AKUNTABILITAS KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA KIKKKKINERJA 3.1. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Gorontalo tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (RPJMD/Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Gorontalo, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. 3.1.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indokator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut : Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2015 Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran : a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015

57

Skor

AKUNTABILITAS KINERJA KIKKKKINERJA Rentang Capaian

Kategori Capaian

4

Lebih dari 100 %

Sangat Baik

3

75 % sampai 100 %

Baik

2

55 % sampai 75 %

Cukup

1

Kurang dari 55 %

Kurang

b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut : Skor

Rentang Capaian

Kategori Capaian

1

Lebih dari 100 %

Kurang

2

75 % sampai 100 %

Cukup

3

55 % sampai 75 %

Baik

4

Kurang dari 55 %

Sangat Baik

3.1.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2015 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 disajikan sebagai berikut :

1. Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan 9 (sembilan) indikator kinerja yang dapat di lelaskan sebagai berikut: Tujuan 1 Meningkatkan Ekonomi Daerah

Sasaran 1 Pertumbuhan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah.


58

AKUNTABILITAS KINERJA Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran pembangunan ini disajikan KIKKKKINERJA dalam tabel sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Capaian (%)

KATEGORI

4

5

18 PMA/PMDN

120 %

SANGAT BAIK

4,124 Triliun

127 %

SANGAT BAIK

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

15 PMA/PMDN

3,255 Triliun

Jumlah Investor Berskala Nasional PMA dan PMDN Jumlah nilai investasi Berskala Nasional PMA dan PMDN

Investasi merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi perekonomian suatu wilayah. Investasi akan dapat mendorong berbagai hal antara lain kesempatan kerja sampai dengan kesempatan untuk memperoleh pendapatan. Provinsi Gorontalo yang merupakan daerah relatif baru, keberadaan investasi akan dapat membantu dalam mensejajarkan dengan provinsi lain yang relatif sudah lama terbentuk. Berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja sasaran diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah di Provinsi Gorontalo tergolong Sangat Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja sasaran dimana keduanya melampaui target yang di tetapkan. Indikator kinerja atas peningkatan jumlah investor di Provinsi Gorontalo yang di targetkan sebanyak 15 PMA/PMDN, terealisasi sebesar 18 PMA/PMDN atau 120% sehingga total sampai dengan Tahun 2015

capaiannya adalah 43 PMA/PMDN dengan jumlah nilai

investasi dari target sebesar 3,255 Triliun terealisasi sebesar 4,124 Triliun atau 127 persen. Jumlah Investor Berskala Nasional PMA dan PMDN Jika pengeluaran pemerintah meningkat dan digunakan untuk proyek-proyek yang produktif maka ini juga akan meningkatkan PDRB. Realisasi jumlah investor dalam negeri dan investor luar negeri empat tahun terakhir memperlihatkan kecenderungannya meningkat target yang ditetapkan tiap tahun. Tahun 2012 realisasi jumlah investor sebanyak 6 (enam) investor dari target 4 (empat) investor dengan nilai investasi sebesar 2.189 Triliun, pada tahun 2013 realisasi jumlah investor sebanyak 5 (lima) investor dari target 4 (empat) investor dengan nilai


59

AKUNTABILITAS KINERJA investasi 1.331 Triliun dan KIKKKKINERJA pada tahun 2014 realisasi jumlah investor sebanyak 14 (empat belas) investor dari target sebanyak 13 (tiga belas) investor dengan nilai investasi sebesar 3.243 Triliun. Dan peningkatan jumlah investor dan jumlah investasi di Provinsi Gorontalo ini berlanjut di tahun 2015, sehingga totalnya menjadi 43 investor PMA/PMDN dengan nilai investasi juga meningkat sebesar 4,124 Triliun. Kecenderungan peningkatan jumlah investasi yang terjadi di Provinsi Gorontalo ini disebabkan oleh beberapa hal: -

Adanya komitmen pemerintah provinsi Gorontalo dalam meningkatkan potensi investasi daerah seperti menggalang kerjasama investasi dengan investor dalam dan luar

negeri

dan

mempertemukan Pemerintah

dengan

Investor dalam dan luar negeri secara langsung melalui

event

Temu

Bisnis

sebagai

upaya

untuk

menarik

minat

investor menanamkan

dalam modalnya

di Provinsi Gorontalo. - Promosi Investasi Promosi investasi yang dilakukan oleh

Pmerintah Provinsi Gorontalo yaitu dengan

mengembangkan website investasi yang menarik lengkap dan terupdate serta menjaring Investor melalui internet. -

Menyelenggarakan Gelar Potensi Investasi Daerah Tingkat Provinsi yang bertujuan untuk mempromosikan potensi investasi Provinsi Gorontalo baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Internasional serta menarik minat investor untuk berinvestasi di Provinsi Gorontalo. - Perumusan Kebijakan Investasi


60

AKUNTABILITAS KINERJA Selanjutnya, kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo menyangkut peningkatan jumlah KIKKKKINERJA investasi di Provinsi Gorontalo adalah membuat aturan/payung hukum yang akan digunakan untuk pelaksanaan penanaman modal di daerah yang difokuskan pada merumuskan kebijakan-kebijakan investasi di Provinsi Gorontalo sehingga menjamin rasa

aman

dan

kemudahan

dalam

berinvestasi. - Pengembangan

Potensi

Investasi Bagi Masyarakat Kegiatan

ini

untuk

pengembangan

managerial

bertujuan Skill

bagi

pelaku UMKM serta pelaku investasi masyarakat yang paham/mengetahui adanya potensi investasi. - Data Potensi Investasi Dan Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang akurat mengenai kelayakan investasi

tentang potensi – potensi uanggulan daerah yang bermanfaat

bagi investor dalam merencanakan investasinya di Provinsi Gorontalo. Sehingga para investor yang akan berinvestasi di Provinsi Gorontalo bisa beroleh kepastian tentang potensi investasi dimaksud. Tabel Capaian Indikator Jumlah Investor Indikator Kinerja

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

2015 Target

Jumlah Investor 5 14 15 6 Berskala Nasional PMA/PMDN PMA/PMDN PMA/PMDN PMA/PMDN PMA dan PMDN Sumber Data : Badan Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo

Realisasi 18 PMA/PMDN

Kondisi kinerja pada akhir RPJMD 19 PMA/PMDN

Dari tabel capaian diatas, dapat diketahui perkembangan jumlah investor di Provinsi Gorontalo dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2012 realisasi jumlah investor nasional PMA dan PMDN sebesar 6 investor dari target yang di tetapkan sebesar 9 PMA/PMDN. Tahun 2013 jumlah investor turun dari jumlah tahun sebelumnya menjadi hanya 5


61

AKUNTABILITAS KINERJA investor dari target yang diKIKKKKINERJA tetapkan sebesar 11 PMA/PMDN. Pada tahun 2014 terealisasi sebesar 14 investor dari target sebesar 13 PMA/PMDN. Untuk tahun 2015, dari target yang di tetapkan 15 PMA/PMDN, terealisasi sebesar 18 PMA/PMDN sehingga capaian sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 43 PMA/PMDN. Di lihat dari hasil capaian, ini berarti bahwa terdapat efisiensi terhadapa penggunaan anggaran pada pencapaian sasaran peningkatan jumlah investor di Provinsi Gorontalo. Target capaian pada Akhir periode RPJMD adalah sebesar 19 PMA/PMDN yang berarti bahwa capaian sampai dengan tahun 2015, sudah melampaui target Akhir periode RPJMD. Jumlah Nilai investasi Berskala Nasional PMA dan PMDN Di Provinsi Gorontalo, terdapat berbagai potensi investasi yang saat ini menarik para investor untuk berinvestasi di provinsi ini. Untuk Penanaman Modal Asing (PMA), beberapa sektor yang menarik para investor adalah: 1. Sektor industri gula; 2. Sektor pertambangan emas dan mineral; 3. Sektor perdagangan besar industri pengeringan jagung; 4. Sektor budidaya mutiara; 5. Sektor industri minyak kasar dari nabati dan kemasan plastik; 6. Sektor pertanian dan peternakan; 7. Sektor jasa akomodasi (hotel); 8. Setor

perdagangan

eceran

berskala besar; 9. Sektot industri pembuatan logam dasar bukan besi. Selain PMA, terdapat beberapa bidang usaha di Provinsi Gorontalo yang menarik para investor dalam negeri (PMDN) yaitu: 1. Bidang usaha PLTU 11 MEGA WATT dengan lokasi di Molotabu, Kabupaten Bone Bolango; 2. Bidang usaha perkebunan kelapa sawit dengan lokasi di Kabupaten Pohuwato; 3. Bidang usaha perkebunan kelapa sawit dengan lokasi di Popayato, Kabupaten Pohuwato;


62

4. Bidang usaha

AKUNTABILITAS KINERJA perkebunan kelapa sawit dengan lokasi di Popayato Barat, Kabupaten KIKKKKINERJA

Pohuwato. Selanjutnya untuk peningkatan nilai investasi itu sendiri, khusus PMDN sangat dipengaruhi oleh tabungan masyarakat, karena dari tabungan masyarakat merupakan sumber dana yang membuka peluang bagi berlangsungnya penanaman modal dalam negeri. Dengan semakin meningkatnya tabungan masyarakat maka dana yang dimiliki pemerintah semakin besar sehingga pengeluaran pemerintah untuk pembangunan mencukupi. Selain PMDN, salah satu investasi yang juga menunjang perekonomian suatu daerah adalah Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan data RPJMD tahun 2012 – 2017, nilai investasi baik PMDN maupun PMA besaran targetnya cenderung naik. Tabel Capaian Indikator Jumlah Nilai Investasi Indikator Kinerja

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Jumlah Nilai 2,189 1,331 3,243 investasi Berskala Triliun Triliun Triliun Nasional PMA dan PMDN Sumber Data : Badan Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo

Target

Realisasi

Kondisi kinerja pada akhir RPJMD

3,255 Triliun

4,124 Triliun

5,087 Triliun

2015

Dari tabel capaian indikator diatas, dapat diketahui tentang perkembangan nilai investasi dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Tahun 2012, nilai investasi sebesar 2.189 Triliun. Tahun 2013 sebesar 1.331 Triliun dan tahun 2014 sebesar 3.243 Triliun. Pada tahun 2015, jumlah nilai investasi di Provinsi Gorontalo naik dari tahun sebelumnya menjadi 4,124 Triliun atau naik sebesar 0,9 persen dari target yang telah di tetapkan sebesar 3,255 Triliun Rupiah. Sebagaimana peningkatan jumlah investor di Provinsi Gorontalo, capaian jumlah nilai investasipun di tahun 2015 ini menggambarkan adanya efisiensi sumber daya, dimana capaian melebihi target yang telah ditetapkan. Dan kondisi yang di harapkan di akhir periode RPJMD, tahun 2017 adalah sebesar 5,087 Triliun. Tujuan 1

Sasaran 2

Meningkatkan Pertumbuhan Meningkatkan Kinerja Ekspor Komoditi Ekonomi Daerah Unggulan Daerah dan Diversifikasi Komoditi Lainnya Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran pembangunan ini disajikan dalam tabel sebagai berikut :


63

AKUNTABILITAS KINERJA KIKKKKINERJA

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diversifikasi Komoditi Lainnya

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1 Jumlah ekspor komoditi unggulan daerah

2

3

Jumlah Perdagangan antar Pulau

Capaian (%)

KATEGORI

4

5

142.897 Ton

144.291 ton

101 %

SANGAT BAIK

844.663 Ton

80.810 ton

9,6 %

KURANG

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran pada tabel pengukuran kinerja diatas, dapat di ketahui bahwa capaian target kinerja meningkatkan kinerja ekspor komoditi unggulan daerah tergolong belum berhasil dengan baik. Hal ini dapat di ketahui dari hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja sasaran masih ada indikator yang capaiannya dalam kategori kurang. Jumlah Ekspor komoditi unggulan Perdagangan luar negeri merupakan salah satu aspek penting dalam perkonomian setiap negara. Dewasa ini tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak melakukan hubungan dagang dengan pihak luar negeri. Perekonomian setiap negara praktis sudah terbuka bagi dan terjalin dengan dunia internasional. Perdagangan luar negeri menjadi semakin penting, bukan saja

dalam

kaitan

dengan

haluan

pembangunan yang berorientasi ke luar, yakni membidik masyarakat di negaranegara

lain

produksi

sebagai

dalam

pasar

negeri,

hasil-hasil tapi

juga

pengadaan barang-barang modal untuk memacu industry dalam negeri. Mengenali

kecenderungan

serta

kinerja ekspor dan impor dapat diketahui keunggulan dan kelemahan ekspor negara yang

bersangkutan,

perilaku

konsumsi

masyarakat, serta kerentanan sektor industri negara itu akan kesinambungan pasok bahan baku atau barang modal dari luar negeri. Kegiatan ekspor merupakan salah satu faktor penentu


64

AKUNTABILITAS KINERJA dalam menentukan roda perekonomian di negara kita. Seperti yang kita ketahui, Indonesia KIKKKKINERJA sebagai negara yang sangat kaya raya dengan hasil bumi dan migas, selalu aktif terlibat

dalam

perdagangan internasional. Pengertian ekspor secara umum adalah Kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain atau sebagai proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain. Pencapaian kinerja sasaran ini dihasilkan dari pelaksanaan program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Komoditi Unggulan dengan menitik beratkan pada koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/eksportir/ pengusaha dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan koordinasi program dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan pusat melalui rapat koordinasi, yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi

program

pengembangan

ekspor daerah dan pusat, dalam rangka mendorong peningkatan ekspor nasional. Dukungan

selanjutnya

adalah

melalui

Pelatihan prosedur ekspor impor dalam rangka membangun pemahaman bersama para pelaku usaha di daerah terhadap prosedur dan mekanisme ekspor-impor, termasuk didalamnya standarisasi mutu barang ekspor impor. Jumlah volume dan nilai ekspor di pengaruhi pula oleh standarisasi mutu barang ekspor berupa Pengujian Komoditi dan Penerbitan Sertifikasi Mutu Produk Ekspor dalam rangka peningkatan pengawasan dan pengendalian mutu barang ber-SNI dan komoditi ekspor impor serta pengujian dan Sertifikasi. Ekspor komoditi unggulan Provinsi Gorontalo sebaimana uraian target capaian indikator RPJMD, dimana target untuk volume ekspor komoditi unggulan Provinsi Gorontalo Tahun 2012 sebesar 17.012 ton dengan pencapaian realisasi di tahun yang sama sebesar 72.173 ton dengan jumlah nilai ekspor sebesar 12.557.709 US Dolar. Pada Tahun 2013, volume ekspor


65

AKUNTABILITAS KINERJA komoditi unggulan di targetkan sebesar 68.046 ton dan terealisasi pada Tahun 2013 sebesar KIKKKKINERJA 30.706 ton atau turun sebesar 42,54 persen dari pencapaian tahun sebelumnya dengan nilai ekspor sebesar 12.287.250 US Dolar. Untuk tahun 2014, volume ekspor komoditi ungggulan di targetkan sebesar 102.070 ton dan terealisasi sebesar 72.608 ton dengan nilai ekspor sebesar 14.220.886 US Dollar. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir volume ekspor bersifat fluktuatif dimana untuk tahun 2015 ini volume ekspor komoditi unggulan di targetkan sebesar 142.663 ton dan terealisasi sebesar 144.291 ton dengan nilai ekspor sebesar 31.311.664 US Dollar. Meningkatnya capaian ini disebabkan oleh meningkatnya komoditi jagung kuning dan gula tetes dan dengan dukungan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Komoditi Unggulan, dengan kegiatan : 1) Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/eksportir/ pengusaha yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan ekspor daerah dan pusat, dalam rangka mendorong peningkatan ekspor nasional. 2) Pelatihan prosedur ekspor impor. Melalui kegiatan ini terbangun pemahaman bersama para

pelaku

usaha

di

daerah

terhadap prosedur dan mekanisme ekspor-impor, termasuk didalamnya standarisasi

mutu

barang

ekspor

impor. 3) Pengembangan

Informasi

Peluang

Pasar Perdagangan Luar Negeri yang antara

lain

penyebaran

sebagai informasi

sarana tentang

peluang pasar di Negara-negara Asia, Eropa dan Amerika, serta informasi tentang

mutu

produk

sesuai

permintaan pasar luar negeri. Meskipun target telah tercapai, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran tahun 2015 antara lain program dan kegiatan lintas provinsi, kabupaten/kota dan pusat meski telah terkoordinasi dengan baik, namun masih dirasakan


66

AKUNTABILITAS KINERJA belum terarah dan focus pada pengembangan ekspor secara komprehensif, dan masih bersifat KIKKKKINERJA parsial mengingat sumber pendanaan yang berbeda-beda. Selain itu dari sisi produksi terjadi penurunan produksi komoditi unggulan daerah utamanya Jagung yang mengakibatkan terbatasnya persediaan/stock. Hal ini disebabkan oleh anomali cuaca pada tahun 2015 yang tidak menentu, sehingga mengakibatkan penurunan produksi pertanian. Disamping itu pula, pengaruh perbedaan harga ekspor dan antar pulau menjadi salah satu penyebab utama penurunan ekspor Gorontalo, dimana pada tahun 2015 harga ekspor lebih rendah dibandingkan dengan antar pulau sehingga para eksportir lebih memilih menjual produknya melalui perdagangan antar pulau. Dalam rangka perbaikan kinerja Ekspor komoditi unggulan Daerah

di provinsi

Gorontalo, langkah-langkah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah: 

Pembangunan Infrastruktur pendukung seperti pelabuhan laut dan pelabuhan udara perlu terus disempurnakan untuk mendorong peningkatan eksport.



Pemerintah perlu melakukan kebijakan subtitusi impor terutama pada produk-produk yang potensial dihasilkan oleh Gorontalo.



Meningkatkan peran UPTD BPSMB dalam rangka pengawasan dan pengendalian mutu barang yang ber SNI dan pengawasan eksport – import sehingga geliat eksport komoditi unggulan daerah lebih bersemangat. Tabel Capaian Indikator Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan

Indikator Kinerja Jumlah Ekspor komoditi unggulan

2012

2013

2014

2015

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi

72.173 ton

12.557 ton

72.608 ton

142.897 ton

144.291 ton

Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 240.068 ton

Sumber Data : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

Pencapaian kinerja sasaran jumlah ekspor komoditi unggulan pada tahun 2012 sebesar 72.173 ton. Di Tahun 2013, ekspor komoditi unggulan sebesar 12.557 ton dan pada Tahun 2014 sebesar 72.608 ton. Pada tahun 2015, capaian sebesar 144.291 ton dari target yang telah ditetapkan sebesar 142.897 ton atau capaian sebesar 101 persen dan capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan. Dari capaian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi terhadap sumber daya yang di gunakan dalam mendukung pencapaian sasaran ini. Target capaian samapai dengan akhir RPJMD untuk ekspor komoditi unggulan sebesar 240.068 ton.


67


Jumlah Perdagangan antar Pulau

Pencapaian kinerja sasaran di peroleh dari pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang di laksanakan dalam rangka meningkatkan Kerjasama Dagang Antar Daerah, dengan target capaian menunjang pencapaian sasaran program adalah kantor perwakilan dagang antar pulau Gorontalo di Surabaya. Dengan adanya kantor perwakilan dagang maka perdagangan antar pulau Gorontalo ke Surabaya dapat difasilistasi dalam proses transaksi jual beli. Pencapaian kinerja ini di dukung pula oleh kegiatan-kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen, program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan melalui peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa dengan tujuan harga / stok kebutuhan pokok di kabuapten/kota se Provinsi Gorontalo tetap terjaga, sehingga mampu

menciptakan

iklim

usaha

yang

sehat

dan

kondusif.

Fasilitasi

penyelesaian

permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen, Operasional dan pengembangan UPT Kemetrologian Daerah dengan tujuan tercipta tertib ukur dan tertib usaha dikalangan pelaku usaha sehingga mendorong peningkatan ketaatan pelaku usaha dalam penggunaan alat UTTP serta meningkatnya jaminan dan kepastian hukum penggunaan alat UTTP didaerah. Selain tersebut, sasaran

kegiatan-kegiatan pencapaian

ini

kinerja

dihasilkan

dari

pelaksanaan program dan kegiatan adalah

Program

Peningkatan

Standarisasi Mutu Barang Ekspor, dengan kegiatan : 1. Bimtek

dan

standarisasi

Sosialisasi

Mutu

Barang

melalui kegiatan peningkatan pengawasan

dan

pengendalian mutu barang ber-SNI dan komoditi ekspor impor dengan kegiatan antara lain terlaksanaya pengawasan mutu barang dan terlaksananya sosialisasi peran dan fungsi BPSMB kepada masyarakat dan pelaku usaha/eksportir di daerah.


68

2.

AKUNTABILITAS KINERJA Pengujian dan Sertifikasi dengan kegiatan ini adalah peningkatan SDM tenaga penguji KIKKKKINERJA mutu barang, terselenggaranya uji banding laboraturium, tersedianya sarana peralatan laboraturium, peralatan kalibirasi, uji mutu dan penerbitan Sertifikasi Mutu. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran tahun 2015 antara lain

program dan kegiatan lintas provinsi, kabupaten/kota dan masih keterbatasan data perdagangan antar pulau yang melalui jalur darat. Hal ini karena sulitnya memperoleh data tersebut. Data perdagangan antar pulau hanya data dari administrasi pelabuhan yaitu perdagangan antar pulau melalui jalur laut. Tabel Capaian Indikator Kinerja Perdagangan Antar Pulau Indikator

2012

2013

2014

Kinerja

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi

768.736 ton

789.492 ton

66.126 ton

844.663 ton

80.810 ton

Jumlah Perdagangan Antar Pulau

2015

Kondisi kinerja pada akhir RPJMD 920.621 ton


Pencapaian kinerja sasaran jumlah perdagangan antar pulau pada tahun 2012 sebesar 768.736 ton. Di Tahun 2013, jumlah perdagangan antar pulau sebesar 789.492 ton atau naik sebesar 2,70 persen dan pada Tahun 2014 ralisasi turun menjadi 66.126 ton dari target yang telah di tetapkan sebesar 810.617 ton atau mengalami kekurangan pencapaian target sebesar 92 persen. Pada tahun 2015 capaian sebesar 80.810 ton dari target yang di tetapkan sebesar 844.663 ton atau 9,6 persen. Target RPJMD dari indikator sasaran ini adalah sebesar 920.621 ton. Tujuan 1 Meningkatkan Ekonomi Daerah

Sasaran 3

Pertumbuhan Terwujudnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM

Usaha

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran pembangunan ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya Pertumbuhan Usaha Koperasi dan UMKM


69

AKUNTABILITAS KINERJA KIKKKKINERJA Indikator Kinerja

Target

1

Capaian (%)

KATEGORI

2

3

4

5

20 unit

15 unit

75 %

BAIK

67.413 UMKM

96.124 UMKM

143%

SANGAT BAIK

750 UMKM

1.240 UMKM

165 %

SANGAT BAIK

Jumlah Koperasi berkualitas Jumlah UMKM

Realisasi

Jumlah wira usaha baru yang di fasilitasi oleh modal usaha

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Pertumbuhan Koperasi dan UMKM di Provinsi Gorontalo tergolong Baik. Hal ini dapat di lihat dari 2 (dua) indikator kinerja yang di gunakan untuk mengukur kinerja tersebut, 1 (satu) indikator dalam kategori Sangat Baik dan 1 (satu) indikator dalam kategori Baik. Indikator jumlah koperasi yang berkualitas mencapai 75 persen dan pencapaian jumlah UMKM sebesar 143 persen. Capaian kinerja tersebut diakibatkan oleh semakin baiknya koordinasi dan implementasi program dan kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten / Kota, serta kerjasama dengan para stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Jumlah Koperasi yang Berkualitas Upaya pemberdayaan koperasi di tujukan untuk mewujudkan lingkungan usaha yang mampu menstimulasi, memfasilitasi serta menciptakan iklim usaha yang kondusif pada berbagai tingkat pemerintahan agar koperasi memiliki daya saing yang tinggi di dalam dan luar

negeri.

Koperasi

berkualitas

adalah

koperasi sebagai badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial. Instrument

yang

digunakan

dalam

menetapkan kualitas koperasi adalah hasil pelaksanaan masing

klasifikasi

koperasi.

terhadap

Pelaksanaan

masingklasifikasi

koperasi didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah


70

Republik Indonesia,

AKUNTABILITAS KINERJA NomorKIKKKKINERJA : 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan

Koperasi. Dalam keputusan tersebut di tetapkan bahwa pemeringkatan koperasi di dasarkan kepada penilaian terhadap 6 (enam) aspek koperasi berkualitas yang terdiri dari : 1. Aspek badan usaha aktif; 2. Aspek kinerja usaha yang semakin sehat; 3. Aspek kohesivitas dan partisipasi anggota; 4. Aspek orientasi kepada pelayanan anggota; 5. Aspek pelayanan terhadap masyarakat; 6. Aspek kontribusi terhadap pembangunan daerah. Di Provinsi Gorontalo, pertumbuhan jumlah koperasi semakin naik dari tahun ke tahun. Untuk koperasi berkualitas itu sendiri, dari 20 koperasi berkualitas yang di targetkan, tercapai 75 persen. Hal ini karena adanya dukungan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian tersebut antara lain program Pengembangan KUKM yakni Kegiatan Penumbuhan Koperasi Baru berupa Fasilitasi Akta pendirian Koperasi Melalui Notaris sebanyak 20 Koperasi, Penguatan Modal dana pengembangan Usaha sebanyak 20 koperasi serta

Kegiatan

Pengembangan Koperasi Berkualitas berupa Bantuan Pengembangan Koperasi Berkualitas sebanyak 15 Koperasi. Selain itu Kegiatan Fasilitasi Kredit Perbankan kepada KUKM telah berhasil memfasilitasi 541 KUKM dalam mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tabel Capaian Indikator Kinerja Koperasi Indikator Kinerja

Jumlah Koperasi berkualitas

2012

2013

2014

2015

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi

11 unit

13 unit

10 unit

20 unit

15 unit

Kondisi kinerja pada akhir RPJMD 115 unit


Pencapaian kinerja jumlah koperasi berkualitas di Tahun 2012 sebesar 11 unit koperasi dan di Tahun 2013, jumlah unit koperasi berkualitas naik menjadi 13 unit koperasi. Pada tahun 2014, capaian kinerja mencapai 10 unit koperasi. Pada tahun 2015, capaian sebesar 15 unit koperasi dari 20 koperasi yang di targetkan di tahun 2015 atau capaian sebesar 75 persen. Target kinerja di RPJMD untuk jumlah koperasi berkualitas adalah sebesar 115 unit koperasi. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Tahun 2015, semakin membaiknya iklim usaha dan investasi di daerah melalui peran dan kontribusi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam mendorong


71

pertumbuhan sektor riil,

AKUNTABILITAS KINERJA serta makin tingginya dukungan perbankan terhadap permodalan KIKKKKINERJA

UMKM sehingga usaha-usaha kecil di Provinsi Gorontalo terangkat menjadi usaha menengah. Perkembangan UMKM di Provinsi Gorontalo selama Tahun 2012-2015 dapat di lihat dari tabel 3.3 sebagai berikut : TABEL 3.3 UMKM PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012-2015

Indikator

-

2012

Jumlah UMKM Usaha Mikro

-

Usaha Kecil

-

Usaha Menengah

2013

2014

2015

62.054 53.192

63.434 54.128

70.590 56.166

96.124 81.701

8.540

8.981

11.754

11.754

321

325

2.669

2.669

Trend (%) 68,74 68,74 0 0

Sumber Data : Dinas Kumperindag Prov. Gorontalo tahun 2015

Dari tabel 3.3 dapat di lihat perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2012 jumlah UMKM sebesar 62.054 unit, di tahun 2013 jumlah UMKM sebesar 63.434 unit dan di tahun 2014 sebesar 70.590 unit UMKM. Pada tahun 2015 UMKM Provinsi Gorontalo sebesar 96.124 Capaian kinerja ini akibat semakin membaiknya iklim usaha dan investasi di daerah

melalui

pemerintah

peran

pusat,

kabupaten/kota

dalam

dan

kontribusi

provinsi

dan

mendorong

pertumbuhan sektor riil, makin tingginya dukungan perbankan terhadap permodalan UMKM, serta termanfaatkannya Bantuan Modal Wira Usaha Baru yang diberikan kepada masyarakat. Keberhasilan dari capaian kinerja ini di dukung pula oleh pelaksanaan program Pengembangan UMKM melalui kegiatan penyelenggaraan promosi produk UMKM dimana kegiatan ini berupa penyelenggaraan promosi / pameran produk UMKM Gorontalo, terealisasinya sewa galeri UMKM di Jakarta dan terjalinnya


72

AKUNTABILITAS KINERJA kemitraan usaha melalui MoU tentang promosi produk UMKM. Selain itu juga kegiatan Fasilitasi KIKKKKINERJA Pendampigan Pos Daya dan SHAT telah berhasil memfasilitasi sebanyak 25 orang pengelola pos daya dalam meningkatkan SDM dan keterampilan dalam pengelolaan pos daya. Tabel Capaian Indikator Kinerja UMKM Indikator Kinerja

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

2015 Target

Realisasi

62.054 63.434 70.590 67.413 96.124 UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM Sumber Data : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Prov. Gorontalo Jumlah UMKM

Kondisi kinerja pada akhir RPJMD 70.274 UMKM

Pencapaian kinerja terhadap jumlah UMKM dimana pada Tahun 2012 berjumlah 62.054 unit UMKM, di Tahun 2013 berjumlah 63.434 dan pada Tahun 2014 naik menjadi 70.590 unit UMKM. Pencapaian di Tahun 2014 melebihi target yang telah di tetapkan yaitu sebesar 65.705 unit UMKM. Pada tahun 2015 capaian kinerja ini sebesar 96.124 UMKM atau Perkembangan jumlah UMKM ini yang akan menggambarkan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Gorontalo itu berarti bahwa, dengan berkembangnya UMKM akan berdampak pada tingkat kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Dari hasil capaian di tahun 2015, dapat di ketahui pula bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sehingga capaian melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian pada akhir periode RPJMD yaitu tahun 2017 sebesar 70.274 UMKM. Wira Usaha Baru yang di Fasilitasi Modal Usaha Dalam rangkan membangun ekonomi kerakyatan, Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan pehatian khusus untuk pemberdayaan maupun pemberian bantuan usaha kepada masyarakat yang kurang mampu dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan persentase pencapaian indikator sasaran sebesar 165%, pencapaian target sasaran tersebut dihitung berdasarkan peningkatan jumlah wirausaha baru dari target yang ditetapkan sebanyak 750 UMKM dari target Renstra dengan tingkat realisasi sebesar 1.240 UMKM. Tingginya capaian kinerja tersebut diakibatkan oleh semakin baiknya koordinasi dan sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program serta dukungan BPS Provinsi Gorontalo dalam monitoring pelaksanaan dan evaluasi capaian sasaran.


73

AKUNTABILITAS KINERJA Keberhasilan dari pencapaian kinerja sasaran ini dihasilkan dari pelaksanaan program KIKKKKINERJA Peningkatan dan Pengembangan Wira Usaha Baru melalui kegiatan fasilitasi pengembangan usaha bagi KK miskin sebanyak 90 KK, Pengembangan Usaha Bagi WUB Potensial sebanyak 1.050 UKM dan Pengembangan Usaha Bagi Mahasiswa sebanyak 100 Mahasiswa. Output kegiatan

ini

yang

mendukung

pencapaian kinerja sasaran dan program

adalah

penyaluran

bantuan hibah modal usaha serta terlaksananya

Bimtek

Kewirausahaan bagi 90 KK miskin, 1.050

WUB Potensial dan 100

WUB Mahasiswa calon penerima bantuan modal usaha. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran tahun 2015 adalah belum berkembangnya semangat wirausaha di kalangan KK miskin akibat tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki tergolong rendah. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan kemampuan mengembangkan usaha, sehingga target penyerapan tenaga kerja dari wira usaha baru KK miskin belum terpenuhi sesuai harapan. Untuk itu, upaya peningkatan kualitas SDM KK Miskin perlu dikembangkan dan ditingkatkan dimasa yang akan datang. Disamping itu, perlu dikembangkan pola bantuan hibah yang tidak hanya terbatas bagi kalangan KK miskin, tetapi juga menyentuh UKM atau PKL potensial serta usaha-usaha kolektif yang diselenggarakan lembaga pendidikan (SMK, Pontren, dan lain-lain) sehingga multiplier effect yang ditimbulkan menjadi lebih luas. Tabel Capaian Indikator Kinerja Wira Usaha Baru yang di Fasilitasi Modal Usaha Indikator Kinerja

Jumlah Wira Usaha Baru yang di Fasilitasi Modal Usaha

2012

2013

2014

2015

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi

500 UMKM

816 UMKM

850 UMKM

750 UMKM

1.240 UMKM


4.260 UMKM

Sumber Data : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Prov. Gorontalo


74

AKUNTABILITAS KINERJA Pencapaian kinerja sasaran pada Tahun 2012 sebesar 500 UMKM dan Tahun 2013 KIKKKKINERJA capaian kinerja naik menjadi 816 UMKM. Pada Tahun 2014 capaian kinerja sasaran naik melampaui target yang telah di tetapkan sebesar 650 UMKM menjadi 850 UMKM atau dengan capaian realusasi sebesar 131 persen dan pada tahun 2015, capaian ini sebesar 1.240 UMKM dari target yang telah ditetapkan sebesar 750 UMKM atau capaian sebesar 165 persen. Realisasi capaian di tahun ini melampaui target yang telah ditetapkan, juga berarti bahwa terdapat sumber daya yang efektif dalam pencapaian sasaran ini. Target yang di tetapkan untuk sasaran ini terlampaui sebesar 490 UMKM. Target RPJMD untuk capaian sasaran ini adalah sebesar 4.260 UMKM.

Tujuan 1

Sasaran 4

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Peningkatan Lapangan Kerja

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran pembangunan ini disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Lapangan Kerja

Indikator Kinerja

1

Target

Realisasi

Capaian (%)

KATEGORI

2

3

4

5

Angka pengangguran terbuka

4,00 %

4,65 %

116 %

KURANG

Tingkat partisipasi angkatan kerja

65,40 %

63,65 %

97 %

BAIK

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja sasaran peningkatan lapangan kerja, belum memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari kedua indikator yang gunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini, keduanya masih dibawah target yang di harapakan. Target penurunan angka pengangguran terbuka sampai 4,00 persen di tahun 2015, ternyata angka pengngguran terbuka masih cukup tinggi yaitu 4,65 persen. Begitupun pada indikator kedua,


75

AKUNTABILITAS KINERJA tingkat partisipasi angkatan KIKKKKINERJA kerjapun sedikit melemah tetapi masih dalam kategori baik yaitu sebesar 63,65 persen dari target sebesar 65,40 persen. Angka Pengangguran Terbuka. Tingkat pengangguran (terbuka) dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen dengan rumus Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja di bandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja di kali 100 persen. Berbagai terobosan dan inovasi telah di lakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka menekan angka pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo. Hal tersebut di tuangkan dalam program-program dan kegiatan yang mendukung tercapainya penurunan angka pengangguran. Salah satunya adalah program kualitas dan produktivitas tenaga kerja adalah program yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan

ketrampilan,

pengembangan

dan

penguatan

kelembagaan,

pemagangan,

pengembangan jejaring kerjasama peran serta masyarakat dan dunia usaha. Yang kedua adalah program penempatan dan perluasan kesempatan kerja yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kerja seluas luasnya serta pembentukan kelompok-kelompok usaha yang akan menyerap tenaga kerja. Hal yang menjadi permasalahan pengangguran di provinsi Gorontalo adalah semakin banyaknya pengangguran yang terdidik. Berdasarkan hasil identifikasi issu dan masalah sentral ketenagakerjaan di provinsi Gorontalo adalah: 1. Kecenderungan tenaga kerja untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 2. Kultur memilih-milih pekerjaan sehingga lowongan pekerjaan yang ada akan terisi oleh tenaga kerja luar daerah. 3. Rendahnya kualitas dan kapasitas SDM sehingga tenaga kerja lokal tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah, ini sangat mempenagruhi pada tingkat pengangguran. 4. Rendahnya kemampuan menciptakan kesempatan kerja serta rendahnya jiwa wirausaha sehingga banyak orang luar daerah yang cukup berhasil di provinsi Gorontalo. Juga turut mempengaruhi angka pengangguran di Gorontalo adalah perekonomiannya masih bertumpu pada sektor pertanian, sehingga pemerintah perlu menggenjot sektor lain di luar pertanian dalam upaya menekan angka pengangguran. Selama setahun terakhir, sektor yang mengalami penurunan pekerja adalah sektor pertanian dan sektor industri dimana sektor


76

AKUNTABILITAS KINERJA ini adalah merupakan tumpuan perekonomian, dengan penurunan jumlah pekerja untuk sektor KIKKKKINERJA pertanian sebesar 16.929 orang atau 9,00 persen, sedangkan penurunan jumlah pekerja untuk sektor industry sebesar 5.481 orang atau sebesar 13,31 persen. Jumlah penganggur pada tahun 2015 di Provinsi Gorontalo sebesar 24.101 orang atau bertambah 3.182 orang dari tahun 2014 sebesar 20.919 orang. Dari total penduduk bekerja di Gorontalo, pada tahun 2015 status pekerjaan utama terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan sebesar 33,26 persen, diikuti berusaha sendiri berjumlah 25,21 persen dan berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 14,25 persen. Sejalan dengan naiknya angka pengangguran di Provinsi Gorontalo, maka selama tahun 2015 di lakukan Peningkatan perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan Teknologi Tepat Guna, Tenaga Kerja Mandiri, Tenaga Kerja Sukarela, Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional, Padat Karya Produktif dan Wirausaha baru mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sehingga perluasan kesempatan kerja semakin berkembang melalui program peningkatan kesempatan kerja. Selama tahun 2015, Jumlah perluasan kesempatan kerja melalui semua jenis kegiatan mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, kecuali TKPMP dimana jumlah tenaga kerjanya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, ini dikarenakan anggaran dan banyaknya permintaan masyarakat pada jenis kegiatan lain. Pada kegiatan TTG mengalami peningkatan sekitar 100% dibanding tahun sebelumnya ini dikarenakan banyaknya permintaan masyarakat. Pada kegiatan TKM dan padat Karya Produktif mengalami kenaikan sangat tinggi sekitar 200% lebih. Kegiatan Tenaga Kerja Sukarela juga menalami kenaikan sekitar 10% dibanding tahun sebelumnya. Pada Wira Usaha Baru mengalami perununan sebanyak 60 orang atau sekitar 60% ini dikarenakan anggaran dan banyaknya kegiatan yang diarahkan ke kegiatan lain. Dengan adanya sasaran meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja maka semakin meningkat dan luas pula kesempatan kerja. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja di tahun 2015 semakin menurun disbanding tahun sebelumnya ini dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang tidak terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. Namun semakin banyak lahan pekerjaan yang terbuka di Gorontalo dan bertumbuhnya wira usaha baru. Dibanding tahun 2014 menyerap tenaga kerja sebesar 1500 orang, dan di tahun 2015 menyerap sekitar 666 orang. Jadi pada Tahun 2015 ini ada sekitar 23.805 tenaga kerja terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Gorontalo dimana Perempuan 5.615 orang dan Laki-laki 18.190 orang.


77

AKUNTABILITAS KINERJA Informasi Pasar KerjaKIKKKKINERJA (IPK) mempunyai peranan sangat penting dalam mendukung penurunan angka pengangguran yang diantaranya adalah sebagai berikut: 1.

Menggambarkan profil kebutuhan dan persediaan tenaga kerja di pasar kerja;

2.

Menggambarkan jumlah kebutuhan dan persediaan tenaga kerja;

3.

Menggambarkan kualitas kebutuhan dan persediaan tenaga kerja;

4.

Menggambarkan kecenderungan perubahan jumlah dan kualitas kebutuhan dan persediaan tenaga kerja;

5.

Menggambarkan berbagai masalah atau faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah dan kualitas kebutuhan dan persediaan tenaga kerja. Peranan informasi pasar kerja sangat penting dalam mempertemukan pencari kerja

dengan pekerjaan yang diinginkan dan antara penguna tenaga kerja dengan tenaga kerja yang dibutuhkkan. Dengan demikian, informasi pasar kerja harus mampu menyediakan informasi atau data yang berkaitan dengan pencari kerja lengkap dengan kualifikasinya dan lowongan kerja lengkap dengan kondisinya dan syarat jabatannya. Dalam informasi pasar kerja secara cepat akurat dan lengkap, maka Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI telah berusaha untuk membantu seluruh instansi

yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di

provinsi dan kabupaten/kota berupa bantuan peralatan bursa kerja online (BKOL) diharapkan dapat didayagunakan secara maksimal. Tabel Capaian Indikator Kinerja Angka Pengangguran Terbuka Indikator Kinerja

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Angka 4,44 % 4,15 % 4,18 % Pengangguran Terbuka Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

2015 Target

Realisasi


4,00 %

4,65 %

3,50 %

Dari tabel capaian indikator kinerja di atas, dapat di lihat bahwa angka pengangguran terbuka di provinsi Gorontalo cenderung mengalami kenaikan dalam kurun empat tahun terakhir, pada tahun 2012 angka pengangguran terbuka sebesar 4,44 persen. Pada tahun 2013 angka pengangguran terbuka turun menjadi 4,15 persen. Pada tahun 2014 angka pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo sebesar 4,18 persen atau naik sebesar 0,03 persen dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2015, angka pengangguran terbuka kembali naik


78

AKUNTABILITAS KINERJA menjadi 4,65 persen atau naik sebesar 0,47 persen di bandingkan dengan tahun 2014. Target KIKKKKINERJA capaian di akhir RPJMD adalah sebesar 3,50 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Indikator yang dapat mengambarkan partisipasi angkatan kerja yaitu Rasio Aktifitas Ekonomi Umum, rasio ini khusus untuk penduduk usia kerja, atau biasa disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah indikator yang biasa digunakan untuk menganalisa partisipasi angkatan kerja dengan rumus : Jumlah angkatan kerja di bagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100 persen. Angkatan kerja atau labour force adalah jumlah penduduk dengan usia produktif, yaitu 15-64 tahun yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan. Usia produktif tersebut dapat digolongkan menjadi dua yaitu : a. Bukan angkatan kerja Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang tidak bersedia bekerja atau belum bekerja. Misal, pelajar dan mahasiswa yang masih bersekolah. b. Angkatan kerja Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Tenaga kerja adalah setiap

orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Untuk mengetahui banyaknya jumlah angkatan kerja yang dapat diserap oleh pasar kerja, biasanya dipakai suatu ukuran yang dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan tenaga kerja, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan adanya kesempatan kerja yang siap diisi oleh penawar kerja (pencari kerja). Oleh karena itu, terjadi hubungan antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Di Indonesia, jumlah penduduk yang besar mengakibatkan kelebihan tenaga kerja (pencari pekerjaan) yang tidak sesuai dengan permintaannya. Kesempatan kerja yang tidak seimbang dengan angkatan kerja menyababkan terjadinya pengangguran. Sejalan dengan meningkatnya angka pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Gorontalo tiga tahun terakhir cenderung mengalami fluktuatif yakni:


79

AKUNTABILITAS KINERJA tahun 2011 sebesar 64,12%, pada tahun 2012 sebesar 63,08% atau mengalami penurunan KIKKKKINERJA sebesar 1,62%, dan pada tahun 2013 sebesar 64,82% atau mengalami kenaikan sebesar 2,76%. Dan pada tahun 2014 turun menjadi 62,84 % atau mengalami penurunan sebesar 1,98 % dan pada tahun 2015, partisipasi angkatan kerja sebesar 63,65 %. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2015 sebesar 517.788 orang dengan jumlah Penduduk Usia Kerja (Penduduk 15 Tahun keatas) sebanyak 493.687 orang, dengan partisipasi angkatan kerja 63,65%. Dari angktan kerja yang ada, penduduk yang bekerja 95,35%, sedangkan pencari kerja yang tidak/belum terserap di pasar kerja atau TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) sebesar 4,65%. Tabel 3.1 Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo Dalam 3 Tahun Terakhir URAIAN AGUSTUS 2013 AGUSTUS 2014 AGUSTUS 2015

NO

1. 2. 3.

