi kepemudaan dengan target 25 kelompok dapat terealisasi sebanyak 16 kelompok sehingga tingkat capaian kinerjanya 64%, sementara untuk sarana kepemudaan dari target 3 jenis dapat terealisasi 2 jenis sehingga tingkat capaian kinerjanya 66,67%. Untuk meraih prestasi baik tingkat regional maupun tingkat internasional disamping pendanaan yang memadai dan pembinaan yang intensif, sarana dan prasarana untuk kegiatan kepemudaan dan keolahragaan harus dipenuhi dahulu, disamping menggerakkan pemuda untuk giat berorganisasi dengan membentuk kelompok-kelompok 204


atau organisasi kepemudaan. Program yang dilaksanakan adalah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, meliputi kegiatan-kegiatan: pembibitan dan pembinaan olahragawan

berbakat,

pembinaan

cabang

olahraga

prestasi

di

tingkat

daerah,

penyelenggaraan kompetisi olahraga, pengembangan olahraga rekreasi, dan peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi dengan anggaran Rp.639.076.000,00 terealisasi Rp.625.597.400,00 atau 97,89%.



Jumlah pemuda-pemudi yang meraih prestasi regional dan internasional.

100.00

0.00

2

Jumlah prestasi regional dan internasional yang diraih.

0.00

0.00

3

Jumlah event olahraga, iptek, seni-budaya dan imtaq berskala regional dan internasional di Gunungkidul.

100.00

100.00

4

Jumlah organisasi kepemudaan dan sarana kepemudaan & olahraga yang meraih prestasi.

NO.

INDIKATOR KINERJA

1

a.

Organisasi Kepemudaan

100.00

64.00

b.

Jumlah sarana kepemudaan

100.00

66.67

c.

Jumlah Olahraga yang meraih prestasi

100.00

100.00

5

Jumlah pemuda-pemudi penggiat seni-budaya dan sanggar seni.

100.00

100.00

6

Jumlah seni-budaya Gunungkidul yang tampil di forum nasional dan internasional. c. Nasional

66.67

125.00

d. Internasional

0.00

0.00

100.00

100.00

95.83

93.67

7

Persentase karangtaruna aktif yang menjadi pionir ekonomi daerah di setiap kecamatan.


205



Berdasarkan input dan analisis data yang ada ditemukan permasalahan, kendala, solusi dan rekomendasi pencapaian target dalam kelompok Misi 4. Pengembangan Sumberdaya manusia yang trampil, profesional, dan peduli, sebagai berikut: Permasalahan, Kendala: 1. Cakupan pelayanan pendidikan yang dibutuhkan semakin luas, di samping juga harus mempertimbangkan sebaran jumlah penduduk usia sekolah. 2. Kualitas manajemen penyelenggaraan pendidikan yang beragam. 3. Kualifikasi tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik belum mencukupi. 4. Terbatasnya dunia usaha dan dunia industry untuk praktek lapangan. 5. Kenakalan remaja dan ancaman narkoba di kalangan pemuda. 6. Minimnya pencapaian prestasi olahraga. 7. Letak Puskesmas yang berjauhan dan tersebar sehingga menyebabkan pembinaan dan pemantauan memerlukan waktu yang agak lama. 8. Sarana gedung Puskesmas/Pustu/Rumah Dinas Dokter/Rumah Dinas Paramedis yang cukup banyak, sehingga pemantauan dan pengendalian rehabilitasi gedung kurang maksimal. 9. Kejadian kasus KLB tidak dapat diprediksi dan kesiapan biaya yang belum optimal serta kesiapan jejaring dan SDM yang belum memadai. 10. Produsen obat (BUMN) belum mampu menyediakan seluruh jenis obat DOEN untuk PKD pada saat proses pengadaan dilaksanakan. 11. Masih terbatasnya jumlah sampel pangan yang diperiksa, karena terbatasnya sumber dana. 12. Ketidaksesuaian target-target RPJMD dengan SPM (Standar pelayanan Minimal). 206


13. Indikator terlalu detail sehingga kesulitan dalam pengendalian data dan evaluasinya. 14. Rendahnya minat dan motivasi berusaha (wirausaha) masyarakat. 15. Pola Pendataan pemetaan status masyarakat belum sinergi antar sistem dan tingkatan pemerintahan. Solusi dan rekomendasi: 1.

Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.

2.

Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan pendidikan.

3.

Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh peningkatan mutu guru dan kepala sekolah TK/SD.

4.

Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.

5.

Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung mengikuti pendidikan sekolah.

6.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pengetahuan dan bekal keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan warga belajar.

7.

Meningkatkan penanaman sikap positif generasi muda.

8.

Pemberdayaan pemuda sebagai aset pembangunan.

9.

Membudayakan olahraga guna meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat, khususnya generasi muda/pelajar.

10. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi termasuk organisasi olahraga penyandang cacat. 11. Meningkatkan kualitas SDM yang menangani/membidangi olahraga prestasi. 12. Mengintensifkan sarana komunikasi, meningkatkan koordinasi secara rutin, monitoring, dan evaluasi ke Puskesmas yang dilakukan secara berkala. 13. Pemantauan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dimaksimalkan dengan mengangkat kepala Puskesmas sebagai tim pengawas, memonitor kinerja konsultan pengawas, memberikan laporan secara berkala, dan mengadakan pertemuan secara periodik antara panitia pemeriksa dan tim monitoring. 14. Mengaktifkan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) kabupaten disamping pemantapan jejaring dan pelatihan SDM serta usulan biaya yang siap pakai. 15. Melakukan alternatif pengganti produsen obat (BUMN) yang fungsinya sejenis (jenis lain) dalam menyediakan seluruh jenis obat DOEN untuk PKD. 16. Melakukan pembinaan secara berkesinambungan terutama pada pihak produsen untuk meminimalkan terjadinya keracunan baik pada obat maupun pangan. 17. Perlunya penyelarasan target-target RPJMD dengan SPM dengan memasukkan indikator SPM dalam RPJMD . 18. Penyempurnaan indikator RPJMD. 19. Meningkatkan motivasi dan sosialisasi melalui beberapa metode. 20. Pemanfaatan data integrasi dan komunikasi-koordinasi agar tepat sasaran sesuai tuntutan program terutama sasaran program.

207


Sasaran 19 “Seluruh SKPD dan pemerintahan desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas KKN” Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 8 (delapan) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut: Tabel 3.38 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 19 NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

1

Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.

persen

95

126.6

133.3

2

Persentase aparatur yang memperoleh penghargaan dan sanksi yang jelas.

persen

100

75,6

75.6

3

Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir yang tepat waktu.

persen

95

92

96.8

4

Persentase SKPD yang memiliki aparatur kompeten sesuai kebutuhan.

persen

82.5

68

80

5

Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan siklus tahunan desa secara tertib.

persen

80

85

106.25

6

Persentase kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.

persen

82

80

97.56

7

Persentase SKPD yang memiliki analisis jabatan, ABK dan Standar Kompetensi. a. Anjab

persen

100

100

100.00

b. ABK

persen

0

0

0.00

c. Standar Kompetensi

persen

100

100

100.00

Persentase SKPD yang terevaluasi tupoksinya

persen

100

100

100.00

8


91.06 208


Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 91,06 % yang mempunyai makna sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai misi keenam ”Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari KKN”, dengan grand strategi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bebas dari KKN dan tujuan peningkatan sistem pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance. Tingkatan capaian kinerja untuk 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya, Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan siklus tahunan desa secara tertib, Persentase SKPD yang memiliki analisis jabatan, ABK, dan Standar Kompetensi, dan Persentase SKPD yang terevaluasi tupoksinya, telah mencapai target yang ditetapkan. Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya tercapai sesuai yang ditargetkan. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target meliputi 4 indikator kinerja sasaran yaitu terkirimnya PNS yang mengikuti diklat struktural, terlaksananya Diklat Teknis, terlaksananya Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah, terkirimnya peserta Diklat Teknis telah mencapai target yang telah ditetapkan. Tingkatan capaian kinerja untuk 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Terkirimnya CPNS mengikuti Prajabatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, karena hal tersebut juga sangat bergantung pada apakah telah terbit atau turun SK CPNS bagi para tenaga honorer kategori I dari Pemerintah Pusat/BKN. Kepastian SK sudah terbit atau belum tidak dapat diprediksi sebelumnya dan tidak secara serentak, karena memang kebijakan pusat dalam penanganan tenaga honorer yang masuk dalam kategori I cukup banyak dari seluruh daerah secara nasional. Tujuan Diklat Prajabatan adalah memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pengiriman pejabat struktural untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Badan Diklat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur maka di tahun 2012, sebanyak 3 orang pejabat Eselon II, 19 orang pejabat Eselon III dan 35 pejabat Eselon IV ditargetkan dikirim untuk mengikuti Diklat Struktural. Kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan yang telah ditargetkan. Meskipun realisasi sesuai target namun jumlah ini sebenarnya belum dapat mengakomodir semua 209


