IMPLEMENTASI PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2012 PADA KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM JALAN PANDANARAN
Oleh: Nur Farida Sulsiah, Ari Subowo, Maesaroh.
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
Jalan Profeesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404 Lama: http//www.fisip.undip.ac.id email
[email protected] Email:
[email protected]
ABSTRACT Retribution parkirng service at the edge of the public road is one of the pocket of local reveue receipts of Semarang. Policies parking of retribution collection services by public road set in Semarang City Regulation No.2 of 2012. Retribution parking services at the edge of the public road itself is the collection of retribution for service by the public treet parkirng is provide by the city of Semarang. Although the existing regulations governing the of retribution collection parking services at the edge of the public road Semarang, the target of retribution is not maximized. In addition, there are still illegal parking and illegal parking attendants. This study aims to determine how to implementation of the policy of retribution collection services by the public street parking Semarang also to know the driving factors and obstacles in the implementation of the polivy. The method use in this research is descriptive qualitative method. In this study the author used four appropriateness of the policy of Riant Nugroho to determine the effectiveness of policy implementation and implementation of Edwards III theory to determine the factors that effect the implementation of the policy. The results showed that the fact service retribution policy on public road flexible edge in the field so as to make the policy is weak and has not been able to overcome the problem of parking in the city of Semarang. The ammount of red tape involved and the limited resources especially supporting facilities for parking attendants become an obstacle to the implementation of policies in the edge of the parking service retribution public roads. Key words: implementation, retribution, parking, public roadside.
1
PENDAHULUAN
tahun 2010 sebanyak 119.019 unit menjadi
A. Latar Belakang
151.286 unit pada tahun 2011. Semakin
Pembangunan daerah menjadi kewenangan
bertambahnya jumlah kendaraan bermotor,
setiap daerah sejak diberlakukannya UU
logikanya akan semakin banyak kendaraan
nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
yang parkir sehingga pendapatan dari
Daerah. Dengan adanya UU tersebut, setiap
sektor parkir juga akan bertambah.
daerah memiliki wewenang mengatur dan
Parkir
sendiri
merupakan
bentuk
mengelola daerahnya sendiri. Regulasi
pelayanan publik yang diselenggarakan
yang mendampingi UU No 32 Tahun 2004
oleh Pemerintah Kota dan dimungkinkan
adalah UU No 33 Tahun 2004 tentang
bekerjasama dengan pihak swasta. Parkir
perimbangan keuangan daerah. Seperti
yang disediakan oleh Pemerintah Kota
dalam UU No 33 Tahun 2004, yang
seperti parkir tepi jalan umum dan parkir di
menjadi salah satu kewenang daerah adalah
sekitar lokasi event insidental (bersifat
kewenangan
massal) yang diselenggarakan di Kota
penerimaan
dalam daerah
meningkatkan dengan
menggali
Semarang
disebut
retribusi
parkir.
sumber-sumber pendapatan asli daerah
Sedangkan penyelenggaraan tempat parkir
(PAD) yang ada di daerah tersebut yang
di luar badan jalan, baik yang disediakan
meliputi pajak daerah, retribusi daerah,
berkaitan dengan pokok usaha maupun
hasil pengelolaan kekayaan daerah dan
yang disediakan sebagai suatu usaha,
lain-lain PAD yang sah.
termasuk penyediaan tempat penitipan
Kota Semarang sebagai daerah otonom
kendaraan
bermotor
yang
selanjutnya
juga berusaha meningkatkan penerimaan
disebut pajak parkir dan pengelolaannya
daerahnya
dilakukan oleh DPKAD Kota Semarang.
dengan
menggali
sumber-
sumber pendapatan asli daerahnya. Salah
Untuk tarif retribusi parkir yang ada di
satunya melalui retribusi daerah di Kota
Kota Semarang diatur dengan Perda Kota
Semarang.
