Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 4, Nomor 1, Januari-April 2016
FUNGSI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN UPTD PARKIR SUB UNIT TEPI JALAN DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA SURABAYA
NUH CAHYA UTAMA1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga
Abstract The purpose of this study was to determine and analyze thesupervisory functions of Surabaya Transportation Agency that handles roadside parking especially regarding parking in the city of Surabaya. The method used in this research is qualitative descriptive study. This study was also as a critisicm for the government which about the supervisory of parking in Surabaya. Policy is a series of concepts and principles that became the basic guidelines in the implementation of a policy plan. One of the policies is interesting to study the policy supervision of roadside parking in the city of Surabaya. This relates to can not be achieved between potential and realization in the field. The aim of this study was to determine and analyze the supervisory functions of Surabaya Transportation Agency that handles roadside parking especially regarding parking in the city of Surabaya. The method used in this research is qualitative descriptive study. Source of data in this study are the sources and records or documents related to the study. Namely data collection techniques with interview and documentation study. Informant determination technique used was purposive sampling. The validity of the data is done by triangulation of data. Results of this study concluded that the supervisory function of Surabaya City Department of Transportation still has not been maximized because it can not minimize the distortions that exist in the field. This can be seen in 4 key factor in supervisory still not maximal. The first is a factor surveillance perpetrators are still minimal in quantity to keep an eye on locations of parking in the city of Surabaya. The second factor is the Department of Transportation Standard Operating Procedures specifically Technical Unit Services Parking Department that still use the SOP and during this time to supervise only the Auth only. The third is the financial resources and infrastructure are still minimal, financial resources must be approved by the government of Surabaya and has no own financial resources and infrastructure in the field are still minimal to equip both officers field supervisors, coordinators parking attendants, and interpreters parking. The fourth is the problem of monitoring the implementation schedule, which technically has been scheduled well, but the operational side is still not maximized because the number of field officers are still minimal.
Key words: Transportation, Supervisory, Department of Transportation
PENDAHULUAN Keberadaan birokrasi sebagai organisasi untuk jangka waktu yang lama tidak terlepas dari fungsinya dalam pelayanan publik. Birokrasi ada karena mereka melayani dengan tujuan penuh untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan publik. Dengan sifat positif tersebut, birokrasi merupakan sebuah jalan bagi organisasi yang sangat sesuai dengan tugastugas dalam meminimalisasi pengaruh politik dan personalitas terhadap keputusan-keputusan organisasional (Masdar, 2015: 21). Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam menetapkan target penerimaan sebaiknya terlebih dahulu menganalisis potensi daerah yang ada. Dengan analisis potensi yang dilaksanakan tiap tahun maka diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan di daerahnya. Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Wikipedia.com). Salah satu bentuk retribusi daerah adalah perpakiran. Regulasi kota Surabaya yang mengatur tentang retribusi daerah, khususnya perpakiran adalah perda nomor 1 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran dan retribusi. Retribusi parkir kota surabaya merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi besar dalam PAD kota Surabaya. Hal tersebut dikarenakan adanya pertambahan jumlah kendaraan bermotor di Surabaya yang semakin meningkat. Berikut ini adalah pendapatan retribusi parkir kota surabaya: Pemasukan Retribusi Parkir dari Tahun 2010-2014
1 1. Korespondensi Nur Cahya Utama, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, Jl Airlangga 4-6 Surabaya
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 4, Nomor 1, Januari-April 2016 Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya Dari data tabel di atas terlihat bahwa pemasukan retribusi parkir tempat khusus parkir selama tahun 20102014 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan pemasukan retribusi parkir tepi jalan umum selama tahun 2010-2013 sempat turun tahun 2012 namun kembali meningkat di tahun 2014. Hal ini membuktikan bahwa retribusi parkir di kota Surabaya sebagai Pemasukan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya cukup tinggi setiap tahunnya. Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola tempat parkir yang ada di setiap sudut Kota Surabaya khususnya untuk parkir tepi jalan umum. Setiap tahun Dinas Perhubungan Kota Surabaya memiliki target untuk dipenuhi sesuai dengan data akhir tahun sebelumnya. Data tabel antara realisasi dan target parkir tepi jalan umum di Surabaya Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: Realisasi dan Target Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Surabaya Tahun 2010-2014 (miliar) Tahun Target Realisasi Prosentase 2010
19,9
10,3
51,73%
2011
20
11,15
55,78%
2012
13,7
9,3
67,78%
2013
13
11,8
97,69%
2014
14
12,9
92,13%
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya Meskipun retribusi parkir terus meningkat setiap tahunnya tetapi hal itu tidak sejalan dengan kontribusi yang diberikan terhadap PAD. Hal ini terbukti dari lambatnya pembangunan sarana dan prasarana yang ada, berikut ini datanya: Persentase Perolehan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Terhadap PAD Kota Surabaya 2010-2014 (miliar) No.