pejabat untuk dikirimkan mengikuti diklat, berhubung terkendala keterbatasan anggaran kegiatan maka pejabat-pejabat yang belum dapat dikirim mengikuti diklat akan dijadwalkan pengirimannya di tahun 2013. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan pula dengan mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis. Kegiatan lain yang dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur adalah berupa Diklat Fungsional, bimbingan teknis dan workshop yaitu: Diklat Manajemen Kepegawaian yang telah diikuti oleh 4 orang; Diklat Excellent Service yang telah diikuti oleh 11 orang; Workshop tentang Tenaga Honorer Kategori I yang telah diikuti oleh 3 orang; Diklat Teknis Kepegawaiaan yang telah diikuti oleh 2 orang; Diklat Fungsional Arsiparis yang telah diikuti oleh 1 orang; Diklat tentang Disiplin PNS yang telah diikuti oleh 1 orang; Diklat Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru yang telah diikuti oleh 1 orang; Diklat Analisis Jabatan yang telah diikuti oleh 2 orang. Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan siklus tahunan desa secara tertib, dari target 80 % terealisasi 85 % yang berarti tingkat capaian kinerjanya sebesar 106,25 %. Untuk mencapai target kinerja ini program yang telah dilaksanakan yaitu Program Pengembangan Otonomi Daerah dan Desa melalui Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa serta Kegiatan Pembinaan Pamong Desa dan BPD yang diantara outputnya berupa pembinaan kepada pemerintahan desa dalam melaksanakan siklus tahunan desa. Namun dari 144 desa di Kabupaten Gunungkidul yang melaksanakan siklus tahunan desa secara tertib (yang menyusun dan melaporkan Laporan Pertanggungjawaban APBDes, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) baru 64 desa, sedangkan 80 desa lainnya belum melaporkan pelaksanaan siklus tahunan desa dengan tertib karena ketidaklengkapan dokumen. Sedangkan desa yang minimal telah menyusun dan melaporkan Laporan Pertanggungjawaban APBDes dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lebih dari 122 desa. Dengan pembinaan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya pendukung disertai penerapan reward and punishment bagi desa, antara lain kelancaran pencairan Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Provinsi, dan penentuan pemberian bantuan lain bagi desa yang mensyaratkan ketertiban pelaksanaan siklus tahunan desa, maka hal tersebut diharapkan dapat memacu dan meningkatkan semangat pemerintah desa agar tertib dalam melaksanakan siklus tahunan desa sebagai kesatuan sistem manajemen pemerintahan desa. Persentase SKPD yang memiliki analisis jabatan, ABK, dan Standar Kompetensi, pada tahun 2012 untuk analisis beban kerja tidak ditargetkan, sedangkan untuk analisis jabatan dan standar kompetensi dari target 100% terealisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerjanya 100%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2012 tidak dianggarkan untuk 210


kegiatan analisis beban kerja dan baru direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2013 sebagai tindak lanjut evaluasi kelembagaan. Persentase SKPD yang terevaluasi tupoksinya telah mencapai target yang ditetapkan dengan evaluasi kelembagaan. Pada Tahun 2012 sudah mulai dilaksanakan penerapan perubahan kelembagaan, sebagai hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah tahun 2011. Setelah 1 (satu) tahun berjalan, maka dilaksanakan evaluasi kelembagaan, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/08/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah, untuk mengetahui sejauh mana penerapan dan penerapan kelembagaan baru serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang baru. Metode yang digunakan adalah dengan mengedarkan kuesioner serta menggali masukan langsung dari seluruh SKPD se-Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan untuk 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase aparatur yang memperoleh penghargaan dan sanksi yang jelas, Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir yang tepat waktu, Persentase SKPD yang memiliki aparatur kompeten sesuai kebutuhan, dan Persentase kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a.

Persentase aparatur yang memperoleh penghargaan dan sanksi yang jelas. Pelaksanaan kegiatan dicapai melalui indikator kinerja sasaran yaitu terlaksananya pembinaan disiplin PNS; terselesaikannya masalah perkawinan dan perceraian, perawatan Mesin/Kartu Absensi; terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi PNS pada SKPD BKD dan KPU; telah mencapai target yang telah ditetapkan. Tingkatan capaian kinerja untuk 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu tertanganinya kasus pelanggaran disiplin PNS dan terselesaikannya masalah perkawinan dan perceraian, tidak mencapai target yang telah ditetapkan, disebabkan antara lain tidak dapat diprediksi secara akurat target penanganan kasus pelanggaran disiplin dan masalah perkawinan dan perceraian yang terjadi setiap tahunnya. Untuk meningkatkan disiplin aparatur dan demi meningkatkan kinerja organisasi, tahun ini Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai telah menangani dan menyelesaikan 16 kasus pelanggaran disiplin PNS, merupakan pencapaian 62,5% dari 10 target yang diperkirakan serta telah dapat memecahkan masalah perkawinan dan perceraian PNS sebanyak 18 kasus, atau target yang dicapai 55,6% dengan perkiraan sebelumnya yaitu 10 kasus. Secara riil kasus yang tertangani melebihi target, namun karena keberhasilan kegiatan diukur dari semakin minimnya kasus, maka dengan melebihi target capaian kinerja menjadi menurun. Disamping itu pula telah pula dilaksanakan kegiatan 211


perawatan mesin/kartu absensi yang merupakan salah satu sarana meningkatkan disiplin PNS dalam mematuhi jam kerja. Kegiatan pengadaan pakaian khusus untuk intern BKD telah dilaksanakan dengan capaian target sebagaimana diharapkan yaitu untuk PNS di BKD dan di KPU. Hal tersebut sebagai upaya menegakkan disiplin aparatur pula dan supaya terjadi keseragaman dalam penggunaan pakaian dinas berupa pakaian batik motif Gunungkidul. Tingkatan capaian kinerja untuk 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Terlaksananya Fasilitasi Pengisian DP3, telah mencapai target yang telah ditetapkan. Tingkatan capaian kinerja untuk 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu terkirimnya usul penghargaan satya lencana, terlaksananya Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hal tersebut berkaitan dengan proses usul penghargaan satya lencana yang telah disampaikan pada tahun sebelumnya dan proses penyampaian usulan pada tahun 2012, serta usulan yang telah disetujui pemerintah pusat yang relatif tidak dapat diprediksi secara pasti. Sedangkan untuk pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas yang diberikan adalah bagi PNS yang ditugaskan untuk belajar pada perguruan tinggi dengan kerjasama instansi pemberi beasiswa yaitu BAPPENAS dan MMTC. Target yang ditentukan adalah PNS yang telah lulus seleksi pada tahun 2011 dan PNS yang diprediksi lulus pada tahun 2012, sehingga dengan adanya prediksi tersebut maka target dimungkinkan dapat pula tidak terpenuhi. b.

Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir yang tepat waktu. Pelaksanaan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu frekwensi pelantikan jabatan, frekwensi pengambilan sumpah PNS, tersusunnya PAK Analis kepegawaian, PAK Arsiparis, dan PAK Pustakawan, terlaksananya seleksi tugas belajar dan penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar, telah mencapai target yang telah ditetapkan. Tingkatan capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu terlaksananya Ujian Dinas, yaitu dalam bentuk pengiriman peserta PNS yang dimungkinkan akan naik pangkat dalam golongan ruang II dan III, namun karena adanya sebagian peserta yang telah memiliki ijazah S1 yang dapat dipergunakan sebagai syarat kenaikan pangkat golongan III pengganti Ujian Dinas Tingkat II, tetapi mereka belum melaporkan ke BKD dan tetap menjadi target pelaksanaan ujian dinas, maka target tidak sepenuhnya terpenuhi. Kegiatan Pelantikan jabatan dan sumpah PNS yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah ini selama tahun 2012 telah melaksanakan 1 (satu) kali pelantikan sebagaimana yang ditargetkan dengan jumlah PNS terlantik sebesar 184 orang. Di samping itu juga telah melaksanakan kegiatan pengambilan sumpah PNS sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah peserta tercatat 790 orang. Kegiatan 212


Penilaian Angka Kredit Arsiparis, Pustakawan dan Analis Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Bidang Data dan Pengembangan Pegawai di tahun 2012 ini telah dilaksanakan untuk 3 jenis jabatan fungsional Arsiparis, Pustakawan, dan Analis Kepegawaian sebagaimana telah ditargetkan. Di tahun 2012 ini Kegiatan seleksi tugas belajar dan penetapan Tugas Belajar serta Izin Belajar yang diselenggarakan oleh Bidang Data dan Pengembangan ini telah menghasilkan 2 (dua) jenis dokumen yaitu berupa SK Tugas Belajar yang ditandatangani oleh Bupati Gunungkidul dan dokumen berupa surat izin belajar yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah. c.

Persentase SKPD yang memiliki aparatur kompeten sesuai kebutuhan. Pelaksanaan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu tersusunnya Formasi PNSD dan Formasi Jabatan Fungsional, dan terlaksananya penataan PNS telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu terlaksananya Pengadaan CPNS dari tenaga honorer kategori II dan terlaksananya Pengadaan CPNS dari tenaga honorer kategori II tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2012 sebagai langkah antisipasi diperkirakan ada penerimaan atau seleksi CPNS dari tenaga honorer kategori II yang pelaksanaannya tergantung dari Pemerintah Pusat serta belum adanya kepastian jadwal pelaksanaannya, sehingga dengan tidak adanya instruksi dari pusat maka kegiatan tersebut dengan sendirinya tidak dapat terlaksana. Penganggaran untuk kegiatan tersebut juga atas kesepakatan forum BKD se-DIY yang dituangkan dalam APBD Perubahan. Selanjutnya bagi

terpenuhinya kebutuhan formasi

dilaksanakan kegiatan penyusunan formasi PNSD dan formasi jabatan Fungsional oleh Bidang Data dan Pengembangan Pegawai. Dari penyusunan formasi tersebut telah dapat dihasilkan 1 (satu) dokumen berisi Formasi PNSD dan Formasi Jabatan Fungsional. Badan Kepegawaian Daerah telah melaksanakan penataan PNS dengan pemrosesan alih tugas secara internal Kabupaten dan sejumlah 182 PNS telah dialihtugaskan, 104% dari target yang direncanakan yakni 175 orang. d.

Persentase kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya dari target 82% terealisasi 80%, sehingga tingkat capaian kinerjanya 97,56%, hal ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan, upaya yang dilakukan dengan berbagai kegiatan berupa pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendidikan dan pelatihan bagi kepala desa dan perangkat desa baik yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Desa maupun oleh UPT Balai Diklat Pegawai agar ketugasan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik. Melalui Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan berbagai kegiatan

213


berupa pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa, pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa, dan pembinaan/orientasi tugas aparatur pemeritah desa yang baru. Untuk mengantisipasi selalu berkembangnya dinamika pemerintahan desa, maka kedepan tetap dibutuhkan adanya pembinaan atau pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa sesuai dengan tuntutan kompetensi dibidangnya.



Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.

