BAB3 Rancangan. Kerangka Ekonomi Daerah & Kebijakan Keuangan Daerah

3

BAB

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah & Kebijakan Keuangan Daerah

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pokok bahasan pada Bab ini adalah kondisi ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 dan prospek perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2017 dan 2018, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Perubahan pada laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah berimplikasi pada besaran pendapatan daerah, dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja daerah serta besaran pembiayaan daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah yang cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yang memiliki tema memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Selain itu, kebijakan perekonomian DKI Jakarta juga diarahkan untuk memantapkan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur kota dalam rangka percepatan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kebijakan perekonomian DKI Jakarta bersifat terbuka dan sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global. Oleh sebab itu, penyusunan asumsi perekonomian DKI Jakarta tahun 2018 memperhitungkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global, regional dan nasional tahun sebelumnya.

3.1.1 Perekonomian Global Berdasarkan data World Economic Outlook

IMF pada Januari 2017,

pertumbuhan ekonomi global diestimasi sebesar 3,1 persen pada tahun 2016 dan diproyeksikan sebesar 3,4 persen pada tahun 2017 serta diproyeksikan terus mengalami peningkatan menjadi 3,6 persen pada tahun 2018. Perekonomian global tahun 2018 diperkirakan membaik meski masih lambat. Volume perdagangan global

373


tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global di tahun 2017 dan 2018. Harga komoditas dunia, meski mulai ada tanda-tanda meningkat, diproyeksikan akan cenderung stagnan.

4,5 4

4,2

3,8

3,5 3

2,6

2,5

2,3

2 1,5 1 0,5 0

3,2

3,1

3,4

3,6

2015

2016

2017

2018

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Dunia Sumber : World Economic Outlook IMF, Januari 2017

Berdasarkan data WEO IMF pada Januari 2017, pertumbuhan ekonomi negara dunia tahun 2017 dan 2018 diperkirakan akan masih lebih baik dari perekonomian pada tahun 2016. Perekonomian dunia diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,4 persen pada tahun 2017 dan sebesar 3,6 persen pada tahun 2018 sebagaimana terlihat pada tabel di atas. Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2017 dan 2018 Kawasan/ Negara

Estimasi

Proyeksi

2016

2017

2018

Dunia

3,1

3,4

3,6

Negara Maju

1,6

1,9

2,0

Amerika Serikat

1,6

2,3

2,5

Kawasan Eropa

1,7

1,6

1,6

Jepang

0,9

0,8

0,5

United Kingdom

2,0

1,5

1,4

Kanada

1,3

1,9

2,0

4,1

4,5

4,8

6,3

6,4

6,3

Negara Berkembang Negara Berkembang

374


Kawasan/ Negara

Estimasi

Proyeksi

2016

2017

2018

Tiongkok/China

6,7

6,5

6,0

India

6,6

7,2

7,7

ASEAN-5 4,9 4,8 Sumber: IMF, World Economic Outlook, Januari 2017

5,2

Asia

3.1.2 Perekonomian Nasional Berdasarkan asumsi ekonomi Makro APBN dari Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2017 diperkirakan sebesar 5,1 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama akan didukung atas kuatnya permintaan domestik dan investasi ditengah dorongan belanja infrastruktur pemerintah dan dampak tranmisi tax amnesty terhadap perekonomian. Laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 4,0 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp.13.300 per dolar AS. Sedangkan untuk tahun 2018 pertumbuhan ekonomi diperkirakan antara 5,4 – 6,0 persen dengan laju inflasi antara 2,5 – 4,5 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp. 13.200 – 13.900 per dolar AS. Tabel 3.2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional INDIKATOR

2017

2018

2019

Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)

5,1

5,4 - 6,0

5,6 - 6,4

Inflasi (% , yoy)

4,0

2,5 – 4,5

2,5 – 4,5

13.300

13.200 – 13.900

13.200 – 13.900

Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)

5,3

4,6 – 5,4

4,6 – 5,4

Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)

45,0

35 – 50

35 – 50

Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)

815

630 – 680

540 – 610

Nilai tukar (Rp/US$)

Lifting Gas (ribu barel setara 1.150 1.100 – 1.200 minyak per hari) Sumber : Nota Keuangan dan APBN 2017, Kementerian Keuangan

375

1.100 – 1.200


3.1.3 Kondisi Ekonomi Daerah Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang tak kalah penting antara lain inflasi, kemiskinan, investasi, nilai tukar, dan lain-lain. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Penjabaran lebih lanjut mengenai indikator-indikator ekonomi daerah yaitu sebagai berikut:

3.1.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. PDRB dapat dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu dari sisi produksi, pengeluaran dan pendapatan. Nilai PDRB Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp.2.177,12 Triliun dengan PDRB perkapita mencapai Rp.207,99 juta. Bila dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 5,85 persen, sedikit melambat dibanding tahun 2015 yang sebesar 5,89 persen. Sebutan Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City) tercermin dari struktur perekonomian Jakarta yang diukur dengan PDRB menurut sektoral (lapangan usaha). Berdasarkan data Badan Pusat Statisitk (BPS) Tahun 2016, struktur perekonomian Jakarta Tahun 2016 didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha dengan kontribusi utama yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,49 persen, industri pengolahan sebesar 13,55 persen, konstruksi 12,88 persen.

376


Tabel 3.3 PDRB DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku No 1

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyedian Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate

2015 (Milyar Rupiah)

2016 (Milyar Rupiah)

Laju Pertumbuhan 2016

Distribusi Persentase

1.867

1.985

0,88

0,09

5.043

5.181

-1,50

0,24

274.523

295.043

3,64

13,55

6.199

6.331

-0,49

0,29

757

798

2,21

0,04

261.158

280.432

1,37

12,88

330.320

358.898

4,66

16,49

66.004

76.403

11,24

3,51

101.818

109.182

5,81

5,01

141.791

157.158

10,82

7,22

205.724

227.483

8,50

10,45

125.053

134.358

4,69

6,17

Jasa Perusahaan 141.773 159.380 Administrasi Pemerintahan, 14 114.110 123.169 Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15 Jasa Pendidikan 109.808 124.726 Jasa Kesehatan dan 16 32.676 36.721 Kegiatan sosial 17 Jasa lainnya 70.705 79.871 Total 1.989.330 2.177.120 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2017

8,41

7,32

3,32

5,66

6,97

5,73

7,81

1,69

8,46 5,85

3,67 100,00

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bila dilihat dari segi pertumbuhannya, perekonomian DKI Jakarta mengalami pertumbuhan pada hampir seluruh sektor lapangan usaha, kecuali untuk sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pengadaan listrik dan gas. Sektor transportasi dan pergudangan merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,24 persen, diikuti oleh sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 10,82 persen dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,50 persen (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017). 377


Selanjutnya, perkembangan nilai PDRB menurut pengeluaran pada tahun 2015 dan 2016 ditunjukkan pada tabel 3.4 dibawah ini. Komponen terbesar yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai PDRB berdasarkan harga berlaku pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp.1.162.058 Milyar sedangkan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp.1.277.890 Milyar. Tabel 3.4 PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2015 dan 2016 2015

2016

Laju Pertumbuhan 2016 (%)

Distribusi Persentase 2016 (%)

Berlaku

Konstan*

Berlaku

Konstan*

(Milyar Rp)

(Milyar Rp)

(Milyar Rp)

(Milyar Rp)