Tahun
PAD
Perolehan Retribusi Parkir
Kontribusi
1.
2010
893,44
10,30
1,15%
2.
2011
1.887,11
11,15
0,59%
3.
2012
2.279,62
9,3
0,40%
4.
2013
2.791,58
11,8
0,42%
5.
2014
3.307,32
12,9
0,39%
Tidak sesuainya retribusi parkir dengan kontribusinya terhadap PAD merupakan satu indikasi adanya masalah dalam sistem pengelolahan lahan parkir yang ada di Surabaya. Menurut PLT Kadishub Kota Surabaya, Bapak Eddy menyatakan bahwa masalah ini disebabkan adanya oknum juru parkir (selanjutnya akan disingkat jukir) yang melakukan tindakan kecurangan, dengan menggunakan karcis parkir yang sama berulang kali untuk mendapatkan keuntungan lebih. Penggunaan karcis parkir yang ideal hanya satu karcis untuk satu kendaraan. Beberapa tingkah laku dari oknum juru parkir yang tidak mengikuti aturan yang berlaku juga merupakan penyebab dari bocornya retribusi parkir yang ada saat ini, juga tidak menutup kemungkinana adanya kerjasama antara juru parkir dengan pihak Dinas Perhubungan selaku penyelenggara perparkiran di Surabaya untuk melakukan tindak kecurangan di lapangan. Menurut ketua komisi B DPRD Surabaya M. Machmud menyatakan bahwa lenyapnya hasil retribusi ini juga dari pemberian laporan keuangan dari juru parkir yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah dimana peran pemerintah khususnya Dinas Perhubungan sebagai pihak yang bertanggung untuk pelaksanaan pengelolahan lahan parkir. Merespon keresahan tersebut, pemerintah kota surabaya mengeluarkan peraturan wali kota nomor 68 tahun 2008 tentang organisasi UPTD parkir. Sesuai aturan tersebut UPTD parkir surabaya Salah satu tugas dan fungsi dari UPTD parkir adalah penyiapan bahan penetapan lokasi tempat parkir serta memproses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum. Melalui penjapenelitian ini ingin berfokus pada seberapa efektif UPTD sebagai lembaga baru yang dibentuk pemerintah sebagai fungsi pengawasan lahan parkir dan kendala yang dihadapi UPTD dalam proses pengawasan tersebut.
Strategi Melakukan Kontrol Penelitian ini berfokus pada pengawasan atau control, jadi penambahan sub-bab ini bertujuan untuk mempertegas definisi dan bentuk strategi melakukan kontrol. Ada empat inti dalam melakukan strategi control menurut Widodo (2009): 1.
Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan dilihat dari asalnya dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu kontrol internal dan kontrol eksternal. Pelaku kontrol internal (internal control) dapat dilakukan oleh unit atau bagian monitoring dan pengendalian, dan badan pengawas daerah. Sementara itu, pelaku kontrol eksternal (external control) dapat dilakukan oleh DPRD, LSM, dan komponen masyarakat.
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya 2.