16.09

133.3

2

Persentase aparatur yang memperoleh penghargaan dan sanksi yang jelas.

95.61

75.6

3

Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir yang tepat waktu.

96.22

96.8

4

Persentase SKPD yang memiliki aparatur kompeten sesuai kebutuhan.

123.33

80

5

Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan siklus tahunan desa secara tertib.

83.33

106.25

6

Persentase kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.

128.21

97.56

7

Persentase SKPD yang memiliki analisis jabatan, ABK dan Standar Kompetensi. a. Anjab

0.00

100.00

b. ABK

0.00

0.00

c. Standar Kompetensi

0.00

100.00

100.00

100.00

80.35

91.06

NO.

INDIKATOR KINERJA

1

8

Persentase SKPD yang terevaluasi tupoksinya


214



Sasaran 20 “Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat” Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 21 (dua puluh satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut: Tabel 3.40 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 20 CAPAIAN KINERJA (%)

NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

1

Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan basis data yang upto-date dan akurat.

persen

100

85

85.00

2

Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan monev terintegrasi secara on-line.

persen

100

20

20.00

215


SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

a. Faktor keberhasilan

persen

100

25

25.00

b. Faktor Kegagalan

persen

100

25

25.00

4

Persentase SKPD yang taat aturan dan tepat waktu dalam melaksanakan program dan kegiatan.

persen

6

6

100.00

5

Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal.

persen

90

90

100.00

6

Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat.

kasus

persen

100

100

100.00

7

Persentase SKPD penghasil PAD yang melaporkan pendapatan secara akuntabel dan tepat waktu.

persen

100

99.94

99.94

8

Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar.

persen

100

95.57

95.57

9

Persentase Asset daerah yang diinventarisir, dinilai dan dikelola secara tepat.

persen

100

95.57

95.57

10

Persentase pengadaan barang dan jasa Pelelangan Umum secara eprocurement dan taat aturan.

persen

100

73.3

73.30

11

Persentase desa yang menyusun profil desa secara lengkap dan akurat

persen

75

65.89

87.85

12

Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang up-to-date dan akurat.

persen

100

90

90.00

13

Persentase kecamatan yang memiliki data kependudukan yang up-to-date dan akurat.

persen

100

80

80.00

NO.

INDIKATOR KINERJA

3

Teridentifikasinya faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target sasaran pembangunan secara periodik.

216


NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

14

Persentase desa yang memiliki data kependudukan yang up-todate dan akurat.

persen

100

80

80.00

15

Persentase kecamatan yang melaksanakan SIAK secara online.

persen

100

100

100.00

16

Persentase SKPD terintegrasi dalam komunikasi online

yang jaringan

persen

60

60

100.00

17

Persentase pembangunan yang dilaksanakan secara terintegrasi, tepat waktu, tepat mutu dan tepat manfaat.

persen

100

100

100.00

18

Persentase SKPD yang menyampaikan RKT, LAKIP dan laporan penetapan kinerja secara benar dan tepat waktu.

persen

100

100

100.00

19

Persentase LPPD, LKPD, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara benar dan tepat waktu.

persen

100

100

100.00

20

Persentase kelengkapan data secara up-to-date dan akurat.

persen

85

82.71

97.31

21

Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu.

persen

100

93.51

93.51


84.00

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 84,00% yang mempunyai makna berhasil. Sasaran ini untuk mencapai misi keenam ”Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari KKN”, dengan grand strategi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bebas dari KKN dan tujuan peningkatan sistem

pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip Good

Governance.

217


Tingkatan capaian kinerja untuk 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase SKPD yang taat aturan dan tepat waktu dalam melaksanakan program dan kegiatan, Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal, Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat, Persentase SKPD penghasil PAD yang melaporkan pendapatan secara akuntabel dan tepat waktu, Persentase desa yang menyusun profil desa secara lengkap dan akurat, Persentase kecamatan yang melaksanakan SIAK secara on-line, Persentase SKPD yang terintegrasi dalam jaringan komunikasi on-line, Persentase pembangunan yang dilaksanakan secara terintegrasi, tepat waktu, tepat mutu dan tepat manfaat, Persentase SKPD yang menyampaikan RKT, LAKIP dan laporan penetapan kinerja secara benar dan tepat waktu, dan Persentase LPPD, LKPD, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara benar dan tepat waktu, telah mencapai target yang ditetapkan. Persentase SKPD yang taat aturan dan tepat waktu dalam melaksanakan program dan kegiatan, sasaran yang ditetapkan pada tahun 2012 adalah untuk mengevaluasi LAKIP 45 SKPD dan menyusun serta mengirim laporan hasil evaluasi LAKIP SKPD. Dari target tersebut, evaluasi dan pengiriman laporan terhadap LAKIP 45 SKPD dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga capaian kinerjanya 100,00%. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tersebut diantaranya adanya dana, waktu, dan sarana serta prasarana yang mencukupi serta adanya dukungan SDM yang berkualitas dan kerjasama tim yang baik. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal, sasaran yang ditetapkan pada tahun 2012 adalah terselesaikannya rekomendasi temuan hasil pemeriksaan minimal 85,00% baik untuk pemeriksaan regular aparat pengawas internal, pemeriksaan BPK/BPKP (aparat pengawas eksternal) maupun pemeriksaan kasus atau khusus. Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan merupakan kelanjutan dari pemeriksaan/pengawasan. Rencana yang ditargetkan minimal 85,00% dapat terealisasi semuanya, dengan mengevaluasi terhadap 48 temuan/hasil audit dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan semuanya sehingga capaian kinerjanya 100,00%. Disamping itu juga mengadakan rapat koordinasi teknis setahun 2 kali dengan menghadirkan objek pemeriksaan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam merealisasikan kegiatan ini adalah adanya penyelesaian yang harus melibatkan pihak ketiga, sehingga memerlukan koordinasi dan integrasi yang lebih intensif. Kendala lain yang dihadapi adalah karena terbatasnya jadwal/waktu pelaksanaan evaluasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, sehingga seringkali evaluasi dilaksanakan tidak dengan mendatangi objek evaluasi tetapi dengan mengundang objek ke Inspektorat Daerah. 218


Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat, sasaran yang ditetapkan pada tahun 2012 adalah terlaksanakannya pemeriksaan khusus/kasus serta tindak lanjutnya. Adapun target yang ingin dicapai yaitu terlaksanakannya 35 pemeriksaan khusus/kasus. Dari target tersebut pada tahun 2012 terealisasi semuanya, dengan telah dilaksanakan pemeriksaan pada 4 kasus pengaduan TGR, pemeriksaan khusus pengaduan masyarakat sebanyak 19 LHP, diantaranya pelanggaran disiplin aparatur 5 kasus telah terselesaikan 4 kasus, dan pemeriksaan khusus pemtak disiplin masuk kerja sebanyak 12 laporan. Pelaksanaan penyelesaian kasus pengaduan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2012 mengalami beberapa hambatan, diantaranya karena pengaduan dari masyarakat tidak bisa diprediksi, seringkali datangnya terlambat, dan kadang-kadang kasus tersebut sudah masuk ke ranah hukum. Hal ini menyebabkan kurangnya persiapan, membutuhkan banyak energi dalam menyelesaikannya, dan membutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam pembuktiannya. Selain itu juga karena sudah masuk ke ranah hukum sehingga aparat pemeriksa internal sudah tidak bisa melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Kendala yang lain yaitu sulitnya menghubungi objek yang diperiksa apabila objek tersebut berdomisili di luar Kabupaten Gunungkidul. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran aparatur secara tepat waktu, sasaran yang ditetapkan pada tahun 2012 adalah terselesaikannya rekomendasi temuan hasil pemeriksaan kasus pelanggaran aparatur secara tepat waktu sebesar 100,00% baik untuk pemeriksaan kasus atau pemeriksaan khusus. Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan merupakan kelanjutan dari pemeriksaan/pengawasan. Rencana yang ditargetkan minimal 100,00% dapat terealisir sebesar 100,00%, dimana direncanakan dilaksanakan dengan mengevaluasi terhadap 35 temuan/hasil audit dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan semuanya sehingga capaian kinerjanya 100,00%. Persentase Kecamatan yang melaksanakan SIAK on line, sebelum pelaksanaan program KTP Elektronik (E-KTP) pelaksanaan SIAK secara on line di Kabupaten Gunungkidul telah mencapai 18 Kecamatan (SIAK). Pada saat pelaksanaan program KTP elektronik dengan melakukan penambahan daya listrik serta penggunaan satelit dalam penyampaian data ternyata hal tersebut dapat dipertahankan. Hal ini terbukti ketika perekaman data program KTP Elektronik yang berhasil dilaksanakan di 18 Kecamatan. Namun diakui pada saat tertentu dimungkinkan terjadi gangguan dikarenakan topografi Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang luas, berbukit-bukit dan jarak antar kecamatan yang cukup jauh serta kendala jaringan / aliran listrik yang kurang stabil khususnya pada saat cuaca kurang mendukung. Dalam kondisi normal dan tidak ada gangguan teknis, dari 18