1

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

1.162.058

850.790

1.277.890

897.529

5,49

58,70

2

Pengeluaran Konsumsi LNPRT

35.859

27.041

41.305

30.196

11,67

1,90

3

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

240.120

179.519

256.313

183.888

2,43

11,77

4

Pembentukan Modal Tetap Bruto

812.952

1,57

39,23

5

Perubahan Inventori

17.556

5.602

17.857

9.250

65,11

0,82

6

Ekspor Barang dan Jasa

328.091

227.743

330.150

226.783

-0,42

15,16

7

Dikurangi Impor Barang dan Jasa

942.661

710.306

924.439

705.092

-0,73

42,46

8

Net Ekspor Antar Daerah

335.355

219.352

323.867

231.965

5,75

14,88

1.989.330

1.454.346

2.177.120

1.539.377

5,85

100,00

No

Komponen

PDRB

654.605

854.178

664.857

Sumber: Badan Pusat Statistika 2016 *Menggunakan Tahun Dasar 2010

3.1.3.2 Inflasi Inflasi

merupakan

salah

satu

indikator

penting

dalam

perencanaan

pembangunan daerah. Fluktuasi inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi

378


tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Inflasi yang tidak stabil juga akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menyebabkan perlambatan ekonomi. Mengingat pentingnya peran inflasi terhadap kondisi sosial-ekonomi daerah, menjadikan indikator ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan keuangan Provinsi DKI Jakarta. Tingkat inflasi diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai

indikator. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat

kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Pada Bulan Desember 2016, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi sebesar 0,27 persen. Sedangkan untuk laju inflasi tahun 2016 mencapai 2,37 persen. Inflasi yang terjadi pada bulan Desember disebabkan naiknya harga-harga pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Empat kelompok pengeluaran mengalami kenaikan indeks/inflasi yaitu kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan 0,99 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 0,54 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar 0,18 persen; dan kelompok bahan makanan 0,09 persen. Sedangkan tiga kelompok pengeluaran lainnya mengalami penurunan indeks/deflasi yaitu kelompok sandang 0,90 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,06 persen dan kelompok kesehatan 0,06 persen. Pada Bulan Januari 2017, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi sebesar 0,99 persen. Selanjutnya pada bulan Februari 2017 inflasi di DKI Jakarta sebesar 0,33 persen dan di bulan Maret 2017 inflasi DKI Jakarta sebesar 0,05 persen. Tekanan harga di Provinsi DKI Jakarta pada bulan April 2017 kembali turun, bahkan mengalami deflasi. Pada April 2017 Jakarta mengalami deflasi sebesar 0,02 persen (mtm). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun sebelumnya yang mengalami inflasi (0,01% mtm), dan juga dari inflasi nasional (0,09% mtm). Dengan perkembangan ini, laju inflasi DKI Jakarta sejak awal tahun tercatat sebesar 1,35% (ytd) atau 3,70% (yoy). Deflasi yang dalam pada kelompok bahan

379


makanan menahan dampak inflasi akibat pencabutan subsidi listrik pelanggan 900VA tahap II pada pelanggan pasca-bayar. Dari sisi disagregasi, turunnya harga sebagian besar kelompok volatile food menjadi faktor pendorong deflasi April 2017. Harga bumbu-bumbuan yang kembali turun menjadi penyebab utama deflasi volatile food. Harga cabai merah, bawang merah dan cabai rawit masing-masing mengalami penurunan sebesar 16,71% (mtm), 9,38% (mtm) dan 23,62% (mtm). Kondisi pasokan yang terus meningkat dan distribusi yang lancar menyebabkan tren penurunan harga berlanjut. Kebijakan Kementerian Perdagangan melalui penerapan harga eceran tertinggi (HET) pada minyak goreng, gula pasir dan daging beku turut berkontribusi terhadap penurunan harga masingmasing komoditas tersebut berturut-turut sebesar 3,67% (mtm), 4,54% (mtm), dan 3,63% (mtm). Selain itu, penurunan harga kembali terjadi pada komoditas beras. Indeks harga beras turun sebesar 0,03% (mtm). Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga kesinambungan dan manajemen stok beras yang baik, serta ekspektasi masyarakat yang positif bahwa pemerintah mampu menjaga kestabilan harga beras merupakan faktor-faktor pendukung terkendalinya harga beras di pasar. Pada kelompok administered prices, pencabutan subsidi listrik pelanggan 900VA tahap II pada Maret 2017, masih memengaruhi tarif listrik April 2017, terutama untuk pengguna listrik pascabayar. Tarif listrik April 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,71% (mtm). Namun, kenaikan tarif listrik tersebut, dibarengi dengan turunnya biaya angkutan udara sebesar 2,97% (mtm), sehingga dapat menahan laju inflasi kelompok administered prices secara keseluruhan. Adapun inflasi inti pada April 2017 bergerak relatif stabil, meski sedikit meningkat dari bulan sebelumnya. Dampak tidak langsung dari kebijakan pencabutan subsidi listrik 900VA tahap II pada komoditas kelompok inflasi inti relatif tidak banyak. Komoditas kelompok inflasi inti yang terdampak dari kebijakan tersebut adalah harga sewa rumah, yang mengalami kenaikan sebesar 0,59% (mtm). Sementara itu, indeks harga emas perhiasan naik sebesar 1,87% (mtm), yang didorong oleh kenaikan harga emas internasional. Hal ini menjadi salah satu pendorong terjadinya inflasi pada kelompok inti. Memerhatikan kebijakan pemerintah terkait harga-harga komoditas energi serta perkembangan harga-harga dan pantauan terhadap beberapa komoditas di pasar-

380


pasar di Jakarta, diprakirakan pada bulan Mei 2017 Jakarta mengalami inflasi. Pencabutan subsidi listrik 900VA tahap III yang dilakukan pada awal Mei 2017 menjadi salah satu faktor penyebabnya. Adapun perkembangan harga pangan akan menjadi perhatian, karena terdapat potensi meningkatnya tekanan permintaan, sesuai polanya mendekati bulan Ramadhan dan Lebaran. Untuk menghadapi meningkatnya tekanan permintaan masyarakat terhadap bahan-bahan pangan jelang bulan Ramadhan, berbagai persiapan telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jakarta. Langkah awal yang telah dilaksanakan adalah pemetaan kebutuhan bahan pangan masyarakat selama bulan puasa dan masa Lebaran. Hal ini penting untuk dapat mengetahui volume bahan pangan yang perlu tersedia bagi masyarakat. Berdasarkan hasil pemetaan ini telah disusun strategi manajemen stok pangan, pengadaan, serta distribusi pangan yang efektif. Dalam menjalankan strategi tersebut TPID Jakarta melakukan koordinasi yang semakin intens tidak hanya dengan BUMD pangan, tetapi juga dengan Kementerian terkait. Dengan berbagai upaya tersebut Jakarta akan siap melayani kebutuhan pangan pokok masyarakat selama bulan Ramadhan dan Lebaran secara cukup dalam kuantitas, terjaga kualitasnya dan terjangkau harganya. Hal tersebut kemudian akan berdampak positif pada tetap terjaganya inflasi Jakarta secara khusus, dan inflasi nasional secara umum (Bank Indonesia, 2017). Tabel 3.5 Laju Inflasi DKI Jakarta Desember 2016 dan Tahun 2016 menurut Kelompok Pengeluaran Kelompok Pengeluaran

Umum

IHK

IHK

IHK

Laju

Laju

Desember

November

Desember

Inflasi

Inflasi

2015

2016

2016

Desember

Tahun

2016 *)

2016 **)

