Untuk mencapai target kinerja outcome dan output seperti yang telah diuraikan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan didukung dengan

IKHTISAR EKSEKUTIF

A

kuntabilitas sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut, Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Selatan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kalimantan

Selatan

Tahun

2014.

Proses

penyusunan LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Proses tersebut dimulai dengan perancangan kinerja, pengumpulan data kinerja dan berakhir dengan penyusunan laporan kinerja. Selain itu, penyajian informasi dan penyusunan LAKIP Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Tahun 2014 ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang pada intinya melaporkan hasil sebagai kinerja program dan keluaran sebagai kinerja kegiatan. LAKIP ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas kinerja bagi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2014 dengan melandaskan pada pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi. Selain fungsi akuntabilitas, LAKIP ini sekaligus memenuhi kebutuhan internal Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan guna melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014

i

LAKIP ini menyajikan dan mengupas capaian kinerja dari 8 (delapan) sasaran untuk mencapai 6 (enam) tujuan strategis. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja tersebut sebanyak 70 Indikator dengan 11 IKU Dominan. Hasil penilaian sendiri (self assessment) menunjukan Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Tahun 2014 telah mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai Sasaran dan Tujuan Srategisnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis Tahun 2014 yang mencapai 99,40% atau 20,38% lebih tinggi dari rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis Tahun 2013 yang sebesar 82,57%. Uraian hasil self assessment kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut: 1. Sebanyak 5 (lima) tujuan strategis dari 6 (enam) tujuan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai hasil optimal yang diindikasikan keseluruhan sasaran strategisnya telah mencapai 100,00% yaitu: 1) Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara; 2) Tujuan 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik; 3) Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara; 4) Tujuan 4 : Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; 5) Tujuan 6 : Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah. Tujuan strategis yang belum mencapai hasil optimal ialah tujuan 5 yakni Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. 2. Sebanyak 7 (tujuh) sasaran strategis dari 8 (delapan) Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah tercapai 100,00% dengan rincian sebagai berikut: Sasaran 1 dari Tujuan 1 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 100,00%


ii

Sasaran 2 dari Tujuan 2 : Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00% Sasaran 3 dari Tujuan 2 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 100,00% Sasaran 4 dari Tujuan 3 : Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00% Sasaran 6 dari Tujuan 5 : Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00% Sasaran 7 dari Tujuan 5 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 100,00% Sasaran 8 dari Tujuan 6 : Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00% Sasaran Strategis yang belum optimal ialah sasaran 5 dari Tujuan 4 yang mana dari 1 IKU dominan telah tercapai 95.23%. 3. Rata-rata kinerja IKU Outcome Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 yang mendukung kinerja tujuan dan sasaran stretegis mencapai 103,35%; 4. Rata-rata kinerja Indikator Output Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 yang mendukung kinerja tujuan dan sasaran strategis mencapai 100,00%. Jika ditilik menurut perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun maka capaian kinerja Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menunjukan penyempurnaan kinerja. Perbandingan capaian kinerja Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk Rencana Strategis periode Tahun 2010 – 2014 selama tiga tahun terakhir ditunjukan pada tabel berikut:: No 1 2 3 4 5 6 7 8

Sasaran Strategis Sasaran Strategis 1 Sasaran Strategis 2 Sasaran Strategis 3 Sasaran Strategis 4 Sasaran Strategis 5 Sasaran Strategis 6 Sasaran Strategis 7 Sasaran Strategis 8 Rata-rata Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2012 2013 2014 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 68,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 95,23% 100,00% 91,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 82,57% 99,40%

Untuk mencapai target kinerja outcome dan output seperti yang telah diuraikan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan didukung dengan


iii

anggaran dana sebesar Rp21.171.336.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.549.879.823,00 atau 97,16% dari anggarannya. Selain itu, kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga didukung oleh Dana Mitra Kerja baik dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMD/BLUD lainnya maupun Instansi Vertikal sebesar Rp1.947.484.100,00. Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Penyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 pada Pemerintah Daerah di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan masih perlu diintensifkan; 2. Pengendalian dan monitoring atas ketepatan waktu penyampaian laporan hasil audit masih perlu ditingkatkan; 3. Perlunya penguatan komunikasi dengan stakeholders untuk menciptakan kesadaran dan keterlibatan stakeholders dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi baik melalui kajian peraturan yang berpotensi TPK maupun audit atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga; 4. Frekuensi publikasi aktivitas Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan masih perlu ditambah. Berdasarkan kondisi tersebut di atas dan untuk meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan maka perlu disusun strategi sebagai penguatan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2019 yaitu sebagai berikut: 1. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan upaya yang lebih

intensif

untuk

meningkatan

kualitas

LKPD

Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; 2. Dilakukan koordinasi dan komunikasi lebih intensif dengan Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah yang sudah dibentuk pada masing-masing pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota

se wilayah

Provinsi Kalimantan

Selatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan penyelenggaraan


iv

DAFTAR ISI Ringkasan Eksekutif………………………………………………………………… i Daftar Isi……………………………………………………………………………… vi Bab I Pendahuluan A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi ....................................

1

B. Aspek Strategis Organisasi ............................................................

1

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi ....................................

2

D. Struktur Organisasi ........................................................................

4

E. Sistematika Penyajian ....................................................................

7

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 A. Rencana Strategis 2010 – 2014......................................................

8

1. Pernyataan Visi ......................................................................... 10 2. Pernyataan Misi ........................................................................ 11 3. Tujuan Strategis ........................................................................ 12 4. Sasaran Strategis .....................................................................

13

5. Indikator Kinerja Utama ............................................................

14

6. Program dan Kegiatan .............................................................

16

B. Perjanjian Kinerja 2014 .................................................................

18

BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja …………………………………………...................

25

1. Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis ...................................

25

2. Capaian Indikator Output .........................................................

32

3. Capaian Output Laporan ........................................................

34

B. Analisis Kinerja ………………………………………........................

35

C. Akuntabilitas Keuangan .................................................................

90

BAB IV Penutup A. Simpulan……………………………………………………………….

92

B. Strategi Peningkatan Kinerja………………………………………...

95


vi

Daftar Lampiran 1. Lampiran 1 : Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014; 2. Lampiran 2 : Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2014 dengan Tahun 2013 dan Target Renstra; 3. Lampiran 3 : Daftar Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2013 4. Lampiran 4 : BUMD Beropini WTP dan WDP Tahun Buku 2013 5. Lampiran 5 : Daftar BUMD yang telah Menerapkan GCG / KPI Tahun 2013 6. Lampiran 6 : Daftar BUMD / PDAM yang Kinerjanya Bernilai Baik Tahun Buku 2013 7. Lampiran 7 : Rekapitulasi Output Laporan per IOP Tahun 2014 8. Lampiran 8 : Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2014; 9. Lampiran 9 : Perbandingan Realisasi Output 2014 dengan Realisasi Output 2013 dan Target Output 2014.


vii

BAB I PENDAHULUAN A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

B

adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yangtelah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. Tugas BPKP sesuai peraturan tersebut adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi BPKP sesuai tugas dan fungsi tersebut yaitu: a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP; d. Pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan; e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persanksian, perlengkapan, dan rumah tangga.

B. Aspek Strategis Organisasi Sesuai Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan perpanjangan tangan dari BPKP Pusat. Oleh karena itu, Perencanaan Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sepenuhnya disusun untuk mendukung perencanaan


1

strategis BPKP Pusat. Salah satu outcome yang hendak dicapai oleh BPKP Pusat dan Perwakilan melalui perencanaan strategis yaitu terwujudnya pemerintahan yang akuntabel sebagai implementasi dari good governance, yang menuntut penyelenggaraan pemerintah bertumpu pada partisipasi rakyat, keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan. Outcome tersebut sedang diwujudkan

melalui pembaharuan

manajemen

pemerintahan.

BPKP

berperan serta dan mewujudkan outcome tersebut dengan core business pengawasan dan pembinaan kegiatan pemerintah baik pusat maupun daerah yang profesional. BPKP sebagai pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan peran yang strategis dalam mewujudkan Good Governance. Hal ini dipertegas dengan terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 6 jenis kegiatan dan layanan sebagai produk organisasi, antara lain: PRODUK DAN LAYANAN


2

PRODUK DAN LAYANAN


3

D. Struktur Organisasi 1. Struktur Organisasi Pelaksanaan tugas Kantor Perwakilan BPKP diatur dalam Surat Kepala BPKP

Nomor:

Kep-06.00.00-286/K/001

tanggal

30

Mei

2001

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor PER-955/K/SW/2011 tanggal 15 Agustus 2011. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : KEPALA PERWAKILAN

BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN PROGRAM & PELAPORAN

BIDANG INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH

BIDANG AKUNTAN NEGARA

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG INVESTIGASI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian sebagai berikut: a. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana

dan

program

pengawasan,

urusan

kepegawaian,

keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan pelaporan hasil pengawasan; b. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat, mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan


rencana,

program,

pelaksanaan

4

pengawasan instansi pemerintah pusat dan pinjaman /bantuan luar negeri

yang

diterima

pemerintah

pusat

serta

pengawasan

penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan; c. Bidang

Akuntabilitas Pemerintah

Daerah,

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pengawasan instansi pemerintah daerah, serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas, dan evaluasi hasil pengawasan; d. Bidang

Akuntan

Negara,

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan rencana, program, pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Usaha Milik Daerah atas permintaan daerah dan evaluasi hasil pengawasan. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tidak melaksanakan sebagian fungsi unit kerja BPKP di tingkat pusat misalnya pemeriksaan terhadap badan usaha

milik

negara,

Pertamina,

cabang

usaha

Pertamina,

kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerjasama, badan-badan lain yang di dalamnya, terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman /bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat; e. Bidang Investigasi, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, Badan Usaha Milik Negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah,

pemeriksaan

terhadap

hambatan

kelancaran

pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya. 2. Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Per 31 Desember 2014 adalah 147 orang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 10 Orang, dan pejabat fungsional sebanyak 137 orang.


5

Formasi pegawai berdasarkan Jabatan adalah sebagai berikut : a. Jabatan Struktural - Eselon II a - Eselon III a - Eselon IV Sub Jumlah (a)

1 orang 5 orang 4 orang 10 orang

b. Jabatan Fungsional a) Fungsional Auditor -

Auditor Ahli Madya Auditor Ahli Muda Auditor Ahli Pertama Auditor Penyelia Auditor Pelaksana Calon JFA

16 orang 25 orang 4 orang 9 orang 37 orang 21 orang 112 orang

b) Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum -

Sekretaris Pimpinan Arsiparis Analis Kepegawaian Bendahara, Pembuat daftar gaji, dan Verifikatur keuangan - Pengelola SAI, BMN dan Pengelola Pelaksana PBJ - Pengadministrasi Umum

1 orang 2 orang 1 orang 4 orang 3 orang 14 orang 25 orang 137 orang 147 orang

Sub Jumlah (b) Jumlah Pegawai (a+b)

25 orang

10 orang Struktural Fungsional Auditor Fungsional Tertentu & Umum

112 orang


6

E. Sistematika Penyajian Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014, sebagai berikut: Ikhtisar Eksekutif Bab I – Pendahuluan, menyajikan secara ringkas tugas pokok, fungsi, dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menyajikan Rencana Strategis tahun 2010 – 2014 (Revisi) dan penetapan kinerja Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja, analisis pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, dan anggaran beserta realisasinya sesuai dokumen perjanjian kinerja Tahun 2014. Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 dan strategi peningkatan kinerja di masa datang. Lampiran-lampiran


7

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis 2010 - 2014 Tahapan perencanaan kinerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

dimulai

dengan

penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra)

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan 2010-2014. Penyusunan Renstra tersebut pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang pengawasan termasuk pembinaan etika dan perilaku aparatur pengawasan serta pengendalian manajemen. Tujuan penyusunan Renstra tersebut untuk mencapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pengawasan. Oleh

karena

itu,

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kalimantan

Selatan

menetapkan Rencana Strategis 2010-2014 untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pengawasan yang selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional. Renstra tersebut disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, maupun Kebijakan Strategis Nasional Bidang Pengawasan (Jakwas) BPKP 2010-2014. Kemudian, Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tersebut menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja. Sampai dengan saat ini, Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan periode 2010-2014 mengalami beberapa kali perubahan signifikan.


8

Perubahan pertama ditujukan untuk menyelaraskan Renstra dengan restrukturisasi program oleh Bappenas serta proses penajaman Renstra dengan adanya mandat baru BPKP seiring terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tanggal 28 Agustus 2008. Perubahan kedua dilaksanakan pada tahun 2012, dengan konsentrasi area perubahan

pada

penajaman

tujuan

dan

sasaran

strategis

serta

merekonstruksi Indikator Kinerja Utama. Revisi tersebut dituangkan pada Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor KEP-30/PW16/1/2013 dan disempurnakan dengan KEP-371/PW16/1/2013. Perubahan ini untuk merespon Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-164/K/SU/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-34/K/SU/2010 tentang Rencana Strategis BPKP Tahun 2010-2014. Sasaran dalam Renstra BPKP tahun 2010 – 2014 dimodifikasi dengan menambah

IKU (Indikator Kinerja Utama) yang menggambarkan hasil

(outcome). Dengan demikian, tiap sasaran strategis memiliki dua jenis IKU yaitu berupa outcome dan berupa output. Selain itu, penajaman tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga dikaitkan dengan mandat yang diemban BPKP dalam PP Nomor 60 Tahun 2008

sebagai

auditor

Presiden

yang

memiliki

tugas

melakukan

pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan “tertentu” dan sebagai pembina SPIP untuk seluruh instansi pemerintah. Dengan adanya penajaman tersebut maka mulai tahun 2012, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya melaporkan akuntabilitas output namun juga melaporkan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis (outcome). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan senantiasa bertumpu pada nilai-nilai luhur yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rumusan nilai luhur BPKP yaitu PIONIR


9

dan 5 AS. Hal ini merupakan perwujudan dari keinginan untuk selalu berinovasi guna menghasilkan produk-produk yang berbeda dari produk pengawas intern lainnya dan tetap diyakini diterima karena dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders). 1. Pernyataan Visi Perubahan-perubahan yang terjadi di luar maupun di dalam tubuh BPKP mendorong dilakukannya reposisi untuk menemukan paradigma baru yaitu menjadi suatu lembaga pengawasan internal pemerintah yang mampu memberikan jalan keluar dalam rangka membantu kelancaran

dan

keberhasilan

tugas-tugas

pemerintah

dalam

pelaksanaan pembangunan. Peran dan posisi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan saat ini sejalan dengan peran dan posisi BPKP, sebagaimana visi BPKP yaitu: ”Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di Provinsi Kalimantan Selatan” Penetapan visi di atas telah menjadi komitmen bersama seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Pemahaman secara komprehensif atas visi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan kata-kata kunci, yaitu: a. Auditor Presiden, berarti BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan memiliki kompetensi yang mumpuni dan dipercaya oleh

Presiden

untuk

membantu

dalam

menjalankan

fungsi

pengawasan; b. Responsif, berarti Auditor BPKP, dalam menjalankan perannya, tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah dan segera memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan;


10

c. Interaktif,

berarti

BPKP

memperhatikan/mendengarkan

kepentingan/kebutuhan stakeholders. Komunikasi antara BPKP dengan stakeholders ataupun pelanggan haruslah selalu terjalin dengan baik dan efektif; d. Terpercaya, berarti BPKP memiliki integritas yang tinggi yang didukung profesionalisme yang tinggi sehingga dapat diandalkan untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas dan bermanfaat bagi shareholders dan stakeholders; e. Akuntabilitas Keuangan Negara, berarti proses pengambilan keputusan atau kinerja keuangan negara dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi. Selain itu, pertanggungjawaban keuangan negara tersebut

harus

dapat

ditelusuri

sampai

ke

bukti

dasarnya

(traceableness) dan dapat diterima secara logis (reasonableness); f. Berkualitas, berarti pertanggungjawaban keuangan negara harus dapat diandalkan, mengungkapkan secara terbuka informasi yang material dan relevan serta berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai pihak terkait. 2. Pernyataan Misi Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu: a. Menyelenggarakan

pengawasan

intern

terhadap

akuntabilitas

keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di Kalimantan Selatan; b. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Kalimantan Selatan; c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di Kalimantan Selatan; d. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah di Kalimantan Selatan. Misi ini merupakan implementasi visi yang ditetapkan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam membantu pemerintah daerah


11

menghadapi perubahan yang begitu cepat berkenaan dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance) dan akuntabel. 3. Tujuan Strategis Tujuan dan strategi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan pengejawantahan visi dan misi serta nilai-nilai yang berorientasi pada operasionalisasi dan pencapaian visi dan misi serta nilai-nilai tersebut dalam kurun waktu sampai lima tahun mendatang. Untuk mendukung misi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, maka Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tujuan sebagai berikut: a. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. Kinerja tujuan strategis “Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara” diindikasikan dengan sasaran strategis 1 tercapai 100,00%. b. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik. Kinerja tujuan strategis “Meningkatnya tata pemerintahan yang baik” diindikasikan dengan sasaran strategis 2 dan sasaran strategis 3 tercapai 100,00%. c. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara. Kinerja

tujuan

kecurangan merugikan

strategis

dan

“Terciptanya

memudahkan

iklim

yang

pengungkapan

keuangan negara” diindikasikan

mencegah

kasus

dengan

yang

sasaran

strategis 4 tercapai 100,00%. d. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Kinerja tujuan strategis “Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah” diindikasikan dengan sasaran strategis 5 tercapai 100,00%.


12

e. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. Kinerja

tujuan

strategis

“Meningkatnya

kapasitas

aparat

pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten” diindikasikan dengan sasaran strategis 6 dan sasaran strategis 7 tercapai 100,00%. f.

Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah. Kinerja tujuan strategis “Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah” diindikasikan dengan sasaran strategis 8 tercapai 100,00%.

4. Sasaran Strategis Tujuan yang telah ditetapkan dijabarkan menjadi suatu rumusan yang lebih terukur, jelas dan spesifik dalam bentuk 8 (delapan) sasaran strategis. Sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014,yaitu: a. Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 90% LKPD; b. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75%; c. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD; d. Meningkatkan

Kesadaran

dan

Keterlibatan

K/L/Pemda,

BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%; e. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda; f.

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda;

g. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%; h. Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan.