Dari sekian banyak jenis
Semarang. Sayangnya pendapatan dari
retribusi, parkir merupakan salah satu dari
retribusi parkir belum memenuhi target
jenis retribusi jasa umum yang cukup
seperti yang diharapkan. Pada tahun 2004
potensial dalam mengisi kas daerah, sebab
hingga tahun 2012, perda yang mengatur
tiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor
tentang retribusi parkir di tepi jalan umum
di kota Semarang semakin bertambah.
kota
Salah satu contohnya adalah peningkatan
Semarang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
jumlah kendaraan bermotor roda dua pada
Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di 2
Semarang
adalah
Perda
Kota
Tepi Jalan Umum. Selama regulasi ini
kali lipat dari tarif lama. Secara otomatis
berlaku pengelolaan pemungutan retribusi
tarif pada parkir insidentil juga naik empat
parkir di tepi jalan umum bekerjasama
kali lipat dari tarif lama.
dengan pihak swasta. Pencapaian target
Dalam pelaksanaan regulasi retribusi
tertinggi hanya sekitar 69,32 % pada tahun
parkir tepi jalan umum ini juga ditemukan
2008 selebihnya penerimaan dari retribusi
beberapa kasus pemungutan retribusi yang
parkir kurang dari 50%. Pada awalnya tidak
tidak sesuai dengan Perda Kota Semarang
tercapainya target ini disinyalir karena
Nomor 2 tahun 2012. Suatu contoh pemilik
terjadi
pemungutan
kendaraan tidak diberi SKRD atau karcis
retribusi parkir tepi jalan umum sehingga
parkir sebagai bukti pemungutan retribusi.
pemerintah kota Semarang beberapa kali
Pemilik kendaraan bermotor hanya diberi
mengganti model pengelolaan parkir.
kartu kendali parkir yang berisi nomor urut
kebocoran
dalam
Setelah menggunakan berbagai macam
parkir. Bahkan adapula pemilik kendaraan
model pengelolaan parkir, namun target
yang tidak diberi karcis parkir maupun
belum juga tercapainya, maka pemerintah
kartu kendali. Pada kasus ini, rata-rata
kota Semarang mengganti perda Kota
pemilik
Semarang Nomor 1 Tahun 2004 dengan
mempermasalahkan
perda Kota Semarang Nomor 2 tahun 2012
karcis parkir atau tidak diberi kartu kendali.
di dalamnya pemerintah kota Semarang
Sedikit dari pemilik kendaraan yang atas
menaikkan tarif parkir menjadi duakali
kesadaran diri sendiri meminta karcis
lipat dan mengganti model pengelolaan
parkir kepada juru parkir.
dengan
model
tidak
tidak diberikannya
sendiri.
Ditemukan pula kasus tidak sesuainya
telah
tarif retribusi yang harus dibayar oleh wajib
dinaikkan menjadi dua kali lipat namun
retribusi. Pada event yang diadakan oleh
pendapatan dari retribusi parkir masih
salah satu operator telepon seluler di bulan
belum memenuhi target. Pada tahun 2012,
juni 2014, tarif kendaraan bermotor roda
pendapatan
mencapai
dua untuk sekali parkir dipatok 3000
2.362.948.200. sedangkan pada tahun 2013,
rupiah. Pada karcis parkir tersebut tulisan
dimana tarif baru mulai diberlakukan, dari
tarif 1000 rupiah dicoret dan diganti dengan
target
3000
Meskipun
tarif
pengelolaan
kendaraan
retribusi
retribusi
5.853.120.000
3.251.208.300
atau
parkir
parkir
hanya sekitar
tercapai 44,45
rupiah.
Seharusnya
tarif
untuk
%.
kendaraan bermotor roda dua hanya sebesar
Padahal pada regulasi yang baru, tarif
2000 rupiah karena ini termasuk parkir
parkir biasa sudah dinaikkan menjadi dua
insidentil dimana tarif parkir menjadi 3
duakali lipat dari tarif parkir biasa. Ada
keefektifan proses implementasi kebijakan
pula kasus dimana tarif retribusi parkir
(Nugroho, 2006, hal.137).
untuk kendaraan bermotor roda dua sebesar
1.
ketepatan Kebijakan
500 rupiah untuk sekali parkir dan tidak
2.
ketepatan pelaksana
diberi karcis parkir karena juru parkir yang
3.
ketepatan target
memungut retribusi bukanlah anggota juru
4.
ketepatan lingkungan
parkir Dishubkominfo Kota Semarang.
C.2 Teori George C. Edwards III (1980)
Tidak sedikitnya parkir liar dan juru
Menurut
George
C
Edwards
III
parkir liar di Kota Semarang juga menjadi
terdapat empat faktor yang mempengaruhi
permasalahan
yang
dihadapi
oleh
implementasi kebijakan, yaitu:
Dishubkominfo
Kota
Semarang.