Angkatan Kerja : - Bekerja - Penganggur Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

468.380 449.104 19.276

497.137 20.919 500.056

493.687 24.101 517.788

4.12

4.18

4.65

62.00

62.84

63.65

Sumber: BPS Prov. Gorontalo 2015 (diolah oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo)

Di tahun 2015 jumlah rencana tenaga kerja semakin meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini dikarenakan banyaknya lapangan kerja yang ada di Gorontalo, namun disini masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat ini dikarenakan anggaran dan kurangnya SDM untuk mensosialisasikan sarana usaha yang ada. Tenaga kerja/pencari kerja yang ditempatkan di sektor formal menunjukkan trend positif. Dari tahun ke tahun semakin banyak tenaga kerja atau pencari kerja yang terserap di sektor formal. Pada tahun 2015, dari target 666 penempatan pencari kerja, realisasi sebesar 666. Adapun jumlah pencari kerja yang ditempatkan di tahun 2015 tersebut sebanyak 666 orang dari pencari kerja yang terdaftar sebanyak 666 orang.


80

AKUNTABILITAS KINERJA KIKKKKINERJA Tabel Capaian Indikator Kinerja Partisipasi Angkatan Kerja 2012

2013

2014

2015

Indikator Kinerja

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


Presentase tingkat partisipasi angkatan kerja

62,59 %

61,46 %

62,84 %

65,40 %

63,65 %

66,25 %

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo

Dari tabel capaian indikator kinerja diatas, dapat di lihat tingkat partisipasi angkatan kerja dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2012, realisasi angkatan kerja sebesar 62,59 persen. Tahun 2013, partisipasi angkatan kerja sebesar 61,46 persen atau turun sebesar 1,13 persen dari tahun sebelumnya. Di tahun 2014, partisipasi angkatan kerja kembali naik 1,38 persen atau realisasi sebesar 62,84 persen. Pada tahun 2015, persentase tingkat partisipasi angkatan kerja kembali naik sebesar di bandingkan tahun sebelumnya sebesar 63,65 persen, tetapi capaian ini belum memenuhi target yang di tetapkan sebesar 65,40 persen. Kondisi kinerja yang di harapkan pada akhir RPJMD sebesar 66,25 persen.

2. Tujuan Menyediakan Infrastruktur untuk Percepatan Pembangunan Daerah. Pembangunan infrastruktur memiliki peranan yang sangat strategis bagi peningkatan daya saing dan sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Olehnya, penyediaan infrastuktur masuk dalam indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Gorontalo dan juga merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana tertuang dalam visi dan misi dalam RPJMD 2012-2017. Prioritas pembangunan infrastruktur terdiri dari 7 (tujuh) substansi inti program aksi Antara lain: (1)Tanah dan tataruang; (2) Jalan; (3) Perhubungan; (4) Perumahan rakyat; (5) Pengendalian banjir; (6) Telekomunikasi dan (7) Transportasi. Dalam rangka untuk mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas provinsi tersebut maka arah kebijakan pembangunan infrastruktur akan difokuskan untuk: (1) Mewujudkan percepatan penyelesaian peraturan perundangan bidang penataan ruang sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan infrastruktur; (2) Meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (3) Mendukung peningkatan daya saing sektor riil; (4) Meningkatkan Kerjasama Pemerintah-Swasta. Kebijakan yang ditempuh Pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antara lain


81

dilakukan melalui:

AKUNTABILITAS KINERJA (1) Mewujudkan percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang KIKKKKINERJA

Wilayah dan Rencana Terpadu dari Program Investasi Jangka Menengah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan infrastruktur, (2) meningkatkan keterhubungan (konektivitas) antar kawasan untuk mendukung kelancaran distribusi barang/jasa serta mobilitas penumpang melalui preservasi dan peningkatan kapasitas prasarana jalan. Disamping itu, daya saing suatu daerah juga sangat dipengaruhi frekuensi kejadian bencana banjir karena dapat melumpuhkan jalur-jalur distribusi, menghambat aktivitas masyarakat, mengganggu kegiatan perekonomian serta menyebabkan potensi kerugian materi dan jiwa. Kebijakan yang ditempuh dalam mengurangi dampak banjir antara lain memprioritaskan pembangunan beberapa prasarana pengendalian banjir melalui pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir dan penanganan secara terpadu. Tujuan Menyediakan Infrastruktur untuk Percepatan Pembangunan Daerah dijabarkan dalam 4 (empat) Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan 12 (dua belas) indikator kinerja yang dapat di uraikan sebagai berikut:

Tujuan 2

Sasaran 1

Menyediakan Infrastruktur untuk Percepatan Pembangunan Daerah

Meningkatnya Infrastruktur Daerah

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran pembangunan tahun 2015 disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Daerah

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

KATEGOR I

1 Terbangunnya Prasarana dan Sarana Gedung Rumah Sakit Provinsi Jumlah Jiwa yang terlayani oleh akses air bersih

2

3 58,13 %

4 58 %

5 CUKUP

2.648 jiwa

11 %

CUKUP

1.366 Meter

86 %

BAIK

Penanganan erosi, longsor dan sedimentasi pada tebing-tebing, badan sungai ke areal pertanian,

100 % ( tahap I) 25.000 jiwa

1.580 M


82

persawahan masyarakat

dan

AKUNTABILITAS KINERJA pemukiman KIKKKKINERJA

Jumlah panjang pemeliharaan rutin jalan Provinsi

239,04 km

Terbangunnya Prasarana dan sarana Gedung Perkantoran

194,07 km

81 %

BAIK

4 Unit

3 unit

75 %

BAIK

Jumlah jaringan irigasi pertanian yang di rehabilitasi dan di tingkatkan

11.500 M

11.791,50 M

102 %

SANGAT BAIK

Jumlah luas areal jaringan dan bangunan irigasi pertanian yang direhabilitasi yang di pelihara

17.131 Ha

17.131 Ha

100 %

BAIK

Berdasarkan hasil pengukuran terhadapa sasaran pada tabel diatas, dapat di ketahui bahwa pencapaian kinerja pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo tergolong Baik. Hal ini dapat di lihat dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran, terdapat 1 (satu) indikator yang melampaui target yang telah di tetapkan sehingga mendapatkan kategori sangat baik dan 4 (empat) indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah di tetapkan tetapi masih dalam kategori baik dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran dalam kategori Cukup. Terbangunnya Prasarana dan Sarana Gedung Rumah Sakit Provinsi Pembangunan sarana dan prasarana, rumah sakit daerah Provinsi Gorontalo di bangun sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada Tahun 2014 pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit ini belum tercapai. Rumah sakit umum daerah dr. Hasri Ainun Habibie di bentuk oleh Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 yang masuk dalam lembaga teknis daerah yang pada Tahun 2014 masih memfokuskan pada

penataan

kelembagaannya beserta aparatur dan tenaga teknis di dalamnya. Pada tahun 2015, pembangunan rumah sakit provinsi melalui Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang akan melayani penderita Sakit Jiwa, paruparu dan mata dengan kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Gedung Rumah Sakit Provinsi. Pada tahun 2014, penganggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Rumah Sakit Daerah untuk tahap I telah di anggarkan, tetapi belum terealisasi. Pada tahun 2015, pembangunan sarana dan prasaranan Rumah Sakit Daerah ini di anggarkan kembali dengan paket pekerjaan pembangunan Gedung IGD RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Tahap I Yang direncanakan selesai fisik 100 persen. Tetapi dalam proses pembangunannya mengalami kendala pelaksanaan kegiatan pekerjaan yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian pihak ketiga sehingga berdasarkan dengan ketentuan dan peraturan


yang berlaku, maka

83

dilaksanakan pemutusan

AKUNTABILITAS KINERJA kontrak pelaksanaan pekerjaan secara sepihak dengan capaian KIKKKKINERJA

pembangunan fisik terakhir mencapai 58.13 persen. Target RPJMD untuk pembangunan sarana dan prasarana Rumah Sakit Provinsi ini sebesar 100 persen terbangunnya sarana dan prasarana gedung Rumah Sakit. Tabel Capaian Kinerja Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Indikator Kinerja

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


-

-

100 % (tahap I)

58,13 %

100 %

Terbangunnya Prasarana dan Sarana Gedung Rumah Sakit Provinsi Sumber Data : RSUD Provinsi Gorontalo

2015

Pencapaian kinerja sasaran atas pembangunan sarana dan prasarana gedung rumah sakit daerah Provinsi Gorontalo belum terealisasi dari target yang telah di tetapkan. Pada tahun 2015, pembangunan sarana prasarana gedung rumah sakit daerah Provinsi Gorontalo sudah memulai untuk tahap I dengan capaian sebesar 58,13 persen. Target capaian sampai dengan akhir periode RPJMD adalah 100 persen untuk pembangunan seluruh sarana dan prasarana rumah sakit yang di rencanakan di laksanakan dala 3 (tiga) tahap pembangunan yaitu gedung IGD (Instalasi Gawat Darurat), gedung IRINA (Instalasi Rawat Inap) dan Poliklinik. Jumlah Jiwa yang terlayani oleh akses air bersih Untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan infrastruktur daerah, salah satu indikatornya adalah jumlah infrastruktur yang di bangun sesuai dengan standar. Pembangunan infrastuktur yang di maksud adalah meliputi berbagai pembangunan yang akan memudahkan bagi masyarakat untuk memperoleh akses yang sesuai dengan kebutuhan. Pembangunan infrastruktur tersebut antara lain adalah Jumlah jiwa yang terlayani oleh akses air bersih melalui fasilitasi dan sistem penyediaan air bersih dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Pencapaian indikator kinerja sasaran ini telah dilaksanakan kegiatan penyediaan Sarana dan Prasarana Air

Minum dengan Jaringan Perpiaan dan bukan jaringan Perpipaan bagi

masyarakat. Dari target sebesar 25.000 Jiwa, realisasi sebesar 2.648 Jiwa atau sebesar 11 %. Rendahnya realisasi dari indikator ini adalah di sebabkan oleh keterbatasan anggaran yang di alokasikan untuk menunjang pembangunan ini. Anggaran yang teralokasi untuk pembangunan di tahun 2015 hanya di peruntukkan sebesar 2.648 jiwa. Guna mencapai target yang di


84

harapkan di akhir

AKUNTABILITAS KINERJA RPJMD, KIKKKKINERJA pemerintah mengambil kebijakan untuk mengevaluasi kembali

perencanaan dan penganggarannya sehingga semua target yang telah di tetapkan bisa di realisasikan. Olehnya di tahun 2017, penganggaran untuk membangun jaringan perpipaan dan bukan perpipaan untuk penyediaan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat akan di anggarkan sesuai target yang telah di tetapkan dalam RPJMD. Tabel Capaian Kinerja Jumlah Jiwa yang terlayani oleh akses air bersih Indikator Kinerja

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Jumlah Jiwa yang terlayani oleh akses air 2.265 Jiwa 1.895 Jiwa 8.370 Jiwa bersih Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo

Pencapaian

kinerja

sasaran

pembangunan

2015 Target

Realisasi


25.000 Jiwa

2.648 jiwa

134.266 jiwa

perpipaan

untuk

akses

air

bersih

sebagaimana tabel diatas, pada tahun 2012 sebesar 2.265 jiwa yang memperoleh layanan akses air bersih. Di Tahun 2013, layanan akses air bersih bagi masyarakat terealisasi sebesar 1.895 jiwa. Pada Tahun 2014 capaian kinerja dari sasaran ini naik menjadi 8.370 jiwa. Tetapi capaian ini masih jauh dari target yang telah di tetapkan sebesar 25.000 jiwa. Pada tahun 2015, capaian sebesar 2.648 jiwa dari target yang telah di tetapkan sebesar 25.000 jiwa. Target capaian di akhir periode RPJMD adalah sebesar 134.266 jiwa. Penanganan erosi, longsor dan sedimentasi pada tebing-tebing, badan sungai ke areal pertanian, persawahan dan pemukiman masyarakat Untuk pencapaian kinerja pada indikator ini, terdapat beberapa jenis bangunan yang di laksanakan yaitu pembangunan pengamanan badan sungai dan tebing, yaitu penguatan tebing sungai, pembangunan tanggul sungai, pembangunan tanggul banjir sungai, pembangunan penanggulangan banjir sungai serta perk tebing sungai. Pada tahun 2015, kegiatan pembangunan di arahkan pada daerah-daerah yang rawan akan erosi dan longsor. Adapun pembangunan tersebut adalah Pengamanan Badan Sungai dan Tebing, yaitu Perkuatan Tebing Sungai Desa Wanggahu, Pembangunan Tanggul Sungai Desa Bonda Raya, Pembangunan Tanggul Sungai Huangobotu, Pembangunan Tanggul Banjir Sungai Daenaa di sekitar Jembatan Mohiyolo, termasuk Pemeliharaan bangunan infrastruktur pengendali banjir (tersebar) dan Normalisasi dan pembuatan Tanggul Banjir Sungai Ohulingo, Poluo, Olunga.


85

AKUNTABILITAS KINERJA Selain daripada itu, telah dilaksanakan pula pembangunan prasarana pengaman pantai KIKKKKINERJA yang terdiri dari pengaman abrasi pantai sepanjang 1.366 meter. Tabel Capaian Kinerja Penanganan erosi, longsor dan sedimentasi pada tebing-tebing, badan sungai ke areal pertanian, persawahan dan pemukiman masyarakat Indikator Kinerja Penanganan erosi, longsor dan sedimentasi pada tebing-tebing, badan sungai ke areal pertanian, persawahan dan pemukiman masyarakat

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


6.690 M

2.001,29 M

838,29 M

1.580 M

1.366 M

14.357 M

2015

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo

Dari tabel di atas dapat di ketahui pula perkembangan capaian kinerja terhadap pembangunan penanganan pengaman badan sungai dan tebing dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 atau sampai tahun ke 4 RPJMD Provinsi Gorontalo. Pada Tahun 2012, realisasi capaian dari sasaran ini sebesar 6.690 meter dari target yang di tetapkan sebesar 4.877 meter. Tahun 2013 capaian ini turun menjadi 2.001,29 meter tetapi melampaui target yang di tetapkan tahun 2013 yaitu sebesar 730 meter. Realisasi capaian sasaran ini untuk Tahun 2014 turun menjadi 838,29 meter atau sebesar 42 persen di bandingkan tahun sebelumnya dan belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 1.120 meter. Pada tahun 2015, dari target yang telah di tetapkan sebesar 1.580 meter, capaian realisasinya sebesar 1.366 meter. Target capaian pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 14.357 Meter. Jumlah panjang pemeliharaan rutin jalan Provinsi Pembangunan infrastruktur selanjutnya adalah terlaksananya pemeliharaan rutin jalan provinsi. Pemeliharaan ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Secara rinci tentang lokasi-lokasi pembangunan tersebut dapat di ungkapkan sebagai berikut : pemeliharaan pada Ruas

Gorontalo-Suwawa-Tulabolo,

Hunggaluwa,

Gorontalo-Batudaa,

Batudaa-Isimu,

Boidu-Longalo-Dulamayo,

Molombulahe-Bubaa,

Dehuwalolo-

Biluhu-Bilato-Tangkobu,

Biluhu-

Bilato,Gorontalo—Biluhu, Gorontalo-Kantor Gubernur, Gorontalo-Tapa-Owata, Kabila-Tapa, Toto Utara, Duhiadaa-Imbodu, Motolohu-Marisa IV, Tangkobu-Pentadu, ditargetkan 100 Km realisasi


86

AKUNTABILITAS KINERJA capaian 194,07 Km atau 194,07%. Dibanding Tahun lalu dari 244,30 Km yang ditargetkan KIKKKKINERJA Realisasi mencapai 209,41 Km (14,28% dibawah target). Selain pemeliharaan jalan secara rutin, di lakukan pula pemeliharaan/Peningkatan berkala. Dalam pembangunan ini, target yang di tetapkan sebesar 11,5 Km realisasi mencapai 22,99 Km atau 199,91 % diatas target yang ditetapkan, hal ini disebabkan selain adanya optimalisasi sisa hasil tender (SHT) juga karena tambahan anggaran sebesar 9,4 Milyar untuk penanganan jalan sepanjang 3,7 Km. Dibanding tahun anggaran sebelumnya target 10 Km realisasi hanya mencapai 8,14 Km disebabkan adanya 3 paket yang diputuskontrakan. Tabel Capaian Kinerja Jumlah panjang pemeliharaan rutin jalan Provinsi Indikator Kinerja

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Jumlah panjang pemeliharaan 6.690 KM 2.001,29 KM 838,29 KM rutin jalan Provinsi Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo

2015 Target

Realisasi

239,04 KM

194,07 KM

Kondisi kinerja pada akhir RPJMD 259,04 KM

Capaian kinerja sebagaimana tabel diatas adalah pemeliharaan jalan provinsi secara rutin. Pada tahun 2012, realisasi sebesar 6.690 kilo meter. Tahun 2013, pemeliharaan jalan terealisasi sebesar 2.001,29 kilo meter dan tahun 2014 realisasi sebesar 838,29 kilo meter. Pada tahun 2015, realisasi sebesar 194,07 kilo meter dari target yang di tetapkan sebesar 239,04 kilo meter atau capaian sebesar 81 persen. Target capaian pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 259,04 kilo meter. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran Dalam pencapaian indikator kinerja ini telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan sarana dan Prasranan Gedung perkantoran, terdiri dari Pembangunan kantor Pemerintah Provinsi. Dari target 4 unit realisasi 3 unit atau capain 75 persen dibawah target, hal ini disebabkan oleh sebagian kecil lahan untuk pembangun belum dapat dibebaskan serta tidak teralokasinya dana untuk pembangunan. Pada tahun 2015, hanya teralokasi dana pembangunan untuk 3 unit gedung kantor pemerintah. Pembangunan prasarana gedung perkantoran ini merupakan pembangunan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Target RPJMD untuk pembangunan prasarana gedung kantor sebesar 14 unit. Sampai dengan tahun ke empat, telah terealisasi sebesar 10 unit gedung kantor. Dan untuk target selanjutnya yaitu 4 gedung kantor, akan di


87

AKUNTABILITAS KINERJA selesaikan di tahun 2016 sebanyak 2 unit bangunan kantor dan di tahun 2017 sebanyak 2 unit KIKKKKINERJA bangunan kantor. Tabel Capaian Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran Indikator Kinerja

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


3 Unit

4 Unit

3 Unit

14 Unit

Terbangunnya sarana 4 Unit dan Prasarana Gedung Perkantoran Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo

2015

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa, pencapaian kinerja indikator sasaran di Tahun 2012 belum tercapai. Pada Tahun 2013 pencapaian sebesar 4 unit gedung perkantoran dari target sebesar 4 unit atau 100 persen. Pada Tahun 2014 dengan target yang telah di tetapkan sebesar 4 unit, hanya terealisasi 3 unit saja atau capaian sebesar 75 persen. Dan pada tahun 2015, realisasi sebesar 75 persen dengan jumlah unit perkantoran yang di bangun sebesar 3 unit dari target sebesar 4 unit. Capaian kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 14 unit sarana dan prasarana gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo. Jumlah Jaringan Irigasi Pertanian yang di rehabilitasi dan ditingkatkan. Pada indikator ini telah dilaksanakan kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian pada 7 (tujuh) daerah irigasi yang ada di Provinsi Gorontalo. Pembangunan irigasi pertanian ini sangat strategis dan sangat di butuhkan oleh masyarakat guna meningkatkan hasil produksi pertanian dan kualitas produksi. Banyak aspek yang akan di timbulkan dengan baiknya jaringan irigasi pertanian, dengan

meningkatnya

pertanian

yang

peningkatan kesejahteraan petani

juga

lengkapnya pembangunan

di

kualitas

hasil

produksi

barengi

dengan

produksi,

masyarakat akan untuk irigasi

maka

khususnya

meningkat.

Lebih

lokasi/daerah pertanian

adalah

sebagai berikut : Daerah Irigasi Bongo, Bulia, Huludupitango, Pilohayanga, Tabulo Latula, Taluduyunu, Tolinggula. Dari 11.500 Meter


88

AKUNTABILITAS KINERJA yang ditargetkan, realisasi mencapai 11.791,50 Meter atau 102 persen. Pembangunan yang KIKKKKINERJA dilaksanakan disesuai dengan proporsi anggaran yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Di tahun 2015, Pemerintah Provinsi Gorontalo murni hanya menangani 7 (tujuh) daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi. Itupun sudah termasuk Optimalisasi Anggaran Sisa Hasil Tender (SHT-DAK) yang menyumbangkan penanganan sepanjang ± 3.176 Meter. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2014, dari 11.000 Meter yang ditargetkan realisasi mencapai 9.911 Meter atau 90,10%, jumlah penanganan termasuk daerah irigasi kewenangan Kabupaten Kota. Tabel Capaian Jumlah Jaringan Irigasi Pertanian Yang di Rehabilitasi dan ditingkatkan Indikator Kinerja Jumlah Jaringan Irigasi Pertanian Yang di Rehabilitasi dan ditingkatkan

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


7.975,34 M

13.305,75 M

9.911 M

11.500 M

11.791,50 M

68.287 M

2015


Pencapaian sebagaimana pada tabel diatas, dapat di ketahui bahwa jumlah jaringan irigasi pertanian yang di rehabilitasi dan di tingkatkan fungsi dan kualiasnya adalah sebesar 7.975,34 Meter di tahun 2012. Pada tahun 2013 sebesar 13.305,75 Meter dan tahun 2014 realisasi capainnya sebesar 9.911 Meter. Selanjutnya, pada tahun 2015, realisasi capaian sebesar 11.791,50 Meter dari target yang telah di tetapkan sebesar 11.500 Meter atau mencapai 102 persen. Capaian di tahun 2015 melebihi target yang telah di tetapkan sehingga dapat di ketahui efisiensi sumber daya yang menghasilkan kelebihan capaian sebesar 291,50 dari target yang telah di tetapkan. Capaian akhir RPJMD adalah sebesar 68.287 meter. Jumlah Luas Areal Jaringan Irigasi Pertanian Yang Direhabilitasi Dan Di Pelihara. Rehabilitasi dan pemeliharaan terhadap jaringan irigasi bertujuan untuk memperluas areal luas lahan pertanian yang dapat memanfaatkan irigasi. Semakin luas areal lahan yang dapat di jangkau oleh jaringan irigasi, maka swasembada padi di Provinsi Gorontalo akan cepat terwujud. Adapun optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun adalah yang khususnya biaya operasi pemeliharaan dari 7 (tujuh) daerah irigasi yang ditangani provinsi dan 22 (dua puluh dua) daerah irigasi kewenangan kabupaten kota. Dari 17.131 Ha yang ditargetkan, realisasi mencapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Operasi dan


89

AKUNTABILITAS KINERJA pemeliharaan yang dilakukanKIKKKKINERJA dalam rangka menjaga infrastruktur jaringan irigasi agar tetap terpelihara

dan

berfungsi

mestinya.

Pelaksanaan

diharapkan

dapat

sebagaimana

pembangun

memberikan

ini

peningkatan

produksi padi sebesar 82.363 ton dengan asumsi produksi

sebesar

4,6

ton/Ha,

sehingga

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Dari pencapaian tersebut, masih terdapat permasalahan umum yang terjadi terkait dengan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ini yaitu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dilapangan akibat musim tanam dari masingmasing daerah irigasi belum seragam ataupun terlambat atau tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Tabel Capaian Jumlah Luas Areal Jaringan Irigasi Pertanian yang direhabilitasi dan di pelihara Indikator Kinerja

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Jumlah Luas Areal Jaringan Irigasi 17.131 Ha 17.131 Ha 17.131 Ha Pertanian yang direhabilitasi dan di pelihara Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo

2015 Target

Realisasi


17.131 Ha

17.131 Ha

17.131 Ha (pemeliharaan 29 daerah irigasi)

Tabel di atas menggambarkan pencapaian sasaran dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sama dan capaian ini sebagimana target yang telah di tetapkan sebesar 17.131 Ha. Atau capaian sebesar 100 persen. Target akhir RPJMD adalah 17.131 Ha.


90


Tujuan 2

Sasaran 2

Menyediakan Infrastruktur untuk Percepatan Pembangunan Daerah

Meningkat dan Berkembangnya Jalan Akses ke Pusat-Pusat Produksi


Meningkat dan Berkembangnya Jalan Akses ke Pusat-Pusat Produksi

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

KATEGORI

1 Jumlah panjang ruas jalan strategis provinsi yang di bangun dan yang di tingkatkan Jumlah panjang ruas jalan provinsi yang di bangun dan yang ditingkatkan

2

3

4

5

5 KM

10,12 KM

202 %

SANGAT BAIK

10 KM

13,81 KM

138 %

SANGAT BAIK

Berdasarkan hasil pengukuran terhadapa sasaran pada tabel diatas, dapat di ketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran meningkat dan berkembangnya jalan akses ke pusat-pusat produksi di Provinsi Gorontalo tergolong

Sangat Baik. Hal ini dapat di lihat dari 2 (dua)

indikator kinerja sasaran, realisasi capaian keduanya melampaui target yang telah di tetapkan. Jumlah Panjang Ruas Jalan Strategis Provinsi Yang Di Bangun Dan Yang Di Tingkatkan Sebagai provinsi yang baru mulai berkembang, sangatlah perlu membangun infrastruktu yang memadai utamanya pembangunan infrastruktur jalan yang menuju ke pusat-pusat produksi. Provinsi Gorontalo yang memiliki produksi unggulan jagung, dimana area produksi jagung terletak di desa-desa yang membutuhkan waktu tempuh lumayan panjang untuk menjangkaunya, maka sangatlah strategis bila akses jalan menuju pusat-pusat produksi tersebut selalu mendapat perhatian pemerintah. Hal ini di maksudkan agar memperpendek waktu tempuh dan meningkatkan kelancaran pemasaran hasil-hasil produksi. Dengan demikian, dampak yang di timbulkan dari berbagai kelancaran akses ini, mampu meningkatkan


91

AKUNTABILITAS KINERJA pendapatan ekonomi masyarakat. Lebih lengkapnya tentang lokasi pembangunannya adalah KIKKKKINERJA sebagai berikut: Pembangunan Ruas Jalan Boidu - Longalo-Dulamayo Lanjutan, Peningkatan Jalan Labanu Tolongio dan Peningkatan Jalan Brigjen Piola Isa. Dari target 5 Km yang ditetapkan realisasi 10,12 Km atau 202 persen diatas target yang telah di tetapkan. Dibanding tahun sebelumnya, telah dilaksanakan pula indikator dimaksud sepanjang 5,7 Km dari target sebesar 5 Km (42,5% melebihi target). Tabel Capaian Kinerja Jumlah panjang ruas jalan strategis provinsi yang di bangun dan yang di tingkatkan Indikator Kinerja

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


5,7 Km

5 Km

10,12 Km

27,5 Km

Jumlah panjang ruas jalan strategis provinsi 21,38 Km 7,12 Km yang di bangun dan yang di tingkatkan Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo

2015

Pencapaian kinerja sasaran sebagaimana tergambar pada tabel di atas adalah pada Tahun 2012 sebesar 21,38 Km. Di Tahun 2013, realisasi sebesar 7,12 Km dan pada Tahun 2014 capaian turun menjadi 5,7 Km. Tetapi capaian di Tahun 2014 ini masih melampui target yang telah di tetapkan sebesar 5 Km. Dan pda tahun 2015, realisasi capaian sebesar 10,12 Km dari target yang telah ditetapkan sebesar 5 Km atau capaian sebesar 202 persen. Dari hasil capaian kinerja di tahun 2015, terdapat efisiensi sumber daya baik anggaran maupun sumber daya lain yang

mendukung

pencapaian

sasaran

ini

sehingga capaian melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja di akhir periode RPJMD sebesar 27,5 Km. Jumlah Panjang Ruas Jalan Provinsi Yang Di Bangun Dan Yang Di Tingkatkan Jalan dikategorikan dalam kondisi mantap jika kondisi jalan tersebut dalam kondisi baik dan sedang, dan dikategorikan dalam kondisi yang tidak mantap jika kondisi jalan tersebut dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Konsep Kemantapan Jalan adalah pelayanan


92

(performance)

dimana

AKUNTABILITAS KINERJA pengguna jalan bisa merasakan nyaman, aman dan KIKKKKINERJA

dapat

memanfaatkan kecepatan secara optimum sehingga jalan dapat berfungsi secara fungsional. Pemeliharaan/Peningkatan Berkala Jalan Provinsi terdapat di lokasi yang tersebar di Kab/Kota yaitu Rehab. Berkala Ruas Jalan Bilato - Tangkobu, Rehab. Berkala Ruas Jalan Tangkobu - Pentadu, Rehab. Berkala Ruas Jalan Motolohu-Marisa IV, Peningkatan Ruas Jalan Molombulahe - Bubaa, Rehab Berkala Ruas Jalan Gorontalo-Tapa-Atinggola (Optimalisasi), Peningkatan Ruas Jalan Gorontalo-Batudaa-Isimu (Tambahan DAK/perubahan). Dari target 11,5 Km realisasi mencapai 22,99 Km atau 199,91 % diatas target yang ditetapkan, hal ini disebabkan selain adanya optimalisasi sisa hasil tender (SHT) juga karena tambahan anggaran sebesar 9,4 Milyar untuk penanganan jalan sepanjang 3,7 Km. Dibanding tahun anggaran sebelumnya target 10 Km realisasi hanya mencapai 8,14 Km. Tabel Capaian Kinerja ruas jalan provinsi yang di bangun dan yang di tingkatkan Indikator Kinerja

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


27,86 Km

10 Km

13,81 Km

327,56 Km

Jumlah panjang ruas jalan provinsi yang di 10 Km bangun dan yang di tingkatkan Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo

2015

Pada Tahun 2012 belum terdapat capaian kinerja sasaran ini dan pada Tahun 2013, capaian kinerja sasaran sebesar 10 Km. pada Tahun 2014 capaian kinerja ini sebesar 27,86 Km atau naik sebesar 178 persen di bandingkan dngan pencapaian pada Tahun 2013. Pencapaian kinerja di Tahun 2014 belum sesuai dengan target yang telah di tetapkan sebesar 33 Km. Pada tahun 2015 ini, realisasi capaian mencapai 138 persen dengan panjang jalan 13,81 Km dari target yang ditetapkan sebesar 10 Km. Dari hasil capaian di tahun 2015 dapat di lihat bahwa terdapat efisiensi terhadap sumber daya sehingga capaian melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 3,81 km. Capaian kinerja yang di harapkan pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 327,56 Km. Tujuan 2 Menyediakan Infrastruktur untuk Percepatan Pembangunan Daerah

Sasaran 3 Membangun Kemandirian Desa


93

AKUNTABILITAS KINERJA Indikator kinerja, target KIKKKKINERJA dan realisasi dari sasaran pembangunan ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Sasaran Membangun Kemandirian Desa

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

Jumlah Desa Maju dan Mandiri

3 Desa dan 3 Kelurahan


Capaian (%)

KATEGORI

4

5

100%

BAIK

Capaian indikator kinerja ini antara lain diperoleh lewat program peningkatan partispasi masyarakat yaitu terlaksananya pencanangan BBGRM tingkat Provinsi Gorontalo dan Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan yang merupakan bagian integral dari program pembangunan Nasional dan Daerah serta bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa dan Kelurahan sebagaimana yang diharapkan dalam amanat undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Khususnya Masyarakat di tingkat desa dan kelurahan pada hakekatnya dilaksanakan dengan berbasis pada kemampuan swadaya dan sumber daya masyarakat yang didukung dengan fasilitasi Pemerintah dalam melakukan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan partisipasi secara terarah, terpadu antara masyarakat dan Pemerintah dalam membangun Desa dan Kelurahan, dengan demikian diharapkan pula program pemerintah provinsi Gorontalo Membangun Gorontalo dari Desa dan Kelurahan dapat direalisasikan sebagaimana yang diharapakan oleh semua pihak dan diharapkan dapat menciptakan desa yang maju dan mandiri. Dalam upaya menilai keberhasilan pembangunan Desa dan Kelurahan, perlu dilakukan Lomba Desa dan Kelurahan dengan membandingkan data lingkup perkembangan Desa dan Kelurahan 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan data profil Desa dan Kelurahan sesuai indikator penilaian yang mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan perlombaan Desa dan Kelurahan, serta amanat Permendagri Nomor 12 Tahun 2007. Pelaksanaan lomba desa dan kelurahan di provinsi Gorontalo didahului dengan kegiatan rapat antara Pejabat PMD Kabupaten/ Kota serta monitoring dan pembinaan Ke-Seluruh Kecamatan yang desa dan kelurahan memperoleh juara pertama.


94

Juara lomba desa

AKUNTABILITAS KINERJA dan kelurahan tingkat provinsi akan mengikuti lomba desa KIKKKKINERJA

dan

kelurahan tingkat Nasional, bersaing dengan desa-desa di seluruh Indonesia. Hal ini dapat dijadikan ajang sharing pengetahuan untuk peningkatan kualitas desa yang lebih baik lagi. Tujuan utama yang ingin di capai pada sasaran ini yaitu tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar Masyarakat Desa Tertinggal. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan di desa khususnya di desa tertinggal. Tabel Capaian Kinerja Membangun Kemandirian Desa Indikator

2012

2013

2014

Kinerja

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi




2015 Target

3 Desa dan 3 3 Desa Jumlah Desa 3 Desa dan 3 Desa dan 3 Kelurahan dan 3 Maju dan 3 Kelurahan Kelurahan Kelurahan Mandiri Sumber Data : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PDT Provinsi Gorontalo

Pencapaian kinerja sasaran pada Tahun 2012 capaiannya 3 Desa dan 3 Kelurahan atau 100 persen dari target yang telah di tentukan dan pencapaian Tahun 2013 adalah 3 Desa dan 3 Kelurahan atau 100 persen capaian dari target yang telah di tetapkan. Begitupun dngan pencapaian Tahun 2014 sudah mencapai target yang telah di tetapkan yaitu 3 Desa dan 3 Kelurahan atau realisasi sebesar 100 persen. Pada tahun 2015, capaian kinerja sasaran inipun terlaksana 100 persen. Target capaian pada akhir RPJMD sebesar 18 Desa dan 18 Kelurahan. Tujuan 2 Menyediakan Infrastruktur untuk Percepatan Pembangunan Daerah

Sasaran 4 Meningkat dan berkembangnya infrastruktur Desa

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran pembangunan ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Meningkat dan berkembangnya infrastruktur Desa


95


Target

Realisasi

Capaian (%)

KATEGORI

4

5

1

2

3

Jumlah kawasan yang dibangun sarana dan prasarana fasilitas layanan umum

1 kawasan

5 kawasan

500 %

SANGAT BAIK

Jumlah Unit sarana sanitasi yang di bangun

120 Unit

28 unit

23 %

KURANG

Berdasarkan hasil pengukuran terhadapa sasaran pada tabel diatas, dapat di ketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran meningkat dan berkembangnya infrastruktur desa di Provinsi Gorontalo tergolong kurang baik dan itu berarti bahwa terdapat factor-faktor penghambat kelancaran pembangunan akses layanan umum di daerah. Hal ini dapat di lihat dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang realisasi capaiannya melampaui target yang telah di tetapkan sementara 1 (satu) indikator kinerja lainnya realisasi masih kurang. Jumlah Sarana dan Prasarana fasilitas layanan Umum Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum di maksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat utamanya pada kawasan-kawasan wisata yang ada di Provinsi Gorontalo dan kawasan-kawasan yang mendukung fasilitas layanan kepada masyarakat. Pada tahun 2015, Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Fasilitas Layanan Umum yakni Kawasan 1 meliputi Pembangunan Cottage Desa Botutonuo Kab. Bone Bolango, Pembangunan Gapura Taludaa Lanjutan Rehab Tugu dan Taman Simpang Lima Andalas dan Penataan Simpang Tamalate/Pauwo. Kawasan 2 : Revitalisasi Lapangan Atinggola. Kawasan 3 : Penataan Landsekap Masjid DPRD Prov. Gorontalo, Pengaspalan Halaman Kantor DPRD dan Kantor Gubernur

Gorontalo,

Pembangunan

Gapura/Gerbang

Kantor

Gubernur,

Perencanaan

Pembangunan Gapura/ Gerbang Kantor Gubernur. Kawasan 4 : Pembangunan Pagar Makam Islam Gorontalo di Manado dan Kawasan 5 meliputi Pembuatan Patung dan Landscape Taman Bandara Jalaludin Provinsi Gorontalo, Perencanaan Pembuatan Patung dan Landscape Taman Bandara Jalaludin Provinsi Gorontalo.


96

AKUNTABILITAS KINERJA KIKKKKINERJA Tabel Capaian KinerjaJumlah Sarana dan Prasarana fasilitas layanan Umum

Indikator Kinerja

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Jumlah kawasan yang dibangun 8 Kws 5 Kws sarana dan prasarana fasilitas layanan umum Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo

2015 Target

Realisasi

1 Kws

5 Kws


6 Kws

Pencapaian kinerja untuk Tahun 2012 dari target sebesar 1 kawasan, tetapi belum bisa terealisasi dan pada Tahun 2013 capaian kinerja mencapai 8 kawasan. Pada Tahun 2014, capaian melampaui target yang telah di tetapkan sebesar 1 kawasan dengan capaian sebesar 5 kawasan atau capaian sebesar 500 persen.

Pada tahun 2015, realisasi capaian juga 500

persen, dari target yang di tetapkan sebesar 1 kawasan, tapi terealisasi sebesar 5 kawasan. Capaian di tahun 2015, dimana target yang telah di tetapkan terlampaui sebesar 4 kawasan. Hal ini memperlihatkan bahwa terdapat efisiensi sumber daya yang di gunakan dalam mencapai sasaran. Capaian akhir periode RPJMD adalah sebesar 6 kawasan. Jumlah unit sarana sanitasi yang terbangun Pembangunan sarana sanitasi pada lokasi-lokasi fasilitas umum sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat utamanya masarakat perdesaan. Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi bagi Masyarakat, yaitu berupa Pembangunan MCK di Kota Gorontalo, MCK di Kabupaten Gorontalo , MCK di Kabupaten Bone Bolango , MCK di Kabupaten Boalemo , MCK di Kabupaten Pohuwato , MCK di Kabupaten Gorontalo Utara , MCK di Dusun Hungayomamu Desa Bululi Kec. Asparaga (Rumah KAT) Kabupaten Gorontalo. Dari target 120 unit MCK yang di tetapkan di tahun 2015, baru terealisasi 28 unit atau 23% dari target yang telah ditetapkan. Rendahnya realisasi dari indikator ini adalah di sebabkan oleh keterbatasan anggaran yang di alokasikan untuk menunjang pembangunan ini. Anggaran yang teralokasi untuk pembangunan di tahun 2015 hanya di peruntukkan sebesar 28 unit atau sebesar 23 persen dari target yang di tetapkan. Guna mencapai target yang di harapkan di akhir RPJMD, pemerintah

mengambil

kebijakan

untuk

mengevaluasi

kembali

perencanaan

dan

penganggarannya sehingga semua target yang telah di tetapkan bisa di realisasikan. Olehnya di tahun 2017, penganggaran untuk membangun sanitasi bagi masyarakat akan di anggarkan sesuai target yang telah di tetapkan dalam RPJMD.


97

AKUNTABILITAS KINERJA KIKKKKINERJA Tabel Capaian Kinerja Jumlah unit sarana sanitasi yang terbangun Indikator Kinerja

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


149 unit

52 unit

64 unit

120 unit

28 unit

666 unit

Jumlah unit sarana sanitasi yang terbangun

2015


Pencapaian kinerja pada Tahun 2012 terhadap indikator unit sarana sanitasi yang terbangun adalag sebesar 149 unit. Di Tahun 2013 pencapaian sebesar 52 unit atau turun jika di bandingkan dngan pencapaian tahun sebelumnya. Pada Tahun 2014, capaian terhadap indikator sasaran ini naik jika dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya. Pencapaian di Tahun 2014 sebesar 64 unit belum mencapai target yang telah di tetapkan sebesar 120 unit. Dan pada tahun 2015, capaian realisasi baru mencapai 23 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja yang di harapkan di akhir periode RPJMD adalah sebesar 666 unit sarana sanitasi yang di bangun. Permasalahan dan Isu Strategis terhadap Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Gorontalo. Permasalahan dibidang infrastruktur diantaranya adalah masih adanya ketimpangan pembangunan antara lintas sektor di wilayah Provinsi Gorontalo serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; makin maraknya pemekaran daerah yang seringkali menyebabkan penurunan kualitas pelayanan infrastruktur di daerah tersebut; dan juga keterbatasan kapasitas pelayanan infrastruktur yang dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Secara lebih khusus, dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah ada beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya: Bidang Sumber Daya Air 1) Laju alih fungsi lahan pertanian beririgasi 2) Pengelolaan resiko guna memperkecil kerugian yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, abrasi pantai dan pengaruh menurunnya kapasitas sumber air akibat sedimentasi. 3) Dampak negatif perubahan iklim global, khususnya banjir, kekeringan dan kenaikan muka air laut


98

4)

AKUNTABILITAS KINERJA Kualitas SDM dalam pengelolaan SDA terpadu berbasis teknologi informasi KIKKKKINERJA

5) Jaringan pelayanan irigasi yang belum memadai. 6) Keterbatasan dana pengendalian banjir & abrasi pantai. 7) Pengembangan beberapa mega proyek seperti: waduk Dumbaya Bulan, Revitalisasi Danau Limboto, Kanal Banjir Tamalate-Bone, dan Bendung Randangan. 8) Kejadian bencana alam seperti banjir dan tanah longsor berdampak pada rusaknya Daerah Aliran Sungai dan berbagai infrastruktur yang dibangun. 9) Rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan illegal loging, illegal minning dan aktivitas perladangan berpindah. 10) Pemanfaatan sumber air yang tidak ramah lingkungan serta tidak memperhatikan aspek berkelanjutan. 11) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi antara stakeholder terkait dalam pengelolaan sumber daya air di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota Bidang Bina Marga 1) Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang berbasiskan pada tata ruang dan sistem transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil, pusat kegiatan ekonomi kreatif dalam rangka pencapaian MDGs. 2) Meningkatkan

kesadaran

masyarakat

pengguna

maupun

pemanfaat

jalan

dalam

memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia. 3) Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada. 4) Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah diantara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta outlet lainnya. 5) Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan secara umum jalan daerah di tengah-tengah desentralisasi dan otonomi daerah dan situasi kelembagaan penyelenggaraan jalan yang masih memerlukan perkuatan terutama dalam menyiapkan produk-produk pengaturan, fasilitasi jalan daerah, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.