13

Dokumen Renstra Tahun 2010-2014 selanjutnya dijadikan acuan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk menetapkan dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014. 5. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. IKU Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 35 Indikator. IKU ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis,

sedangkan

keberhasilan

kegiatan

diukur

dengan

menggunakan indikator keluaran (output). Kaitan IKU Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan Tujuan dan Sasaran Strategisnya sebagai berikut: Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 90% LKPD Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan 2. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 3. Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar 4. Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat 5. Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat 6. Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 7. Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi


14

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama

Sasaran 2 : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75% Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti 2. Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat Tujuan 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik Sasaran 3 : Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 65% BUMD Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal 2. Persentase BUMD/BLUD yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI 3. Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara Sasaran 4 : Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Indikator Kinerja Utama : 1. Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi 2. IPP/IPD/BUMD/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP 3. Jumlah IPP/IPD/BUMD/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK 4. Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga 5. Persentase pelaksanaan audit investigasi/PKKN/PKA 6. Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang 7. Persentase Laporan Keinvestigasian yang sesuai standar 8. Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat Tujuan 4 : Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 2. Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 Tujuan 5 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten Sasaran 6 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda Indikator Kinerja Utama :


15

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama 1. Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA Sasaran 7 : Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi 2. Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP 3. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian 4. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur 5. Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa 6. Persentase pemanfaatan asset 7. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras 8. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat 9. Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas 10. Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP 11. Tingkat Persepsi Kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat Tujuan 6 : Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah Sasaran 8 : Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan Indikator Kinerja Utama : 1. Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

6. Program dan Kegiatan Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di atas, diperlukan program dan kegiatan. Program Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan BPKP Tahun 2014 terdiri dari 3 program yang didukung dengan 35 kegiatan. Program tersebut terdiri dari program teknis dan program generik. Program teknis merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan program generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Program Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tahun 2014, yaitu:

a. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);


16

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBPKP; c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP. Kaitan antara program dan kegiatan dengan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebagai berikut: No Program/Sasaran/Kegiatan PROGRAM 1 : Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1 Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 90% LKPD 1.1 Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian

2

3

4

1.2 Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam 1.3 Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKPD 1.4 Pengawasan atas Proyek PHLN 1.5 Pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian 1.6 Pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam 1.7 Pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan Daerah 1.8 Pengawasan atas permintaan presiden Bidang Perekonomian 1.9 Pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam 1.10 Pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah 1.11 Pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian 1.12 Pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Polsoskam 1.11 Pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Keuangan Daerah 1.14 Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LK-BUMD Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75% 2.1 Pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam 2.2 Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 65% BUMD 3.1 Pengawasan atas kinerja pelayanan publik Bidang keuangan Daerah 3.2 Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 3.3 Pengawasan atas kinerja BUMD Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 4.1 Sosialisasi masalah korupsi 4.2 Bimtek/asistensi implementasi FCP 4.3 Kajian pengawasan 4.4 Audit investigasi atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga


17

No

Program/Sasaran/Kegiatan 4.5 Audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik 4.6 Audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya 4.7 Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat 5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda 5.1 Pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam 5.2 Pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah 5.3 Diklat SPIP 5.4 K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP PROGRAM 2 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP 6 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda 6.1 Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah 7 Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% BPKP 7.1 Dukungan Manajemen Perwakilan 7.2 Sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah 7.3 Evaluasi Penerapan tata kelola APIP Daerah PROGRAM 3 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP 8 Penunjang 7.4 Jumlah Sarana dan Prasarana

B. Perjanjian Kinerja 2014 Pengukuran capaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran capaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan target sasaran strategis pada tahun 2014 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang


18

diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome. Pada tahun 2014, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menandatangani Penetapan Kinerja Tahun 2014 dengan Nomor : S85/PW16/1/2014 tanggal 9 Januari 2014 yang kemudian direvisi dengan S2060/PW16/1/2014 tanggal 2 September 2014. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan komitmen seluruh unsur dan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk memenuhi target kinerja dan komitmen Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan untuk berkontribusi dalam upaya memenuhi bagian misi organisasi. Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 yang telah disesuaikan dengan Renstra yaitu:

Indikator Kinerja Utama 1

Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 90% LKPD 1.1.1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan 1.1.2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 1.1.3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar 1.1.4 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat 1.1.5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat 1.1.6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 1.1.7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi 1.2.1 Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian 1.2.2 Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam


Satuan

Target

Persen

95

Persen

90

Persen

100

Persen

100

Persen

100

Persen

100

Persen

80

Laporan

2

Laporan

13

19

2

3

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 1.2.3 Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan Laporan 28 LKPD 1.2.4 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan 30 1.2.5 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Laporan 14 Perekonomian 1.2.6 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Laporan 33 Polsoskam 1.2.7 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Laporan 3 Keuangan Daerah 1.2.8 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Laporan 1 Bidang Perekonomian 1.2.9 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Laporan 19 Bidang Polsoskam 1.2.10 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Laporan 8 Bidang Keuangan Daerah 1.2.11 Laporan hasil pengawasan atas permintaan Laporan 18 stakeholder Bidang Polsoskam 1.2.13 Laporan hasil pengawasan atas permintaan Laporan 13 stakeholder Bidang Keuangan Daerah 1.2.14 Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan Laporan 24 LK-BUMD Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75% 2.1.1 Persentase hasil pengawasan optimalisasi Persen 75 penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti 2.1.2 Persentase hasil pengawasan BUN yang Persen 100 disampaikan ke Pusat 2.2.1 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Laporan 1 Bidang Polsoskam 2.2.2 Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Laporan 55 Daerah Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 65% BUMD 3.1.1 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan Persen 60 sesuai Standar Pelayanan Minimal 3.1.2 Persentase BUMD/BLUD sosialisasi/asistensi GCG/KPI

dilakukan

Persen

65

3.1.3 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja 3.2.1 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik Bidang keuangan Daerah 3.2.2 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 3.2.3 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

Persen Laporan

55 4

Laporan

3

Laporan

12


yang

20

Indikator Kinerja Utama 4

5

Satuan

Target

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 4.1.1 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Kelompok 12 Program Anti Korupsi 4.1.2 IPP/IPD/BUMD/BLUD berisiko fraud yang IPP/IPD/ 3 mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP BUMD/ BLUD 4.1.3 Jumlah IPP/IPD/BUMD/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK

IPP/IPD/ BUMD/ BLUD

1

4.1.4 Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

Persen

100

4.1.5 Persentase pelaksanaan audit investigasi/PKKN/PKA 4.1.6 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang 4.1.7 Persentase Laporan Keinvestigasian yang sesuai standar 4.1.8 Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat 4.2.1 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 4.2.2 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 4.2.3 Laporan hasil kajian pengawasan 4.2.4 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga 4.2.5 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik 4.2.6 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan instansi lainnya 4.2.7 Laporan hasil reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat

Persen Persen

90 50

Persen

100

Persen Laporan Laporan Laporan Laporan

100 6 4 1 5

Laporan

60

Laporan

4

Laporan

2

Persen

60

IPD

4

Laporan

17

Orang/ Laporan

1

Pemda

7

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda 5.1.1 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 5.1.2 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 5.2.1 Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah 5.2.2 Jumlah peserta Diklat SPIP 5.2.3 Jumlah K/L/Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP


21

6

7

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda 6.1.1 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi Persen 80 penerapan JFA 6.2.1 Jumlah sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Kegiatan 5 Daerah Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% 7.1.1 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan Persen 90 yang terealisasi 7.1.2 Persentase kesesuaian laporan keuangan Persen 100 Perwakilan BPKP dengan SAP 7.1.3 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap Skala 7,50 layanan kepegawaian likert 1-10 7.1.5 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas Skala 7,50 pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur likert 1-10 7.1.6 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media Publikasi 250 massa 7.1.7 Persentase pemanfaatan asset Persen 99 7.1.8 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap Skala 6,00 layanan sarpras likert 1-10 7.1.9 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Persen 100 Inspektorat 7.1.10 Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan Topik 2 ke puslitbangwas 7.1.11 Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan APIP atau di-assessment tata kelola APIP 7.1.12 Survey Kepuasan Pejabat Struktural Pemda terhadap Skala Pejabat Fungsional Auditor (PFA) di Lingkungan likert 1-10 APIP Pemda 7.2.1 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah 7.2.2 Laporan Evaluasi Penerapan tata kelola APIP Daerah 7.2.3 Laporan dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 7.2.4 Jumlah Sarana dan Prasarana

8

7,1

Pemda

12

Laporan

9

Laporan

60

Unit/M2/ 43 Paket pengambilan keputusan bagi

Terselenggaranya 100% sistem dukungan pimpinan 8.1.1 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif


14

Persen

100

22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

S

esuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka pada setiap akhir periode, instansi pemerintah akan melakukan pelaporan terhadap pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Merujuk dan berlandaskan pada peraturan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi pemerintah menyusun LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014. LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan 2014 ini menyajikan pengukuran capaian atas sasaran strategis dan kinerja indikator kinerja utama sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya merupakan komponen utama dalam penerapan mekanisme pengukuran kinerja, karena indikator kinerja merupakan tolak ukur tingkat keberhasilan kinerja organisasi. Metode pengukuran capaian tersebut yaitu: 1.

Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis Capaian kinerja tujuan strategis diindikasikan dengan jumlah capaian sasaran strategis yang telah mencapai 100,00% atau lebih pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan satuan kinerja sasaran strategis berupa presentase. Capaian sasaran strategis diukur dari jumlah Capaian Sasaran Strategis IKU Dominan yang mencapai 100,00% atau lebih dibandingkan dengan jumlah seluruh IKU Dominan pada setiap sasaran strategis.


23

2.

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang ingin dicapai dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Pengukuran tersebut terdiri dari: 1) Pengukuran Kinerja IKU Outcome Pengukuran kinerja IKU outcome dengan membandingkan antara rencana kinerja yang ingin dicapai dengan realisasi kinerja yang telah dicapai pada masing-masing IKU dengan rumus: Realisasi IKU Outcome Target IKU Outcome

x 100%

= Capaian Outcome

2) Pengukuran Kinerja IKU Output Rencana kinerja ini berupa kegiatan yang telah direncanakan (PKP2T), kegiatan yang belum direncanakan (Non PKP2T) serta penambahan kegiatan-kegiatan baru (PKP2T Revisi). Kegiatan Non PKP2T dan PKP2T Revisi bersifat menambah jumlah rencana kinerja. Sedangkan, realisasi kinerja terdiri dari realisasi kegiatan PKP2T, kegiatan Non PKP2T serta PKP2T Revisi. Rasio capaian kinerja IKU output yaitu: Realisasi PKP2T + Realisasi Non PKP2T PKP2T awal + PKP2T Baru- PP Batal dari Rendal + Realisasi Non PKP2T

x 100%

= Capaian Kinerja

Jika terjadi celah kinerja (performance gap), maka akan dilakukan analisis dan pengungkapan penyebab terjadinya performace gap. Setelah itu, dirumuskan rencana tindak perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang pada pembahasan bab selanjutnya. Selain pengukuran kinerja berdasarkan target kinerja, LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 menyajikan rasio capaian output. Rasio tersebut berupa perbandingan antara realisasi output dengan target


24

output

dikalikan

perhitungan

100

capaian

(seratus). kinerja

Namun

program,

demikian, perhitungan

untuk

kepentingan

capaian

kinerja

menggunakan metode perhitungan rasio berdasarkan target kinerja. Rumus yang digunakan untuk perhitungan capaian output, yaitu: Realisasi PKP2T + Realisasi Non PKP2T PKP2T Awal + PKP2T Baru – PP Batal dari Rendal

x 100%

= Capaian Output

A. Capaian Kinerja 1

Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis 2010 2014

Sesuai dengan dokumen Renstra, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 6 (enam) tujuan strategis yang kemudian dijabarkan dengan 8 (delapan) sasaran strategis yang akan dicapai. Kinerja 8 (delapan) sasaran strategis tersebut diidentifikasi dengan 11 (sebelas) IKU Dominan yang tersebar pada delapan sasaran strategis tersebut. Berdasarkan hasil penilaian mandiri (self assesment), kinerja IKU Dominan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2014 yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis yang disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada berikut ini:

1. Capaian Sasaran Strategis Tahun 2014 Capaian Sasaran Strategis pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan diindikasikan dengan capaian kinerja dari 11 (sebelas) IKU Dominan. Sasaran Strategis tersebut akan tercapai jika capaian kinerja IKU dominan telah mencapai telah mencapai 100,00% atau lebih pada tahun yang bersangkutan. Capaian kinerja IKU Dominan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 sebagai berikut:


25

No

Uraian Tujuan/Sasaran/Indikator Kinerja Utama Dominan

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 90% LKPD 1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan 2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Tujuan 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik

Kinerja IKU (%)

161,40 111,11

Sasaran Strategis 2 : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75% 3 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan 116,31 negara/daerah yang ditindaklanjuti Sasaran Strategis 3 : Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 65% BUMN/BUMD 4 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar 125,00 Pelayanan Minimal 5 Persentase BUMD/BLUD yang dilakukan sosialisasi/asistensi 153,85 GCG/KPI Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 6 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program 133,33 Anti Korupsi Tujuan 4 : Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda 7 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 95,23 Nomor 60 Tahun 2008 Tujuan 5 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda 8 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA 107,14 Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% 9 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang 110,31 terealisasi 10 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP 100,00 dengan SAP


26

No

Uraian Tujuan/Sasaran/Indikator Kinerja Utama Dominan

Kinerja IKU (%)

Tujuan 6 : Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah Sasaran Strategis 8 : Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan 11 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif 100,00

Dari tabel di atas, nampak bahwa pada tahun 2014 capaian kinerja 10 (sepuluh) dari 11 (sebelas) IKU Dominan sebagai indikator capaian 8 (delapan) Sasaran Strategis telah mencapai 100,00% atau lebih. IKU Dominan yang belum optimal tercapai yaitu Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 pada Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, 7 (tujuh) dari 8 (delapan) dari target kinerja Sasaran Strategis yang telah ditetapkan telah tercapai 100,00% dengan rincian sebagai berikut: Sasaran 1: Dari 2 IKU dominan telah tercapai 2, capaian 100,00% Sasaran 2: Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00% Sasaran 3: Dari 2 IKU dominan telah tercapai 2, capaian 100,00% Sasaran 4: Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00% Sasaran 5: Dari 1 IKU dominan tercapai 95,23% Sasaran 6: Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00% Sasaran 7: Dari 2 IKU dominan telah tercapai 2, capaian 100,00% Sasaran 8: Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00%. Sesuai uraian capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2014 di atas dan jika dikaitkan dengan target Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan pada Rencana Strategis periode Tahun 2010 – 2014 maka dapat disimpulkan Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Tahun 2014 telah mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai Sasaran dan Tujuan Srategisnya. Hal tersebut ditunjukan dengan rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis Tahun 2014 yang


27

mencapai 99,40% atau mendekati capaian kinerja Sasaran Strategis Tahun 2010 - 2014 dengan rincian sebagai berikut:

1

Sasaran Strategis 1

Target Rencana Strategis 2010 – 2014 100,00%

2

Sasaran Strategis 2

100,00%

100,00%

-

3

Sasaran Strategis 3

100,00%

100,00%

-

4

Sasaran Strategis 4

100,00%

100,00%

-

5

Sasaran Strategis 5

100,00%

95,23%

4,77%

6

Sasaran Strategis 6

100,00%

100,00%

-

7

Sasaran Strategis 7

100,00%

100,00%

-

8

Sasaran Strategis 8

100,00%

100,00%

-

No

Sasaran Strategis

Capaian Kinerja

Deviasi

100,00%

-

Jika ditilik menurut perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun maka capaian kinerja Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menunjukan peningkatan. Salah satunya ditunjukan dengan rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis Tahun 2014 yang mencapai 99,40% atau 20,38% lebih tinggi dari rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis Tahun 2013 yang sebesar 82,57%. Perbandingan capaian kinerja Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk Rencana Strategis periode Tahun 2010 – 2014 selama tiga tahun terakhir ditunjukan pada tabel berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8

Sasaran Strategis Sasaran Strategis 1 Sasaran Strategis 2 Sasaran Strategis 3 Sasaran Strategis 4 Sasaran Strategis 5 Sasaran Strategis 6 Sasaran Strategis 7 Sasaran Strategis 8

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2012 2013 2014

100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%


100,00% 68,75% 100,00% 100,00% 0,00% 91,84% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,23% 100,00% 100,00% 100,00%

28

Peningkatan capaian kinerja Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selama 3 tahun terakhir ditunjukan pada grafik berikut ini:

Rata-Rata Capaian Kinerja Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan 99,40% 82,57%

75,00%

2012

2013

2014

Rata - Rata Capaian

2. Capaian Tujuan Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Sesuai uraian kinerja sasaran strategis di atas dan jika dikaitkan dengan target Tujuan Strategis untuk Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan periode Tahun 2010 – 2014, maka dapat disimpulkan bahwa sampai dengan tahun 2014, 5 (lima) dari 6 (enam) Tujuan Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai hasil optimal dengan uraian sebagai berikut: 1) Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, yang diindikasikan dengan tercapainya Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 90% LKPD; 2) Tujuan 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, yang diindikasikan dengan tercapainya: (1) Sasaran Strategis 2 : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75%;


29

(2) Sasaran Strategis 3 : Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya

Good

Governance

(GG)

pada

65%

BUMN/BUMD; 3) Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara, yang diindikasikan dengan tercapainya Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan

Kesadaran

dan

Keterlibatan

K/L/Pemda,

BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%; 4) Tujuan 5 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten, yang diindikasikan dengan tercapainya: (1) Sasaran

Strategis

6

:

Meningkatnya

kapasitas

aparat

pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda; (2) Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%; 5) Tujuan 6 : Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah yang diindikasikan dengan tercapainya Sasaran Strategis 8 : Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan. Realisasi capaian kinerja Tujuan Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang belum tercapai otimal yaitu Tujuan 4 : Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan indikator Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda;


30

3. Kinerja IKU Outcome Selain dengan IKU Dominan, Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga diindikasikan dengan 35 IKU Outcome yang turut berkontribusi untuk mendukung capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis. Rata-rata kinerja IKU Outcome Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 yang mendukung kinerja tujuan dan sasaran strategis mencapai 121,70%. Capaian atas IKU Outcome Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang disajikan menurut dukungannya pada kinerja tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini: No

Nama Sasaran

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara 1 Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 90% LKPD Tujuan 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik 2

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75%

Rata-rata Kinerja IKU (%) 108,44 111,79

3

Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good 153,55 Governance (GG) pada 65% BUMN/BUMD Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara 4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan 106,05 Korupsi Menjadi 80% Tujuan 4 : Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah 5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda 180,95 Tujuan 5 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten 6 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah 107,14 yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda 7 Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% 128,04 dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% Tujuan 6 : Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah 8 Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan 100,00 keputusan bagi pimpinan RATA-RATA 124,50


31

Sesuai tabel di atas diketahui rata-rata capaian kinerja IKU Outcome Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 telah mencapai hasil optimal. Namun demikian, dijumpai realisasi kinerja IKU Outcome yang belum sempurna yaitu: 1) Sasaran strategis 1 : Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 90% LKPD, dengan IKU outcome yang belum optimal sebagai berikut: (1) Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar; (2) Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang

dijadikan

bahan

pengambilan

keputusan

oleh

stakeholders. 2) Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%, dengan IKU outcome yang belum optimal Jumlah IPP/IPD/BUMD/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK; 3) Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%, dengan IKU outcome yang belum optimal yaitu: (1) Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa; (2) Persentase pemanfaatan aset.

2

Capaian Indikator Output

Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga diindikasikan dengan 35 indikator output yang mendukung capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis. Rata-rata kinerja Indikator Output Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 yang turut mendukung kinerja tujuan dan sasaran strategis mencapai 97,14%. Capaian atas Indikator Output Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang disajikan


32

menurut

dukungannya

pada

kinerja

tujuan

dan

sasaran

strategis

sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini: No

Nama Tujuan/Sasaran

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara 1 Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD Tujuan 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik 2

Rata-rata Kinerja Indkator Output (%)

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%

100,00 100,00

3

Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good 100,00 Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara 4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan 80,00 Korupsi Menjadi 80% Tujuan 4 : Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah 5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 100,00 Tujuan 5 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten 6 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah 100,00 yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda 7 Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% 100,00 dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% RATA-RATA 97,14

Sesuai dengan tabel di atas diketahui capaian atas Indikator Output Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan belum optimal turut mendukung kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis. Hal tersebut disebabkan tidak optimalnya Indikator Output pada Sasaran Strategis 4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yaitu: 1) Indikator Output Laporan Hasil Kajian Pengawasan; 2) Indikator Output Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga.