2
Standar Prosedur Operasi Kontrol
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 4, Nomor 1, Januari-April 2016 Standart Operating Procedure (kemudian akan disingkat menjadi SOP) kontrol atas pelaksanaan kebijakan setidaknya dapat digambarkan sebagai berikut: Organisasi harus menetapkan serangkaian tujuan yang dapat diukur dari aktivitas yang telah direncakan. b. Alat monitoring harus disusun untuk mengukur kinerja individu, program, dan sistem secara keseluruhan. c. Pengukuran diperoleh melalui penerapan berbagai alat monitoring untuk mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti (significant deviation). d. Tindakan koreksi dapat mencakup usahausaha yang mengarahkan pada kinerja yang ditetapkan dalam rencana atau memodifikasi rencana ke arah lebih mendekati (mencerminkan) kinerja. 3. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan Untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan suatu kebijakan, di samping diperlukan dana yang cukup juga diperlukan peralatan yang memadai. Besarnya anggaran yang diperlukan untuk melakukan kontrol sangat tergantung pada variasi dan kompleksitas pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber anggaran dapat bersumber dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan swadaya masyarakat. Sementara itu, peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan suatu kebijakan macam, jenis, dan besar kecilnya peralatan juga sangat tergantung kepada variasi dan kompleksitas pelaksanaan kebijakan yang di kontrol.
atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya”
a.
4.
Jadawal Pelaksanaan Kontrol Jadwal pelaksanaan kontrol atas pelaksanaan suatu kebijakan juga sangat beragam. Setidaknya kontrol internal jadwal pelaksanaan kontrol dapat ditetapkan setiap bulan, setiap triwulan, setiap semester sekali. Namun untuk kontrol eksternal, jadwal kegiatan sulit dilakukan penjadwalan. Karena pelaku kontrol berada di luar organisasi dan bukan menjadi kewenangan organisasi yang menjadi pelaku kebijakan untuk menetapkan jadwal kontrol. Selain itu, koontrol eksternal karena pelakunya diluar organisasi pelaku kebijakan, maka sulit untuk diintervensi. Pelaku kontrol eksternal bisa saja melakukan kontrol setiap saat jika mereka memandang memang diperlukan
Undang-Undang Retribusi Parkir dan Perhitungan Potensi Parkir Dalam undang-undang No. 28 tahun 2009 (dalam Masdar , 2009: 60) tentang pajak daerah dan retribusi derah menyebutkan bahwa: “Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak
Dalam penelitian ini pengertian pemungutan dibatasi sebagai rangkaian kegiatan penarikan pembayaran retribusi yang di himpun dari obyek dan subyek retribusi. Retribusi parkir di tepi jalan umum pada praktek pemungutannya di lapangan dilakukan oleh juru parkir resmi. Juru parkir resmi disini berarti juru parkir yang secara sah ditunjuk oleh Dinas Perhubungan untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya yang dibekali dengan surat tugas dan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dilakukan dengan menggunakan karcis. Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum ditujukan kepada subyek retribusi atau wajib retribusi parkir di tepi jalan umum yang telah memanfaatkan obyek retribusi sesuai dengan tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum. Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menyebutkan bahwa: “Obyek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adaah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan subyek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum” Menurut Harun (2003: 31-41) perhitungan potensi retribusi parkir dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1.
2.
Melakukan pendataan terhadap titik parkir, kemudian melakukan pengklasifikasian titik parkir berdasarkan tingkat keramaian, yang dapat berdasarkan titik parkir ramai, sedang dan sepinya titik parkir. Melakukan pendataan terhadap tempat-tempat retribusi parkir meliputi: luas area parkir, observasi sesaat di lapangan untuk menghitung jumlah kendaraan parkir, observasi 1 jam untuk mengetahui tingkat hunian titik parkir dan menghitung areal buka titik parkir. a. Melakukan perhitungan terhadap kapasitas maksimal, yaitu: Luas area parkir : space kendaraan parkir b. Melakukan perhitungan terhadap tingkat hunian, yaitu: Tingkat hunia = (jumlah kendaraan : kapasitas maksimum) x 100% c. Melakukan perhitungan terhadap frekuensi hunian, yaitu: Frekuensi hunian = (observasi 1 jam : space kendaraan bermotor) x lama buka d. Menghitung jumlah kendaraan parkir, yaitu:
3
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 4, Nomor 1, Januari-April 2016 Jumlah kendaraan parkir = tingkat hunian x kapasitas maksimum x frekuensi
penelitian
ini
memperolehnya
dengan
e.