99

6)

AKUNTABILITAS KINERJA Mengupayakan penyelesaian masalah pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dan/atau KIKKKKINERJA pelebaran jalan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

7) Belum adanya alternatif jalan lainnya untuk mengantisipasi pertumbuhan kepadatan pengguna jalan yang menunjang aktivitas sosial, ekonomi dan budaya pada lintas kabupaten/ kota. 8) Belum terealisasinya rencana aksesibilitas jalan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah dan masyarakat serta terbatasnya akses jalan bagi masyarakat daerah terpencil dan pesisir. 9) Inkonsistensi

pembangunan

jalan

&

jembatan

antara

pemerintah

provinsi

dan

kabupaten/kota. 10) Kurangnya peralatan pendukung operasional untuk tanggap darurat dan pemeliharaan jalan. 11) Belum optimalnya pelayanan prasarana jalan dan jembatan disebabkan karena banyaknya jalan rusak terutama pada jalur-jalur ekonomi Produktif. 12) Perlu adanya peningkatan kapasitas berupa pelebaran jalan provinsi. 13) Ruas jalan yang masih terbentur dengan kawasan hutan lindung seperti Ruas jalan AladiTulabolo, ruas jalan Tapa - Atinggola. 14) Perlu pemanfaatan as buton untuk pembangunan ruas jalan provinsi Bidang Cipta Karya 1) Pemenuhan target Millennium Development Goals (MDGs) yang menetapkan bahwa pada tahun 2015 separuh dari proporsi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman harus dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air minum. 2) Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi maupun antar kabupaten/kota. 3) Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan menuntut pelayanan sanitasi yang sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis. 4) Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang berpengaruh terhadap kualitas kehidupan, daya saing daerah serta sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan. 5) Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum. Tindak Lanjut Yang Diperlukan


100

Dukungan

AKUNTABILITAS KINERJA infrastruktur sumber daya air dalam mendukung pencapaian prioritas KIKKKKINERJA

pembangunan daerah pada tahun 2015 terus dilanjutkan untuk menyelesaikan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dan untuk memulihkan kondisi lingkungan / meningkatkan ketersediaan air bagi masyarakat serta mendukung program ketahanan pangan nasional dan daerah

meningkatkan kinerja layanan prasana irigasi, pada tahun ini sedang dilaksanakan

beberapa kegiatan yang termasuk dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya. Penyelenggaraan jaringan transportasi ditujukan untuk mewujudkan media penghubung antar wilayah kabupaten/kota, pusat permukiman, kawasan produksi, kawasan industri, pelabuhan laut, bandara dan wilayah pontensial, sehingga terbentuk satu kesatuan sistem transportasi darat, laut dan udara. Jaringan jalan, sebagai bagian dari elemen tata ruang dan elemen pembentukan struktur ruang wilayah serta bagian dari komponen infrastruktur wilayah, memiliki peran yang sangat vital bagi pemenuhan akesesibilitas dan mobilitas penduduk pada suatu wilayah. Dengan adanya pembangunan jalan diharapkan dapat memberikan pelayanan akses kepada masyarakat yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat yang lebih luas, seperti mobilitas meningkat, distribusi produksi lebih lancar, dan lain sebagainya, yang pada gilirannya dapat memberikan kemanfaatan bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Program Penyelenggaraan Jalan

memiliki kegiatan utama yaitu pemeliharaan rutin jalan,

pemeliharaan berkala jalan, dan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan terutama yang ada di Ruas Jalan Provinsi dan Strategis Provinsi. Perumahan dan permukiman yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan menjadi faktor penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab dan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain memberikan fasilitasi penyediaan infrasutuktur bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), IPM rendah serta pendukung lainnya. Sasaran

strategis

dalam

rangka

mendukung

prioritas

provinsi

bidang

pembangunan

infrastruktur daerah pada tahun 2015, yang didasarkan pada pagu indikatif 2015, adalah Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah serta Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.


101

AKUNTABILITAS KINERJA KIKKKKINERJA 3. Tujuan Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Tujuan Meningkatkan Kualitas Pendidikan dijabarkan dalam 2 (dua) Sasaran Strategis

Pemerintah

Provinsi

Gorontalo

dengan

7

(tujuh)

indikator

kinerja.

Selengkapnya tentang sasaran strategis dan indikator kinerja serta capaiannya dapat di jelaskan sebagaimana tabel-tabel sebagai berikut: Tujuan 3

Sasaran 1

Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan


Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Indikator Kinerja

1 Angka Melek Huruf

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia

Target

Realisasi

Capaian (%)

KATEGORI

2

3

4

5

96,50 %

99,71 %

103 %

SANGAT BAIK

APM SD/MI/Paket A 98,00 %

101,66 %

103 %

SANGAT BAIK

APM SMP/MTs/Paket B 92,25 %

77,10 %

84 %

BAIK

APM SMA/MA/SMK/Paket C 70,05 %

71,34 %

102 %

SANGAT BAIK

APK TK/PAUD 54,47 %

83,51 %

153 %

SANGAT BAIK

APK SD/MI 111,20 %

114,23 %

103 %

SANGAT BAIK

APK SMP/MTs 99,80 %

102,27 %

102 %

SANGAT BAIK

APK SMA/SMK/MA 88,09 %

89,92 %

102 %

SANGAT BAIK

SMP/MTs :99,65 %

100 %

101 %

SANGAT BAIK

SMA/MA/SMK :98,50 %

100 %

102 %

SANGAT BAIK

SD/MI : 73,00

71,92

98 %

BAIK

SMP/MTs : 60,50

57,18

95 %

BAIK


102

AKUNTABILITAS KINERJA 143 % KIKKKKINERJA SANAGAT BAIK SMA/MA/SMK :15,50 22,12

sekolah Rasio Guru /murid per kelas rata-rata

SD/MI 628.38

622,62

SMP/MTs 736.24

765,52

SMA/MA/SMK 766.45

703,06

99 %

BAIK

104 %

SANGAT BAIK

92 %

BAIK

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran dari tujuan meningkatnya aksesibilitas pendidikan pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja pendidikan di Provinsi Gorontalo rata-rata Sangat Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap 5 (lima) indikator kinerja sasaran, hampir seluruhnya dengan kategori Sangat Baik. Angka Melek Huruf Berbagai strategi dan kebijakan telah di ambil oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka menuntaskan buta aksara atau meningkatkan angka melek huruf kepada masyarakat. Pemilihan strategi yang tepat dalam mewujudkan visi berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, oleh karena itu guna mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pendidikan di Provinsi Gorontalo dirumuskan beberapa langkah strategis yakni : [1] Meningkatkan daya tampung sekolah dan pembangunan RKB, USB; [2] Memberikan bantuan perlengkapan sekolah; [3] Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; [4] Meningkatkan kelengkapan prasarana pembelajaran;[5] Meningkatkan kompetensi para kepala sekolah. Kebijakan selanjutnya diarahkan pada [1] Program Pendidikan Gratis; [2] Pemenuhan dan perbaikan ruang kelas dan sarana pendidikan; [3] Pemberian bantuan perlengkapan belajar bagi siswa miskin; [4] Meningkatkan mutu dan relevansi melalui Diklat PTK dan peningkatan kualifikasi;

[5]

Pemenuhan

prasarana

belajar

seperti

komputer,

perpustakaan;

[6]

Melaksanakan lomba-lomba; [7] Meningkatkan kapasitas para kepala sekolah; [8] Melakukan penilaian secara berkala terhadap prestasi satuan pendidikan. Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Melek huruf merupakan bagian darifokus pembangunan untuk k peningkatan sumber daya manusia. Hal ini mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan dan pemerataan ekonomi dan

pembangunan yang lain seperti

sosial. Terlebih lagi, dalam RPJMD Provinsi


103

AKUNTABILITAS KINERJA Gorontalo 2012-2017, penegasan akan pentingnya pendidikan juga bisa ditemukan dalam visi KIKKKKINERJA misi tentang Membangun

Kualitas Pendidikan telah menjadi arah bagi

pembangunan di

Provinsi Gorontalo. Grafik 3.1 Perkembangan pencapaian Angka Melek Huruf Tahun 2012-2015

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian Huruf dapat direalisasikan sebesar

99,71% tahun dari target

Angka Melek

sebesar 96.50%, dengan

persentase capaian kinerja sebesar 103,33%. Peningkatan realisasi tercapai sesuai target, dan dibandingkan dengan Tahun 2014 angka realisasi mengalami peningkatan sebesar 0.03%. Pada tahun 2015 dari target 96.50% terealisasi sebesar 99.71%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 103,83%. Keberhasilan peningkatan capaian Angka Melek Huruf (AMH) dari tahun

sebelumnya

didukung dengan adanya alokasi anggaran dari pemerintah Provinsi Gorontalodan kerja keras semua pihak yang cukup memadai untuk bidang pendidikan serta meningkatnya aksesibilitas Pendidikan Non Formal. Peningkatan angka melek huruf juga terkait dengan perluasan dan peningkatan pendidikan non formal. Tabel Capaian Indikator Kinerja Angka Melek Huruf Indikator Kinerja

Angka Melek Huruf

2012

2013

2014

2015

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi

95,00 %

99,68 %

99,68 %

96,50 %

99,71 %


97,50 %

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Prov. Gorontalo


104

AKUNTABILITAS KINERJA KIKKKKINERJA Angka melek huruf dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Dari target awal RPJMD tahun 2012-2017 yaitu tahun 2012, persentase angka melek huruf di Provinsi Gorontalo sebesar 8.971 orang dengan capaian sebesar 95,00 persen. Sedangkan pada tahun ke 2 (dua) RPJMD Provinsi Gorontalo yaitu tahun 2013 sebesar 5.471 orang dengan capaian sebesar 99,68 persen. Kenaikan ini sangat jelas tidak memenuhi target RPJMD dikarenakan berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi. Dan pada Tahun 2014 angka melek huruf di Provinsi Gorontalo masih belum berubah dari angka Tahun 2013 yaitu sebesar 99,68 persen. Pada tahun 2015, capaian realisasi sebesar 99,71 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 96,50 persen. Capaian di tahun ini melampaui target yang telah di tetapkan, hal ini berarti terdapat penghematan atau efisiensi sumberdaya yang di gunakan dalam mencapai sasaran ini sehingga capaian terlampaui sebesar 3,21 persen. Target capaian yang di harapkan di akhir periode RPJMD adalah sebesar 97,50 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan maka Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan sebuah Program Inovasi mulai tahun 2012. Program tersebut dikenal dengan sebutan Program Pendidikan Untuk Rakyat. Program ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu agar mendapatkan layanan pendidikan yang layak, sehingga dapat beroleh pelayanan pendidikan sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Provinsi Gorontalo menjadikan Pendidikan dan Kesehata untuk rakyat gratis. Program Pendidikan Untuk Rakyat adalah program pendidikan dalam bentuk pemberian bantuan operasional pada satuan pendidikan untuk peningkatan pelayanan di bidang pendidikan. Sasaran semua satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah, baik negeri maupun swasta se provinsi gorontalo berupa : bantuan operasional sekolah pada jenjang

SMA/SMALB/MA

dan

SMK,

Penyediaan

sarana

RKB

SMA/SMK,

peningkatan

kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan (Gudacil), Insentif guru kontrak, insentif pendidik PAUD. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100.


105

AKUNTABILITAS KINERJA a. Angka Partisipasi MurniKIKKKKINERJA SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A dapat diketahu dengan menggunakan rumus jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sekolah di pada jenjang SD/MI/Paket A di bagi dengan jumlah penduduk umur 7-12 tahun di kali 100. Memfasilitasi wajib belajar 12 tahun dan paket A,B dan C adalah merupakn suatu kewajiban bagi pemerintah baik pusat maupun daerah. Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Dasar ini di dukung pleh program-program yang sangat relevan dengan tuntutan akan pendidikan dasar di daerah. Di Provinsi Gorontalo, untuk mendukung tercapainya wajib belajar 12

tahun,

maka

di

program-program

laksanakan

dan

kegiatan

Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2015, yaitu : a.

Fasilitasi

Perluasan

Akses

Pendidikan Dasar, dengan kelompok Penyediaan Prasarana

sasaran Sarana

dan

Pendidikan

Dasar. b.

Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar, dengan kelompok sasaran Training of Center (TC) Siswa PK-LK tingkat Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa nasional (O2SN) SD dan SMP, Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP, Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP.

c.

Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola/Manajemen Pendidikan Dasar, dengan kelompok sasaran Manajemen BOS Provinsi.

APM SD/MI/Paket A jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2015 Indikator Kinerja ini telah berhasil mencapai target, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 96,87% berhasil terealisasi sebesar 101,66% dengan persentase capaian kinerja sebesar 104.94%. Jumlah penduduk usia 712 tahun mencapai 137.746. Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) Usia 7 – 12 tahun dapat dicapai jika terjadi peningkatan persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang mendapatkan


106

pelayanan pendidikan

AKUNTABILITAS KINERJA jenjang SD/SDLB/MI/Paket A. Pada tahun 2015 jumlah penduduk KIKKKKINERJA

usia 7-12 tahun sebanyak 137.746 orang, sedangkan Jumlah siswa usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/SDLB/Paket A adalah sebanyak 138.108 siswa, dengan distribusi sebagai berikut: SD sebanyak 133.224 siswa dan MI sebanyak 4.848 siswa. Dibandingkan dengan capaian APM SD/SDLB/Paket A tahun 2014 sebesar 100.97%, terdapat peningkatan sebesar 0.69%. Kenaikan ini disebabkan antara lain oleh adanya penurunan jumlah penduduk usia 7-12 tahun, sementara jumlah siswa usia tersebut meningkat. Bantuan Siswa Miskin (BSM-SD), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan penyelenggaraan paket A setara SD, RKB SDLB Negeri Kota Gorontalo Maesa Kota Gorontalo, rehabilitasi SD dan RKB SLB Negeri Pohuwato. Grafik 3. 2 Grafik perkembangan APM SD/MI/Paket A Tahun 2012-2015.

b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B dapat di ketahui dengan rumus jumlah penduduk umur 13-15 yang sekolah di pada jenjang SMP/MTs/Paket B di bagi dengan jumlah penduduk umur 13-15 tahun di kali 100. Untuk 76,28%, baru

tahun 2015 APM SMP/MTs/Paket B usia 13 – 15 tahun ditargetkan dapat

terealisasi

sebesar

77,10%

dengan

capaian

kinerja

sebesar sebesar

101,07%. Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun sebanyak 68,863 orang, sedangkan jumlah siswa yang bersekolah di jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B sebanyak 51.507 siswa. Indikator Kinerja APM Usia 13 - 15 Tahun jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B sebesar


107

77,1% telah mencapai

AKUNTABILITAS KINERJA target, begitu pula jika dibandingkan dengan capaian Nasional target KIKKKKINERJA

Indikator Kinerja APM Usia 13 – 15

tahun

SMP/MTs/SMPLB

Provinsi Gorontalo lebih rendah sebesar 3,63%.

sebesar

80,73%,

capaian

Beberapa intervensi yang dilakukan Dinas

Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan APM Usia 13 – 15 Tahun, antara lain melalui pemberian hanya bantuan operasional sekolah (BOS) kepada 326 sekolah SMP negeri dan swasta, selain dari pemerintah pusat, kontribusi peningkatan APM juga berasal pemerintah daerah dan masyarakat. Berikut Grafik pencapaian angka partisipasi murni siswa SMP/SMPLB/Paket B selama empat tahun terakhir (2012-2015). Grafik 3.3 Grafik Perekmbangan APM SMP/MTs/ Paket B

C. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C Untuk mengetahui nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C

dapat

digunakan rumus jumlah penduduk umur 16-18 tahun yang sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK/Paket C di bagi jumlah penduduk umur 16-18 tahun di kali 100. Guna peningkatan mutu pendidikan menengah ini, telah dilakukan Perluasan akses pendidikan menengah melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik. APM SMA/SMK/MA/Paket C dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2015 Indikator Kinerja ini sudah berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 70,05% baru berhasil terealisasi sebesar 71,34% dengan persentase capaian kinerja sebesar 101,84%.


108

AKUNTABILITAS KINERJA Jumlah penduduk usia 16-18 tahun mencapai 60. 515 orang, sedangkan siswa usia 16-18 KIKKKKINERJA tahun yang bersekolah di SMA/SMK/MA/SMLB/Paket C mencapai 43.488 siswa. Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) Usia 16 – 18 Tahun dapat

dicapai peningkatan persentase

jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang mendapatkan pelayanan pendidikan jenjang SMA/SMK/MA/Paket C. Distribusi siswa SMA sebanyak 19.315 siswa, MA sebanyak 8.747 siswa, SMK sebanyak 14,645, Paket C sebanyak 629 siswa dan SMALB sebanyak 152 siswa. Grafik 3.4 Grafik Tren APK SMA/MA/SMK/PAKET C TAHUN TAHUN 2012-2015

Dibandingkan dengan capaian APM Usia 16-18 Tahun pada tahun 2014 65,87%, terdapat kenaikan sebesar 5,47%. Kenaikan ini disebabkan

sebesar

antara lain oleh

peningkatan dilakukan melalui pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM-SM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembanguan ruang kelas SMK sebanyak 23 ruang, pembangunan ruang kelas baru SMA sebanyak 18 ruang.

Berikut grafik perkembangan pencapaian angka

partisipasi murni Usia 16 – 18 tahun selama empat tahun terakhir dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.


109

AKUNTABILITAS KINERJA Tabel Capaian KIKKKKINERJA Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) Indikator

2012

2013

2014

Kinerja

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi

SD/MI/Paket A 96,37 %






SMP/MTs/Pa ket B 69,99 %

SMP/MTs/Pa ket B 71,95 %

SMP/MTs/Pake t B 73,06 %



SMP/MTs/Paket B 95,00 %

SMA/MA/SM K/Paket C 55,3

SMA/MA/SM K/Paket B 64,75

SMA/MA/SMK/ Paket C 65,87

SMA/MA/SMK/ Paket C 70,05 %

MA/MA/SMK/P aket C 71,34 %

MA/MA/SMK/Paket C 83,05 %

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)

2015



Pada tabel diatas dapat di ketahui bahwa Capaian kinerja Bidang Pendidikan Dasar merupakan salah satu program penting Provinsi Gorontalo. Program ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran program Perluasan Akses, Peningkatan mutu dan Peningkatan Tata Kelola/Manajemen pada jenjang Pendidikan Dasar. Persentase APM SD/MI/Paket A di peroleh dari Jumlah Siswa usia 7-12 tahun pada jenjang SD/MI/Paket A dibagi Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun dikali 100 persen. Realisasi Capaian dari indikator ini di Tahun 2012 sebesar 96,37 persen, Tahun 2013 naik menjadi 98,65 persen dan pada Tahun 2014, naik lagi menjadi 100,97 persen dari target yang telah di tetapkan sebesar 97, 50 persen atau naik ratarata sebesar 2 persen per tahun. Dan pada tahun 2015, capaian realisasi mencapai 100,81 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 98,00 persen. Target capaian di akhir periode RPJMD adalah 98,50 persen. Persentase Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B dihitung dari Jumlah Siswa usia 1315 tahun pada jenjang SMP/MTs/Paket B dibagi Jumlah Penduduk kelompok usia 13-15 tahun dikali 100 persen. Dari hasil capaian terhadap indikator, pada Tahun 2012 terealisasi sebesar 96,99 persen, Tahun 2013 terealisasi sebesar 71,95 persen dari target 85,50 persen dan pada Tahun 2014 terealisasi sebesar 73,95 persen dari target yang ditetapkan sebesar 90,50 persen. Dan pada tahun 2015, realisasi mencapai 77,10 persen dari target yang telah di tetapkan sebesar 95,25 %. Capaian di akhir peride RPJMD di harapkan sebesar 95,00 persen. Selanjutnya, Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C dihitung dari Jumlah Siswa usia 16-18 tahun pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C dibagi Jumlah Penduduk kelompok usia 16-18 tahun dikali 100 persen. Dari capaian indikator kinerja dapat diketahui bahwa di Tahun 2012 realisasi capaian kinerja sebesar 55,3 persen dan pada Tahun 2013


110

AKUNTABILITAS KINERJA meningkat menjadi 64,75 persen dari target yang telah di tetapkan sebesar 60,70 persen. Pada KIKKKKINERJA Tahun 2014, capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut sebesar 65,87 persen dari target yang ditetapkan sebesar 65,87 persen. Hal ini berarti bahwa realisasi capaian atas indikator naik setiap tahun sebesar 8,35 persen di Tahun 2013 dan 1,12 persn di Tahun 2014. Dan pada tahun 2015, realisasi capaian kinerjanya sebesar 71,34 dari target yang telah di tetapkan sebesar 70,05 persen. Target capaian kinerja di akhir periode RPJMD adalah sebesar 83,05 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) Keberhasilan pembangunan suatu wilayah di tentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kulitas sumber daya manusia tersebut. Olehnya, peningkatan mutu pendidikan harus terus di upayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu daerah, biasa di kenal beberapa indikator untuk mengetahuinya antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK). APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada seuatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan

program

pembangunan

pendidikan

yang

diselenggarakan

dalam

rangka

memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap masyarakat usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. a. Angka Partisipasi Kasar TK dan PAUD Angka Partisipasi Kasar pada TK dan PAUD, dapat di ketahui dengan formula Jumlah peserta TK/PAUD usia 3-6 Tahun di bandingkan dengan jumlah penduduk usia 3-6 Tahun di kali 100 persen. Peningkatan kinerja tersebut merupakan dukungan keberhasilan dari program dan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhadap penguatan kelembagaan, pemenuhan sarana dan prasarana, penguatan kurikulum dan pembinaan kesiswaan PAUD di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.


111

AKUNTABILITAS KINERJA Pencapaian Kinerja yang tercermin dalam APK PAUD pada tahun 2015 sudah sangat baik, KIKKKKINERJA sehingga dapat diartikan bahwa semakin meningkatnya jumlah anak usia 1 – 6 tahun yang terlayani oleh PAUD baik melalui jenjang Formal (TK) maupun Nonformal (KB,TPA,SPS). Upaya pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan jumlah layanan PAUD formal maupun nonformal dengan memperluas akses layanan PAUD melalui penambahan dana bantuan biaya operasional PAUD dan sosialisasi ke masyarakat juga semakin ditingkatkan dengan menggalakkan PAUD di masyarakat luas. Sedangkan dalam hal peningkatan mutu pendidikan pemerintah berupaya menyelenggarakan orientasi teknis pembelajaran PAUD. APK PAUD dari tahun ke tahun selalu

menunjukkan

peningkatan

dari

target yang ditetapkan. Capaian Tahun 2014sebesar 85,37%. Pada tahun 2015 Indikator yang

Kinerja

ditetapkan

ini

sudah melebihi

yaitu dengan

target

75,00% dan capaian hasil 87,92%, diatas dari capaian tahun Angka

Partisipasi

dicapai

jika

2014. Peningkatan Kasar

PAUD

terjadi

dapat

peningkatan

persentase jumlah penduduk usia jenjang PAUD

yang

mendapatkan

pelayanan

pendidikan jenjang PAUD. Pada tahun 2015 jumlah penduduk usia jenjang PAUD sebanyak 85,650 orang, sedangkan Jumlah siswa usia yang bersekolah PAUD sebanyak 75.302 siswa. Untuk

tahun 2015, capaian kinerja APK PAUD menunjukkan kinerja yang tinggi,

Capaian ini juga menyumbang sebanyak 144,9% dari target

pada akhir RPJMD (2017).

Pencapaian target Indikator Kinerja APK PAUD sebesar 87,92% berkat dukungan dan kontribusi,

baik

dari

pemerintah

daerah

maupun

masyarakat.

Dinas

Pendidikan

Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalomemberikan kontribusi melalui program pendidikan non formal. Indikator

kinerja

pendukung

dalam

upaya

meningkatkan

APK

tersebut dilakukan melalui penyediaan 761 buah TK, 63 buah RA dan Kelompok Bermain (KB) 985 buah, Tempat Penitipan Anak (TPA) 36 lembaga, SPS sebanyak 198 lembaga, sehingga total lembaga PAUD 1.981 buah. Selain itu pemberian bantuan operasional PAUD,


112

publikasi dan sosialisasi

AKUNTABILITAS KINERJA pendidikan non formal serta Pengembangan data dan informasi KIKKKKINERJA

pendidikan non formal. Secara kelembagaan tren perkembangan jumlah lembaga PAUD dari tahun ke tahun

semakin

meningkat.

Jumlah

lembaga

PAUD

yang

makin

meningkat tersebut

berdasarkan satuan kelembagaan PAUD yaitu Taman Kanak- Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Walaupun upaya dalam peningkatan APK dan mutu

layanan

PAUD telah

banyak dilakukan, namun

masih

ditemukan sejumlah hambatan dan kendala yang terjadi di lapangan. Hambatan yang ditemui adalah sering terjadi mutasi pendidik/ tutor. Untuk mengantisipasi

hambatan

dan

kendala

yang

dihadapi

tersebut

di atas,

beberapa langkah terobosan telah dilakukan: a. Menyempurnakan Permendikbud

penyusunan

Nomor

146

Kurikulum

tahun

2014,

2013 dan

PAUD

dengan

dikeluarkannya

pelaksanaan TOT bagi pelaksanaan

kurikulum 2013 PAUD. b. Penyusunan

Pedoman

Pelaksanaan

PAUD

Holistik-Integratif

untuk

menunjang

pelaksanaan PP Nomor 60 tahun 2013 tentang PAUD c. Hasil pembangunan rehabilitasi ruang kelas d. Penyusunan Revisi Standar PAUD melalui Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar PAUD. e. Penyusunan Kebijakan Wajib PAUD untuk anak usia 5-6 tahun, dan pengalokasian anggaran untuk k menunjang pelaksanaan Wajib PAUD. f. Sosialisasi program PAUD pada pemerintah daerah. g.

Fasilitasi Perluasan Akses PAUD, dengan kelompok sasaran Rintisan PAUD dan Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional.

h.

Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan PTK PAUD, dengan kegiatan Rakor PAUDNI, Orientasi Pendidikan Karakter Anak dan Insentif PTK PAUD.


113

AKUNTABILITAS KINERJA KIKKKKINERJA Grafik 3.5 Grafik perkembangan APK PAUD 2012-2015

Dalam menunjang pencapaian kinerja program pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan pada tahun 2015 diantaranya adalah : a.

Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Pendidikan Non Formal dengan sub kegiatan Hibah Pengembangan Life Skill untuk 30 Kelompok, Hibah untuk penuntasan Tuna Aksara Dasar untuk 250 Kelompok, Hibah barang untuk Akreditasi PNF sebanyak 15 Lembaga dan Pelaksanaan Kegiatan Hari Aksara Internasional dengan sasaran 300 orang.

b.

Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan PTK PAUD meliputi kegiatan Rakor PAUDNI, Orientasi Pendidikan Karakter Anak untuk 100 peserta, dan Insentif PTK PAUD sebanyak 672 orang dengan rincian sasaran Kota Gorontalo 104 orang, Kabupaten Gorontalo 223 orang, Kabupaten Boalemo 95 orang, Kabupaten Pohuwato 90 orang, Kabupaten Bone Bolango 79 orang dan Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 71 orang.

c.

Perluasan Akses Pendidikan Anak Usia Dini. Kegiatan ini merupakan kegiatan Pemberian Hibah Barang Rintisan PAUD untuk 10 Lembaga dan Pelaksanaan Hari Anak Nasionalyang melibatkan peserta 500 orang Se Provinsi Gorontalo.

Prestasi yang diperoleh selama tahun 2015 adalah : a.

Menerima Anugrah Aksara Madya dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas Kinerja dan Kepedulian yang tinggi dalam percepatan Penuntasan Tuna Aksara di Provinsi Gorontalo;


114

b.

AKUNTABILITAS KINERJA Meraih Juara Terbaik IIIKIKKKKINERJA Lomba Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional yang diwakili oleh Bunda PAUD Jasma Lahinda, S.Pd Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dapat dihitung dengan menggunakan rumus jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SD/MI di bagi jumlah penduduk umur 7-12 tahun dikali 100. Kondisi dan keberhasilan pelaksanaan program pendidikan dasar tidak dapat dipisahkan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Berbagai masalah yang harus dihadapi dalam pelaksanaan dan pelayanan pendidikan dasar antara lain: a. Penyediaan guru yang berkualitas masih belum terlaksana terutama guru dengan kualifikasi lebih baik. Di daerah pedalaman sangat sulit untuk memanggil guru SD yang berkualitas apalagi membuat mereka nyaman untuk tinggal di pedalaman. Banyak guru terlatih yang berasal dari daerah pedalaman justru cenderung untuk menetap atau pindah ke wilayah perkotaan, setelah menyelesaikan pendidikannya. Selain itu minat guru perempuan untuk mengajar di daerah juga sangat sulit. Kesulitan lainnya adalah merekrut guru lulusan Sarjana atau Diploma untuk mengajar di sekolah pedalaman. b. Penyediaan infrastruktur fisik juga belum sepenuhnya terlaksana. Di beberapa daerah pedalaman dengan jumlah populasi sekolah yang sedikit, sejumlah kelas seringkali jarang digunakan. Sebaliknya di beberapa daerah perkotaan yang padat justru kekurangan kelas. Kondisi ini menyebabkan variasi yang signifikan terhadap jumlah siswa per kelas. c. Sarana dan prasarana pendidikan dasar di daerah masih terbatas. Fasilitas SMP yang belum disiapkan pada masa lalu, mengakibatkan banyak anak harus putus sekolah dan berhenti hingga di SD. Ketika fasilitas tersedia saat ini, masalah efisiensi penggunaan fasilitas menjadi masalah baru di daerah pedalaman karena rendahnya populasi usia sekolah. d. Data dan informasi program pendidikan dasar bermutu belum tersusun secara lengkap dan akurat sehingga sering terjadi perbedaan data. Keadaan ini membawa implikasi terhadap penyusunan perencanaan program dan target pendidikan dasar kurang mantap karena belum didasarkan pada data yang lengkap dan akurat. Di beberapa daerah realisasi beban biaya pendidikan tidak pasti. Walaupun saat ini telah ada program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana implementasi program BOS ini dapat berjalan efektif dan benar-benar mendorong pembebasan biaya pendidikan.


115

Jika

AKUNTABILITAS KINERJA dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2015 Indikator KIKKKKINERJA

Kinerja ini telah berhasil mencapai target. Daritarget yang ditetapkan sebesar 111.2% berhasil terealisasi sebesar 114,23% dengan persentase capaian kinerja sebesar 102,72%. Pada tahun 2015 jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 137.746 orang, sedangkan jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang SD/MI/Paket A sebanyak 144.773 siswa, dengan distribusi sebagai berikut SD sebanyak 131.678 siswa, MI sebanyak 11.459 siswa dan paket A sebanyak 1.636 siswa. Dibandingkan dengan capaian APK SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2014 sebesar 113,64%,

terdapat kenaikan sebesar 0,59%.

Kenaikan ini

disebabkan antara lain oleh

peningkatan jumlah anak yang bersekolah. Grafik 3.6 Grafik perkembangan APK SD/MI/Paket A Empat Tahun terakhir 2012-2015

c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Untuk mengetahui Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dapat digunakan rumus jumlah penduduk yang sekolah pada jenjang SMP/MTs dibagi jumlah umur 13-15 tahun di kali 100. Keberhasilan

peningkatan

mutu

layanan

pendidikan

dasar

ditandai

dengan

meningkatnyaujian nasional (UN) SMP/MTs untuk tingkat kelulusan dari 99,96% pada tahun 2015 menjadi 100%dan nilai rata-rata ujian akhir sekolah setingkat SD/MI dari 74,11 pada tahun 2014 turun menjadi 71,12 Pada tahun 2015. Sedangkan APK pada tingkat SD/MI


116

meningkat 113,64%

AKUNTABILITAS KINERJA ditahunKIKKKKINERJA 2014, menjadi 114,23% pada tahun 2015, sedangkan

untuk

tingkat SMP/MTs juga mengalami peningkatan dari 97,82% di tahun 2014 menjadi 102,27% pada tahun 2015, sedangkan APM SD/MI mengalami penurunan dari 100,97% di tahun 2014 menjadi 100,81% pada tahun 2015turun sebesar 0,16% dan APM SMP/MTs dari 73,06.% di tahun 2014 menjadi 77,10% pada tahun 2015, meningkat 4,04% dan dari target sasaran yang telah ditetapkan semua indikator dapat terealisasikan dengan baik. Keberhasilan pencapaian aspek peningkatan mutu pendidikan tersebut ditempuh melalui pembinaan potensi siswa merupakan intervensi yang dilaksanakan dalam bentuk pembinaan terhadap potensi kognitif, afektif dan psikomotor secara simultan melalui kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan. Trend perkembangan APK SMP/MTs/Paket B menunjukan perkembangan yang baik dari tahun ketahun. Pada tahun 2014 tingkat capaian

Indikator Kinerja inisudahmencapai

target yang ditetapkan. Daritarget yang ditetapkan sebesar 99,80%, baru berhasil terealisasi sebesar 102,27%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 102,47%. Jika dibandingkan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014yang sebesar 97,82% terdapat kenaikan capaian sebesar 4,45%. Kenaikan dari terget capaian ini disebabkan antara lain oleh peningkatan jumlah siswa usia tersebut meningkat. Pencapaian APK SMP/MTs/Paket B sebesar 102,47% tersebut berkat dukungan dan kontribusi,baik

dari

pemerintah

pusat,

pemerintah

daerah

ataupun

masyarakat.

DinasPendidikanKebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo memberikan kontribusi melalui program perluasan akses pendidikan pada jenjang/setara SMP. Indikator kinerja pendukung dalam upaya meningkatkan APK tersebut dilakukan melalui pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) sebanyak 326 SMP, 8 MI negeri dan swasta, rehalitasi SMP Negeri Pinogu, Layanan SMP terbuka, Layanan Program Paket B setara SMP, sosialisasi wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Pemberian Beasiswa Siswa Miskin.


117

AKUNTABILITAS KINERJA Grafik 3.7 KIKKKKINERJA

Grafik perkembangan APK SMP/MTs/Paket B tahun 2012 – 2015

d. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK dapat diketahui dengan rumus jumlah penduduk yang sekolah di jenjang SMA/MA/SMK dibagi jumlah penduduk umur 16-18 tahun dikali 100. Aspek pemerataan layanan pendidikan menengah terdapat peningkatan capaian indikator pada APK pendidikan menengah sebesar 89,92% pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 1,73% dari tahun 2014 sebesar 88,19%, sedangkan APM pada tahun 2014 sebesar 65,87% dan tahun 201571,34% lebih meningkat 5,47%. Kenaikan tersebut dari APK tahun 2014 sebagai upayaKontribusiDinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalotahun 2015 dalam pencapaian APK tersebut melalui pembangunan gedung sekolah baru sebanyak 41RKB, rehabilitasi penambahan ruang kelas sekolah sebanyak 20 ruang kelas, rehabilitasi 1 ruang kelas SMK Negeri 1 Wonosari, penyelenggaraan paket C setara SMU bagi 245 orang, penyebarluasan dan sosialisasi pendidikan menengah untuk k152SMA/SMK/MA Negeri dan swasta,

pemberian beasiswa bagi siswa miskin,

penyelenggaaan Program

Pendidikan bagi rakyat (PRODIRA) sekolah Negeri dan Swasta. Berikut grafik perkembangan pencapaian angka partisipasi kasar pendidikan menengah selama empattahun terakhir dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015:


118

AKUNTABILITAS KINERJA KIKKKKINERJA Grafik 3.8 Grafik Perkembangan APK Sekolah Menengah (SM)

Keberhasilan Peningkatan mutu dan relevansi layanan pendidikan menengah di Provinsi Gorontalo, tercermin pula pada meningkatnya prosentase kelulusan Ujian Nasional pada jenjang SMA/MA tahun 2014/2015 adalah 99,88%, demikian pula pada jenjang SMK prosentase kelulusannya mencapai 100% pada tahun 2014/2015. Pencapaian prosentase kelulusan Ujian Nasional tersebut merupakan hasil kinerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Keberhasilan pencapaian aspek peningkatan mutu pendidikan tersebut ditempuh melalui pembinaan potensi siswa merupakan intervensi yang dilaksanakan dalam bentuk pembinaan terhadap potensi kognitif, afektif dan psikomotor secara simultan melalui kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan. Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Menengah di Provinsi Gorontalo di dukung oleh beberapa program dan kegiatan Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2015, yaitu : a.

Fasilitasi Perluasan Akses Pendidikan Menengah, dengan kelompok sasaran Penyediaan Sarana Belajar SMA/MA dan SMK, Penyediaan Prasarana Belajar SMA/MA dan SMK, dan Pengembangan SMA Aliansi.

b.

Fasilitasi Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Menengah, dengan kelompok sasaran Fasilitasi Prestasi Siswa, Uji Kompetensi SMK, Lomba Cerdas Cermat SMA/SMK, Lomba Debat Bahasa, Olimpiade Sains Terapan, Lomba Kompetensi Siswa, Olimpiade Sains


119

AKUNTABILITAS KINERJA Nasional , Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Festival Lomba Seni Siswa Nasional, Parade KIKKKKINERJA Cinta Tanah Air. c.

Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola/Manajemen Pendidikan Menengah, dengan kelompok sasaran Pemenuhan tenaga pengajar praktek SMK dan Fasilitasi pendidikan kesetaraan jenjang menengah.

d.