33

3

Capaian Output Laporan

Target output Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014 berupa pelaksanaan PP dan Laporan Hasil Pengawasan. Target kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014 sebanyak 415 PP. Sedangkan target Laporan Hasil Pengawasan (LHA/LHE/LHI) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014 sebanyak 415 laporan. Realisasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan seluruhnya berjumlah 827 PP atau 199,28% dari target. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi PKP2T 412 PP dan realisasi Non PKP2T 415 PP. Dari realisasi kegiatan pengawasan sejumlah 827 PP, dihasilkan Laporan Hasil Pengawasan (LHA/LHE/LHI) sebesar 946 laporan atau 227,95% dari target. Laporan tersebut terdiri dari Laporan Intern sebanyak 210 laporan dan laporan ekstern sebanyak 736 laporan. Rekapitulasi realisasi output tersebut yang disajikan berdasarkan bidang pengawasan, yaitu: Bidang Pengawasan Tata Usaha IPP (Perekonomian) IPP (Polsoskam) Penyelenggaraan Keuangan Daerah Akuntan Negara Investigasi Jumlah

Rencana 2 47 82

Jumlah PP Realisasi 2 88 144

Capaian Rencana 100,00% 2 187,23% 47 175,61% 82

Jumlah LHP Realisasi 2 99 236

Capaian 100,00% 210,64% 287,80%

163

330 202,45%

163

345 211,66%

39 82 415

111 284,62% 152 185,37% 827 199,28%

39 82 415

111 284,62% 153 186,59% 946 227,95%


34

B. Analisis Kinerja Rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran strategis beserta indikator kinerjanya yaitu sebagai berikut:

1

Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 90% LKPD

Meningkatnya kualitas laporan keuangan satker kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Selatan merupakan tekad Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai perwujudan fungsi consulting. Hasil yang diharapkan dari fungsi ini yaitu laporan keuangan kementarian/lembaga dan pemerintah daerah dapat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditunjukkan dengan opini BPK RI minimal WDP. Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan 90% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bersama 16 IKU lainnya, yang terdiri dari 5 IKU Outcome dan 13 Indikator Output, realisasi IKU sasaran strategis 1 tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini: No

Indikator Kinerja

IKU Outcome 1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan 2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar 4 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat 5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat 6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi


Satuan

Kinerja Target Realisasi

Capaian

%

95,00

153,33

161,40

%

90,00

100,00

111,11

%

100,00

93,33

93,33

%

100,00

100,00

100,00

%

100,00

100,00

100,00

%

100,00

78,64

78.64

%

80,00

91,66

114,58

35

No

Indikator Kinerja

Rata-Rata IKU Outcome Indikator Output 1 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian 2 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam 3 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD 4 Laporan hasil pengawasan atas proyek PHLN 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Satuan

Laporan Laporan Laporan Laporan

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Laporan Perekonomian Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Laporan Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Laporan Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan Laporan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan Laporan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan Laporan stakeholders Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan Laporan stakeholders Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan Laporan stakeholders Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi Laporan penyusunan LKBUMD Rata-Rata Indikator Output


108,44

8

8

100

21

21

100

122

122

100

30

30

100

21

21

100

46

46

100

3

3

100

20

20

100

100

100

100

10

10

100

3

3

100

59

59

100

41

41

100 100

Dari tabel di atas dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran strategis maka rata-rata kinerja 2 (dua) IKU dominan sasaran strategis tahun 2014 tercapai 136,26%. Kinerja IKU Dominan 1 (satu) sebesar 153,33% atau 161,40% dari target Sasaran Strategis 1 meningkatnya kualitas 95% LKKL pada Tahun 2014. Kinerja IKU Dominan 2 (dua) sebesar 100,00% atau telah mencapai 111,11% dari target Sasaran Strategis 1 meningkatnya kualitas 90% LKPD pada Tahun 2014. Selain itu, rata-rata capaian Kinerja IKU Outcome telah mencapai 108,76% sedangkan rata-rata capaian kinerja output telah mencapai 100,00%.


Capaian

36

Secara keseluruhan, perkembangan realisasi IKU sasaran strategis 1 tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2014 dan dikaitkan dengan target Renstra disajikan dalam tabel berikut ini: No 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Indikator Kinerja Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang

Kinerja

Target Renstra

Capaian 2014 thd Target Renstra

2013

2014

Kenaikan/ (Penurunan)

%

100,00

153,33

53,33

95,00

161,40

%

108,33

100,00

(8,33)

90,00

111,11

%

100,00

93,33

(6,67)

95,00

98,24

%

100,00

100,00

-

100,00

100,00

%

100,00

100,00

-

100,00

100,00

%

86,36

78,64

(7,72)

100,00

78,64

%

45,07

91,66

46,59

80,00

114,58

Laporan

10

8

(2,00)

Laporan

24

21

(3,00)

Laporan

62

122

60,00

Laporan

25

30

5,00

Laporan

14

21

7,00

Laporan

63

46

(17,00)

Laporan

22

3

(19,00)

Laporan

0

20

20,00

Laporan

13

100

87,00

Laporan

14

10

(4,00)

Laporan

18

3

(15,00)

Laporan

19

59

40,00

Satuan


37

No 20 21

Indikator Kinerja Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD

Kinerja 2013

2014


Laporan

7

41

34,00

Laporan

39

82

43,00

Satuan

Target Renstra


Analisis masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan IKU ini merupakan IKU dominan dalam pencapaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 90% LKPD”. Target kinerja IKU ini sebesar 95% pada tahun 2014. Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mendukung IKU tersebut dengan melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan K/L, reviu laporan keuangan dan bantuan narasumber pelatihan pelaporan keuangan untuk meningkatkan kemampuan Instansi Pemerintah Pusat menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP. Keberhasilan IKU ini dihitung dengan membandingkan jumlah instansi vertikal yang mendapat pendampingan dibandingkan target dalam PKPT. Realisasi kinerja IKU “Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan”, sebesar 153,33% dengan target tahun 2014 sebesar 95,00% atau tercapai 161,40%. Realisasi IKU ini lebih tinggi dari target IKU pada Rencana Strategis Tahun 2010-2014 dan capaian IKU tahun 2013 masing-masing sebesar 58,33% dan 53,33%. Kegiatan

untuk

Rp132.311.000,00

mencapai atau

IKU

ini

105,63%

menggunakan dari

dana

anggarannya

sebesar sebesar

Rp125.256.000,00 dan dengan SDM sebanyak 726 OH atau 212,28% dari rencana sebanyak 342 OH.


38

2. Capaian Indikator Kinerja Outcome presentase Instansi Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan berupaya meningkatkan akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ke arah yang lebih baik dengan IKU “Persentase Instansi Pemerintah Daerah (IPD) yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP” dengan target sebesar 90% pada tahun 2014. IKU ini merupakan

IKU

dominan

untuk

mencapai

sasaran

strategis

1

“Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 90% LKPD”. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari realisasi jumlah IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Capaian kinerja IKU “Presentase Instansi Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP” sebesar 100,00% atau 111,11% dari target tahun 2014 sebesar 90%. Capaian tersebut diperoleh dengan membandingkan 14 pemerintah daerah yang memperoleh opini minimal WDP dengan jumlah pemerintah daerah yang mendapat asistensi, yakni 14 pemerintah daerah. Capaian IKU tahun 2014 ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian kinerja IKU tahun 2013 yang sebesar 92,86%. Realisasi IKU ini telah mencapai dari target IKU pada Rencana Strategis Tahun 2010-2014 sebesar 90,00% IPD yang laporan keuangan memperoleh opini minimal WDP. Kondisi

yang

meningkatnya

mendukung intensitas

keberhasilan

pendampingan

capaian Perwakilan

IKU

ini

BPKP

adalah Provinsi

Kalimantan Selatan kepada Instansi Pemerintah Daerah dalam bentuk pendampingan pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah. Kegiatan

untuk

Rp449.150.000,00

mencapai atau

IKU

ini

105,33%


menggunakan dari

dana

anggarannya

sebesar sebesar

39

Rp426.402.000,00 dan dengan SDM sebanyak 3.002 OH atau 304,77% dari rencana sebanyak 985 OH. 3. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar IKU “Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar” merupakan IKU outcome lainnya dalam pencapaian Sasaran Strategis 1. IKU ini diukur dari jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan yang diaudit. Capaian kinerja IKU “Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar” sebesar 93,33% dengan target tahun 2014 sebesar 100,00% atau tercapai sebesar 93,33%. Jika dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2013 dan target kinerja IKU pada Rencana Strategis Tahun 2010-2014 maka capaian ini lebih rendah masing-masing sebesar 8,33%. Kegiatan

untuk

Rp224.911.000,00

mencapai atau

IKU

ini

99,87%

menggunakan dari

dana

anggarannya

sebesar sebesar

Rp225.213.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 1.277 OH atau 101,35% dari rencananya sebanyak 1.260 OH. 4. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memberi mandat kepada BPKP antara lain melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Dengan PP tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, melalui BPKP Pusat, mempunyai kewenangan yang lebih luas dan juga keunggulan kompetensi dalam melakukan pengawasan intern yang bersifat lintas sektoral dibandingkan dengan APIP lainnya, karena pengawasan atas program/kegiatan yang melibatkan beberapa pihak dan terkait dengan berbagai aspek dapat dilakukan oleh BPKP.


40

IKU “Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat” diukur dengan membandingkan jumlah laporan yang dikirim ke BPKP Pusat dibandingkan target laporan dari BPKP Pusat. Kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini adalah Probity Audit, Evaluasi Program Ketahanan Pangan, Audit Kinerja PPIP, Audit Kinerja Interim PPIP, Audit Operasional Raskin, Audit Hutang Klaim Pelayanan Jamkesmas dan Jampersal, Pendampingan Terhadap Verifikasi Pembayaran Termin Pekerjaan Pembangunan Lapas, dan Pemantauan Transparansi PBJ. Capaian kinerja IKU “Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat” sebesar 100% dengan target tahun 2014 sebesar 100,00%. Capaian IKU ini sama dengan target IKU pada Rencana Strategis Tahun 2010-2014 dan capaian IKU tahun 2013. Capaian kinerja IKU “Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat” sebesar 100,00% dan telah mencapai target tahun 2013 dan target kinerja IKU tahun 2014 sebesar 100,00%. Hasil pengawasan lintas sektoral Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari: 1) Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang perekonomian dengan target laporan 21 laporan dan realisasi sebanyak 21 laporan; 2) Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang polsoskam dengan target 46 laporan dan realisasi sebanyak 46 laporan; 3) Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang keuangan daerah dengan target laporan 3 laporan dan realisasi sebanyak 3 laporan. Kegiatan

untuk

Rp399.359.000,00

mencapai atau

IKU

ini

111,26%

menggunakan dari

dana

anggarannya

sebesar sebesar

Rp358.938.000,00 dan SDM sebanyak 2.067 OH atau 139,29% dari rencananya sebanyak 1.484 OH.


41

5. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat IKU “Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat” merupakan indikator pencapaian Sasaran Strategis 1 dalam rangka pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan amanat pasal 49 ayat 2 butir c PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP yaitu melakukan pengawasan intern melalui kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan dari Presiden. Capaian IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah laporan dikirim ke BPKP Pusat dibandingkan target laporan dari BPKP Pusat. Kegiatan yang mendukung capaian IKU ini adalah Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan monitoring UKP4. Capaian IKU “Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat” sebesar 100,00% dan telah mencapai target kinerja IKU tahun 2014 sebesar 100,00%. Capaian IKU ini sama dengan target IKU pada Rencana Strategis Tahun 2010-2014 dan capaian IKU tahun 2013. Hasil pengawasan atas permintaan presiden Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari : 1) Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang perekonomian dengan target laporan 20 laporan dan realisasi sebanyak 20 laporan; 2) Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang polsoskam dengan target 100 laporan dan realisasi sebanyak 100 laporan; 3) Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang keuangan daerah dengan target laporan 10 laporan dan realisasi sebanyak 10 laporan. Kegiatan

untuk

Rp248.787.000,00

mencapai atau

IKU

ini

75,22%

menggunakan dari

dana

anggarannya

sebesar sebesar

Rp330.732.000,00 dan dengan SDM sebanyak 1.772 OH atau 150,04% dari rencananya sebanyak 1.181 OH.


42

6. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase hasil pengawasan atas permintaan

stakeholders

yang

dijadikan

bahan

pengambilan

keputusan oleh stakeholders IKU

“Persentase

stakeholders

Persentase

hasil

dijadikan

bahan

yang

pengawasan pengambilan

atas

permintaan

keputusan

oleh

stakeholders” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 1 dengan target sebesar 100,00%. Keberhasilan IKU ini diukur dengan presentase

laporan

pengawasan

atas

permintaan

stakeholders

disampaikan tepat waktu (sesuai RPL dalam KM4). Kegiatan yang mendukung capaian IKU ini adalah kegiatan assurance dan consulting atas permintaan stakeholders berupa Audit Tujuan Tertentu, Audit Operasional, Audit Kinerja, bantuan narasumber pelatihan barang dan jasa, asistensi peningkatan kapabilitas APIP, evaluasi AKIP dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Capaian IKU “Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders” sebesar 78,64% atau terjadi deviasi dari target tahun 2014 sebesar -21,36%. Jika dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2013 maka Kinerja IKU ini juga terdapat deviasi sebesar 7,72%. Hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari: 1) Hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Bidang Perekonomian dengan target 3 laporan dengan realisasi sebanyak 2 laporan disampaikan tepat waktu serta 1 laporan disampaikan melebihi RPL; 2) Hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Bidang Polsoskam dengan target 59 laporan dan realisasi sebanyak 58 laporan disampaikan tepat waktu serta 1 laporan disampaikan melebihi RPL;


43

3) Hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Bidang Keuangan Daerah dengan target 41 laporan dan realisasi sebanyak 21 laporan disampaikan tepat waktu serta 20 laporan disampaikan melebihi RPL. Kegiatan

untuk

mencapai

Rp676.606.000,00

atau

IKU

ini

109,34%

menggunakan dari

dana

anggarannya

sebesar sebesar

Rp618.807.000,00 dan dengan SDM sebanyak 2.539 OH atau 145,17% dari rencananya sebanyak 1.749 OH. 7. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase BUMD yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi Untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan BUMD agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan

berupaya

aktif

melaksanakan

pendampingan

penyusunan Laporan Keuangan BUMD di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pendampingan tersebut dipersepsikan penting karena kegiatan ini mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 sehingga dinyatakan dengan IKU “Persentase BUMD yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi”. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraaan akuntansi dibagi dengan jumlah seluruh BUMD yang ada di wilayah kerja. BUMD yang dimaksud dalam hal ini adalah Perusahaan daerah Air Minum (PDAM). Capaian

IKU

“Persentase

BUMD

yang

Mendapat

Pendampingan

Penyelenggaraan Akuntansi” tahun 2014 sebesar 91,66% dengan target sebesar 80% atau 114,58% dari target. Jika dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2013 sebesar 180,28% maka terjadi penurunan sebesar 65,7%. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan jumlah BUMD yang menjadi target. Sebelumnya BUMD yang menjadi target adalah seluruh BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 71 BUMD, namun tahun 2014 target BUMD dibatasi hanya PDAM saja sebanyak 12 PDAM.


44

Tercapainya target indikator kinerja ini disebabkan adanya kenaikan permintaan pendampingan oleh PDAM. Jumlah PDAM yang terlayani tahun 2014 sebanyak 11 PDAM dari jumlah keseluruhan PDAM di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 12 PDAM. Pendampingan terhadap PDAM utamanya berupa pendampingan penyusunan LK-PDAM, pendampingan penyusunan SOP PDAM, pendampingan inventarisasi dan pengelolaan aset dan pendampingan pengelolaan administrasi pelaksanaan proyek pembangunan sistem penyediaan air bersih. Kegiatan

untuk

mencapai

Rp242.536.000,00

atau

IKU

ini

98.83%

menggunakan dari

dana

anggarannya

sebesar sebesar

Rp245.398.000,00 dan dengan SDM sebanyak 3.877 OH atau 487,06% dari rencananya sebanyak 796 OH. 8. Indikator

Output

Laporan

hasil

bimbingan

teknis/asistensi

penyusunan Laporan Keuangan K/L bidang Perekonomian Realisasi laporan tahun 2014 untuk indikator output laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian sebanyak 8 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 8 laporan terdiri dari target RKT 2 laporan dan PP Non PKPT sebanyak 6 PP. Capaian kinerja atas output ini setelah adanya penambahan target adalah sebesar 100,00%. Capaian realisasi Indikator Output ini sama dengan realisasi Indikator Output tahun 2013 yang sebesar 100,00%. Kegiatan

yang

dilaksanakan

untuk

mencapai

output

ini

adalah

pendampingan penyusunan laporan keuangan dan narasumber pelatihan pelaporan keuangan pada kementerian/lembaga. 9. Indikator

Output

Laporan

Hasil

Bimbingan

Teknis/Asistensi

Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Capaian tahun 2014 untuk indikator kinerja output laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam adalah sebanyak 21 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 21 laporan terdiri dari target RKT 13 laporan serta PP Non PKPT sebanyak 8 PP. Capaian kinerja


45

atas indikator ini sebesar 100,00%. Capaian Indikator Output ini lebih tinggi dari capaian Indikator Output Tahun 2013 yang sebesar 92,86%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan bantuan Narasumber pelatihan pelaporan keuangan pada kementerian/lembaga. 10. Indikator Output Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD Capaian tahun 2014 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LKPD adalah sebanyak 122 laporan. Target awal dari indikator output ini sebesar 28 laporan namun terdapat penambahan

PP

Non

PKP2T

94

PP

sehingga

mengakibatkan

bertambahnya target awal menjadi sebesar 122 laporan. Capaian kinerja indikator output ini setelah adanya revisi target adalah sebesar 100,00%. Capaian IKU ini sama dengan realisasi IKU Tahun 2013 yang sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Pendampingan Implementasi SIMDA, Pendampingan Penyusunan LKPD, Pendampingan Penyusunan Action Plan Hasil Pemeriksaan LKPD oleh BPK, Pengawasan Kepatuhan Perpajakan pada Bendahara Umum Daerah/SKPD, dan Narasumber Lainnya. 11. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Proyek PHLN Capaian tahun 2014 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN adalah sebanyak 30 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 30 laporan terdiri dari target RKT 30 laporan. Capaian kinerja atas indikator ini setelah adanya penambahan sebesar 100,00%. Capaian Indikator Output ini sama dengan dari realisasi Indikator Output Tahun 2013 sebesar yang 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Audit Independen Dukungan terhadap program-program yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri.


46

12. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian Capaian tahun 2014 untuk Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian adalah sebanyak 21 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 21 laporan yang merupakan target RKT sebanyak 14 laporan ditambah 7 laporan PP Non-PKPT. Capaian kinerja atas indikator output ini setelah penambahan target sebesar 100,00%. Capaian Indikator ini sama dengan realisasi Indikator Output Tahun 2013 yang sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Evaluasi Program Ketahanan Pangan, Audit Kinerja atas Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), dan Audit Interim Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP). 13. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam Capaian tahun 2014 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam adalah sebanyak 46 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 46 laporan terdiri dari target RKT sebanyak 15 laporan ditambah revisi RKT sebanyak 4 PP dan PP Non PKPT sebanyak 27 PP. Capaian kinerja atas indikator ini setelah adanya penambahan sebesar 100,00%. Capaian Indikator Output ini lebih tinggi dari realisasi Indikator Output Tahun 2013 yang sebesar 88,10%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut Audit Operasional Dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial, Audit Operasional Program RASKIN, Audit Hutang Klaim Pelayanan Dasar Jamkesmas dan Jampersal, dan Pendampingan Terhadap Verifikasi Pembayaran Termin Pekerjaan Pembangunan Lapas. 14. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah Capaian tahun 2014 untuk Indikator Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah adalah sebanyak 3


47

laporan. Target awal dari indikator output ini sebesar 3 laporan dan tidak terdapat penambahan PP. Capaian kinerja indikator output ini adalah sebesar 100,00%. Capaian IKU ini sama dengan realisasi IKU Tahun 2013 yang sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Probity Audit dan Evaluasi Program Ketahanan Pangan. 15. Indikator

Output

Laporan

Hasil

Pengawasan

Atas

Permintaan

Presiden Bidang Perekonomian Capaian tahun 2014 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden bidang Perekonomian sebanyak 20 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 20 laporan terdiri dari target RKT 1 laporan dan PP Non PKPT sebanyak 19 PP. Capaian Indikator Output ini sama dengan realisasi Indikator Output Tahun 2013 sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Monitoring Program Prioritas Nasional. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Evaluasi Penyerapan Anggaran. 16. Indikator

Output

Laporan

Hasil

Pengawasan

Atas

Permintaan

Presiden Bidang Polsoskam Capaian tahun 2014 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden bidang Polsoskam sebanyak 100 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 100 laporan yang terdiri dari Target RKT sebanyak 19 PP dan PP Non PKPT sebanyak 81 PP. Capaian Indikator Output ini sama dengan realisasi Indikator Output Tahun 2013 sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Monitoring UKP4.