219


kecamatan yang ada semuanya telah melaksanakan SIAK secara on line sehingga capaian kinerjanya 100 % dari target kinerja sebesar 100 %. Untuk mencapai target yang berkaitan dengan data kependudukan masing-masing penduduk, tingkat desa maupun tingkat kecamatan serta pengelolaan administrasi kependudukan menggunakan sistem sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),

diupayakan melalui Program

Penataan Administrasi Kependudukan yang terdiri 6 kegiatan yaitu : 1). Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan, 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, 3). Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, 4) Pengembangan database kependudukan, 5) Peningkatan aparat kependudukan dan Catatan Sipil dan 6) Sosialisasi Kebijakan Kependudukan. Anggaran Program Penataan Administrasi Kependudukan pada tahun 2012 sebesar Rp. 3.703.060,00 dengan realisasi anggaran Rp. 2.274.180.400,00 atau 61,41%. Salah satu penyebab terjadinya rendahnya serapan anggaran dikarenakan untuk kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan terdapat anggaran untuk cetak KTP elektronik senilai Rp. 1.152.480.000,00 yang tidak dilaksanakan disebabkan tidak ada rekanan/penyedia barang yang memasukkan penawaran. Meskipun kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, namun tidak menghambat pelayanan khususnya KTP elektronik

karena ketersediaan

blangko KTP elektronika sampai akhir tahun masih mencukupi (dicetak oleh Kementerian Dalam Negeri). Pada tahun 2012 semua SKPD telah terintegrasi dalam jaringan komunikasi on line baik intranet maupun internet, yang menunjang ketugasannya dalam perencanaan secara aplikatif, pelaporan maupun di bidang keuangan melalui SIPKD, demikian juga untuk pelayanan penerbitan KTP secara layanan e-KTP sudah bisa diakses semua kecamatan, sehingga masyarakat dapat merasakan layanan yang cepat dan akurat. Persentase SKPD yang menyampaikan RKT, LAKIP dan laporan penetapan kinerja secara benar dan tepat waktu, dari target 100% terealisasi 100% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100%, dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 sudah bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh SKPD dalam menyusun RKT, LAKIP, dan penetapan kinerja, dari sisi ketepatan waktu dokumen-dokumen tersebut telah disusun dan dilaporkan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan basis data yang up-to-date dan akurat, Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan monev terintegrasi secara on-line, Teridentifikasinya faktor penyebab 220


keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target sasaran pembangunan secara periodik, Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar, Persentase Asset daerah yang diinventarisir, dinilai dan dikelola secara tepat, Persentase pengadaan barang dan jasa Pelelangan Umum secara e-procurement dan taat aturan, Persentase kecamatan yang memiliki data kependudukan yang up-to-date dan akurat, Persentase desa yang memiliki data kependudukan yang up-to-date dan akurat, Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang up-to-date dan akurat, Persentase kelengkapan data secara up-to-date dan akurat, dan Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan basis data yang up-to-date dan akurat, dari target 100% terealisasi 85% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 85%. Indikator sasaran ini dicapai melalui program perencanaan pembangunan daerah khususnya kegiatan koordinasi sistem pendukung koordinasi perencanaan program kegiatan pembangunan. Target hasil kegiatan tersebut adalah tersedianya sistem pendukung perencanaan daerah yang aplikatif dan efektif. Pada tahun 2012 sistem perencanaan pembangunan daerah sudah terintegrasi di seluruh SKPD khususnya untuk tahapan anggaran dan penatausahaan, namun untuk tahapan perencanaan dan monitoring evaluasi (monev) belum dapat diintegrasikan karena kastemisasi belum selesai dan masih memerlukan beberapa penyempurnaan serta penyesuaian dengan format-format Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Dengan demikian sistem sudah dapat digunakan namun belum lengkap untuk seluruh tahapan dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi, sehingga realisasi indikator kinerja sasaran belum sesuai dengan yang ditargetkan (100%) namun baru dapat tercapai 85%. b. Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan monev terintegrasi secara on-line, dari target 100% terealisasi 20% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 20% yang merupakan realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2011. Hal ini disebabkan sistem pendukung informasi perencanaan daerah dan monev terintegrasi secara on-line belum sepenuhnya selesai dan masih perlu penyempurnaan baik dari segi format maupun kesiapan sarana pendukung sistem tersebut. Diharapkan kedepan sistem pendukung informasi perencanaan daerah dan monev terintegrasi secara on-line dapat terselesaikan sesuai target yang ditetapkan. c. Teridentifikasinya faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target sasaran pembangunan secara periodik, dari target 100% terealisasi 25% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 25%. Kegiatan ini dicapai melalui program perencanaan pembangunan daerah, monev, dan koordinasi pengendalian pencapaian target-target 221


RPJMD. Rendahnya tingkat capaian kinerja terjadi karena masih belum lengkapnya laporan-laporan yang dibuat oleh SKPD, terutama untuk permasalahan-permasalahan yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target pembangunan. d. Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar, dari target 100% terealisasi 95,57% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 95,57%, hal ini disebabkan adanya kendala yang dihadapi untuk penyusunan laporan yaitu realisasi kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan dan kurang lengkapnya data keuangan yang merupakan input pelaporan, sehingga pelaporan tidak tepat waktu. Peningkatan ketaatan pengelolaan dan pelaporan terhadap tatakala waktu pengelolaan keuangan dengan komunikasi dan koordinasi secara intensif sekaligus dengan adanya fasilitasi standar/pedoman pengelolaan dan pelaporan yang lengkap. e. Persentase pengadaan barang dan jasa Pelelangan Umum secara e-procurement dan taat aturan, dari target 75,00% terealisasi 65,89% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 87,85%,

hal tersebut disebabkan belum semua SKPD yang melakukan

pengadaan barang dan jasa menggunakan metode pelelangan umum secara eprocurement dan untuk tahun 2012 telah ditetapkan ULP yang diharapkan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui ULP. f. Persentase aset daerah yang diinventarisir, dinilai dan dikelola secara tepat, dari target 100% terealisasi 73,30% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 73,30%. Hal ini disebabkan aset daerah yang banyak dan tersebar di seluruh wilayah belum dapat dikelola dengan baik karena adanya keterbatasan SDM aparatur di bidang akuntansi dan pegawai yang sertifikasi pengadaan barang dan jasa, sehingga perlu pengusulan formasi SDM aparatur di bidang akuntansi dan pengiriman diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa. g. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang up to date dan akurat, capaian kinerja pada tahun 2012 mencapai 90 % dari target kinerja sebesar 100%. Penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya sebesar 95 % (turun 5%) dikarenakan data penduduk hasil pelaksaanaan Program KTP elektronik (E-KTP) tahun 2011 dan 2012 di Kabupaten Gunungkidul setelah dilakukan konsolidasi dan validasi data ditingkat Pusat ditengarai terdapat data yang kurang valid. Kurangnya validitas data tersebut dimungkinkan karena adanya peristiwa pindah penduduk, meninggal,

data

ganda ataupun karena sudah tercatat pada data kependudukan di daerah lain yang mencapai + 10 % dari jumlah penduduk. Agar data penduduk yang ada dapat up to date dan akurat dapat

dilakukan pemutakhiran data dengan pencocokan dan penelitian

(coklit) atas data yang kurang valid tersebut.

222


h. Persentase kecamatan yang memiliki data kependudukan yang up to date dan akurat, melalui program KTP Elektronik (E-KTP) yang merupakan program nasional dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kementerian Dalam Negeri yang dilengkapi dengan data sidik jari dan iris mata, yang dilaksanakan di tingkat kecamatan yang terkoneksi langsung dengan Pusat Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, diharapkan data kependudukan yang dihasilkan lebih up to date dan akurat di tingkat kecamatan. Namun demikian setelah data penduduk hasil pelaksanan KTP Elektronik (E-KTP) dikonsolidasikan di Pusat Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri ternyata masih terdapat + 10 % data yang kurang valid. Data yang kurang valid tersebut menyebabkan data penduduk di 18 Kecamatan menjadi kurang up to date dan akurat sehingga dari target 100 % baru tercapai 90 %. i. Persentase Desa yang memiliki data kependudukan yang up to date dan akurat, dalam tataran operasionalisasi, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui petugas operator SIAK yang berada di tingkat kecamatan yang tidak dapat lepas dari data penduduk yang sebelumnya diolah ditingkat desa. Ketiadaan sistem administrasi kependudukan di tingkat desa menyebabkan desa tidak memiliki data kependudukan secara elektronik sehingga jika memerlukan dapat mengambil dan mengolah data kependudukan di kecamatan untuk dikonversi. Untuk mendukung tertib administrasi kependudukan di tingkat desa maka ditetapkan petugas registrasi tingkat desa yang berasal dari Kepala bagian Pemerintahan di masing-masing desa. Selain dikarenakan hasil pelaksanaan program KTP elektronik yang dikonsolidasikan di tingkat Pusat masih ditemukan data yang kurang valid, ketiadaan sistem administrasi kependudukan di tingkat desa dan terbatasnya SDM dalam penguasaan IT khususnya dalam pengelolaan data di tingkat desa menyebabkan data kependudukan yang up to date dan akurat di tingkat desa capaiannya menjadi menurun. Dari target pada tahun 2012 sebesar 100 %, capaian kinerjanya sebesar 80 %. j. Persentase kelengkapan data secara up-to-date dan akurat, dari target 85 % terealisasi 82,71% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 97,31 %, indikator kinerja sasaran ini diintervensi dengan program pengembangan data/informasi, kendala yang dihadapi adalah data base/data dasar yang belum tersedia pada seluruh SKPD, sehingga untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, dan komprehensif belum dapat diperoleh. k. Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu dari target 100% terealisasi 93,51% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 93,51 %, hal ini disebabkan adanya kendala yang dihadapi untuk penyusunan laporan yaitu realisasi kegiatan yang tidak sesuai

223


dengan jadwal waktu yang direncanakan dan kurang lengkapnya data baik keuangan maupun fisik yang merupakan input pelaporan, sehingga pelaporan tidak tepat waktu. Peningkatan ketaatan pengelolaan dan pelaporan terhadap tatakala waktu pengelolaan keuangan dengan komunikasi dan koordinasi secara intensif sekaligus dengan adanya fasilitasi standar/pedoman pengelolaan dan pelaporan yang lengkap.



Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan basis data yang up-to-date dan akurat.

85.00

85.00

2

Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan monev terintegrasi secara on-line.

50.00

20.00

3

Teridentifikasinya faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target sasaran pembangunan secara periodik. a. Faktor keberhasilan

20.00

25.00

b. Faktor kegagalan

20.00

25.00

Persentase SKPD yang taat aturan dan tepat waktu dalam melaksanakan program dan kegiatan. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal.

100.00

100.00

100.00

100.00

Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat. Persentase SKPD penghasil PAD yang melaporkan pendapatan secara akuntabel dan tepat waktu. Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar. Persentase aset daerah yang diinventarisir, dinilai dan dikelola secara tepat.