3.
Melakukan perhitungan potensi retribusi parkir, yaitu: Potensi retribusi parkir = jumlah kendaraan parkir x tarif retribusi x 1 tahun Melakukan penjumlahan di setiap pengklasifikasian titik parkir ken=mudian mencari selisih di antara potensi retribusi parkir dan realisasi penerimaan setiap tahun berlangsung. Maka nanti akan di dapat retribusi terpendamnya.
data sekunder dokumentasi.
Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana yang di cari adalah pemahaman atas suatu fenomena sosial. Pendekatan dalam penelitian menggunakan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitan yang berusaha untuk menggambarkan suatu fenomena dengan lengkap, terperinci tapi dengan tidak banyak detail. Lokasi yang dijadikan dalam penelitian yaitu Dinas Perhubungan Kota Surabaya khususnya UPTD parkir . pertimbangan alasan peneliti mengambil lokasi peneelitian tersebut diantaranya: 1.
Dinas Perhubungan Kota Surabaya khususnya UPTD Parkir berperan memberikan pelayanan parkir di tepi jalan umum. 2. Dinas Perhubungan Kota Surabaya khususnya UPTD Parkir berperan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. 3. Dinas Perhubungan Kota Surabaya khususnya UPTD Parkir berperan dalam pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi parkir di tepi jalan umum ke kas daerah. 4. Dinas Perhubungan Kota Surabaya khususnya UPTD Parkir berperan dalam pelaksanaan penertiban, pengawasan, dan pengamanan tempat parkir. Untuk tekhnik pemilihan subjek, penelitian ini menggunakan tekhnik purposive sampling dilanjutkan dengan tekhnik Snowball. Tekhnik ini memfokuskan pada pengambilan data pada informan yang dianggap memiliki peran penting dalam penelitian ini, diantaranya: 1. 2. 3.
Koordinator yang membawahi beberapa juru parkir Para juru parkir Masyarakat pengguna jasa retribusi parkir di tepi jalan umum. Selanjutnya setelah mendapat informan penting di atas peneliti melanjutkan kepada informan yang disebutkan oleh narasumber utama selama tahap wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan observasi. Sedangkan untuk sumber
4
HASIL DAN PEMBAHASAN Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya dalam sub-bab strategi melakukan kontrol yang meliputi: (1) Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan (2) Standar Prosedur Operasi Kontrol (3) Sumber Daya Keuangan dan Peralatan (4) Jadwal Pelaksanaan Kontrol. Setelah peneliti menangambil data dan menganalisis dengan teori strategi melakukan kontrol, peneliti menemukan hasil yang bisa menggambarkan bagaimana keefektifan UPTD dalam proses pengawasan parkir dan kendala apa saja yang dihadapinya sebagai berikut:
Pengawasan Retribusi Parkir Belum Maksimal Pelaku pelaksanaan pengawasan kebijakan dalam penyelenggaraan pengawasan retribusi parkir masih belum maksimal dalam hal pengawasan, penyebabnya yaitu jumlah pengawas yang kurang dari segi kuantitas. Menurut Joko Widodo, kontrol dapat dilakukan secara internal dan eksternal, pelaku kontrol internal dapat dilakukan oleh unit dan atau bagian monitoring dan pengendalian, dan badan pengawas daerah sedangkan untuk eksternal adalah masyarakat, LSM dan DPR. Dalam Dinas Perhubugan Kota Surabaya sendiri memeiliki jumlah pengawas yakni 27 orang untuk mengawasi 44 orang koordinator parkir yang mengeatur dan mengelola 1578 orang jukir dan sekitar 1500an titik parkir yang tersebar di Surabaya. Jumlah pengawas tersebut secara kuantitas masih belum sebanding dengan jumlah koordinator dan titik parkir yang harus di awasi setiap harinya. Sedangkan untuk kontrol eksternal dari masyarakat pun mengeluhkan bahwa tarif parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang tertera di karcis sering di jumpai di berbagai tempat serta pelayanan dari juru parkir yang tidak transparan, datang di saat pelanggan akan keluar parkir dan menghilang saat pelanggan memarkirkan kendaraan mereka juga merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dari kuantitas SDM Kantor UPTD Parkir yang minim.