48

17. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah Capaian tahun 2014 untuk Indikator Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah adalah sebanyak 10 laporan. Target awal dari indikator output ini sebesar 8 laporan namun terdapat penambahan PP Non PKP2T 2 PP sehingga mengakibatkan bertambahnya target awal menjadi sebesar 10 laporan. Capaian kinerja indikator output ini setelah adanya revisi target adalah sebesar 100,00%. Capaian IKU ini sama dengan realisasi IKU Tahun 2013 yang sebesar 100%. 18. Indikator

Output

Laporan

Hasil

Pengawasan

Atas

Permintaan

Stakeholder Bidang Perekonomian Capaian tahun 2014 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian adalah sebanyak 3 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 3 laporan terdiri dari target Non PKPT sebanyak 3 PP. Capaian kinerja atas indikator ini setelah adanya penambahan target sebesar 100,00%. Realisasi Indikator Output ini sama dengan capaian Indikator Output Tahun 2013 yang sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Audit Kinerja Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Irigasi Kecil (P4-ISDA-IK) dan Pendampingan Verifikasi Pekerjaan Tambah Kurang Kegiatan Pembangunan PLTU Kotabaru. 19. Indikator

Output

Laporan

Hasil

Pengawasan

Atas

Permintaan

Stakeholder Bidang Polsoskam Capaian tahun 2014 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam adalah sebanyak 59 laporan. Target indikator kinerja output ini sebanyak 59 laporan terdiri target RKT 15 laporan ditambah Revisi PKPT 15 PP serta PP Non PKPT sebanyak 29 PP. Capaian kinerja indikator output ini setelah


49

adanya penambahan PP sebesar 100,00%. Capaian Indikator Kinerja ini sama dengan realisasi Indkator Kinerja Tahun 2013 sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Audit Atas Klaim Dana Jamkesmas pada PPK Lanjutan, Audit Hutang Klaim Pelayanan Dasar Jamkesmas dan Jampersal, Audit atas Tunggakan Tunjangan Profesi Guru, dan Narasumber pelaksanaan kegiatan BOS Kementerian Agama. 20. Indikator

Output

Laporan

Hasil

Pengawasan

Atas

Permintaan

Stakeholder Bidang Keuangan Daerah Capaian tahun 2014 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah adalah sebanyak 41 laporan. Target awal atas indikator output laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang keuangan daerah sebesar 13 laporan ditambah Non PKP2T sebanyak 10 PP sehingga target atas indikator ini menjadi 28 laporan. Capaian atas indikator ini setelah adanya penambahan sebesar 100,00%. Capaian IKU ini sama dengan realisasi IKU Tahun 2013. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Evaluasi

Kinerja

Akuntabilitas

Penyelenggaraan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Pemerintah,

Daerah,

Asistensi

Evaluasi

Peningkatan

Kapabilitas APIP, dan Narasumber kegiatan lainnya. 21. Indikator Output Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LK BUMD Capaian tahun 2014 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD adalah sebanyak 86 laporan. Target atas indikator output ini sebesar 24 laporan yang seluruhnya terealisasi dan terdapat penambahan target yang disebabkan adanya PP Non PKPT sebanyak 62 PP sehingga target atas indikator output ini menjadi 86 laporan. Capaian kinerja atas indikator output ini sebesar 100%.


50

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output ini antara lain pendampingan

penyusunan

Laporan

Keuangan,

pendampingan

penyusunan SOP, pendampingan penyusunan dokumen persyaratan administratif

dan

implementasi

BLUD,

pendampingan

penyusunan

Bussiness Plan, reviu dan konsultasi pertanggungjawaban keuangan pada Kantor OJK, asistensi penyusunan Dokumen Rencana Bisnis serta pendampingan inventarisasi aset pada Perusahaan Daerah.

2

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75%

Sasaran Strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75%” memiliki 4 (empat) IKU. Capaian sasaran strategis ini diindikasikan dengan 1 (satu) IKU dominan “Persentase Hasil Pengawasan Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Ditindaklanjuti Sebesar 75%” pada tahun 2014. Selain IKU Dominan tersebut, kinerja sasaran strategis ini juga diindikasikan dengan 4 (enam) IKU lainnya, yang terdiri dari 1 (satu) IKU Outcome dan 3 (tiga) Indikator Output. Secara lengkap, kinerja Sasaran Stretegis ini sebagai berikut: No

Indikator Kinerja

Satuan

IKU Outcome 1 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan % negara/daerah yang ditindaklanjuti 2 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan % ke Pusat Rata-Rata IKU Outcome Indikator Output 1 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Laporan Bidang Polsoskam 2 Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Laporan Daerah Rata-Rata Indikator Output

Kinerja Target Realisasi 75,00

87,23

116,31

100,00

107,27

107,27 111,79

1

1

100

59

59

100 100

Dari tabel di atas dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran maka kinerja IKU dominan sasaran strategis 2 tahun 2014 sebesar 87,23% atau telah mencapai 116,31% dari target Sasaran Strategis 2 Tahun 2014, Optimalisasi


Capaian

51

Penerimaan Negara sebesar 87,50%. Namun demikian, rata-rata capaian kinerja 4 IKU telah mencapai 84,38 dan kinerja Indikator Output telah telah mencapai 100,00%. Secara keseluruhan, perkembangan realisasi IKU sasaran strategis 2 tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini: No 1

2 3 4

Indikator Kinerja Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah

Kinerja

Target Kinerja Renstra


2013

2014


%

55,00

87,23

32,23

75,00

116,31

%

100,00

107,27

7,27

100,00

107,27

Laporan

2

1

(1)

Laporan

44

59

15

Sat

Analisis masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan IKU “Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti”. IKU ini merupakan IKU dominan yang mengindikasikan ketercapaian Sasaran Strategis 2 tercapainya optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%. Kinerja IKU ini diukur dari jumlah tindak lanjut rekomendasi dibagi dengan jumlah rekomendasi hasil audit OPN. Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti” tahun 2014 sebesar 87,23% atau telah mencapai 116,31% dari dari target IKU Tahun 2014 sebesar 75,00%. Capaian Kinerja IKU pada tahun 2014 lebih tinggi dari capaian IKU tahun 2013 dan telah memenuhi target IKU pada Rencana Strategis Tahun 2010-


52

2014

sebesar

75,00%

hasil

pengawasan

optimalisasi

penerimaan

negara/daerah yang ditindaklanjuti. Kegiatan yang mendukung capaian IKU ini adalah Verifikasi Piutang Penerimaan PNBP atas Saldo Rekening Giro Uang Titipan Denda dan Biaya Tilang di PT Bank BRI pada Kejaksaan Negeri di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kalsel per 30 Juni 2014. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp10.385.000,00 atau 92,89% dari anggarannya sebesar Rp11.180.000,00 dan dengan penggunaan SDM sebanyak 37 OH atau 100,00% dari rencananya sebanyak 37 OH. 2. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 49 ayat 2 butir b. menegaskan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan Kebendaharaan Umum Negara dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Menteri Keuangan. Menindaklanjuti amanat tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan

membentuk

IKU

berupa

“Persentase

Hasil

Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara yang dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Menteri Keuangan”. Capaian IKU ini diukur dengan jumlah laporan yang dikirim ke BPKP Pusat dibandingkan target laporan dari BPKP Pusat. Capaian IKU “Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat” tahun 2014 sebesar 107,27% dengan target tahun 2014 sebesar 100,00% dari target. Capaian Kinerja IKU pada tahun 2014 lebih tinggi dari capaian IKU tahun 2013 dan telah mencapai target IKU pada Rencana Strategis Tahun 2010-2014 sebesar 100,00%.


53

Hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yaitu laporan pengawasan BUN bidang keuangan daerah dengan target 55 laporan dan realisasi 59 laporan. Kegiatan

untuk

mencapai

Rp66.374.000,00

atau

IKU 41,72%

ini

menggunakan dari

dana

anggarannya

sebesar sebesar

Rp159.112.000,00 dan dengan SDM sebanyak 522 OH atau 105,88% dari rencananya sebanyak 493 OH. 3. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam Capaian tahun 2014 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam adalah sebanyak 1 laporan. Target laporan atas indikator output ini sebanyak 2 laporan dengan rincian target RKT 1 laporan. Capaian kinerja atas indikator ini setelah adanya penambahan PP sebesar 100,00%. Capaian Indikator Kinerja ini sama dengan realisasi Indikator Kinerja Tahun 2013. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Verifikasi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Saldo Rekening Giro Uang Titipan Denda dan Biaya Tilang. 4. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Capaian tahun 2014 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah adalah sebanyak 59 laporan. Target atas indikator kinerja output sebesar 55 laporan dan terdapat penambahan target 4 laporan Non PKP2T. Capaian kinerja indikator output ini adalah 100%. Capaian IKU ini sama dengan realisasi IKU Tahun 2013 yang sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Monitoring dan Evaluasi DAK Bidang Pendidikan dan sisa Bantuan Operasional Sekolah.


54

3

Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMD

Sebagai auditor internal pemerintah yang berperan dalam meningkatkan akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMD, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan

berupaya

mendorong

pemerintah

daerah

untuk

menerapkan SPM yang telah ditetapkan Kementerian Teknis, dan mendorong BUMD untuk menerapkan GCG. Sasaran Strategis “Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMD” diindikasikan oleh dua IKU dominan 60% IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan

Minimal/Pelayanan

Prima

dan

75%

terselenggaranya

sosialisasi/asistensi GCG atau KPI pada BUMD/BLUD pada tahun 2014. Bersama 4 indikator lainnya, yang terdiri dari 1 (satu) IKU Outcome dan 3 (tiga) Indikator Output, kinerja Sasaran Strategis 3 yaitu sebagai berikut: No

Indikator Kinerja

Satuan

IKU Outcome 1 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan % sesuai Standar Pelayanan Minimal 2 Persentase BUMD/BLUD yang dilakukan % sosialisasi/asistensi GCG/KPI 3 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja % Rata-Rata IKU Outcome Indikator Output 1 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan Laporan publik Bidang keuangan Daerah 2 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor Laporan korporat 3 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan Rata-Rata Indikator Output


Capaian

60,00

75,00

125,00

65,00

100,00

153,85

55,00

100,00

181,82 153,55

5

5

100

6

6

100

18

18

100 100

Dari tabel di atas dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran maka rata-rata kinerja IKU dominan sasaran strategis tahun 2014 tercapai 139,42%. Realisasi IKU dominan 1 sebesar 75% atau 125,00% dari target Sasaran Strategis 3 Terselenggaranya SPM pada 60% IPD. Realisasi IKU dominan 2 sebesar 100%


55

telah mencapai target sasaran strategis Terselenggaranya Good Governance pada 75% BUMD atau tercapai 171,23%. Rata-rata capaian kinerja IKU outcome secara keseluruhan sebesar 151,02% sedangkan kinerja Indikator Output telah optimal sebesar 100,00%. Secara keseluruhan, perkembangan realisasi IKU sasaran strategis 3 tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini: No 1 2 3 4 5 6

Indikator Kinerja Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Persentase BUMD/BLUD yang dilakukan sosialisasi/ asistensi GCG/KPI Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik Bidang keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/ asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

Kinerja



2013

2014


%

100,00

75,00

(25,00)

60,00

125,00

%

125,00

100,00

(25,00)

65,00

153,85

%

100,00

100,00

-

100,00

100,00

Laporan

46

5

(41)

14

328,57

Laporan

6

6

-

3

200,00

Laporan

36

18

(18)

14

257,14

Satuan

Analisis masing-masing capaian indikator sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Capaian

Indikator

Kinerja

Outcome

Persentase

IPD

yang

melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 mensyaratkan implementasi SPM dilakukan dengan cara menuangkan indikator SPM pada dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan serta pada dokumen penganggaran daerah. Selanjutnya Inpres Nomor 1 Tahun 2010 juga mengharuskan Pemda menerapkan SPM yang telah ditetapkan oleh kementerian teknis. Mengingat pentingnya implementasi SPM tersebut, maka BPKP melakukan pengawasan sesuai sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah antara lain melalui audit kinerja. Berdasarkan hal tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi


56

Kalimantan Selatan menetapkan IKU “Jumlah IPD yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai SPM/Pelayanan Prima” sebagai IKU Dominan untuk mencapai Sasaran Strategis 3. IKU ini diukur dengan menghitung presentase IPD yang mencantumkan SPM dalam dokumen perencanaan dibagi dengan jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanan. Capaian IKU “Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal” tahun 2014 sebesar 75,00% dengan target tahun 2014 sebesar 60,00% atau tercapai 125,00%. Realisasi IKU ini telah mencapai target Sasaran Strategis 3 sebesar 60% IPD telah melaksanakan pelayanan sesuai SPM. Terdapat deviasi atas kinerja IKU ini bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 25,00%. Kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini dengan dilakukannya audit kinerja bidang kesehatan dan bidang pendidikan pada Kabupaten Tanah Laut dan audit kinerja bidang kesehatan pada Kabupaten Barito Kuala. Kegiatan

untuk

mencapai

Rp370.696.000,00

atau

IKU

ini

menggunakan

206,00%

dari

dana

anggarannya

sebesar sebesar

Rp179.950.000,00 dan dengan SDM sebanyak 1.611 OH atau 221,60% dari rencananya sebanyak 727 OH. 2. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase BUMD/BLUD yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI Capaian IKU “Persentase BUMD/BLUD yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI” tahun 2014 sebesar 65% dengan target capaian sebesar 100%. Capaian indikator ini dihitung dari realisasi BUMD/BLUD yang telah dilakukan sosialisasi/asistensi pada tahun 2014 dibandingkan dengan target dalam PKPT. Jumlah BUMD/BLUD dihitung bukan pada jumlah PP namun pada

jumlah

BUMD/BLUD

sosialisasi/asistensi/evaluasi

yang

diperhitungkan

GCG/KPI,

sehingga

telah

apabila

dilakukan atas

satu

BUMD/BLUD dilakukan lebih dari satu PP terkait GCG/KPI di tahun yang sama maka realisasi dihitung satu BUMD/BLUD.


57

Tercapainya target indikator kinerja ini disebabkan adanya kenaikan permintaan oleh BUMD/BLUD. Target PKPT tahun 2014 sebanyak 3 BUMD, sedangkan

jumlah

BUMD/BLUD

yang

dilakukan

sosialisasi/asistensi

GCG/KPI tahun 2014 sebanyak 4 BUMD yaitu PDAM Tanah Laut, PDAM Tapin, PDAM Intan Banjar dan PDAM Bersujud. Kegiatan untuk mencapai IKU

ini

adalah

Sosialisasi

GCG,

sosialisasi

KPI,

pendampingan

implementasi GCG dan pendampingan pembobotan nilai KPI. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp4.360.000,00 atau 62,02% dari anggarannya sebesar Rp7.030.000,00 dan dengan SDM sebanyak 179 OH atau 778,26% dari rencananya sebanyak 23 OH. 3. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja Capaian IKU “Persentase BUMD yang dilakukan Audit Kinerja” tahun 2014 sebesar 100% dengan target sebesar 100% atau 100% dari target. Capaian indikator ini dihitung dari realisasi BUMD yang telah dilakukan audit kinerja pada tahun 2014 dibandingkan dengan target dalam PKPT. Target dan realisasi BUMD adalah PDAM dimana satu PDAM dihitung satu realisasi dan bukan PP. Realisasi dihitung hanya dari PKPT dan tidak termasuk non PKPT. Tercapainya target indikator kinerja ini utamanya disebabkan semakin meningkatnya

kerjasama

dan

komunikasi

antara

BPKP

Perwakilan

Kalimantan Selatan dengan BUMD-BUMD di Kalimantan Selatan. Target PKPT tahun 2014 sebanyak 11 BUMD, sedangkan jumlah BUMD yang dilakukan audit kinerja sesuai dengan target PKPT tahun 2014 sebanyak 11 BUMD. Kegiatan

untuk

Rp131.568.000,00

mencapai atau

IKU

ini

125,36%

menggunakan dari

dana

anggarannya

sebesar sebesar

Rp104.951.000,00 dan dengan SDM sebanyak 1.113 OH atau 169,92% dari rencananya sebanyak 655 OH.


58

4. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah Capaian tahun 2014 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah adalah sebanyak 5 laporan. Target awal yang ditetapkan atas indikator output ini sebesar 4 laporan, Non PKP2T 1 PP sehingga target atas indikator output ini menjadi 5 laporan. Capaian kinerja atas indikator ini setelah adanya penambahan target menjadi 100%. Capaian IKU ini sama dengan realisasi IKU Tahun 2013 yang sebesar 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah audit kinerja bidang kesehatan dan bidang pendidikan dan Evaluasi Pelayanan Publik. 5. Indikator Output Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat Capaian tahun 2014 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat adalah sebanyak 3 laporan. Target atas indikator output ini sebesar 3 laporan yang seluruhnya terealisasi dan terdapat penambahan target yang disebabkan adanya PP Non PKPT sebanyak 3 PP sehingga target atas indikator output ini menjadi 6 laporan. Capaian kinerja atas indikator output ini sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output ini antara lain sosialisasi GCG, sosialisasi KPI, pendampingan pembobotan nilai KPI dan pendampingan implementasi GCG pada PDAM. 6. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Kinerja BUMD Capaian tahun 2014 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD adalah sebanyak 19 laporan. Target atas indikator output ini sebesar 12 laporan yang seluruhnya terealisir dan terdapat penambahan target yang disebabkan adanya PP Non PKPT sebanyak 7 PP sehingga target atas indikator output ini menjadi 19 laporan. Capaian kinerja atas indikator output ini sebesar 100%.


59

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output ini antara lain audit kinerja PDAM, audit dengan tujuan tertentu dengan lingkup clearance asset, kompilasi dan validasi audit kinerja PDAM serta evaluasi peran korporasi dalam mendukung ketahanan pangan.

4

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mengambil peran untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan mendorong penerapan sistem pengendalian intern, atau Fraud Control Plan (FCP). Berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, BPKP berperan dalam melakukan audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan negara, serta sebagai pemberi keterangan ahli pada kasus tindak pidana korupsi. Sasaran “Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan kesadaran dan keterlibatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bersama 15 indikator lainnya yang terdiri dari 8 (delapan) IKU Outcome dan 7 (tujuh) Indikator Output, Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2014 sebagai berikut: No

Indikator Kinerja

IKU Outcome 1 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi 2 IPP/IPD/BUMD/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP 3 Jumlah IPP/IPD/BUMD/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK 4 Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga 5 Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA


Satuan


Capaian

Kelompok

12

16

133,33

Instansi

3

3

100,00

Instansi

1

0

0,00

%

100,00

100,00

100,00

%

90,00

100,00

111,11

60

No

Indikator Kinerja

Satuan

6

Persentase TL hasil audit investigasi non TPK % oleh instansi berwenang 7 Persentase Laporan Keinvestigasian yang % sesuai standar 8 Persentase hasil telaahan pengaduan % masyarakat Rata-Rata IKU Outcome Indikator Output 9 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan 10 11 12 13 14 15

Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Laporan hasil reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat


Capaian

50,00

99,34

198,68

95,00

100,00

105,26

100,00

100,00

100,00 106,05

12

12

100

Laporan

4

4

100

Laporan

1

-

0

Laporan

5

3

60

Laporan

96

96

100

Laporan

4

4

100

Laporan

3

3

100

Rata-Rata Indikator Output

80

Dari tabel di atas dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran maka kinerja IKU dominan Sasaran Strategis 4 tahun 2014 tercapai 133,33% dan telah melampaui target Sasaran Strategis yaitu meningkatnya kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80% pada tahun 2014. Secara keseluruhan, rata-rata kinerja IKU Outcome sebesar 106,05% sedangkan kinerja Indikator Output telah mencapai 80,00%. Perkembangan realisasi IKU sasaran strategis 4 tahun 2014, secara keseluruhan, dibandingkan dengan tahun 2013 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini: Kinerja No 1

Indikator Kinerja

Satuan

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi

Kelompok

2013

2014


11

16

5




12

133,33

61

Kinerja No 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15

Indikator Kinerja IPP/IPD/BUMD/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP Jumlah IPP/IPD/BUMD/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang Persentase Laporan Keinvestigasian yang sesuai standar Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Laporan hasil reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat



2013

2014


Instansi

3

3

-

3

100,00

Instansi

1

0

(1)

1

0,00

%

100,00

100,00

-

100,00

100,00

%

87,14

102,00

14,86

95,00

111,11

%

91,60

99,34

7,74

50,00

198,68

%

100,00

100,00

-

95,00

105,26

%

100,00

100,00

-

100,00

100,00

Laporan

11

12

1

1

800,00

Laporan

3

4

1

3

133,33

Laporan

1

0

(1)

3

33,33

Laporan

3

3

-

5

60,00

Laporan

122

96

(26)

50

248,00

Laporan

4

4

-

-

-

Laporan

-

3

3

Satuan

Analisis masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Outcome Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi Target kinerja IKU “Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi” sampai dengan tahun 2014 sebanyak 16 kelompok


62

masyarakat atau tercapai 133,33%. Realisasi IKU ini telah melampaui target IKU pada Rencana Strategis Tahun 2010-2014 sebanyak 12 (dua belas) kelompok masyarakat. Capaian indikator kinerja telah melampaui target indikator kinerja pada tahun 2014 sebesar 80% kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi Program Anti Korupsi. Hal ini tidak lepas dari komitmen dalam pemberantasan korupsi melalui upaya pencegahan dan adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai outcome tersebut pada tahun 2014 adalah Sosialisasi Program Anti Korupsi, dengan sasaran peserta sebanyak 5 focus group yang terdiri dari Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Banjarmasin dan Poltekes Banjarbaru, Pengelola Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan

untuk

mencapai

Rp38.876.000,00

atau

IKU

ini

137,24%

menggunakan dari

dana

anggarannya

sebesar sebesar

Rp28.326.000,00 dan dengan SDM sebanyak 210 OH atau 205,88% dari rencananya sebanyak 102 OH. 2. Capaian Indikator Kinerja Outcome IPP/IPD/BUMD/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP Target kinerja IKU “IPP/IPD/BUMD/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan Sosialisasi/DA/Asistensi/Evaluasi FCP” sebanyak 3 IPP/IPD/BUMD/BLUD. Pada Tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan

4

jenis

kegiatan

Fraud

Control

Plan

pada

IPP/IPD/BUMD/BLUD sehingga kinerja IKU ini sebesar 100,00% dan telah mencapai Target Kinerja Tahun 2014. Kegiatan FCP yang berhasil dilaksanakan yaitu Sosialisasi FCP dan Diagnostic Assessment di RSUD Ratu Zalecha Martapura, Sosialisasi FCP di RSUD H. Badaruddin Tanjung, serta sosialisasi hasil Diagnostic Assessment pada RSUD Anshari Saleh Banjarmasin. Tercapainya target indikator kinerja ini berkat komunikasi dan sosialisasi yang baik terhadap instansi terkait.