100.00

100.00

80.00

73.30

Persentase pengadaan barang dan jasa Pelelangan Umum secara e-procurement dan taat aturan. Persentase desa yang menyusun profil desa secara lengkap dan akurat

160.00

87.85

100.00

122.00

NO.

INDIKATOR KINERJA

1

4

5

6 7

8

9 10

11

99.94

95.57

224




Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang up-to-date dan akurat.

95.00

90.00

Persentase kecamatan yang memiliki data kependudukan yang up-to-date dan akurat. Persentase desa yang memiliki data kependudukan yang up-to-date dan akurat.

100.00

80.00

100.00

80.00

Persentase kecamatan yang melaksanakan SIAK secara on-line. 16 Persentase SKPD yang terintegrasi dalam jaringan komunikasi online 17 Persentase pembangunan yang dilaksanakan secara terintegrasi, tepat waktu, tepat mutu dan tepat manfaat. 18 Persentase SKPD yang menyampaikan RKT, LAKIP dan laporan penetapan kinerja secara benar dan tepat waktu. 19 Persentase LPPD, LKPD, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara benar dan tepat waktu. 20 Persentase kelengkapan data secara up-to-date dan akurat. 21 Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu. RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

100.00

100.00

NO.

INDIKATOR KINERJA

12 13 14 15

100.00 100.00

100.00

96.00

100.00

100.00

100.00

97.04

97.31

96.72

93.51

89.46

84.00


225


Sasaran 21 “Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima serta menciptakan iklim usaha yang kondusif” Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 2 (dua) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut: Tabel 3.42 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 21 NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

1

Persentase SKPD yang menerapkan SOP. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

persen

75

69.9

93.20

indeks

75

75.85

101.13

2


97.17

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 97,17 % yang mempunyai makna sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai misi keenam ”Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari KKN”, dengan grand strategi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bebas dari KKN dan tujuan peningkatan sistem pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance Tingkatan capaian kinerja untuk 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan survei untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat terutama pada unit layanan di SKPD, UPT Puskesmas, UPT TK dan SD dan UPT Lainnya, UPT SMP, dan UPT SMA/SMK. Survei dilaksanakan 2 kali dalam setahun, untuk semester I dari unit yang melaksanakan IKM sebanyak 133 unit nilainya 76,04 dan untuk semester II dari unit yang melaksanakan IKM sebanyak 150 unit nilainya 75,67. Dengan demikian nilai IKM Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2012 sebesar 75,85 dengan mutu pelayanan B dan kinerja pelayanan Baik dari target yang ditetapkan yaitu 75 sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 101,13%. Sedangkan pada tahun 2011 dilaksanakan survei untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat terutama pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah di 18 UPT Puskesmas se-Kabupaten Gunungkidul 226


pada unit pelayanan II, hasil yang diperoleh adalah rata-rata IKM sebesar 77,022 dari target yang ditetapkan yaitu 74,5 sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 103,38%. Untuk SKPD pemberi pelayanan kepada masyarakat secara berkala dan berkelanjutan agar melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan dilakukan secara mandiri. Adapun manfaat dilaksanakannya survei Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan oleh SKPD penyelenggaraan pelayanan; Menyajikan input (informasi) sebagai bahan untuk menetapakan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan selanjutnya; dan Sebagai salah satu sarana peran aktif masyarakat dalam mengontrol dan ikut menilai penyelenggaraan pelayanan publik. Sedangkan untuk 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase SKPD yang menerapkan SOP, masih belum mencapai target. Target persentase SKPD yang menerapkan SOP sebesar 75% terealisasi 69,90% atau tingkat capaian kinerjanya 93,20%. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan, bahwa belum semua SKPD menerapkan SOP secara konsisten dan menyeluruh untuk kegiatan yang dilaksanakan terutama yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pembudayaan SOP kegiatan dan pelayanan. Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di Kabupaten Gunungkidul diatur dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Penyusunan SOP sesuai Peraturan Bupati tersebut, baru akan dilaksanakan oleh SKPD pada Tahun Anggaran 2013 ini secara serentak. Bagi SKPD yang belum mempunyai regulasi tentang SOP menggunakan aturan tingkat yang lebih tinggi atau untuk kepentingan intern SKPD regulasi yang mengatur tentang SOP ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. Tabel 3.43 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 21 NO.

INDIKATOR KINERJA



1

Persentase SKPD yang menerapkan SOP.

91.78

93.20

2

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

103.38

101.12

97.58

97.17


227



Sasaran 22 “Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib dan damai” Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 31 (tiga puluh satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut: Tabel 3.44 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 22 NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

1

Persentase penurunan pelanggaran perda. Persentase pelaksanaan penertiban disiplin PNS di tempat-tempat umum pada jam kerja. Tertibnya fasilitas umum/fasilitas sosial. Persentase kelancaran pelaksanaan pengamanan kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Daerah dan Tamu Daerah.

persen

100

100

100.00

persen

60

60

100.00

buah

53

53

100.00

persen

100

100

100.00

2

3 4

228


NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

5

Menurunnya penyakit masyarakat (gelandangan, pengemis, perjudian, premanisme, prostitusi). Persentase penurunan angka kriminalitas. Jumlah konflik antar masyarakat. Persentase daerah rawan bencana yang memiliki sistem pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana secara efektif. Persentase daerah rawan bencana yang memiliki kemampuan manajemen PB pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Persentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik dan bela negara. Persentase organisasi kemasyarakatan dan LSM yang memperoleh fasilitasi pemerintah daerah. Persentase jumlah laporan / pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti. Jumlah Unit usaha / kegiatan yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan. Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan trafficking. Persentase perusahaan dan tenaga kerja yang mematuhi UU ketenagakerjaan. Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Persentase PMKS yang memperoleh pembinaan. Persentase ketaatan usaha di bidang pariwisata. Persentase penurunan pelanggaran angkutan jalan. Persentase ketaatan pembayaran pajak dan retribusi.

persen

100

100

100.00

persen

3.2

3.2

100.00

kasus persen

6 70

6 65

100.00 92.86

persen

80

65

81.25

persen

50

50

100.00

persen

100

100

100.00

persen

95

100

105.26

unit

259

269

103.86

persen

80

100

125.00

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

persen

77.97

77.27

99.11

persen

45

45

100.00

persen

20

17

85.00

persen

85

92.54

108.87

6 7 8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 18 19 20

229


NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

21

Persentase penurunan penambangan liar. Frekuensi pantauan perederan barang dan jasa. Persentase peternak yang mematuhi ketentuan peternakan. Persentase bibit yang bersertifikasi. − Kambing Bligon

persen

42.5

50

117.65

8

18

225.00

persen

100

100

100.00

persen

0

0

0.00

Persentase produk hewan dan hasil olahannya yang tidak layak konsumsi. Persentase nelayan yang menggunakan alat tangkap dan bahan yang memenuhi ketentuan. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran aparatur secara tepat waktu. Jumlah rancangan produk hukum daerah yang diajukan secara tepat waktu. a. PERDA b. PERBUP c. SK BUPATI

persen

0

0

100.00

persen

70

90

128.57

persen

100

100

100.00

buah buah buah

15 22 300

26 51 564

173.33 231.82 188.00

Persentase PNS dan perangkat desa yang mendapatkan bantuan konsultasi hukum. Persentase akurasi informasi pemerintah yang beredar di masyarakat. Jumlah tempat peribadatan dan organisasi keagamaan yang mendapatkan pembinaan. a. Tempat Ibadah b. Organisasi Keagamaan

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

buah buah

159 16

136 16

85.53 100.00

22 23 24

25

26

27

28

29

30

31


113.67

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 113,67 % yang mempunyai makna sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai misi keenam ”Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari KKN”, dengan grand strategi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bebas dari KKN dan tujuan peningkatan sistem pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance. 230


Tingkatan capaian kinerja untuk 25 (dua puluh lima) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase penurunan pelanggaran perda, Persentase pelaksanaan penertiban disiplin PNS di tempat-tempat umum pada jam kerja, Tertibnya fasilitas umum/fasilitas sosial, Persentase kelancaran pelaksanaan pengamanan kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Daerah dan Tamu Daerah, Menurunnya penyakit masyarakat (gelandangan, pengemis, perjudian, premanisme, prostitusi), Persentase penurunan angka kriminalitas, Jumlah konflik antar masyarakat, Persentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik dan bela negara, Persentase organisasi kemasyarakatan dan LSM yang memperoleh fasilitasi pemerintah daerah, Persentase jumlah laporan / pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti, Jumlah unit usaha / kegiatan yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan, Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan trafficking, Persentase perusahaan dan tenaga kerja yang mematuhi UU ketenagakerjaan, Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan dan hubungan industrial, Persentase ketaatan usaha di bidang pariwisata, Persentase ketaatan pembayaran pajak dan retribusi, Persentase penurunan penambangan liar, Frekuensi pantauan perederan barang dan jasa, Persentase peternak yang mematuhi ketentuan peternakan, Persentase produk hewan dan hasil olahannya yang tidak layak konsumsi, Persentase nelayan yang menggunakan alat tangkap dan bahan yang memenuhi ketentuan, Jumlah rancangan produk hukum daerah yang diajukan secara tepat waktu, Persentase PNS dan perangkat desa yang mendapatkan bantuan konsultasi hukum, dan Persentase akurasi informasi pemerintah yang beredar di masyarakat, telah mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah, dari target sebesar 100,00 % terealisasi sebesar 100,00 % sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 100,00%. Pengukuran penurunan pelanggaran Perda dapat dilakukan melalui kriteria meningkatnya kesadaran pelaksanaan Perda yang berarti pula menurunnya pelanggaran produk hukum daerah yang mengandung sanksi pidana. Pada tahun 2012 hal tersebut dilaksanakan melalui kegiatan operasi penegakan Perda yang mengandung sanksi pidana dan operasi yustisia pola terpadu. Operasi penegakan Perda yang mengandung sanksi pidana telah dilaksanakan sebanyak 50 kali, sedangkan operasi yustisia pola terpadu telah dilaksanakan sebanyak 25 kali. Dari 75 kali kegiatan tersebut tidak banyak yang terjaring operasi, hal ini berarti bahwa pelanggaran terhadap Perda semakin menurun di Kabupaten Gunungkidul. Persentase pelaksanaan penertiban disiplin PNS ditempat-tempat umum pada jam kerja, dari target sebesar 75,00 % terealisasi sebesar 75,00 % sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 100,00%. Target ini dicapai melalui kegiatan penertiban disiplin PNS yang telah dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan sasaran pada tempat-tempat perbelanjaan, rumah 231