SOP Belum Baku Dari hasil analisis yang peneliti lakukan, berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan bahwa Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam melakukan pengawasan perparkiran di Kota Surabaya masih menggunakan tugas dan fungsi (Tupoksi) dalam pengawasan parkir sehari-hari. Akan tetapi Dinas Perhubungan Kota Surabaya walaupun belum memiliki Standar Operasional Prosedur pengawasan yang baku, nyatanya dalam lapangan sudah mengarah pada Standar Operasional Prosedur Pengawasan yang baik. Akan tetapi seharusnya dari Dinas
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 4, Nomor 1, Januari-April 2016 Perhubungan harus segera membuat Standar hal tersebut di perparah dengan tindakan beberapa oknum yang melakukan tindakan kecurangan dengan menyebarkan karcis parkir dan mengatasnamakan tindakan tersebut atas nama koordinator juru parkir yang bertugas di daerah tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan tugas dan fungsi dari petugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya khususnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, karena membagikan dan menarik karcis parkir merupakan tugas dari koordinator juru parkir. Selain permasalahan di atas terdapat pula permasalahan dari juru parkir yang menyewakan lahan parkir mereka untuk kemudian dikelola oleh pihak lain dan menyetorkan sejumlah uang kepada pengelola tempat parkir yang resmi pertahunnya, bahkan terdapat oknum yang menyewakan lahan parkirnya untuk disetorkan perhari. Dari pengakuan informan yang peneliti dapat mengemukakan bahwa pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya sendiri sebenarnya sudah mengetahui praktek ilegal tersebut namun mereka berusaha untuk tidak ikut campur dengan urusan pengelolaan parkir yang di kelola sedemikian rupa tersebut. Pihak Diinas Perhubungan hanya menginginkan lahan parkir yang ada bisa dikelola sebaik mungkin.
Kurangnya Dana Dari Pemerintah Untuk Pengawasan Praktik Parkir Dari hasil analisis yang peneliti lakukan, berdasarkan sumber daya keuangan dan peralatan menunjukkan bahwa anggaran keuangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan harus mengajukan terlebih dahulu kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk dapat terealisasi. Pada UPTD Parkir di Dinas Perhubungan Kota Surabaya pada tahun 2015 sekarang ini, anggaran yang diberikan Pemkot belum mampu untuk memaksimalkan kegiatan penyelenggaraan pengawasan retribusi parkir di Surabaya serta pengadaansarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kota Surabaya masih belum memadai. Fakta bahwa masih minimnya sarana dan prasarana yang diberikan Dinas Perhubungan Kota Surabaya terhadap pegawai kantornya ataupun juru parkir juga terlihat dari alat yang digunakan oleh juru parkir dalam memarkir kendaraan seperti mobil/sepada motor yang berada di terik matahari ataupun hujan seharunya membutuhkan penutup untuk menghalangi sinar matahari secara langsung dan juga titik air hujan yang bisa memberikan korsleting kepada mesin kendaraan saat di parkir. Masyarakat bahkan sampai beranggapan bahwa juru parkir yang mempunyai rompi resmi dari Dinas Perhubungan adalah juru parkir resmi yang bertugas di tempat tersebut, namun belum mengetahui bahwa adanya tindakan pergantian jaga oleh juru parkir satu dengan lainnya.
