BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
7.1 Kesimpulan Berikut adalah beberapa kesimpulan dalam penelitian ini: 7.1.1. Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di 5 Desa di Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, yaitu Desa Sedayu, Ngunut, Genengan, Kebak, dan Tugu, dapat diambil beberapa kesimpulan berikut ini : a. Proses perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar no. 6 Tahun 2013. Kepala-kepala desa tersebut telah menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD. Selanjutnya, setelah persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD maka dikeluarkan APBDesa untuk Tahun Anggaran berjalan sesuai yang disepakati. Perencanaan ADD yang terintegrasi dengan APBDes ini dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Dalam hal asas transparansi, dalam MusrenBangDes semua kesepakatan dituangkan berita acara yang isinya terkait dengan usulan kegiatan Program ADD. b. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 5 desa di wilayah
Kecamatan
Jumantono
Kabupaten
Karanganyar.
Akuntabilitas pelaksanaan ADD di 5 desa telah memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik. d. Yang menjadi hambatan utama dalam akuntabilitas adalah kurangnya
kompetensi
pertanggungjawaban
sumber
administrasi
daya
manusia
keuangan
dalam
sehingga
hal
masih
memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun. 7.1.1
Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di 5 Desa di Kecamatan Jumantono KabupatenTemanggung, yaitu Desa Sedayu, Ngunut, Genengan, Kebak, dan Tugu, dapat diambil beberapa kesimpulan berikut ini : a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Partisipasi masyarakat dilihat melalui keikutsertaan BPD, tokoh masyarakat, maupun keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam Musrenbangdes di masing-masing desa. b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD terlihat dari data swadaya masyarakat. Meskipun besarnya setiap desa berbeda, tetapi hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat di 5 Desa memiliki tingkat partisipasi terhadap program pemerintah yang baik. c. Partisipasi masyarakat dalam pertanggangungjawaban
Masyarakat
melalui
BPD
pertanggungjawaban
berperan
ADD.
mengawasi
Pengawasan
BPD
dalam
hal
terhadap
pertanggungjawaban ADD masih belum maksimal karena tingkat pemahaman mereka terhadap akuntabilitas dan standar-standar yang berlaku dalam pertanggungjawaban program dan pelaporan keuangan masih beragam. d. Faktor penghambat dalam pengawasan Faktor penghambat dalam pengawasan ADD dikarenakan tingkat pendidikan BPD yang beragam sehingga pemahaman pentingnya akuntabilitas masih sangat kurang. 7.2 Rekomendasi Untuk mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, maka disarankan untuk melakukan berbagai langkah perbaikan antara lain : 7.2.1
Program pelatihan bagi perangkat desa sebagai pengelola ADD berkelanjutan. Langkah ini dapat dilakukan dengan mendatangkan orang yang ahli di bidangnya ke desa-desa sehingga diharapkan pemahaman tentang akuntabilitas dan pelaporan keuangan desa dapat berjalan lebih baik. Mengingat, mulai tahun 2015 masing-masing desa akan mendapatkan tambahan dana desa secara bertahap hingga Rp 1 Milyar lebih per desa.
7.2.2
Peningkatan dan pemberdayaan fasilitas dan sarana bagi Tim Fasilitasi Kecamatan untuk menunjang kegiatan pembinaan, evaluasi dan monitoring kegiatan ADD di setiap desa.
7.2.3
Pembuatan kurikulum khusus sebagai bahan pelatihan untuk Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan ADD
7.2.4
Perlu adanya pendamping khusus yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi untuk pengelolaan dana desa ke depan. Pendamping ini dapat diambil dari lulusan fresh-graduate dari jurusan akuntansi yang direkrut oleh pemerintah setempat.
7.2.5
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban/SPJ).
7.3 Keterbatasan Penelitian Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu: 7.3.1
Dari hasil penelitian mengenai tingkat akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD di 5 Desa di Kecamatan Jumantono menggambarkan hasil yang cenderung memiliki kesamaan karakteristik antar kelima desa tersebut, sehingga masih belum dapat diperbandingkan dengan maksimal mana desa yang memiliki tingkat akuntabilitas terbaik dan terburuk.
7.3.2
Waktu penelitian yang relatif cukup singkat, yakni sekitar 1 bulan. Sebaiknya untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan waktu yang lebih lama sehingga dapat berinteraksi dengan objek penelitian dengan lebih maksimal
7.3.3
Penelitian ini hanya mencakup pembahasan mengenai tingkat akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam mengelola ADD. Kedepannya bisa dikembangkan lagi lebih mendalam termasuk mengkaji efektivitas pengelolaan ADD terhadap program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, variabel ADD dapat diganti dengan Dana Desa (DD) yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding ADD.