Fasilitasi Pendidikan Untuk Rakyat, dengan kelompok sasaran manajemen prodira. Fasilitasi Perluasan Akses Pendidikan Tinggi, dengan kelompok sasaran Pembinaan

Kegiatan Kemahasiswaan dan kerjasama Stakeholder pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Beasiswa, Pembinaan Prestasi Tamatan SLTA dan kerjasama Perguruan Tinggi. Tabel Capaian Indikator Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) Indikator Kinerja

PersentaseAngka Partisipasi Kasar (APK)

2015


2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi

TK/PAUD 53,37%

TK/PAUD 68,06%

TK/PAUD 85,37%

TK/PAUD 54,47%

TK/PAUD 87 %

TK/PAUD 60,04

SD/MI 111,04 %

SD/MI 114,29 %

SD/MI 113,64 %

SD/MI 111,20 %

SD/MI 114,23 %

SD/MI 111,30

SMP/MTs 96,99 %

SMP/MTs 97,06 %

SMP/MTs 97,82 %

SMP/MTs 99,80 %

SMP/MTs 102,27 %

SMP/MTs 99,99

SMA/SMK/M A 74,09 %

SMA/SMK/M A 85,18 %

SMA/SMK/MA 88,19 %

SMA/SMK/M A 88,09 %

SMA/SMK/MA 89,92 %

SMA/SMK/M

98,09


Pencapaian kinerja dari indikator sebagaimana tabel diatas, untuk pencapaian APK TK/PAUD di tahun 2012 sebesar 53,37 persen dan di Tahun 2013 sebesar 68,06 persen atau naik sebesar 6,8 persen. pada Tahun 2014, capaian kinerja turun jika di bandingkan dngan pencapaian tahun 2013 sebesar 85,37 persen. Pada tahun 2015, capaian realisasi melebihi target yang telah di tetapkan sebesar 87 persen dari target sebesar 54,47 persen dan target capaian di akhir periode RPJMD adalah sebesar 60,04 persen. Dari tabel capaian indikator kinerja diatas, juga dapat di ketahui persentase APK pada tingkat SD/MI meningkat dari 111,04 di Tahun 2012 menjadi 114,29 persen ditahun 2013 dan pada Tahun 2014 turun menjadi 113,64 persen. Tetapi penurunan terhadap pencapaian kinerja di Tahun 2014 ini, masih melampaui target yang telah di tetapkan di Tahun 2014 sebesar 111,15 persen. Dan pada tahun 2015, capaian realisasi sebesar 114,23 dari target yang telah ditetapkan sebesar 111,20 persen. Capaian di tahun 2015 ini melampaui target yang telah di tetapkan, itu berarti terdapat


120

efisiensi sumber daya

AKUNTABILITAS KINERJA yang di gunakan dalam mencapai sasaran ini sehingga capaian KIKKKKINERJA

melampaui target sebesar 3,03 persen. Capaian pada akhir periode RPJMD yang diharapkan sebesar 111,30 persen. Dari hasil capaian indikator kinerja, dapat di ketahui bahwa realisasi APK SMP/MTs di Tahun 2012 sebesar 96,99 persen. Pada Tahun 2013 naik terealisasi sebesar 97,06 persen dari target sebesar 106,49 persen. Dan pada Tahun 2014 persen

terealisasi dari

sebesar

target

yang

97,82 telah

ditetapkan sebesar 99,75 persen. Hal ini berarti bahwa sejak Tahun 2013 target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target yang telah ditetapkan antara lain adalah kurangnya angka melanjutkan dari SD ke SMP di karenakan faktor ekonomi dan keterbatasan dana Bantuan Operasional Sekolah yang mengakibatkan anak kurang mampu tidak bias melanjutkan sekolahnya. Kondisi ini telah dicari jalan keluarnya oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan program retripal yaitu merekrut kembali anak-anak yang putus sekolah untuk disekolahkan kembali. Dan pada tahun 2015, capaian kinerja ini naik dibandingkan tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 102,27 dari target sebesar 99,80 persen. Capaian kinerja inipun melampaui target yang telah di tetapkan. Hal ini terlihat bahwa terdapat penghematan sumber daya yang di gunakan dalam mencapai sasaran ini. Sehingga capaian melampaui target sebesar 2,47 persen. Target capaian di akhir periode RPJMD adalah sebesar 99,99 persen. Dari capaian target diatas, dimana pada Tahun 2012 realisasi atas capaian indikator kinerja APK SMA/MA/SMK sebesar 74,09 persen. Selanjutnya pada Tahun 2013, capaian kinerja dari indikator kinerja naik sebesar 85,18 persen. Dan pada Tahun 2014 capaian sebesar 88,19 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 83,04 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa realisasi capaian kinerja meningkat dari tahun ke tahun sebesar 8,11 persen di Tahun 2013 dan 3,01 persen di Tahun 2014. Dari hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat


121

AKUNTABILITAS KINERJA beberapa kendala. Kendala KIKKKKINERJA tersebut antaran lain dengan mekanisme pembiayaan pendidikan gratis, dimana masalah yang sering menjadi pertanyaan adalah menyangkut besaran alokasi dana yang layak, obyek pendanaan, dan pola kerjasama pembiayaan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Dan pada tahun 2015, capaian kinerja dari indikator ini sebesar 89,92 dari target sebesar 88,09 persen. Capaian target kinerja inipun terlihat adanya efisiensi sumber daya dimana capaian melampaui target yang telah di tetapkan. Target capaian kinerja di akhir periode RPJMD adalah sebesar 98,09 persen. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 memuat cita-cita pendidikan bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan itu, harkat dan martabat seluruh warga negara akan dapat terwujud. Salah satunya dengan adanya sekolah dan sistem sekolah sebagai suatu lembaga sosial dan pendidikan dipilih dan ditempatkan di antara sistem kelembagaan yang telah ada. Fungsi utama sekolah pada awalnya adalah pengajaran namun dalam perkembangannya sekolah berfungsi majemuk dengan pendidikan sebagai intinya. Persoalan jumlah dan siapa yang perlu memperoleh pendidikan kiranya cukup jelas, yaitu semua rakyat pembentuk bangsa sedangkan yang perlu dipikirkan dan di usahakan adalah kualitas pendidikan atau mutu kecerdasannya, serta cara mencapainya merupakan implikasi pesan utama cita-cita yang diletakkan oleh bapak-bapak pendiri Republik Indonesia dan pengisian pesan tersebut perlu dicari, dikaji, dan terus dikembangkan. Dalam kegiatan pendidikan hendaknya diarahkan pada pelaksanaan pendidikan yang efektif dan tepat sasaran. Pendidikan yang efektif bertujuan agar para siswa dapat menerima pelajaran dengan baik. Untuk menciptakan itu, haruslah suatu sekolah atau lembaga mempunyai tenaga pengajar yang baik pula agar dapat memproduksi siswa-siswa yang diinginkan. Dengan tenaga pengajar yang demikian, mereka dapat dituntut untuk meningkatkan keefektifan dalam pembelajaran agar pelajaran tersebut dapat berguna. Faktanya banyak terjadi disekolah-sekolah pelaksanaan pendidikan hanya sebagai formalitas belaka, di sekolah ada sebagian guru yang datang ke sekolah hanya memberikan tugas atau catatan setelah itu meninggalkan kelas tanpa ada penjelasan lagi dari pelajaran tersebut dan ketika bel berbunyi guru baru kembali kekelas hanya untuk mengumpulkan tugas. Banyak waktu untuk kegiatan pembelajaran habis terbuang percuma, karena banyak siswa yang ditinggal guru akan bermainmain atau meninggalkan kelas juga, ini banyak terjadi pada siswa kelas tingkat bawah,


122

sedangkan siswa tingkat

AKUNTABILITAS KINERJA atas baru merasakan pembelajaran yang efektif ketika KIKKKKINERJA

akan

menghadapi ujian yang sudah hampir mendekat. Selain kondisi pembelajaran dan kulaitas pendidik/guru, yang tak kalah pentingnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah ketersediaan sekolah bagi penduduk usia sekolah. Untuk mengetahui keberadaan jumlah sekolah dengan penduduk usia sekolah maka digunakan rasio ketersediaan sekolah yaitu jumlah sekolah dibagi jumlah penduduk usia sekolah dikali 10.000. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolahSMA/MA/SMK adalah indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah SMA/MA/SMK dalam menampung penduduk usia pendidikan16 - 18 Tahun. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Selama kurun waktu 20122015 rasio ketersediaan sekolah untuk k jenjang pendidikan SMA/MA/SMK mengalami kenaikan, setelah periode sebelumnya mengalami kenaikan yang disebabkan karena pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan peningkatan jumlah sekolah SMA/MA/SMK Pembangunan jumlah sekolah baru tidak sebanding dengan peningkatan jumlah warga sekolah. Pada tahun 2015, perbandingan ketersediaan sekolah SMA/MA/SMK di Provinsi Gorontalo adalah 1 : 25,12. Angka ini menunjukkan bahwa 1 sekolah SMA/MA/SMK menampung 25 siswa. Dari target 2015 untuk k rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK sebesar 15,5 siswa dapat diperoleh hasil 25,12.atau 25 siswa persekolah. Realisasi dari target mencapai 162,06%. Sedangkat realisasi terhadap akhir RPJMD dan Renstra tahun 2017 sudah mencapai 157% dari target 16. Grafik 3.11 Grafik Target dan Realisasi Rasio Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah


123

Perkembangan

AKUNTABILITAS KINERJA rasio KIKKKKINERJA ketersediaan sekolah bagi penduduk usia sekolah di Provinsi

Gorontalo dapat di hitung dengan rasio ketersediaan sekolah dengan asumsi bahwa setiap sekolah terdiri dari 3 (kelas) yaitu kelas satu sampai kelas tiga. Untuk jenjang pendidikan SD/MI, ketersediaan sekolah standar minimalnya adalah 120 orang per sekolah. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs dan jenjang SMA/MA/SMK standar minimalnya adalah 60 orang per sekolah. Perkembangan ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah dapat di lihat dari tabel capaian di bawah ini. Tabel Capaian Indikator Rasio Ketersediaan Sekolah/ penduduk usia sekolah Indikator Kinerja

Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk usia sekolah

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

2015 Target

Realisasi

SD/MI 68,1

SD/MI 72.1

SD/MI 75,24

SD/MI 73,00

SD/MI 71,92

SMP/MTs 51,79

SMP/MTs 63,13

SMP/MTs 68,46

SMP/MTs 60,50

SMP/MTs 57,18

SMA/MA/SMK 15.06

SMA/MA/SMK 16,14

SMA/MA/SMK 27,39

SMA/MA/SM K 15,50

SMA/MA/SM K 22,12

Kondisi kinerja pada akhir RPJMD SD/MI 75,00 SMP/MTs 61,10 SMA/MA/SMK 16,00


Dari tabel capaian indikator di atas, dapat di ketahui rasio ketersediaan sekolah di Provinsi Gorontalo dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2012, dari satu sekolah yang tersedia hanya terdapat 68 orang murid yang idealnya 120 murid/sekolah untuk jenjang pendidikan dasar. Pada jenjang yang sama, untuk tahun 2013 sebanyak 72 murid/sekolah dan tahun 2014 sebanyak 73 murid/sekolah. Untuk tahun 2015 pada jenjang pendidikan SD/MI, sebanyak 72 murid/sekolah. Capaian pada akhir periode RPJMD adalah 75 murid/sekolah. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs standar minimal untuk jenjang ini adalah 60 orang/sekolah. Di tahun 2012, ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah sebesar 51 siswa/sekolah. Tahun 2013,

63 siswa/sekolah dan tahun 2014 sebanyak 68 siswa/sekolah.

Pada tahun 2015, ketersediaan sekolah/jumlah usia sekolah pada jenjang SMP/MTs adalah 57 siswa/sekolah. Pada akhir periode RPJMD target capaian adalah 61 murid/sekolah. Ketersediaan sekolah/jumlah usia sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK dengan standar minimal untuk jenjang ini adalah 60 orang/sekolah. Tahun 2012 sebanyak 15 siswa/sekolah. Pada tahun 2013 sejumlah 16 siswa/sekolah dan tahun 2014 sebanyak 27 siswa/sekolah. Untuk


124

AKUNTABILITAS KINERJA tahun 2015, rasio ketersediaan sekolah/jumlah usia sekolah sebesar 22 siswa/sekolah. Target KIKKKKINERJA capaian pada akhir periode RPJMD 16 siswa/sekolah. Rasio Guru/Murid Perkelas Rata-rata Mutu pendidikan amat ditentukan kualitas dan komitmen seorang guru. Profesi guru menjadi tidak menarik di banyak daerah karena tidak menjanjikan kesejahteraan finansial dan penghargaan profesional. Oleh karena itu, dengan dirumuskannya jenjang profesionalitas yang jelas, maka kualitas guru-guru dapat dijaga dengan baik. Tentunya hal ini juga berkaitan dengan penghargaan profesionalitas yang didapat dalam setiap jenjang tersebut. Guru juga harus bertanggung jawab dalam membangun atmosfer akademik di dalam kelas. Atmosfer ini sebenarnya bertujuan untuk membentuk karakter siswa terutama berkaitan dengan

nilai-nilai

akademik

utama

yaitu

sikap ilmiah dan kreatif. Guru perlu menekankan nilai-nilai

inti

berhubungan pengembangan

yang dengan sikap

ilmiah dan kreatif dalam setiap

tugas

yang

diberikan

kepada

siswanya,

dalam

membimbing siswa memecahkan suatu persoalan atau juga dalam menjawab pertanyaanpertanyaan dari siswa. Untuk dapat mengajar secara efektif, maka guru-guru akan ditraining secara kontinyu (bukan hanya sekali saja) dan terutama akan dibekali pengetahuan tentang cara mengajar yang baik dan bagaimana cara menilai yang efektif. Sehingga diharapkan guru tersebut dapat mengembangkan cara mengajarnya sendiri, dapat meningkatkan pengetahuan mereka sendiri dan juga dapat berkolaborasi dengan guru yang lain. Guru yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategi dalam pengembangan potensi yang dimiliki peerta didik. Pada diri gurulah kejayaan dan keselamatan masa depan bangsa dengan penanaman nilai-nilai dasar yang luhur sebagai cita-cita pendidikan nasional dengan membentuk kepribadian sejahtera lahir dan bathin, yang ditempuh melalui pendidikan agama dan pendidikan umum. Oleh karena itu harus mampu mendidik diperbagai hal, agar ia


125

AKUNTABILITAS KINERJA menjadi seorang pendidik yang proposional. Sehingga mampu mendidik peserta didik dalam KIKKKKINERJA kreativitas dan kehidupan sehari-harinya. Untuk meningkatkan profesionalisme pendidik dalam pembelajaran, perlu ditingkatkan melalui cara-cara sebagai berikut: 1. Mengikuti Penataran Menurut para ahli bahwa penataran adalah semua usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan keahlian guru menyelarasikan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu

pengetahuan

dalam

bidang-bidang

masing-masing. 2. Mengikuti Kursus-Kursus Pendidikan Hal ini akan menambah wawasan, adapun

kursus-kursus

biasanya

meliputi

pendidikan arab dan inggris serta computer. 3. Memperbanyak Membaca Menjadi guru professional tidak hanya menguasai

atau

membaca

dan

hanya

berpedoman pada satu atau beberapa buku saja, guru yang berprofesional haruslah banyak membaca berbagai macam buku untuk menambah bahan materi yang akan disampaikan sehingga sebagai pendidik tidak akan kekurangab pengetahuan-pengetahuan dan informasi-informasi yang muncul dan berkembang di dalam mayarakat. 4. Mengadakan Kunjungan Kesekolah Lain (studi komperatif) Suatu hal yang sangat penting seorang guru mengadakan kunjungan antar sekolah sehingga akan menambah wawasan pengetahuan, bertukar pikiran dan informasi tentang kemajuan sekolah. Ini akan menambah dan melengkapi pengetahuan yang dimilikinya serta mengatai permasalahan-permasalahan dan kekurangan yang terjadi sehingga peningkatan pendidikan akan bisa tercapai dengan cepat. 5. Mengadakan Hubungan Dengan Wali Siswa Mengadakan pertemuan dengan wali siswa sangatlah penting sekali, karena dengan ini guru dan orang tua akan dapat saling berkomunikasi, mengetahui dan menjaga peserta didik


126

AKUNTABILITAS KINERJA serta bisa mengarahkan pada perbuatan yang positif. Karena jam pendidikan yang diberikan di KIKKKKINERJA sekolah lebih sedikit apabila dibandingkan jam pendidikan di dalam keluarga. Dalam rangka peningkatan pendidikan maka peningkatan materi perlu sekali mendapat perhatian karena dengan lengkapnya meteri yang diberikan oleg guru, tentu akan menambah lebih luas akan pengetahuan. Hal ini akan memungkinkan peserta didik dalam menjalankan dan mengamalkan pengetahuan yang telah diperoleh dengan baik dan benar. Materi yang disampaikan pendidik harus mampu menjabarkan sesuai yang tercantum dalam kurikulum. Pendidik harus menguasai materi dengan ditambah bahan atau sumber lain yang berkaitan dan lebih actual dan hangat. Sehingga peserta didik tertarik dan termotivasi mempelajari pelajaran. Metode merupakan alat yang dipakai untuk mencapai tujuan, maka sebagai salah satu indikator dalam peningkatan kualitas pendidikan perlu adanya peningkatan dalam pemakaian metode.

Yang

dimakud

dengan peningkatan metode disini, bukanlah menciptakan atau membuat metode baru, akan

tetapi

bagaimana

caranya penerapannya atau penggunaanya yang

sesuai

dengan materi yang disajikan, sehingga yang

mmperoleh

memuaskan

hasil dalam

proses belajar mengajar. Pemakaian metode ini hendaknya bervariasi sesuai dengan materi yang akan disampaikan sehingga peserta didik tidak akan merasa bosan dan jenuh atau monoton. Untuk itulah dalam penyampaian metode pendidik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Selalu berorientasi pada tujuan; 2) Tidak hanya terikat pada suatu alternatif saja; 3) Mempergunakan berbagai metode sebagai suatu kombinasi, misalnya: metode ceramah dengan tanya jawab; Dalam setiap proses belajar mengajar yang dialami peserta didik selamanya lancar seperti yang diharapkan, kadang-kadang mengalami kesulitan atau hambatan dalam belajar. Kendala tersebut perlu diatasi dengan berbagai usaha dan menuntut peran guru untuk


127

AKUNTABILITAS KINERJA memberikan pendampinganKIKKKKINERJA dengan berbagai cara atau metode yang akan mengakibatkan proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. 1) Memberi Rangsangan Minat belajar seseorang berhubungan dengan perasaan seseorang. Pendidikan harus menggunakan metode yang sesuai sehingga merangsang minat untuk belajar dan mempelajari baik dari segi bahasa maupun mimic dari wajah dengan memvariasikan setiap metode yang dipakai. Dari sini menimbulkan yang namanya cinta terhadap bidang studi, sebab pendidik mampu memberikan ransangan terhadap peserta didik untuk belajar, karena yang disajikan benar-benar mengenai atau mengarah pada diri peserta didik yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya setelah peserta didik terangsang terhadap pendidikan maka pendidik tinggal memberikan motivasi secara kontinew. Oleh karena itu pendidik atau lembaga tinggal memberikan atau menyediakan sarana dan prasarana saja, sehingga peserta didik dapat menerima pengalaman yang dapat menyenangkan hati para peserta didik sehingga menjadikan peserta didik belajar semangat. 2) Memberikan Motivasi Belajar Motivasi adalah sebagai pendorong peserta didik yang berguna untuk menumbuhkan dan menggerakkan bakat peserta didik secara integral dalam dunia belajar, yaitu dengan diambil dari sisitem nilai hidup peserta didik dan ditujukan kepada penjelasan tugas-tugas. Motivasi merupakan daya penggerak yang besar dalam proses belajar mengajar, motivasi yang diberikan kepada peserta didik dapat berupa: 3) Memberikan penghargaan. Usaha-usaha meyenangkan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi yang bagus, baik berupa kata-kata, benda, simbul atau berupa angka (nilai). Penghargaan ini bertujuan agar peserta didik selalu termotivasi untuk lebih giat belajar dan mampu bersaing dengan teman-temannya secara sehat, karena dengan itu pendidik akan mudah meningkatkan kualita pendidikan. 4) Memberikan hukuman. Pemberian hukuman ini bersifat mendidik artinya bentuk hukuman itu sendiri berkaitan dengan pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan. 5) Mengadakan kompetisi dan lomba. Pengadaan ini dipergunakan untuk meningkatkan prestasi peserta didik untuk membantu peserta didik dalam pembentukan mental yang tangguh selain pembentukan


128

AKUNTABILITAS KINERJA pengetahuan.untuk membantu proses pengajaran yang selalu dimulai dari hal-hal yang nyata KIKKKKINERJA bagi siswa. Dari uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa betapa pentingnya kualitas dan kapabilitas guru dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Olehnya, pemerintah tidak henti-hentinya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru guna meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Gorontalo. Adapaun program-program yang di laksanakan dalam meningkatkan kesejahteraan guru antara lain adalah: -

fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan PTK, pada kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Kontrak, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKLK, Guru Daerah Terpencil dengan kelompok sasaran Guru Non PNS sejumlah 2.572 dengan rincian masing – masing Kabupaten/Kota adalah Kota Gorontalo 278, Kabupaten Gorontalo 743, Kabupaten Boalemo 428, Kabupaten Pohuwato 419, Kabupaten Bone Bolango 308 dan Kabupaten Gorontalo Utara 396 dan rincian perjenjang pendidikan adalah Guru SD 1.530, Guru SMP 526, Guru SMA 198, Guru SMK 272 orang dan Guru SLB 46.

-

Fasilitasi Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, kegiatan Pelaksanaan Seleksi Guru Berprestasi dan Peningkatan Kualifikasi dengan kelompok sasaran

Guru, Kepsek dan Pengawas Tkt SD, SMP, SMA/SMK/MA dan

Mahasiswa UT sejumlah 1608 orang. -

Fasilitasi Kepengawasan Pendidikan yaitukegiatan Peningkatan Kapasitas Kepengawasan Program Pendidikan dengan kelompok sasaran 150 orang pengawas pendidikan kabupaten/kota.

-

Fasilitasi Pengelolaan Ujian Nasional dan Diklat Mata Pelajaran Ujian Nasional, kegiatan Penyediaan Ujian Nasional dengan kelompok sasaran 999 SD/MI. Dalam pencapaian kinerj sasaran ini terdapat beberapa permasalahan yang belum

terpenuhi di tahun 2015 disebabkan antara lain : a. Masih terdapat pengangkatan pendidik yang belum sarjana, karena kekurangan pendidik; b. Kuota sertifikasi dari pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) tidak sesuai dengan target yang diharapkan; Isu strategi peningkatan mutu pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dengan pendidik dan tenaga kependidikan. Tahun 2015, jumlah guru di Provinsi Gorontalo terdata sebanyak 23.884 orang baik guru negeri maupun guru


129

AKUNTABILITAS KINERJA swasta. Pada aspek pendidik dan tenaga kependidikan, kualifikasi dan sertifikasi secara KIKKKKINERJA berkelanjutan menjadi prioritas. Rasio Ketersediaan guru terhadap siswa setiap kelas adalah indikator untuk k mengukur jumlah guruSD/MI jumlah murid setiap kelas. Rasio ini bisa diartikan jumlah guru berbandingkelas kemudian siswa berbanding kelas. Target tahun 2015 sebesar 628,38 berhasil dicapai sebesar 622,52 untuk k SD/MI. Untuk k SMP/MTs target tahun 2015 sebesar 736,24 berhasil dicapai 765,52. Untuk k SMA/MA/SMK target 2015 sebesar 766,26 tercapai sebesar 765,52. Tabel Capaian Indikator Rasio Guru/Murid Perkelas Rata-rata Indikator Kinerja

Rasio Guru/Murid Perkelas Rata-rata

2015

Kondisi kinerja pada akhir RPJMD SD/MI 619,74

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi

SD/MI 615,10

SD/MI 640,51

SD/MI 656,11

SD/MI 628.38

SD/MI 622,62

SMP/MTs 710,07

SMP/MTs 715,23

SMP/MTs 759,3

SMP/MTs 736.24

SMP/MTs 735,52

SMP/MTs 706,55

SMA/MA/SM K 811,16

SMA/MA/SMK 747,59

SMA/MA/SMK 885,06

SMA/MA/SM K 766.45

SMA/MA/SMK 703,06

SMA/MA/SM K 733,52


Dari tabel capaian indikator di atas, dapat di ketahui rasio guru/murid per kelas rata-rata di Provinsi Gorontalo dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Rasio guru/murid perkelas rata-rata adalah jumlah guru sekolah pada jenjang pendidikan tertentu per kelas di bandingkan dengan jumlah murid pada jenjang tertentu di kalikan 1000. Pada tahun 2012, pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 615,10, SMP/MTs 710,07 dan pada jenjang SMA/MA/SMK 811,16. Pada tahun 2013, pada jenjang SD/MI sebesar 640,51 dan jenjang SMP/MTs 715,23 dan SMA/MA/SMK 747,59. Di tahun 2014, rasio guru/murid perkelas rata-rata sebesar SD/MI 656,11, pada jenjang SMP/MTs 759,3 dan pada jenjang SMA/MA/SMK 885,06. Pada tahun 2015, keadaan rasio guru/murid perkelas rata-rata sebesar SD/MI 622,62 dan pada jenjang SMP/MTs 735,52 dan SMA/MA/SMK 703,06 dari target yang telah di tetapkan sebesar SD/MI 628.38, jenjang SMP/MTs 736.24 dan SMA/MA/SMK 766.45. Target capaian pada akhir periode RPJMD adalah 619,74 pada jenjang SD/MI, 706,55 pada jenjang SMP/MTs dan pada jenjang SMA/MA/SMK adalah 733,52.


130


Tujuan 3

Sasaran 2

Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Meningkatnya Kualitas Pendidikan


Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Indikator Kinerja

1

Target

Realisasi

2

3

SD/MI :0,04 %

Angka Putus Sekolah

SMP/MTs :0,05 %

SMA/MA/SMK :0,25 %

Angka Kelulusan

0,03 % 0,04 % 0,01 %

SD/MI :100 %

100 %

SMP/MTs :99,65 %

100 %

SMA/MA/SMK :98,50 %

100 %

Capaian (%)

KATEGORI

4

5

75 %

BAIK

80 %

BAIK

4%

SANGAT BAIK

100 %

BAIK

101 %

SANGAT BAIK

102 %

SANGAT BAIK

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran dari tujuan meningkatnya kualitas pendidikan pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja pendidikan di Provinsi Gorontalo rata-rata Sangat Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja sasaran dengan 6 (enam) target yang ditetapkan, terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori Sangat Baik dan 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori Baik. Angka Putus Sekolah Angka putus sekolah pada jenjang SD/MI diperoleh dari hasil perhitungan Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI dibagi jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya. Angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs di peroleh dari hasil perhitungan Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs dibagi jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya dan angka putus sekolah pada jenjang


131

AKUNTABILITAS KINERJA SMA/MA/SMK diperoleh dari KIKKKKINERJA hasil perhitungan Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMA/MA/SMK dibagi jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMA/MA/SMK pada tahun ajaran sebelumnya. Dari hasil capaian indikator kinerja pada Tahun 2012 angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI realisasi sebesar 2,70 persen. Dan di Tahun 2013 angka putus sekolah turun menjadi 0,02 persen. Pada Tahun 2014 ini angka putus sekolah kembali naik sebesar 0,32 persen dengan realisasi sebesar 0,34 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,50 persen. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, angka putus sekolah pada Tahun 2012 sebesar 3,10 persen, pada Tahun 2013, angka putus sekolah turun menjadi 0,04 persen dan pada Tahun 2014 terealisasi sebesar 0,02 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,06

persen.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, angka putus sekolah sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir ini berfluktuasi dari tahun ke tahun. Angka putus sekolah tingkat SD/MI pada tahun 2015 hanya sebesar 0,03 atau telah melebiki dari target yang ditetapkan sebesar 0,04%, dengan capaian kinerja sebesar 133,33%. Siswa SD tahun 2014 adalah 253.801 siswa, sedangkan peserta didik yang putussekolah adalah 31 siswa. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 0.03%, capaian indikator kinerja ini sebesar 0,01% telah melebihi daritarget, dengan capaian kinerjanya sebesar 300,00%. Capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 0,02 sebesar 150%. Masih adanya angka putus sekolah ini disebabkan oleh faktor sosial danbudaya masyarakat, seperti adanya siswa SD yang tidak mau menyelesaikan sekolahnya dengan alasan bekerja membantu perekonomian orang tua. Selama empat tahun terakhir angka putus sekolah peserta didik mengalami naik turun. Berikut grafik tren persentase peserta didik SD/MI putus sekolah selama empat tahun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Grafik 3.13 Grafik tren angka putus sekolah SD/MI 2012-2015


132

Untuk menurunkan

AKUNTABILITAS KINERJA angka putus sekolah pemerintah telah menyediakan beberapa KIKKKKINERJA

program untuk kmeningkatkan partisipasi sekolah antara lain: Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), programpaket B dan program SMP terbuka dan program retrieval (program perekrutan kembali anak–anak yang putus sekolah). Pada jenjang SMP/MI, Pada tahun 2015 capaian indikator kinerja ini sebesar 0.04% dari target yang ditetapkan sebesar 0.05%, dengan capaian kinerjanya sebesar 125.00%. Jumlah siswa SMP/MTs tahun 2015adalah 64.902 siswa, sedangkan peserta didik yang putus sekolah adalah sebanyak 27 siswa. Masih tingginya angka putus sekolah ini disebabkan oleh faktor sosial dan budaya masyarakat, seperti adanya siswa SMP yang tidak mau menyelesaikan sekolahnya dengan alasan bekerja membantu perekonomian orangtua meskipun Pemerintah telah menyediakan beberapa program untuk meningkatkan partisipasi sekolah antara lain: Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan program paket B dan program SMP terbuka. Angka putus sekolah peserta didik SMP selama empat tahun terakhir mengalami naik turun dari 0,52% pada tahun 2012, turun 0.04% pada tahun 2013, naik menjadi 0.10%pada tahun 2014, turun menjadi 0.04% pada tahun 2015. Berikut grafik tren penurunan siswa SMP yang putus sekolah selama empat tahun terakhir dari tahun 2012-2015. Grafik 3.14 Grafik tren angka putus sekolah SMP/MTs 2012-2015


133

Persentase putus

AKUNTABILITAS KINERJA sekolah pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) pada tahun KIKKKKINERJA

2015

sebesar 0.01% dari target yang ditetapkan sebesar 0.025%,dengan capaian kinerja sebesar 250%. Program yang menurunkan angka putus sekolah tingakt SMA/MA/SMK adalah Program Bantuan OperasionalSekolah (BOS-SM), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan program paket C setara SMA dan Prodira atau program pendidikan gratis bagi rakyat. Angka putus sekolah peserta didik pendidikan menengah selama empat tahun terakhir mengalami penurunan secara terus menerus, dari 0,70% pada 2012, kemudian 0,31 pada tahun 2013, dan 0,14 pada tahun 2014 serta 0,01 pada tahun 2015.Berikut

grafik

tren

penurunan siswa pendidikan menengah yang putus sekolah selama 4 tahun terakhir dari tahun 2012-2015. Grafik 3.15 Grafik tren angka putus sekolah SD/MI 2012-2015

Oleh karenanya guna mendukung program pendidikan di Provinsi Gorontalo perlu perencanaan yang sangat matang dan perlu kerja keras dari seluruh elemen baik dari pemerintah, LSM, tokoh-tokoh masyarakat dan juga kesadaran dari masyarakat penyandang buta aksara. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah bertekad bahwa target penurunan penyandang buta aksara hingga tinggal 0% pada tahun 2015.


134

AKUNTABILITAS KINERJA Tabel Capaian Indikator Kinerja Angka Putus Sekolah KIKKKKINERJA 2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi

Angka Putus Sekolah SD/MI

0,04 %

0,03 %

0,34 %

0,04 %

0,03 %

Kondisi kinerja pada akhir RPJMD 0,02%

Angka Putus Sekolah SMP/MTs

0,52 %

0,04 %

0,02 %

0,05 %

0,04 %

0,02%

Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK

0,7 %

0,31 %

0,06 %

0,25 %

0,01 %

0,01%

Indikator Kinerja

2015


Dari tabel capaian indikator sebagaimana tabel diatas, dapat di ketahui capaian kinerja dalam menurunkan angka putus sekolah di Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2012, angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,04 persen dan tahun 2013 sebesar 0,03 persen. Pada tahun 2014, angka putus sekolah sebesar 0,34 persen dan pada tahun 2015 angka putus sekolah mencapai 0,03 persen. Target capaian di akhir periode RPJMD adalag 0,02 persen. Angka putus sekolah SMP/MTs sebagaimana tergambar dari tabel capaian di atas, dari tahun 2012 sebesar 0,52 persen dan tahun 2013 sebesar 0,04 persen atau turun sebesar 1,3 persen. Tahun 2014 angka putus sekolah sebesar 0,02 persen di bandingkan tahun sebelumnya dan tahun 2015 angka putus sekolah sebesar 0,04 persen. Capaian yang di harapkan di akhir periode RPJMD adalah 0,02 persen. Dari tabel capaian indikator diatas, dapat terlihat pula keadaan angka putus sekolah SMA/MA/SMK di tahun 2012 sampai tahun 2015. Tahun 2012, angk putus sekolah pada jenjang ini sebesar 0,07 persen dan tahun 2013 sebesar 0,31 persen. pada tahun 2014, sebesar 0,06 persen dan pada tahun 2015, angka putus sekolah pada jenjang pendidikan ini sebesar 0,01 persen. Target capaian di akhir periode RPJMD adalah 0,01 persen. Dari pencapaian terhadap indikator sasaran menurunkan angka putus sekolah, dapat dilihat bahwa semua capaiannya melampaui target yang telah ditetapkan dan itu berarti terdapat efisiensi sumber daya yang di gunakan dalam pencapaian sasaran ini. Angka Kelulusan Jumlah kelulusan SD/MI di hutung berdasarkan Jumlah Lulusan pada jenjang SD/MI dibagi Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya. Jumlah kelulusan SMP/MTs di hitung berdasarkan Jumlah Lulusan pada jenjang SMP/MTs dibagi Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya dan angka


135

kelulusan pada jenjang

AKUNTABILITAS KINERJA SMA/MA/SMK di hitung berdasarkan Jumlah Lulusan pada jenjang KIKKKKINERJA

SMA/MA/SMK dibagi Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/MA/SMK pada tahun ajaran sebelumnya. Keberhasilan Peningkatan mutu dan relevansi layanan pendidikan di Provinsi Gorontalo, tercermin

pula

pada

meningkatnya

prosentase kelulusan Ujian Nasional pada jenjang SMA/MA tahun dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Keberhasilan pencapaian aspek peningkatan mutu pendidikan tersebut ditempuh melalui pembinaan potensi siswa merupakan intervensi yang dilaksanakan dalam bentuk pembinaan terhadap potensi kognitif, afektif dan psikomotor secara simultan melalui kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan. Presentase Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK adalah sebagai berikut : Presentase angka kelulusan SD/MI pada tahun 2015 berhasil dengan baik yaitu target 100%, hasil capaian 100%, kinerja hasil 100%. SMP/MTs pada tahun 2015 Presentase angka kelulusan pada tahun 2015 berhasil dengan baik yaitu target 99,65%, hasil capaian 100%, kinerja hasil 100,35%.Presentase angka kelulusan SMA/MA/SMK pada tahun 2015 berhasil dengan baik yaitu target 98,5%, hasil capaian 100%, kinerja hasil 100,52%. Berikut ini tren realisasi target dan capaian hasil kelulusan tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK tahun 2015. Grafik 3.18 Grafik tren angka kelulusan Tahun 2015


136

Capaian kinerja

AKUNTABILITAS KINERJA dariKIKKKKINERJA indikator ini di dukung oleh program Peningkatan

Tata

Kelola/Manajemen Pendidikan Menengah, Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi dengan kegiatan-kegiatan yang seluruhnya bertujuan untuk mendorong siswa untuk terus sekolah. Tabel Capaian Indikator Kinerja Angka Kelulusan Indikator Kinerja

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


2015

Angka Kelulusan SD/MI Kelulusan SMP/MTs

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

99,76 %

99,49 %

99,96 %

99,65 %

100 %

100 %

Angka Kelulusan SMA/MA/SMK

95,76 %

97,76 %

99,88 %

98,50 %

100 %

100 %


Dari hasil capaian kinerja atas indikator kinerja sebagaimana tabel tersebut diatas, Angka Kelulusan pada jenjang SD/MI pada Tahun 2012 sebesar 100 persen. Pada Tahun 2013, kelulusan pada jenjang SD/MI juga mencapai 100 persen. Untuk Tahun 2014 dengan target yang ditetapkan sebesar 100 persen, terealisasi sebesar 100 persen. Pada jengang SMP/MTs, angka kelulusan di Tahun 2012 sebesar 99,76 persen dan pada Tahun 2013 angka kelulusan di jenjang ini sebesar 99,49 persen. Selanjutnya, di tahun 2014, dari target yang di tetapkan sebesar 99,50 persen, terealisasi sebesar 99,96 persen. Selanjutnya, Angka Kelulusan pada jenjang SMA/MA/SMK di Tahun 2012 sebesar 95,76 persen, di Tahun 2013 angka kelulusan sebesar 97,76 persen dan di Tahun 2014, dari target yang di tetapkan sebesar

98,05

persen

terealisasi sebesar 99,88 persen. Pada 2015, capaian sebesar 100 persen angka kelulusasan pada semua jenjang pendidikan. Target capaian kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2017 pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK masing-masing adalah 100 persen.

4. Tujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat. Tujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dijabarkan dalam 1 (satu) Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan 7 (tujuh) indikator kinerja. Sasaran dan penjelasan lengkap tentang capaian dan indikator kinerja, di sajikan dalam tabel-tabel di bawah ini.


137

AKUNTABILITAS KINERJA KIKKKKINERJASasaran 1 Tujuan 4 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat


Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja

1

Target

Realisasi

Capaian (%)

KATEGORI

2

3

4

5

68 tahun

67 tahun

98 %

BAIK

128,9

253,4

3,41 %

KURANG

15

11,5

123,3 %

SANGAT BAIK

Angka kematian neonatal /1.000 kelahiran hidup

9,40

8,0

114,8 %

SANGAT BAIK

Angka kematian balita/1.000 kelahiran hidup

17,40

12,7

127 %

SANGAT BAIK

Angka Usia Harapan Hidup Angka Kematian Ibu/100.000 Angka kematian bayi/1.000 Kelahiran Hidup

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana dalam tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Status Kesehatan Masyarakat di Provinsi Gorontalo tergolong Sangat Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja melebihi target yang telah di tetapkan dengan kategori Sangat Baik dan 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya dalam kategori Baik dan 1 (satu) indikator kinerja dalam kategori kurang dari target yang telah ditetapkan. Angka Usia Harapan Hidup Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat


138

AKUNTABILITAS KINERJA akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi KIKKKKINERJA dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usiaharapan hidupnya. Angka Harapan Hidup pada suatu umur tertentu adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata – rata hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada tahun tertentu. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan

kalori

pemberantasan

termasuk

program

kemiskinan.

Cara

menghitung Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Specific datanya

Menurut Death

Umur

(Age

Rate/ASDR)

yang

diperoleh

dari

catatan

registrasi kematian secara bertahuntahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite. Harapan hidup yang diharapkan (dalam arti statistik) jumlah tahun kehidupan yang tersisa di usia tertentu. Hal ini dilambangkan dengan e x, yang berarti rata-rata jumlah tahun kehidupan berikutnya bagi orang sekarang berusia x, menurut pengalaman kematian tertentu. Dalam literatur teknis, simbol ini berarti rata-rata jumlah tahun kehidupan lengkap yang tersisa, yaitu tidak termasuk pecahan dari satu tahun. Statistik yang terkait termasuk pecahan dari


139

AKUNTABILITAS KINERJA setahun, yaitu makna normalKIKKKKINERJA harapan hidup, memiliki lambang dengan lingkaran kecil di atas e.) Harapan hidup dari sekelompok individu sangat bergantung pada kriteria yang digunakan untuk memilih kelompok. Harapan hidup biasanya dihitung secara terpisah untuk pria dan wanita. Titik awal untuk menghitung harapan hidup adalah angka kematian usia tertentu dari anggota populasi. Sebuah model yang sangat sederhana dari usia kematian spesifik menggunakan fungsi Gompertz, meskipun hari ini metode yang lebih canggih yang digunakan. Dalam kasus dimana jumlah data yang relatif kecil, metode yang paling umum adalah untuk menyesuaikan

data

ke

rumus

matematika, seperti perpanjangan dari fungsi Gompertz, atau untuk melihat

di

meja

kematian

ditetapkan sebelumnya diturunkan untuk populasi yang lebih besar dan membuat penyesuaian sederhana untuk itu (misalnya kalikan dengan faktor konstan) agar sesuai dengan data. Dengan sejumlah besar data, satu melihat pada angka kematian sebenarnya mengalami pada usia masing-masing,

dan

berlaku

smoothing (misalnya dengan splines kubik) untuk besi keluar setiap fluktuasi statistik tampaknya acak dari satu tahun usia ke yang berikutnya. Sedangkan data yang diperlukan dengan mudah diidentifikasi dalam kasus manusia, perhitungan harapan hidup produk industri dan hewan liar melibatkan teknik yang lebih tidak langsung. Harapan hidup dan demografi hewan liar yang sering diperkirakan dengan menangkap, menandai dan merebut kembali mereka. Kehidupan produk, kehidupan rak lebih sering disebut juga dihitung dengan menggunakan metode yang serupa. Dalam kasus berumur panjang komponen seperti yang digunakan dalam aplikasi kritis, seperti di pesawat metode seperti penuaan dipercepat digunakan untuk model harapan hidup komponen. Seperti dibahas di atas, secara individual, ada sejumlah faktor yang telah terbukti berkorelasi dengan kehidupan yang lebih panjang. Faktor-faktor yang berhubungan dengan


140

AKUNTABILITAS KINERJA variasi dalam harapan hidupKIKKKKINERJA termasuk riwayat keluarga, status perkawinan, status ekonomi, fisik, olahraga, diet, penggunaan obat-obatan termasuk konsumsi rokok dan alkohol, disposisi, pendidikan,

lingkungan,

tidur,

iklim,

dan

perawatan

kesehatan.

yang

menggunakan

dekomposisi nilai singular pada set ditransformasikan usia tertentu untuk mengurangi angka kematian dimensi mereka untuk serangkaian waktu tunggal, meramalkan bahwa time series, dan kemudian pulih set lengkap angka kematian usia tertentu dari nilai diperkirakan. Di Indonesia, usia hidup dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Standar yang digunakan oleh Word Healt Organization (WHO) untuk Angka Usia Harapan Hidup adalah maksimum 85 tahun dan minimum adalah 25 tahun. Tabel Capaian Indikator Angka Usia Harapan Hidup Indikator Kinerja Angka Usia Harapan Hidup

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


67,88

67,54

67,00

68,24

67,00

68,96

2015

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

Dari tabel capaian indikator di atas, dapat di ketahui Angka Usia Harapan Hidup dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2012 usia harapan hidup 67,88 tahun. Tahun 2013 usia harapan hidup 67,54 tahun dan tahun 2014, 67 tahun. Pada tahun 2015 angka usia harapan hidup 67 tahun. Target capaian pada akhir periode RPJMD adalah 68,96 tahun. Angka Kematian Ibu Angka Kematian Ibu dinyatakan per 100.000 kelahiran hidup, menunjukkan rasio kematian ibu kematian maternal per 100.000 kelahiran. Formula yang digunakan adalah:

Tahun 2015, jumlah kematian ibu adalah 52, jumlah kelahiran hidup adalah 20020 kelahiran. Dengan menggunakan formula diatas, maka diperoleh AKI tahun 2015 adalah 253,4/ 100.000 KH. Angka kematian ibu dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan dari target yang ditetapkan yaitu 128,9/100.000 KH, hal ini harus mendapat perhatian lebih intensif lagi baik dari pemerintah pusat sampai ketingkat daerah. Sesuai dengan Rencana


141

AKUNTABILITAS KINERJA Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012 – 2017, serta dijabarkan pula dalam Rencana KIKKKKINERJA Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo tahun 2012 – 2017, telah ditetapkan target AKI pada akhir tahun RENSTRA yaitu 102/100.000 KH pada tahun 2017. Penyebab kematian ibu pada tahun 2015 adalah perdarahan, hipertensi, infeksi dan lain-lain dengan persentase masing-masing dapat di lihat pada grafik 3.1 berikut ini : Grafik 3.1 Persentase Penyebab Kematian Ibu Tahun 2015 di Provinsi Gorontalo

Faktor – faktor yang mempengaruhi tingginya AKI di Provinsi Gorontalo adalah : a. Faktor medis (langsung dan tidak langsung); b. Faktor kualitas pelayanan yang rendah antara lain pelayanan antenatal, pelayanan persalinan dan pelayanan pasca persalinan serta pelayanan kesehatan anak; c. Faktor ekonomi, sosial budaya dan peran serta masyarakat yakni kurangnya pengenalan masalah, terlambatnya proses pengambilan keputusan, kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan peran serta masyarakat dalam kesehatan ibu dan anak, yang menjadi salah satu penyebab buruknya kondisi kesehatan dan gizi kaum perempuan. Kondisi kesehatan ibu dan anak bayi sangat buruk tetapi tidak diperhatikan karena dinilai kebutuhan yang tidak mendesak; d. Kerjasama antara petugas kesehatan dengan kader kesehatan maupun dukun terlatih belum optimal; e. Komitmen dan motivasi dari semua pihak untuk bersama – sama berusaha menurunkan AKI masih kurang;


142

AKUNTABILITAS KINERJA KIKKKKINERJA Tabel Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu Indikator Kinerja

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


243,3

251,7

194,7

128,9

253,4

102,0

Angka Kematian Ibu / 100.000 KH

2015


Pencapaian kinerja terhadap penurunan Kematian Ibu di tahun 2012 masih tinggi yaitu sebesar 243,3 / 100.000 KH. Di Tahun 2013 turun menjadi 251,7 / 100.000 KH. Dan pada Tahun 2014 dimana target yang di tetapkan sebesar 159,1 / 100.000 KH, tetapi hanya terealisasi sebesar 194,7 / 100.000 KH. Pada Tahun 2015 dimana target yang di tetapkan sebesar 128,9 / 100.000 KH, tetapi capaian sebesar 253,4 / 100.000 KH, yang berarti naiknya angka kematian ibu di tahun 2015 sebesar 3,41 persen. Target kinerja di akhir periode RPJMD adalah 102,0/100.000 KH. Angka Kematian Bayi Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 29 hari - 11 bulan. AKB diperoleh dengan formula sebagai berikut:

Pada tahun 2015, jumlah kematian bayi (usia 0-11 bulan) adalah 235 sehingga diperoleh capaian AKB adalah 11,5/1000 KH. Angka ini lebih rendah dari yang ditargetkan 15/1000 KH. Penyebab dari kematian bayi yaitu karena penyakit, diantaranya

yang paling tinggi karena

Diare : 7,23%, Pneumonia : 5,95%, Kelainan Kongenital : 6,8%, Gizi Buruk : 0,85 %, BBLR : 24,68, Asfiksia : 25,5, Sepsis : 2,97 dan Lain-lain : 21,7%. Faktor lain yang mempengaruhi kematian bayi adalah : a.

Sarana kesehatan (jarak dan transportasi ke tempat pelayanan kesehatan);

b.

Tenaga medis;

c.

Lingkungan (PHBS);

d.

Asupan gizi;

e.

Sosial budaya;


143

f.