makan, dan terminal dengan jumlah PNS yang terjaring sebanyak 0 (nol) orang. Hal ini berarti kedisiplinan PNS dalam melaksanakan tugas semakin baik. Tertibnya fasilitas umum/fasilitas sosial, dari target sebanyak 53 buah terealisasi sebanyak 53 buah sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjaga ketertiban fasilitas umum/sosial adalah dengan melaksanakan pengendalian keamanan lingkungan melalui penjagaan/piket pada tempattempat penting (rumah dinas Pejabat, Kantor Dinas/Instansi Pemerintah, Pasar, Terminal, dll) selama 1 tahun penuh serta patroli/monitoring pada waktu yang telah ditentukan di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang telah dilaksanakan sebanyak 60 kali dengan sasaran tempat-tempat strategis dan tempat keramaian. Persentase kelancaran pelaksanaan pengamanan kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Daerah, dan Tamu Daerah, dari target sebesar 100,00 % terealisasi sebesar 100,00 % sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 100,00%. Pada tahun 2012 kegiatan pengamanan/pengawalan kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Pejabat, dan Tamu Daerah dilaksanakan sebanyak 87 kali, baik dilaksanakan sendiri oleh Satuan Polisi Pamong Praja maupun bekerjasama dengan instansi terkait lainnya. Menurunnya penyakit masyarakat (gelandangan, pengemis, perjudian, premanisme, prostitusi), dari target sebesar 100,00 % terealisasi sebesar 100,00 % sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 100,00 %. Pada tahun 2012 dilaksanakan penertiban terhadap keberadaan gelandangan, pengemis, dan orang gila sebanyak 4 kali dengan jumlah terjaring sebanyak

5

orang

yang

tidak

memiliki

identitas

yang

jelas.

Sedangkan

monitoring/pengawasan terhadap tempat yang dicurigai adanya aktivitas perjudian, premanisme, dan prostitusi telah dilaksanakan sebanyak 3 kali operasi. Persentase penurunan angka kriminalitas, dari target sebesar 3,2 % terealisasi sebesar 3,2 % sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 100,00%. Pada tahun 2012 terjadinya angka kriminalitas yang ada di Kabupaten Gunungkidul dapat dicapai sesuai dengan target, hal ini menunjukkan kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi serta semakin baiknya jalinan hubungan antara pemerintah dengan aparat keamanan dalam pencegahan dan monitoring tramtibmas di daerah rawan kriminalitas (tempat keramaian, daerah perbatasan, dll). Jumlah konflik antar masyarakat dari target 6 kasus selama kurun waktu tahun 2012 telah terjadi 6 kasus unjuk rasa di Kabupaten Gunungkidul. Ini bisa dinilai bahwa masyarakat Gunungkidul sudah meningkat kesadarannya dalam menggunakan hak-hak dalam kehidupan berdemokrasi sehingga tergerak

melakukan demonstrasi/unjuk rasa,

sebagai reaksi adanya peristiwa-peristiwa yang menimbulkan permasalahan-permasalahan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan di sekitar mereka. Demonstrasi/unjuk 232


rasa yang terjadi selama ini masih berjalan tertib/dalam koridor hukum tanpa menjurus ke arah anarkhisme. Dibanding tahun 2011 dimana konflik hanya 3 kasus, ini menunjukkan adanya peningkatan konflik dua kali lipat sehingga sama dengan yang ditargetkan, hal ini menunjukkan bahwa sangat perlunya meningkatkan kewaspadaan dini dan upaya mencegah terjadinya unjuk rasa di kalangan masyarakat. Keenam kasus/konflik unjuk rasa

di

Kabupaten Gunungkidul mencakup bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan tahun 2012 ini mulai munculnya permasalahan baru yaitu menyangkut budaya dimana adanya penolakan terhadap keberadaan tempat ibadah agama tertentu. Meskipun pada akhirnya masyarakat di wilayah konflik sosial ini bisa menerima, namun permasalahan ini perlu diwaspadai agar tidak menjalar ke wilayah-wilayah rawan konflik. Terjadinya konflikkonflik ini akibat dari masih mudahnya masyarakat Gunungkidul dipengaruhi maupun diiming-imingi oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana maupun kondisi Kabupaten Gunungkidul.

Capaian kinerja indikator ini ditempuh melalui kegiatan

peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamawakarsa di daerah. Langkah yang selama ini dilaksanakan dengan meningkatkan peran KOMINDA (Komunitas Intelijen Daerah) yang melibatkan unsur kepolisian, kodim, kejaksaan, dan SKPD terkait sebagai upaya kerjasama inteligen dan keamanan, melalui rapat rutin kominda sebanyak 4 kali dan rapat koordinasi kominda 1 kali. Meningkatkan intensitas komunikasi dan aktif melaksanakan monitoring keamanan wilayah se Kabupaten Gunungkidul, juga didukung oleh partisipasi masyarakat yang berperan aktif turut menjaga keamanan di masing-masing wilayah sangat menentukan keberhasilan indikator kinerja ini. Selain itu, meningkatkan kewaspadaan dini di kalangan masyarakat terhadap masalah-masalah yang berpotensi menjadi konflik sosial dan konflik pemerintahan dengan melaksanakan pembinaan

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

(FKDM) sekali yang melibatkan 60 orang dari unsur tokoh masyarakat di Saptosari. Dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas telah mampu meminimalisasi konflik dengan realisasi anggaran sebesar Rp.60.964.000,00 atau

81,15 % dari alokasi anggaran

Rp.75.125.000,00. Persentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik dan bela Negara, dari target kinerja 50 % terealisasi 50 % sehingga tingkat capaian kinerjanya 100 %. Pencapaian ini ditempuh dengan program pendidikan politik masyarakat melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dan koordinasi forum-forum diskusi politik.

Kegiatan ini berupa

pembinaan mengenai pendidikan politik bagi generasi muda khususnya para pemilih pemula yaitu siswa SMA/SMK sebanyak satu kali dan pembinaan dengan sasaran melibatkan karang taruna juga 1 kali. Dalam pencapaian kinerja juga ada partisipasi masyarakat lewat 233


organisasi kemasyarakatan dan LSM yang mendapatkan dana hibah dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan berpolitik. Selain itu ditunjang kegiatan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan berupa pembinaan bagi generasi muda mengenai 4 pilar kebangsaan. Persentase organisasi kemasyarakatan dan LSM yang memperoleh fasilitasi pemerintah daerah, dari rencana kinerja 100 % terealisasi 100 % sehingga tingkat capaian kinerjanya 100 %. Dari 118 organisasi masyarakat yang aktif melaksanakan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul, target pemberian bantuan sosial kepada ormas tahun anggaran 2012 adalah 4 ormas dan target tersebut dapat terealisasi kepada 4 ormas, yaitu sebagai berikut: Tabel 3.45 Daftar Ormas Penerima Bantuan tahun 2012 NAMA ORGANISASI

BESARNYA BANTUAN

KEMASYARAKATAN

(Rp)

Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam

8.000.000,00

NO. 1.

(YAPPI) 2.

Purna Paskibraka Indonesia (PPI)

8.000.000,00

3.

PD Aisyiyah

8.000.000,00

4.

Persatuan Wredatama Republik Indonesia

1.500.000,00 25.500.000,00

JUMLAH Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul

Adapun Persentase jumlah LSM yang mendapatkan bantuan dari rencana kinerja 100 % terealisasi sebesar 100 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100 %. Jumlah LSM yang menjadi target bantuan sebanyak 1 LSM dari 45 LSM yang aktif melaksanakan kegiatan pendampingan maupun pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul, dan pada tahun 2012 bantuan keuangan diberikan kepada LSM sebagai berikut: Tabel 3.46 Daftar LSM Penerima Bantuan Tahun 2012 NO. 1.

NAMA LEMBAGA SWADAYA

BESARNYA BANTUAN

MASYARAKAT

(Rp)

PC LAKPESDAM JUMLAH

10.000.000,00 10.000.000,00

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul

234


Persentase jumlah laporan/pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti dari target 95% terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 105,26%. Pencapaian target indikator sasaran ini didukung melalui kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bidang Lingkungan Hidup. Dari 6 pengaduan kasus dugaan pencemaran lingkungan yang sebagian besar merupakan kasus pencemaran udara semuanya dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan baik. Hambatan/kendala yang ditemui dalam menindaklanjuti pengaduan kasus dugaan pencemaran adalah sulitnya melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait karena tidak ada tim teknis yang ikut memberikan masuk untuk mengambil kebijakan dalam penanganan kasus tersebut serta kurangnya sarana prasarana untuk operasional dalam rangka verifikasi dan mediasi di lapangan. Untuk mengatasi kendala dalam menindaklanjuti pengaduan kasus dugaan pencemaran tersebut langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan verifikasi lapangan yang hanya melibatkan dari personil internal Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, dan tindaklanjutnya dilakukan setelah hasil verifikasi lapangan dikoordinasikan dengan SKPD terkait. Sedangkan untuk mengatasi keterbatasan sarana prasarana dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal dilakukan secara bersama-sama Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun melaksanakan pengawasan pasif melalui laporan pelaksanaan UKL-UPL yang disampaikan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan. Jumlah unit usaha/kegiatan yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan dari target 259 unit usaha terealisasi 269 unit sehingga capaian kinerjanya sebesar 103,86%. Dimana kondisi pada tahun 2011 terdapat 219 usaha/kegiatan yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan dan pada tahun 2012 terdapat penambahan sebanyak 50 usaha/kegiatan. Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui kegiatan Koordinasi Penyusunan Amdal. Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan trafficking dari target 80% terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 125%, hal berarti ada perkembangan yang positif tarhadap penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan trafficking. Persentase ketaatan usaha di bidang pariwisata, dari target kinerja 45 % terealisasi 45% sehingga capaian kinerjanya tercapai 100 %, hal itu disebabkan karena regulasi pengelolaan di bidang pariwisata sudah cukup untuk mengatur pola dan optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata terutama para pelaku usaha di bidang pariwisata. 235


