BAB VII KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN KETERBATASAN
7.1 Simpulan Berdasarkan pembahasan terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam pemungutan retribusi parkir di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman. Pelaksanaan SPIP berdasarkan COSO dapat penulis simpulkan sebagia berikut: 1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) meliputi beberapa unsur yang dapat mempengaruhi lingkungan organisasi yaitu integritas pegawai, nilai-nilai etika yang dikembangkan di dalam organisasi, dan kompentensi pegawai, serta lingkungan tempat beroperasi. Integritas pegawai merupakan kunci di dalam organisasi dan dasar tempat segala hal terletak. Integritas pegawai masih banyak yang harus dibenahi. Kemudian, nilai-nilai etika yang dikembangkan di dalam SOP pemungutan retribusi harus ditingkatkan. Dari jumlah pegawai yang menangani urusan pemungutan retribusi. Secara umum, lingkungan yang ada di Dishubkominfo belum maksimal diperbaiki apabila dibandingkan dengan pertama kali disahkannya retribusi parkir sebagai salah satu pemasukan bagi daerah. Lingkungan organisasi Dishubkominfo tidak dipersiapkan sebagai strategi dalam peningkatan retribusi pemungutan parkir, sehingga hal tersebut menjadi kendala tersendiri di dalam usaha meningkatkan retribusi parkir secara keseluruhan.
134
135
2. Penilaian Resiko (Risk Assestment). Di bawah Dishubkominfo ada pihak ketiga sebagai pengelola di lapangan, kemudian ada pihak kecamatan sebagai pemungut langsung dari tangan juru parkir. Panjangnya rentang pemungutan parkir tersebut membutuhkan perhatian tersendiri untuk efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi parkir. Selain itu, Kabupaten Sleman memiliki wilayah yang cukup luas dengan jumlah titik parkir lebih dari 200 titik. Besarnya titik parkir tersebut menimbulkan resiko tersendiri dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir. Resiko dalam pemungutan retribusi parkir yaitu manajemen tidak tertata dengan rapi sehingga target pemasukan retribusi parkir sulit ditingkatkan. 3. Aktivitas
Pengendalian
(Control
Activities).
Kegiatan
pengendalian
pemungutan retribusi parkir telah dilakukan pada dua hal yaitu penyetoran dan pengembalian. Secara umum kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Dishubkominfo dalam pemungutan hingga pengembalian sangat lemah. Dalam hal penyetoran, Dishubkominfo lebih banyak menunggu inisiatif dari kecamatan untuk menyetorkan retribusi parkir ke kas daerah. Hal tersebut menghambat kelancaran pengembalian kepada pengelola. Demikian juga, aturan mengenai pengembalian tidak ada disepakati secara bulat antara pemerintah dengan masyarakat atau pengelola yang menyebabkan gangguan terhadap penyerapan anggaran. Selain itu sebagaimana temuan di lapangan menunjukkan bahwa kartu karcis sebagai pengendali dari pemasukan retribusi parkir tidak selalu tersedia di tangan petugas parkir.
136
4. Informasi dan komunikasi (Information and Communication). Dua elemen yang dapat membantu manajemen melaksanakan tanggungjawabnya. Sarana informasi dan komunikasi sangat penting untuk menunjang kinerja pemungutan retribusi parkir oleh Dishubkominfo. Berdasarkan hasil penelitian, sarana komunikasi belum optimal dalam melancarkan kinerja Dishubkominfo khususnya terkait dengan keperluan pemungutan retribusi parkir. Dishubkominfo belum memiliki mekanisme untuk mensinergiskan pengelolaan parkir dengan bidang-bidang yang lain di bawah dishubkominfo. 5. Pemantauan (Monitoring). Berdasarkan hasil penelitian, kepala seksi perparkiran yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan parkir dari pendataan hingga pemungutan dan pengembalian sudah melaksanakan evaluasi terpisah atas efektivitas sistem pengendalian internal. Pemantauan yang dilakukan terbatas pada lokasi-lokasi tertentu yang dekat dengan kantor Dishubkominfo Kabupaten Sleman. Pemantauan tidak dilakukan secara regular ke lokasi-lokasi parkir. Akibatnya banyak kebocoran dari potensi pemasukan terhadap kas daerah dari retribusi parkir.
7.2 Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 1. Lingkungan pengendalian a. Dishubkominfo harus mempersiapkan strategi dalam peningkatan retribusi pemungutan parkir guna meningkatkan pendapatan retribusi parkir.