AKUNTABILITAS KINERJA Perilaku ibu dan keluargaKIKKKKINERJA utamanya yang berhubungan dengan penyebab kematian seperti: 1) Diare : penggunaan susu formula, terutama karena botol susu dan dot kurang bersih, minum air mentah/tidak dimasak, makanan dan minuman tercemar kuman penyakit karena tidak ditutup. 2) Pneumonia : imunisasi yang tidak lengkap, kurang gizi, pemberian ASI kurang memadai, pencemaran udara dalam rumah (kebiasaan ibu menggendong anak/bayi pada saat memasak sehingga anak/bayi menghirup asap dapur, dan tinggal di l ingkungan yang tidak sehat (kebiasaan merokok di dalam rumah, ventilasi rumah kurang memenuhi syarat untuk sirkulasi dan pencahayaan) 3) Kelainan kongenital : pada saat ibu hamil sering mengkonsumsi obat-obatan tanpa berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan, kemungkinan ibu merokok atau sering menghirup asap rokok (perokok pasif). 4)

Gizi buruk : pemberian MP ASI terlalu dini (tidak eksklusif), pemberian MP-ASI tidak sesuai umur, kualitas MP-ASI kurang baik/tidak memenuhi kebutuhan gizi dan adanya penyakit infeksi. Tabel Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi

Indikator Kinerja

Angka Kematian Bayi/1000 Kelahiran Hidup

2012

2013

2014

2015

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


18,7

13,3

13,9

15

11,5

12,3


Capaian kinerja dari angka kematian bayi di Provinsi Gorontalo per 1000 kelahiran hidup di Tahun 2012 sebesar 18,7. Pada Tahun 2013 sebesar 13,3 / 1000 KH. Selanjutnya, capaian kinerja di Tahun 2014 jumlah ini naik sebesar 13,9 / 1000 KH dari target yang di tetapkan sebesar 16 / 1000 KH. Kenaikan kematian bayi di Provinsi Gorontalo Tahun 2014 di sebabkan karena penyakit, diantaranya yang paling tinggi karena Diare : 24,7%, Pneumonia : 16,95%, Kelainan Kongenital : 8,6%, Infeksi : 7,4%, Kelainan syaraf :1,23%, Gizi Buruk : 1,23 %, dan Lain-lain : 40,7%. Pada tahun 2015, angka kematian bayi menurun jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 11,5/1000 kelahiran hidup. Jumlah ini turun sebesar 123,3


144

AKUNTABILITAS KINERJA persen dari target yang telah di tetapkan. Target capaian pada akhir periode RPJMD adalah KIKKKKINERJA sebesar 12,3/1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Neonatal (AKN) Kematian neonatal adalah kematian yang terjadi pada bayi usia sampai dengan 28 hari. AKN diperoleh dengan formula sebagai berikut:

Tahun 2015, jumlah bayi usia sampai 28 hari yang meninggal dunia adalah 165 sehingga berdasarka formula diatas capaian AKN Tahun 2015 adalah 8/1000 KH. Angka ini sudah mencapai target di tahun 2015 yakni 10,30/1000 KH. Penyebab utama kematian neonatal yang paling tinggi adalah disebabkan oleh Asfiksia 36%, di susul oleh BBLR 35%, kelainan kongenital : 7,87 dan penyebab lain-lain : 16,36. Faktor yang mempengaruhi kematian neonatal, bayi dan balita di Gorontalo pada umumnya sama, perbedaanya hanya pada perilaku ibu dan keluarga utamanya yang berhubungan dengan penyebab kematian. Faktor- faktor tersebut adalah sebagai berikut : Faktor lainnya yang mempengaruhi tingkat kematian neonatal adalah : - Sarana kesehatan (jarak dan transportasi ke tempat pelayanan kesehatan); - Tenaga medis; -

Lingkungan;

-

Asupan gizi;

-

Sosial budaya;

-

Perilaku ibu dan keluarga utamanya yang berhubungan dengan penyebab kematian seperti : BBLR : ibu hamil kurang gizi, ibu hamil kurang darah (anemia), jarak kelahiran kurang dari 2 tahun, dan ibu berumur kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Asfiksia : perdarahan saat hamil dan persalinan, ibu hamil dengan tekanan darah tinggi, bayi lahir dengan tindakan, dan BBLR. Selain BBLR dan Asfiksia, penyebab lainnya yakni kelainan kongenital, hal ini dipengaruhi oleh pada saat ibu hamil sering mengkonsumsi obat-obatan tanpa


145

AKUNTABILITAS KINERJA berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan, kemungkinan ibu merokok KIKKKKINERJA atau sering menghirup asap rokok (perokok pasif). Tabel Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Neonatal Indikator Kinerja Angka Kematian Neonatal/1000 Kelahiran Hidup

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


11,7

10

9,8

9,40

8,0

8,2

2015


Pencapaian kinerja penurunan angka kematian neonatal di Provinsi Gorontalo pada Tahun 2012 sebesar 11,7 / 1000 KH. Di Tahun 2013 kematian neonatal menurun jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 10 / 1000 KH. Dan di Tahun 2014 kembali turun menjadi 9,8 / 1000 KH dan melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 10,30. Dengan demikian, dapat di ketahui rata-rata penurunan kematian neonatal di Provinsi Gorontalo sebesar 15 persen. Pada tahun 2015, capaian sebesar 8,0 atau sebesar 114,8 persen dari target yang di tetapkan sebesar 9,40. Capaian pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 8,2/1000 kelahiran hudup. Angka Kematian Balita Kematian balita adalah kematian yang terjadi pada anak usia 12 sampai 59 bulan. AKABA diperoleh dengan formula sebagai berikut:

Tahun 2015, jumlah balita usia sampai 59 bulan yang meninggal dunia di Provinsi Gorontalo adalah 25 Berdasarka formula diatas capaian AKABA tahun 2015 adalah 12,7/1000 KH

hal ini telah sejalan dengan target menurunkan angka kematian balita 17,4/1000KH.

Penyebab kematian balita di Provinsi Gorontalo di sebabkan oleh, Diare : 20%, Ispa : 8%, Typoid : 4%, Kelainan saluran cerna : 4%, Lain-lain : 64% Faktor lain yang mempengaruhi kematian balita adalah : Sarana kesehatan (jarak dan transportasi ke tempat pelayanan kesehatan); Tenaga medis


146


Lingkungan Asupan gizi Sosial budaya

Perilaku ibu dan keluarga utamanya yang berhubungan dengan penyebab kematian seperti: a.

Diare : penggunaan susu formula, terutama karena botol susu dan dot kurang bersih, minum air mentah/tidak dimasak, makanan dan minuman tercemar kuman penyakit karena tidak ditutup.

b.

Ispa : infeksi saluran pernafasan yang bisa di sebabkan oleh virus dan bakteri

c.

Typoid : tidak terbiasa mencuci tangan, makanan yang disimpan tidak ditutup dengan baik, kurangnya daya tahan tubuh karena asupan makanan yang kurang.

d.

Kelainan saluran cerna : pemberian makanan tidak sesuai dengan umur, tidak mencuci tangan sebelum/sesudah makan dan sesudah buang air besar, tidak menyimpan makanan ditempat yang tertutup, pemberian susu formula.

e.

Banyaknya kematian bayi yang disebabkan oleh diare, pneumonia, febris, dll, yang sebenarnya bisa di diagnose/diobati secara dini melalui program MTBS dan MTBM

f.

Tingginya kematian Neonatus, bayi, dan balita juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan penyuluhan pada orang tua mengenai tanda-tanda bahaya pada bayi dan balita baik pada saat kunjungan neonatus, maupun pada saat posyandu.

g.

Pencatatan dan pelaporan yang belum maksimal dalam hal ini untuk kunjungan bayi dan balita dapat dilihat dari penggunaan dan pemanfaatan kohort bayi dan balita sebagai basic data secara tepat bagi semua bidan desa, petugas gizi, dan petugas imunisasi sebagai instrumen / alat untuk mengetahui dan memantau dalam setiap kunjungan atau pelayanan kesehatan bayi dan balita seperti definisi operasional untuk kunjungan bayi dan kunjungan balita yang seharusnya, dimana untuk kunjungan bayi di katakan berkualitas apabila bayi/petugas akses sebanyak minimal 4 x pada: Kunjungan Bayi Pertama : Umur 29 hari s/d 2 bulan, Kunjungan Bayi Kedua: Umur 3 s/d 5 Bulan, Kunjungan Bayi Ketiga: Umur 6 s/d 8 Bulan, Kunjungan


147

AKUNTABILITAS KINERJA Bayi Keempat : Umur 9 s/d 11 Bulan. Sementara untuk kunjungan balita KIKKKKINERJA diharapkan setiap balita mendapatkan pelayanan: Pemantauan Pertumbuhan minimal 8 x /Tahun, Pemantauan Perkembangan minimal 2 x / Tahun, Pemberian Vit. A, 2 x / Tahun. Tabel Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Balita Indikator Kinerja Angka Kematian Balita/1000 Kelahiran Hidup

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


20,9

15,35

15,3

17,40

12,7

15,0

2015


Pencapaian kinerja angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup, di tahun 2012 sebesar 20,9 / 1000 KH. Di Tahun 2013 sebesar 15, 35 / 1000 KH dan di Tahun 2014 realisasi dari capaian kinerja ini naik dengan menurunnya angka kematian balita di Provinsi Gorontalo menjadi 15,3 / 1000 KH. Pada tahun 2015, capaian indikator ini kembali naik yaitu sebesar 127 persen dengan penurunan angka kematian balita hingga 12,7/1000 KH dari target yang di tetapkan sebesar 17,40/1000 KH. Capaian kinerja ini menggambarkan bahwa derajat kesehatan khususnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dari tahun ke tahun semakin baik. Pada akhir periode RPJMD capaian kinerja yang diharapkan sebesar 15,0/1000 kelahiran hidup.

Tujuan 4 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran 2 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat


Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Status Gizi Masyarakat


148


Target

Realisasi

1

2

3

Persentase balita gizi buruk

3,57

Prevelensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)

13,78

5,7

24,5

Capaian (%)

KATEGORI

4

5

40 %

KURANG

178 %

SANGAT BAIK

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran pada tabel diatas, terhadap pencapaian indikator kinerja meningkatnya status gizi masyarakat di Provinsi Gorontalo tergolong Baik. Dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran, terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik dan 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori Kurang. Persentase Balita gizi buruk Status gizi anak sangat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembangnya. Pada anak yang memiliki status gizi buruk biasanya akan terganggunya pertumbuhan tubuh secara fisik contohnya anak akan beresiko tumbuh kecil (kerdil). Kemudian dalam perkembangan mental anak beresiko mengalami gangguan kontrol emosi dan perasaan. Disekolah anak tersebut akan sulit mengikuti pelajaran dan sulit untuk berkonsentrasi. Banyak faktor yang bisa mengakibatkan gangguan nutrisi pada anak seperti pola makan anak dan kurangnya pengetahuan ibu tentang pemberian jenis makanan yang seimbang, bisa juga karena adanya penyakit atau kondisi tertentu yang menyebabkan tubuh tidak mampu mencerna dan menyerap makanan secara sempurna. Gizi buruk adalah gangguan kekurangan gizi tingkat berat yang ditandai dengan adanya tanda-tanda klinis gizi buruk dan atau berat badan sangat rendah tidak sesuai dengan tingginya. Persentase balita gizi buruk di provinsi Gorontalo setiap tahunnya semakin membaik, dimana terjadi penurunan signifikan sejak tahun 2012 sampai tahun 2014. Persentase balita gizi buruk di provinsi Gorontalo setiap tahunnya semakin membaik, capaian pada pada tahun 2015 adalah 5,7 mengalami peningkatan dari tahun sebelunya yakni hanya 3,80% di tahun 2014. Berikut ini persetase balita gizi buruk Provinsi Gorontalo kurun waktu 2013- 2015. Peningkatan yang signifikan ini di akibatkan oleh perekonomian yang menurun di tahun 2015 dikarenakan dolar naik dan kemarau sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang.


149

AKUNTABILITAS KINERJA Balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana KIKKKKINERJA pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk. Perawatan gizi buruk dilaksanakan melalui prosedur rawat inap dan rawat jalan. Bagi anak-anak gizi buruk yang disertai komplikasi penyakit dapat dirawat di puskesmas, rumah Sakit, dan Therapeutic Feeding Centre (TFC), sedangkan bagi anak gizi buruk tanpa komplikasi dapat dirawat jalan. Perawatan anak di rumah dilakukan melalui pembinaan petugas kesehatan dan kader. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan dimana semua balita gizi buruk dengan indikasi medis maupun tanpa indikasi medis yang terdeteksi telah dirawat, baik itu rawat inap di TFC, puskesmas perawatan dan di rumah sakit maupun rawat jalan di puskesmas non perawatan dan rumah sakit pada tahun 2015 telah tertangani seluruhnya. Hal ini berarti seluruh balita gizi buruk yang ditemukan telah mendapatkan perawatan. Oleh karenanya perlu usaha untuk terus mempertahankan capaian ditahun tahun mendatang. Berikut ini gambaran capaian kurun waktu 2013 – 2015 balita gizi buruk di Provinsi Gorontalo. Tabel Capaian Indikator Kinerja Balita Gizi Buruk Indikator Kinerja Persentase Balita Gizi Buruk

2012

2013

2014

2015

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


3,08%

2,32%

2,32%

3,57%

5,7%

3,11%


Pencapaian kinerja persentase balita gizi buruk pada Tahun 2012 masih relatif tinggi jika di bandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya yaitu sebesar 3,08 persen. Tahun 2013, balita dengan gizi buruk di Provinsi Gorontalo turun menjadi 2,32 persen atau turun sebesar 76 persen. Dan pada Tahun 2014 persentase gizi buruk di Provinsi Gorontalo sebesar 2,32 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 3,80 persen. Pada tahun 2015, balita dengan gizi buruk kembali naik menjadi 5,7 persen dari target yang di tetapkan sebesar 3,57 persen. Target capaian pada akhir periode RPJMD adalah 3,11 persen. Prevalensi Kekurangan Gizi (standar WHO, 2005) Prevalensi kekurangan gizi adalah persentase gizi kurang ditambah presentase gizi buruk. Gizi kurang adalah 1.718 balita, Gizi buruk adalah 466 balita. Formula yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah jumlah balita gizi kurang, ditambah gizi buruk di bagi jumlah seluruh balita ditimbang di kali 100 persen.


150

Prevalensi

AKUNTABILITAS KINERJA kekuranganKIKKKKINERJA gizi pada anak balita di Provinsi Gorontalo di tahun

2015

meningkat dari 10,86 % pada tahun 2014 menjadi 24,5 persen di tahun 2015. Peningkatan prevalensi gizi kurang dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya : a. Kemarau yang berkepanjangan di tahun 2015; b. Angka kemiskinan meningkat 0,75%, dari tahun 2014 : 17,41% naik menjadi 18,16% di tahun 2015; c. daya beli masyarakat menurun. Tabel Capaian Indikator Kinerja Prevalensi Kekurangan Gizi Indikator Kinerja Prevalensi Kekurangan Gizi

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


14,44

10,87

10,86

13,78

24,5

13

2015


Pencapaian kinerja prevalensi kekurangan gizi pada Tahun 2012 sebesar 14,44 persen dan pada Tahun 2013 turun menjadi 10,87 persen. Di Tahun 2014 dengan target yang di tetapkan sebesar 14,00 persen, realisasi yang dicapai sebesar 10,86 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat penurunan terhadap balita dengan gizi kurang dan balita dengan gizi buruk sebesar 75 persen di tahun 2013 dan 0,99 persen. Pada tahun 2015, prevelensi kekurangan gizi naik menjadi 24,5 persen. Target capaian pada akhir RPJMD adalah 13 persen.

5. Tujuan Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk Kemakmuran Masyarakat. Tujuan Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk Kemakmuran Masyarakat dijabarkan dalam 3 (tiga) Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Sasaran, indikator kinerja dan capaian masingmasing sasaran dapat di jelaskan pada tabel-tabel berikut ini: Tujuan 5

Sasaran 1

Mengelola Sumber Daya Alam dan Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Sumber Daya Alam Kemakmuran Masyarakat


151

AKUNTABILITAS KINERJA Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran pembangunan ini disajikan KIKKKKINERJA dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

15.750 Ha

15.967,25 Ha

Capaian (%)

KATEGORI

4

5

101 %

SANGAT BAIK

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran pada tabel diatas, terhadap pencapaian indikator kinerja pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Gorontalo Sangat Baik. Dari target yang di tetapkan sebesar 15.750 ha hutan dan lahan kritis yang di rehabilitasi, terealisasi sebesar 101 persen atau 15.967,25 ha. Hutan merupakan sumberdaya alam yang mempunyai peranan penting begai kehidupan manusia karena mampu menghasilkan barang dan jasa dan dapat menciptakan kesetabilan semula

lingkungan.

dianggap

berangsur-angsur

Hutan

yang

akan

habis

tidak mulai

berkurang.

Bahnyak lahan hutan digunakan untuk kepentingan

lain,

seperti

pertanian,

perkebunan, industri dan penggunaan lainya. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan menuntuk tercukupinya kebutuhan pangan, kebutuhan kayu bakar, kebutuhan kayu pertukangan dan tempat pemukiman. Di lain pihak lahan pertanian sebagai penghasil pangan luasnya terbatas, sehingga alternative utama untuk memenuhi kebutuhan pangan adalah mengkonservasi lahan hutan menjadi lahan pertanian. Keterbatasan lahan pertanian oleh masyarakat sekitar hutan akan berakibat pada kondisi hutan di sekelilingnya, mereka akan menggantungkan hidupnya


152

AKUNTABILITAS KINERJA pada hutan tanpa pengelolaan yang tepat. Hal ini akan mengancam kelestarian hutan serta KIKKKKINERJA menurunkan fungsi dari peruntukan hutan. Kementerian Kehutanan melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan memiliki maksud dan tujuan yang sangat penting untuk memperbaiki lahan yang rusak dan lahan yang kritis serta lahan yang tidak produktif, serta terbangunanya kesadaran masyarakat untuk menanam tanaman serbaguna pada lahan-lahan kosong atau lahan kritis. Salah satu upaya untuk penanggulangan laju deforestasi dan lahan kritis adalah melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pembangunan hutan tanaman. Rehabilitasi lahan adalah suatu usaha memulihkan kembali, memperbaiki dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak supaya dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai lahan produksi, media pengatur tata air, ataupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya. Rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan, yang dilokasikan pada kerangka daerah aliran sungai. Kegiatan Rehabilitasi ini menempati posisi untuk mengisi kekosongan ketika sistem perlindungan tidak dapat

mengimbangi

hasil

sitem

budidaya lahan dan hutan, sehingga terjadi

deforestasi

serta

degredasi

fungsi hutan dan lahan. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan melalui kegiatan Penghijauan, Reboisasi, Pemeliharaan , Pengayaan tanaman, atau Penerapan teknik

konservasi

tanah

secara

vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis

da

tidak

produktif.

Kegiatan

reboisasi dan penghijauan pada umunya dilakukan pada tanah kritis dan areal bekas penebangan liar atau pembalakan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut membutuhkan bibit dalam jumlah besar dan berkualitas baik. Lahan kritis adalah lahan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai pengatur media pengatur tata air, unsur produksi pertanian, maupun unsur perlindungan alam dan lingkungannya. Lahan kritis juga merupakan suatu lahan yang kondisi tanahnya telah


153

AKUNTABILITAS KINERJA mengalami proses kerusakanKIKKKKINERJA fisik, biologi atau kimia yang pada akhirnya bisa membahayakan fungsi hidrologi, produksi, orologi, pemukiman dan kehidupan sosial ekonomi di sekelilingnya. Rehabilitasi hutan dan lahan dapat diimplemntasikan pada semua kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Pada tahun 2012 telah disusun master plan penataan hutan Provinsi Gorontalo 20122016 dalam upaya untuk melestarikan hutan di Gorontalo, juga telah dilakukan upaya-upaya dalam penataan kawasan hutan sesuai peruntukkannya, dengan merehabilitasi hutan dan lahan kritis untuk mengurangi isu pemanasan global seluas 4500 Ha, dan penanaman tanaman hutan dengan tanaman produktif seluas 200 Ha, melakukan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dengan melakukan penataan 4 KPH di tahun 2013 serta melaksanakan operasi pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan dalam rangka menurunkan tingkat pencurian kayu, illegal logging dan perambahan hutan. Dalam rangka mendukung kegiatan Rehabilitasi Hutan lindung dengan Gerakan Penanaman 1 Milyar Pohon, Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan kontribusi melakukan penanaman pohon maupun memberikan

bantuan

bibit

kepada

masyarakat dan kelompok tani berupa bibit tanaman kehutanan, bibit tanaman Multi Purpose Tree Species (MPTS), bibit tanaman produktif dan bibit tanaman serbaguna sebanyak 50.482 pohon. Luas hutan Provinsi Gorontalo adalah 768.726,22 ha yang terdiri dari 196.657,05

ha

hutan

konversi,

204.608,01 ha hutan lindung dan 364.461,16 ha. Untuk hasil produksi hutan terdiri dari kayu log dengan nilai produksi pada tahun 2014 sebesar 60.764,61 M3 meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 21.772,94 M3, sedangkan untuk kayu gergajian produksi mencapai 21.267,61 M3 artinya meningkat dibanding tahun 2013 yang mencapai 1.324,53 Untuk produksi Rotan mencapai 880 ton jauh menurun dibanding tahun 2013 sebesar 960.000 ton.


154

AKUNTABILITAS KINERJA Rahabilitasi hutan dan lahan kritis pada tahun 2014, terdapat bibit tanaman sebanyak KIKKKKINERJA 50.482 batang dan tanaman produktif yang ditanam pada areal 350 Hektar di Kabupaten Gorontalo dan 200 Hektar di Kabupaten Bone Bolango. Pada tahun 2015, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis di lakukan melalui program-program pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sekitar hutan. Program dimaksud antara lain adalah - Memberikan bantuan bibit kepada kelompok tani HTR (Hutan Tanaman Rakyat) di Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo dan Desa Padengo Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato; - Memfasilitasi perlengkapan kelompok tani gula aren di Kabupaten Gorontalo yang di berikan kepada 3 (Tiga) kelompok yakni di Desa Modelidu Kecamatan Telaga, Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga dan Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru. - Pengamanan Hutan di laksanakan di Kabupaten/Kota dan pembuatan tanaman Hutan Rakyat di luar kawasan seluas 200 Ha yakni di Desa Modelidu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dan di Desa Meranti Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di tahun 2015 meski capaiannya sesuai target yang telah di tetapkan, tetapi masih banyak mengalami kendala. Ada beberapa aspek yang menghambat yaitu : -

Pencadangan areal Hutan Tanaman Rakyat cukup luas di Provinsi Gorontalo sementara alokasi anggaran belum mencukupi untuk program peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan.

- Sarana pengangkutan bibit yang kurang memadai mengingat jarak lokasi penanaman dengan lokasi pengangkutan cukup jauh, dengan menggunakan tenaga manusia untuk mengangkut bibit membuat tidak optimal. - Petani HTR yang sebagian besar memiliki skill yang rendah dan tidak terlatih mengakibatkan pemanfaatan lahan yang kurang optimal. - Kondisi Cuaca yang ekstrim, kemarau yang panjang sangat berpengaruh pada daya tumbuh bibit tanaman yang diberikan kepada masyarakat sehingga prosentasi tumbuh tanaman hanya berkisar 30 s/d 60 %. - Masih tingginya Tingkat Pembalakan hutan (Illegal Logging) dan penyelundupan kayu yang menyebabkan terjadinya Degradasi dan Deforestasi didalam kawasan dan luar kawasan. Masalah utama yang menjadi celah yang mudah diterobos oleh pelaku Illegal Logging adalah


155

AKUNTABILITAS KINERJA lemahnya koordinasi antar sektor (Instansi pemerintah, penegak hukum, masyarakat dan KIKKKKINERJA dunia usaha). Tabel Capaian Indikator Kinerja Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Indikator Kinerja

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

2012

2013

2014

2015

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi

15.000 ha

15.307,25 ha

15.857,25 ha

15.750 ha

15.967,25 ha


78.950 ha

Sumber Data : Dinas Kehutan dan ESDM Provinsi Gorontalo

Pencapaian kinerja sebagaimana tabel di atas untuk rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pada Tahun 2012 adalah sebesar 15.000 hektar hutan dan lahan kritis yang di rehabilitasi. Dan pada Tahun 2013 capaian kinerja dari indikator sasaran ini sebesar 15.307,25 hektar. Untuk Tahun 2014 capaian

kinerja sasaran naik

menjadi 15.857,25 hektar dari target yang di

tetapkan di Tahun 2014 sebesar 15.350 hektar dan melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015, capaian kinerja ini sebesar 101 persen dari target yang di tetapkan sebesar 15.750 hektar, dengan capaian sebesar 15.967,25 hektar. Dari hasil capaian tersebut dapat dilihat bahwa terdapat efisiensi sumber daya yang di gunakan dalam pencapaian sasaran di tahun 2015 ini yaitu sebesar 217,25 ha. Target capaian akhir periode RPJMD adalah 78.950 hektar.

Tujuan 5

Sasaran 2

Mengelola Sumber Daya Alam dan Meningkatnya Produksi Lingkungan Hidup untuk Pertanian dan Perikanan Kemakmuran Masyarakat

Hasil


Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan


156


Target

Realisasi

1

2

3

Capaian (%)

KATEGO RI

4

5

Jumlah produksi padi

318.614 ton

331.220 Ton

104 %

SANGAT BAIK

Jumlah produksi jagung

850.269 ton

648.512 Ton

75,68 %

BAIK

565 kelompok

680 kelompok

120 %

SANGAT BAIK

118.932,1 Ton

120 %

SANGAT BAIK

179.010 ekor

92 %

BAIK

1.850.163 ekor

110 %

105.118 ton

105.715 ton

101 %

170.310 ton

63.131,22 ton

37,07 %

Jumlah cakupan bina kelompok perikanan Jumlah produksi perikanan kelompok nelayan/pembudidaya

99.379 ton

Jumlah Populasi ternak sapi

215.100 ekor

Jumlah popolasi ayam buras

1.680.353 ekor

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

SANGAT BAIK SANGAT BAIK KURANG

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran sebagaimana tabel, pencapaian sasaran pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo tergolong Sangat Baik. Hal ini dapat di lihat dari 8 (delapan) indikator kinerja sasaran, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target yang telah di tetapkan atau dengan kategori Sangat Baik. Dan 2 (dua) indikator kinerja dengan kategori Baik serta 1 (satu) indikator dengan kategori Kurang. Jumlah Produksi Padi Pada tahun 2013, produksi padi mencapai

290.588

ton

produktivitas

sebesar

Pencapaian

ini

50,20

meningkat

dengan Ku/ha. jika

dibandingkan dengan capaian produksi pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 51,164 Ha

( lebih rendah dibandingkan

sasaran luas panen padi tahun 2012 yang


157

direncanakan sebesar

AKUNTABILITAS KINERJA 54.322 Ha. Produktivitas dengan target 53.49 Ku/Ha hanya KIKKKKINERJA

dapat

mencapai realisasi sebesar 47.96 Ku/Ha. Dan untuk target produksi padi di tahun yang sama sebesar 290.588 ton hanya dapat direalisasikan sebesar 245.357 ton. Pada Tahun 2014, produksi padi sebesar 314.703 ton. Peningkatan produksi padi ini diantaranya disebabkan oleh bertambahnya lahan pertanian. Selain itu, guna peningkatan produksi komoditi tanaman pangan ini, penyediaan pupuk terus disuport. Kelangkaan pupuk pada setiap musim tanam tertentu, mendorong pemerintah untuk berupaya memperbaiki fasilitas penunjang antar lain infrastruktur laut dan usulan realokasi kuota pupuk bersubsidike pemerintah pusat yang belum mencukupi kebutuhan di Provinsi Gorontalo. Alat-alat pertanian yang modernpun ikut andil dalam meningkatkan produksi pertanian dimana pemerintah memberikan bantuan langsung kepada kelompok tani melalui sistem KSO. Ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana lahan dan air pada tahun 2013 sangat dibutuhkan guna meningkatkan intensitas pertanaman, optimasi lahan sawah untuk meningkatkan produktivitas dan produksi padi. Adapun ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana lahan dan air berupa : -

Tersedianya sarana pengairan sumur suntik ;

-

Meningkatnya partisipasi petani dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier ;

-

Pembinaan

kelembagaann

P3A

dilaksanakan di wilayah P3A dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi petani dalam mengelola, memelihara dan memanfaatkan jaringan irigasi ; -

Perluasan areal sawah. Pada tahun 2015, capaian produksi

Padi

sesuai

Angka

Sementara

(ASEM)

terhadap target Renstra terdapat kenaikan produksi sebesar 12.606 Ton (3.96 %), sehingga dengan demikian target kenaikan 3 % pertahun terlampaui. Dan dibandingkan produksi tahun 2014 meningkat

sebesar

5.25% atau setara 16.517 Ton. Hal ini disebabkan tahun 2015 Provinsi Gorontalo mendapat bantuan benih Padi Sawah seluas 49.050 ha yang terdiri dari : APBD I seluas 17.000 ha


158

AKUNTABILITAS KINERJA (realisasi tanam supround I dan II ), GP2TT 8.500 ha realisasi tanam subround II ) , optimasi KIKKKKINERJA lahan seluas 10.900 ha yang sudah terealisasi tanam pada subround II 2015 , sedangkan bantuan benih untuk APBD-P 1.200 ha dan APBNP 9.250 ha. Bantuan 200 ha dari program 1000 Desa Mandiri Benih belum ada produksi karena adanya musim kemarau selam 6 bulan sehingga terjadi pergeseran tanam ke bulan November-Desember 2015 yang realisasi produksinya masuk di tahun 2016. Produktivitas Padi tidak mencapai target renstra, tetapi jika dibandingkan dengan produktivitas padi tahun 2014 meningkat 10.58 %. Hal ini disebabkan tahun 2015 ini petani menggunakan benih hasil dari pemberdayaan penangkar benih daerah Gorontalo yang lebih adaptive dengan lingkungan serta kurangnya serangan hama dan penyakit pada tanaman. Oleh Karena itu meskipun luas panen rendah tetapi kerena produkstivitas naik menyebakan produksi ikut naik. Untuk mengetahui capaian produksi padi per tahun dapat di hitung dengan produksi padi seluruh Kab/Kota berdasarkan penetapan angka sasaran produksi Kab/Kota (Luas panen di kali produktivitas). Tabel 3.1 Produksi Padi

Sumber Data : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Gorontalo

Dari tabel 3.1 dapat di ketahui jumlah luas panen padi di tahun 2014 yaitu sebesar 62,690 hektar dan tahun 2015 sebesar 59,668 hektar atau menurun sebesar 4,82 persen luas panen tahun 2014. Juga jumlah produktivitas padi yang di hasilkan per hektar sawah di tahun 2014 sebesar 50,20 ku/ha dan 2015 sebesar 55,51 ku/ha atau naik sebesar 10,58 persen bila di bandingkan dengan capaian di tahun 2014. Serta dapat di lihat pula hasil produksi padi pada tahun 2014 yaitu sebesar 314,703 ton dan 2015 sebesar 331.220 ton atau naik sebesar 5,25 persen di bandingkan dengan tahun 2014.


159

AKUNTABILITAS KINERJA KIKKKKINERJA Tabel Capaian Indikator Kinerja Produksi Padi Indikator Kinerja

Jumlah Produksi Padi

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


245.357 Ton

290.588 Ton

314.703 Ton

318.614 Ton

331.220 ton

338.620 ton

2015

Sumber Data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

Pencapaian kinerja pada Tahun 2012 adalah sebesar 245.357 ton. Dan pada Tahun 2013 capaian kinerja dari indikator sasaran ini naik menjadi 290.588 ton atau naik sebesar 19 persen dari tahun sebelumnya. Untuk Tahun 2014 capaian kinerja juga naik menjadi 314.703 ton dari target yang telah di tetapkan sebesar 308.896 ton. Pada tahun 2015, produksi padi sebesar 331.220 ton dari target yang di tetapkan sebesar 318.614 ton atau capaian sebesar 104 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini melampaui target sehingga dapat di lihat bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sehingga capaian melebihi target sebesar 12.606 ton. Target RPJMD untuk sasaran ini adalah sebesar 338.620 ton. Jumlah Produksi Jagung Pada Tahun 2013, produksi jagung di Provinsi Gorontalo sebesar 669.094 ton dari target 719.652. Dan di Tahun 2014, produksi jagung sebesar 719.780 ton dari target yang di tetapkan sebesar 789.512 ton. Penyebab belum tercapainya sasaran produksi jagung antara lain adalah petani/masyarakat

belum

menerapkan teknologi budidaya yang benar

dan

kurangnya

faktor

pemupukan, selain itu faktor pola subsidi benih yang mulai diterapkan Tahun 2013 sampai 2014, varietas benih yang disubsidi oleh pemerintah tidak diminati oleh petani, hal ini didasari oleh realisasi penyerapan subsidi benih jagung untuk provinsi Gorontalo

hanya

kurang

lebih

sebesar 25 persen sampai akhir Tahun 2014. Demikian pula hanya untuk dukungan dana APBD melalui bantuan benih jagung hibrida mengalami peningkatan. Namun program bantuan pupuk


160

AKUNTABILITAS KINERJA urea dan NPK mengalami keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga KIKKKKINERJA kurang mempengaruhi peningkatan produktivitas pada komoditi jagung di Tahun 2014. Produksi Jagung berdasarkan Angka Sementara (ASEM) 2015 dibandingkan dengan target Renstra belum tercapai yaitu baru mencapai 643.512 Ton atau 75.68 % dari target renstra 850.269 Ton. Dan dibanding Angka Tetap (ATAP) 2014 juga mengalami penurunan sebesar 10.60 %. Hal ini disebabkan : - Terjadi pergeseran tanam pada bulan September-Desember 2013 yang dipanen pada Januari-Maret 2014 menyebabkan tingginya luas panen pada ATAP 2014; - Terjadinya musim kemarau dari bulan Juli – Oktober 2015 menyebabkan pertanaman pada bulan agustus mengalami kekeringan dan Puso seluas 2,337 ha; - Bantuan benih dari anggaran APBN-P 2015 program Perluasan Areal Tanam (PAT) sebanyak 70.000 ha

nanti ditanam pada bulan September-Desember 2014 dengan

kondisi sebagian besar wilayah hujan tidak merata, dan hasilnya bisa dicapai nanti pada bulan Januari-Maret 2016; - Produktivitas target

juga

tidak

renstra,

mencapai

tetapi

jika

dibandingkan

produktivitas

tahun

2014

tinggi

lebih

4.22%.

Hal

disebabkan oleh petani semakin sadar untuk

selalu

menggunakan

benih

unggul bersertifikat dan pupuk; - Meskipun tetapi

produktivitas

karena

luas

meningkat

panen

yang

menurun akibat musim kemarau 6 bulan

menyebabkan

produksipun

menurun. Untuk mengetahui capaian produksi jagung, di peroleh dari hasil produksi jagung seluruh Kab/Kota berdasarkan penetapan angka sasaran produksi Kab/Kota.


161

AKUNTABILITAS KINERJA KIKKKKINERJA Tabel 3.2 Produksi Jagung

Sumber Data : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Gorontalo

Dari tabel 3.2 dapat di ketahui jumlah luas panen jagung di tahun 2014 yaitu sebesar 148.816 hektar dan tahun 2015 sebesar 129.131 hektar atau menurun sebesar 13,23 persen luas panen tahun 2014. Juga jumlah produktivitas jagung yang di hasilkan per hektar lahan di tahun 2014 sebesar 48,37 ku/ha dan 2015 sebesar 49,83 ku/ha atau naik sebesar 3,02 persen bila di bandingkan dengan capaian di tahun 2014. Serta dapat di lihat pula hasil produksi jagung pada tahun 2014 yaitu sebesar 719.780 ton dan 2015 sebesar 643.512 ton atau turun sebesar 10,60 persen di bandingkan dengan tahun 2014. Tabel Capaian Indikator Kinerja Produksi Jagung Indikator Kinerja

Jumlah Produksi Jagung

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


644.754 ton

669.094 ton

719.780 ton

850.269 ton

643.512 ton

1.013.914 ton

2015

Sumber Data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

Pencapaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran meningkatkan produksi jagung, pada Tahun 2012 adalah sebesar 644.754 ton. Dan pada Tahun 2013 capaian kinerja dari indikator sasaran ini naik menjadi 669.094 ton atau naik sebesar 3,78 persen dari tahun sebelumnya. Untuk Tahun 2014 capaian kinerja juga naik menjadi 719.780 ton. Pencapaian di Tahun 2015 ini masih di bawah dari target yang telah di tetapkan sebesar 643.512 ton dari target yang telah di tetapkan sebesar 850.269 ton. Target yang harus dicapai di akhir RPJMD adalah sebesar 1.013.914 ton.


162

AKUNTABILITAS KINERJA Cakupan Bina Kelompok Perikanan KIKKKKINERJA Cakupan bina kelompok Perikanan (kelompok) adalah kelompok perikanan baik kelompok perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan yang mendapat pembinaan langsung dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo dan Kab/kota seperti pembinaan peningkatan

produksi

perikanan

dan

manajemen pengelolaan usaha perikanan serta kelompok yang mendapatkan bantuan sarana produksi perikanan dan Kelompok ini terdiri

dari

Kube

pembudidaya, pemasaran,

Perikanan,

kelompok

UKM

Pengolahan

kelompok

wanita

kelompok

masyarakat

dan pesisir,

pengawas

(POKMASWAS).

Pada tahun 2015 relisasi

cakupan

kelompok

bina

sebesar

680

kelompok perikanan atau lebih 120,35 % dari target yang ditetapkan sebesar 565 kelompok. Peningkatan cakupan bina kelompok tahun 2015 sangat dipengaruhi oleh : 

Banyaknya aspirasi masyarakat perikanan (nelayan, pembudidaya dan pengolah) meminta Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi untuk bisa mendapatkan bantuan sarana produksi dan pembinaan langsung terhadap pengelolaan usaha perikanan. Aspirasi ini ditandai dengan banyaknya proposal masuk. Dimana usulan permohonan bantuan penguatan usaha perikanan diberikan prioritas bagi unit usaha perikanan yang sudah berkelompok.



Cakupan bina kelompok perikanan tidak hanya pada tahun pelaksanaan program atau tahun 2015. Cakupan bina kelompok juga dilakukan pada kelompok-kelompok pada tahun sebelumnya atau yang sudah mendapatkan sarana produksi pada tahun 2015 dan 2013, harapannya pola pembinaan kelompok terus dilakukan sehingga berdampak pada peningkatan produksi perikanan dan peningkatan pendapatan.


163

AKUNTABILITAS KINERJA KIKKKKINERJA Tabel Capaian Indikator Kinerja Kelompok Perikanan Indikator Kinerja

Jumlah Cakupan Bina Kelompok Perikanan

2012

2013

2014

2015

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi

474 kelompok

467 kelompok

731 kelompok

565 kelompok

680 kelompok


750 kelompok

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo

Pencapaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran Bina Kelompok Perikanan, pada Tahun 2012 adalah sebesar 474 kelompok. Dan pada Tahun 2013 capaian kinerja dari indikator sasaran ini turun menjadi 467 kelompok atau sebesar 1,48 persen. Untuk Tahun 2014 capaian kinerja ini naik signifikan di bandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu 731 kelompok dan melampaui target yang telah di tetapkan sebesar 511 kelompok atau dengan realisasi terhadap target mencapai 143 persen. Pada tahun 2015 capaian kinerja ini sebesar 120 persen. dari target yang telah ditetapkan sebesar 565 kelompok, capaian mencapai 680 kelompok. Dari hasil capaian di tahun 2015 ini terlihat bahwa terdapat efisiensi sumber daya yang di gunakan dalam pencapaian sasaran kinerja ini. Dari target yang di tetapkan terlampaui sebesar 124 kelompok. Target capaian pada akhir RPJMD adalah sebesar 750 kelompok perikanan. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/Pembudidaya Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/ pembudidaya (Ton) adalah produksi perikanan baik produksi perikanan tangkap maupun produksi perikanan budidaya yang dihasilkan oleh kelompok nelayan atau pembudidaya yang dibina langsung oleh Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Gorontalo dan Kab/kota baik yang mendapat alokasi anggaran tahun 2015 maupun pada tahun sebelumnya. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/ pembudidaya pada tahun 2015 mengalami peningkatan. Dengan capaian 119,68 % atau capaiannya 118.932,1 ton dari target yang ditetapkan sebesar 99.379 Ton. Produksi ini lebih didominasi oleh produksi ikan baik produksi ikan hasil tangkapan maupun ikan budidaya.


164

AKUNTABILITAS KINERJA Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/ pembudidaya pada tahun 2014 lebih 101 persen KIKKKKINERJA atau capaiannya 90.847 ton dari target yang ditetapkan sebesar 89.935 Ton. Produksi ini lebih didominasi oleh produksi ikan baik produksi ikan hasil tangkapan maupun ikan budidaya. Tercapainya Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/ pembudidaya tahun 2014 dipengaruhi oleh intervensi anggaran pemerintah yang cukup signifikan terhadap kelompok usaha perikanan pada beberapa program prioritas dan pola pembinaan kelompok yang terintegrasi. Tabel Capaian Indikator Kinerja Produksi Perikanan Klompok Nelayan/Pembudidaya Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Klompok Nelayan/Pembudidaya

2012

2013

2014

2015

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi

75.850 ton

82.203 ton

90.847 ton

99.379 ton

118.932,1 ton


131.627 ton


Pencapaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran produksi perikanan kelompok nelayan/pembudidaya, pada Tahun 2012 adalah sebesar 75.850 ton. Dan pada Tahun 2013 capaian kinerja dari indikator sasaran ini naik menjadi 82.203 ton. Untuk Tahun 2014 capaian kinerja ini kembali naik yaitu menjadi 90.847 ton dan melampaui target yang telah di tetapkan sebesar 89.935 ton atau dengan realisasi terhadap target mencapai 101,01 persen. Pada tahun 2015, capaian sebesar 118.932,1 ton atau sebesar 120 persen dari target yang di tetapkan sebesar 99.379 ton. Capaian kinerja ini memperlihatkan adanya penghematan atau efisiensi sumber daya yang di gunakan dalam mencapai sasaran ini. Target dari sasaran ini terlampaui sebesar 19.553,1 ton. Capaian pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 131.627 ton. Jumah Populasi Ternak Sapi Pada Tahun 2012, pencapaian Swasembada Daging Sapi Nasional dan Komoditi Peternakan lainnya peningkatan populasi ternak dan produksi daging di Provinsi Gorontalo. Untuk jumlah populasi sapi 202.974 Ekor dengan Produksi daging yang mencapai 4.051.779 kg pertahun. Pencapaian sasaran tahun 2013 target Populasi Sapi sebesar 207.739 Ekor dengan tingkat capainnya 95,2 persen atau 197.821 ekor, turun jika di bandingkan dengan populasi di tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2014 peningkatan populasi sapi yang direncanakan adalah 206.826 ekor dengan tingkat capaiannya 91,5 persen atau 189.203 ekor dengan produksi daging sapi sebesar 3.011,474 kg. Peningkatan populasi sapi belum mencapai target, hal ini disebabkan karena tingkat pemotongan yang tinggi (15.337 ekor) dan tingkat perdagangan serta biaya untuk pemeliharaan ternak yang cukup tinggi (9.500 ekor). Selain masalah tersebut,


165

AKUNTABILITAS KINERJA terdapat adanya keterbatasan anggaran untuk mendukung operasional Inseminasi Buatan (IB) KIKKKKINERJA terutama dalam hal ketersediaan N2 cair, sarana dan prasarana IB yang belum memadai, dan belum terpenuhinya rasio jumlah petugas dengan wilayah pengembangan peternakan. Pada tahun 2015, populasi ternak sapi di Provinsi Gorontalo ditargetkan sebesar 215.100 Ekor dengan capaian sebesar 197.124 Ekor. Tidak tercapainya populasi ternak sapi sebanyak

215.100

ekor

di

tahun

2015

disebabkan oleh karena masih rendahnya produktifitas ternak sapi yang dipelihara oleh masyarakat sebagai akibat belum terkelolanya budidaya

ternak

Pemerintah berkesinambungan

terus

melakukan

sapi.