63

Sedangkan selama periode tahun 2012 sampai dengan 2013 telah dilakukan kegiatan FCP berupa: b. Sosialisasi, Evaluasi atas Eksistensi dan Implementasi, serta Bimbingan Teknis FCP sebanyak dua kali pada RSUD H. Andi Abdurrahman Noor, Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu; dan c. Sosialisasi dan Diagnostic Assessment FCP pada RSUD Anshari Saleh, Kota Banjarmasin. Kegiatan

untuk

Rp32.315.000,00

mencapai atau

IKU

ini

100,00%

menggunakan dari

dana

anggarannya

sebesar sebesar

Rp32.315.000,00 dan dengan SDM sebanyak 115 OH atau 100,00% dari rencananya sebanyak 115 OH. 3. Capaian Indikator Kinerja Outcome Jumlah IPP/IPD/BUMD/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK Indikator Kinerja Outcome Jumlah IPP/IPD/BUMD/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK diukur dengan membandingkan jumlah instansi yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi tindak pidana korupsi dengan target instansi yang ditetapkan pada Rencana Strategis 2010 – 2014. Untuk tahun 2014, IKU ini tidak mencapai target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 1 instansi atau tercapai 0,00%. Hal ini disebabkan setelah dilaksanakan koordinasi, tidak adanya permintaan melakukan pengkajian peraturan, baik dari pemerintah daerah maupun Instansi Pusat yang berpotensi Tindak Pidana Kosrupsi, sehingga tidak ada penyerapan dana maupun SDM. Namun, dari tahun 2012 sampai tahun 2013 telah dilaksanakan kajian pengawasan pada dua instansi, yaitu Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Honorarium Pelayanan Medis Berdasarkan Kinerja pada RSUD Tanah Bumbu dan dengan

kajian

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Nomor 60 tahun

2012

tentang

Tata

Cara

Penganggaran,

Pelaksanaan

dan

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan


64

Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Capaian

Indikator

Kinerja

Outcome

Persentase

Pelaksanaan

penugasan HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga Permintaan HKP, Klaim dan Eskalasi yang memenuhi syarat sebanyak 3 permintaan dan seluruhnya telah diterbitkan baik surat tugas mapun laporannya sehingga capaian kinerja IKU ini sebesar 100,00%. Capaian IKU ini telah mencapai target kinerja IKU tahun 2014. Kegiatan yang mendukung capaian IKU ini terdiri dari evaluasi hambatan kelancaran Penyelesaian Klam Lahan di Bandara Syamsudin Noor, audit penyesuaian harga atas Nilai Kontrak Paket EINRIP Eks-02 Banjarmasin Batas Kalteng Loan AIPRD L-002 SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov Kalsel, dan audit penyesuaian harga atas Nilai Kontrak Paket EINRIP Eks-01 Martapura - Ds. Tungkap Loan L-002 SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan

untuk

Rp53.270.000,00

mencapai atau

IKU

ini

112,50%

menggunakan dari

dana

anggarannya

sebesar sebesar

Rp47.310.000,00 dan dengan SDM sebanyak 263 OH atau 55,96% dari rencananya sebanyak 470 OH. 5. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase pelaksanaan audit Investigasi/ PKKN/PKA Capaian

kinerja

IKU

“Persentase

pelaksanaan

audit

investigasi/

PKKN/PKA” sebesar 102,04%. Capaian ini lebih tinggi dari target 2014 sebesar 90% Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA. Jika dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2013 sebesar 89,28% maka kinerja IKU ini lebih tinggi sebesar 12,76%. Jumlah permintaan Instansi Penyidik Tahun 2014 sebanyak 100 surat permintaan yang terdiri dari 11 surat permintaan bantuan audit invetigasi, 21 surat permintaan bantuan audit PKKN dan 68 permintaan bantuan PKA.


65

Dari 100 surat permintaan penyidik tersebut, telah ditindaklanjuti sebanyak 100 permintaan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut: 1) Audit investigasi sebanyak 12 laporan; 2) Audit PKKN 20 laporan; 3) Pemberian Keterangan Ahli sebanyak 68 laporan. Kegiatan

untuk

mencapai

Rp646.507.000,00

atau

IKU

ini

104,50%

menggunakan dari

dana

anggarannya

sebesar sebesar

Rp618.677.000,00 dan dengan SDM sebanyak 2.997 OH atau 118,83% dari rencananya sebanyak 2.522 OH.

6. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang Capaian kinerja IKU “Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang” sebesar 99,34%, atau mencapai 198,68% dari target IKU tahun 2014 yang sebesar 50,00% hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang dan telah mencapai target IKU tahun 2014 sebesar 50,00%.Capaian kinerja IKU ini di melebihi capaian kinerja IKU tahun 2013 sebesar 91,60%. Nilai temuan investigatif non TPK sampai dengan 31 Desember 2014 yaitu Rp63.183.623.472,67 dan telah ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebesar Rp62.764.376.720,31. 7. Capaian

Indikator

Kinerja

Outcome

Persentase

Laporan

Keinvestigasian yang sesuai standar Capaian kinerja IKU “Persentase Laporan Keinvestigasian yang sesuai standar” sebesar 100,00% dengan target tahun 2014 sebesar 95% atau tercapai 105,26%. Jumlah laporan keinvestigasian yang disampaikan ke pusat pada Tahun 2014 sebanyak 100 laporan dan 100 laporan tersebut tidak dikembalikan pusat. Realisasi IKU ini sama dengan capaian IKU tahun 2013 yang sebesar 100,00%. Capaian target indikator kinerja ini tidak lepas dari dipatuhinya Pedoman Penugasan Bidang Investigasi dan proses review berjenjang yang berjalan dengan baik.


66

8. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase Hasil Telaahan Pengaduan Masyarakat Capaian IKU “Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat” sebesar 100% dari target IKU Tahun 2014 sebesar 100% atau tercapai 100,00%. Jumlah laporan pengaduan masyarakat kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 sebanyak 3 pengaduan dan telah ditelaah seluruhnya. Realisasi IKU ini melebihi capaian IKU tahun 2013 yang sebesar 66,67%. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp6.490.000,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp6.490.000,00 dan dengan SDM sebanyak 55 OH atau 137,50% dari rencananya sebanyak 40 OH. 9. Indikator Output Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi adalah sebanyak 12 laporan atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebanyak 12 laporan. Target awal atas indikator output ini sebesar 6 laporan dan 8 PP Non PKP2T, namun penambahan 2 PP Non PKPT bukan merupakan kinerja sehingga target atas indikator ini menjadi 12 laporan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Sosialisasi Program Anti Korupsi dengan sasaran peserta sebanyak 5 focus group, koordinasi penanganan kasus dengan pihak penyidik di Polda dan Kejati Kalimantan Selatan, Narasumber Kegiatan Penyuluhan di Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin, Pelatihan Bersama bersama Penegak Hukum dalam Pemberantasan TPK, dan pemberian Materi Audit PKKN ke Polda Kalimantan Selatan. Capaian

IKU ini sama dengan

capaian IKU tahun 2013 sebesar 100,00%. 10. Indikator Output Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP Capaian tahun 2014 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP adalah sebanyak 4 laporan atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebanyak 4 laporan. Capaian IKU ini


67

lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2013 sebanyak 3 laporan. Capaian IKU ini lebih besar dari capaian IKU tahun 2013 yaitu 75%. Rincian atas kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah sebagai berikut: No Kegiatan a. Sosialisasi hasi Diagnostic Assessment di RSUD Anshari Saleh b. Sosialisasi FCP dan Diagnostic Assessment FCP di RSUD Ratu Zalecha Martapura c. Sosialisasi FCP di RSUD H. Badaruddin Tanjug Jumlah

LHA 1 2 1 4

11. Indikator Output Laporan Hasil Kajian Pengawasan Tidak ada output kajian pengawasan Tahun 2014 dengan target indikator output sebanyak 1 laporan sehingga kinerja atas indikator output sebesar 0%. Capaian IKU ini lebih kecil dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2013. Hal ini disebabkan tidak adanya penugasan kajian penugasan pada tahun 2014. 12. Indikator Output Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Realisasi laporan hasil audit atas HKP, Eskalasi dan Klaim pada Tahun 2014 adalah sebanyak 3 laporan dengan target atas indikator output ini sebanyak 5 laporan sehingga kinerja indikator output ini sebesar 60,00%. Capaian

IKU ini sama dengan capaian IKU tahun 2013 yang sebesar

60,00%. Kondisi ini disebabkan karena rendahnya permintaan audit klaim dari mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah: No Kegiatan a. Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan b. Audit Eskalasi Jumlah


LHA 1 2 3

68

13. Indikator Output Laporan Hasil

Audit Investigasi,

Perhitungan

Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik Realisasi output laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik tahun 2014 sebanyak 100 laporan. Target awal atas indikator output sebesar 64 laporan dan terdapat penambahan PP penugasan Non PKP2T sebanyak 36 PP sehingga target atas indikator ini menjadi 100 laporan. Capaian kinerja atas indikator output ini setelah adanya penambahan target sebesar 100%. Capaian IKU ini sama dengan capaian IKU tahun 2013 sebesar 100%. Rincian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah: No Kegiatan a. Audit Investigasi b. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara c. Pemberian Keterangan Ahli Jumlah 14. Indikator Output Laporan Hasil

Audit Investigasi,

LHA 11 20 68 99 Perhitungan

Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Lain Realisasi indikator output laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Lain tahun 2014 sebanyak 1 laporan. Target awal atas indikator output sebesar 4 laporan sehingga kinerja indikator output ini 25,00%. Hal ini dikarenakan tidak adanya permintaan audit dari Instansi Lain yang menyebabkan tidak adanya penugasan audit atas permintaan instansi lain. 15. Indikator Output Laporan Hasil Reviu Terhadap Laporan dan Pengaduan Masyarakat Realisasi indikator output laporan hasil reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat tahun 2014 sebanyak 3 laporan. Target awal atas


69

indikator output sebesar 2 laporan sehingga kinerja indikator output ini 150,00%.

5

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda

Penyelenggaraan

SPIP

merupakan

tanggung

jawab

masing-masing

menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, melalui BPKP Pusat, sesuai pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pembinaan SPIP diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan pemerintah daerah yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008. Bersama tiga IKU lainnya yang terdiri dari 2 (dua) IKU Outcome dan 1(satu) Indikator Output, kinerja sasaran strategis 4 Tahun 2013 sebagai berikut: No

Indikator Kinerja

Satuan

IKU Outcome 1 Persentase Pemda yang menyelenggarakan % SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 2 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi Instansi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 Rata-Rata IKU Outcome Indikator Output 3 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan Laporan SPIP Bidang Polsoskam 4 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan Laporan SPIP Bidang Keuangan Daerah 5 Jumlah Peserta Diklat SPIP Orang/ Laporan 6 Jumlah K/L dan Pemda yang Mendapatkan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pemda Penyelenggaraan SPIP Rata-Rata Indikator Output



Capaian

60,00

57,14

95,23

3

8

266,67 180,95

3

3

100

37

37

100

1

1

100

7

7

100 100

70

Dari tabel di atas dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran maka kinerja IKU dominan sasaran strategis 5 tahun 2012 telah terealisasi sebesar 57,14 dari target 60% pemda yang memperoleh opini WTP, sehingga capaian kinerja untuk IKU tersebut sebesar 95,23%. Rata-rata capaian kinerja IKU Outcome secara keseluruhan mencapai 295,23% dan kinerja Indikator Output 100,00%. Secara keseluruhan, perkembangan realisasi IKU sasaran strategis 5 tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini: No

%

0

57,14

57,14

60,00

95,23

Instansi

5

8

3

3

266,67

Laporan

12

3

(9)

15

180,00

Laporan

27

37

10

-

-

Orang/ Laporan

-

1

1

-

-

Pemda

-

7

7

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

2

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008

5 6 7

Jumlah K/L dan Pemda yang Mendapatkan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP


2014

1

Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Jumlah Peserta Diklat SPIP


2013

Satuan

4

Kinerja


Indikator Kinerja

Analisis kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Capaian

Indikator

Kinerja

Outcome

Presentase

Pemda

yang

menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 IKU “Persentase K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008” diukur dengan menghitung jumlah K/L/Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan jumlah seluruh K/L/Pemda. Opini WTP atas laporan keuangan diyakini dapat mewakili sistem pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, karena


71

audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian atas keandalan sistem pengendalian K/L/Pemda. Capaian IKU “Persentase K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008” belum mencapai target 2014 sebesar 70%. Hal tersebut karena opini BPK RI terhadap laporan keuangan tahun buku 2013 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan baru 8 Pemda atau 57,14% yang memperoleh opini WTP dari 14 Pemda. Untuk mencapai target IKU di tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan berupaya meningkatkan intensitas pendampingan pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah kepada Instansi Pemerintah Daerah. Kegiatan

untuk

Rp452.758.000,00

mencapai atau

IKU

ini

89,96%

menggunakan dari

dana

anggarannya

sebesar sebesar

Rp503.266.000,00 dan dengan SDM sebanyak 1.874 OH atau 97,05% dari rencananya sebanyak 1.931 OH. 2. Capaian Indikator Kinerja Outcome Jumlah Pemerintah Daerah yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 IKU ini dibentuk pada tahun 2012 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Pedoman

Penyusunan

Desain

Penyelenggaraan

SPIP

berdasarkan

Peraturan Kepala BPKP Nomor PER–687/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012. Kinerja IKU ini dihitung dari jumlah pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 sampai dengan tahun berjalan. Capaian IKU “Jumlah Pemerintah Daerah yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008” sebanyak 8 pemda dari target tahun 2014 sebanyak 4 pemda atau tercapai 200,00%. Capaian IKU ini telah melampaui target IKU Tahun 2014 sebanyak 4 pemda.


72

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU tersebut dalam bentuk Asistensi Pemerintah Daerah berupa kegiatan bimbingan teknis dan konsultasi penyelenggaraan SPIP. Selain kegiatan tersebut, dalam rangka mendukung Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah, telah dilakukan Asistensi Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan SPIP. 3. Indikator Output Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan

SPIP Bidang Polsoskam Capaian tahun 2014 untuk Indikator Kinerja Output Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP adalah sebanyak 3 laporan. Target indikator kinerja output ini sebanyak 3 laporan terdiri target Non PKPT sebanyak 3 PP. Capaian kinerja atas indikator output ini setelah adanya penambahan target sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut berupa sosialisasi SPIP di lingkungan kementerian/lembaga/instansi vertikal yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. 4. Indikator Output Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Capaian tahun 2014 untuk Indikator Kinerja Output Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP adalah sebanyak 37 laporan. Target awal atas indikator output ini sebesar 20 laporan, Non PKP2T 17 PP sehingga target atas indikator output ini menjadi 37 laporan. Capaian kinerja atas indikator output ini setelah adanya penambahan target sebesar 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Sosialisasi SPIP, Monitoring Perbaikan SPIP, Pendampingan Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian, dan Narasumber kegiatan lainnya.


73

5. Indikator Output Laporan Peserta Diklat SPIP

Capaian tahun 2014 untuk Indikator Kinerja Output Laporan Peserta Diklat SPIP adalah sebanyak 1 laporan. Target indikator kinerja output ini sebanyak 1 laporan terdiri target PKPT sebanyak 1 PP. Capaian kinerja atas indikator output ini sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut berupa Kegiatan Diklat SPIP bagi APIP di Lingkungan Inspektorat sewilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan diikuti oleh 30 peserta. 6. Indikator

Output

Laporan

Kosnultasi

dan

Bimbingan

Teknis

Penyelengaraan SPIP Capaian tahun 2014 untuk Indikator Kinerja Output Laporan Peserta Diklat SPIP adalah sebanyak 7 laporan. Target indikator kinerja output ini sebanyak 7 laporan terdiri target PKPT sebanyak 7 PP, yang terbagi pada Bagian Tata Usaha sebanyak 1 PP dan Bidang APD sebanyak 6 PP. Capaian kinerja atas indikator output ini sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut berupa mengikuti Forum Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan BPKP, Bimbingan Teknis Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, serta Monitoring Penyelenggaran SPIP pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kotabaru, Banjar, dan Kota Banjarbaru.

6

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda

Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), karena faktor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi. Oleh karena itu, setiap

aparat

pengawas

intern

pemerintah

(APIP)

diharapkan

mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan ketentuan


74

tersebut. Keahlian tersebut perlu terus-menerus diperbarui dan ditingkatkan, baik melalui program pendidikan gelar maupun program pendidikan nongelar. Sasaran

Strategis “Meningkatnya

kapasitas aparat pengawasan

intern

pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan penerapan JFA, yang bertujuan untuk mengukur tingkat pembinaan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan pada APIP pada Pemerintah Daerah. Bersama satu Indikator output, realisasi kinerja Sasaran Strategis 6 tahun 2014 sebagai berikut: No

Indikator Kinerja

Satuan


Capaian

IKU Outcome 1

Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

%

80,00

85,71

107,14

Kegiatan

6

6

100

Indikator Output 2

Jumlah sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan target capaian kinerja sasaran, capaian IKU dominan sasaran strategis tahun 2014 tercapai 85,71% atau 107,14% dari target IKU Tahun 2014 dan telah mencapai target Sasaran Strategis yaitu Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA menjadi 80% pada tahun 2014. Sedangkan Indikator Output Sasaran Strategis 6 telah mencapai 100,00%. Secara keseluruhan, perkembangan realisasi IKU sasaran strategis 6 tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini: No

Kinerja



2012

2013


%

64,29

85,71

21,42

80,00

107,14

Kegiatan

10

6

(4)

4

250,00

Indikator Kinerja

Satuan

1


2

Jumlah sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

Analisis kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:


75

1. Capaian Kinerja Outcome Presentase Pemda yang dilakukan Asistensi Penerapan JFA IKU “Presentase Pemda Yang dilakukan Asistensi Penerapan JFA” merupakan IKU Dominan Sasaran Strategis “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda”. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah pemda yang dilakukan

asistensi

penerapan

JFA

dibandingkan

jumlah

seluruh

pemerintah daerah. Capaian IKU ini sebesar 85,71% dari target tahun 2014 sebesar 80% atau mencapai 107,14%. Capaian IKU telah melampaui target IKU pada Rencana Strategis 2010 – 2014 sebesar 80%. Kegiatan yang mendukung capaian IKU ini berupa Sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan JFA. Kegiatan

untuk

Rp36.453.000,00

mencapai atau

IKU

ini

100,00%

menggunakan dari

dana

anggarannya

sebesar sebesar

Rp36.453.000,00 dan dengan SDM sebanyak 109 OH atau 118,48% dari rencananya sebanyak 92 OH. 2. Indikator Output Kegiatan Sosialisasi dan bimtek Penerapan JFA APIP Daerah Capaian tahun 2014 untuk Indikator Kinerja Output Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah adalah sebanyak 6 laporan. Target awal atas indikator output ini sebesar 5 kegiatan ditambah PP Non PKP2T sebanyak 1 Laporan. Capaian kinerja atas indikator output ini mencapai 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA.