137
b. Peningkatan nilai-nilai etika yang dikembangkan di dalam SOP terkait dengan pemungutan retribusi parkir 2. Penilaian resiko Agar dikemudian hari pemasukan retribusi parkir dapat ditingkatkan, maka ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu: 1. Memaksimalkan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada dengan membagi tugas sebagai berikut yaitu administrasi juga menangani tenaga lapangan. 2. Menyesuaikan tarif Parkir Perlu ada penyesuaian tarif parkir yang disesuaikan dengan zona dan perhitungan yang akurat, untuk menghindari pengelola parkir nakal. 3. Kegiataan Pengendalian Kegiatan pengendalian perlu ditekankan pada tiga hal yaitu a. Penyetoran Dalam hal penyetoran, langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah kabupaten sleman yaitu sebagai berikut: 1) Melakukan sosialisasi kepada pengelola parkir agar dengan sadar melakukan penyetoran tepat waktu. 2) Koordinasi dengan pihak kecamatan agar menyetor 1 x 24 jam terhadap pungutan yang disetorkan lewat kecamatan dan apabila disetor langsung ke Kas Daerah segera bukti setoran dikirim ke Dishubkominfo untuk lampiran pengajuan pengembalian. 3) Mendorong kepada pengelola parkir agar melakukan penyetoran terhadap kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
138
4) Melakukan pendekatan kepada pengelola parkir agar mempunyai rasa tanggung jawab dan kesadaran diri untuk memenuhi kewajibannya. b. Penindakan Pelanggaran Dalam hal penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pengelolah. Adapunlangkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah kabupaten sleman untuk mengatasi pelanggaran tersebut yaitu dengan: 1) Melakukan pendakatan secara langsung untuk menyadarkan atau dengan mengundang pihak-pihak dan diberikan pemahaman tentang peraturan perparkiran. 2) Mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk menangani pelanggaran. 3) Mengklasifikasikan pelanggaran dengan tujuan untuk mengambil tindakan yaitu apakah cukup dilakukan pembinaan atau dilaporkan kepada penyidik. c. Pengembalian Dalam hal pengembalian, langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah kabupaten sleman yaitu dengan: 1) Melakukan sosialisasi kepada pengelola parkir agar mengambil pengembalian apabila telah tersedia anggaran untuk pengembalian setelah diberi tahu melalui SMS dari Dishubkominfo. 2) Melakukan pengembalian kepada pengelola parkir dengan cara transfer ke rekening pengelola.
139
3) Melakukan pengembalian parkir dari Pengelola yang telah memenuhi kewajiban secara langsung dan tepat waktu. 4) Pengembalian parkir dilakukan melalui rekening dan dapat diambil setiap saat oleh pengelola. 5) Memberitahukann kepada pengelola parkir melalui media elektronik (SMS) tentang informasi mengenai pengembalian parkir yang sudah bisa diambil oleh pengelola. 4. Informasi dan Komunikasi Sarana komunikasi harus dioptimal guna melancarkan kinerja Dishubkominfo khususnya terkait dengan keperluan pemungutan retribusi parkir. Dishubkominfo harus memiliki mekanisme untuk mensinergiskan pengelolaan parkir dengan bidang-bidang yang lain di bawah dishubkominfo. 5. Pemantauan Kepala seksi perparkiran yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan parkir dari pendataan hingga pemungutan dan pengembalian harus melaksanakan evaluasi terpisah atas efektivitas sistem pengendalian internal. Pemantauan dilakukan secara menyeluruh dikabupaten sleman untuk menghindari juru parkir yang nakal dan mendata ulang lokasi-lokasi parkir baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. 7.3 Keterbatasan Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan yaitu: 1. Dishubkominfo tidak bersedia memberikan data mengenai jumlah kantongkantong parkir yang dikelola oleh pemerintah, swasta, maupun pihak lain.
140
Sehingga peneliti kesulitan memberikan pemaparan detail mengenai perbedaan sistem pengelolaan parkir oleh pemerintah dan swasta. 2. Terbatasnya informasi yang bersedia memberikan keterangan, terutama tukang parkir/pengelola parkir yang tidak berterus terang terkait dengan potensi pendapatan parkir yang dikelola, sehingga menyulitkan penulis membuat analisis potensi parkir kaitannya dengan potensi pemasukan terhadap retribusi parkir Kabupaten Sleman. 3. Wawancara yang dilaksanakan kurang optimal karena terdapat narasumber yang tidak dapat diwawancara.