Provinsi

pelatihan-pelatihan

dan

Oleh

karenanya,

Gorontalo

bimbingan

teknis

secara guna

meningkatkan pengetahuan peternakan dalam hal budidaya ternak sapi. Disamping itu, capaian kinerja yang terkait dengan penambahan populasi ternak sapi disebabkan oleh cukup tingginya penjualan ternak sapi antar pulau kekalimatan. Tabel Capaian Indikator Kinerja Populasi Ternak Sapi Indikator Kinerja Jumlah populasi ternak sapi

2012

2013

2014

2015

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi

202.974 ekor

197.821 ekor

189.203 ekor

215.100 ekor

197.010 ekor


232.652 ekor

Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo

Pencapaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran Populasi Ternak Sapi, pada Tahun 2012 adalah sebesar 202.974 ekor. Dan pada Tahun 2013 capaian kinerja dari indikator sasaran ini turun menjadi 197.821 ekor. Untuk Tahun 2014 capaian kinerja ini kembali turun yaitu menjadi 189.203 ekor dan kurang dari target yang telah di tetapkan sebesar 206.826 ekor. Pada tahun 2015, target yang di tetapkan untuk sasaran ini sebesar 215.100 ekor dengan capaian sebesar 92 persen atau 197.010 ekor. Target capaian pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 232.652 ekor.


166

AKUNTABILITAS KINERJA KIKKKKINERJA Jumlah Populasi Ayam Buras Pada Tahun 2012, populasi ayam buras di Provinsi Gorontalo sebesar 997.183 Ekor dengan produksi daging ayam buras sebesar 1.039.196

kg

peningkatan

pertahun. populasi

Selanjutnya, ayam

buras

direncanakan pada tahun 2013 adalah 15 persen atau 1.270.588 Ekor, realisasi yang tercapai 17 persen atau 1.568.924 Ekor. Pada Tahun 2014, populasi ayam buras di Provinsi Gorontalo di targetkan naik sebesar 15 persen atau 1.461.176 Ekor tetapi terealisasi hanya 1.327.475 ekor dengan produksi daging ayam buras sebesar 1.397.921 kg. Peningkatan

populasi

ayam

buras

belum mencapai target, hal ini disebabkan karena merebaknya kasus flu burung di Provinsi Gorontalo pada bulan Oktober 2014 dengan jumlah kematian unggas 3.529 ekor yang terdiri dari: 578 ekor di Kabupaten Gorontalo; 700 ekor di Kabupaten Bone Bolango dan 2.251 ekor di Kota Gorontalo. Sementara jumlah unggas yang di depopulasi adalah 13.625 ekor terdiri dari: 6.487 ekor di Kabupaten Gorontalo; 4.186 ekor di Kabupaten Bone Bolango; dan 2.952 ekor di Kota Gorontalo. Semua ternak yang sudah di depopulasi telah diberi dana kompensasi kepada pemilik ternak. Pada tahun 2015, Populasi ternak ayam ditargetkan sebesar 1.680.353 Ekor dengan capaian sebesar 1.850.163 Ekor. Peningkatan populasi ayam buras tahun 2015 mencapai target bahkan melebihi target sebesar 1.850.163 ekor hal ini disebabkan karena komitmen pemerintah yang kuat dalam meningkatkan ekonomi dan keberdayaan masyarakat melalui program bantuan pengembangan ternak ayam buras (KUR) untuk masyarakat. Disamping itu, animo masyarakat dalam memelihara ayam buras sangat tinggi. Tabel Capaian Indikator Kinerja Populasi Ayam Buras Indikator Kinerja Jumlah populasi ayam buras

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


997.183 ekor

1.568.924 ekor

1.327.475 ekor

1.680.353 ekor

1.850.163 ekor

2.222.266 ekor

2015

Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo


167

AKUNTABILITAS KINERJA Pencapaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran Populasi Ayam Buras, pada Tahun KIKKKKINERJA 2012 adalah sebesar 997.183 ekor. Dan pada Tahun 2013 capaian kinerja dari indikator sasaran ini naik menjadi 1.568.924 ekor atau sebesar 57,36 persen. Untuk Tahun 2014 capaian kinerja ini turun jika di nandingkan dengan pencapaian di Tahun 2013 yaitu menjadi 1.327.475 ekor dan kurang dari target yang telah di tetapkan sebesar 1.461.176 ekor. Pada tahun 2015, capaian sebesar 110 persen. Dimana target yang telah ditetapkan sebesar 1.680.353 ekor tercapai sebesar 1.850.163 ekor. Capaian di tahun ini melampaui target yang telah ditetapkan. Dari capaian tersebut dapat di ketahui bahwa terdapat efisiensi sumber daya yang digunakan dalam pencapaian sasaran ini. Target yang di tetapkan terlampaui sebesar 169.810 ekor. Capaian pada akhir periode RPJMD yang di harapkan sebesar 2.222.266 ekor populasi ayam buras. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Produksi perikanan tangkap adalah produksi perikanan yang dihasilkan oleh kegiatan penangkapan ikan, baik diperairan laut maupun di perairan umum (Danau Limboto). Produksi perikanan tangkap dijadikan indikator kinerja utama (IKU) karena indikator ini merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan dan nilai tukar Nelayan

(NTN)

memperbaiki nelayan.

taraf

sehingga hidup

dapat

masyarakat

Tahun 2015 capaian produksi

perikanan tangkap sebesar 105.715 Ton, nilai

ini

melebihi

dari

target

yang

ditetapkan yaitu sebesar 105.118 Ton, atau %

capainya

sebesar

100,57

%.

Keberhasilan capaian produksi perikanan tangkap ini dipengaruhi oleh beberapa faktor : 

Dinas

Perikanan

dan

kelautan

Provinsi Gorontalo Melaksanakan Program Perikanan Tangkap melalui Restrukturisasi Armada Tangkap Kapal Mina Maritim > 30 GT.

Sebagai informasi dari tahun 2010

sampai tahun 2015 ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui anggaran APBN (TP) dan APBD

(DAK) sudah mengalokasikan pembangunan dan penyediaan kapal > 30 GT


168

AKUNTABILITAS KINERJA sebanyak 48 unit atauKIKKKKINERJA dengan Rp. 65.363.078.750, khusus tahun 2015 sebanyak 3 Unit kapal Mina Maritim. 

Membangun sarana rumah ikan (Fish Apartement) yang berfungsi menyediakan ekosistem buatan baru (Spawning and Nursery Ground) bagi siklus bertelur dan pembesaran ikan sehingga mampu bereproduksi dengan habitat yang baik sehingga mampu meningkatkan populasi ikan disuatu kawasan perairan.

 Melakukan kegiatan ―one man one thousand fries‖ melalui pengadaan benih ikan yang dilepas di perairan Teluk Tomini yang bertujuan untuk memperkaya stok populasi ikan tertentu sehingga mampu berkembang biak dan menunjang kapasitas keberadaan stok ikan di perairan.  Melakukan pembinaan kelompok kepada kelompok usaha perikanan tangkap dan kegiatan ini selalu berkoordinasi dengan dinas perikanan dan kelautan Kab/Kota dan Badan Koordinasi Penyuluh di tingkat provinsi maupun kab/kota. Tabel Capaian Indikator Kinerja Produksi Perikanan Tangkap Indikator Kinerja

Produksi Perikanan Tangkap

2012

2013

2014

2015

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi

82.815 ton

92.173,3 ton

103.017,8 ton

105.118 ton

105.715 ton


126.036 ton


Pencapaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran produksi perikanan tangkap, pada Tahun 2012 adalah sebesar 82.815 ton. Dan pada Tahun 2013 capaian kinerja dari indikator sasaran ini naik menjadi 92.173,3 ton atau sebesar 111 persen. Untuk Tahun 2014 capaian kinerja ini kembali naik jika di nandingkan dengan pencapaian di Tahun 2013 yaitu menjadi 103.017,3 ton. Pada tahun 2015, capaian sebesar 105.715 ton dari target yang telah ditetapkan sebesar 105.118 ton. Capaian di tahun ini melampaui target yang telah ditetapkan. Dari capaian tersebut dapat di ketahui bahwa terdapat efisiensi sumber daya yang digunakan dalam pencapaian sasaran ini. Target yang di tetapkan terlampaui sebesar 597 ton. Capaian pada akhir periode RPJMD yang di harapkan sebesar 126.036 ton produksi perikanan tangkap. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Produksi perikanan budidaya adalah produksi perikanan yang dihasilkan oleh kegiatan budidaya ikan baik diperairan laut, payau maupun di perairan tawar (Danau Limboto). Produksi


169

AKUNTABILITAS KINERJA perikanan budidaya dijadikan indikator kinerja utama (IKU) karena indikator ini merupakan KIKKKKINERJA salah satu faktor utama yang juga mempengaruhi tingkat pendapatan pembudidaya dan nilai tukar pembudidaya (NTP). Tahun 2015 capaian produksi perikanan budidaya hanya sebesar 63.131,22 Ton atau hanya 37,07 % dari target yang ditetapkan (170.310 Ton).

Capaian

produksi perikanan budidaya ini terdiri dari produksi ikan budidaya (ikan dan udang) sebesar 26.363,92 ton dan produksi rumput laut sebesar 36.767,30 Ton.

Tidak tercapainya produksi

perikanan budidaya tahun 2015, untuk ikan dan produksi rumput laut dipengaruhi oleh beberapa faktor : 

Faktor cuaca yang tidak menentu yang mengakibatkan timbulnya penyakit ice-ice sehingga mengakibatkan kegagalan panen pada budidaya rumput laut.



Kurangnya ketersediaan bibit unggul rumput laut yang sangat dibutuhkan oleh pembudidaya rumput laut.



Kab. Boalemo yang merupakan salah satu penghasil rumput laut sejak tahun 2013 tidak mengalokasikan lagi anggaran untuk kegiatan budidaya rumput laut.



Faktor Cuaca dimana pada tahun 2015 terjadi kemarau panjang sehingga berkurangnya debit air pada lahan kolam budidaya air tawar, juga peningkatan suhu perairan di Danau Limboto sehinga terjadi fenomena up weling yang mengakibatkan kematian ikan-ikan yang berada di Karamba Jaring Apung (KJA).



Tingginya niai tukar dolar terhadap rupiah sangat mempengaruhi harga pakan ikan, dimana secara nasional bahan baku pembuatan pakan ikan masih menggunakan produk import. Hal ini mengakibatkan daya beli pakan ikan oleh pembudidaya mengalami penurunan sehingga produktifitas hasil perikanan budidaya cenderung berkurang dari target yang diharapkan.

Faktor-faktor diatas menjadi penyebab rendahnya atau tidak tercapainya target produksi perikanan budidaya di Tahun 2015. Tabel Capaian Indikator Kinerja Produksi Perikanan Budidaya Indikator Kinerja

Produksi Perikanan Budidaya

2012

2013

2014

2015

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi

133,34 ton

115.300,9 ton

57.392,3 ton

170.310 ton

63.131,22 ton


205.139 ton



170

AKUNTABILITAS KINERJA Pencapaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran produksi perikanan budidaya, KIKKKKINERJA pada Tahun 2012 adalah sebesar 133,34 ton. Dan pada Tahun 2013 capaian kinerja dari indikator sasaran ini sebesar 115.300,9 ton. Untuk Tahun 2014 capaian kinerja ini turun jika di bandingkan dengan pencapaian di Tahun 2013 yaitu sebesar 57.392,3 ton. Pada tahun 2015, capaian sebesar 63.131,22 ton dari target yang telah ditetapkan sebesar 170.310 ton. Capaian di tahun ini belum mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan oleh beberapa factor sebagaimana di jelaskan sebelumnya. Capaian pada akhir periode RPJMD yang di harapkan sebesar 205.139 ton produksi perikanan budidaya. Tujuan 5

Sasaran 3

Mengelola Sumber Daya Alam Terwujudnya dan Lingkungan Hidup untuk Hidup Kemakmuran Masyarakat

Pengelolaan

Lingkungan


Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

84

72,09

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian (%)

KATEGORI

4

5

86 %

BAIK

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran sebagaimana tabel diatas, pencapaian sasaran pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo tergolong Baik. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan yang lain. Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kemampuan lingkungan


171

AKUNTABILITAS KINERJA hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makluk lainnya, disebut daya dukung KIKKKKINERJA lingkungan hidup. Sedangkan, daya tamping lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, disebut perusakan lingkungan hidup. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (1993). Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu, meliput sektoral, ekosistem, dan bidang ilmu. Dalam operasionalnya terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumberdaya alam nonhayati,

perlindungan

sumberdaya buatan, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya,

cagar

keanekaragaman

budaya,

hayati

dan

perubahan iklim. Untuk pelestarian

menjamin fungsi

lingkungan

hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan tidak boleh melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumberdaya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup, dinamakan baku mutu lingkungan hidup. Sedangkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup


172

adalahukuran batas

AKUNTABILITAS KINERJA perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang KIKKKKINERJA

dapat

ditenggang. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal). Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal, yang dimaksud Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Kualitas

lingkungan hidup merupakan salah satu isu yang penting di tengah

meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Selama ini data-data kualitas lingkungan hidup yang ada cukup sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam. Sementara pemahaman akan kualitas lingkungan hidup sangat penting untuk mendorong semua pemangku kepentingan (stakeholder) melakukan aksi nyata dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan

hidup.

Oleh

karenanya

Kementerian

Lingkungan

Hidup

mengembangkan suatu indeks lingkungan yang meberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan pada periode tertentu. Melalui indeks ini akan mendorong proses pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan tepat. Kualitas lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami peningkatan tipis dari 63,13 pada 2013 menjadi 63,42 pada 2014. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi ukuran kinerja pembangunan lingkungan hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019. Targetnya, IKLH dapat meningkat ke level 68,5 pada 2019. Tolok ukur untuk mencapai sasaran meningkatnya indeks kualitas lingkungan adalah nilai indeks pencemaran air, indeks status pencemaran udara dan nilai indeks tutupan lahan sesuai SK Menhut No.325 Tahun 2010. Adapun target dan realisasi peningkatan nilai IKLH di Provinsi Gorontalo pada tahun 2015 IKLH=84 tidak tercapai, hasil pengukuran pada tahun 2015 nilai IKLH 72.09, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai IKLH Provinsi Gorontalo menurun, IKLH 2014=98.73. Hal yang menyebabkan penurunan nilai IKLH Provinsi Gorontalo adalah perubahan jumlah parameter yang dianalisis dari yang semula hanya 3 (tiga) parameter, namun untuk tahun 2015 menjadi 7 (tujuh) parameter. Hal lain yang menghambat peningkatan nilai IKLH Provinsi Gorontalo adalah kurangnya keterlibatan sektor lain dalam berkontribusi pada kegiatan pengendalian dan perlindungan


173

AKUNTABILITAS KINERJA kualitas air sungai seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan. Program sanitasi dan KIKKKKINERJA pengolahan air limbah yang diprakarsai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo lebih banyak difokuskan pada lokasi yang memiliki nilai IPM rendah dan bukan pada lokus peningkatan nilai IKLH. Program/Kegiatan yang mendukung peningkatan nilai indeks kualitas lingkungan hidup, meliputi: 1. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan/Pembinaan dan Penilaian ADIPURA & Adiwiyata; 2. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan/Pemantauan kualitas lingkungan (Air Sungai, air laut & udara ambient); 3. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan/ Pemberdayaan Kelompok masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pesisir. Tabel Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indikator Kinerja

Indeks kualitas lingkungan

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


91,39

75,74

98,73

84

72,09

90

2015

Sumber Data : Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Prov. Gorontalo

Pencapaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran sebagaimana tabel capaian diatas, pada Tahun 2012 adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 91,39. Dan pada Tahun 2013 capaian kinerja dari indikator sasaran ini 75,74. Untuk Tahun 2014 capaian kinerja ini naik jika di nandingkan dengan pencapaian di Tahun 2013 yaitu sesar 98,73 dan pada tahun 2015, IKLH Provinsi Gorontalo sebesar 72,09. Target capaian pada akhir periode RPJMD adalah 90 IKLH.

6. Tujuan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tujuan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dijabarkan dalam 2 (dua) Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Sasaran serta capaiannya dapat di jelaskan pada tabel-tabel di bawah ini:


174

AKUNTABILITAS KINERJA TujuanKIKKKKINERJA 6 Sasaran 1 Peningkatan Kesejahteraan Meningkatnya Kemampuan Penyandang Sosial Masyarakat Khususnya Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penyandang Masalah dalam Memenuhi Kebutuhan Dasarnya Kesejahteraan Sosial Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran pembangunan ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Meningkatnya Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Memenuhi Kebutuhan Dasarnya

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

KATEGORI

4

5

1

2

3

Jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial masyarakat

100 KK

99 KK/6 orang

99 %

BAIK

Jumlah layanan diabilitas terhadap tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah social, korban penyalahgunaan Napza dan LKS

285 orang

293 orang

103 %

SANGAT BAIK

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran pada tabel diatas, dapat di ketahui bahwa capaian Meningkatnya Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Memenuhi Kebutuhan Dasarnya di Provinsi Gorontalo tergolong Baik. Hal ini dapat di ketahui dari 2 (dua) indikator kinrja, 1 (satu) indikator dalam kategori Sangat Baik dan 1 (satu) indikator Kinerja dalam kategori Baik. Jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan masyarakat. Tujuan Pembinaan Kelembagaan Jaminan Kesejahteraan Sosial adalah meningkatnya jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut

adalah

pelaksanaan Program

Keluarga Harapan (PKH) di daerah dan tertanganinya korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah sosial melalui Lembaga Pusat Perlindungan Trauma Centre (LPPTC) untuk 30 Kepala Keluarga, Pemulangan orang terlantar sebagai biaya bagi pekerja migran yang


175

AKUNTABILITAS KINERJA terlantar untuk kembali ke daerah asalnya sebanyak 6 orang, bantuan stimulan korban bencana KIKKKKINERJA sosial untuk 14 KK. Pencapaian kinerja sasaran ini juga di tujuakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana adalah berfungsinya kembali kondisi sosial ekonomi korban bencana alam seperti semula dan meningkatnya peran aktif masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana alam. Pengerahan Tagana dimaksudkan untuk mengerahkan Tagana pada pada saat terjadinya bencana, pengadaaan bahan darurat (lauk pauk) dilaksanakan

dengan maksud untuk

menyediakan bahan makanan siap saji yang sangat dibutuhkan pada saat terjadinya bencana. Guna mencapai pelaksanaan kinerja ini di dukung pula oleh program potensi sumber kesejahteraan sosial, penyuluhan Sosial yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga masyarakat dapat merubah perilaku dan pola pikir sehingga tujuan penyuluhan dapat tercapai. Tabel Capaian Indikator Kinerja Perlindungan dan Jaminan Sosial Indikator Kinerja Jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan masyarakat

2012

2013

2014

2015

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi

56 kk

1.114 kk

81 kk

100 kk

99 kk/6 orang


529 kk

Sumber Data : Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Pencapaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran perlindungan dan jaminan sosial, pada Tahun 2012 adalah sebesar 56 kepala keluarga. Dan pada Tahun 2013 capaian kinerja dari indikator sasaran ini naik signifikan menjadi 1.114 kepala keluarga. Untuk Tahun 2014 capaian kinerja ini turun jika di bandingkan dengan pencapaian di Tahun 2013 yaitu menjadi 81 kepala keluarga. Pencapaian kinerja di Tahun 2014 ini melampaui target yang telah di tetapkan. Pada tahun 2015, capaian naik bila di bandingkan dengan capaian tahun 2014 yaitu 99 kepala keluarga dan 6 orang yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial. Target capaian di akhir RPJMD adalah sebesar 529 kepala keluarga. Layanan rehabilitasi terhadap penyandang diabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan Napza dan LKS. Tujuan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak adalah menyelamatkan dan melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kinerja adalah meningkatnya jumlah anak terlantar yang mendapat pelayanan dan perlindngan sosial


176

AKUNTABILITAS KINERJA hal ini diwujudkan dengan pelatihan keterampilan melalui Loka Bina Karya (LBK) sebanyak KIKKKKINERJA

30

anak, setelah mengikuti pelatihan mereka memperoleh bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif, bantuan Program Kesejahteraan Sosial Anak untuk 65 anak, bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) anak untuk 30 anak. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas bertujuan agar Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Salah satu fungsi sosial manusia tidak terkecuali Penyandang Disabilitas adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran indikator kinerja, yaitu meningkatnya jumlah disabilitas yang memperoleh pelayanan sosial. Kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan yaitu pelatihan keterampilan penyandang disabilitas di Loka Bina Karya (LBK) bagi 30 orang

setelah mengikuti kegiatan tersebut

penyandang disabiltas diberikan bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif. Salah satu tujuan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalaman dan keahliannya yang didukung oleh pengembangan budaya yang menjunjung tinggi serta menghormati lanjut usia secara melembaga dan berkesinambungan pada generasi muda dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kinerja yaitu meningkatnya jumlah lanjut usia terlantar yang menerima pelayanan sosial

meliputi

bimbingan dan motivasi sosial bagi 50 orang lanjut usia,setelah mendapat bimbingan lanjut usia tersebut mendapat bantuan stimulan usaha ekonomi produktif serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan usaha ekonomi produktif dan home care untuk 25 orang. Tujuan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial adalah tercapainya pemulihan harga diri, kepercayaan diri dan tanggungjawab sosial serta kemauan dan kemampuan melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kinerja tersebut yaitu meningkatnya jumlah tuna sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial meliputi Bimbingan dan Motivasi Sosial bagi tuna sosial bagi 30 orang, pemberian bantuan stimulan usaha ekonomi produktif bagi orang tuna sosial. Selain itu, layanan rehabilitasi juga di tujukan kepada korban penyalahgunaan napza yang bertujuan untuk memberi bimbingan dan motivasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik bagi korban penyalahgunaan Napza. Untuk mewujudkan keberhasilan sasaran


177

AKUNTABILITAS KINERJA tersebut kegiatan yang dilakukan yaitu bimbingan terhadap 30 Orang korban penyalahgunaan KIKKKKINERJA napza. Selain layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial dan korban penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya, pemerintah juga memberikan perhatian kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sosial serta meningkatnya semangat pengabdian masyarakat dalam Usaha Kesejahteraan Sosial. Untuk mewujudkan keberhasilan sasaran tersebut kegiatan yang dilakukan bimbingan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 33 Orang, bantuan sosial Panti Anak yang bermasalah hukum 1 LKS serta bantuan Sosial Kepada 12 LKS. Tabel Capaian Indikator Kinerja Layanan rehabilitasi terhadap penyandang diabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan Napza dan LKS Indikator Kinerja

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi

145 orang

211 orang/9 lembaga

285 orang

293 orang/13 lembaga

Jumlah Layanan rehabilitasi terhadap penyandang diabilitas, 170 0rang tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan Napza dan LKS Sumber Data : Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

2015


1.750 orang

Pencapaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran Layanan rehabilitasi terhadap penyandang diabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya dan Lembaga Kesejahteraan Sosial, pada Tahun 2012 adalah sebesar 170 orang. Dan pada Tahun 2013 capaian kinerja dari indikator sasaran ini turun menjadi 145 orang atau sebesar 14,71 persen. Untuk Tahun 2014 capaian kinerja ini naik jika di bandingkan dengan pencapaian di Tahun 2013 yaitu menjadi 211 orang dan 9 lembaga. Pada tahun 2015 capaian sebesar 293 orang dan 13 lembaga yang memperoleh layanan rehabilitasi dari target yang di tetapkan sebesar 285 orang. Dari hasil capaian di tahun 2015 ini, dapat dilihat bahwa capaian melebihi target. Itu berarti terdapat efisiensi sumber daya yang di gunakan dalam mencapai sasaran ini. Target terlampaui sebesar 8 orang dan 13 lembaga. Target RPJMD untuk pencapaian sasaran ini sebesar 1.750 orang.


178


Tujuan 6

Sasaran 2

Meningkatkan peran serta Peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat dalam pembangunan Masyarakat Khususnya Penyandang kesejahteraan sosial Masalah Kesejahteraan Sosial Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran pembangunan ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial

Indikator Kinerja

1 Jumlah cakupan layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial

Target

Realisasi

2

3

20 lembaga/64 orang

41 lembaga/77 orang

Capaian (%)

KATEGORI

4

5

150 %

SANGAT BAIK

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran pada tabel, dapat di ketahui bahwa indikator kinerja meningkatnya layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial di Provinsi Gorontalo tergolong Sangat Baik. Hal ini dapat di lihat dari hasil pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran, terealisasi melebihi 150 persen. Kesejahteraan Sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materiil, maupun spirituil, yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila‖. Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa kesejateraan sosial merupakan sebuah tatanan masyarakat. Tatanan masyarakat dikatakan kondusif jika masyarakat merasakan

adanya

keterjaminan

keselamatan

dan

ketentraman

yang

memungkinkan

masyarakat dapat meneuhi kebutuhan hidupnya (UU No.6 tahun 1974, dinyatakan tidak berlaku lagi, sejak ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial).


179

Kesejahteraan

AKUNTABILITAS KINERJA sosial KIKKKKINERJA dapat tercapai jika ada institusi yang akan berupaya

untuk

mencapai tujuan tersebut. Ada tiga pendekatan dalam mengidentikasi kesejahteraan sosial dengan menggunakan institusi, yaitu : 1.

Kegiatan philantropis, yang mendasarkan kegiatan dalam mencapai kesejahteraan sosial dengan menggantungkan diri pada donasi yang diberikan. Pencapaian kesejahteraan sosial dilakukan dengan mencoba mengalihkan sebagian materi dan pelayanan yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain.

2.

Pekerjaan sosial yang merupakan tenaga-tenaga professional yang digunakan untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Pekerjaan sosial dalam usaha untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial bekerja dengan individu, kelompok dan komunitas. Pekerjaan sosial membuat kegiatan yang bersifat amal menjadi lebih sistematis

3.

Pendekatan administrasi sosial yang dikenal dengan pelayanan sosial atau pendekatan kebijakan sosial. pemerintah merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan sosial kepada seluruh masyarakat. Hubungan Pembangunan Sosial dengan Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan sosial dapat

didefinisikan sebagai suatu keadaan. Berdasarkan definisi ini kesejahteraan sosial merupakan tujuan untuk mencapai suatu keadaan yang dianggap sejahtera baik itu secara ekonomi, psikologis, maupun sosial. Di sisi lain pembangunan sosial oleh Edi Suharto secara sempit dapat disamakan dengan pembangunan kesejahteraan sosial. Berdasarkan pendapat Edi Suharto tersebut bahwa pembangunan kesejahteraan sosial berorientasi untuk memenuhi kebutuhan dasar (tujuan) dari kelompok yang kurang beruntung melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial psikologis. Dengan demikian pembangunan sosial secara sempit diarahkan untuk mencapai keadaan yang sejahtera, terpenuhi semua kebutuhan hidup. Hubungan yang erat antara pembangunan sosial dan kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan menjadikan keduanya tidak akan terlepas dari pembangunan ekonomi. Kolaborasi antara pembangunan sosial (dalam hal ini sebagai pembangunan kesejahteraan sosial) dengan pembangunan ekonomi akan memperlihatkan sebuah negara apakah termasuk negara sejahtera atau negara tidak sejahtera. Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan menunjukkan terpenuhinya kebutuhan dasar baik itu kebutuhan secara ekonomi, sosial, maupun sosial. Dengan demikian kesejahteraan sosial merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap masyarakat. Pencapaian tujuan kesejahteraan sosial diperlukan adanya upaya dari pemerintah untuk mencapai tujuan


180

AKUNTABILITAS KINERJA tersebut. Upaya pemerintah KIKKKKINERJA tersebut adalah dengan pembangunan sosial. Pembangunan sosial merupakan wahana untuk mencapai kesejahteraan sosial. Tujuan Peningkatan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat untuk meningkatnya capaian layanan dan pembinaan terhadap

pilar-pilar

kesejahteraan

sosial.

Tujuan

peningkatan

Pemberdayaan

Tenaga

Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) untuk mengidentifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya di wilayah Kecamatan. Tujuan

peningkatan

kelembagaan,

kesejahteraan

sosial

masyarakat

untuk

mengoptimalkan tugas-tugas pendampingan di lapangan dalam penanganan PMKS bantuan pengembangan kapasitas Karang Taruna 6 Karang Taruna, dan prasarana orsos 12 Orsos/LKS. Kegiatan ini dapat dilaksanakan 100 % sesuai dengan yang telah direncanakan. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk lebih meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2015

kami merumuskan beberapa langkah

penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2016, yaitu sebagai berikut: 1.

Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi yang baik diantara unit-unit kerja terkait yang berada dalam lingkungan organisasi Dinas Sosial, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dibidang kesejahteraan sosial

2.

Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran stratejik yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada sasaran-sasaran stratejik yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan.

3.

Secara khusus, berkaitan dengan perumusan Renja 2015 sebagai bentuk penegasan dari Renstra 2012 – 2017, akan dilakukan penelitian yang mendalam atas ketepatan kuantitas target dari indikator kinerja.


181


Tabel Capaian Indikator Kinerja layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial Indikator Kinerja Meningkatnya cakupan layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


64 orang

14 lembaga/ 64 orang


20 lembaga / 64 orang


97 lembaga/70 orang

2015


Pencapaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial, pada Tahun 2012 adalah sebesar 64 orang. Dan pada Tahun 2013 capaian kinerja dari indikator sasaran ini 14 lembada dan 64 orang yang memperoleh layanan dan binaan. Untuk Tahun 2014 capaian kinerja ini naik jika di bandingkan dengan pencapaian di Tahun 2013 yaitu menjadi 20 lembaga dan 66 orang dan capaian kinerja ini melampaui target yang telah di tetapkan sebesar 15 lembaga dan 64 orang. Pada tahun 2015 capaian sebesar 41 lembaga dan 77 orang dari target yang ditetapakn sebesar 20 lembaga dan 64 orang. Dari hasil capaian tersebut dapat di ketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dimana capaian melampaui target. Target RPJMD dari sasaran indikator ini adalah sebesar 97 lembaga dan 70 orang.

7. Tujuan Memelihara Keragaman Agama dan Budaya. Tujuan Memelihara Keragaman Agama dan Budaya dijabarkan dalam 2 (dua) Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan 6 (enam) indikator kinerja yang akan di jelaskan sebagai berikut : Tujuan 7

Sasaran 1

Peningkatan kesejahteraan dan pelayanan serta pembinaan pengembangan nilai-nilai Memelihara Keragaman agama, adat dan budaya serta peran Agama dan Budaya pemuda dalam pembangunan Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran pembangunan ini disajikan dalam tabel sebagai berikut :


182

AKUNTABILITAS KINERJA KIKKKKINERJA Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan kesejahteraan dan pelayanan serta pembinaan pengembangan nilai-nilai agama, adat dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan

Capaian (%)

KATEGORI

4

5

100 orang

100 %

BAIK

29 organisasi

29 organisasi

100 %

BAIK

90 %

90 %

100 %

BAIK

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

100 orang

Jumlah Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang memperoleh penguatan fungsi Jumlah organisasi pemuda yang dibina Persentase potensi dapat diantisipasi

konflik

yang

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada tabel diatas, dapat di simpulkan bahwa pencapaian kinerja pengembangan nilai-nilai agama, adat dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan di Provinsi Gorontalo tergolong Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, keduanya dalam kategori Baik atau capaian 100 persen sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jumlah Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang memperoleh penguatan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama adalah Forum yang dibentuk berdasarkan pada amanat Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian rumah ibadat. Program yang dilaksanakan dalam mendukung tercapainya target indikator kinerja ini adalah Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat pada kegiatan Koordinasi dan Pemantapan FKUB di daerah dengan sasaran masyarakat yang di laksanakan secara bertahap dari tahun ke tahun.


183

AKUNTABILITAS KINERJA Capaian indikator ini di dukung pula oleh peran serta masyarakat dalam mengikuti setiap KIKKKKINERJA kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan budaya dalam hal ini mengantisipasi adanya aksi-aksi kekerasan premanisme dan aliran sesat yang bernuansa SARA yang bisa menimbulkan potensi konflik. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat bisa mempunyai pemahaman dan ketahanan

terhadap

aksi-aksi

kekerasan dan aliran sesat. Selanjutnya, sasaran

ini

pencapaian

didukung

kegiatan-kegiatan

pula

terkait

oleh

dengan

peningkatan stabilitas keamanan di daerah seperti pelaksanaan kegiatan dalam rangka mengantisipasi gejolak sosial yang bisa timbul akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang ekonomi antara lain kebijakan-kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif dasar listrik. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah seringkali menimbulkan gejolak dimasyarakat yang bisa berimbas pada stabilitas daerah termasuk juga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketahanan ekonomi dalam menunjang stabilitas daerah dengan di lakukannya pemantauan terhadap stabilitas harga-harga kebutuhan pokok dan ketersediaan kebutuhan pokok dimasyarakat dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di Provinsi Gorontalo. Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pencegahan aksi-aksi kekerasan, premanisme dan aliran sesat. Kegiatan ini rutin dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat. Rapat Koordinasi FKUB ditujukan untuk pencegahan dini terhadap aksi-aksi kekerasan, premanisme dan aliran sesat. Selain pelaksanaan Rakor FKUB dan sosialisasi juga dilaksanakan pemantauan terhadap aliran sesat dan pelaksanaan hari-hari besar keagamaan.


184

AKUNTABILITAS KINERJA KIKKKKINERJA Tabel Capaian Indikator Kinerja Penguatan Kerukunan Umat Beragama Indikator Kinerja Jumlah Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang memperoleh penguatan fungsi

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


100 org

100 org

100 org

100 org

100 orang

675 orang

2015

Sumber Data : Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo

Pencapaian kinerja Kerukunan Umat Beragama melalui pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragam dengan sasaran adalah kepada masyarakat, pada Tahun 2012 adalah sebesar 100 orang. Dan pada Tahun 2013 capaian kinerja dari indikator sasaran ini 100 orang. Untuk Tahun 2014 capaian kinerja sebesar 100 orang dari target yang di tetapkan sebesar 100 orang. Capaian di Tahun 2014 ini sesuai dengan target yang telah di tetapkan. Pada tahun 2015, target yang di tetapkan adalah 100 orang dan tercapai 100 persen. Untuk target RPJMD di tetapkan sebesar 675 orang. Itu berarti bahwa masih 275 orang lagi yang harus di realisasikan. Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina Dalam menunjang capaian kinerja bidang kepemudaan, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung peran pemuda dalam pembangunan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan untuk pemuda, Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan dan Kenegaraan dengan melibatkan peran pemuda, Pertukaran Pemuda antar Provinsi dan Pertukaran Pemuda antar Negara, Jambore Pemuda Indonesia dan melibatkan pemuda dalam Kapal Pemuda Nusantara. Capaian kinerja Bidang Pemuda Tahun 2015 merupakan salah satu program penting Provinsi Gorontalo. Program ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda. Kegiatannya adalah Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan yang sasaran kelompok kegiatan adalah [1] Pendidikan dan Pelatihan PASKIBRAKA sebanyak 70 orang; [2] Peringatan hari Sumpah Pemuda sebanyak 100 orang; [3] Diklat Kepemimpinan Pemuda dan Pelajar sebanyak 53 orang. Kegiatan Pembinaan Organisasi Pemuda sasaran kelompok kegiatan adalah Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) sebanyak 25 Kelompok. Kegiatan Pertukaran Pemuda antar Provinsi dan Negara sararannya adalah Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) sebanyak 4 orang, Jambore


185

Pemuda Indonesia

AKUNTABILITAS KINERJA sebanyak 46 orang yaitu Pemuda yang menguasai keterampilan KIKKKKINERJA

seni

budaya, Pemuda yang tangguh, disiplin, terampil, berjiwa enterpreneur, berwawasan nasional dan internasionaldan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) sebanyak 4 orang yaitu Pemuda-Pemuda Gorontalo yang berprestasi dibidang kepemudaan. Olehnya, jumlah organisasi pemuda, tetap di barengi dengan peningkatan peran pemuda dalam mengawal dan berperan serta dalam pembangunan di Provinsi Gorontalo. Tabel Capaian Indikator Kinerja Organisasi Pemuda Indikator Kinerja

Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


26

27

29

29

29

31

2015


Pencapaian kinerja jumlah Organisasi Pemuda pada Tahun 2012 adalah sebesar 26 organisasi pemuda. Dan pada Tahun 2013 capaian kinerja dari indikator sasaran ini naik menjadi 27 organisasi pemuda. Untuk Tahun 2014 capaian

kinerja juga naik menjadi 29

organisasi pemuda dari target yang di tetapkan sebesar 28 organisasi pemuda. Capaian di Tahun 2014 ini melampaui target yang telah di tetapkan hingga mencapai 103 persen. Pada tahun 2015, organisasi pemuda tercapai sebagimana target yang telah di tetapkan sebesar 29 organisasi pemuda. Capaian pada akhir periode RPJMD adalah 31 organisasi pemuda. Persentase potensi konflik yang dapat diantisipasi Masyarakat adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi. Dalam interaksinya, manusia sering dihadapkan pada situasi konflik (pertentangan / pertikaian). Munculnya konflik sosial tidak terjadi dengan sendirinya dan tidak sesederhana yang bisa di bayangkan. Banyak faktor yang dapat dikaji mengapa konflik tersebut muncul dipermukaan. Pada umumnya konflik merupakan suatu gejala sosial yang sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami konflik dengan cara memahami bahwa masyarakat memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda tentang hidup dan maslahnya, individu masing-masing punya sejarah dan karakter yang unik, individu dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, individu dilahirkan dalam suatu cara hidup yang berbeda, individu masing-masing memiliki nilai-nilai yang memandu perilaku dan pikiran serta manusia diciptakan dengan banyak perbedaan.


186

AKUNTABILITAS KINERJA Penyebab konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan-perbedaan sosial diantara individu KIKKKKINERJA yang terlibat dalam suatu interaksi sosial yang secara umum dapat di identifikasi sebagai berikut : 1. Perbedaan Individu; 2. Perbedaan Latar Belakang Kebudayaan; 3. Perbedaan Kepentingan; 4. Perubahan Sosial. Konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu atau masyarakat dengan kenyataan sosial yang timbul akibat perubahan itu. Misalnya, pada masyarakat

pedesaan

yang

mengalami

proses

industrialisasi

yang

mendadak

akan

memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada. Provinsi Gorontalo yang masyarakatnya majemuk, tak lepas dari berbagai potensi konflik tersebut, baik karena faktor perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan dan karena perubahan sosial. Dalam mengantisipasi potensi konflik yang timbul, pemerintah mengambil langkah-langkah antisipasi sehingga potensi konflik yang muncul tidak akan menjadi konflik yang mengganggu keamanan dan ketertiban yang berakibat menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Langkah-langkah antisipasi potensi konflik tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :  Menindak lanjuti Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 220/3957.DIII tanggal 30 November 2012 perihal Penjelasan Syatus Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) dan Kawat Dirjend KebangPol Nomor : 220/1091.DIII perihal Munculnya Organisasi Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR), tanggal 18 Desember 2014 Pemerintah Provinsi Gorontalo


187

melaksanakan Rapat

AKUNTABILITAS KINERJA Pembahasan Keberadaan Organisasi Gerakan Fajar Nusantara KIKKKKINERJA

(GAFATAR) termasuk upaya pencegahan semua kegiatan GAFATAR di Provinsi Gorontalo dihadiri oleh stakeholder terkait baik tingkat Provinsi dan dan Kabupaten/Kota. Terkait hal-hal tersebut diatas serta mencermati pergerakan Organisasi GAFATAR di Provinsi Gorontalo pada bulan Januari 2015 telah dilakukan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi pergerakan organisasi Gerakan Fajar Nusantra ― GAFATAR‖ : a)

Pemantaun Anggota GAFATAR yang dari Kabupaten Bone Bolango berpindah ke Desa Ombulodata;

b) Pemantauan Gerakan Organisasi ―GAFATAR‖ di Desa Ombulodata; c)

Pemantauan Gerakan Aksi Masa ―GAFATAR‖ di Kantor Bupati Kabupaten Gorontalo.

 Antisipasi Gerakan Radikalisme Untuk menjaga Stabilitas Daerah, khusunya dari gerakan Radikalisme tak terkecuali Gerakan ISIS, pada tanggal 1 dan 2 Mei 2015 dilakukan dilakukan operasi Yustisia di Pelabuhan Penyebrangan Kota Gorontalo dan Lokasi Tempat Kost-Kosan yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo, dibantu oleh pihak POLRI, TNI, SATPOL dan Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dan Kota Gorontalo.  Antisipasi Potensi Konflik Politik Pada tahun 2015 terdapat pelaksanan tahapan Pemilihan Kepala Derah di 3 (tiga) Kabupaten Yakni ; Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango. Dari pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah 3 (tiga) Kabupaten tersebut pada dasarnya berjalan sesuai tahapan yang ada, namun khusus di Kabupaten Bone Bolango pada proses pelaksanaan tahapan tepatnya pada Hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2015 terjadi gerakan masa aksi ke Penyelengara dalam hal ini PANWAS Kabupateb Bone Bolango oleh Aliansi Penyelamat Demokrasi, yang potensi terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat serta berpeluang menggangu stabilitas daerah. Tabel Capaian Indikator Kinerja Potensi Konflik yang diantisipasi Indikator Kinerja

Persentase Potensi Konflik yang dapat diantisipasi

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


-

-

85 %

90 %

90 %

95 %

2015

Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo


188

AKUNTABILITAS KINERJA Pencapaian kinerja Potensi Konflik yang dapat diantisipasi pada Tahun 2012 dan 2013 KIKKKKINERJA belum terdapat realisasi capaian. Hal ini disebabkan baru di tetapkannya perubahan rencana strategis yang disesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi yang mengakibatkan perubahan pula pada indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja pada Tahun 2014 terhadap antisipasi potensi konflik sebesar 85 persen. Untuk tahun 2015, capaian kinerja indikator sasaran ini tercapai 90 persen sebagimana target yang telah di tetapkan sebesar 90 persen potensi konflik yang dapat diantisipasi. Capaian pada akhir periode RPJMD adalah 95 persen potensi konflik yang dapat diantisipasi.