76

7

Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%

Perencanaan pengawasan berfungsi memfokuskan kegiatan pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus media untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja teknis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Sasaran “Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan. Bersama 15 (sebelas) indikator lainnya yang terdiri dari 11 (sebelas) IKU Outcome dan 4 (empat) Indikator Output, kinerja sasaran strategis 7 tahun 2014 yaitu sebagai berikut: No

Indikator Kinerja

IKU Outcome 1 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi 2 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP 3 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian 4 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur 5 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa 6 Persentase pemanfaatan aset 7 8 9 10

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP

11

Satuan

Capaian

%

90,00

99,28

110,31

%

100,00

100,00

100,00

7,5

7,6

101,33

7,5

8,16

108,80

-

250

246

98,40

% Skala Likert 1-10

99,00

93,37

94,31

6,00

7,94

132,33

%

100,00

100,00

100,00

Topik Penelitian

2

7

350,00

APIP

14

14

100,00

7,10

8,02

112,96

Skala Likert 1-10 Skala Likert 1-10

Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor Skala bersertifikat Likert 1-10 Rata-Rata IKU Outcome Indikator Output 1 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola Pemda APIP Daerah 2 Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Laporan



128,04 13

13

100

9

9

100

77

No 3 4

Indikator Kinerja

Satuan

Daerah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Jumlah sarana prasarana Rata-Rata Indikator Output

Laporan Unit/M2/ Paket


Capaian

60

60

100

43

43

100 100,00

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan target capaian kinerja sasaran, ratarata IKU dominan sasaran strategis 7 tahun 2012 mencapai 105,16%. Realisasi IKU dominan 1 sebesar 99,28% atau 110,31% dari sasaran strategis tahun 2014 yaitu Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90%. Realisasi IKU dominan 2 sebesar 100,00% dan telah mencapai target sasaran strategis 2014. Rata-rata capaian seluruh IKU outcome Sasaran Strategis 7 mencapai 127,20% sedangkan rata-rata kinerja Indikator Output Sasaran Strategis 7 mencapai 100,00%. Kegiatan

untuk

mencapai

Rp16.692.497.000,00

IKU

atau

ini

97,16%

menggunakan dari

dana

sebesar

anggarannya

sebesar

Rp17.179.898.000,00 dan dengan SDM sebanyak 9.386 OH atau 121,13% dari rencananya sebanyak 7.749 OH. Secara keseluruhan, perkembangan realisasi IKU Sasaran Strategis 7 Tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini:

No 1 2

3 4

Indikator Kinerja Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan

Kinerja



2013

2014


%

99,63

99,28

(0,35)

90,00

110,31

%

100,00

100,00

0

100,00

100,00

7,6

7,6

0

7,5

101,33

7,97

8,16

0,19

7,5

108,80

Satuan

Skala Likert 110 Skala Likert 110


78

No 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

Indikator Kinerja sesuai prosedur Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa Persentase pemanfaatan aset Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Jumlah sarana prasarana

Kinerja



2013

2014


-

291

246

(45)

250

98,40

%

92,84

93,37

0,53

99,00

94,31

Skala Likert 110

7,25

7,94

0,69

6

132,33

%

96,55

100,00

3,45

100,00

100,00

Topik Penelitian

1

7

6

2

350,00

APIP

12

14

2

14

100,00

Skala Likert 110

7,36

7,36

0

7,10

103,66

Pemda

4

13

9

-

-

Laporan

2

9

7

-

-

Laporan

60

60

0

60

100,00

Unit/M2/ Paket

180

43

(137)

25

720,00

Satuan

Analisis kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Capaian Kinerja Outcome Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi IKU “Presentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi” diukur dengan membandingkan realisasi PP PKPT dengan target PP dalam PKPT. Kinerja IKU ini sebesar 99,28% dari target 2014 sebesar 90% atau mencapai 110,31%, dan telah melebihi target IKU pada Rencana Strategis 2010-2014 sebesar 90,00%. Terdapat deviasi atas realisasi IKU ini bila dibandingkan capaian IKU Tahun 2013 sebesar 0,35%.


79

2. Capaian Kinerja Outcome Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP IKU “Presentase kesesuaian laporan keuangan perwakilan BPKP dengan SAP” diukur dari hasil reviu Inspektorat terhadap laporan keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 100% apabila tidak ada catatan dan 80% apabila ada catatan. Capaian IKU ini sebesar 100,00% dari target IKU Tahun 2014 sebesar 100,00% dan telah mencapai target IKU pada Rencana Strategis Tahun 2010-2014. tahun 2014. Capaian IKU ini sama dengan kinerja IKU Tahun 2013. Tercapainya IKU ini dikarenakan laporan keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada catatan dari hasil reviu Inspektorat. 3. Capaian Kinerja Outcome Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian IKU

“Persepsi

kepuasan

pegawai

perwakilan

terhadap

layanan

kepegawaian” diukur dengan hasil survei kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan atas layanan kepegawaian. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan survey Kepuasan

Pegawai

terhadap

Pelayanan

Kepegawaian

dengan

71

responden dan 18 variabel pengukuran. Berdasarkan hasil survey dengan skala Likert 1-10 diperoleh skor rata-rata 7,6 yang lebih tinggi dari target IKU Tahun 2014 sebesar 7,5 atau tercapai 101,33%. Realisasi IKU ini telah mencapai target IKU Tahun 2014 sebesar 7,5 dari skala likert 1-10. Realisasi tersebut sama dengan capaian tahun 2013 sebesar 7,6 dari skala likert 1-10. 4. Capaian Kinerja Outcome Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur IKU “Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur” diukur dengan hasil survei pegawai Perwakilan


80

BPKP Provinsi Kalimantan Selatan atas layanan keuangan dengan skala likert 1-10. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan survey Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Pencairan Anggaran yang diajukan sesuai prosedur dengan 40 responden dan 14 variabel pengukuran. Berdasarkan hasil survey dengan skala Likert 1-10 diperoleh skor rata-rata 8,16 yang lebih tinggi dari target IKU Tahun 2014 sebesar 7,5 atau tercapai 106,27%. Realisasi IKU ini telah mencapai target IKU pada Rencana Strategis 2010 – 2014 sebesar 7,5 dari skala likert 1-10. Hasil survey tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 7,97 atau naik 0,19. 5. Capaian Kinerja Outcome Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa IKU “Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa” diukur dengan menghitung berita tentang kegiatan perwakilan BPKP di media massa. Liputan media massa atas kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 246 artikel, dengan uraian liputan media massa online 123 pemberitaan dan media massa cetak sebanyak 123 liputan. Capaian IKU tersebut terhadap target IKU pada Rencana Strategis 2010 – 2014 sebesar 98,40. Terdapat deviasi terhadap realisasi IKU Tahun 2013 sebanyak 45 liputan. 6. Capaian Kinerja Outcome Persentase pemanfaatan asset IKU “Presentase pemanfaatan aset” diukur dengan membandingkan total aset dikurangi aset kondisi baik/kurang baik yang tidak digunakan dibandingkan total aset. Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kalimantan

Selatan

terus

berupaya

mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki. Aset Perwakilan BPKP


81

Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013 memiliki 1.532 buah dan dari jumlah tersebut yang tidak dimanfaatkan sebanyak 100 buah, sehingga aset yang telah dimanfaatkan 93,37% di bawah target IKU 2014 sebesar yaitu 99% atau tercapai 94,31%. Realisasi IKU ini lebih tinggi dari realisasi IKU tahun 2013 sebesar 92,84% atau naik 0,53%. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan serta pemeliharaan, meliputi sub-subkegiatan pencatatan dan updating akuntansi aset, inventarisasi aset, serta validasi dan verifikasi aset pada BPKP. 7. Capaian Kinerja Outcome Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarana prasarana IKU “Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarana prasarana” diukur dari hasil survei kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan atas layanan sarana prasarana dengan skala likert 1-10. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan survey Kepuasan

Pegawai

terhadap

Pelayanan

Kepegawaian

dengan

67

responden dan 12 variabel pengukuran. Berdasarkan hasil survey dengan skala Likert 1-10 diperoleh skor rata-rata 7,94 yang lebih tinggi dari target IKU Tahun 2014 sebesar 6,00 atau tercapai 132,33%. Realisasi tersebut juga lebih tinggi dari capaian tahun 2013 sebesar 7,25 dari skala likert 1-10. 8. Capaian Kinerja Outcome Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat IKU “Presentase tindak lanjut rekomendasi hasil inspektorat” diukur dari jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil Inspektorat BPKP dibandingkan dengan jumlah rekomendasi Inspektorat BPKP yang diterima sampai dengan tahun berjalan.


82

Capaian IKU ini sebesar 100,00% dari target IKU tahun 2014 sebesar 100,00%. Realisasi IKU ini lebih tinggi dari capaian IKU tahun 2013 sebesar 96,55% atau naik 3,45%. Pengukuran IKU ini dimulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2010 terdapat sebanyak 4 rekomendasi Inspektorat BPKP dan seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti. Pada tahun 2011 terdapat sebanyak 7 rekomendasi dari Inspektorat BPKP dan seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti. Pada tahun 2012 terdapat 8 rekomendasi dan seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti. Pada tahun 2013 terdapat 10 rekomendasi

Inspektorat

BPKP

dan

telah

ditindaklanjuti

sebanyak

seluruhnya. Pada tahun 2014 dilaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kalimantan

Selatan

dan

Audit

Operasional, namun sampai saat ini laporan hasil Audit Operasional belum diterima oleh perwakilan. Sehingga sampai dengan tahun 2014 seluruh rekomendasi telah tuntas sepenuhnya sejumlah 29 rekomendasi. 9. Capaian Kinerja Outcome Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas IKU “Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas” dinilai dengan menghitung jumlah topik penelitian yang disampaikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas). Pada Tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah mengirimkan topik penelitian sebanyak tujuh topik kepada puslitbangwas, dengan judul : a. Strukturisasi kelembagaan bagi unit kerja dalam penerapan SPIP, b. Aplikasi SIM Non Audit, c. Dampak Penerapan PPK-BLUD pada RSUD dalam meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, d. Metodologi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, e. Penyeragaman Kompetensi SDM BPKP


83

f.

Hubungan peran, kompetensi dan kualitas pengawasan, dan

g. Peran aplikasi SIMDA dalam penyusunan LKPD. Sehingga capaian kinerja dari outcome ini adalah 350% dari target 2014 sebesar 2 topik. Realisasi tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2013 naik sebanyak 7 topik karena pada tahun 2013 tidak dilakukan pengiriman topik ke Puslitbangwas. 10. Capaian

Kinerja

Outcome

Jumlah

instansi

APIP

yang

telah

disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP IKU “Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assesment tata kelola APIP” dinilai menghitung jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assesment tata kelola APIP di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan sosialisasi dan atau assessment tata kelola APIP pada 13 APIP Pemda, sedangkan pada tahun 2013 melakukan sosialisasi APIP pada 5 pemda (3 di Pemda antaranya telah dilakukan sosialisasi tahun 2012), sehingga capaian sampai dengan tahun 2013 jumlah pemda yang telah dilakukan sosialisasi tata kelola APIP 14 Pemda. Capaian IKU ini mencapai target IKU Tahun 2014 dengan jumlah APIP yang disosialisasi/diasessment sebanyak 14 APIP atau sebesar 100,00%. No a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

Pemda

Kabupaten Tanah Laut Kota Banjarmasin Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Banjar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Tabalong Kabupaten Kotabaru Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Tapin Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan


84

No Pemda m. Kabupaten Banjarbaru n. Kabupaten Balangan 11. Capaian Kinerja Outcome Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat IKU “Capaian Kinerja Outcome Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat” diukur dari hasil survey kepada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mengenai persepsi kepuasan atas auditor bersertifikat dengan menggunakan skala Likert 1-10. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan survey persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat dengan 11 responden dan 9 variabel pengukuran. Berdasarkan hasil survey dengan skala Likert 1-10 diperoleh skor rata-rata 8,02 yang lebih tinggi dari target IKU Tahun 2014 sebesar 7,1 atau tercapai

112,96%. Realisasi IKU ini telah mencapai target Kinerja Renstra tahun 2010-2014. Realisasi tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2013. 12. Indikator Output Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Capaian tahun 2014 untuk Indikator Kinerja Output Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah adalah sebanyak 13 kegiatan. Target awal atas indikator output ini sebesar 12 kegiatan dan terdapat penambahan target Non PKP2T sebanyak 1 PP sehingga output laporan sebanyak 13 Laporan. Capaian kinerja atas indikator output ini sebesar 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Asistensi/Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP. Kegiatan Asistensi/Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat adalah sebagai berikut:


85

No Kegiatan a. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Tapin b. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Barito Kuala c. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu d. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan e. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan f. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah g. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Banjarmasin h. Sosialisasi Penerapan Tata Kelola APIP pada Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu i. Sosialisasi dan Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Tapin j. Sosialisasi dan Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu k. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Tabalong l. Sosialisasi Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Balangan m. Narasumber Teknik Audit dan Pembuatan Kertas Kerja Audit dalam Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) pada Inspektorat Kota Banjarmasin Jumlah

LHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

13. Indikator Output Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah Capaian tahun 2014 untuk Indikator Kinerja Output Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah adalah sebanyak 9 laporan. Target atas indikator output ini sebesar 9 laporan dan tidak terdapat perubahan pada tahun berjalan. Capaian kinerja atas indikator output ini sebesar 100%. Rincian atas kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut Evaluasi penerapan tata kelola APIP pada

Inspektorat adalah sebagai

berikut:


86

No a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Kegiatan Evaluasi penerapan tata kelola APIP pada Inspektorat Kabupaten Banjar Evaluasi penerapan tata kelola APIP pada Inspektorat Kabupaten Kotabaru Evaluasi penerapan tata kelola APIP pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara Evaluasi penerapan tata kelola APIP pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Evaluasi penerapan tata kelola APIP pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Evaluasi penerapan tata kelola APIP pada Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Evaluasi penerapan tata kelola APIP pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Evaluasi penerapan tata kelola APIP pada Inspektorat Kabupaten Tapin Evaluasi penerapan tata kelola APIP pada Inspektorat Kota Banjarmasin Jumlah

LHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

14. Indikator Output Laporan dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Sasaran ini merupakan sasaran strategis kedua yang didukung dengan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBPKP. Program ini merupakan program non teknis yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha (TU) pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Sasaran tersebut mempunyai satu indikator kinerja yaitu Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP dengan target sebanyak 60 laporan dan terealisasi pada tahun 2014 sebanyak 60 laporan atau 100,00% dari target yang ditetapkan. Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : No 1

2

a. b. c. a.

Jenis Dokumen/Laporan Dokumen RKT Dokumen Tapkin Dokumen LAKIP Laporan Budaya Kerja (semester)


Target 1 1 1 2

Realisasi 1 1 1 2

87

No

3 4

5 6 7

Jenis Dokumen/Laporan b. Laporan GDN (bulanan) c. Laporan Kenaikan Pangkat Terpadu (semester) a. Dokumen RKA KL (sesuai pagu) b. Laporan Keuangan (bulan, semester, tahunan) a. Dokumen Perencanaan Kebutuhan (tahunan) b. Laporan BMN c. Laporan Penghematan Penggunaan Energi (semester) Laporan Kehumasan (triwulan) Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (bulanan, Triwulan) Laporan Pelaksanaan PKS (Triwulan) JUMLAH

Target 12 2 3 14 1 1

Realisasi 12 2 3 14 1 1

2

2

4

4

12

12

4 60

4 60

Selain output di atas pada Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan juga terdapat output-output yang bukan merupakan target kinerja, namun merupakan

output

atas

kegiatan-kegiatan

yang

dilaksanakan

oleh

Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan. Output tersebut yaitu: a. Laporan Bulanan Realisasi RKT; b. Laporan Triwulanan Kinerja; c. Laporan Triwulanan Form A PP 39; d. Laporan Daftar Urut Kepangkatan; e. Laporan Semester BMN; f. Laporan Triwulanan Penghematan Energi; g. Laporan Triwulanan Penggunaan Sarana dan Prasarana; 15. Jumlah Sarana dan Prasarana Sasaran ini merupakan sasaran strategis ketiga yang didukung dengan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP. Sasaran tersebut mempunyai satu indikator kinerja yaitu Jumlah Sarana Prasarana dengan target sebesar 43 unit. Realisasi atas sasaran tersebut pada tahun 2014 sebesar 43 unit atau mencapai 100%.


88

Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

8

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis pada BPKP terutama dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008, menegaskan identitas BPKP sebagai Auditor Presiden. Sehubungan dengan itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, melalui BPKP Pusat, dituntut untuk memberikan informasi yang

berharga

bagi

Presiden

dan

mampu

memberikan

solusi

atas

permasalahan yang dihadapi pemerintah. Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan

juga

harus

mampu

memberikan

informasi

untuk

mendukung pengambilan keputusan internal Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Sasaran strategis ini memiliki satu IKU yang menjadi IKU Dominan dengan realisasi sebagai berikut:

No 1

Indikator Kinerja Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

Satuan %

Kinerja Target Realisasi 100,00

100,00

Capaian % 100,00

Capaian IKU “Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif” dihitung dengan membandingkan jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Sistem informasi tersebut antara lain SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, dan SIMPEG. Pada tahun 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah memanfaatkan seluruh sistem informasi yang wajib dimanfaatkan sehingga dapat disimpulkan capaian IKU dominan sasaran strategis 8 tahun 2014 tercapai 100,00%. Realisasi ini sekaligus telah memenuhi target Sasaran Strategis terselenggarannya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan secara keseluruhan tahun 2014. Perkembangan realisasi IKU


89

sasaran strategis 8 Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2013 dan dikaitkan dengan target IKU pada Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014 disajikan dalam tabel berikut ini: No 1

Indikator Kinerja

Satuan

Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

%

Kinerja 2013

2014


100,00

100,00

-

Target Kinerja s.d. 2014


100

100%

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati bersama, anggaran dana Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp21.171.336.000,00 dengan realisasi bruto sebesar Rp20.569.943.000,00 dan realisasi netto sebesar Rp20.549.879.823,00 atau 97,16% dari anggarannya. Rincian pemanfaatan anggaran per sasaran strategis adalah sebagai berikut: No

Sasaran Strategis

1

Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD

2

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5% Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% JUMLAH

3

4 5 6 7


Realisasi Anggaran 2.373.660.000 76.759.000 160.358.000

777.458.000 452.758.000 36.453.000 16.692.497.000

20.569.943.000

90

Selain itu, kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga didukung oleh Dana Mitra Kerja baik dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten, BUMD maupun Instansi Vertikal sebesar Rp1.947.484.100,00. Rincian pemanfaatan dana Mitra Kerja per sasaran strategis adalah sebagai berikut: No 1 2

Sasaran Strategis Dana Mitra Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD 1.769.394.100,00 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara 106.580.000,00 sebesar 87,5% 3 Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) 71.510.000,00 dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD 4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya 0 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% 0 K/L/Pemda 6 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 0 80% Pemda 7 Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan 0 sebesar 100% 8 Terselenggaranya 100% sistem dukungan 0 pengambilan keputusan bagi pimpinan 1.947.484.100,00 JUMLAH Rincian lebih lanjut anggaran dan realisasi tersebut pada lampiran 1 untuk realisasi Anggaran berdasarkan IKU Outcome dan Lampiran 3 untuk Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Output.