123.35

125.93

126.27

0.27

2.37

Bahan Makanan

137.79

144.97

145.10

0.09

5.31

Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

133.42

138.04

138.78

0.54

4.02

Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

121.57

124.29

124.51

0.18

2.42

Sandang

112.97

118.75

117.68

-0.90

4.17

Kesehatan

114.89

119.51

119.44

-0.06

3.96

381


Kelompok Pengeluaran

IHK

IHK

IHK

Laju

Laju

Desember

November

Desember

Inflasi

Inflasi

2015

2016

2016

Desember

Tahun

2016 *)

2016 **)

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga

109.18

110.19

110.12

-0.06

0.86

Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

122.13

119.39

120.57

0.99

-1.28

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017 *) Persentase perubahan IHK Desember 2016 terhadap bulan November 2016 **) Persentase perubahan IHK Desember 2016 terhadap bulan Desember 2015

3.1.3.3 Nilai Tukar Selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar juga merupakan indikator penting bagi perekonomian DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta merupakan bagian dari kota-kota besar dunia yang tidak bisa terlepas dari dinamika perekonomian global. Pada tahun 2016, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika berada pada kisaran Rp.12.926 – Rp.13.946 per Dollar Amerika. Selanjutnya Gambar di bawah menjelaskan tentang fluktuasi nilai tukar tersebut. 14.200 14.000 13.800 13.600 13.400 13.200 13.000 12.800 12.600 4-Jan-16 18-Jan-16 1-Feb-16 16-Feb-16 1-Mar-16 16-Mar-16 31-Mar-16 14-Apr-16 28-Apr-16 16 Mei 2016 30 Mei 2016 13-Jun-16 27-Jun-16 15-Jul-16 29-Jul-16 12 Agust 2016 29 Agust 2016 13-Sep-16 27-Sep-16 11 Okt 2016 25 Okt 2016 8 Nop 2016 22 Nop 2016 6 Des 2016 21 Des 2016

12.400

Gambar 3.2 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD Sumber : Bank Indonesia

382


Stabilitas nilai tukar mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil juga diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha. Bersama dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, nilai tukar digunakan sebagai asumsi dalam penyusunan perencanaan keuangan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal indikator nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengikuti kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat. Nilai tukar IDR/USD pada tahun 2017 sebagaimana diproyeksikan dalam Asumsi dasar ekonomi makro APBN Kementerian Keuangan 2017 akan berada pada kisaran Rp.13.300 dan pada tahun 2018 akan berada pada kisaran Rp.13.200 sampai dengan Rp.13.900

3.1.3.4 Investasi Pencapaian Investasi tahun 2016 berdasarkan publikasi BKPM Republik Indonesia, Jumlah proyek (PMDN/PMA) yang berada di DKI Jakarta sebanyak 7.214 dengan rincian 463 proyek PMDN dan 6.751 proyek PMA meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2015 yang sejumlah 4.779 dengan rincian 4.463 proyek PMDN dan 316 proyek PMA. Sementara untuk pencapaian realisasi nilai investasi tahun 2016 yang berasal dari PMA dan PMDN berjumlah Rp.58.092.455.000.000. Secara lebih rinci dapat disampaikan bahwa untuk nilai investasi yang berasal dari PMA berjumlah Rp.45.875.565.000 sementara untuk nilai investasi yang berasal dari PMDN berjumlah Rp.12.216.890.000.000.

pencapaian

nilai

investasi

tersebut

menurun

apabila

dibandingkan dengan tahun 2015 yang secara total berjumlah Rp.60.755.131.250.000.

3.1.3.5 Kemiskinan Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2016 yaitu sebesar 385,84 ribu orang (3,75 persen). Bila dibandingkan dengan Maret 2016 (384,30 ribu orang atau 3,75 persen), jumlah penduduk miskin naik sebanyak 1,54 ribu orang. Sedangkan bila dibandingkan dengan September 2015 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 368,67 ribu orang (3,61 persen), jumlah penduduk miskin pada September 2016 naik 17,17 ribu orang atau naik 0,14 poin.

383


Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta INDIKATOR

REALISASI

SATUAN 2014

Persentase Penduduk Miskin

Persen

4,09

2015 3,61

PROYEKSI * 2016 3,75

2017* 3,40 – 3,50

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta 2017 *) Dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada periode Maret 2016-September 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan, sedangkan

pada

periode

September

2015–September

2016

menunjukkan

peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun sebesar 0,024 poin dari 0,457 pada Maret 2016 menjadi 0,433 pada September 2016, dan naik sebesar 0,159 poin dari 0,274 pada September 2015 menjadi 0,433 pada September 2016. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun 0,008 poin dari 0,083 menjadi 0,075 (Maret 2016September 2016), dan naik sebesar 0,031 poin dari 0,044 menjadi 0,075 (September 2015-September 2016).

3.1.3.6 Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak

digunakan indikator

kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

384


Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, nilai IPM pada tahun 2014 yaitu sebesar 78,39 dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 78,99 serta kembali mengalami peningkatan menjadi 79,60 pada tahun 2016. Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta REALISASI

INDIKATOR Indeks Pembangunan Manusia

PROYEKSI *

2014

2015

2016

2017*

78,39

78,99

79,60

79,60

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta 2016 *) Sumber: Dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017

3.1.3.7 Ketenagakerjaan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2014-2016 cenderung mengalami penurunan. TPT tahun 2014 tercatat 9,84 persen, angka tersebut menurun menjadi 8,36 persen pada tahun 2015, kemudian menurun lagi menjadi 5,77 persen pada tahun 2016. Jika dilihat selama tahun 2014-2016, TPT DKI Jakarta mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar 4,07 poin (Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta, BPS, 2016) Menurunnya angka pengangguran di DKI Jakarta diduga penduduk yang tergolong angkatan kerja sebagian besar terserap dalam kesempatan kerja. Penyerapan angkatan kerja dalam kesempatan kerja disebabkan oleh adanya pertumbuhan pada sektor-sektor potensial selama tahun 2014-2016 sehingga menggerakkan aktivitas usaha di DKI Jakarta, baik sektor formal maupun informal. Dengan meningkatnya aktivitas dan produktivitas usaha pada sektor formal dan informal berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, dan pada akhirnya menurunkan angka pengangguran di DKI Jakarta. Di samping itu juga, kondisi perekonomian yang kondusif dan menguntungkan di DKI Jakarta mendukung kesempatan para pengusaha untuk membuka atau memperluas lapangan usaha baru sehingga supply tenaga kerja sebagian besar dapat terserap.

385


Dapat dilihat bahwa meskipun proyeksi TPT tahun 2017 berkisar pada pada angka 9,3 persen, namun diharapkan proyeksi pada tahun-tahun tersebut dapat lebih baik dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta INDIKATOR Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

SATUAN Persen

REALISASI 2014 9,84

2015 8,36

PROYEKSI * 2016 5,77

2017 9,3

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta 2017 *) Dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017

3.1.3.8 Ekspor dan Impor Nilai ekspor Non Migas Provinsi DKI Jakarta berdasarkan angka free on board (f.o.b) pada tahun 2016 yaitu 12.524.293 ribu USD dengan volume sebesar 13.290.457 ton. Nilai ekspor non migas menurut Negara pembeli terbesar di Provinsi DKI Jakarta yaitu Singapura sebesar 4.855.695 ribu USD, RRC (termasuk Hongkong) sebesar 1.306.283 ribu USD, dan Amerika Serikat sebesar 908.749 ribu USD. Tabel 3.9 Nilai Ekspor Non Migas Menurut Negara Pembeli di Provinsi DKI Jakarta (Ribu USD) Negara Pembeli

2012

2013

2014

2015

2016

308.995

406.624

270.633

245.783

183.501

1.275.995

1.743.676

1.213.886

1.146.663

1.104.058

1.089.374

1.496.652

1.047.519

961.461

908.749

101.300

146.942

89.992

101.032

115.782

3. Kanada

45.673

53.504

38.546

41.889

34.969

4. Lainnya

39.648

46.578

37.830

42.281

44.557

8.178.895

12.693.513

9.131.606

9.168.035

10.180.311

5.144.203

7.669.329

5.789.875

6.187.490

6.812.067

16.590

24.902

14.027

13.732

12.901

b. Malaysia

495.727

839.818

678.476

559.658

633.854

c. Filipina

259.986

390.522

311.156

295.166

415.488

3.488.357

5.348.289

4.117.676

4.541.171

4.855.695

e. Thailand

571.529

617.702

344.038

437.471

484.593

f. Myanmar

29.366

35.820

37.299

33.957

35.367

I. Afrika II. Amerika 1. Amerika Serikat 2. Amerika Latin

III. Asia 1. ASEAN a. Brunei Darusssalam

d. Singapura

386


Negara Pembeli

2012

2013

2014

2015

2016

275.203

396.561

275.351

297.161

367.487

7.055

14.641

11.560

8.671

5.773

391

1.075

292

503

318

2. India

82.263

132.016

167.304

514.723

266.854

3. Irak

7.701

7.689

18.458

12.640

13.840

4. Jepang

883.603

1.321.052

805.158

628.899

811.087

5. Korea Selatan

161.451

243.048

189.679

150.453

180.352

34.163

53.505

41.198

39.775

56.216

1.211.567

2.290.830

1.353.499

983.637

1.306.283

75.928

104.940

82.688

61.861

66.636

9. Taiwan

102.207

170.236

129.590

114.727

156.235

10. Lainnya

475.809

700.868

554.157

473.831

510.741

1.003.086

528.093

288.703

285.189

393.254

810.997

1.113.048

623.560

609.123

663.170

1. Uni Eropa (UE)

708.951

988.756

563.881

554.281

576.759

a. Belanda

179.449

168.806

93.814

77.389

77.279

b. Belgia

37.556

64.449

41.284

40.555

42.661

c. Spanyol

89.702

124.280

52.547

59.607

48.586

d. Inggris

85.387

153.384

81.653

94.064

141.097

e. Italia

43.587

77.197

55.020

53.557

53.650

107.561

164.787

104.516

111.692

99.645

40.471

48.481

35.494

50.182

27.848

125.237

187.371

99.553

67.235

85.991

2. Rusia

47.504

56.827

21.419

17.167

21.316

3. Lainnya

54.542

67.465

38.261

37.675

65.095

11.577.967

16.484.954

11.528.388

11.454.792

12.524.293

g. Vietnam h. Kamboja i. Laos

6. Pakistan 7. RRC

1)

8. Saudi Arabia

IV. Australia dan Oceania V. Eropa

f.

Jerman

g. Perancis h. UE Lainnya

Jumlah

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Bank Indonesa, 2017

Selanjutnya Nilai impor Non Migas Provinsi DKI Jakarta berdasarkan angka cost, insurance, and freight (c.i.f) pada tahun 2016 yaitu 47.001.594 ribu USD dengan volume sebesar 29.342.251 ton. Nilai impor non migas menurut Negara penjual terbesar di Provinsi DKI Jakarta yaitu Brunei Darussalam sebesar 15.063.777 ribu USD, RRC sebesar 10.624.671 ribu USD, dan Singapura sebesar 9.130.683 ribu USD.

387


Tabel 3.10 Nilai Impor Non Migas Menurut Negara Penjual di Provinsi DKI Jakarta (Ribu USD) Negara Penjual

2012

2013

2014

2015

2016

169.089

150.211

179.219

149.428

102.112

2.869.471

3.343.492

3.327.174

2.763.737

2.497.120

2.389.048

2.675.815

2.618.521

2.192.107

1.859.939

2. Amerika Latin

275.180

291.458

462.859

309.754

447.832

3. Kanada

146.169

266.300

210.136

234.960

153.458

4. Lainnya

59.074

109.919

35.658

26.917

35.892

53.135.042

48.666.850

44.765.043

37.088.876

37.963.950

21.469.762

19.536.983

17.940.701

15.255.419

15.063.777

44.959

46.237

42.875

16.597

15.934

2.493.827

2.421.697

2.273.309

1.969.283

1.814.241

262.979

291.337

289.995

286.758

214.474

13.454.880

11.615.402

10.308.737

8.817.323

9.130.683

4.397.781

4.439.877

4.223.054

3.405.027

3.160.896

f. Myanmar

28.833

32.596

45.641

40.931

27.277

g. Vietnam

784.309

686.180

752.339

731.952

696.361

2.026

3.609

4.750

3.488

3.772

170

49

0

2.011

140

1.006.376

1.311.865

1.116.216

852.830

966.500

-

49

0

-

-

14.231.151

11.260.824

9.969.470

7.116.989

7.420.872

3.440.350

3.331.854

2.941.482

2.328.211

2.309.667

79.074

35.894

60.179

52.640

37.118

10.834.285

11.239.509

10.844.034

9.962.434

10.624.671

30.273

50.777

52.015

33.825

33.978

9. Taiwan

1.616.735

1.530.874

1.445.156

1.154.964

1.064.561

10. Lainnya

427.035

368.220

395.789

331.564

442.806

IV. Australia dan Oceania

2.075.491

2.312.902

2.487.392

1.802.932

2.044.218

V. Eropa

5.628.130

5.980.152

5.281.549

4.544.719

4.394.193

4.923.706

4.941.163

4.429.912

3.768.856

3.676.482

a. Belanda

444.462

513.805

432.195

318.397

418.550

b. Belgia

180.279

186.324

175.726

178.829

156.161

c. Spanyol

123.307

105.275

136.985

90.757

134.280

I. Afrika II. Amerika 1. Amerika Serikat

III. Asia 1. ASEAN a. Brunei Darusssalam b. Malaysia c. Filipina d. Singapura e. Thailand

h. Kamboja i. Laos 2. India 3. Irak 4. Jepang 5. Korea Selatan 6. Pakistan 7. RRC

1)

8. Saudi Arabia

1. Uni Eropa (UE)

388


Negara Penjual

2012

2013

2014

2015

2016

d. Inggris

476.658

440.461

386.568

273.744

285.696

e. Italia

507.881

475.940

422.953

346.490

329.104

1.622.066

1.434.013

1.417.775

1.149.876

1.133.850

428.857

489.301

437.570

512.347

394.431

1.140.194

1.296.045

1.020.140

898.417

824.411

17.472

72.691

39.279

52.680

31.717

686.953

966.298

812.357

723.183

685.994

f.

Jerman

g. Perancis h. UE Lainnya 2. Rusia 3. Lainnya

Jumlah 63.877.223 60.453.607 56.040.376 46.349.692 47.001.594 Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Bank Indonesa, 2017

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 3.1.4.1 Tantangan dan Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi ekonomi global maupun nasional serta berbagai kebijakan yang akan ditempuh pemerintah, Bank Indonesia memproyeksikan perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2017 berada pada kisaran 5,7 - 6,1 persen (yoy). Sedangkan pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi diproyeksi berada pada kisaran 5,6 – 6,6 persen. Tabel 3.11 Prospek Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2017 dan 2018 Indikator

2017

2018

Pertumbuhan Ekonomi

5,7 - 6,1%

5,6 – 6,6%

Sumber: Bank Indonesia 2017

Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia, Pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih akan terjaga karena bertumbuhnya kelas menengah dan bonus demografi yang dimiliki DKI Jakarta. Ruang fiskal yang relatif lebih besar dibandingkan tahun 2016 akan mendorong konsumsi pemerintah lebih tinggi dan berdampak pada membaiknya investasi pemerintah dan pertumbuhan sektor konstruksi. Kegiatan ekonomi swasta diperkirakan mulai pulih. Proses pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang akan berlangsung pada tahun 2017 kemungkinan akan dilanjutkan dengan kembalinya

389


optimisme, namun terdapat dinamika menjelang Pilpres 2019 yang perlu diwaspadai. Penyelenggaraan ASIAN Games pada 2018 diperkirakan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kedepan. Terdapat risiko harga minyak dunia yang perlahan meningkat dan berdampak pada harga BBM dan komoditas energi sehingga berpotensi menahan konsumsi Rumah Tangga.

3.1.4.2 Tantangan dan Prospek Inflasi DKI Jakarta Inflasi Jakarta pada tahun 2017 diprediksi akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016, dengan perkiraan sebesar 4,5 % – 5,00 % (yoy). Perkiraan ini mempertimbangkan kondisi inflasi Jakarta pada Januari 2017 yang tercatat sebesar 0,99 % (mtm) dan Februari 2017 yang tercatat sebesar 0,33 % (mtm), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Desember 2016 yaitu sebesar 0,27 % (mtm). Di tengah masih terbatasnya permintaan masyarakat dan terkendalinya harga pangan di Ibukota, kebijakan

pemerintah berupa penyesuaian

harga pada

beberapa komoditas

administered prices menjadi pemicu utama tingginya inflasi Jakarta pada Januari 2017. Kebijakan tersebut terutama terkait peningkatan biaya administrasi STNK dan pencabutan subsidi listrik 900 VA yang secara bertahap telah dimulai pada Januari 2017. Risiko tekanan inflasi tahun 2017 terutama bersumber dari kelompok administered prices yang memiliki potensi dampak terhadap inflasi dalam level yang tinggi. Pencabutan subsidi listrik 900VA secara bertahap pada Januari, Maret dan Mei 2017 akan meningkatkan tekanan inflasi. Selain itu terjadi potensi kenaikan harga BBM subsidi dan nonsubsidi akibat tren kenaikan harga minyak international.

390


Tabel. 3.12 Potensi risiko inflasi 2017

Faktor Risiko Tahun 2017

Volatile Food

Pasokan dan Perkembangan Harga: •

Potensi Dampak Terhadap Inflasi IHK Rendah

Volume stok beras yang masuk ke PIBC pada minggu keempat Januari 2017, cenderung stabil. Berdasakan kondisi terkini, stok beras berada pada level 33.603 ton, tidak berubah jauh dari minggu yang sama bulan sebelumnya yang sebesar 37.635 ton. Level stok masih di atas threshold 25.000 ton

•

Stok daging potong oleh PD Dharma Jaya cenderung meningkat pada minggu keempat Januari 2017. Saat ini, pasokan adalah sebesar 140.073 kg stok daging potong dan 622 ekor sapi. Peningkatan stok akan terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui kerjasama antar daerah utamanya dari NTT yang mengirimkan sapi secara reguler (2x sebulan) dan pengadaan daging sapi impor yang telah disetujui kementerian terkait.

•

La-Nina yang berkepanjangan masih berpotensi mengganggu pasokan pangan ke DKI Jakarta. Walau demikian, diprakirakan akan membaik pada beberapa bulan kedepan

•

Program standby stock beras antara PT Food Station dan Bulog dapat menjaga gejolak harga beras yang berlebih.

Administered

•

Prices

Pencabutan subsidi listrik 900VA secara bertahap pada Januari, Maret dan Mei 2017 akan meningkatkan tekanan inflasi.

•

Potensi kenaikan harga BBM subsidi dan nonsubsidi akibat tren kenaikan harga minyak internasional

391

Tinggi


Faktor Risiko Tahun 2017

Core

•

Tingkat permintaan masyarakat masih cenderung

Potensi Dampak Terhadap Inflasi IHK Rendah

terbatas •

Pergerakan rupiah cenderung melemah, walau tidak signifikan. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan bahan baku produksi dari luar negeri.

•

Emas perhiasan berpotensi mengalami tren kenaikan

Sumber: Bank Indonesia, 2017

Dengan menggunakan asumsi baseline dan tidak terdapat shock kebijakan harga dari Pemerintah, inflasi DKI Jakarta pada tahun 2018 diproyeksi pada kisaran 3,50 % - 4,00 %. Seiring membaiknya perekonomian Ibukota, tingkat permintaan masyarakat akan ikut terdorong keatas (demand pull inflation). Inflasi Volatile Food tetap menjadi faktor risiko utama. Penguatan BUMD pangan perlu terus dilakukan dalam pengendalian harga DKI Jakarta. Penerapan teknologi juga perlu dilakukan untuk membantu pengendalian inflasi, terutama komoditas hortikultura (contohnya : Controlled Atmosphere Storage)

Tabel 3.13 Proyeksi Inflasi DKI Jakarta Tahun 2017 dan 2018 Indikator

2017

2018

Inflasi

4,50 % – 5,00 %

3,50 % - 4,00 %

Sumber: Bank Indonesia 2017

Menghadapi berbagai risiko yang ada, dukungan dari seluruh daerah sangat dibutuhkan untuk menuju target pencapaian inflasi nasional. Untuk mencapai kondisi sesuai target yang diproyeksikan, koordinasi antarpelaku ekonomi, terutama berbagai institusi yang terlibat dalam TPID Provinsi Jakarta perlu terus diperkuat, melalui program-program pengendalian yang lebih terencana dan aplikatif. Penguatan peran BUMD pangan sangat berpengaruh terhadap terkendalinya harga pangan strategis. Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sinkronisasi kebijakan disertai dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak.

392


3.1.4.3 Tantangan dan Prospek Nilai Tukar Nilai tukar rupiah selama periode 2017 hingga 2019 diperkirakan cukup stabil dan dipengaruhi oleh sejumlah tantangan domestik dan eksternal. Dalam Nota Keuangan dan APBN 2017, pemerintah pusat memproyeksikan nilai tukar periode 2017 pada kisaran Rp.13.300 per USD. Selanjutnya dengan memperhatikan faktorfaktor yang ada, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat selama periode 2018 hingga 2019 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp.13.200 hingga Rp. 13.900 per USD Tabel 3.14 Prospek Nilai Tukar Tahun

Nilai Tukar (Rp/US$)

2017

13.300

2018

13.200 – 13.900

2019

13.200 – 13.900

Sumber : Nota Keuangan dan APBN 2017, Kementerian Keuangan

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2018 kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lainlain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga difokuskan pada belanja untuk mendukung peran Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta belanja untuk memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang sifatnya wajib dan mengikat.

393


Pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan tetap. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntubilitas, transparansi, kepatutan dan kewajaran, efisien dan efektif. Agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah harus dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang makin tinggi guna mendukung pendanaan pembangunan daerah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi: Pendapatan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah, sedangkan Dana perimbangan, terdiri dari: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber daya Alam), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Lain-lain Pendapatan yang sah, meliputi: dana hibah, dana darurat, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, serta dana penyesuaian dan Otonomi Khusus. Selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi: a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran

berkenaan,

dengan

meningkatkan

optimalisasi

sumber-sumber

pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. b. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah.

394


c. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.

3.2.1.1 Pajak Daerah Intensifikasi : 1. Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan Online System terhadap 4 (empat) jenis pajak daerah, antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. 2. Melakukan pemutakhiran data objek pajak melalui : a. Pendataan Wajib Pajak untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir dan Reklame b. Melakukan pemuktahiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap PKB, BPHTB dan PBB c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2): i. Pemutihan/penghapusan Tunggakan/Piutang PBB-P2 ii. Pemutakhiran Data Objek Tanah dan Bangunan iii. Penilaian Individual terhadap objek PBB-P2

3. Melakukan Pemeriksaan terhadap : a. Wajib Pajak Self-Assessment (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir) dengan menggunakan perhitungan potensi pajak dan setoran masa minimal b. Wajib Pajak PBB-KB c. Wajib Pajak PPJ 4. Melakukan Penagihan Piutang Pajak antara lain : a. Kendaraan bermotor Belum Daftar Ulang (BDU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) b. Penyelenggaraan reklame yang Belum Daftar Ulang (BDU) Pajak Reklame c. PBB-P2 dan Jenis-jenis Pajak Daerah Lainnya d. Melakukan cleansing data terhadap Piutang Pajak 5. Melakukan pemasangan sticker atau plang bagi penunggak pajak 6. Optimalisasi Optimalisasi pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui penambahan mobil Samling dan Samsat Kecamatan 395


7. Optimalisasi

Penerapan

E-Samsat

(kesisteman

dan

penambahan

Bank

Multikanal) Ekstensifikasi : 1. Melakukan Revisi Peraturan Daerah terhadap Pajak Daerah: a. Melakukan perubahan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB): i. Untuk kendaraan bermotor penyerahan pertama/baru (BBN-I) yang semula 10% menjadi 15%-20% ii. Untuk kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya/bekas (BBN-II) yang semula 1% menjadi 1,5% b. Melakukan perubahan tarif melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang semula 3% Menjadi 8% c. Melakukan revisi Peraturan Daerah terhadap jenis pajak PBB-P2 khususnya untuk pemecahan strata title menggunakan tarif bangunan induk. d. Melakukan perluasan Basis Objek Pajak Hotel atas Persewaan Ruangan (Apartemen, Perkantoran, & lain sebagainya) e. Melakukan Perubahan Nilai Sewa Reklame (NSR) dan Kelas Jalan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame f.

Melakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Pembebasan PBB-P2 atas Rumah Rusunawa dan Rusunami yang sebelumnya dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menjadi sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan : a. Melakukan Peningkatan Integritas dan Kualitas SDM b. Melakukan Pembangunan, Pembenahan, Perluasan & Sosialisasi Pelayanan

3.2.1.2 Retribusi Daerah Yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi diperlukan beberapa kebijakan yaitu Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah, serta Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah.

396


1. Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah melalui : a. Penerapan e-Retribusi dalam pemungutan Retribusi Daerah; b. Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi; c. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, sebagian pelayanan Retribusi Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; d. Menerapkan sistem e – ticketing untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi perlu dilakukan secara komprehensif guna optimalisasi penerimaan retribusi. Dalam hal Intensifikasi dan ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah dilakukan beberapa kebijakan antara lain : a. Melakukan penyesuaian tarif secara komprehensif untuk beberapa jenis Retribusi Daerah; b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah.

3.2.1.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, perusahaan daerah, dividen dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini di daerah adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD; b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan; c. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD; d. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dll;

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang

397


milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah, kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebagai berikut: a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga; b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga; c. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui Debt Management; d. Mengoptimalkan pendapatan BLUD dengan penambahan dari UPT Pusdiklat Damkar, Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai dan UPT Perternakan yang dalam proses pembentukan menjadi PPK BLUD dan Penerapan PPK BLUD SMK masih dalam tahap pembahasan oleh Dinas Pendidikan.

3.2.1.4 Dana Perimbangan Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Provinsi akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) dengan melakukan kegiatan bersama berupa Ektensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan meningkatkan penerimaan Pajak Negara.

3.2.1.5 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh hibah dari PT. Jasa Raharja (Persero).

398


3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Subbab ini berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung). Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2018 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2018 dijabarkan di bawah ini

3.2.2.1 Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu: (1) Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa. (2) Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

399


3.2.2.2 Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJPD 2005-2025 Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJPD 20052025 dilakukan dengan memperhatikan bahwa Belanja dimaksud memenuhi kriteria: (1) Melaksanakan Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJPD 2005-2025. (2) Melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2018 yang merupakan tahun pertama dari periode keempat pembangunan tahun 2018-2022 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025. Tahap Ke-4 (Periode 2018-2022), adalah periode untuk memantapkan pembangunan kota Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif,

berkelanjutan

dan

berdaya

saing

global

dengan

fokus

utama

mempercepat pembangunan kota dengan menekankan pada peningkatan daya saing global, kapasitas inovasi dan kreasi daerah dan memantapkan kapasitas sarana dan prasarana kota, tata kelola pemerintahan yang baik, dan perekonomian yang kuat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta efisiensi pemanfaatan SDA (3) Mengedepankan

program-program

yang

menunjang

pertumbuhan

ekonomi,

peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan. (4) Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita)

sebagaimana

diamanatkan pada RPJMN 2015 - 2019 serta pemenuhan ketentuan perundangundangan. (5) Melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat serta program-program yang didanai oleh Lembaga Keuangan Internasional. (6) Mengakomodir seluruh program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang. (7) Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses

yang

dituangkan

dalam

daftar

permasalahan

pembangunan

yang

ditandatangani oleh Pimpinan DPRD sebagaimana yang diatur pada pasal 96 ayat Perda 14 tahun 2011 tentang Perencanaan dan Penganggaran Terpadu.

400


3.2.2.3 Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan fokus pada pelayanan dasar: (1) Pendidikan (2) Kesehatan (3) Pekerjaan umum dan penataan ruang (4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman (5) Ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, dan (6) Sosial

3.2.2.4 Kebijakan Terkait Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Pemenuhan Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana: (1) Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. (2) Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

401


(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3.2.2.5 Kebijakan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 dan Lampiran XVlll Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015, DAK Non Fisik terdiri dari: (1) Kebijakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (2) Kebijakan untuk Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG PNSD); (3) Kebijakan untuk Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah (Tamsil PNSD); (4) Kebijakan untuk Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2); (5) Kebijakan untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); (6) Kebijakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); dan (7) Kebijakan untuk Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan (PK2 UKM dan Naker).

402


3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 3.2.3.1 Pembiayaan dengan Skema APBD Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Subbab ini berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Rencana pembiayaan daerah memegang peranan penting dalam penyusunan APBD di DKI Jakarta. Sejalan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perhitungan yang komprehensif dengan memperhatikan potensi pendapatan dan alokasi belanja. Kebijakan Pembiayaan Daerah di masa yang akan datang, sumber dari sisi Penerimaan adalah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dan dari Penerimaan Pinjaman Daerah. Sedang dari sisi pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

403


3.2.3.2 Pembiayaan dengan Skema Non-APBD Pembiayaan dengan Skema Non-APBD diarahkan pada Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU), di mana berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha, disebutkan bahwa penyelenggaraan TSLDU dimaksudkan untuk mengoptimalisasi program pembangunan daerah, dengan prinsip bahwa TSLDU merupakan kegiatan sukarela dimana perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan, besarnya dana yang akan dialokasikan atau dibelanjakan dan lokasi kegiatan, serta dengan cara/ pola kegiatan TSLDU dilaksanakan. TSLDU bukan merupakan kewajiban/ kompensasi/ persyaratan/ insentif atas diberikannya pelayanan perizinan terhadap kegiatan atau aktivitas perusahaan. Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) meliputi: a. bina sosial dan budaya; b. bina ekonomi; c. bina fisik lingkungan, dan; d. penanggulangan bencana. TSLDU dapat berupa kegiatan langsung kepada masyarakat atau melalui keikutsertaan dalam program pemerintah daerah berupa kegiatan TSLDU terkait barang milik daerah dan atau jasa/non barang milik daerah. Kegiatan TSLDU yang terkait barang milik daerah merupakan kegiatan yang berdampak pada adanya penambahan dan atau penggunaan barang milik daerah. Sedangkan TSLDU yang terkait jasa/non barang milik daerah merupakan kegiatan yang tidak berdampak pada adanya penambahan dan/atau penggunaan barang milik daerah. Adapun prosedur pelaksanaan TSLDU terkait barang milik daerah dilaksanakan melalui mekanisme hibah. Setelah pelaksanaan TSLDU selesai, ditindaklanjuti dengan serah terima dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. 1) Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan

404


Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan, disebutkan bahwa pemanfaatan ruang yang dapat diberikan pelampauan KLB dimungkinkan pada lokasi : a. Pusat Kegiatan Primer; b. Pusat Kegiatan Sekunder; c. Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi; d. Kawasan Terpadu Kompak dengan Pengembangan Konsep TOD; e. Kawasan yang memiliki fungsi sebagai fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride); dan f.

Lokasi pertemuan angkutan umum massal. Pengenaan kompensasi terhadap pelampauan KLB diberikan dengan tetap

menghormati hak orang lain sesuai ketentuan perundangan dimana bentuk pengenaan kompensasi dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Kompensasi terhadap pelampauan KLB ditetapkan dalam bentuk penyediaan fasilitas publik antara lain : a. penyediaan lahan dan/atau membangun RTH publik; b. penyediaan lahan dan/atau membangun rumah susun sewa; c. penyediaan lahan dan/atau membangun waduk atau situ; d. pembangunan dan/atau perbaikan prasarana dan sarana kota; e. perbaikan dan/atau pemugaran bangunan cagar budaya; f.

penyediaan moda angkutan umum;

g. pembangunan dan/atau perbaikan fasilitas penyeberangan orang dan/atau multiguna; h. penyediaan jalur dan peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki; i.

penyediaan jalur sepeda serta fasilitas pendukungnya; dan/atau

j.

penyediaan lahan dan/atau pembangunan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana pemerintah lainnya.

405


Penyediaan fasilitas publik dapat berada di dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta maupun di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta, pada aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atau pada lahan yang wajib diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan untuk rumah susun sewa yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memenuhi ketentuan khusus untuk rumah susun sewa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Adapun yang diberikan dalam bentuk sebagaimana point a sampai dengan point j diatas, sesuai prioritas Pemerintah Daerah harus diserahkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi aset. Selain pengenaan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam point a sampai dengan point j, dikenakan kompensasi tambahan dalam bentuk penyediaan jalur dan peningkatan kualitas pejalan kaki dengan lebar minimal 5 (lima) meter.

3.3 Proyeksi

Keuangan

Daerah

dan

Kerangka

Pendanaan Pada subbab ini memuat penjelasan tentang analisis dan perkiraan sumbersumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah; Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

3.3.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Secara

umum,

Pendapatan

Daerah

diproyeksikan

akan

mengalami

peningkatan, mengingat dalam kurun tahun terakhir telah terjadi kenaikan tingkat Pendapatan Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya, baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dapat terlihat pada Tabel 3.15 dibawah ini: 406


Tabel 3.15 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 s.d tahun 2018 (dalam Milyar Rupiah) Jumlah NO

Uraian

Realisasi Tahun 2014 1)



APBD Tahun Berjalan 2017 4)

Proyeksi/ Target Tahun 2018 5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pendapatan asli daerah

31.274,21

33.686,17

36.883,62

41.488,19

42.676,09

1.1.1

Pajak daerah

27.050,94

29.076,93

31.607,47

35.230,00

36.125,00

1.1.2

Retribusi daerah

515,17

459,45

675,77

677,88

689,90

1.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

465,97

527,28

303,20

453,33

600,00

1.1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

3.242,11

3.622,51

4.297,16

5.126,96

5.261,19

Dana perimbangan

9.677,53

5.887,26

15,271,66

18.770,21

21.265,69

1.2.1

Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

9.591,54

5.887,26

12.388,58

15.621,23

17.621,23

1.2.2

Dana alokasi umum

85,98

0,00

0

0

0

1.2.3

Dana alokasi khusus

0,00

0,00

2.883,07

3.148,97

3.644,45

1.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2.872,55

4.635,79

1.601,81

2.207,72

11,65

389,61

1.880,68

2.207,72

11,65

2.482,93

2.755,11

1.1

1.2

1.3.1

Hibah

1.3.2

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

JUMLAH PENDAPATAN 53.766,09 43.824,30 44.209,23 63.953,44 62.466,13 DAERAH (1.1 +1.2+1.3) Sumber : 1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 Audited 2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Audited 3) Menggunakan angka sementara (Unaudited) BPKD 4) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 407 Tahun 2016 5) Proyeksi BPKD dan BPRD

407


Pendapatan Daerah pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp.53.766,09 Milyar. Sementara tahun 2015, realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.44.209,23 Milyar.

3.3.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Realisasi dan proyeksi/target Belanja Daerah Pada Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat terlihat pada tabel 3.16 dibawah ini: Tabel. 3.16 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 s.d Tahun 2018 (dalam Milyar Rp) Jumlah NO

(1)

Uraian

(2)

Realisasi Tahun 2014

Realisasi Tahun 2015

1)

2)

(3)

(4)


APBD Tahun Berjalan 2017 4)

(5)

(6)

Proyeksi /Target pada Tahun 2018 5) (7)

2.1

Belanja Tidak Langsung

12.634,34

20.707,20

23.778,28

28.055,74

29.351,47

2.1.1

Belanja pegawai

10.472,32

15.866,06

18.028,27

20.140,72

20.140,72

2.1.2

Belanja bunga

1,21

5,47

11,73

49,22

50,52

2.1.3

Belanja subsidi

0,00

659,08

903,89

3.234,11

4.085,50

2.1.4

Belanja hibah

1.462,04

1.717,42

2.170,36

1.458,03

1.863,27

2.1.5

Belanja bantuan sosial

680,15

2.087,12

2.452,94

2.499,34

2.521,27

2.1.6

Belanja Bantuan Keuangan

14,00

371,15

210,31

348,80

364,71

2.1.7

Belanja tidak terduga JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Langsung

2,13

0,87

0,74

325,48

325,48

12.634,34

20.707,20

23.778,28

28.055,74

29.351,47

25.167,77

22.324,11

23.377,49

35.556,55

33.755,12

2.2

JUMLAH BELANJA 25.167,77 22.324,11 23.377,49 35.556,55 47.297,64 LANGSUNG TOTAL JUMLAH 37.799,66 47.155,77 63.612,30 63.106,60 43.031,32 BELANJA Sumber : 1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 Audited 2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Audited 3) Realisasi Tahun 2016 menggunakan angka sementara (Unreview) per tanggal 13 Februari 2017 4) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 407 Tahun 2016 5) Proyeksi BPKD dan Bappeda

408


3.3.3 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi/target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.17 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2014 s.d Tahun 2018 (dalam Milyar Rupiah) Jumlah NO

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(1)

(2)

3.1

(4)

APBD Tahun Berjalan 2017 4) (6)

Proyeksi /Target pada Tahun 2018 5)

7.725,82

8.603,87

9.209,78

7.593,99

9.160,89

4.933,51

5.700,00

4.921,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,88

335,75

2.025,82

3.682,09

0,00

0,00

338,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

7.593,99

9.209,78

5.607,75

7.725,82

8.603,87

Pengeluaran pembiayaan

4.456,71

5.454,17

4.543,14

6.579,65

9.450,71

73,10

78,99

81,57

0,00

0,00

4.370,62

5.371,09

4.461,56

6.562,45

9.417,08

8,16

4,08

0,00

17,19

33,62

4,81

0,00

0,00

0,00

0,00

4.456,71

5.454,17

4.543,14

6.579,65

9.450,71

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pinjaman Dalam NegeriPemerintah Pusat (JEDI) Penerimaan pinjaman 3.1.4 daerah (JEDI + MRT) Penerimaan kembali 3.1.5 penerimaan pinjaman 3.1.6 Penerimaan piutang daerah

Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal 3.2.2 (Investasi) Pemerintah Daerah 3.2.1

3.2.3 Pembayaran pokok utang 3.2.4

(3)


7.593,99

Penerimaan pembiayaan

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

3.2


(5) 5.607,75

Sisa lebih perhitungan 3.1.1 anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

3.1.3


Pemberian pinjaman daerah JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

409

(7)


Jumlah NO

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(1)

(2)




(3)

(4)

(5)

APBD Tahun Berjalan 2017 4) (6)

Proyeksi /Target pada Tahun 2018 5) (7)

JUMLAH PEMBIAYAAN 1.064,60 1.173,17 3.137,27 3.755,60 (846,83) NETTO Sumber : 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 Audited 2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Audited 3 Menggunakan angka sementara (Unaudited) BPKD 4 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 407 Tahun 2016 5 Proyeksi BPKD dan Bappeda

3.4 Neraca Keuangan Daerah Negara Keuangan Daerah menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca Daerah sekurangkurangnya mencantumkan Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, Piutang pajak dan bukan pajak, Persediaan, Investasi jangka panjang, Aset tetap, Kewajiban jangka pendek, Kewajiban jangka panjang, dan Ekuitas dana. Rata-rata pertumbuhan neraca daerah meliputi rata-rata pertumbuhan harta dan kewajiban daerah dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

410


Tabel 3.18 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi DKI Jakarta (dalam Miliar Rp) NO

URAIAN

1.

ASET

1.1

ASET LANCAR

1.1.1

Kas

1.1.2

Investasi Jangka Pendek

1.1.3

Piutang

1.1.4

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

1.1.5 1.1.6

2014

2015

Rata-rata Pertumbuhan

2016*)

10.425,46

6.281,94

8.714,94

-8,57%

-

-

-

-

6.294,65

13.075,82

16.741,91

63,09%

(2.653,71)

(2.816,12)

(3.599,02)

16,46%

Aset Lancar Lainnya

228.76

158.29

173,26

-12,97%

Persediaan

632,76

750.54

785,88

11,44%

14.927,93

17.450,49

22.816,98

23,63%

403,39

409,86

70,82

-58,10%

JUMLAH ASET LANCAR

1.2

INVESTASI JANGKA PANJANG

1.2.1

Investasi Non Permanen

1.2.2

Investasi Permanen

15.656,69

22.098,22

26.369,97

29,78%

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

16.060,08

22.508,09

26.440,80

28,31%

273.519,64

284.068,68

293.145,36

3,53%

1.3

ASET TETAP

1.3.1

Tanah

1.3.2

Peralatan dan Mesin

17.190,09

18.986,81

20.696,65

9,73%

1.3.3

Gedung dan Bangunan

17.384,75

24.169,79

25.535,28

21,20%

1.3.4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

29.731,23

32.306,88

35.428,64

9,16%

1.3.5

Aset tetap Lainnya

1.361,71

1.422,71

1.353,28

-0,31%

1.3.6

Konstruksi dalam Pengerjaan

2.795,09

2.629,57

4.784,13

30,83%

1.3.7

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

-

(29.181,42)

(32.916,98)

-

341.982,54

334.403,04

348.026,40

0,88%

967,21

1.046,21

1.127,79

7,98%

56,14

50,94

48,52

-7,04%

0,96

-

-

-100,00%

3.578,85

6.554,36

6.454,42

34,29%

191,04

97,44

71,75

-38,72%

-

-

-

-

47.603,40

40.223,27

38.777,67

-9,74%

JUMLAH ASET TETAP

1.4

DANA CADANGAN

1.5

ASET LAINNYA

1.5.1

Tagihan Penjualan Angsuran

1.5.2

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

1.5.3

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

1.5.4

Aset Tidak Berwujud

1.5.6

Aset di BP THR Lokasari

1.5.9

Aset Lain-lain

1.5.10

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

-

(278,16)

(383,14)

-

1.5.11

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

-

(994,31)

(1.974,00)

-

51.430,19

45.653,55

42.995,22

-8,57%

JUMLAH ASET LAINNYA

411


NO

1.6

URAIAN

2014

R/K SKPD JUMLAH ASET

2

KEWAJIBAN

2.1

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2.1.1

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

2.1.2 2.1.3

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pokok

2.1.4

Pendapatan Diterima Dimuka

2.1.5

Utang Belanja

2.1.6

Utang Jangka Pendek Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2015


2016*)

-

-

-

-

425.368,19

421.061,38

441.407,21

1,87%

302,60

328,60

1,72

-92,45%

0,18

-

-

-100,00%

4,08

-

-

-100,00%

19,49

82,39

392,98

349,01%

239,29

342,05

545,33

50,96%

11,93

5,81

1,50

-64,53%

577,59

758,86

941,54

27,68%

2.2

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

2.2.1

Utang Dalam Negeri

-

169,19

504,94

-

2.2.2

Utang Luar Negeri

-

-

-

-

2.2.3

Utang Jangka Panjang Lainnya

-

28,51

28,51

-

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

-

197,70

533,46

-

577,59

956,57

1.457,01

59,80%

-

-

-

JUMLAH KEWAJIBAN

3

EKUITAS DANA

3.1

EKUITAS DANA LANCAR

3.1.1

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

3.1.2

Pendapatan ditangguhkan

3.1.3

Cadangan piutang

3.1.4

Cadangan persediaan

3.1.5

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek

3.1.6

Cadangan Aset Lancar Lainnya

9.160,89

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

948,43

-

-

-

3.640,93

-

-

-

632,76

-

-

-

(261,45)

-

-

-

228,76

-

-

-

14.350,34

-

-

-

16.060,08

-

-

-

341.982,54

-

-

-

3.2

EKUITAS DANA INVESTASI

3.2.1

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

3.2.2

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

3.2.3

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

51.430,40

-

-

-

3.2.4

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang

-

-

-

-

412


NO

URAIAN

2014

JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN

2015


2016*)

409.473,04

-

-

-

3.3

EKUITAS DANA CADANGAN

3.3.1

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

967,21

-

-

-

JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN

967,21

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH EKUITAS DANA

424.790,60

420.104,81

439.932,20

1,77%

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

425.368,19

421.061,38

441.407,21

1,87%

3.4

RK PPKD

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah *) Menggunakan angka sementara Unreview bersumber dari Surat Kepala BPKD Nomor 440/1.712.2 Tanggal 6 Maret 2017

413

BAB3 Rancangan. Kerangka Ekonomi Daerah & Kebijakan Keuangan Daerah

Recommend Documents