Tujuan 7

Sasaran 2

Meningkatnya Pelestarian Budaya Memelihara Keragaman Agama dan Daerah Budaya Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran pembangunan ini disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah

Capaian (%)

KATEGORI

4

5

3 kali

100 %

BAIK

5 kali

35 kali

700 %

SANGAT BAIK

32 jenis

32 jenis

100 %

BAIK

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya tingkat Nasional dan Internasional

3 kali

Jumlah pelaksanaan pagelaran budaya Pelestarian Benda Purbakala /Cagar Budaya


189

Berdasarkan hasil

AKUNTABILITAS KINERJA pengukuran sasaran sebagaimana pada tabel, dapat disimpulkan KIKKKKINERJA

bahwa pencapaian kinerja Pelestarian Budaya Daerah di Provinsi Gorontalo tergolong Baik. Hal ini dapat di lihat dari hasil pengukuran terhadap 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, terdapat 1 (satu) indikator kinerja melebihi dari target yang di tetapkan dan 2 (dua) indikator kinerja pencapaiannya sama dengan target yang telah di petapkan atau dalam kategori Baik. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya tingkat Nasional/Internasional Gorontalo sebagai salah satu suku yang ada di Pulau Sulawesi memiliki aneka ragam kesenian daerah baik tari, lagu, rumah adat, dan pakaian adat. Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen penuh terhadap pelestarian seni dan budaya peninggalan

leluhur

Daerah

Gorontalo.

Provinsi Gorontalo yang di juluki Serambi Madinah dengan menjunjung adat Gorontalo tentu sangat mengedepankan budaya lokal dalam setiap penyelenggaraan pembangunan di daerah. Olehnya, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian seni dan budaya

banyak

pemerintah.

mendapat

Kegiatan

perhatian

tersebut

yaitu

Pelestarian dan aktualisasi Adat Budaya Daerah dan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Gorontalo. Gorontalo memiliki Tari dana-dana yang merupakan tari pergaulan remaja gorontalo. Tarian ini dilakukan oleh 2 samapi 4 orang laki-laki. Tarian ini diiringi oleh alat musik gambus dan rebana serta lagu berisi pantun yang bertema percintaan atau nasehat-nasehat yang bertemakan kehidupan remaja. Tarian danadana memang menggambarkan sosok remaja yang energik dengan gairah hidup yang besar, kehidupan dunia remaja dan keakraban pergaulan remaja. Olehnya, guna melestarikan seni dan budaya tersebut maka di selenggarakan festifal seni dan budaya sebagai capaian kinerja ini. Yang paling fenominal adalah penyelenggaraan Festifal Karawo yang di selenggarakan setiap tahun.


190

Selanjutnya capaian

AKUNTABILITAS KINERJA kinerjaKIKKKKINERJA ini di dukung pula oleh Program Promosi Keragaman Budaya Gorontalo adalah

sasaran

kelompok

Pengembangan

Kebudayaan

Daerah

Pengembangan

Rintisan

kegiatan

Kesenian

dan

Gorontalo

dan

Taman

Budaya

Daerah. Adapun

kegiatan-kegiatan

yang

menunjang program ini antara lain adalah : a. Pemeliharaan Sejarah dan Cagar Budaya Gorontalo. b. Pengembangan Nilai – nilai Budaya. c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan. d. Promosi

Keragaman

Budaya

Gorontalo. Prestasi yang diraih oleh Bidang Kebudayaan Tahun 2015 

Bidang Kesenian (Inovasi Group) Bali International Choir Competition di Bali Medali Emas (Gold Medal) - Bali International Choir Competition (Kategori Folklore/Lagu Daerah atau Nyanyian Rakyat) Grand Championsship (Juara para Juara) - Bali International Choir Competition ( Semua Kategori) Tabel Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya tingkat Nasional/Internasional

Indikator Kinerja Jumlah penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya tingkat Nasional/Internasion al

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


2

3

3

3

3

15

2015



191

AKUNTABILITAS KINERJA Pencapaian kinerja penyelenggaraan seni dan budaya pada Tahun 2012 adalah 2 kali KIKKKKINERJA penyelenggaraan festival. Dan pada Tahun 2013 capaian kinerja dari indikator sasaran ini meningkat menjadi 3 kali festival. Untuk Tahun 2014 capaian kinerja juga masih sama dengan target yang di tetapkan sebesar 3 kali penyelenggaraan festival. Pada tahun 2015, jumlah festival seni dan budaya di capai 3 kali festival. Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja yang di harapkan pada akhir periode RPJMD adalah 15 penyelenggaraan seni dan budaya. Jumlah Pagelaran Budaya Budaya dalam suatu masyarakat etnis tertentu merupakan akal budi, pikiran manusia, cipta karsa, dan hasil karya yang diciptakan oleh kelompok masyarakat etnis tersebut. Dengan adanya budaya, masyarakat dapat menetukan hukum-hukum yang berlaku di suatu kelompok yang merupakan nilai moral suatu entnis tertentu yang akhirnya menjadi kebiasaan-kebiasaan entis atau suku tertentu, termasuk juga budaya adat istiadat daerah Gorontalo. Namun membahas tentang budaya atau kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat daerah Gorontalo saat ini tentu telah ada banyak perubahan dan pergeseran mengikuti

perkembangan

jaman,

dibandingkan pada jaman dahulu dimana masih

masing-masing

individu

mempertahankan

nilai-nilai

leluhur

yang

berlaku

didalam

masyarakat. Namun demikian saat ini masih

ada

kebiasaan-kebiasaan

hidup dalam masyarakat yang terus dipelihara dan masih berlaku dalam kehidupan tentang

sehari-hari, adat

termasuk

perkawinan

dan

kesenian Derah Gorontalo. Pagelaran budaya yang di selenggarakan adalah dalam rangka meningkatkan rasa cinta dan rasa memiliki terhadap budaya daerah sendiri. Dalam rangka memperkenalkan budaya daerah Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan Pelestarian dan aktualisasi Adat Budaya Daerah, dengan sasaran para siswa SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Provinsi Gorontalo dengan hasil kegiatan yang diharapkan adalah terbinanya


192

AKUNTABILITAS KINERJA para remaja untuk memahami nilai-nilai sastra yang tertuang dalam ajaran agama, kegiatan ini KIKKKKINERJA juga dilaksanakan untuk Pelatihan Upacara Adat Gorontalo, Karya Cetak/Rekam Sastra Lisan Gorontalo, dan Identifikasi Nilai-Nilai Budaya Gorontalo, siswa-siswi SMP dan SMA yang di harapkan mampu memahami dan mencintai pelestarian adat budaya daerah Gorontalo sejak dini. Pagelaran budaya yang di selenggarakan merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya Gorontalo yang sampai saat ini terus di laksanakan oleh Pemerintah bersama-sama masyarakat. Budaya Gorontalo yang masih lestari antara lain adalah tahapan pada pernikahan adat yang di mulai dari Mopoloduwo Rahasia, Tolobalango, Depito Dutu, Mopotilandahu, Tari Saronde, Akad Nikah. Budaya Gorontalo lainnya adalah Tujuh bulanan atau dalam bahasa Gorontalo Tondhalo, Aqiqah, Khitanan dan Beat, Sapaan Atau Toli,

Tumbilotohe,

Meriam

Bambu (dalam bahasa Gorontalo Bunggo) dan Walima. Dewasa ini kita telah menghadapi masa globalisasi yang hubungan manusianya tiada batas antar satu benua dengan banua lain. Keberadaan budaya Gorontalo dimasa sekarang ini sudah mengalami banyak perubahan yang sangat signifikan · Kurangnya pengetahuan akan adat budaya daerah Gorontalo · Kurangnya pengetahuan akan tarian adat · Kurangnya pengetahuan pembelajaran tentang adat budaya gorontalo · Pergaulan kaum muda mudi yang sudah tergerus oleh jaman atau berprilaku hidup modern. Faktor-faktor tersebut diatas yang membuat memudarnya kebudayaan Gorontalo. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen dalam pelestarian budaya daerah agar tetap lestari, karena budaya itulah yang menjadi warisan leluhur nenek moyang suku Gorontalo. Pencapaian sasaran ini di dukung pula oleh program Pengembangan Rintisan Taman Budaya Daerah sebagai wadah atau sarana seniman dan budayawan yang melestarikan budaya daerah Gorontalo. Tabel Capaian Indikator Kinerja Pagelaran Budaya Indikator Kinerja

Jumlah Pagelaran Budaya

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


3

5

35

5

35

25

2015



193

AKUNTABILITAS KINERJA Pencapaian kinerja pagelaran budaya yang merupakan salah satu sarana pelestarian KIKKKKINERJA budaya Gorontalo pada Tahun 2012 adalah 3 kali pagelaran budaya. Dan pada Tahun 2013 capaian kinerja dari indikator sasaran ini meningkat menjadi 5 kali pagelaran. Untuk Tahun 2014 capaian kinerja naik menjadi 35 kali pagelaran budaya dengan target yang di tetapkan sebesar 5 kali pagelaran budaya. Capaian kinerja di Tahun 2014 ini naik hingga 700 persen, hal ini di sebabkan karena meningkatnya jumlah pagelaran budaya baik tingkat Daerah Provinsi, Nasional dan Internasional. Pada tahun 2015 capaian kinerja ini sebesar 35 kali penyelenggaraan pagelaran budaya. Tingginya capaian ini di sebabkan banyaknya pagelaran budaya yang di selenggarakan di tahun 2015. Dari capaian terhadapa ssaran ini dapat di simpulkan baha terdapat penggunaan sumber daya yang efisien. Sehingga mampu menyelenggarakan pagelaran yang melampaui target yang telah di tetapkan. Capaian yang di harapkan pada akhir periode RPJMD adalah 25 pagelaran budaya. Pelestarian Benda Purbakala /Cagar Budaya Provinsi Gorontalo adalah provinsi yang ada di pulau Sulawesi yang penuh dengan peninggalan sejarah dan purbakala. Peninggalan sejarah tersebut sangat berpotensi untuk pengembangan IPTEK dan penelitian Arkeologi, sebab Gorontalo memiliki bukti peninggalan sejarah dan kepurbakalaan mulai dari zaman prasejarah, zaman Hindu/Budha (klasik), zaman Islam sampai zaman Kolonial. Benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala merupakan Benda Cagar Budaya (BCB) yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena salah satu kekayaan budaya nasional serta menjadi corak khusus Provinsi Gorontalo yang dikenal tidak hanya sebagai daerah kelapa saja tetapi juga kota wisata, religi, dan kota cagar budaya. Beberapa benda dan cagar budaya yang sudah dijaga dan dilestarikan adalah Benteng Otanaha, Benteng Oranye, Makam ju panggola, Makam ta ilayabe, kuburan duhela pitulolango, Makam Raja Blongkod, ruamh tua di bone bolango. Benda purbakala yang sudah dilestarikan seperti didingga, isiriki mulolo dan lain. Dari target 22 benda purbakala yang dilestarikan pada tahun 2015, target capaian mencapai 22 jenis benda purbakala dan cagar budaya dengan capaian sebesar 100% pada tahun 2015.


194

AKUNTABILITAS KINERJA KIKKKKINERJA Gambar 3.7 Beberapa cagar budaya yang dipelihara dan dilestarikan

Benteng Otanaha Di Kota Gorontalo

8. Tujuan Meningkatkan Peran Perempuan dan Kualitas Hidup Anak Tujuan Meningkatkan Peran Perempuan dan Kualitas Hudup Anak dijabarkan dalam 2 (dua) Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

Tujuan 8

Sasaran 1

Meningkatnya Nilai Indikator Kualitas Meningkatkan Peran Perempuan Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Anak


195

AKUNTABILITAS KINERJA Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran pembangunan ini disajikan KIKKKKINERJA dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Indikator Kualitas Hidup Perempuan

Indikator Kinerja

1

Target

Realisasi

4

5

44,66 %

108 %

SANGAT BAIK

75 %

57 %

76 %

BAIK

Indeks Pembangunan Gender

65,10

85,09

123 %

SANGAT BAIK

Indeks Pemberdayaan Gender

58,08

67,36

116 %

SANGAT BAIK

Penganggaran gender

yang

angkatan responsive

3

KATEGORI

41,20 %

Persentase partisipasi kerja perempuan

2

Capaian (%)

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja sasaran berdasarkan tabel, dapat di lihat bahwa dari target capaian kinerja Kualitas Hidup Perempuan di Provinsi Gorontalo tergolong Sangat Baik. Hal ini dapat dilihat dari 4 (empat) indikator sasaran, terdapat 3 (tiga) indikator sasaran dengan kategori Sangat Baik dimana capaiannya melebihi target dan 1 (satu) indikator dengan capaian Baik. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja yang sudah bekerja atau masih mencari pekerjaan terhadap penduduk usia kerja yaitu 15 tahun ke atas. TPAK dapat menjadi indikator sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memberikan ruang bagi partisipasi kesetaraan gender dan peluang kerja bagi perempuan khususnya pendidikan dan pekerjaan di sektor formal. Selain itu, dapat terlihat pula seberapa besar motivasi perempuan untuk bekerja baik di desa maupun di kota. Secara hukum, perempuan dapat berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, bahkan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam menikmati hasil pembangunan. Namun, kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari di temukan banyak kendala dan ketidak pastian dalam pencapaian kesetaraan gender tersebut. Peran perempuan dalam berbagai sektor publik kemasyarakatan


196

AKUNTABILITAS KINERJA masih banyak terhambat olehKIKKKKINERJA alasan sosial budaya, tradisi adat istiadat dan tata nilai yang telah melembaga di masyarakat itu sendiri. Keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam semua sektor pembangunan belum mencapai titik sasaran yang diharapakan baik itu di tingkat nasional maupun daerah. Namun demikian banyak organisasi-organisasi baik internasional, nasional maupun lokal berusaha untuk

membantu

mewujudkan

pemerintah

dalam

pembangunan

yang

berwawasan Gender. Seperti halnya di provinsi

Gorontalo,

memasukkan berwawasan

pemerintah

pembangunan Gender

dalam

telah yang

Rencana

Jangka Panjang Menengah Daerah tahun 2012 – 2017. Partisipasi

perempuan

dalam

kehidupan saat ini di Provinsi Gorontalo dapat terlihat di segala bidang, baik politik dan lembaga legislative, lembaga eksekitif dan

lembaga

yudikatif,

swasta

serta

organisasi kemasyarakatan. Pada Tahun 2014, Dari total 210 anggota parlemen di provinsi Gorontalo, perempuan hanya berjumlah 32 orang atau sebesar 15,24 persen saja. Selain

sebagai

politisi

di

lembga

legislative,

dalam

kehidupan

sosial

dan

kemasyarakatan, perempuan juga ikut berperan serta dalam bidang eksekutif atau pemerintahan seperti sebagai pegawai negeri sipil. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Gorontalo antara perempuan dan laki-laki jumlahnya hampir seimbang. Pada tahun 2015, jumlah pegawai perempuan pada Pemerintah Daerah provinsi Gorontalo sebanyak 1.485 orang atau 47,43 persen. Jumlah ini naik jika di bandingkan dengan jumlah pegawai Perempuan di tahun sebelumnya yang sebesar 1.481 orang atau 46,94 persen. Secara

umum

langkah-lankah

yang

perlu dilakukan oleh

pemerintah

sebagai

rekomendasi untuk perbaikan ke depan pada sasaran ini adalah: 1. Memberi akses yang lebih luas kepada perempuan untuk menduduki jabatan yang stretegis baik di lembaga legislatif maupun di eksekutif.


197

2. Memberi ruang akses

AKUNTABILITAS KINERJA yang lebih luas kapada terhadap peningkatan kapasitas KIKKKKINERJA

baik

pendidikan maupun kesehatan. 3. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan di provinsi Gorontalo. Tabel Capaian Indikator Kinerja Angkatan Kerja Perempuan Indikator Kinerja

Partisipasi angkatan kerja perempuan

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


45,28%

43,75 %

42,26 %

41,20 %

44,66 %

43 %

2015


Pencapaian kinerja sasaran pada Tahun 2012 sebesar 45,28 persen dan Tahun 2013 target kinerja ini sebesar 43,75 persen. Pada Tahun 2014 capaian kinerja sasaran mencapai 42,26 persen dengan capaian melampaui target yang telah di tetapkan. Hal ini berarti bahwa, partisipasi angkatan kerja perempuan di Tahun 2014 makin membaik tetapi masih di bawah capaian di bandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, capaian sebesar 44,66 persen, capaian naik bila di bandingkan dengan tahun 2014 dari taget yang di tetapkan di tahun 2015 sebesar 41,20 persen. Target kinerja dalam RPJMD untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar 43 persen. Penganggaran yang responsive gender Anggaran Responsif gender bertujuan melahirkan kebijakan anggaran lebih berpihak kepada masyarakat terutama yang lemah, terpinggirkan dan tidak terperhatikan pada akhirnya ini memberikan solusi bagaimana anggaran bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara adil. Keberhasilan advokasi anggaran responsif gender menggunakan indikator berupa perubahan

APBD

menjadi

lebih

berpihak

kepada

kepentingan

masyarakat

dan

mengakomodasikan kebutuhan yang berbeda antara berbagai kelompok masyarakat yang tercermin pada program dan besaran anggaran. Berdasarkan pada situasi yang ada, advokasi anggaran responsif gender difokuskan agar strategi pembangunan lebih berorientasi pada pembangunan manusia dan adanya alokasi sumber daya yang adil untuk berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran agar partisipatif dan mengakomodir kepentingan praktis dan strategis dari kelompok marjinal, terutama perempuan, laki-laki miskin, dan remaja. Konsep yang dikembangkan bukanlah menginginkan adanya anggaran yang


198

terpisah untuk

AKUNTABILITAS KINERJA kelompok-kelompok di atas, namun lebih pada upaya mengintergrasikan KIKKKKINERJA

distribusi sumber daya yang adil dalam setiap tahapan proses penganggaran. Salah satu manfaat dari penganggaran yang responsive gender bagi pemerintah adalah sebagai instrumen pemerintah untuk melaksanakan komitmennya dalam hal gender sebagaimana telah disepakati secara international. Fungsi anggaran selain sebagai fungsi ekonomi juga berfungsi sebagai distribusi pemerataan. Melalui penganggaran yang responsif gender dapat diketahui sejauh mana dampak dari alokasi anggaran yang telah ditempuh pemerintah berpengaruh terhadap kesetaraan gender. Gap/kesenjangan pelaksanaan prioritas pembangunan dapat dikurangi bahkan dihilangkan karena telah responsif terhadap kebutuhan gender (laki-laki maupun perempuan). Memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengetahui fokus pembiayaan kepada kelompok marginal dan tidak beruntung terhadap alokasi anggaran. Lebih lanjut diharapkan dari penerapan ini adalah terwujudnya keseimbangan dan sustainable dalam pembangunan serta semakin meningkatnya akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah. Untuk melaksanakan anggaran responsif gender memang diperlukan komitmen yang besar dari semua pihak. Karena anggaran responsif gender merupakan hal baru di negara kita dan tidak sedikit pihak-pihak yang masih memiliki pemahaman miring terhadap hal ini. Kerja keras perlu dilakukan untuk mengenalkan dan mempengaruhi pembuat kebijakan agar dalam menyusun anggaran lebih responsif gender. Sejak tahun 2013, penganggaran di Provinsi Gorontalo sudah responsive gender meski persentasenya masih kecil. Tetapi Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan jumlah proporsi anggaran APBD Provinsi Gorontalo dengan kebijakan bahwa setiap program yang di selenggarakan harus memuat 1 (satu) kegiatan yang responsive gender. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan penerapan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) yang di awali dengan pelatihan-pelatihan sehingga terbentuk Focal Point yang khusus menangani PPRG di masing-masing SKPD. Dari pelaksanaan kegiatan ini, pada tahun 2015 diharapkan sudah terdapat peningkatan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender di Setiap SKPD sehingga target RPJMD di tahun 2017 sebesar 100 persen dapat terwujud. Dalam pelaksananaan pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa kendala yaitu :  Masih kurangya sumber daya manusia yang memahami, menguasai dan melaksanakan secara menyeluruh. Belum pahamnya sebagian pimpinan SKPD dan pejabat lainnya tentang pentingnya Pengarustamaan Gender dalam pelaksanaan pembangunan melalui Perencanaan, Penganggaran Responsif Gender (PPRG).


199



AKUNTABILITAS KINERJA Program dan kegiatan yang KIKKKKINERJA diusulkan tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang ada pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran Responsif Gender di SKPD.

 Kurangya sumber daya manusia yang menguasai data terbatasnya alokasi anggaran dalam integrasi data dengan sumber data. Guna mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah menempuh beberapa kebijakan dan program yang memihak pada pemberdayaan kualitas perempuan yaitu : • Meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan melalui kelompok usaha perempuan; • Terpenuhinya Sumber Daya Manusia yang mendukung pelaksanaan Pengarustamaan Gender; • Dukungan alokasi anggaran yang cukup dalam melaksanakan pemberdayaan dan pembangunan gender; • Perlu secara terus menerus melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada pimpinan terhadap pentingnya Pengarustamaan Gender dalam pembangunan; • Monitoring dan evluasi pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam program kegiatan SKPD. Tabel Capaian Indikator Kinerja Penganggaran yang Responsif Gender Indikator Kinerja

Penganggaran yang Responsif Gender

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


-

15 %

29 %

75 %

57 %

100 %

2015

Sumber Data : Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat

Pencapaian kinerja sasaran pada Tahun 2012 masih pada tingkat perencanaan penganggarannya sehingga belum terdapat realisasi capaian. Tahun 2013 target kinerja ini sebesar 15 persen atau sebanyak 5 SKPD. Pada Tahun 2014 capaian kinerja sasaran mencapai 29 persen atau 10 SKPD. Pada tahun 2015, capaian sebesar 57 persen, dari taget yang di tetapkan di tahun 2015 sebesar 75 persen atau 15 SKPD yang sudah menganggarkan APBD yang responsive gender. Target capaian pada akhir RPJMD adalah 100 persen dimana penggaran yang responsive gender sudah terdapat pada setiap kegiatan yang ada di SKPD. Indeks Pembangunan Gender Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik dilingkungan rumah


200

AKUNTABILITAS KINERJA tangga, pekerjaan masyarakat, kultur maupun Negara. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan KIKKKKINERJA ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara. Kesetaraan gender lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperolah kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi disegala bidang. Sementara itu, keadilan gender merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi dan control atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasul sumberdaya tersebut. Sedangkan memiliki control berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumberdaya. Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur, salah satunya dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender) adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Pembangunan manusia secara kuantitatif dapat digambarkan dari angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia), namun demikian, angka IPM ini belum mampu menjelaskan perbedaan capaian kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan. Melalui angka IPG, kesenjangan atau gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPG dengan IPM. Semakin tinggi rasionya maka semakin rendah gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin rendah rasio maka semakin tinggi gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio IPM perempuan dengan laki-laki, dimana komponen pembentuk IPM laki-laki dan perempuan sama dengan komponen pembentuk IPM. Komponen pembentuk tersebut yakni angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pendidikan) serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi).


201

AKUNTABILITAS KINERJA Pencapaian pembangunan gender di Provinsi Gorontalo menunjukkan peningkatan dari KIKKKKINERJA tahun ke tahun. Program-program pemerintah yang selama ini dilaksanakan dan beberapa telah berpedoman pada pengarustamaan gender antara lain adalah : 1. Penganggaran yang responsive gender. Kebijakan ini memuat diwajibkan kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dari setiap program yang di selenggarakan harus memuat 1 (satu) kegiatan yang responsive gender. 2. Kelompok Usaha Perempuan. Pembentukan kelompok ini ditujukan untuk membantu para perempuan yang produktif dalam bentuk bantuan permodalan sehingga mampu membantu meningkatkan perekonomian keluarga dan taraf hidupnya. 3. Membentuk Kaukus Perempuan Parlemen. Kegiatan yang dilaksanakan adalah memberikan penguatan

kapasitas

keanggotaan

perempuan

di

parlemen

sehingga

mampu

mengaktualisaikn diri serta penguatan kelembagaan para anggota parlemen perempuan. Tabel Capaian Indikator Indeks Pembangunan Gender Indikator Kinerja

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


84,54

84,57

85,09

65,10

85,09

68,05

Indeks Pembangunan Gender

2015


Pencapaian kinerja sasaran pada Tahun 2012 sebesar 84,54. Tahun 2013 target kinerja ini sebesar 62,41 dengan realisasi sebesar 84,57. Pada Tahun 2014 capaian kinerja sasaran mencapai 85,09, naik sebesar 0,52 poin dibandingkan capaian tahun 2013. Pada tahun 2015, capaian sebesar 85,09, dari taget yang di tetapkan di tahun 2015 sebesar 65,10. Target capaian pada akhir RPJMD adalah 68,05. Indeks Pemberdayaan Gender Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), terdapat pula ukuran komposit lainnya yang terkait dengan gender yakni Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Kedua ukuran ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program-program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.


202

IDG dibentuk

AKUNTABILITAS KINERJA berdasarkan tiga komponen yaitu keterwakilan perempuan KIKKKKINERJA

dalam

parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi dan teknisi serta sumbangan pendapatan. Indeks Pemberdayaan Gender secara nasional sebesar 70,68. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Gorontalo berada pada angka 67,36. Tetapi jika dibandingkan dengan indeks tahun sebelumnya, pencapaian ini naik sebesar 6,47 poin. Hal ini sebagai akibat naiknya proporsi perempuan sebagai tenaga profesional. Tabel Capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender Indikator Kinerja

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


62,08

60,89

67,36

58,08

67,36

60,10

Indeks Pemberdayaan Gender

2015


Pencapaian kinerja sasaran pada Tahun 2012 sebesar 62,08. Tahun 2013 target kinerja ini sebesar 56,02 dengan realisasi sebesar 60,89. Pada Tahun 2014 capaian kinerja sasaran mencapai 67,36 naik sebesar 6,47 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2013. Pada tahun 2015, capaian sebesar 67,36, dari taget yang di tetapkan di tahun 2015 sebesar 58,08. Target capaian pada akhir RPJMD adalah 60,10. Tujuan 8

Sasaran 2

Meningkatkan Peran Menurunnya angka tindak kekerasan dan Perempuan dan Kualitas Hidup diskriminasi terhadap perempuan dan Anak anak Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran pembangunan ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Sasaran Menurunnya angka tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak


203


Target

1

2

Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

52 kasus

Realisasi

3 32 kasus

Capaian (%)

KATEGORI

4

5

62 %

BAIK

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja sasaran berdasarkan tabel, dapat di simpulkan bahwa capaian kinerja penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Gorontalo tergolong Baik. Hal ini dapat di lihat dari indikator kinerja sasaran yang di ukur di tahun 2015, terdapat 32 kasus yang di laporkan dan semuanya tertangani atau rasio KDRT mencapai 100 persen. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Di Provinsi Gorontalo pada Tahun 2013 kasus kekerasan dalam rumah tangga masih tinggi. Tingginya kasus kekerasan yang terjadi selama ini ditambah dengan kurangnya sumber daya yang menyebabkan proses penanganan penyelesaian kasus KDRT sangat lambat. Pada tahun 2013 kasus yang dapat tertangani sebanyak 20 kasus. Demikian halnya dengan


204

AKUNTABILITAS KINERJA pelecehan seksual terhadap KIKKKKINERJA perempuan dan anak yang penurunannya hanya 0,6%. Namun demikian pemerintah melalui Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra provinsi Gorontalo terus melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, termasuk kampanye anti kekerasan baik melalui media cetak maupun media elektronik, juga melakukan koordinasi lintas sektor penanganan kasus dengan melibatkan Polisi Daerah Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Pengadilan Tinggi Gorontalo, Kemnekumham Provinsi Gorontalo, Bapas Gorontalo, Lapas Gorontalo dan Lembaga Swadaya Masayakat (LSM). Pada tahun 2014 sebanyak 18 kasus kekerasan yang dilaporkan oleh masyarakat dan telah tertangani semuanya. Selain itu kinerja juga ditunjang oleh adanya sosialisasi tentang Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disosialisasikan ke seluruh Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo. Kampanye anti kekerasan bukan hanya dilaksanakan melalui sosialisasi, akan tetapi dilaksanakan juga melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Koordinasi dengan lintas sektor juga sangat menunjang pencapaian sasaran ini. Koordinasi penanganaan kasus selama Tahun 2014 sangat baik dilaksanakan dengan melibatkan Polda Gorontalo, Kejaksaaan Tinggi Gorontalo, Pengadilan Tinggi Gorontalo, Kemenkumham Provinsi Gorontalo, Bapas Gorontalo, Lapas Gorontalo dan LSM. Capaian kinerja ini di dukung pula oleh antara lain terlaksananya pembinaan kepada Kelompok-kelompok Usaha Perempuan yang ada di Kabupaten/Kota agar perempuan-perempuan memiliki aktivitas yang dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian keluarga. Dengan demikian dapat menekan angka tindak kekerasan dalam rumah tangga. Karena tidak di pungkiri bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi sebagian besar di picu oleh keterbatasan ekonomi keluarga. Selain pembinaan, Kelompok Usaha Perempuan yang berjumlah 20 Kelompok Usaha diberikan bantuan usaha untuk menunjang produktifitas pekerjaan. Setiap tahunnnya diharapkan ada peningkatan pada jumlah kelompok usaha yang dibina. Pada tahun 2013 kelompok usaha perempuan yang dibina hanya berjumlah 12 kelompok usaha. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 20 kelompok usaha. Peningkatan ini tidak lepas pada ketersediaan dana yang ada. Sehingganya bila ada peningkatan anggaran untuk tahun mendatang maka kelompok usaha yang akan dibina dan diberikan bantuan usaha akan semakin meningkat pula.


205

Keberadaan

AKUNTABILITAS KINERJA berbagaiKIKKKKINERJA lembaga diatas tidak melulu menangani masalah kekerasan

terhadap perempuan namun juga peduli terhadap masalah gender lain seperti persamaan hak baik dalam hal mendapatkan pendidikan, perkerjaan hingga permasalahan politik. Disamping lembaga-lembaga keperempuanan tersebut ada pula sejumlah lembaga

yang

khusus menangani masalah anak. Tindak kekerasan terhadap anak (Child Abuse) terbagi atas 3 (tiga) kelompok yaitu tindak kekerasan fisik, tindak kekerasan psikis dan pelecehan seksual. Tindak kekerasan fisik adalah tindakan menyiksa atau menganiaya seseorang yang sifatnya menyakiti

dan

melukai

anggota

tubuh.

Tindakan

tersebut

dapat

dilakukan

dengan

menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki dll) atau dengan alat-alat lainnya. Sedang tindak kekerasan psikis atau non-fisik adalah tindakan merendahkan, melecehkan, mengancam, memaksa serta tindakan-tindakan sejenis yang sifatnya melukai perasaan. Tindakan ini biasanya dilontarkan melalui perkataan. Jenis kekerasan terhadap anak secara psikis bermacam-macam. Yang paling umum adalah jenis kekerasan emosional. Kekerasan seperti ini dapat membuat anak terluka secara batiniah dan cukup berpotensi mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan mental anak di waktu mendatang. Disamping itu tidak membekali anak dengan ilmu pengetahuan baik melalui institusi resmi maupun tidak resmi, mengexploitasi anak atau memanfaatkan anak untuk mencari uang seperti meminta-minta/ mengemis, mengikut-sertakan

anak dalam segala

macam lomba secara berlebihan dengan tujuan menafkahi hidup keluarga walaupun anak tersebut mengikutinya dengan senang hati dapat dikategorikan sebagai penganiayaan terselubung ( Hidden Crime). Pada tahun 2015, terdapat penurunan jumlah kasus yang dilaporkan jika di bandingkan dengan target yang di tetapkan. Terdapat 32 kasus yang di laporkan di tanhun 2015 dan semuanya dapat di tangani. Langkah-lankah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga adalah: 

Meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat;



Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang tindak kekerasan;



Menyempurnakan perangkat hukum yang lebih lengkap dalam melindungi individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi;



Mendorong kabupaten/kota untuk menjadikan kotanya sebagai kota Layak Anak;


206



AKUNTABILITAS KINERJA Untuk mengetahui rasioKIKKKKINERJA KDRT dari pencapaian kinerja ini adalah Jumlah kekerasan yang terjadi di bandingkan dengan jumlah kasus yang di tangani. Tabel Capaian Indikator Kinerja Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Indikator Kinerja

Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

2012

2013

2014

2015

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi

60 kasus

20 kasus

18 kasus

52 kasus

32 kasus

Kondisi kinerja pada akhir RPJMD 17 kasus

Sumber Data : Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat

Pencapaian kinerja sasaran pada Tahun 2012 sebesar 60 kasus yang tertangani dari jumlah semua kasus yang

di laporkan atau rasio sebesar 100 persen. Tahun 2013 target

kinerja ini sebesar 20 kasus tertangani dengan rasio pencapaian 100 persen. Pada Tahun 2014 capaian kinerja sasaran mencapai 18 kasus yang di tangani dari 18 kasus yang di laporkan itu berarti rasio mencapai 100 persen. Pada tahun 2015, jumlah kasus yang di laporkan dan yang di tangani relative tinggi bila di bandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya tetapai jumlah ini di bawah target yang di tetapkan sebesar 52 kasus. Itu berarti kasus KDRT yang di laporkan turun sebesar 62 persen dari target yang di tetapkan. Sehingga rasio KDRT pada tahun 2015 dapat di ketahui sebesar 100 %. Capaian kinerja pada akhir RPJMD di harapkan kasus KDRT menurun sehingga kasus yang di tangani juga turun sebesar 17 kasus.

9. Tujuan

Mengembangkan

Good

Governance

dalam

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tujuan

Mengembangkan

Good

Governance

dalam

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dijabarkan dalam 1 (satu) Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Sasaran, indikator kinerja dan capaiannya akan di jelaskan dalam tabel-tabel sebagai berikut : Tujuan 9

Sasaran 1

Mengembangkan Good Governance Meningkatnya penyelenggaraan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang baik dalam Daerah pelayanan pada masyarakat


207

AKUNTABILITAS KINERJA Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran pembangunan ini disajikan KIKKKKINERJA dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pelayanan pada masyarakat

Indikator Kinerja

1

Target

Realisasi

Capaian (%)

KATEGORI

4

5

2

3

Kategori Baik

Kategori Baik

100 %

BAIK

Opini Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

WTP

WTP

100 %

BAIK

Indeks Kepuasan Masyarakat

80

84,30

105 %

SANGAT BAIK

Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja sasaran pada tabel, dapat di simpulkan bahwa capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pelayanan pada masyarakat di Provinsi Gorontalo tergolong Baik. Hal ini dapat di lihat dari hasil pengukuran terhadap 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik dan 2 (dua) indikator dengan kategori Baik. Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Minimal Baik. Melalui indikator kinerja ini diharapkan dapat Meningkatnya zona-zona integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Penilaian PMPRB oleh KEMENPAN RB atas Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen yaitu pengungkit dan hasil. Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara komponen pengungkit dan komponen hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, dimana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan komponen hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.


208

AKUNTABILITAS KINERJA Indikator kinerja dariKIKKKKINERJA sasaran strategis ini dapat dicapai karena terpenuhinya target yang ingin dicapai, yaitu jumlah unit kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapatkan indeks penilaian mandiri pelaksanaan birokrasi (PMPRB) bernilai baik. Berdasarkan Capaian kinerja tersebut, maka secara presentase capaian bisa bernilai 100%. Kriteria dari Instansi/SKPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat, diukur dari seberapa besar tingkat kepuasan atas layanan yang diberikan kepada masyarakat/stake holder. Capaian indikator ini, belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maupun berbandingan pencapaian pemerintah pusat, dikarenakan belum terdapat pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi maupun dalam target RPJMD. Meski demikian, indikator kinerja ini sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dimana implementasi/pelaksanaan reformasi birokrasi ini merupakan amanat dari pemerintah pusat yang harus dilaksanakan di seluruh tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Karena pentingya dan strategisnya indikator kinerja ini dalam mencapai sasaran penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat, maka indikator ini ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Gorontalo yang termuat dalam perubahan IKU Pemerintah Provinsi Gorontalo. Indikator kinerja inipun tidak terdapat di dalam RPJMD, tetapi akan menjadi perhatian dan akan di masukkan pada RPJMD periode mendatang mengingat tahun 2016 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Gorontalo. Olehnya, untuk mengetahui tingkat pencapaian atas indikator kinerja ini digunakan target yang di tetapkan berdasarkan Renstra SKPD. Pencapaian kinerja sasaran ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Pembinaan dan pendampingan ini dilakukan baik dalam bentuk sosialisasi maupun rapat-rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, dimana pada tahun 2015, telah dilakukan self asessment pada setiap SKPD atas pelayanan kepada masyarakat atas tugas dan fungsi SKPD tersebut, dan untuk dapat mencapai target di akhir tahun renstra, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Disamping itu, alokasi anggaran yang memadai sangat diperlukan bagi tercapainya sasaran ini.


209

AKUNTABILITAS KINERJA Keberhasilan pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, yaitu : KIKKKKINERJA 1.

Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Reguler SKPD Pemerintah Provinsi, Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dan Pelaksanaan SPIP untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo.

2.

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan melalui kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Tabel Capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Indikator Kinerja

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi

-

-

-

Kategori Baik

Kategori Baik

Indeks Reformasi Birokrasi

2015

Kondisi kinerja pada akhir RPJMD WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)

Sumber Data : Inspektorat Provinsi Gorontalo

Pencapaian kinerja sasaran pada Tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 belum terdapat realisasi capaian kinerja di sebabkan indikator kinerja ini baru di masukkan menjadi indikator kinerja sasaran pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat. Capaian kinerja di tahun 2015 sesuai dengan target yang telah di tetapkan atau capaian 100 persen. Target akhir RPJMD untuk pencapaian sasaran ini adalah mewujudkan Provinsi Gorontalo sebagai Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Opini Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi

daerah

memberikan

wewenang

kepada

Pemerintah

daerah

untuk

bertanggungjawab dalam penggunaan dana, baik dana dari Pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari Pemerintah daerah sendiri. Cara mengelola keuangan dengan berhasil guna dan berdaya guna merupakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan publik di daerah. Dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Terdapat lima prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi : 

Akuntabilitas, mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandate yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.


210



AKUNTABILITAS KINERJA Value for money, prinsip ini diopersionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan KIKKKKINERJA anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien.



Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity), dalam pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada pegawai yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi dapat diminimalkan.



Transparansi, merupakan keterbukaanpemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat.



Pengendalian, dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat dengan segera dicari penyebab timbulnya selisih. Pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi

Gorontalo

serangkaian

perencanaan

dilaksanakan

sesuai

penyusunan

rencana

sehingga

dimulai

targetukuran

yang

dengan kerja

dari telah kaidah

anggaran

kinerja

dapat

tercapai sesuai dengan rencana awal. Prosentase perbandingan

ukuran belanja

kinerja publik

pada dengan

belanja aparatur mencapai 70:30, dengan target penetapatan APBD induk Tahun Anggaran 2016 terealisasi pada tanggal 30 Desember

2014.

Telah

selesai

melaksanakan penyusunan APBD induk untuk tahun anggaran 2016 tepat waktu sebelum tanggal 30 Desember 2014 dengan menghasilkan regulasi 1 Perda APBD dan 1 Pergub APBD. Target pelaksanaan Perubahan APBD dicapai dengan terbitnya 1 perda dan 1 pergub. Pelayanan terhadap tagihan SKPD dapat dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang telah diukur yakni 25 menit apabila berkas tagihan lengkap. Pelaksanaan pekerjaan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan melalui aplikasi Simda dapat terlaksana dengan baik karena koneksi jaringan dibangun hanya khusus diperuntukkan untuk aplikasi Simda. Laporan


211

AKUNTABILITAS KINERJA pertanggungjawaban keuangan daerah mengacu pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun KIKKKKINERJA 2003 tentang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara pada Bab II Pasal 10 ayat 2 poin E.Penyajian laporan keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah pada Bab V Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pasal 5 ayat 2 mengatakan Penyajian laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan opersional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah berdasarkan SAP, harus memiliki karakteristik dasar relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Karakterisktik dasar dimaksud yakni karakteristik kualitatif laporan keuangan yakni ukuranukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya

atau

menghasilkan

informasi

yang

berkualitas.

Laporan keuangan yang disajikan didalamnya

memuat

pengelolaan

keuangan

yang

pengelolaan

juga

tentang daerah aset,

sehingga data aset yang disajikan sesuai

dengan

masing-masing

kenyataan SKPD

kondisi

yang

menurut

pemanfaatan

di

dengan

diklasifikasikan maupun

keberadaan aset itu sendiri. Kualitas laporan keuangan dengan target Opini WTP pada laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan target yakni sampaikan ke BPK tanggal 30 Maret 2015. Berbagai tahapan pengeloaan keuang tersebut menghantarkan Pemerintah Provinsi Gorontalo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu tahun 2013, 2014 dan tahun 2015. Capaian tersebut adalah suatu prestasi yang sangat membanggakan dimana selama 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu di tahun 2014 dan tahun 2015, menjadi provinsi di Indonesia yang seluruh daerahnya meraih WTP atas Laporan Keuangannya (100 persen).


212

AKUNTABILITAS KINERJA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpendapat, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KIKKKKINERJA Provinsi Gorontalo disajikan secara wajar dalam segala hal yang materi. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo dinilai mampu mengungkapkan dalam laporan keuangan dengan cukup memadai, patuh terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku serta sistem pendendalian internal yang cukup efektif.

Untuk mempertahankan prestasi tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo

melakukan beberapa langkah yakni meningkatkan kerjasama eksekutif-legislatif dalam hal perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah. Terkait perolehan predikat WTP, berbagai upaya

terus dilakukan pemerintah untuk

dijadikan perhatian di tahun-tahun yang akan datang, diantaranya peningkatan komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam hal pengelolaan keuangan daerah, mendorong peningkatan kualitas SDM terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPK RI sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Gorontalo, BPK menilai pula bahwa penggunaan anggaran dialokasikan sebesar-besarnya untuk kebutuhan masyarakat, dimana penggunaan alokasi APBD 72 persen diperutukkan untuk belanja publik jika dibandingkan dengan belanja pegawai yang hanya mengalokasikan 28 persen. Untuk tahun 2015, sebagai langkah strategis dalam meraih opini WTP atas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Sistem ini diharapkan dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, dengan memberikan informasi pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang lebih informatif, sekaligus menjadi informasi utama bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan keuangan negara dan daerah yang lebih baik. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual menyajikan tantangan yang cukup besar baik dari segi kesiapan teknis pelaksanaan, struktur dan infrastruktur organisasi pemerintahan, budaya, sistem dan prosedur, hingga kesiapan sumber daya manusianya. Dengan komitmen yang dibarengi dengan persiapan dan usaha, maka mampu kembali meraih predikat WTP atas LKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2015.


