BAB VII KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI
7.1
Kesimpulan Munculnya konsep NPM berpengaruh langsung terhadap konsep anggaran
negara pada umumnya. Salah satu pengaruh itu adalah terjadinya perubahan sistem anggaran dari model anggaran tradisional menjadi anggaran yang lebih berorientasi untuk mencapai target kinerja dengan fokus outcome bukan lagi pada kebijakan. Penganggaran berbasis kinerja merupakan sebuah pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Ciri utama penganggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara input, output, dan outcomes sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
setiap
kegiatan.
Penerapan
penganggaran
berbasis
kinerja
diharapkan diharapkan dapat memberikan informasi kinerja atas pelaksanaan suatu program/kegiatan pada suatu Kementerian/Lembaga serta dampak atau hasilnya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Pada pengamatan awal penulis, diperoleh informasi bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja belum dilakukan. Di samping itu audit kinerja belum pernah dilakukan baik oleh BPK maupun APIP ESDM. Hasil analisis ini bertujuan untuk mengindentifikasi mengenai berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi, capaian, kesiapan lembaga dalam
87
pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja Pusat Survei Geologi dan mencari solusi cara mengatasi kendala serta permasalahan yang ada. Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah Kendalakendala apa yang ada dan cara mengatasinya serta kesiapan lembaga dalam sistem penganggaran berbasis kinerja di Pusat Survei Geologi. Untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam penerapan anggaran berbasis kinerja, maka atas hasil pengamatan dan penelusuran dokumen selanjutnya dilakukan wawancara kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja di Pusat Survei Geologi. Selanjutnya dari hasil analisis penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pusat Survei Geologi, disusunlah suatu kesimpulan dengan mengemukakan keterbatasan penelitian dan selanjutnya penulis mencoba menyampaikan saran-saran perbaikan kepada pihak Pusat Survei Geologi. Untuk lebih lengkapnya ditunjukkan dalam akumulasi analisis data dapat dilihat di tabel 7.1
88
Tabel 7.1 Akumulasi Analisis Data
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 6
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
Pertanyaan 5 6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 10 0
Skor
20
60
100
90
100
Responden
Interpretasi
Lebih Hampir Sebagian dari SeluruhSeluruh seluruhkecil setengahnya -nya nya nya
0 Tidak ada sama sekali
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 6
10 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 4
0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 4
7 4 8 8 5 4 4 9 9 4 62
64 36 73 73 45 36 36 82 82 36 564
100
0
60
40
40
62
56
Tidak Seluruh- ada nya sama sekali
11
Jumlah Skor
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Interpretasi Sebagian besar Sebagian kecil Sebagian besar Sebagian besar Hampir setengahnya Sebagian kecil Sebagian kecil Sebagian besar Sebagian besar Sebagian kecil Lebih dari setengahnya
Sebagi Hampir Hampir Sebagian an setengah setengahbesar besar -nya nya
89
Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kondisi yang dijumpai dalam penelitian seperti dibahas dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Secara umum sebagian besar pegawai di Pusat Survei Geologi belum memahami makna Penganggaran Berbasis Kinerja, yaitu penganggaran yang fokusnya berorientasi outcome. 2. Meskipun belum memahami makna Penganggaran Berbasis Kinerja, sejauh ini Pusat Survei Geologi sudah menerapkan Penganggaran Berbasis Kinerja walaupun hasilnya belum maksimal karena terdapat kendala-kendala: a.
Pada tahap perencanaan sebagian besar pegawai mengetahui perencanaan tetapi masih ada rencana yang bersifat penugasan yang tidak sesuai dengan Renstra K/L ataupun Renstra Badan Geologi.
b.
Pada tahap pelaksanaan anggaran semua pegawai mengetahui pelaksanaan anggaran tetapi masih ada anggaran yang tidak dilaksanakan.
c.
Pada tahap pelaporan hampir seluruh pegawai mengetahui tetapi belum ada standar baku dalam menyusun laporan.
3. Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut Pusat Survei Geologi juga belum maksimal mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja dengan baik karena :
a. Pada tahap monitoring dan evaluasi semua pegawai mengetahui adanya tahapan ini akan tetapi dalam mengemban tugas dan fungsi tidak tegas siapa yang menjadi penanggung jawab kegiatan tersebut. b. Tidak ada sama sekali sistem penghargaan dan sanksi atas capaian kinerja c. Komunikasi sudah berjalan proaktif d. Tidak ada sama sekali kode etik yang dibuat 4. Kesiapan lembaga Pusat Survei Geologi juga belum terlihat maksimal dikarenakan : a. Sebagian besar pegawai tidak mengetahui Renstra K/L dan Renstra Badan Geologi. b. Sebagian besar pegawai mengetahui Indikator Kinerja Pegawai tetapi masih ada kelompok kerja indikator kinerja kegiatan tidak dilanjutkan menjadi outcome. c. Tidak adanya sistem pengendalian intern termasuk kurangnya SOP. 7.2
Keterbatasan Penelitian Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2014 s/d September 2014. Pada
bulan tersebut Pusat Survei Geologi sedang menyusun anggaran untuk 2015. Penelitian dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penyusunan anggaran mulai dari penyusunan rencana kinerja sampai dengan proses pelaksanaan raker dalam membahas anggaran seshingga validitas data penelitian di yakini kebenarannya. Dokumen RKAKL yang di amati adalah tahun anggaran
2013. Disamping itu penelitian ini bersifat studi kasus, sehingga tidak bisa digeneralisasi untuk setting kasus yang berbeda. 7.3
Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada
bagian sebelumnya, maka peneliti menyarankan kepada Pusat Survei Geologi sebaiknya melakukan hal-hal sebagai berikut : 1.
Perlunya pembuatan petunjuk operasional kegiatan yang rinci mengenai pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja.
2.
Perlunya sosialisasi untuk seluruh pegawai tentang penganggaran Berbasis Kinerja
3.
Perlunya penetapan SOP untuk seluruh Indikator Kinerja Kegiatan.
4.
Perlunya pembuatan kode etik pegawai di lingkungan kerja.
5.
Perlunya komitmen dan arahan pimpinan di semua level dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
6.
Perlunya sistem penghargaan dan sanksi
7.
Perlunya penanggung jawab dalam monitoring dan evaluasi
8.
Perlunya mengadakan pengembangan sumber daya manusia
