BAB 7 RINGKASAN, SIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI
7.1 Ringkasan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sejak tahun 2005. Sebagai instansi pemerintah yang menerpakan pola pengelolaan keuangan BLU, RSUP Dr. Sardjito wajib menyelenggarakan pembukuan dan menyampaikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Laporan keuangan tahunan RSUP Dr. Sardjito belum pernah mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari auditor independen. Salah satu butir pengecualiannya adalah penyajian akun utang usaha. Saldo akun utang usaha per akhir tahun selalu mengalami perubahan atau koreksi pada tahun berikutnya setelah laporan keuangan selesai disusun. Perubahan tersebut mengakibatkan harus dilakukannya revisi atas DIPA agar utang usaha tersebut dapat dibayar pada waktunya. Dalam rangka revisi DIPA tersebut, BPKP melakukan audit dengan tujuan tertentu atas saldo utang usaha per akhir tahun yang disajikan dalam laporan keuangan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Banyaknya koreksi tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak dapat diandalkan khususnya penyajian akun utang usaha dan akunakun lain yang berhubungan. Ketidakandalan laporan keuangan mengindikasikan
141
142
bahwa salah satu tujuan sistem pengendalian internal tidak tercapai. Sebagaimana diungkapkan oleh COSO bahwa sistem pengendalian internal didisain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan mendapatkan pemahaman penerapan sistem pengendalian internal atas siklus pengeluaran pada RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta serta melakukan analisis dan memberika rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan rerangka konseptual pengendalian internal menurut COSO. Hasil penelitian ini adalah disain sistem pengendalian internal siklus pengeluaran RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta masih belum memadai. Terdapat beberapa kelemahan dalam masing-masing komponen sistem pengendalian internal. Disain sistem pengendalian internal yang ada juga belum sepenuhnya diterapkan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.
7.2 Simpulan Dari hasil analisis yang dilakukan dalam bab sebelumnya dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut: 1. Lingkungan pengendalian sebagai salah satu komponen sistem pengedalian internal dalam siklus pengeluaran masih memiliki beberapa kelemahan yaitu :
143
a. belum adanya aturan perilaku pegawai, b. struktur organisasi masih belum memadai khususnya dalam hal belum adanya revisi terkait penambahan unit baru dan uraian tugas bidang hukmas dan ULPKRS yang kurang spesifik, c. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang kurang sesuai dalam hal pembuatan kontrak dan BAST menjadi salah satu penyebab lamanya proses pengadaan dan penerimaan barang/jasa, d. kebijakan sumber daya manusia yang belum spesifik khususnya dalam hal masa tugas dan rotasi pejabat ULPKRS dan ULPBJ. 2. Penilaian atas risiko pengendalian internal belum pernah dilakukan serta prosedur baku penilaian risiko tersebut juga belum ada. 3. Masih terdapat beberapa kelemahan baik dalam disain maupun dalam penerapan aktivitas pengendalian khususnya untuk beberapa hal sebagai berikut: a. Disain pengendalian dalam proses pengadaan barang/jasa dengan cara KSO dan pengadaan obat Apotek Kimia Farma belum ada (belum ada prosedur operasional standar). Untuk pengadaan KSO dilakukan oleh Bagian Hukmas bukan oleh unit pengadaan. Untuk pengadaan obat Apotek Kimia Farma dilakukan langsung oleh Apotek Kimia Farma tanpa adanya pengecekan atas kebenaran data oleh petugas bangsal. b. Disain pengendalian dalam aktivitas pencatan utang usaha masih perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan peraturan dan kenyataan yang ada
144
yaitu dalam hal pencatatan utang usaha dilakukan pada saat tagihan sudah diterima bukan pada saat barang diterima. c. Disain pengendalian dalam aktivitas pembayaran masih kurang memadai yaitu dalam hal bukti pembayaran utang usaha tidak dikirimkan ke Bagian Akuntansi dan Verifikasi. d. Dalam pelaksanaan dari disain aktivitas pengendalian masih ada beberapa penyimpangan seperti perencanaan kebutuhan barang/jasa yang kurang cermat, pembuatan kontrak dengan pemasok yang tidak sesuai kualifikasi, penyusunan harga perkiraan sendiri yang masih kurang cermat, beberapa barang tetap diterima oleh ULPBJ walaupun kontrak belum ditandatangani, dan beberapa barang tetap diterima walaupun sebagian persyaratan barang tidak terpenuhi. 4. Komponen informasi dan komunikasi juga masih ada kelemahan yaitu informasi mengenai total pengadaan dan total penerimaan barang/jasa belum dikomunikasikan dengan baik antara ULPKRS, ULPBJ, dan Bagian Akuntansi dan Verifikasi, serta Bagian Akuntansi dan Verifikasi menggunakan informasi pengadaan bukan dari ULPKRS melainkan dari ULPBJ. 5. Pemantauan atas efektivitas pengendalian internal secara keseluruhan belum dilaksanakan oleh SPI.
145
7.3 Keterbatasan Penelitian ini telah menghasilkan suatu kesimpulan yang bisa menjawab permasalahan yang dialami RSUP Dr. Sardjito dalam menyajikan laporan keuangan yang andal. Namun demikian penelitian ini memiliki keterbatasanketerbatasan sebagai berikut: 1. Penelitian hanya dilakukan pada siklus pengeluaran dengan pengadaan barang/ jasa yang dilakukan dengan cara kontrak karena pengadaan dengan cara tersebut memiliki porsi paling besar dan sering mengalami koreksi dalam penyajian saldo akun utang usaha. Untuk pengadaan barang/jasa dengan cara lain tidak dibahas secara rinci. 2. Penelitian hanya dilakukan pada penyajian saldo akun utang usaha. Saldo akun yang lain, yang terkait dengan siklus pengeluaran tidak dibahas karena kesalahan penyajian saldo tersebut mengakibatkan dampak yang lebih signifikan pada operasional perusahaan.
7.4 Rekomendasi Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah disampaikan dalam subbab simpulan, maka peneliti menyarankan kepada manajemen RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta sebaiknya melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 1. Menyusun, menetapkan, dan memberlakukan aturan perilaku pegawai sebagaimana hal ini juga diwajibkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008.
146
2. Mengusulkan revisi struktur organisasi kepada Menteri Kesehatan dengan mempertimbangkan kelemahan yang ada dalam struktur organisasi sebelumnya. 3. Melakukan revisi terhadap pedoman pengadaan barang dan jasa dengan meninjau kembali kebijakan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam pengadaan dan penerimaan barang/jasa dengan mempertimbangkan kelancaran pelaksanaan tugas 4. Melakukan penilaian risiko pengendalian dan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal serta menyusun prosedur serta metode baku yang digunakan. 5. Merevisi dan menetapkan prosedur operasional standar dengan menyesuaikan kondisi yang ada dan memperhatikan kelemahan-kelemahan seperti yang telah dibahas di atas termasuk menyebutkan dokumen pembayaran ditembuskan ke Bagian Akuntansi dan Verifikasi serta saat pencatatan utang usaha. 6. Membuat dan menetapkan prosedur operasional standar untuk prosedur pengadaan dan penerimaan barang/jasa yang dilakukan dengan cara kerjasama operasi dan pembelian dari Apotek Kimia Farma termasuk prosedur pencatatan dan pembayarannya. 7. Mengefektifkan komunikasi antara ULPKRS, ULPBJ, serta Bagian Akuntansi dan Verifikasi mengenai informasi jumlah pengadaan dan jumlah penerimaan barang/jasa.