Kurang Disiplinya Jadwal Pengawasan
Analisis yang keempat yaitu dilihat berdasarkan jadwal pelaksanaan pengawasan. Jadwal pengawasan sudah jelas setiap harinya yaitu di mulai jam 8 pagi hingga sore. Bahkan untuk UPTD Parkir Selatan sendiri harus sampai jam 7-8 malam untuk melakukan tugasnya dikarenakan banyaknya titik lokasi parkir dan keterbatasan jumlah personil pengawas sehingga belum bisa memaksimalkan waktu pengawasan terhadap lokasi titik parkir. Pengawasan hanya di pusatkan pada titik parkir yang dinilai memiliki potensi retribusi tinggi perharinya seperti jalan protokol atau jalan yang ramai dengan aktifitas ekonomi masyarakat. Di beberapa titik lokasi parkir pengawasan dilakukan 15 menit sekali dan petugas pengawas yang minim dalam komposisi jumlah harus bergerak kembali ke titik lain untuk mengawasi titik tersebut. Jadi pengawasan yang dilakukan dirasakan kurang optimal karena jumlah petugas pengawas yang terbatas sehingga tidak bisa merata untuk melakukan pengawasan.
SIMPULAN Kegiatan kontrol bukan merupakan kegiatan yang berusaha untuk mencari kesalahan yang telah diperbuat oleh seseorang, namun ditujukan untuk menemukan secara dini kesalahan-kesalahan atau penyimpangan sehingga dapat segera dilakukan perbaikan dan pelurusan kembali agar akibat buruk yang ditimbulkan dari kesalahan atau penyimpangan tadi tidak berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan data-data di lapangan, maka kesimpulan akhir tentang Fungsi Pengawasan Dishub UPTD Parkir dalam penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Surabaya dikatakan belum mampu melakukan pengawasan secara maksimal terhadap titik parkir yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya. Dalam artian bagaimana pengawasan itu sendiri, dari beberapa narasumber seperti stakeholders Kantor UPTD Parkir, Juru Parkir, Koordinator Juru Parkir dan dari masyarakat yang telah peneliti wawancarai dan dokumentasikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya khusunya UPTD Parkir masih belum mampu meminimalisir ataupun mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perparkiran di Surabaya ini. dari stakeholders Kantor UPTD Parkir masih belum bisa bertindak tegas untuk memberikan sanksi yang tegas bagi juru parkir yang melanggar aturan seperti karcis yang tidak diberikan kepada para pengguna jasa parkir, tarif parkir yang ditarif lebih tinggi dari seharusnya yang menyebabkan kondisi bagi para juru parkir untuk mengesampingkan setiap tindakan penyelewengan yang mereka lakukan. Di sisi lain respon dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya khususnya UPTD Parkir yang lamban dalam menangani atapun membantu para koordinator juru parkir dalam mengatasi masalah yang ada di lapangan membuat para koordinator juru parkir semakin acuh dengan keadaan di lapangan. Seringkali terjadi tindakan juru parkir yang tidak mau membayar setoran harian atau mangkir saat akan dilakukan pendataan setoran oleh koordinator parkir mereka. Menurut Teori Joko Widodo Pengawasan
5
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 4, Nomor 1, Januari-April 2016 seharusnya bersifat untuk mencari tahu apa kesalahankesalahan yang ada bukan mencari tahu siapa yang melakukan kesalahan sehingga ke depannya bisa dilakukan perbaikan secara sistematis. Lalu ada empat aspek yang harus diperhatikan dari teori Joko Widodo yang dinilai sangat penting dalam melaksanakan yang pengawasan. Penyewaan lahan parkir oleh oknum-oknum juru parkir yang tidak taat aturan menambah beban perkerjaan di masa depan bagi perbaikan sistem pengawasan yang harus di benahi oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya khususnya Bidang Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan (UPTD) Parkir yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara perparkiran di Kota Surabaya. bukan hanya dari pihak eksternal, penyimpangan juga terjadi di dalam tubuh organisasi Kantor UPTD Parkir itu sendiri. SOP yang tidak jelas membuat para pegawai Kantor UPTD Parkir mengambil kesempatan ini untuk ikut menyebarkan karcis yang sebenarnya bukan hak tanggungjawabnya. Di lain pihak masalah minimnya jumlah tenaga pengawas tidak sebanding dengan jumlah titik parkir yang harus di awasi oleh petugas lapangan. Dalam 1 wilayah yang terdapat 40-50 juru parkir hanya di awasi oleh 1 petugas pengawas. komposisi yang tidak seimbang antara petugas pengawas dan titik parkir yang harus di awasi menyebabkan petugas pengawas di lapangan hanya memilih titik-titik parkir yang di anggap potensial dalam menyumbang retribusi parkir perharinya. Masalah selanjutnya adalah minimnya keuangan dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. terlepas dari berbagai sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan saat ini seperti mobil ataupun motor bagi para pengawas, rompi ID card, serta karcis parkir bagi juru parkir namun tidak bagi para pengguna parkir. Parkir di tepi jalan umum adalah parkir dimana tempat penyelenggaraannya tidak tertutup sama sekali. Pengguna jasa parkir seharusnya bisa mendapatkan pelayanan yang lebih tinggi lagi secara kualitas mengingat tarif parkir yang saat ini semakin naik otomatis seharusnya pelayanan yang diberikan juga seharusnnya ikut semakin baik saat ini masih belum bisa melindungi kendaraan dari hal-hal seperti kehilangan ataupun dari sinar matahari secara langsung yang dapat membuat kendaraan menjadi tidak nyaman.
Kaho, Josef Riwu. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Jilid II. Jakarta: PT. Gunung Agun, 1997. Mahmudi. Manajemen Erlangga,2010.
Keuangan
Daerah.
Jakarta:
Mamesah, D.J. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995. Manullang. Dasar-Dasar Indonesia,2010.
Manajemen.
Jakarta:
Ghalia
Mardiasmo. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi, 2002 Miles, Matthew J. & A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Baru. Jakarta: UI Press, 1992 Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005. Hidayatullah, Faris Angger. Skripsi: Implementasi Kebijakan Publik (Studi Deskriptif Tentang Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo). Surabaya: Universitas Airlangga, 2014. Nurfauziah. Skripsi: Pelaksanaan Pengawasan Perparkiran. Surabaya: Universitas Airlangga, 2006. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1984. Patton,
Michael Quinn. Metode Evaluasi Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2006.
Reksohadiprojo, Sukanto. Dasar-Dasar Yogyakarta: BPFE,2000.
Kualitatif:
Manajemen.
DAFTAR PUSTAKA
Resmi, Siti. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
Adisasmitha, Rahardjo. Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu,2011.
Saragih,
Julian Panglima. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia,2003.
Bratakusumah, Deddy Supriyadi. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Tama, 2002.
Sastradipoera, Komarrudin. Pengantar Manajemen Perusahaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada,1994.
Bungin,Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
Siagian, Sondang P. Filsafat Administrasi. Jakarta: Haji Masagung,1994.
Harun, Hamrolie. Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: BPFE,2003.
__________. Manajemen Stratejik. Jakarta: Bumi Aksara 2004.
6
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 4, Nomor 1, Januari-April 2016 Siahaan, Marihot P. Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
Perwali Kota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015-12-23 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di
Sialalahi, Ulbert. Studi Tentang Ilmu Adiministrasi. Bandung: PT Refika Aditama, 1992. __________. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010. Situmorang, Victor M. & Jusuf Juhir. Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta, 2010. Sujamto. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986. __________. Aspek-Aspek Pengawasan Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
di
Tepi Jalan Umum Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Perparkiran
Dan
Retribusi
Parkir Perda Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Perwali Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Petugas Parkir
Indonesia.
Sule, Ernie Tisnawati & Kurniawan Saefullah. Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2004. Thoha, Miftah. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Widodo, Joko. Analisis Kebijakan Publik: konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia, 2009. Widodo, Widi. Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta, 2010.
B. Makalah dan Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan. Neraca Keuangan, Surabaya: Pemkot Surabaya.2014
C. Artikel www.Kompasiana.com diakses pada tanggal 06 juli 2015 pukul 14.23 http://surabayanews.co.id/2015/08/27/33905/belum-jaminketertiban-parkir-dishub-surabaya-naikan-parkir100-persen.html di akses pada tanggal 22 oktober 2015 jam 15.24
D. Peraturan Perundangan
7