91

BAB IV PENUTUP A. SIMPULAN

L

AKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 ini sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan atas pemberian amanah dari Kepala BPKP. Dalam

laporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kalimantan

Selatan

dalam

mencapai

Tujuan/Sasaran Strategis tahun 2014 sesuai Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2010-2014. Selain itu, LAKIP ini juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi antara lain perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Pada Tahun 2012, 2013 dan 2014 telah dilakukan rekonstruksi rencana kinerja dan pengukuran kinerja dengan area perubahan pada penajaman tujuan dan sasaran strategis serta merekonstruksi Indikator Kinerja Utama. Revisi tersebut dituangkan pada Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor KEP-30/PW16/1/2012 dan disempurnakan dengan KEP-371/PW16/1/2013. Perubahan ini untuk merespon Keputusan Kepala Badan

Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan

Nomor

:

KEP-

164/K/SU/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-34/K/SU/2010 tentang Rencana Strategis BPKP Tahun 2010-2014, dan terakhir disempurnakan dengan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor KEP-274/PW16/1/2014. Mengikuti penyempurnaan sistem AKIP tersebut, mulai Tahun 2012 LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menyajikan akuntabilitas kinerja


92

Sasaran Strategis. Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan wajib mempertanggungjawabkan 6 (enam) tujuan strategis dan 8 (delapan) Sasaran Strategis yang diindikasikan dengan 11 IKU Dominan. Secara keseluruhan, keberhasilan 8 (delapan) Sasaran Strategis tersebut diindikasikan melalui 70 indikator yang terdiri 35 IKU outcome dan 35 Indikator Output. Hasil penilaian secara mandiri (self assesment) menunjukan Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Tahun 2014 telah mengupayakan

kinerja yang optimal

dalam mencapai Sasaran dan Tujuan Srategisnya. Hal tersebut ditunjukan dengan rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis Tahun 2014 yang mencapai 99,40% atau 20,38% lebih tinggi dari rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis Tahun 2014 yang sebesar 82,57%. Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 dari sisi tujuan strategis, sasaran strategis, IKU Outcome dan Indikator output adalah sebagai berikut: 1. Sebanyak 5 (lima) Tujuan Strategis dari 6 (enam) Tujuan Strategis pada Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 – 2014, maka dapat disimpulkan bahwa sampai dengan tahun 2014, 5 (lima) dari 6 (enam) telah mencapai hasil optimal yang diindikasikan keseluruhan sasaran strategisnya telah mencapai 100,00% yaitu: 1) Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara; 2) Tujuan 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik; 3) Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara; 4) Tujuan 5 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; 5) Tujuan 6 : Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah. 2. Sebanyak 7 (tujuh) sasaran strategis dari 8 (delapan) Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah tercapai 100,00% dengan rincian sebagai berikut: Sasaran 1: Dari 2 IKU dominan telah tercapai 2, capaian 100,00%


93

Sasaran 2: Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00% Sasaran 3: Dari 2 IKU dominan telah tercapai 2, capaian 100,00% Sasaran 4: Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00% Sasaran 6: Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00% Sasaran 7: Dari 2 IKU dominan telah tercapai 2, capaian 100,00% Sasaran 8: Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00%. 3. Rata-rata kinerja IKU Outcome Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 yang mendukung kinerja tujuan dan sasaran strategis mencapai 124,50%. 4. Rata-rata kinerja Indikator Output Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 yang mendukung kinerja tujuan dan sasaran strategis mencapai 97,14%. Selain itu, jika ditilik menurut perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun maka capaian kinerja Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menunjukan peningkatan. Perbandingan capaian kinerja Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk Rencana Strategis periode Tahun 2010 – 2014 selama tiga tahun terakhir ditunjukan pada tabel berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8

Sasaran Strategis Sasaran Strategis 1 Sasaran Strategis 2 Sasaran Strategis 3 Sasaran Strategis 4 Sasaran Strategis 5 Sasaran Strategis 6 Sasaran Strategis 7 Sasaran Strategis 8

Target Rencana Strategis 2010 – 2014 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2012 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2013 100,00% 68,75% 100,00% 100,00% 0,00% 91,84% 100,00% 100,00%

2014 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,23% 100,00% 100,00% 100,00%

Untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati bersama, anggaran dana Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp21.171.336.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.549.879.823,00 atau 97,16% dari anggarannya. Selain itu, kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga didukung


94

oleh Dana Mitra Kerja baik dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMD/BLUD lainnya maupun Instansi Vertikal sebesar Rp1.947.484.1 00,00. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menyadari bahwa banyak hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Penyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 pada Pemerintah Daerah di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan masih perlu diintensifkan; 2. Pengendalian dan monitoring atas ketepatan waktu penyampaian laporan hasil audit masih perlu ditingkatkan; 3. Perlunya penguatan komunikasi dengan stakeholders untuk menciptakan kesadaran dan keterlibatan stakeholders dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi baik melalui kajian peraturan yang berpotensi TPK maupun audit atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga; 4. Frekuensi publikasi aktivitas Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan masih perlu ditambah.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA Berdasarkan kondisi tersebut di atas dan untuk meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan maka perlu disusun strategi sebagai penguatan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2019 yaitu sebagai berikut: 1. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan upaya yang lebih

intensif

untuk

meningkatan

kualitas

LKPD

Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; 2. Dilakukan koordinasi dan komunikasi lebih intensif dengan Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah yang sudah dibentuk pada masing-masing pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota

se wilayah

Provinsi Kalimantan

Selatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan penyelenggaraan


95

Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 tahun 2008; 3. Terkait dengan pelaksanaan kajian peraturan yang berpotensi TPK, maupun audit atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga maka akan dilakukan : a. Pendekatan dengan pemda dan BUMD yang sudah dilakukan sosialisasi FCP dan atau DA FCP untuk tahun 2014 akan dilakukan DA FCP dan Bimtek FCP; b. Melakukan

penguatan

komunikasi

dengan

provinsi/kabupaten/kota dan BUMD serta melakukan

pemerintah penguatan

koordinasi antar bidang untuk mengidentifikasi kondisi yang merujuk pada peraturan yang berpotensi TPK, maupun audit atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga yang dapat dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. 4. Meningkatkan jumlah publikasi dengan mengoptimalkan fungsi kehumasan pada setiap aktivitas rutin dan insidentil pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.


96

Lampiran 1/1 -3

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Uraian IKU No 1

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 90% LKPD

Indikator Kinerja 1 Persentase IPP yang

153,33

Jumlah IPD yang memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi Jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang diaudit hasil Jumlah laporan yang dikirim ke lintas Pusat dibandingkan target laporan yang dari Pusat

%

90

100

%

100

93,33

4 Persentase pengawasan sektoral disampaikan ke Pusat

%

100

5 Persentase hasil Jumlah laporan yang dikirim ke pengawasan atas Pusat dibandingkan target laporan permintaan presiden dari Pusat yang disampaikan ke Pusat

%

6 Persentase hasil Persentase laporan pengawasan pengawasan atas atas permintaan stakeholder disampaikan tepat waktu (sesuai permintaan RPL dalam KM4) stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Jumlah BUMD yang mendapat 7 Persentase BUMD

3

Tercapainya Optimalisasi 8 Penerimaan Negara sebesar 75%

yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

Terselenggaranya SPM 10 Persentase IPD yang melaksanakan pada 60% IPD dan pelayanan sesuai terselenggaranya GG Standar Pelayanan pada 65% BUMN/BUMD Minimal

11 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI 12 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

% CAPAIAN

PROGRAM

KEUANGAN REALISASI ANGGARAN (Rp)

Unit Pelaksana (Rp)

SDM (OH)

Beban Mitra (Rp)

Jumlah

%

RENCANA

REALISASI

%

161,40 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan 111,11 Pembinaan Penyelenggaraa n Sistem Pengendalian 93,33 Intern Pemerintah

125.256.000

132.311.000

46.519.000

178.830.000

105,63

342

726

212,28

426.402.000

449.150.000

178.342.000

627.492.000

105,33

985

3.002

304,77

225.213.000

224.911.000

281.060.000

505.971.000

99,87

1.260

1.277

101,35

100

100,00

358.938.000

399.359.000

203.999.000

603.358.000

111,26

1.484

2.067

139,29

100

100

100,00

330.732.000

248.787.000

20.433.000

269.220.000

75,22

1.181

1.772

150,04

%

100

78,64

78,64

618.807.000

676.606.000

94.973.000

771.579.000

109,34

1.749

2.539

145,17

%

80

91,66

114,58

245.398.000

242.536.000

932.908.000

1.175.444.000

98,83

796

3.877

487,06

%

75

87,23

116,31

11.180.000

10.385.000

-

10.385.000

92,89

37

37

100,00

%

100

107,27

107,27

159.112.000

66.374.000

106.580.000

172.954.000

41,72

493

522

105,88

Jumlah IPD yang mencantumkan SPM dalam dokumen perencanaan dibagi jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanan

%

60

75

125,00

24.430.000

24.430.000

-

24.430.000

100,00

172

178

103,49

Jumlah BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI dibandingkan dengan target PKPT

%

65

100

153,85

7.030.000

4.360.000

26.160.000

30.520.000

62,02

23

179

778,26

jumlah BUMD yang diaudit kinerja dibandingkan target PKPT

%

55

100

181,82

104.951.000

131.568.000

45.350.000

176.918.000

125,36

655

1.113

169,92

pendampingan penyelenggaraan akuntansi dibagi dengan jumlah seluruh BUMD di wilayah kerja perwakilan Jumlah tindak lanjut (rekomendasi/saran) dibagi dengan jumlah rekomendasi/saran hasil audit OPN/OPAD

9 Persentase hasil Jumlah laporan yang dikirim ke pengawasan BUN Pusat dibandingkan target laporan yang disampaikan ke dari Pusat Pusat 3

REALISASI

95

mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

Jumlah Instansi vertikal yang mendapat pendampingan dibanding target dalam PKPT

TARGET

%

2

2

Rumus Pengukuran

SATUAN

Lampiran 1/2 -3

Uraian IKU No 4

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Rumus Pengukuran

PROGRAM


Unit Pelaksana (Rp)

SDM (OH)

Beban Mitra (Rp)

%

Jumlah

RENCANA

REALISASI

%

133,33

28.326.000

38.876.000

-

38.876.000

137,24

102

210

205,88

Instansi

3

3

100,00

32.315.000

32.315.000

-

32.315.000

100,00

115

115

100,00

Jumlah instansi yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK th berjalan

Instansi

1

0

0,00

81.152.000

-

-

-

0,00

55

-

0,00

Jumlah laporan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang terbit dibagi dengan permintaan HKP, klaim dan eskalasi yg memenuhi syarat (diterbitkan ST)

%

100

100

100,00

47.310.000

53.270.000

-

53.270.000

112,60

470

263

55,96

17 Persentase

%

90

100,00

111,11

618.677.000

646.507.000

-

646.507.000

104,50

2.522

2.997

118,83

18

%

50

99,34

198,68

-

-

-

-

0,00

-

-

0,00

%

95

100

105,26

-

-

-

-

-

-

%

100

100,00

100,00

6.490.000

6.490.000

-

6.490.000

100,00

40

55

137,50

%

60

57,14

95,23

503.266.000

452.758.000

-

452.758.000

89,96

1.931

1.874

97,05

Pemda

3

8

266,67

-

-

-

-

-

-

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA di bandingkan jumlah seluruh Pemda

%

80

85,71

107,14

36.453.000

36.453.000

-

36.453.000

92

109

Realisasi PP PKPT dibandingkan dengan target PP dalam PKPT

%

90

99,28

110,31 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

-

-

-

-

-

-

20 21

22

7

% CAPAIAN

16

19

6

REALISASI

12

BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi /evaluasi FCP 15 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/ BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK 16 Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda

TARGET

Kel.masy

Meningkatkan Kesadaran 13 Kelompok dan Keterlibatan K/L, Masyarakat yang Pemda, BUMN/BUMD mendapatkan Dalam Upaya Sosialisasi Program Pencegahan dan Anti Korupsi Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi

14 IPP/IPD/BUMN/BUMD/ Jumlah instansi yang

5

SATUAN

mendapatkan sosialisasi/DA/ bimtek/ evaluasi FCP

Jumlah laporan audit pelaksanaan audit investigasi/PKKN/PKA dibagi investigasi/ PKKN/PKA dengan permintaan audit investigasi/PKKN/PKA dari instansi penegak hukum Persentase TL hasil Jumlah TL atas temuan audit investigasi non investigasi non TPK dibagi TPK oleh instansi dengan jumlah temuan non TPK berwenang s.d. tahun berjalan Persentase laporan Jumlah Laporan penugasan keinvestigasian yang keinvestigasian yang tidak sesuai standart dikembalikan BPKP Pusat dibagi dengan jumlah laporan keinvestigasian yang disampaikan ke BPKP Pusat Persentase hasil Jumlah hasil telaahan telaahan pengaduan dibandingkan dengan jumlah masyarakat pengaduan yang masuk Persentase Pemda Jumlah Pemda yang opini LK yang WTP dibandingkan Jumlah menyelenggarakan seluruh Pemda SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Jumlah Pemda yang Jumlah Pemda yang dilakukan dilakukan asistensi asistensi penyelenggaraan SPIP penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 sesuai PP No 60 sampai dengan tahun berjalan Tahun 2008

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda

23 Persentase Pemda

Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

24 Persentase jumlah

yang dilakukan asistensi penerapan JFA

rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

-

-

100,00

-

-

-

118,48

-

Uraian IKU No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Rumus Pengukuran

25 Persentase kesesuaian Hasil reviu Inspektorat terhadap

SATUAN %

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP PROGRAM

Lampiran 1/3 -3


Unit Pelaksana (Rp)

SDM (OH)

Beban Mitra (Rp)

%

Jumlah

RENCANA

REALISASI

%

100

100

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Hasil survai kepuasan pegawai Sklala Likert perwakilan layanan kepegawaian 1-10

7,5

7,6

101,33

-

-

-

-

-

-

-

-

Hasil survai kepuasan pegawai Sklala Likert perwakilan atas layanan 1-10 keuangan

7,5

8,16

108,80

16.805.834.000

16.319.304.000

-

16.319.304.000 -

7.011

Jumlah Berita tentang kegiatan perwakilan BPKP di media massa

250

246

98,40

-

-

-

-

-

-

-

-

99

93,37

94,31

-

-

-

-

-

-

-

-

6,00

7,94

132,33

189.000.000

182.211.000

-

182.211.000

100

100

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2

7

350,00

-

-

-

-

-

-

-

-

14

14

100,00

185.064.000

190.982.000

-

190.982.000

678

754

7,10

8,02

112,96

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

laporan keuangan laporan keuangan perwakilan, Perwakilan BPKP dengan nilai 100% apabila tidak dengan SAP ada catatan, dan 80% apabila ada catatan.

26 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian kepuasan 27 Persepsi pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur 28 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa 29 Persentase pemanfaatan asset

30 Persepsi

Total asset dikurangi asset % kondisi baik/kurang baik yang tidak digunakan dibandingkan total asset kepuasan Hasil survai kepuasan pegawai Sklala Likert perwakilan perwakilan atas layanan sarpras 1-10 layanan

pegawai terhadap sarpras tindak Jumlah tindak lanjut rekomendasi 31 Persentase lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat hasil audit Inspektorat dibandingkan dengan jumlah rekomendasi Inspektorat yang diterima sampai dengan tahun berjalan 32 Jumlah masukan topik Jumlah masukan topik penelitian penelitian yang yang disampaikan ke disampaikan ke puslitbangwas puslitbangwas

33 Jumlah instansi APIP Jumlah instansi APIP yang telah

8

Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

-

%

Topik Penelitian

APIP yang telah disosialisasi disosialisasi dan atau didan atau di- assessment tata kelola APIP assessment tata kelola APIP kepuasan pejabat Skala Likert 34 Tingkat persepsi Survey Pemda terhadap 1-10 kepuasan Pemda struktural pejabat fungsional auditor (PFA) atas auditor di lingkungan APIP Pemda. bersertifikat Jumlah sistem informasi yang % 35 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan dimanfaatkan secara jumlah sistem informasi yang efektif wajib dimanfaatkan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG)

96,41

103,20

60

8.618 -

14 -

111,21

Lampiran 2/1 - 2

PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2014 DENGAN TAHUN 2013 DAN RATA-RATA CAPAIAN TAHUN 2010-2013 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN No 1 1

2

3

4

SASARAN STRATEGIS

IKU

2 3 Meningkatnya Kualitas 1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan LKPP, 95% LKKL, dan Laporan Keuangan 90% LKPD

SATUAN 4

REALISASI 2013 5

REALISASI 2014 6

KENAIKAN/ PENURUNAN 7=6-5

%

100

153,33

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

%

108,33

%

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

TARGET RENSTRA 8

% REALISASI 2014 THD 9=6/8

53,33

95

161,40

100

(8,33)

90

111,11

100

93,33

(6,67)

95

98,24

%

100

100

-

100

100,00

%

100

100

-

100

100,00

%

86,36

78,64

(7,72)

100

78,64

%

45,07

91,66

46,59

80

114,58

%

55

87,23

32,23

75

116,31

Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

%

100

107,27

7,27

100

107,27

IPD yang Terselenggaranya SPM Persentase melaksanakan pelayanan sesuai pada 60% IPD dan Standar Pelayanan Minimal terselenggaranya GG pada 65% BUMN/BUMD

%

100

75

(25,00)

60

125,00

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Kelompok Masyarakat yang Meningkatkan mendapatkan Sosialisasi Program Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, Anti Korupsi

%

125

100

(25,00)

65

153,85

%

100

100

100

100,00

Kel.masy

11

16

12

133,33

Instansi

3

3

-

3

100,00

Instansi

1

0

(1,00)

1

-

100

100,00

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Persentase hasil pengawasan Tercapainya Optimalisasi Penerimaan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti Negara sebesar 75%

5,00

BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK

5

Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA

%

100

100

%

91,3

100

8,70

90

111,11

Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang Persentase laporan keinvestigasian yang sesuai standart

%

91,6

99,34

7,74

50

198,68

%

100

100

-

95

105,26

%

100

100

-

100

100,00

%

0

57,14

60

95,23

Pemda

10

8

3

266,67

Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat Persentase Pemda yang Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 K/L/Pemda Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008

-

57,14

(2,00)

Lampiran 2/2 - 2

No 6

7

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

REALISASI 2014

KENAIKAN/ PENURUNAN

TARGET RENSTRA

% REALISASI 2014 THD

IKU

SATUAN


%

64,28571429

85,71

21,42

80

107,14

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

%

99,63

99,28

(0,35)

90

110,31

Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

%

100

100

-

100

100,00

Sklala Likert 1-10

7,6

7,6

-

7,5

101,33

Sklala Likert 1-10

7,97

8,16

0,19

7,5

108,80

-

291

246

(45,00)

250

98,40

% Sklala Likert 1-10

92,84 7,25

93,37 7,94

0,53 0,69

99 6

94,31 132,33

%

96,55

100

3,45

100

100,00

Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa Persentase pemanfaatan asset Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat

8

REALISASI 2013

Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas

Topik Penelitian

1

7

6,00

2

350,00

Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

APIP

12

14

2,00

14

100,00

Sklala Likert 1-10

7,36

8,02

0,66

7,10

112,96

%

100

100

-

100

100,00

Lampiran 3/1 - 1

DAFTAR OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA TAHUN 2014 Opini LK 2013 WDP TW

Jml Pemda 2013

MoU BPKP

Asistensi

1 Provinsi Kalimantan Selatan

v

v

v

WTP v

2 Kota Banjarmasin

v

v

v

v

3 Kota Banjarbaru

v

v

v

v

v

4 Kabupaten Barito Kuala

v

v

v

v

v

5 Kabupaten Banjar

v

v

v

6 Kabupaten Tapin

v

v

v

7 Kabupaten Hulu Sungai Selatan

v

v

v

v

v

8 Kabupaten Hulu Sungai Tengah

v

v

v

v

v

9 Kabupaten Hulu Sungai Utara

v

v

v

v

v

10 Kabupaten Tabalong

v

v

v

v

v

11 Kabupaten Balangan

v

v

v

v

v

12 Kabupaten Tanah Laut

v

v

v

v

v

13 Kabupaten Tanah Bumbu

v

v

v

v

v

14 Kabupaten Kotabaru JUMLAH

v 14

v 14

v 14

No

Nama Pemda

TMP

v v

v

v v

8

SIMDA

v 6

v

0

-

v 14

Lampiran 4/1 - 1

BUMD BEROPINI WTP DAN WDP TAHUN BUKU 2014

No.