Titik
1.
Struktur Birokrasi
parkir liar yang memanfaatkan jalan raya
2.
Sumberdaya
dan trotoar banyak dijumpai di sepanjang
3.
Komunikasi
jalan-jalan utama seperti jalan Pandanaran,
4.
Disposisi
jalan Pemuda, dan Kawasan Simpang
C.3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Lima. Penertiban parkir liar dan juru parkir
Jalan Umum
liar yang diadakan bersama Satpol PP tidak
Menurut Perda Kota Semarang Nomor
membuahkan hasil. Mayoritas dari juru
2 Tahun 2012 pasal 32 dijelaskan bahwa
parkir liar enggan untuk menjadi anggota
retribusi pelayanan parkir di tepi jalan
juru parkir Dishubkominfo Kota Semarang.
umum adalah pemungutan retribusi atas
B. Tujuan Penelitian
jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi
1.
Untuk mengetahui Implementasi Perda
jalan umum. Petunjuk pelaksanaan dari
Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012
kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi
Pada Kasus Retribusi Pelayanan Parkir
jalan umum berdasarkan perwal Kota
di Tepi Jalan Umum Jalan Pandanaran
Semarang Nomor 20 Tahun 2013.
Untuk mengetahui faktor pendorong
D. Metode Penelitian
dan faktor penghambat implementasi
D.1 Desain Penelitian
2.
retribusi pelayanan parkir di tepi jalan
Penelitian
umum
ini
menggunakan
pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif
C. Kerangka Teori
adalah penelitian yang bermaksud untuk
C.1 Implementasi Kebijakan Publik
mendapatkan gambaran secara mendalam
Menurut Riant Nugroho terdapat empat prinsip
ketepatan
untuk
tentang fenomena yang terjadi misalnya
mengetahui
perilaku, persepsi, motivasi , tindakan, dan 4
lain lain, secara hoistik dan dengan
atau sumber-sumber lain yang berkaitan
mengumpulkan data berupa kata-kata, foto,
dengan masalah yang akan diteliti.
wawancara maupun dokumentasi.
D.6 Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data pada penelitian ini
D.2 Situs Penelitian Situs penelitan dalam penelitian ini adalah
UPT
Bidang
Dishubkominfo Sepanjang
Kota
Jalan
menggunakan teknik observasi, wawancara
Perparkiran
Semarang
Pandanaran
dan dokumentasi.
dan
D.7 Analisis dan Interpretasi Data
Kota
Dalam menganalisis data mengenai
Semarang.
implementasi kebijakan retribusi pelayanan
D.3 Subjek Penelitian
parkir di tepi jalan umum Kota Semarang,
Dalam penelitian ini penentuan subjek penelitian
atau
informan
peneliti melakukan tahapan berikut:
dengan
1.
Peneliti melakukan prasurvey ke dinas
menggunakan teknik purposive sampling.
terkait atau lokasi penelitian untuk
Subjek penelitian dari penelitian ini antara
mendapatkan
lain:
mengenai permasalahan yang akan
1.
Kasi Parkir Khusus dan Parkir Umum
2.
Bendahara
3.
4.
Bidang
gambaran
umujm
diteliti.
Parkir
2.
Selanjutnya
peneliti
melakukan
Dishubkominfo Kota Semarang
wawancara
dan
mengambil
Petugas Pengumpul Dishubkominfo
dokumentasi
mengenai
Kota Semarang
penelitian.
Juru Parkir
3.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian
ini
Dari data yang terkumpul di lapangan, data
D.4 Jenis Data
seperti
kata-kata
tersebut
merangkum
dan
fokus
memilih
direduksi
hasil
data
dengan
wawancara
mana
yang
dan bisa
tindakan, sumber tertulis, dan foto.
digunakan sehingga di peroleh data
D.5 Sumber Data
yang lebih sederhana.
1.
Data Primer Data
diperoleh
4.
Primer dari
adalah secara
data
yang
langsung
dalam
dari
bentuk
uraian
teks
dan
dianalisis.
informan, melalui kegiatan wawancara. 2.
data hasil reduksi tersebut disajikan
5.