Persentase ketaatan pembayaran pajak dan retribusi, tingkat capaian kinerjanya 108,87%, hal ini menunjukkan tingkat kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi yang semakin baik guna berkontribusi dalam membangun daerah, disamping regulasi bidang pajak dan retribusi yang sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru, sosialisasi, dan pembinaan kepada masyarakat semakin digalakkan. Persentase nelayan yang menggunakan alat tangkap dan memenuhi ketentuan, dari target kinerja 70 % terealisasi 90 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 128,57 %, hal ini dikarenakan beberapa parameter pendataan baru dapat dilaksanakan di tahun 2012, seperti jumlah kasus pelanggaran hukum beserta penindakannya dan perolehan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah hukum sangat sulit didapatkan. Masalah yang muncul adalah terkadang pelanggaran aturan oleh nelayan tidak disebabkan karena keinginan pribadi namun lebih disebabkan karena tuntutan kondisi ekonomi masyarakat nelayan dan kondisi alam yang tidak pasti saat ini membuat nelayan cenderung memodifikasi alat tangkap sehingga terkadang tidak sesuai dengan aturan/ketentuan. Solusinya antara lain memperkuat basis ekonomi nelayan dengan mengoptimalkan kedai pesisir dan koperasi serta kemudahan akses informasi teknologi dan mendapatkan barang. Persentase penurunan penambangan liar tingkat capaian kinerjanya 117,65%, hal ini disebabkan bagi penambang yang ada di Kabupaten Gunungkidul setiap saat selalu dimonitoring, dievaluasi, dan dilaporkan untuk diketahui dampak dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan penambangan rakyat tersebut, serta diinventarisasi dan diadakan pembinaan-pembinaan bagi penambang rakyat. Sedangkan untuk 6 (enam) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase daerah rawan bencana yang memiliki sistem pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana secara efektif, Persentase daerah rawan bencana yang memiliki kemampuan manajemen PB pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, Persentase PMKS yang memperoleh pembinaan, Persentase penurunan pelanggaran

angkutan jalan,

Persentase bibit yang

bersertifikasi (kambing bligon), dan Jumlah organisasi keagamaan yang mendapatkan pembinaan masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Persentase daerah rawan bencana yang memiliki sistem pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dari target 70% terealisasi sebesar 65% dengan tingkat capaian kinerja 92,86%. Dalam mencapai indikator kinerja ini ditempuh dengan program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam melalui kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam, pengadaan tempat penampungan sementara

evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam, 236


pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana serta rekrutmen unsur pengarah BPBD. Adapun pelaksanaan program ini lewat pembinaanpembinaan ke daerah-daerah rawan bencana dengan melibatkan masyarakat setempat juga melakukan simulasi menghadapi bencana seperti tsunami dan sebagainya. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat dukungan, kerja sama, dan partisipasi baik pemerintah dan pihak swasta dalam hal ini lembaga-lembaga pemerhati kebencanaan dalam melaksanakan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana. Selain itu telah dibentuk Desa Tangguh yaitu di Desa Songbanyu Kecamatan Girisubo dan Desa Pacarejo Kecamatan Semanu, maksud dibentuknya desa Tangguh ini agar desa tersebut mampu menghadapi bencana. Adapun tujuannya memberikan pelatihan pada masyarakat agar mampu menanggulangi bencana, pra/tanggap darurat/pasca bencana. Indikator ini belum bisa mencapai target

adanya kendala yang dihadapi adalah

rekrutmen unsur pengarah BPBD belum bisa dilakukan, disebabkan BPBD Kabupaten Gunungkidul baru terbentuk awal tahun 2012. Sehingga BPBD perlu mencari referensi personil yang berdomisili serta memiliki keahlian bidang penanganan bencana, juga belum adanya sarana prasarana penunjangnya. Untuk pencapaian indikator ini menyerap anggaran

senilai

Rp.272.713.500,00

atau

80,35

%

dari

alokasi

sebesar

Rp.339.390.000,00. b. Persentase daerah rawan bencana yang memiliki kemampuan manajemen PB pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, dari target kinerja 80 % terealisasi 65 % sehingga tingkat capaian kinerjanya 81,25 %, kegiatan yang ditempuh melalui program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dengan kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran, pencapaian target standar pelayanan minimal masih relatif rendah dikarenakan luas daerah yang harus dilayani tidak sebanding dengan wilayah manajemen kebakaran. Hal ini disebabkan masih adanya keterbatasan jumlah UPT yang ada. Kegiatan ini dibiayai dari pagu anggaran sebesar Rp.277.750.000,00 terealisasi Rp.272.175.036,00 atau 97,99 %. c. Persentase PMKS yang memperoleh pembinaan dari target kinerja 77,97 % terealisasi 77,27 % sehingga capaian kinerjanya tercapai 99,11 %, hal ini diupayakan pencapaian targetnya dengan melakukan pembinaan sebanyak 10 jenis PMKS. d. Persentase penurunan pelanggaran angkutan jalan dari target kinerja 20,00 % terealisasi 17,00 % sehingga capaian kinerjanya tercapai 85,00 %.

Tidak tercapainya target

penurunan pelanggaran angkutan di jalan dipengaruhi oleh diberlakukannya UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, terutama kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika untuk mengadakan 237


operasi di bidang transportasi untuk menekan angka pelanggaran sangat tergantung dengan instansi lain, operasi yang dilaksanakan oleh Dishubkominfo sangat terbatas sehingga angka pencapaiannya hanya 85 % dari target yang ditetapkan. e. Persentase bibit yang bersertifikasi (kambing bligon), dengan target 0 % dan terealisasi 0%, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012 belum berhasil untuk memberikan sertifikasi terutama untuk bibit kambing bligon walaupun sebenarnya belum ditargetkan. Untuk masa depan sertifikasi ini sangat penting dan dibutuhkan untuk menambah nilai jual bibit kambing bligon. f. Jumlah tempat peribadatan yang mendapatkan pembinaan, dari target kinerja 159 buah terealisasi 136 tempat ibadah sehingga capaian kinerjanya tercapai 85,53 %. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang dapat mencapai 158 tempat ibadah. Hal ini dikarenakan anggaran yang ditetapkan tidak mencukupi untuk melaksanakan pembinaan di 159 tempat ibadah. Tabel 3.47 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 22 NO.

INDIKATOR KINERJA



1

Persentase penurunan pelanggaran perda.

100.00

100.00

2

Persentase pelaksanaan penertiban disiplin PNS di tempat-tempat Umum pada jam kerja.

100.00

100.00

3

Tertibnya fasilitas umum/fasilitas sosial.

100.00

100.00

4

Persentase kelancaran pelaksanaan pengamanan kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Daerah dan Tamu Daerah.

100.00

100.00

5

Menurunnya penyakit (gelandangan, pengemis, premanisme, prostitusi).

100.00

100.00

6

Persentase penurunan angka kriminalitas.

102.86

100.00

7

Jumlah konflik antar masyarakat.

233.33

100.00

8

Persentase daerah rawan bencana yang memiliki sistem pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana secara efektif.

100.00

92.86

9

Persentase daerah rawan bencana yang memiliki kemampuan manajemen PB pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

87.50

81.25

10

Persentase partisipasi masyarakat pendidikan politik dan bela negara.

dalam

100.00

100.00

11

Persentase organisasi kemasyarakatan dan LSM yang memperoleh fasilitasi pemerintah daerah.

100.00

100.00

masyarakat perjudian,

238




Persentase jumlah laporan / pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti.

88.89

105.26

13

Jumlah Unit usaha / kegiatan yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan.

100.00

103.86

14

Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan trafficking.

15

Persentase perusahaan dan tenaga kerja yang mematuhi UU ketenagakerjaan.

100.00

100.00

16

Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

100.00

100.00

17

Persentase pembinaan.

PMKS

yang

memperoleh

100.00

99.11

18

Persentase pariwisata.

ketaatan

usaha

di

19

Persentase penurunan pelanggaran angkutan jalan.

100.00

85.00

20

Persentase ketaatan pembayaran pajak dan retribusi.

101.23

108.87

21

Persentase penurunan penambangan liar.

100.00

117.65

22

Frekuensi pantauan perederan barang dan jasa.

100.00

225.00

23

Persentase peternak yang mematuhi ketentuan peternakan.

100.00

100.00

24

Persentase bibit yang bersertifikasi. − Kambing Bligon

0.00

0.00

NO.

INDIKATOR KINERJA

12

125.00

bidang

100.00

25

Persentase produk hewan dan hasil olahannya yang tidak layak konsumsi.

100.00

100.00

26

Persentase nelayan yang menggunakan alat tangkap dan bahan yang memenuhi ketentuan.

83.33

128.57

27

Persentase penyelesaian kasus pelanggaran aparatur secara tepat waktu.

100.00

100.00

28

Jumlah rancangan produk hukum daerah yang diajukan secara tepat waktu. a. PERDA b. PERBUP c. SK BUPATI

153.33 395.45 139.67

173.33 231.82 188.00

29

Persentase PNS dan perangkat desa yang mendapatkan bantuan konsultasi hukum.

100.00

100.00

30

Persentase akurasi informasi pemerintah yang beredar di masyarakat.