Nama BUMD

Opini LK 2013 WTP

1 PDAM Bandarmasih

v

2 PDAM Bersujud

v

3 PDAM Intan Banjar

v

4 PDAM Kab. Balangan

v

5 PDAM Kab. Barito Kuala

-

6 PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan

v

7 PDAM Kab. Hulu Sungai Tengah

v

8 PDAM Kab. Hulu Sungai Utara

v

9 PDAM Kab. Kotabaru

v

10 PDAM Kab. Tabalong

v

11 PDAM Kab. Tanah Laut

v

12 PDAM Kab. Tapin

v

WDP

v

TW

TMP

Lampiran 5/1 - 1

DAFTAR BUMD YANG TELAH MENERAPKAN GCG/KPI TAHUN 2014 Kerjasama dengan BPKP

Penerapan GCG

Penerapan KPI

Penerapan Manajemen Risiko

1 PDAM Bandarmasih 2 PDAM Intan Banjar

v

v

v

v

v

v

v

-

3 Bank Kalsel

v

v

-

-

No.

Nama BUMD

Lampiran 6/1 - 1

DAFTAR BUMD / PDAM YANG KINERJANYA BERNILAI BAIK TAHUN BUKU 2014 No

Nama BUMD

Tingkat Kesehatan Tahun 2013

1 PDAM Kab. Hulu Sungai Tengah

SEHAT

2 PDAM Bandarmasih

SEHAT

3 PDAM Kab. Balangan

SEHAT

4 PDAM Kab. Tabalong

SEHAT

5 PDAM Kab. Tapin

SEHAT

6 PDAM Kab. Kotabaru

SEHAT

7 PDAM Intan Banjar

SEHAT

8 PDAM Kab. Barito Kuala

SEHAT

9 PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan

SEHAT

10 PDAM Bersujud Kab. Tanah Bumbu

SEHAT

11 PDAM Kab. Amuntai

SEHAT

12 RSUD Kota Banjarbaru

SEHAT

Lampiran 7/1 - 2

REKAPITULASI OUTPUT LAPORAN PER IOP TAHUN 2014 Sastra

No

Meningkatnya kualitas 1 LKPP, 1.2.1 95% LKKL, dan 90% LKPD 1.2.2

Satuan

Target Tapkin Awal

Target PKPT

Realisasi PKPT Revisi Awal PP Baru Revisi

Realisasi Non PKPT Total Capaian Realisasi Non Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja 6 1 8 100,00%

1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam

Laporan Laporan Laporan Laporan

28 30 14 15

28 30 14 33

28 30 14 15

4

28 30 14 19

28 30 14 19

94 7 27

16 3 8 1

122 30 21 46

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.2.7

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan Daerah Laporan

3

3

3

-

3

3

-

-

3

100,00%

1.2.8

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/ asistensi GCG/ KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek / asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, eskalasi dan klaim

Laporan

1

1

1

-

1

1

19

-

20

100,00%

Laporan

19

19

19

-

19

19

81

-

100

100,00%

Laporan

8

8

8

-

8

8

2

-

10

100,00%

Laporan

-

-

-

-

-

-

3

5

3

Laporan

15

18

15

15

30

30

29

4

59

100,00%

Laporan

13

13

13

-

13

13

28

-

41

100,00%

Laporan Laporan

24 1

24 1

24 1

-

24 1

24 1

58 -

4 -

82 1

100,00% 100,00%

Laporan Laporan

55 4

55 4

55 4

-

55 4

55 4

4 1

3 -

59 5

100,00% 100,00%

Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

3 12 6 4 1 5

3 12 6 4 1 5

3 12 6 4 1 5

-

3 12 6 4 1 5

3 12 6 4 3

3 6 6 -

1 2 2

6 18 12 4 3

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 60,00%

4.2.5

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan Laporan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

60

60

60

-

60

60

36

26

96

100,00%

4.2.6

Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya

4

4

4

-

4

4

-

-

4

100,00%

1.2.9 1.2.10 1.2.11 1.2.12 1.2.13 Tercapainya optimalisasi Penerimaan negara sebesar 75% Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 65% BUMN/ BUMD

Indikator Kinerja

1.2.14 2.2.1 2.2.2 3.2.1

3.2.2 3.2.3 Meningkatkan kesadaran dan 4.2.1 ketertiban K/L, Pemda, 4.2.2 BUMN/BUMD dalam acara 4.2.3 pencegahan dan pemberantasan 4.2.4 korupsi menjadi 80%

Laporan

2

2

2

-

2

2

Laporan

13

13

13

-

13

13

8

-

21

100,00%

Laporan

ketertiban K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam acara pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80%

Sastra

Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda

Lampiran 7/2 - 2

No

Satuan

Target Tapkin Awal

Target PKPT

Realisasi PKPT Revisi Awal PP Baru Revisi

Realisasi Non PKPT Total Capaian Realisasi Non Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja 1 1 3 100,00%

4.2.7

Laporan hasil reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat Laporan

2

2

2

-

2

2

5.2.1

Laporan

-

-

-

-

-

-

3

1

3

100,00%

Laporan

20

20

20

-

20

20

17

14

37

100,00%

Orang/ Laporan 1 Pemda 7

30 7

1 7

-

1 7

1 7

-

-

1 7

100,00% 100,00%

6.2.1

Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Jumlah Peserta Diklat SPIP Jumlah K/L dan Pemda yang Mendapatkan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah

5

5

5

-

5

5

1

1

6

100,00%

7.2.1

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Pemda

12

12

12

-

12

12

1

-

13

100,00%

7.2.2 7.2.3 7.2.4

Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Jumlah sarana prasarana

9 60 43

9,00 60 43

9,00 60 43

-

9 60 43,00

9 60 43,00

-

-

9 60 43

100,00% 100,00% 100,00%

446

396

19

415

412

441

93

853

5.2.2 5.2.3 5.2.4

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% pemda Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%

Indikator Kinerja

JUMLAH

Laporan

Laporan Laporan Unit/M2/ Paket

396

99,65%

Lampiran 8/ 1 - 2

CAPAIAN KINERJA OUTPUT PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014 Dana No.

SASARAN STRATEGIS

Indikator Kinerja Output

Target

Realisasi

Capaian (%)

Unit Perwakilan (Rp) Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian

Laporan

8

8

100

22.515.000

44.441.000

-

44.441.000

197,38

16

232

1.450,00

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam

Laporan

21

21

100

102.741.000

87.870.000

46.519.000

134.389.000

85,53

326

494

151,53

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Perekonomian

Laporan

122

122

100

426.402.000

449.150.000

178.342.000

627.492.000

105,33

985

3.002

304,77

Laporan Laporan

30 21

30 21

100 100

225.213.000 186.680.000

224.911.000 211.191.000

281.060.000 53.450.000

505.971.000 264.641.000

99,87 113,13

1.260 533

1.277 832

101,35 156,10

Laporan

46

46

100

86.285.000

148.133.000

150.549.000

298.682.000

171,68

738

1.072

145,26

Laporan

3

3

100

85.973.000

40.035.000

-

40.035.000

46,57

213

163

76,53

Laporan

20

20

100

3.900.000

27.770.000

-

27.770.000

712,05

29

294

1.013,79

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Perekonomian

Laporan

100

100

100

240.249.000

133.444.000

20.433.000

153.877.000

55,54

561

704

125,49

Laporan

10

10

100

86.583.000

87.573.000

-

87.573.000

101,14

591

774

130,96

Laporan

3

3

100

-

20.246.000

29.970.000

50.216.000

-

-

215

-

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam

Laporan

59

59

100

585.262.000

605.367.000

43.065.000

648.432.000

103,44

1.408

1.810

128,55

Laporan

41

41

100

33.545.000

50.993.000

21.938.000

72.931.000

152,01

341

514

150,73

Laporan

82

82

100

245.398.000

242.536.000

932.908.000

1.175.444.000

98,83

796

3.877

487,06

Laporan

1

1

100

11.180.000

10.385.000

-

10.385.000

92,89

37

37

100,00

Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah

Laporan

59

59

100

159.112.000

66.374.000

106.580.000

172.954.000

41,72

493

522

105,88

Laporan

5

5

100

24.430.000

24.430.000

-

24.430.000

100,00

172

178

103,49

Laporan hasil bimtek/ asistensi GCG/ KPI sektor korporat

Laporan

6

6

100

7.030.000

4.360.000

26.160.000

30.520.000

62,02

23

179

778,26

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

Laporan

18

18

100

104.951.000

131.568.000

45.350.000

176.918.000

125,36

655

1.113

169,92

Laporan

12

12

100

28.326.000

38.876.000

-

38.876.000

137,24

102

210

205,88

Laporan hasil bimtek / asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan

Laporan

4

4

100

32.315.000

32.315.000

-

32.315.000

100,00

115

115

100,00

Laporan

1

-

0

81.152.000

-

-

-

-

55

-

-

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, eskalasi dan klaim

Laporan

5

3

60

47.310.000

53.270.000

-

53.270.000

112,60

470

263

55,96

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

Laporan

96

96

100

521.604.000

564.339.000

-

564.339.000

108,19

2.083

2.581

123,91

Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Laporan hasil reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam 60% K/L/Pemda Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah

Laporan

4

4

100

97.073.000

82.168.000

-

82.168.000

84,65

439

416

94,76

Laporan

3

3

100

6.490.000

6.490.000

-

6.490.000

100,00

40

55

137,50

2 Tercapainya optimalisasi Penerimaan negara sebesar 75%

3 Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 65% BUMN/ BUMD

4 Meningkatkan kesadaran dan ketertiban Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam acara pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80%

Rencana (Rp)

SDM (OH)

Realisasi Beban Mitra (Rp)

1 Meningkatnya kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 90% LKPD

5

Satuan

%

Target

Jumlah

Realisasi

%

Laporan

3

3

100

-

-

-

-

-

711

12

1,69

Laporan

37

37

100

312.559.000

327.393.000

-

327.393.000

104,75

932

1.654

177,47

Lampiran 8/ 2 - 2

Dana No.

6

7

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% pemda Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%


Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

SDM (OH)

Unit Perwakilan (Rp)

Realisasi Beban Mitra (Rp)

Orang/ Laporan Pemda

1 7

1 7

100 100

64.125.000 126.582.000

61.433.000 63.932.000

-

61.433.000 63.932.000

95,80 50,51

9 279

6 202

66,67 72,40

Laporan

6

6

100

36.453.000

36.453.000

-

36.453.000

100,00

92

109

118,48

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah

Pemda

13

13

100

95.813.000

95.813.000

-

95.813.000

100,00

417

419

100,48

Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Jumlah sarana prasarana

Laporan

9

9

100

89.251.000

95.169.000

-

95.169.000

106,63

261

335

128,35

Laporan

60

60

100

16.805.834.000

16.319.304.000

-

16.319.304.000

97,10

7.011

8.618

122,92

Unit/M2/ Paket

43

43

100

189.000.000

182.211.000

-

182.211.000

96,41

60

14

23,33

Jumlah Peserta Diklat SPIP Jumlah K/L dan Pemda yang Mendapatkan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah

Rencana (Rp)

%

Target

Jumlah

Realisasi

%

Lampiran 9/ 1 - 2

PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT 2014 DENGAN REALISASI OUTPUT 2013 DAN TARGET OUTPUT 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014

NO

SASARAN STRATEGIS


1 3 1 Meningkatnya kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang dan 90% LKPD Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD 2 Tercapainya optimalisasi Penerimaan Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam negara sebesar 75% Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah 3 Terselenggaranya SPM pada 60% IPD Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah dan terselenggaranya GG pada 65%

Satuan

4 Laporan

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Kenaikan/ Penurunan Realisasi

Target 2014

5

6

7 = 6-5

8

% Realisasi 2014 dibandingkan Target 2014

10

8

(2)

8

9 = 6 /8 100,00

Laporan

24

21

(3)

21

100,00

Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

62 25 14 63 22 -

122 30 21 46 3 20

60 5 7 (17) (19) 20

122 30 21 46 3 20

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Laporan

13

100

87

100

100,00

Laporan

14

10

(4)

10

100,00

Laporan

18

3

(15)

3

100,00

Laporan

19

59

40

59

100,00

Laporan

7

41

34

41

100,00

Laporan Laporan

39 2

82 1

43 (1)

82 1

100,00 100,00

Laporan Laporan

44 46

59 5

15 (41)

59 5

100,00 100,00

Laporan hasil bimtek/ asistensi GCG/ KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi

Laporan Laporan Laporan

6 36 11

6 18 12

(18) 1

6 18 12

100,00 100,00 100,00

Laporan hasil bimtek / asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, eskalasi dan klaim

Laporan Laporan Laporan

3 1 3

4 3

1 (1) -

4 1 5

100,00 60,00

BUMN/ BUMD

4 Meningkatkan kesadaran dan ketertiban K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam acara pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80%

Lampiran 9/ 2 - 2

NO

SASARAN STRATEGIS


Satuan

1

5

6

7

3 4 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan Laporan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Laporan Laporan hasil reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat Laporan Laporan Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam di 60% K/L/Pemda Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Laporan Daerah Jumlah Peserta Diklat SPIP Orang/ Laporan Jumlah K/L dan Pemda yang Mendapatkan Konsultasi dan Pemda Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Kegiatan Meningkatnya kapasitas aparat

pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% pemda Meningkatnya efektifitas perencanaan Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tata kelola APIP Daerah pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP Daerah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Jumlah sarana prasarana

Kegiatan

Laporan Laporan Unit/M2/ Paket

Realisasi 2013

Realisasi 2014

5

6

Kenaikan/ Penurunan Realisasi

Target 2014

122

96

7 = 6-5 (26)

4 12

4 3 3

27

8

% Realisasi 2014 dibandingkan Target 2014

96

9 = 6 /8 100,00

3 (9)

4 3 3

100,00 100,00 100,00

37

10

37

100,00

-

1 7

1 7

1 7

100,00 100,00

10

6

(4)

6

100,00

4

13

9

13

100,00

2 60 180

9 60 43

7 (137)

9 60 43

100,00 100,00 100,00

Lampiran 10/ 1 - 4

PERKEMBANGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN IKU DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN No Sasaran Strategis 1

2

1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 2 90% LKPD

3

4

5

6

7

8 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 9 75%

Indikator Kinerja Utama

Satuan

3

4

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

10 Terselenggaranya Persentase IPD yang SPM pada 60% melaksanakan pelayanan sesuai IPD dan Standar Pelayanan Minimal terselenggaranya GG pada 65% BUMN/BUMD

Target Realisasi 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 5

6

10

11

12

13

15

16

17

9

%

90

93

95

95,1 100

153

105,69 107,53 161,40

06

%

90

93

90

91,7 108

100

101,86 116,48 111,11

06

%

95

95

100

94,9 100 93,3

99,86

105,26 93,33

06

%

100

100

100

94,1 100

100

94,05

100,00 100,00

06

%

100

100

100

100

100

100,00 100,00 100,00

06

%

100

100

100

44,4 86,4 78,6

44,44

78,64

06

%

25

25

80

36,2 45,1 91,7

144,92 180,28 114,58

06

%

75

80

75

0

55

87,2

%

100

100

100

100

100

%

50

55

60

100

100

86,36

19

Program

8

0,00

18

2014

7

100

14

Capaian 2012 2013

20

68,75 116,31

06

107

100,00 100,00 107,27

06

75

200,00 181,82 125,00

06

Lampiran 10/ 2 - 4 Terselenggaranya SPM pada 60% Target Realisasi Capaian IPD dan No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Program terselenggaranya 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 11 GG pada 65% Persentase BUMN/D/BLU/D yang BUMN/BUMD dilakukan sosialisasi/asistensi % 70 73 65 100 125 100 142,86 171,23 153,85 06 GCG/KPI 12 Persentase BUMD yang dilakukan % 100 100 55 100 100 100 100,00 100,00 181,82 06 audit kinerja 13 Meningkatkan Kelompok Masyarakat yang Kelompok Kesadaran dan mendapatkan Sosialisasi Program Masyarak 7 10 12 9 11 16 128,57 110,00 133,33 06 Keterlibatan K/L, Anti Korupsi at Pemda, 14 BUMN/BUMD IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD Dalam Upaya berisiko fraud yang mendapatkan Pencegahan dan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi Instansi 3 3 3 3 3 3 100,00 100,00 100,00 06 Pemberantasan FCP Korupsi Menjadi 15 80% Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD Instansi 1 1 1 1 1 0 100,00 100,00 0,00 06 yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK 16 Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan % 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 06 penyesuaian harga 17 Persentase pelaksanaan audit % 90 90 90 98,1 91,3 100 108,96 101,44 111,11 06 investigasi/ PKKN/PKA 18 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi % 30 40 50 92 91,6 99,3 306,67 229,00 198,68 06 berwenang 19 Persentase Laporan Keinvestigasian yang sesuai % 90 95 95 95 100 100 105,56 105,26 105,26 06 standar 20 Persentase hasil telaahan % 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 06 pengaduan masyarakat 21 Meningkatnya Persentase Pemda yang Kualitas menyelenggarakan SPIP sesuai % 7 20 60 0 0 57,1 0,00 0,00 95,23 06 Penerapan SPIP di PP Nomor 60 Tahun 2008 22 60% K/L Pemda Jumlah Pemda yang dilakukan Sebesar asistensi penyelenggaraan SPIP Instansi 2 3 3 3 10 8 150,00 333,33 266,67 06 sesuai PP No 60 Tahun 2008 23

Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern

Instansi

8

9

-

8

11

-

100,00 122,22

-

06

Lampiran 10/ 3 - 4

No Sasaran Strategis 24 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda 25 Meningkatnya efektifitas perencanaan 26 pengawasan sebesar 90% dan kualitas 27 pengelolaaan keuangan sebesar 100%. 28 29

30

31 32

33

34

35


Satuan

Target Realisasi 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011

Capaian 2012 2013

2014

Program


Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa

%

14

70

80

91,84 107,14

06

%

90

90

90

98

99,6 99,3

108,92 110,70 110,31

01

%

100

100

100

100

100

100

100,00 100,00 100,00

01

Skala Likert 110

7,5

7,5

7,5

7,8

7,6

7,6

104,00 101,33 101,33

01

%

100

100

-

100

100

-

100,00 100,00

01

Skala Likert 110

7,5

7,5

7,5

7,8

7,97 8,16

104,00 106,27 108,80

01

Jumlah Berita

250

250

250

254

291

101,60 116,40 98,40

01

99

99

99

99,1 92,8 93,4

100,06

94,31

02

6

6

6

6,3

7,25 7,94

105,00 120,83 132,33

01

100

100

100

89

96,6 100

89,00

96,55 100,00

01

Topik

-

1

2

-

1

7

-

100,00 350,00

01

Instansi

10

14

14

10

12

14

100,00

85,71 100,00

06

Persentase pemanfaatan asset % Persepsi kepuasan pegawai Skala perwakilan terhadap layanan Likert 1sarpras 10 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat % Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP

14,3 64,3 85,7

246

102,07

93,78

-

Lampiran 10/ 4 - 4

No Sasaran Strategis


Satuan

Survey kepuasan pejabat struktural Skala Pemda terhadap pejabat fungsional Likert 1auditor (PFA) di lingkungan APIP 10 Pemda. 37 Jumlah Sistem Informasi yang Terselenggaranya dimanfaatkan secara efektif 1 sistem dukungan % pengambilan keputusan bagi pimpinan

Target Realisasi 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011

Capaian 2012 2013

2014

Program

36

Keterangan :

-

7

7,1

-

100

100

100

100

7,36 8,02

100

100

-

105,14 112,96

01

100,00 100,00 100,00

06

01 = Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP 02 = Sarana dan Prasarana 06 = Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Untuk mencapai target kinerja outcome dan output seperti yang telah diuraikan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan didukung dengan

Recommend Documents