Tahap
terakhir
Data Sekunder
kesimpulan
Data Sekunder merupakan data yang
dianalisis
diperoleh dari dokumen-dokumen lapangan 5
dari
peneliti data
sehingga
menarik
yang
telah
menghasilkan
pengetahuan baru dari obejek yang
Penentuan siapa yang akan menjadi
diteliti.
menduduki posisi agen pelaksana dilakukan dengan 3 cara yaitu penunjukan langsung
D.8 Kualitas Data Pada penelitian ini, penulis menguji kualitas
data
meggunakan
oleh Kepala Dishubkominfo, secara suka
metode
rela dan gabungan dari cara satu dan dua.
triangulasi. Triangulasi dalam pengujian
Secara umum agen pelaksana kebijakan
kredibilitas
mengetahui
data
diartikan
sebagai
prosedur
pelaksanaan
pengecekan data dari berbagai sumber
kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi
dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
jalan umum. Namun dalam prakteknya
Sehingga
sumber,
dilapangan masih tidak sesuai dengan
triangulasi teknik pengumpulan data dan
prosedur yang berlaku terutama dilakukan
waktu. (Sugiyono, 2009, hal.273)
oleh juru parkir. Penyimpangan tersebut
PEMBAHASAN
seperti ketidaksesuaina tarif dan tidak
A. Implementasi Perda Kota Semarang
memberi bukti parkir kepada pengguna jasa
terdapat
triangulasi
Nomor 2 Tahun 2012 Pada Kasus
parkir.
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
3.
Target
JalanUmum Jalan Pandanaran 1.
kebijakan
retribusi
retribusi
wajib retribusi yang termasuk didalamnya
pelayanan parkir di tepi jalan umum ini
yaitu masyarakat pengguna jasa parkir, juru
adalah untuk mengatasi masalah parkir di
parkir, petugas dan bendahara parkir. Wajib
tepi jalan umum yang
ada di Kota
retribusi telah siap dan menerima kebijakan
Semarang seperti masalah penataan parkir,
retribusi pelayanan parkir di tepi jalan
parkir liar dan pencapaian retribusi parkir
umum yang baru. Pengguna jasa parkir
di
tidak keberatan dengan adanya kenaikan
tepi
dari
dari
pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah
Ketepatan Kebijakan Tujuan
Ketepatan Target
jalan
kebijakan
umum.
Namun
pada
kenyataannya, kebijakan ini belum mampu
tarif parkir.
mengatasi
4.
masalah
parkir
di
Kota
Ketepatan Lingkungan
Semarang. Karena Kebijakan ini bersifat
Masih banyak pengguna jasa parkir
fleksibel di lapangan sehingga mudah
yang membayar tidak sesuai tarif dan
muncul
melakukan
belum memiliki kesadaran untuk meminta
penyimpangan dalam proses implementasi
bukti parkir. Hal tersebut secara tidak
kebijakan.
langsung mendukung penyimpangan ynag
2.
dilakukan oleh juru parkir.
celah-celah
untuk
Ketepatan Pelaksana 6
Juru parkir
yang juga merupakan wajib retribusi juga
parkir, rekayasa lalulintas dan razia parkir
belum memiliki kesadaran untuk menjadi
liar.
anggota juru parkir Dishubkominfo Kota
2.
Semarang karena takut dibebani potensi setoran.
Terdapat
manusia
yang
mengimplementasikan kebijakan retribusi
meminta uang keamanan kepada juru parkir
pelayanan parkir di tepi jalan umum cukup
dan
tersedia jumlahnya dan cukup berkualitas.
oknum
penduduk sekitar
oknum
Sumberdaya
yang
biasanya
pula
Sumberdaya
tersebut
adalah
maupun orang yang
Informasi
yang
didapat
terkait
menguasai daerah sekitar titik parkir.
implementasi kebijakan juga disampaikan
B. Faktor Pendorong dan Penghambat
secara terus menerus agar agen pelaksana
Kebijakan
paham akan isi kebijakan dan dapat
Pemungutan Retribusi Pelayanan
mengambil langkah apabila ada kejadian
Parkir di Tepi JalanUmum
insidental. Namun sayangnya beberapa
Struktur Birokrasi
fasilitas penunjang implementasi belum
Implementasi
1.
Prosedur
pelaksanaan
pemungutan
tersedia terutama sarana dan prasarana
retribusi pelayanan parkir di tepi jalan
untuk juru parkir. Ada pihak lain yang
umum tertulis pada perwal Kota Semarang
menyediakan fasilitas penunjang berupa
Nomor 20 Tahun 2013 tentang petunjuk
rompi untuk beberapa juru parkir.
pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di
3.
Komunikasi
tepi jalan umum dan dijelaskan kembali
Informasi di komunikasikan mengalir
pada saat sosialisasi. karena tupoksi agen
dari atas kebawah atau secara top down dan
pelaksana yang kurang jelas dan kurang
dilakukan
rinci masih ada dari agen pelaksana yang
terbukti
melaksanakan pemungutan tidak sesuai
secara
dan
konsisten
adanya
sosialisasi
penyampaian
secara
tidak
formal.
dengan prosedur yang berlaku terutama
Komunikasi
yang
terjalin
dalam
juru parkir meskipun telah diberi sosialisasi
implementasi kebijakan ini antara lain
oleh pihak Dishubkominfo. Selain itu
komunikasi dengan wajib retribusi sebagai
terdapat penyebaran tanggung jawab yang
target kebijakan dan pihak lain yang berupa
melibatkan Satpol PP dan Satlantas Kota
koordinasi
Semarang dalam bentuk koordinasi pada
terjadi
kegiatan
dengan
mengimplementasikan kebijakan retribusi
implementasi kebijakan retribusi pelayanan
pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan
parkir seperti pada saat pengendalian
kebijakan lain..
yang
berhubungan
7
dari
jelas
dilapangan. tumpang
Sehingga tindih
dan
tidak dalam
4.
Disposisi
apakah
Agen pelaksana memiliki komitmen
nominal yang tertera pada bukti parkir.
dalam
mengimplementasikan
kebijakan
sukarela
Sehingga
yang terbukti dari naiknya pendapatan
banyak
atau
sesuai
timbul
dengan
celah untuk
melakukan penyimpangan.
retribusi parkir di tepi jalan umum secara
Selain itu masih banyaknya juru parkir
perlahan. Sikap demokrasi yang terjadi
yang belum terdaftar dan enggan menjadi
dilapangan dimana juru parkir dan petugas
anggota juru parkir Dishubkominfo karena
pengumpul
tempat
kurangnya sosialisasi dari Dishubkominfo
pemungutan retribusi parkir asal tidak di
menjadikan pendapatan retribusi parkir
daerah larangan parkir. Sedangkan untuk
tidak maksimal sebab juru parkir tidak
tarif parkir merupakan wewenang dari
resmi setorannya digabung dengan juru
pihak Dishubkominfo Kota Semarang.
parkir resmi. Berkaitan dengan wajib
PENUTUP
retribusi sebagai target dari kebijakan
A. KESIMPULAN
pemungutan retribusi pelayanan parkir di
bebas
Kebijakan
memilih
pemungutan
retribusi
tepi jalan umum, pada umumnya wajib
pelayanan parkir di tepi jalan umum kurang
retribusi menerima kenaikan tarif parkir
tepat untuk mengatasi masalah parkir di
menjadi dua kali lipat seperti masyarakat
Kota Semarang seperti masalah parkir liar,
yang menggunkan jasa pelayanan parkir
penataan parkir dan pencapaian retribusi
menerima kenaikan tarif parkir asalkan
parkir. Sebab untuk masalah parkir liar dan
mendapatkan pelayaan yang sesuai. Namun
penataan
parkir
tidak
dibahas
dalam
dalam pelaksanaannya tidak sedikit juru
kebijakan
ini.
Begitu
pula
dengan
parkir yang tidak memberikan bukti parkir
permasalahan pencapaian retribusi parkir
sehingga tidak sedikit pula dari masyarakat
meskipun telah diatur mengenai tarif dan
yang membayar tidak sesuai dengan tarif
alur pemungutan retribusi namun prosedur
yang
pelaksanaan dan tupoksi dari pelaksana
pencapaian
kebijakan
sehingga
dikarenakan masyarakat sekitar lingkungan
dalam
kebijakan yang menjadi juru parkir liar dan
pelaksanaannya. Ketidak jelasan petunjuk
ada pula yang memungut uang dari juru
pelaksanaan ini seperti tidak dijelaskan
pakrir reesmi sebagai uang keamanan. Ini
mengenai maksud pemberian bukti parkir
merupakan
bukti
dan
masyarakat
sebagai
kurang
menimbulkan
berapakah
jelas
penyimpangan
tarif
retribusi
yang
seharusnya dibayar oleh wajib retribusi
berlaku.
retribusi
mempengaruhi 8
Tidak
maksimalnya parkir
bahwa
hasil
sikap
target
juga
dari
kebijakan
implementasi
kebijakan.
Untuk
hubungan
dengan
yang dimiliki oleh juru parkir. Pengadaan
lingkungan
luar
organisasi,
seperti
fasilitas tersebut dapat diberikan satu paket
hubungan
dengan
Satlantas
terdapat
tumpangtindih
dalam
ketika
pelaksanaan
juru
parkir
mendaftar
sebagai
anggota juru parkir Dishubkominfo.
kebijakan. Misalnya pada kasus penataan
3.
Sosialisasi kepada wajib retribusi
parkir Dishubkominfo telah menentukan
terkait kenaikan tarif retribusi
titik parkir namun dari sisi manajemen
parkir
lalulintas hal tersebut dapat menimbulkan
Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat
kemacetan lalulintas.
yang
B. SARAN
mengenai
1.
Memperjelas petunjuk pelaksanaan
masyarakat untuk meminta karcis parkir
kebijakan
agar mengurangi kebocoran pendapatan
tidak
sekedar
tarif
tapi
memberitahukan juga
mengajak
Pada point pemungutan retribusi yang
retribusi parkir. Selain itu perlu juga
dilakukan
belum
diadakan sosialisasi kepada juru parkir
dicantumkan mengenai besarnya tarif yang
tentang himbauan menjadi anggota juru
harus dibayarkan oleh wajib retribusi
parkir Dishubkominfo.
apakah sesuai dengan yang tertulis pada
4.
oleh
juru
parkir
bukti parkir atau sukarela. Karena masih ada
wajib
Pendataan titik parkir dan juru parkir secara
retribusi tidak sesuai dengan tarif yang
berkala perlu dilakukan untuk mengontrol
berlaku. Belum dijelaskan pula dimana
besarnya potensi pendapatan dari retribusi
tempat pembayaran dari juru parkir ke
parkir. Besarnya nominal potensi setoran
petugas pengumpul. Perlu adanya kejelasan
juga dapat dinaikkan setelah mengetahui
tempat pembayran retribusi agar tidak
potensi parkir di titik parkir sehingga
terjadi kebocoran retribusi karena tidak
pemasukan dari retribusi parkir dapat
jarang
bertambah.
petugas
yang
parkir
membayar
dari
retribusi
Pendataan titik pakrir dan juru
pengumpul
yang
Dengan
pendatan
secara
beralasan setoran dari juru parkir kurang.
berkala juga dapat mengurangi munculnya
2.
titik parkir dan juru parkir liar.
Penyediaan sarana dan prasarana untuk juru parkir
Implementasi
kebijakan
pemungutan
retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kurang maksimal pelaksanaannya karena minimnya sarana dan prasarana 9
Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
DAFTAR PUSTAKA
BUKU Patton, Michael Quinn. 2006. Metode Evaluasi Kualitatif. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Alwasilah, Chaedar. 2002. Pokoknya Kualitatif. Jakarta : Pustaka Jaya BPS Kota Semarang : Kota Semarang dalam Angka 2012
Prakosa, Kesit Bambang. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah: edisi Revisi. Yogyakarta : UII Pers.
BPS Kota Semarang : Kota Semarang dalam Angka 2013
Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media
Dunn, William N. 2003. Pegantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers. Faisal,
Sanapiah .1990. Penelitian Kualitatif dasar-dasar dan aplikasi.Malang : IKIP YA3 Malang
Subarsono. 2012. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Kartiwa, Asep. 2011. Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Suharto, Edi. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: CV. Alfabeta.
Keban, Yeremias T.. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava media
Suwitri, Sri. 2009. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang : Badan Penerbit UNDIP Semaramg
Moleong, Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model perumusan, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Presindo PERATURAN Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
Nugroho, Riant. 2011. Publik Policy. Yogyakarta: Elex Media Komputindo.
Perwal Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Parson, Wayne. 2008. Publik policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana
10