100.00

100.00

31

Jumlah tempat peribadatan dan organisasi keagamaan yang mendapatkan pembinaan. 239


NO.

INDIKATOR KINERJA

a. b.

Tempat Ibadah Organisasi Keagamaan




99.37 100.00

85.53 100.00

115,64

113,67


Berdasarkan input dan analisis data yang ada ditemukan permasalahan, kendala, solusi dan rekomendasi pencapaian target

dalam kelompok Misi 6. Peningkatan tatakelola

Pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas KKN, sebagai berikut: Permasalahan, kendala: 1.

Penataan SDM aparatur belum dapat sepenuhnya sesuai dengan kualifikasi jabatan dan beban kerja SKPD.

2.

Target sasaran kinerja belum optimal sehingga membutuhkan etos kerja dan pengendalian.

3.

Belum semua SKPD memiliki sistem Data (Profil) yang up to date dan akurat.

4.

Keterbatasan jumlah dan kompetensi

aparatur pengawasan/JFA

dengan sasaran

layanan. 5.

Masih adanya keterbatasan SDM aparatur di bidang akuntansi dan pegawai yang sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

6.

Tenaga medik veteriner dan dokter hewan terbatas. 240


7.

Keterbatasan sarana mobilitas dan sarana pendukung perkantoran.

8.

Pelayanan administrasi kepegawaian bersifat tingkatan kewenangan dari BKD Kabupaten, BKD Provinsi, BKN Regional/Pusat dan Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi, sehingga sering mengalami keterlambatan administratif.

9.

Pengelolaan dan pelaporan keuangan belum dapat tepat waktu sesuai standar.

10. SKPD pengelola pendapatan belum optimal dalam menarik pajak/retribusi. 11. Kurangnya kesadaran wajib pajak/retribusi . 12. Keterbatasan SDM pemungut pajak karena pajak yang akan dikelola daerah ada 11 (sebelas) macam termasuk PBB. 13. Kecepatan regulasi atau produk hukum nasional berubah-ubah berakibat aturan kinerja tidak dapat dipahami secara komprehensif. 14. Belum dilaksanakannya kegiatan rekrutmen unsur pengarah BPBD yang disebabkan struktur organisasi BPBD baru terbentuk tanggal 20 Januari 2012, masih sebatas mencari referensi mencari personil yang berdomisili dan mempunyai keahlian bidang penanganan bencana, serta belum adanya sarana dan prasarana yang memadai. 15. Pada kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran pencapaian target standar pelayanan minimal masih relatif rendah, karena luas daerah layanan tidak sebanding dengan wilayah manajemen kebakaran dalam hal ini keterbatasan jumlah UPT yang ada. 16. Pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan layanan publik pemerintah daerah belum merata. 17. Kondisi, posisi, dan letak perkantoran belum dapat selaras dengan kebutuhan layanan pemerintah. 18. Sarana dan prasarana pendukung layanan perkantoran belum tersedia optimal (mobil, jaringan internet, listrik dll). 19. Standar operasional dan prosedur kegiatan dan pelayanan pemerintah belum menyeluruh. 20. Dalam ketugasannya Satpol PP belum dapat tunjangan khusus, sehingga kinerjanya belum dapat dioptimalkan. 21. Penegakan Perda belum optimal. 22. Untuk akses layanan pemerintah, masyarakat belum semua dapat memenuhi syarat dan prosedur. 23. Pengelolaan dokumen dan arsip belum terkoordinasi secara integrasi.

241


24. Tatakala kinerja belum semuanya

dapat dilaksanakan secara konsisten sehingga

kegiatan masih banyak yang harus dipacu di akhir tahun. 25. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan kegiatan antar SKPD. 26. Data base/data dasar belum tersedia pada seluruh SKPD. 27. Belum mantapnya hubungan koordinasi antara pemerintah desa/kecamatan dengan instansi vertikal atau SKPD sehingga kinerja program kegiatan kurang pendampingan dan pengendalian. 28. Permasalahan desa dan layanan tertentu tidak dapat diselesaikan di kecamatan. 29. Plafon anggaran kecamatan terbatas. 30. Kebijakan/regulasi pemerintahan desa belum komprehensif dan sinkron antar regulasi. 31. Belum adanya peta rawan bencana secara lengkap, detail, dan valid. Solusi dan rekomendasi: 1.

Perlunya penyusunan standar jabatan dan penataan SDM aparatur berkesinambungan serta diklat aparatur.

2.

Pengembangan budaya kerja untuk meningkatkan motivasi dan komitmen secara konsisten aparatur pemerintah, dan SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) serta pengembangan insentif dan disinsentif.

3.

Kebijakan untuk penyusunan profil masing-masing SKPD.

4.

Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM aparatur pengawasan/JFA dengan diklat, pemanfaatan TI dan kebijakan penambahan SDM.

5.

Pengusulan formasi

SDM aparatur di bidang akuntansi dan pengiriman diklat

Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa. 6.

Pengusulan formasi SDM aparatur medik veteriner dan dokter hewan.

7.

Penataan sarana pendukung perkantoran secara cermat dan penataan serta pengadaan sarana mobilitas layanan pemerintah secara terencana dan berkesinambungan.

8.

Peningkatan koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan Institusi yang berwenang di bidang Aparatur dengan memanfaatkan berbagai media.

9.

Peningkatan ketaatan pengelolaan dan pelaporan terhadap tatakala waktu pengelolaan keuangan dengan komunikasi dan koordinasi secara intensif sekaligus dengan adanya fasilitasi standar/pedoman pengelolaan dan pelaporan yang lengkap.

10. Adanya komitmen pimpinan dan SKPD untuk peningkatan kinerja dan perlunya penataan insentif bagi petugas yang menarik pajak serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

242


11. Kebijakan insentif dan disinsentif (penegakan hukum) terhadap wajib pajak/restribusi. 12. Penataan SDM aparatur untuk dapat dialokasikan sesuai beban kerja di bidang keuangan khususnya pajak. 13. Peningkatan pemahaman produk hukum nasional ataupun daerah. 14. Sosialisasi produk peraturan perundangan terkait layanan pemerintah daerah. 15. Perlunya mapping dan penataan gedung perkantoran pemerintah daerah agar sesuai dengan kebutuhan layanan pemerintah. 16. Penyediaan sarana dan prasarana layanan pemerintah secara bertahap untuk dioptimalkan (mobil, jaringan internet, listrik dll). 17. Perlunya pembudayaan SOP kegiatan dan pelayanan. 18. Kajian tunjangan khusus Satuan Polisi Pamong Praja sesuai peraturan perundangan sebagai insentif. 19. Pengoptimalan penegakan perda dengan meningkatkan koordinasi instansi/SKPD dalam hal penegakan perda dengan dukungan dana operasional yang relevan. 20. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi syarat layanan. 21. Adanya dukungan kebijakan pengelolaan dokumen dan arsip, peningkatan koordinasi, dan adanya komitmen semua pihak atas eksistensi perpustakaan dan kearsipan. 22. Perlunya pelaksanaan tatakala secara konsisten.

Permasalahan dan Kendala Umum: 1.

Penetapan pilihan sasaran

yang

terlalu besar untuk dicapai, yaitu pelabuhan

pendaratan ikan Sadeng ditingkatkan menjadi pelabuhan perikanan nusantara dengan infrastruktur minapolitan yang memacu pengembangan kawasan perikanan pantai selatan, walaupun disisi yang lain indikator sasarannya sudah representif. 2.

Indikator sasaran

3.

Adanya

terlalu detail dan kesulitan data pendukung untuk evaluasi.

misi integratif

yaitu Misi 2.

Pemanfaatan Sumberdaya alam untuk

menggerakan perekonomian daerah secara lestari, Misi 5. Peningkatan iklim usaha yang kondusif, dan Misi 7. Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-sumber pendanaan dalam alur dan aliran untuk perencanaan dan evaluasi program-kegiatan menjadi cakupannya luas. 4.

Ketersediaan data profil/database dan data-data pembangunan lingkup tugas pokok dan fungsi SKPD terbatas dan kurang mendapatkan adanya perhatian yang serius.

5.

Belum adanya kesatuan pemahaman terhadap pencapaian indikator sasaran RPJMD, sehingga peran masing-masing SKPD kurang optimal. 243


6.

Keterbatasan dalam identifikasi program untuk dapat mengintervensi pencapaian sasaran.

7.

Adanya program strategis untuk pencapaian sasaran belum didukung oleh intervensi program yang didanai.

Solusi dan Rekomendasi Umum: 1.

Perlu disusun indikator tujuan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan.

2.

Rumusan penetapan sasaran disederhanakan sesuai daya dukung kelembagaan dan kondisi daerah serta benar-benar berorientasi pada hasil.

3.

Perbaikan atau rasionalisasi indikator sasaran sehingga memenuhi kriteria indikator yang baik sehingga dapat dievaluasi karena ketersediaan data.

4.

Rumusan Visi dan Misi yang diambil dari visi dan misi

Kepala Daerah, secara

substansi tidak dapat diubah, namun bisa disederhanakan sehingga untuk membangun sinergitas perencanaan dan evaluasi perlu adanya kecermatan dan kesamaan pemahaman komprehensif bahwa misi integratif tersebut dipahami sebagai atau dalam artian bahwa upaya peningkatan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-sumber pendanaan dilakukan dengan pemanfatan sumberdaya alam untuk menggerakan perekonomian daerah secara lestari. 5.

Dukungan ketersediaan data profil (database) dan data-data pembangunan lingkup tugas pokok dan fungsi SKPD dapat up to date dan akurat perlu mendapat dukungan pendanaan dan perhatian seluruh SKPD.

6.

Peningkatan koordinasi perencanaan daerah, antar hirarkhis SKPD agar ada kesatuan pemahaman terhadap dokumen RPJMD.

7.

Perlunya pencermatan program dan alternatif program pendukung

untuk

dapat

mempercepat pencapaian sasaran. 8.

Pilihan prioritas program untuk mencapai kinerja sasaran dapat dicapai.

244

AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents