BAB VII RINGKASAN, KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI
Bab akhir dalam penelitian ini memberikan ringkasan penelitian, kesimpulan, keterbatasan dan beberapa rekomendasi terhadap penelitian berjudul Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Pada Pemerintah Kota Jayapura. 7.1 Ringkasan Reformasi Keuangan Negara pada perkembangannya akan meningkatkan akuntabilitas kinerja dari pemerintah Indonesia. Seperti dapat dilihat dengan kepatuhn pemerintah daerah melakukan tanggungjawab atas penyelenggaraan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran serta proses pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan indikator program kerja sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja. Aturan yang diikuti seperti Undang-undang otonomi daerah dan desentralisasi, Instruksi Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dengan satu tujuan yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik. Pada penelitian ini miliki topik penelitian evaluasi penyusunan laporan keuangan dengan objek penelitian pada Pemerintah Kota Jayapura. Yang diteliti adalah keselarasan dan kesesuaian informasi sasaran dan indikator kinerja pada dokumen RPJMD sampai dokumen pelaporan AKIP. Tujuannya adalah untuk menganalisis hubungan yang logis antara dokumen RPJMD dan dokumen pelaporan AKIP Pemerintah Kota Jayapura dengan menggunakan model logika. Analisis selanjutnya yang digunakan adalah melakukan analisis tematik untuk menganalisis hasil
wawancara dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam proses penyusunan LAKIP yang harus dilakukan sesuai aturan Instruksi Presiden, Peraturan Menteri. Analisis terakhir pada penelitian ini dengan menggunakan OPM dan M/ cetak biru kinerja yang bertujuan untuk melakukan pemetaan indikator kinerja pada LAKIP yang memiliki hubungan yang logis pada RPJMD menggunakan analisis empat kuadran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi penyusunan LAKIP di Pemerintah Kota Jayapura terdiri dari: 1. Masih banyak indikator yang belum menunjukkan keselarasan atau hubungan yang logis antara RPJMD sebagai dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan AKIP karena pada dokumen perencanan belum disusun indikator kinerja utama 2. Indikator kinerja yang dianalisis pada cetak biru kinerja dengan analisis empat kuadran telah menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah
50% indikatornya
disusun untuk pelayanan langsung kepada masyarakat di Kota Jayapura 3. Hasil analisis wawancara pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) faktor pendukung dan 5 (lima) faktor penghambat dalam penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kota Jayapura.
7.2 Kesimpulan Ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini diantaranya: 1. Hasil analisis dan evaluasi penyusunan laporan kinerja yang ada pada objek penelitian ini berpedoman kepada aturan Permeneg PAN dan RB No. 29 Tahun 2010, namun sesuai hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen perencanaan sampai pelaporannya dalam sistem akuntabilitan kinerja instansi pemerintah Pemerintah Kota Jayapura belum menunjukkan hubungan yang logis. 2. Beberapa faktor penghambat
yang dihadapi pada penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah Kota Jayapura antara lain: (a) Banyak dokumen laporan selain LAKIP yang harus dibuat sehingga menyebabkan kurang fokusnya aparatur pemerintah dalam penyusunan dokumen Laporan Kinerja SKPD atau Pemerintah Daerah. (b) Keterbatasan dari SDM dalam penyusunan LAKIP.
Pada Pemerintah
Kota Jayapura dalam penyusunan LAKIP belum sepenuhnya dilakukan oleh bagian ORTAL. (c) Penyusunan LAKIP belum sepenuhnya mengacu kepada aturan atau pedoman
penyusunannya
dan
masih
menunjukkan
adanya
teori
kelembagaan yaitu salah satunya koersif yang menunjukkan perilaku organisasi atau tim penyusun dalam menyusun dan melaporkan LAKIP baru sebatas mengikuti ketentuan dari Dinas terkait dan aturan yang ada.
(d) Tidak efektifnya tim penyusun pelaporan AKIP Kota Jayapura dalam mendapatkan
data
realisasi
dari
Bidang-bidang
di
SKPD
dan
keterlambatan SKPD dalam hal ini tim penyusun SKPD menyerahkan LAKIP SKPD kepada Bagian ORTA Setda Kota Jayapura atau diistalahkan dengan jemput bola yaitu bagian ORTAL yang harus meminta dan mengambil secara langsung LAKIP dari masing-masing SKPD di Pemerintah Kota Jayapura. (e) Indikator yang ada pada dokumen perencanaan belum terdapat indikator kinerja utama. 3. Beberapa faktor pendukung dalam penyusunan Laporan Kinerja pada Pemerintah Kota Jayapura dan 3 (tiga) SKPD terkait. a) Pedoman atau
petunjuk sangat
membantu
penyusunan
LAKIP
Pemerintah Kota Jayapura dan SKPD terkait, seperti pedoman dari Pemeneg PAN dan RB dan Pedoman dari bagian ORTAL kepada SKPD di Pemerintah Kota Jayapura. b) Adanya dokumen perencanaan indikator kinerja dan pedoman pada laporan tahunan, berdasarkan data capaian /hasil c) Fungsi penyusunan LAKIP SKPD sedah jelas d) Dapat disimpulkan bahwa teori kelembagaan jenis koersif dijalankan atau diterapkan pada proses penyusunan pelaporan AKIP Pemerintah Kota Jayapura dan SKPDnya.
4. Hasil evaluasi indikator kinerja dalam LAKIP berdasarkan pendekatan OPM dan M/cetak biru kinerja dengan analisis empat kuadran menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja pada lampiran dokumen LAKIP Pemerintah Kota Jayapura tahun 2013 masih berupa kuantitas upaya sebesar 39% artinya kegiatan yang dilakukan baru bersifat
upaya, namun belum diikuti oleh
kualitas upaya dengan hasil analisis hanya 10%. Indikator kinerja yang menggambarkan kuantitas efek sudah menunjukkan adanya efek yang berpengaruh sebesar 36% dan kualitas efek sebesar 15%. Sehingga indikator kinerja hasil Pemerintah Kota Jayapura bisa dikatakan dapat mengukur manfaat yang langsung dirasakan masyarakat. Sedangkan untuk analisis empat kuadran indikator kinerja pada lampiran dokumen LAKIP Pemerintah Kota Jayapura tahun 2014 masih berupa kuantitas upaya sebesar 36% artinya kegiatan yang dilakukan baru bersifat upaya, namun belum diikuti oleh kualitas upaya dengan hasil analisis hanya 10%. Indikator kinerja yang menggambarkan kuantitas efek sudah menunjukkan adanya efek yang berpengaruh sebesar 32% dan kualitas efek sebesar 22%. Sehingga indikator kinerja hasil Pemerintah Kota Jayapura bisa dikatakan dapat mengukur manfaat yang langsung dirasakan masyarakat. Manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat karena sesuai dengan pengangkatan jabatan fungsional yang lebih banyak dibandingkan dengan non fungsional pada Pemerintah Kota Jayapura.
7.3 Keterbatasan Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 1. Penelitian ini hanya menganalisis dan mengevaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Jayapura pada keselarasan atau kesesuaian antara dokumen perencanaan dan pelaporan dan hanya menganalisis beberapa target dan capaian kinerja yang memiliki keselarasan pada dokumen perencanaan dan pelaporan Pemerintah Kota Jayapura dengan SKPD terkait. 2. Pada penelitian ini hanya melakukan analisis dan evaluasi atas dokumen RPJMD 2012-2016, RKPD/RKT tahun 2013-2014, Renstra 2012-2016 dan LAKIP tahun 2013-2014 karena terkait pada kesulitan dalam mengakses data pada objek penelitian.
7.3 Rekomendasi Rekomendasi pada penelitian ini adalah sebagai masukan untuk perbaikan kepada Pemerintah Kota Jayapura dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Jayapura dengan maksud untuk melakukan hal-hal berikut: 1. Dalam penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Jayapura dapat menggunakan kerangka berpikir yang logis agar terlihat gambaran visual adanya hubungan keterkaitan antara sasaran dan program/kegiatan yang dilaksanakan dan juga indikator didalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut mulai dari masukan, aktivitas, keluaran, dan hasil. 2. Pejabat atau aparatur yang menduduki jabatan sebagai Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan ditiap SKPD minimal menduduki jabatan tersebut selama 1 (satu) periode RPJMD/Renstra. pelaporan AKIP.
Penambahan SDM dalam tim penyusun
Pada Pemerintah Kota Jayapura bagian/badan yang
menyusun LAKIP harus jelas 3. Pemerintah Kota Jayapura dapat menggunakan pendekatan OPM dan M/Cetak Biru Kinerja sebagai alat bantu untuk meninjau ulang indikator kinerja yang telah disusun apakah sudah berorientasi pada manfaat/hasil yang langsung dirasakan oleh masyarakat dan bukan berorientasi manfaat kegiatan pelayanan. Alat bantu ini juga dapat digunakan untuk merumuskan indikator kinerja selanjutnya.
4. Pada dokumen RPJMD bisa disusun lagi indikator kinerja utama didalamnya, agar bisa memberikan arah penyusunan indikator pada SKPD atau tim penyusunan laporan Kinerja Pemerintah Kota Jayapura 5. Koordinasi yang efektif semua SKPD yang memiliki wewenang atau TUPOKSI dalam rangka memperbaiki sistem pengumpulan data informasi kinerja.