213


Tabel Capaian Indikator Kinerja Opini Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja

Opini Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

2012

2013

2014

2015

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

Kondisi kinerja pada akhir RPJMD WTP

Sumber Data : Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo

Pencapaian kinerja sasaran opini pengelolaan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo pada Tahun 2012 adalah WDP (wajar dengan pengecualian), pada tahun 2013 dengan target WDP realisasi capaian kinerja adalah WTP (wajar tanpa pengecualian), dan tahun 2014 capaian sebagaimana target yang telah di tetapkan yaitu WTP. Capaian kinerja di tahun 2015 sesuai dengan target yang telah di tetapkan atau capaian 100 persen. Target akhir RPJMD untuk pencapaian sasaran opini pengelolaan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo adalah WTP. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan untuk perizinandan non perizinan di Provinsi Gorontalo maka perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu, data Indeks Kepauasan Masyarakat (IKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan masyarakat khususnya pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey. Data yang diambil dalam survey ini berupa data primer, dimana data primer diperoleh dengan cara melakukan pengambilan data langsung terhadap responden dengan mengisi kuesioner. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner dengan 2 (dua) cara sebagai berikut : 1. Dilakukan sendiri oleh penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan ditempat yang telah disediakan. 2. Dilakukan oleh pencacah/petugas wawancara. Proses pengolahan data hasil survey dilakukan dengan sistem yaitu nilai IKM dihitung dengan menggunakan ―nilai tertimbang‖ masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat terdapat 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :


214

Untuk memperoleh

AKUNTABILITAS KINERJA nilai IKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata KIKKKKINERJA

tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

IKM = Total dari Nilai Persepsi per Unsur x Nilai Penimbang Total Unsur yang Terisi

Selama penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Provinsi Gorontalo selalu mendapatkan nilai IKM yang tinggi, maka dapat diasumsikan bahwa masyarakat puas dengan kualitas pelayanan. Tingginya IKM juga mengindikasikan bahwa layanan perizinan dan non perijinan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan waktu yang dijanjikan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan. Dari berbagai latar belakang akan pentingnya indikator kinerja ini dalam pencapaian pemerintahan yang baik serta untuk mengukur kinerja pemerintah dalam pencapaian pelayanan kepada masyarakat, maka indikator ini ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Gorontalo yang termuat dalam perubahan IKU Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2015. Indikator kinerja ini tidak terdapat di dalam RPJMD, tetapi akan menjadi perhatian khusus dan akan di masukkan pada RPJMD periode mendatang mengingat tahun 2016 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Gorontalo. Olehnya, untuk mengetahui tingkat pencapaian atas indikator kinerja ini digunakan target yang di tetapkan berdasarkan Renstra SKPD. Target tahun 2015 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan non perijinan Provinsi Gorontalo sebesar 80 atau kategori ―Baik‖. Pada tahun 2015, dari hasil survey IKM, kepuasan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perijinan sebesar 84,25 atau mencapai 105,31% dari target tahun 2015. Tabel 3.9 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat No

Unsur Pelayanan

Nilai Rata-Rata

U1

Prosedur pelayanan

3,623

U2

Persyaratan pelayanan

3,623


215

U3

AKUNTABILITAS KINERJA KIKKKKINERJA Kejelasan petugas pelayanan 3,768

U4

Kedisiplinan petugas pelayanan

3,725

U5

Tanggung jawab petugas pelayanan

3,826

U6

Kemampuan petugas pelayanan

3,725

U7

Kecepatan pelayanan

3,558

U8

Keadilan mendapatkan pelayanan

3,616

U9

Kesopanan dan keramahan petugas

3,739

U10

Kewajaran biaya pelayanan

3,493

U11

Kepastian biaya pelayanan

3,884

U12

Kepastian jadwal pelayanan

3,942

U13

Kenyamanan lingkungan

3,529

U14

Keamanan pelayanan

3,572

JUMLAH NILAI/UNSUR

7124

NRR PER UNSUR (=Jumlah Nilai Per Unsur : Jumlah Kuesioner yang terisi)

47,49

NRR TERTIMBANG PER UNSUR (=NRR Per Unsur x 0.071)

3,37

IKM UNIT PELAYANAN (=NRR Tertimbang Per Unsur x 25)

84,30

Dari Tabel 3.9 diatas dapat diketahui nilai rata-rata prosedur pelayanan adalah 3.33, nilai rata-rata persyaratan adalah 3,33, nilai rata-rata kejelasan petugas pelayanan adalah 3,47, nilai rata-rata kedisiplinan petugas pelayanan adalah 3.43, nilai rata-rata tanggung jawab petugas pelayanan adalah 3,52, nilai rata-rata kemampuan petugas pelayanan adalah 3.43, nilai rata-rata kecepatan pelayanan adalah 3,27, nilai rata-rata keadilan mendapatkan pelayanan adalah 3,33, nilai rata-rata kesopanan dan keramahan petugas adalah 3,44, nilai rata-rata kewajaran biaya pelayanan adalah 3,21, nilai rata-rata kepastian biaya pelayanan adalah 3,57,


216

AKUNTABILITAS KINERJA nilai rata-rata kepastian jadwal pelayanan adalah 3,63, nilai rata-rata kenyamanan lingkungan KIKKKKINERJA adalah 3,25 dan nilai rata-rata keamanan pelayanan adalah 3,29. Jumlah nilai per unsur adalah 7124, jumlah nilai rata-rata per unsur adalah 47,49, jumlah nilai rata-rata (NRR) tertimbang per unsur adalah 3,37 dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Gorontalo adalah 84,30. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2015 masuk dalam kategori Nilai Interval IKM antara 3,26 – 4,00 dan Nilai Interval Konversi IKM antara 81,26 – 100,00 , dengan kesimpulan bahwa mutu pelayanan adalah A, dengan Kinerja pelayanan Sangat Baik. Tabel Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Indikator Kinerja

Indeks Kepuasan Masyarakat

2012

2013

2014

2015

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi

-

-

-

80

84,30

Kondisi kinerja pada akhir RPJMD 90

Sumber Data : Badan Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo

Pencapaian kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Provinsi Gorontalo khususnya dalam pelayanan perizinan dan non perizinan pada Tahun 2012 sampai dengan 2014 belum terdapat realisasi pencapaian dikarenakan belum ditetapkan sebagai indikator kinerja. Ralisasi tahun 2015 sebesar 84,30 dari target sebesar 80. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2017, maka realisasi indikator kinerja IKM tahun 2015 sebesar 84,30 telah mencapai 93,66 % dari target akhir periode Renstra sebesar 90. Untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai target akhir Renstra 2017, Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2016 akan menyediakan sistem pelayanan perijinan secara online.

10. Tujuan Pengentasan Kemiskinan Tujuan pengentasan kemiskinan dijabarkan dalam 1 (satu) Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan 6 (enam) indikator kinerja. Selanjutnya akan di jelaskan pada tabel-tabel berikut ini : Tujuan 10 Pengentasan Kemiskinan

Sasaran 1 Terwujudnya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin


217


Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran pembangunan ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin

Indikator Kinerja

1

Target

Realisasi

Capaian (%)

KATEGORI

2

3

4

5

15,5-14 %

18,16 %

117 %

KURANG

160 KK

170 KK

106 %

SANGAT BAIK

4 unit (93 kk)

4 unit (93 kk)

100 %

BAIK

Jumlah sarana kebutuhan dasar yang di bangun bagi RTSM

1000 unit mahyani

711 unit mahyani

71 %

BAIK

Jumlah Pendapatan rata-rata nelayan

Rp. 2.413.693/bln

Rp. 2.500.000/bln

104 %

SANGAT BAIK

14 Desa

14 Desa

100 %

BAIK

Rp. 2.076.650,-

Rp. 2.470.000,-

119 %

SANGAT BAIK

Persentase Penduduk Miskin Jumlah Cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah Desa nelayan/pesisir yang menjadi Desa tangguh/PDNT (Desa nelayan pesisir) Jumlah Pendapatan Pembudidaya

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran pada tabel, dapat di ketahui bahwa sasaran peningkatan ekonomi masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo tergolong Sangat Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap 6 (enam) indikator kinerja sasaran, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik. Dan 2 (dua) indikator kinerja dengan kategori Baik. Sementara itu, terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori kurang. Persentase Penduduk Miskin Persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2015 sebesar 18,16 persen atau sebesar 206.513 jiwa. Garis kemiskinan Provinsi Gorontalo pada September 2015 sebesar Rp 274.961 perkapita perbulan. Penduduk miskin di Provinsi Gorontalo sebagian besar masih tinggal di perdesaan yaitu sebesar 86,92 persen dan sisanya 13,08 persen tinggal di wilayah perkotaan dari total jumlah penduduk miskin.


218

AKUNTABILITAS KINERJA Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo Tahun 2015 KIKKKKINERJA Indikator

Rincian

Persentase Penduduk Miskin (%)

Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)

(2)

(3)

Perkotaan

6,84

27.007

Perdesaan

24,17

179.506

Jumlah

18,16

206.513

(1)

Garis kemiskinan sangat menentukan besar kecil jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinsn makanan dan garis kemiskinan bukan makanan yang disebut garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kaalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi. Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 36 jenis komoditi diperkotaan dan 36 jenis komoditi di perdesaan. Tabel Capaian Indikator Kinirja Persentase Penduduk Miskin Indikator Kinerja

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


17,33

17,44

17,51

15,5-14

18,16

13-10

Persentase Penduduk Miskin

2015


Dari tabel capaian kinerja, dapat di ketahui persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2012, penduduk miskin sebesar 17,33 persen atau 186.907 jiwa dari target yang ditetapkan sebesar 18,5-17 persen. Pada tahun 2013, target penduduk miskin yang ditetapkan sebesar 17-16 persen dengan realisasi sebesar 17,44 persen atau sebesar 191,44 ribu jiwa. Pada tahun 2014, penduduk miskin naik menjadi 17,51 persen atau sebesar 194,17 ribu jiwa dari target yang ditetapkan


219

AKUNTABILITAS KINERJA sebesar 16-15 persen. Tahun 2015, penduduk miskin Gorontalo kembali naik menjadi 18,16 KIKKKKINERJA persen atau sebesar 206.513 jiwa dari target yang ditetapkan sebesar 15,5-14 persen. Cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tujuan Program Pemberdayaan masyarakat Miskin adalah meningkatnya kesejahteraan sosial Keluarga Miskin. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga adalah dengan pemberian bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk masyarakat miskin. Tahun 2015, Pemerintah Provinsi Gorontalo merencanakan pemberian bantuan stimulan UEP melalui KUBE kepada 170 KK fakir miskin yang dikelompokkan menjadi 20 KUBE baru dan 14 KUBE pengembangan dengan anggota masing-masing KUBE berjumlah 5 KK.

Guna

mengawal bantuan agar benar-benar dapat dimanfaatkan serta meningkatkan pendapatan keluarga maka diberikan pula bimbingan dan motivasi sosial. Kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yaitu pemberian bantuan stimulan KUBE kepada 170 KK. Dengan demikian capaian kinerja pemberdayaan fakir miskin dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan. Komunitas Adat Terpencil (KAT) juga tak luput dari perhatian pemerintah. Tujuan Pemberdayaan KAT adalah meningkatnya kesejahteraan sosial warga KAT dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan agar mereka dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani dan sosial, sehingga dapat berperan dalam pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi nilai sosial budaya setempat. Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah dengan memukimkan warga KAT agar lebih dekat dengan pusat pelayanan sosial yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian di area pemukiman warga KAT perlu disediakan pula sarana dan prasarana sosial. Oleh karena itu indikator kinerja Pemberdayaan KAT diukur dengan tersedianya sarana umum di lokasi seperti pembangunan MCK, pembangunan balai sosial, pembangunan rumah ibadah, dimana seluruh target yang telah di tetapkan untuk pemberdayaan KAT ini dapat dilaksanakan yaitu berupa pembangunan MCK 4 unit, bantuan sarana balai sosial 2 paket, bantuan sarana rumah ibadah 3 paket atau 93 Kepala Keluarga.


220

AKUNTABILITAS KINERJA KIKKKKINERJA Tabel Capaian Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan KAT

Indikator Kinerja

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


100 KK

120 KK

175 KK

160 KK

170 KK

900 KK

6 unit

8 unit

5 unit

4 unit (93 KK)

4 unit (93 KK)

32 unit

Jumlah cakupan layanan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

2015


Pencapaian kinerja sasaran pada Tahun 2012 sebesar 100 kepala keluarga miskin dan 6 unit sarana prasarana yang di bangun untuk KAT. Tahun 2013 capaian kinerja naik menjadi 120 kepala keluarga miskin dan 8 unit sarana prasarana KAT. Pada Tahun 2014 capaian kinerja sasaran naik melampaui target yang telah di tetapkan sebesar 140 kepala keluarga miskin menjadi 175 kepala keluarga atau dengan capaian sebesar 125 persen dan 4 unit sarana dan prasarana KAT yang di bangun. Pada tahun 2015, capaian sebesar 170 kepala keluarga miskin atau 170 persen dari target yang telah di tetapkan dan 4 unit sarana dan prasarana KAT yang di bangun atau 93 kepala keluarga. Target RPJMD untuk indikator Jumlah cakupan layanan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah 900 KK dan 5 unit sarana prasarana KAT. Sarana Kebutuhan Dasar yang di bangun bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Penanggulangan Kemiskinan adalah program prioritas lintas sektor yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik itu oleh kementerian/lembaga di pusat, maupun dinas teknis di tingkat daerah yang didukung oleh para pihak terkait seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat sendiri. Sehubungan dengan itu, tingkat kemiskinan yang dicerminkan oleh tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan cerminan dimensi non pendapatan dari kemiskinan, merupakan hasil akhir dari berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak. Selain itu, pencapaian tingkat kemiskinan pada tahun tertentu merupakan rangkaian hasil dari upaya yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya secara konsisten dan kontinu. Untuk mengurangi masalah kemiskinan di Provinsi Gorontalo, Pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalokasikan dana APBD lebih dari 13 milyar untuk pembangunan Rumah Mahyani. Pola yang digunakan, yakni melalui pendekatan pemberdayaan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan kepala desa dan penanggung jawab


221

AKUNTABILITAS KINERJA swakelola sebagai fasilitatornya. Dan ternyata hal ini mendapat respon yang sangat tinggi dan KIKKKKINERJA terbukti di lapangan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dan Pemerintah Desa dimana partipasi dan nilai-nilai kegotong royongan masyarakat sangatlah dominan. Walaupun dananya hanya 16 Juta/unit, namun semangat dan dukungan masyarakat begitu tinggi, di buktikan dengan volume pekerjaan makin bertambah besar. Ini merupakan terobosan dalam rangka transformasi nilai-nilai pemberdayaan kepada masyarakat. Untuk mencapai target Jumlah Rumah layak Huni yang dibangun bagi RTSM sebesar 1000 Unit pada Tahun 2015, pemerintah sudah mengusulkan tambahan 289 unit pada APBD Perubahan tetapi belum mendapatkan alokasi anggaran. Target RPJMD untuk capaian sasaran ini adalah sebesar 5.525 rumah layak huni yang di bangun sehingga masih membutuhkan kerja keras yang di dukung dengan anggaran yang memadai untuk merealisasikan target RPJMD tersebut. Tabel Capaian Indikator Kinerja sarana kebutuhan dasar Yang di bagung bagi RTSM Indikator Kinerja Jumlah Sarana Kebutuhan Dasar yang di bangun bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


525 unit mahyani

1000 unit mahyani

800 unit mahyani

1000 unit mahyani

711 unit mahyani

5.525 unit mahyani

2015

Sumber Data : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PDT Prov. Gorontalo

Pencapaian kinerja sasaran pada Tahun 2012 sebesar 525 unit rumah layak huni yang di bangun dan Tahun 2013 capaian kinerja naik menjadi 1000 unit rumah atau naik 52 persen. Pada Tahun 2014 capaian kinerja sasaran turun menjadi 800 unit rumah layak huni atau kurang 20 persen dari target yang telah di tetapkan sebesar 1000 unit rumah layak huni. Pada tahun 2015, capaian sebesar 711 unit dari target yang di tetapkan sebesar 1000 unit atau capaian sebesar 71 persen. Target capaian pada akhir RPJMD adalah sebesar 5.525 unit mahyani. Jumlah pendapatan rata-rata nelayan Pendapatan Nelayan (Rp/bln) adalah nilai bersih rata-rata dalam rupiah yang didapat oleh nelayan dari hasil kegiatan penangkapan ikan, baik kegiatan penangkapan ikan di laut maupun kegiatan penangkapan ikan di perairan umum.

Pendapatan nelayan rata-rata per

bulan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.500.000,- atau lebih 103,58 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.413.693/bulan. Naiknya pendapatan nelayan per bulan pada tahun 2015 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama :


222

 Naiknya produksi

AKUNTABILITAS KINERJA perikanan KIKKKKINERJA tangkap di sebabkan oleh intervensi anggaran pemerintah

melalui kegiatan restrukturisasi armada tangkap > 30 GT (kapal Mina Maritim dan mina maritim yang sampai tahun 2015 sudah berjumlah 45 unit kapal Mina Maritim dan mina maritim, dan bantuan sarana produksi berupa perahun fiber > 5 GT dan sarana alat tangkap kepada kelompok perikanan tangkap.  Nilai harga ikan yang cenderung stabil bahkan naik beberapa persen, khususnya pada komoditi perikanan tangkap yang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti Ikan Tuna, Tongkol dan cakalang. Produk perikanan ini umumnya sebagian kecil di dipasarkan di dalam daerah dan sebagian besar di pasarkan (diantar pulaukan) keluar Provinsi Gorontalo. Tabel Capaian Indikator Kinerja Pendapatan Nelayan/Bulan Indikator Kinerja Jumlah Pendapatan Rata-rata Nelayan

2012

2013

2014

2015

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi

Rp. 1.945.558/ Bulan

RP. 2.900.000/ Bulan

Rp. 2.597.000/ Bulan

Rp. 2.413.693/ Bulan

Rp. 2.500.000/ Bulan

Kondisi kinerja pada akhir RPJMD Rp. 2.910.225,/bulan

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Gorontalo

Pencapaian kinerja pendapatan nelayan pada Tahun 2012 adalah sebesar 1.945.558 Rupiah per bulan. Dan pada Tahun 2013 capaian kinerja dari indikator sasaran ini naik menjadi 2.900.000 Rupiah per bulan atau sebesar 49 persn. Untuk Tahun 2014 capaian kinerja untuk pendapatan nelayan sebesar 2.597.000 Rupiah per bulan dari target yang di tetapkan sebesar 2.234.901 Rupiah per bulan. Tahun 2015, pendapatan nelayan sebesar Rp. 2.500.000,-/bulan capaian ini turun bila di bandingkan dengan jumlah pendapatan rata-rata nelayan di tahun 2014. Capaian sasaran ini terealisasi sebesar 104 persen dari taget yang ditentukan di tahun 2015 sebesar Rp. 2.413.693,-/bulan. Efisiensi penggunaan sumber daya pendukung tercapianya sasaran juga terlihat dari hasil capaian yang melampaui target dari indikator sasaran meningkatkan pendapatan rata-rata nelayan. Efisiensi sumber daya tersebut terlihat dari target yang terlampaui sebesar Rp. 87.693,- Pendapatan rata-rata nelayan di akhir tahun RPJMD dalah sebesar Rp. 2.910.225,-/bulan. Jumlah Desa Nelayan/pesisir yang menjadi Desa Tangguh/PDNT Desa Nelayan/Pesisir yang Menjadi Desa Tangguh /PDNT (Desa nelayan/Pesisir) adalah Jumlah desa nelayan yang diintervensi oleh Anggaran APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program/kegiatan Pengembangan Desa Nelayan Tangguh.

Program/kegiatan PDNT

adalah merupakan program yang berbasis desa, dimana Dinas Perikanan dan Kelautan


223

AKUNTABILITAS KINERJA mengintervensi beberapa kegiatan utama yang langsung dirasakan oleh nelayan dan wanita KIKKKKINERJA pesisir seperti bantuan sarana produksi (perahu fiber, mesin tempel dan katinting, sarana perbengkelan nelayan, freezer dan warung serba ada yang dikelola langsung oleh wanita pesisir. Tujuan program/kegiatan ini adalah

meningkatkan

perikanan

dan

produksi peningkatan

kehidupan nelayan dari sisi ekonomi (peningkatan pendapatan).

Pada

tahun 2015 sasaran dan realisasi desa melalui kegiatan ini adalah 14 desa (100 %). Pada tahun 2014 sasaran dan realisasi desa melalui kegiatan ini adalah 14 desa atau mencapai 100 persen. Desa nelayan yang disentuh oleh Program PDNT di sektor perikanan dan kelautan pada tahun 2012 sebesar atau 6 desa. Sentuhan program PDNT tersebut terdiri dari bantuan sarana produksi perikanan tangkap, sarana produksi perikanan budidaya dan sarana pengolahan hasil perikanan. Sasaran lokasi Program Pengembagan Desa Nelayan Tangguh (PDNT)

adalah desa-desa nelayan yang kondisi

masyarakatnya sebagian besar miskin dan sarana dan parasarana perikanannya kurang memadai. Pada tahun 2013, desa nelayan yang disentuh oleh Program PDNT di sektor perikanan dan kelautan sebesar 10 desa nelayan. Sentuhan program PDNT tersebut terdiri dari bantuan sarana produksi perikanan tangkap, sarana produksi perikanan budidaya dan sarana pengolahan hasil perikanan. Sasaran lokasi Program Pengembagan Desa Nelayan Tangguh (PDNT)

adalah desa-desa nelayan yang kondisi masyarakatnya sebagian besar miskin dan

sarana dan parasarana perikanannya kurang memadai. Tingkat capaian binaan kelompok perikanan dan kelompok yang menerima bantuan sarana produksi pada tahun 2013, sebanyak 467 kelompok yang terdiri dari kelompok usaha perikanan tangkap, Kelompok perikanan budidaya dan kelompok pengolah hasil perikanan. Kelompok ini merupakan kelompok penghasil komoditi atau produksi perikanan. Hasil capaian ini, terjadi karena berbagai faktor yang mendukung dan berpatisipasi dalam pencapaian sasaran ini. Antara lain adalah peran serta para nelayan binaan dalam mengikuti setiap program dan kegiatan pembinaan. Selain itu, dukungan dari pemerintah terhadap sarana dan prasarana


224

penunjang yang

AKUNTABILITAS KINERJA memberikan kemudahan bagi kelompok nelayan untuk memperoleh KIKKKKINERJA

hasil

tangkap maupun dalam upaya meningkatkan produksi ikan budidaya. Tabel Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Nelayan Tangguh Indikator Kinerja Jumlah Desa Nelayan/pesisir yang menjadi Desa Tangguh/PDNT (Desa Nelayan Pesisir)

2012

2013

2014

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi


6 Desa

10 Desa

14 Desa

14 Desa

14 Desa

77 Desa

2015


Pencapaian kinerja Desa Nelayan Tangguh pada Tahun 2012 adalah sebanyak 6 desa. Dan pada Tahun 2013 capaian kinerja dari indikator sasaran ini naik menjadi 10 desa atau naik sebesar 67 persen dari tahun sebelumnya. Untuk Tahun 2014 capaian

kinerja juga naik

menjadi 14 desa dari target yang telah di tetapkan sebesar 14 desa atau naik sebesar 40 persen. Pada tahun 2015, dari target 14 Desa yang menjadi desa tangguh, tercapai 100 persen. Target RPJMD untuk capaian sasaran ini sebesar 77 Desa yang menjadi desa tangguh. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Pendapatan pembudidaya (Rp/bln) adalah nilai bersih rata-rata dalam rupiah yang didapat oleh pembudidaya dari hasil kegiatan budidaya, baik kegiatan budidaya perikanan laut (ikan dan rumput laut), Budidaya perikanan bandeng)

payau

(udang

maupun

dan

budidaya

perikanan air tawar (Ikan nila, mas, lele dll). Pendapatan pembudidaya rata-rata per bulan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.470.000 atau lebih 118.94 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.076.650 /bulan.

Naiknya

pendapatan

pembudidaya per bulan pada tahun 2015

seiring

dengan

produksi

budidaya rumput laut turun, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor :


225



AKUNTABILITAS KINERJA Pada daerah tertentu KIKKKKINERJA seperti di Kab. Boalemo dan Pohuwato yang merupakan salah satu daerah produksi rumput laut, banyak pembudidaya rumput laut yang beralih ke usaha lain seperti melakukan usaha budidaya laut dan payau (seperti budidaya ikan kerapu dan udang vaname).



Pengalihan usaha budidaya rumput laut ke usaha budidaya ikan, disebabkan oleh Faktor cuaca yang tidak menentu yang mengakibatkan timbulnya penyakit ice-ice pada pada rumput laut sehingga mengakibatkan kegagalan panen.



Produksi Komoditi perikanan budidaya (ikan kerapu dan udang vaname) mengalami kenaikan 150 – 200 % seiring dengan kenaikan harga ikan yang dipengaruhi oleh kenaikan dolar pada tahun 2015.



Harga ikan seperti udang vaname size 70 (70 ekor/kg) yang tadinya harga normal sebesar Rp. 40.000 /kg naik menjadi Rp.60.000 / kg. Ikan kerapu size 1 kg/hidup yang tadinya harga normalnya Rp. 200.000 /kg naik menjadi Rp. 350.000 /kg. Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2014, tingkat pendapatan nelayan pembududaya

ini dipengaruhi oleh beberapa faktor nilai harga ikan yang cenderung stabil bahkan naik beberapa persen, khususnya pada komoditi perikanan tangkap yang diolah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti Ikan Tuna, Tongkol dan cakalang. Harga ikan tuna utuh misalnya yang tadinya harga dipasar sekitar Rp. 35.000 per kg naik menjadi Rp. 60.000 – Rp. 70.000 per kg atau naik 90 – 100 persen. Bahkan kalau di olah menjadi Tuna Loin harganya naik menadi Rp. 90.000 – 120.000 per kg. ikan Cakalang

dan tongkol yang juga merupakan ikan yang

mempunyai nilai komoditi tinggi di tingkat pengolah dan pemasaran bahkan mencapai Rp. 20.000 – 25.000 per kg dari Rp. 10.000 – 15.000 per kg. Tabel Capaian Indikator Kinerja Pendapatan Pembudidaya Indikator Kinerja Jumlah Pendapatan Pembudidaya

2012

2013

2014

2015

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi

Rp. 1.667.900

Rp. 2.359.183

Rp. 1.975.000

Rp. 2.076.650

Rp.2.470.000

Kondisi kinerja pada akhir RPJMD Rp.2.500.000 Rupiah/bulan

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Gorontalo

Pencapaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran meningkatkan pendapatan pembudidaya perikanan, pada Tahun 2012 adalah sebesar 1.667.900 Rupiah/bulan. Dan pada Tahun 2013 capaian kinerja dari indikator sasaran ini naik menjadi 2.359.183 Rupiah/bulan atau sebesar 41,45 persen. Untuk Tahun 2014 capaian

kinerja turun menjadi 1.975.000


226

AKUNTABILITAS KINERJA Rupiah/bulan atau sebesar KIKKKKINERJA 16,28 persen. Tetapi Pencapaian di Tahun 2014 ini melampaui target yang telah di tetapkan sebesar 1,910,442 Rupiah/bulan. Pada tahun 2015, capaian sebesar 2.470.000 Rupiah/bulan atau mencapai 119 persen dari target yang di tetapkan sebesar 2.076.650 Rupiah/bulan. Dari hasil pencapaian terhadap sasaran ini, target yang telah di tetapkan terlampaui. Ini berarti bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yang mempengaruhi tercapainya realisasi kinerja ini. Adapun target RPJMD dari capaian sasaran ini adalah sebesar 2.500.000 Rupiah/bulan. 3.2. REALISASI ANGGARAN 3.2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015, yang kemudian di ubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015, terdapat struktur dan komposisi APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015 dirinci sebagai berikut : No

Uraian

APBD induk (Rp)

APBD-P (Rp)

1.

Pendapatan Daerah

1.419.850.510.742,25

1.431.825.013.527,25

2.

Belanja Daerah

1.468.732.072.042.25

1.518.827.829.806,11

Belanja Tidak Langsung

661.544.695.439,91

643.242.998.224,91

Belanja Langsung

807.187.376.602,34

875.584.831.581,20

Penerimaan Pembiayaan

58.881.561.300,00

87.002.816.278,86

Pengeluaran Pembiayaan

10.000.000.000,00

0,00

3.

Pembiayaan

Sumber Data : Dinas Keuangan dan Aset Daerah Prov. Gorontalo

Anggaran

belanja

tersebut

tersebar

pada

SKPD

untuk

membiayai

program/kegiatan yang digunakan untuk mencapai 10 tujuan dan 21 sasaran strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2015. Realisasi dari Program tersebut diuraikan pada tabel berikut ini :


227


Tabel : 3.2.1

No

Realisasi Anggaran Tahun 2014 dan 2015 Tahun 2015

Program

Anggaran (RP)

Realisasi

Realisasi Tahun 2014 (Rp)

TUJUAN 1 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI 1

Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi

2

Program Peningkatan kerjasama invetasi

3

Program pengembangan KUKM

4

Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri

5 6 7

667.068.000

666.222.115

623.396.550

1.178.826.000

1.126.852.530

757.481.250

676.383.000

638.037.578

524.341.800

Efisiensi

2.951.868.000

2.861.368.273

2.869.933.000

Program Peningkatan dan pengembangan Ekspor Program Pengembangan UMKM

105.954.000

104.794.000

198.480.000

205.600.000

276.838.800

497.474.900

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

1.011.672.000

996.201.200

852.041.200

Promosi

dan

TUJUAN 2 : MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH 8 9 10 11 12 13 14 15

Program pembangunan Jalan Jembatan Program Pengendalian Banjir

dan

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembtan Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Program peningkaytan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

51.963.701.000

51.537.826.100

78.030.992.017

7.399.701.500

7.117.493.994

4.496.809.778

28.738.005.000

28.140.225.402

32.890.329.930

3.479.695.000

3.226.563.059

4.677.914.479

6.761.626.000

6.505.573.559

25.514.182.950

606.438.000

570.126.115

434.867.120

1.338.278.000

1.292.919.260

539. 220.600

44.406.847.753

27.116.912.563

-


228

AKUNTABILITAS KINERJA TUJUAN 3 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN KIKKKKINERJA 16 17

Perluasan Akses Pendidikan Anak Usia Dini Perluasan Akses Pendidikan Dasar

18

Perluasan Akses Pendidikan Menengah

19

Perluasan Akses Pendidikan Tinggi Pengembangan dan Penerapan Kurikulum 2013 Pendidikan Untuk Rakyat (Prodira)

20 21

606.790.202,00

595.590.600,00

589.797.000

2.300.550.000,00

2.058.046.750,00

2.482.887.850

13.887.225.000,00

13.091.467.455,00

10.877.447.800

9.863.332.519,00

9.854.606.300,00

8.299.923.600

554.895.000,00

528.226.800,00

251.246.800

1.403.560.000,00

1.401.037.550,00

554.706.500

TUJUAN 4 : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT 22

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

592.961.250

581.147.250

681.053.300

23

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Upaya Kesehatan

547.342.000

452.945.550

281.063.900

491.644.700

480.394.850

324.586.000

409.277.300,-

393.641.600

827.432.195

24 25 26

525.207.375,-

462.281.100

550.631.025

27

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular Program JAMKESTA

60.777.218.169

60.536.251.553

49.553.936.561

28

Program Pengawasan Obat dan Makanan

130.251.500

119.866.000

241.303.000

29

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Sarana Prasarana Instalasi Farmasi

878.457.500

842.826.400

473.229.150

138.610.750

129.709.950

196.399.600

1.038.015.000

587.158.000

1.881.631.500

30 31

32 33 34 35 36

37 38

TUJUAN 5 : MENGELOLA SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KEMAKMURAN MASYARAKAT Program Rehabilitasi dan perlindungan 1.647.920.000 1.540.102.300 2.271.781.600 Hutan Program penyediaan dan pengembangan 3.635.442.000 3.355.542.789 2.137.563.260 sarana dan prasrana pertanian Program Optimalisasi Pengolahan dan 1.583.110.000 1.474.298.722 1.429.127.350 Pemasaran Hasil Perikanan Program Peningkatan Populasi dan 5.670.283.000 5.238.973.100 8.073.790.700 Produksi Ternak dalam Mendukung Swasembada Daging Program Pembinaan Kelembagaan dan 685.775.500 643.621.550 Kemitraan TUJUAN 6 : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KHUSUSNYA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) Program rehabilitasi sosial 1.579.878.000 1.570.308.500 1.526.394.500 Program perlindungan kesejahtraan sosial

dan

jaminan

794.934.000


771.618.400

737.717.000

229

AKUNTABILITAS KINERJA KIKKKKINERJA TUJUAN 7 : MEMELIHARA KERAGAMAN AGAMA DAN BUDAYA 39 40 41 42

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban Program Pengembangan Nilai Budaya

160.674.000

160.654.000

72.522.200

353.720.000

270.092.500

73.490.000

Program Promosi Keragaman Budaya Gorontalo Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi pemuda

2.809.469.998

2.782.417.960

1.532.785.190

1.508.474.000

1.339.110.200

2.688.910.200

TUJUAN 8 : MENINGKATKAN PERAN PEREMPUAN DAN KUALITAS HIDUP ANAK 43

Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

584.168.000

506.811.150

705.962.684

44

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender

717.123.000

680.405.000

861.806.650

45 46

TUJUAN 9 : MENGEMBANGKAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Program Pembinaan dan Pengembangan 3.446.235.250 3.318.088.010 3.591.592.480 Aparatur Program Pendidikan Kedinasan

1.356.214.000

1.349.021.635

1.698.521.999

1.072.395.000

1.068.243.726

1.071.309.000

TUJUAN 10 : PENGENTASAN KEMISKINAN 47

Program Pemberdayaan Sosial

48

Program Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB)

565.706.000

488.334.500

351.046.400

49

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

3.127.640.000

2.942.987.300

2.527.836.000

14.311.868.000

14.252.250.990

14.994.699.800

50

Sumber Data : Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo (diolah)

Dari tabel Realisasi penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 dalam rangka mewujudkan 27 sasaran strategis, realisasi atas penggunaan anggaran rata-rata mencapai di atas 95 persen. Hanya beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah saja yang realisasi belanjanya di bawah 90 persen. Keadaan ini menggambarkan bahwa penggunaan anggaran sudah memenuhi kriteria penyerapan anggaran yang sangat baik. Terkait dengan optimalisasi penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan langkah-langkah


230

AKUNTABILITAS KINERJA melakukan sinergitas pengendalian pembangunan melalui penerapan KIKKKKINERJA

strategis serta

elektronik monitoring, evaluasi dan pelaporan (e-Monep) di 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota se Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan melalui fasilitasi penyediaan aplikasi e-Monep baik di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota. Akselerasi terhadap penyerapan anggaran tahun 2015 Provinsi Gorontalo yang dikendalikan melalui aplikasi e-Monep memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat melalui Tim Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA) di bawah Kantor Sekretariat Presiden (KSP). Hal ini juga didukung oleh semakin tertibnya SKPD melakukan proses pelaporan kedalam sistem e-Monep sehingga memperoleh predikat terbaik I Tingkat Nasional dalam penyerapan anggaran selang bulan Agustus hingga Nopember tahun 2015. Prestasi ini juga sangat terkait dengan pencapaian realisasi anggaran kabupaten/kota yang turut memberikan sumbangsih terhadap agregat penyerapan anggaran keseluruhan Provinsi Gorontalo pada tahun 2015. Peningkatan prestasi ini menjadikan beberapa provinsi lain melakukan perjanjian kerjasama dan studi banding ke Provinsi Gorontalo dalam rangka untuk lebih mengenal dan mengadopsi e-Monep sebagai tools/system dalam pengendalian pembangunan, sepanjang Tahun 2015 beberapa daerah yang melakukan studi banding diantaranya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Asin

Kabupaten Provinsi

Banyu

Sumatera

Selatan, Kabupaten Sleman Provinsi DI. Jogjakarta, LKPP dan LAPAN. Dengan telah di raihnya

prestasi

ini

Pemerintah Gorontalo

pula,

Provinsi menuai

banyak

apresiasi dari daerah-daerah lain

seperti

narasumber

menjadi

pada

bimtek

penginputan DPA SKPD oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Maluku Utara.


231

AKUNTABILITAS KINERJA Dalam rangkaKIKKKKINERJA pengendalian percepatan penyerapan APBD ini pula, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan secara rutin Pra-Rapim dan Rapat Pimpinan yang dipimpin langsung oleh Gubernur dan atau Wakil Gubernur dan langsung dihadiri oleh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan diintegrasikan dengan rapat percepatan pelaksanaan pembangunan baik terhadap paket pekerjaan yang dilelang maupun yang dilaksanakan secara swakelola. Kegiatan ini di laksanakan sebagai bentuk komitmen Kepala

Daerah dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah

bersama seluruh stakeholder dalam menyelenggarakan program/kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan komitmen tersebut, dapat tergambar pula dalam prestasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan Keuangan Daerah dimana selama dua tahun berturut-turut, Pemerintah Provinsi Gorontalo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013 dan 2014. Capaian tersebut adalah suatu prestasi yang sangat membanggakan dimana di tahun 2014, menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang seluruh daerahnya meraih WTP atas Laporan Keuangannya (100 persen). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpendapat, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Gorontalo disajikan secara wajar dalam segala hal yang materi. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo dinilai mampu mengungkapkan dalam laporan keuangan dengan cukup memadai, patuh terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku serta sistem pendendalian internal yang cukup efektif. Untuk mempertahankan prestasi tersebut,

Pemerintah

Provinsi

Gorontalo

melakukan

beberapa

langkah

yakni

meningkatkan kerjasama eksekutif-legislatif dalam hal perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah. Terkait perolehan predikat WTP, berbagai upaya

terus dilakukan pemerintah

untuk dijadikan perhatian di tahun-tahun yang akan datang, diantaranya peningkatan komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam hal pengelolaan keuangan daerah, mendorong peningkatan kualitas SDM terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPK RI sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Gorontalo, BPK menilai pula bahwa penggunaan anggaran dialokasikan sebesar-besarnya untuk


232

kebutuhan

AKUNTABILITAS KINERJA masyarakat, dimana penggunaan alokasi APBD 72 persen diperutukkan KIKKKKINERJA

untuk belanja publik jika dibandingkan dengan belanja pegawai yang hanya mengalokasikan 28 persen. Untuk tahun 2015, sebagai langkah strategis dalam mempertahankan opini WTP atas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Sistem ini diharapkan dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, dengan memberikan informasi pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang lebih informatif, sekaligus menjadi informasi utama bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan keuangan negara dan daerah yang lebih baik. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual menyajikan tantangan yang cukup besar baik dari segi kesiapan teknis pelaksanaan, struktur dan infrastruktur organisasi pemerintahan, budaya, sistem dan prosedur, hingga kesiapan sumber daya manusianya. Dengan komitmen yang dibarengi dengan persiapan dan usaha, diharapkan mampu kembali meraih predikat WTP atas LKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo. 3.2.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Provinsi Gorontalo berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang di kelola oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. APBN yang di selenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2015 sebesar 460 Milyar 039 Juta 340 Ribu 473 Rupiah. Jumlah pagu anggaran ini naik jika di bandingkan dengan jumlah pagu di tahun 2014 yaitu sebesar 217 Milyar 917 Juta 040 Ribu Rupiah, dengan realisasi sebesar 201 milyar 869 juta 624 ribu 447 rupiah atau sebesar 92,64 persen di tahun 2014 dan 384 Milyar 527 Juta 602 Ribu 942 Rupiah atau 84 persen di tahun 2015. Dana APBN tersebut berasal dari dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan. Tabel 3.2.2 di bawah ini adalah pagu dan realisasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2015. Tabel : 3.2.2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Provinsi Gorontalo Tahun 2015


233

No.

AKUNTABILITAS KINERJA KIKKKKINERJA Nama SKPD Pagu Realisasi %

1

BIRO PEMERINTAHAN

2

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI GORONTALO

3

BAPPEDA PROVINSI GORONTALO

3.001.181.000

2.500.691.400

83,32

% Realisasi 2014 82.31

490.060.000

454.802.500

92,81

95,68

3.104.701.000

2.573.123.600

82,88

82.06

299.759.167

98,28

95,70

4

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

305.000.000

5

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

155.096.000

121.587.000

78,30

94,63

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL PROVINSI GORONTALO

28.550.103.000

14.476.656.538

50,71

76.05

6 7

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI GORONTALO

204.410.467.358

182.606.967.760

89,33

93.44

8

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PUSAT INFORMASI JAGUNG PROVINSI GORONTALO

4.793.588.650

4.254.442.650

88,75

76,10

9

DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI GORONTALO

74.863.158.050

57.398.101.620

76,67

93.63

10

BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI GORONTALO

7.869.110.000

7.477.975.800

95,03

95,41

11

DINAS KOPERASI , PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. GORONTALO

9.752.884.000

8.101.176.517

83,06

92.88

12

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI GORONTALO

24.137.037.087

23.287.111.259

96,48

97.86

13

DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO

17.882.849.568

14.416.540.461

80,62

91.90

14

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. GORONTALO

18.884.651.450

13.780.050.098

72,97

97.03

15

DINAS KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN ESDM PROPINSI GORONTALO

7.320.835.000

5.754.072.865

78,60

95.16

16

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO

19.808.196.170

17.140.138.674

86,53

98.09

17

DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO

11.422.397.000

8.461.202.822

74,08

94.90

18

DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA PROP. GORONTALO

1.707.020.000

1.570.024.850

91,97

96.84

19

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RISET DAERAH PROVINSI GORONTALO

1.300.000.000

1.208.649.150

92,97

96,41

BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

500.000.000

312.912.400

62,58

95,65

20 21

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI GORONTALO

523.314.000

442.647.000

84,59

97.81

22

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI GORONTALO

729.449.000

684.787.324

93,00

99,89

24

DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO

18.528.242.130

17.204.181.487

92,85

89.30

460.039.340.473

384.527.602.942

83,59

92.64

Jumlah

Sumber Data : Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi


234

AKUNTABILITAS KINERJA Pada tahun 2015, KIKKKKINERJA Pemerintah Provinsi Gorontalo memperoleh prestasi dalam pengelolaan terbaik

APBN

I

di

dalam

daerah

yaitu

pengelolaan

Dekonsentrasi serta dalam pengelolaan Tugas

Pembantuan

Bersama.

Dengan

Pemerintah

dan

Urusan

prestasi

tersebut,

Provinsi

Gorontalo

di

anugerahi penghargaan Treasury Award oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal

Perbendaharaan

Provinsi

Gorontalo). Di terimanya penghargaan tersebut

di

harapkan

mampu

lebih

memacu dan mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kualitas pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan negara.


235



236

AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents