IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENATAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA SEMARANG Oleh : Arista Aprilianto, Sri Suwitri
Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http// www.fisip.undip.ac.id email
[email protected] ABSTRACT Semarang is one of biggest city in Java Island, so have potential of substantial revenue, including charges for services from the public’s roadside parking. With the implementation and surveillance of parking service fees in the edge of public road at Semarang City aimed to explore the potential of the area by maximizing revenue as source of income to improve services for good regional development. One of the potential income derived from the retribution for public roadside parking service considering the number of vehicles in Semarang annually increased. For example the number of 2-wheel vehicles in 2010 about 119019 units and increased to 151286 in 2013. However the implementation are far from the current target because many found numerous violations. This study aims to describe how the implementation and surveillance of parking service fees in the edge of public road at Semarang and to investigate the inhibiting aspects of policy implementation. The method used is descriptive qualitative theory from Mazmanian and Sabatier also Van Meter and Horn. The results of the study in the location shows that the inhibiting aspects of policy implementation that is the attitude and communication. Based on the problems that found in the study, the authors giving out recommendations for improvements to existing problems such as: socialization and periodic supervision, increasing resolute sanctions and increasing the effectiveness of coordination between the implementing agencies. Keywords: policy implementation, retributions, local revenue.
Tabel 1.1 Target dan Realisasi PAD dari Retribusi Jasa Umum Kota Semarang Tahun 2014
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota
No
Jenis Retribusi
penerimaan daerah guna meningkatkan
1
pelayanan
2
Pelayanan Kebersihan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil Pelayanan Pemakaman Mayat Parkir di Tepi Jalan Umum Pelayanan Pasar Pengujian Kendaraan Bermotor Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Biaya Cetak Peta Jumlah
Semarang
untuk
kepada
memaksimalkan
masyarakat
dan
kemandirian daerah dapat dilihat dengan diterapkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi
Jasa
tujuan
untuk
memiliki
Umum
3
yang
meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini
4
sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah yang kepada
memberikan
kewenangan
kabupaten/kota
5
luas
untuk
dapat
mengatur sendiri daerahnya sesuai dengan
6 7
sumberdaya yang dimiliki. Pemerintah Kota Semarang diharapkan dapat menggali
8
potensi daerahnya dengan memaksimalkan PAD
sebagai
salah
satu
sumber
pendapatan untuk pembagunan daerah
9
Target dalam juta (Rp) 11.772, 15
Realisasi dalam juta (Rp)
149, 929
203, 378
135,65
753, 155
1.156, 621
153,57
750
842, 654
112,35
3.700
2.789, 0895
75,38
13.757, 871
13.824, 452709
100,48
5.879, 655
6.468, 91347
110,02
55, 945
64, 6825
115,62
1.300
1.461, 821
112,45
38.118, 705
40.422, 362469
106,04
13.610, 75
khususnya dari Retribusi Jasa Umum. Sementara Potensi pendapatan yang Dibandingkan
pendapatan
dimiliki Kota Semarang dari retribusi jasa
retribusi jasa umum lainnya, retribusi jasa
parkir tepi jalan umum cukup besar
parkir
mengingat jumlah kendaraan yang ada di
tepi
pendapatan rendah.
dengan
jalan dengan
umum
merupakan
persentase
paling
Berikut adalah rincian PAD
Kota
Semarang
meningkat.
Sebagai
setiap contoh
tahunnya jumlah
Pemerintah Kota Semarang yang berasal
kendaraan roda 2 pada tahun 2010
dari Retribusi Jasa Umum :
sebanyak
119.019
unit
kemudian
mengalami peningkatan menjadi 151.286 pada
tahun
2013.
Dengan
semakin
%
115,62
bertambahnya jumlah kendaraan yang ada
Dalam pelaksanaanya regulasi retribusi
di Kota Semarang secara langsung akan
parkir tepi jalan umum masih ditemukan
berpengaruh
pemungutan retribusi jasa parkir tepi jalan
terhadap
kendaraan
yang
pendapatan
dari
bertambahnya
parkir
Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012
bertambah termasuk parkir yang berada di
Tentang Retribusi Jasa Umum dimana juru
tepi jalan umum.
parkir tidak memberikan karcis kepada
Tabel 1.2 Rincian Kendaraan yang ada di Kota Semarang tahun 2013 No Jenis Kendaraan Jumlah (unit) 1 Bus 445 2 Truk 1.474 3 Taksi 2.024 Oplet/Angkutan 4 1.355 Umum 5 Mobil Dinas/Pribadi 33.523 6 Sepeda Motor 151.286 Jumlah 190.107
pengguna jasa parkir sebagai tanda bukti.
komitmen
meningkatkan
PAD
parkir
umum yang tidak sesuai dengan Perda
akan
Sebagai
sektor
sehingga
dalam
rangka
Pemerintah
Kota
Parkir di tepi jalan yang tidak sesuai peraturan
menyebabkan
pemasukan
retribusi jasa parkir tepi jalan umum kurang optimal. Hal ini menyebabkan target pemasukan dari jasa retrbusi parkir tepi jalan umum setiap tahun tidak tercapai. Tabel 1.3 Target dan Realisasi PAD dari sektor Retribusi Jasa Umum Kota Semarang Tahun 2014 Tahun 2011
Target (Rp) 4.888.000.000
Realisasi (Rp) 1.313.694.500
(%) 26,87
2012
5.499.000.000
1.351.127.200
24,51
dari Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun
2013
5.853.120.000
2.601.911.700
44,45
2004
dan
2014
3.700.000.000
2.789.089.500
75,38
Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum yang
2015
3.700.000.000
2.804.290.000
75,79
Semarang
mengeluarkan
Perda
Kota
Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai penegasan
tentang
dikelola
oleh
Penyelenggaraan
Dinas
Perhubungan Informatika
Pada tabel diatas terdapat perbedaan
pelaksanaannya
yang cukup tinggi antara target dan
diserahkan kepada Bidang Perparkiran.
realisasi pendapatan dari retribusi jasa
Kemudian
parkir di tepi jalan pada tahun 2011 dan
Komunikasi
dan
(Dishubkominfo)
yang
Bidang
Perparkiran
bekerjasama dengan petugas lapangan atau
2012
disebut juru parkir sebagai petugas yang
tersebut dinaikkan secara signifikan dari
memberikan
tahun sebelumnya, sedangkan retribusi
pelayanan
parkir
kepada
pengguna jasa parkir tepi jalan umum.
dikarenakan
target
pada
tahun
jasa parkir di tepi jalan umum masih menggunakan peraturan lama. Kepala
Bidang
Perparkiran
Kota
Semarang
ketepatan
komunikasi
dengan
para
menyatakan penyebab tidak tercapainya
pelaksana dan keseragaman ukuran dasar
target pendapatan ini disebabkan oleh
dan tujuan yang dikomunikasikan dengan
adanya juru parkir di Kota Semarang
berbagai sumber. Selain aspek komunikasi
sebagian merupakan juru parkir tidak
terdapat
resmi. Tidak tercapainya target pendapatan
mempengaruhi
ini selain karena adanya juru parkir tidak
yaitu sikap para pelaksana kebijakan
resmi juga disebabkan pengawasan yang
mengenai pentingnya definisi dan persepsi
kurang terhadap pengelola parkir tepi jalan
dalam
umum. Sejauh ini PAD dari retribusi
Pemahaman
parkir
umum ataupun ukuran dasar dan tujuan
tepi
peningkatan
jalan
umum
meskipun
mengalami
masih
belum
mencapai target yang ditentukan.
pula
aspek
lain
keberhasilan
melihat
masalah
pelaksana
yang
kebijakan
kebijakan.
tentang
tujuan
kebijakan merupakan hal yang sangat penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran
Juru parkir sebagai pelaksana lapangan seharusnya mematuhi aturan yang telah ditentukan petugas
karena yang
mengumpulkan
mereka
merupakan
bertanggung retribusi
jawab
parkir
untuk
terhadap
kebijakan
menyeluruh.
Hal
ini
tersebut
secara
berarti
bahwa
kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan.
selanjutnya disetorkan ke Kepala Bidang Bidang Perparkiran. Sebagai pelaksana kebijakan parkir tepi jalan umum di lapangan juru parkir harus mengerti secara jelas tentang kebijakan tersebut sehingga memiliki pemahaman yang sama dengan Bidang Perparkiran mengenai parkir tepi jalan umum, dengan adanya pemahaman yang sama akan lebih mudah tercapai. Suatu kebijakan akan berjalan efektif jika
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang? 2. Aspek apa saja yang menghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang?
ukuran-ukurn dan tujuan dipahami oleh para
pelaksana
kebijakan. penting
dan
Dengan
untuk
sasaran
tujuan
demikian
sangat
diperhatikan
mengenai
kejelasan ukuran dan tujuan implementasi,
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan dan
Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum
masyarakat
Kota Semarang.
keuntungan, (5) berhubungan erat
2. Untuk mengidentifikasi aspek apa saja
yang
menjadi
penghambat
Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang.
tanpa
dengan
individu
dalam
memberikan
mencari
dan
kelompok pelayanan
publik. Menurut Ptiffner dan Presthus dalam
Syafiie
administrasi
(2006
:
publik
23) adalah
koordinasi usaha-usaha perorangan
D. Tinjauan Pustaka
dan kelompok untuk melaksanakan
1. Administrasi Publik Menurut Nicholas Henry dalam Pasolong (2007 : 8) mendeskripsikan
kebijakan pemerintah 2. Kebijakan Publik
administrasi publik sebagai suatu
Thomas R. Dye dikutip Dwiyanto
kombinasi antara teori dan praktik
Indiahono (2009 :17) mendefinisikan
dengan tujuan untuk pemahaman
kebijakan publik adalah whatever
terhadap
governments choose to do or not to
pemerintah
hubungannya
dengan
dalam masyarakat
yang diatur dan juga mendorong
do. Menurut
James
E.
Anderson
kebijakan publik agar lebih responsif
dikutip Budi Winarno (2002 :16)
terhadap
mendefinisikan
kebutuhan
sosial
masyarakat.
Syafiie
menyatakan
publik
sebagai tindakan atau perilaku dari
Felix A. Nigro dan Loyd G. Nigro dalam
kebijakan
(2006
admnistrasi
:
23) publik
sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi
pemerintah)
serangkaian
aktor
dalam
suatu
tertentu
yang
adalah (1) kegiatan kelompok dalam
bidang
lingkungan pemerintahan yang mana
memiliki tujuan suatu masalah atau
tujuannya
persoalan.
untuk
memajukan
kegiatan
atau
organisasinya, (2) meliputi seluruh
Sedangkan Wilson dalam Wahab
cabang pemerintah, yaitu: ekesekutif,
(2012 :13) merumuskan kebijakan
legislatif, dan yudikatif yang mana
publik sebagai tindakan-tindakan,
ketiganya tidak dapat dipisahkan, (3)
tujuan-tujuan,
memiliki peranan penting dalam
pernyataan
perumusan kebijakan publik, (4)
masalah-masalah tertentu, langkah-
bertujuan
langkah yang telah diambil atau
untuk
melayani
dan
pemerintah
pernyataanmengenai
gagal
diambil
untuk
pada dasarnya merupakan penilain
diimplementasikan, dan penjelasanpenjelasan
yang
diberikan
atas tingkat standard dan sasaran.
oleh
mereka mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi.
E. Metode Penelitian Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Banyumanik khususnya Jalan Ngesrep
3. Implementasi Kebijakan Menurut Wibawa (2004 : 10-12),
Timur V Sumurboto. Pendekatan yang
implementasi kebijakan merupakan
digunakan adalah pendeketan penelitian
pengejawantahan
kualitatif
keputusan
deskriptif.
dikumpulkan
biasanya
suatu
bertujuan untuk menggambarkan suatu
undang-undang, namun juga dapat
gejala sosial dengan mengumpulkan data
berbentuk intruksi-intruksi eksekutif
sebanyak-banyaknya mengenai aspek yang
yang
mempengaruhi penelitian sehingga tidak
penting
dalam
atau
keputusan
perundangan.
bermaksud
Sedangkan
Pressman
Wildavsky
(2004
:
mengatakan
sebuah
mengimplementasikan
dan
menguji
mencari hipotesis.
deskriptif,
yang
mengenai kebijakan yang mendasar, tertuang
berupa
Data
penjelasan Teknik
yaitu
atau
pemilihan
10-12)
informan yang digunakan penulis dalam
kata
kerja
penelitian ini adalah dengan menetapkan
itu
sudah
key informan yaitu orang-orang yang
sepantasnya terkait langsung dengan
mengetahui dengan benar atau
kata
terpercaya, sedangkan untuk memperoleh
benda
kebijakan,
sehingga
untuk melaksanakan kebijakan perlu
data
kualitatif,
peneliti
mendapatkan perhatian agar proses
teknik purposive sampling
yang
menggunakan
implentasi berjalan lancar. Kemudian Van Meter dan Van Horn (2004 : 10-12) mendefinisikan implementasi suatu
kebijakan
rangkaian
sebagai
kegiatan
yang
sengaja dilakukan untuk meraih kinerja. Mereka merumuskan sebuah abstraksi
yang
memperlihatkan
hubungan antara berbagai faktor yang
mempengaruhi
hasil
atau
kinerja kebijakan, kinerja kebijakan
HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN A. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang Pengaturan tentang kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum akan menjadi upaya optimalisasi untuk meningkatkan penerimaan daerah selain dari pendapatan
lain. Kebijakan tentang retribusi jasa
kepada
umum daerah di Kota Semarang sendiri
meningkatkan kemandirian daerah.
telah diatur dalam Perda Kota Semarang
Akan
No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
pendapatan
Pelayanan Jasa Umum. Adanya Perda
ditetapkan oleh Pemerintah Kota
tersebut merupakan pembaruan tarif dari
Semarang belum tercapai secara
peraturan sebelumnya yaitu Perda Kota
maksimal. Sedangkan jika melihat
Semarang No. 1 Tahun 2004 tentang
kondisi di lapangan permasalahan
Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di
yang dihadapi sebenarnya adalah
Tepi Jalan Umum, yang mana dijelaskan
kebijakan
detail biaya retribusi yang dikenakan
menyebabkan
kepada setiap pengguna jasa parkir di tepi
penyimpangan
jalan umum Kota Semarang. Untuk dapat
pelaksanaannya di lapangan berbeda
mendeskripsikan
bagaimana
dengan apa yang telah diatur dalam
retribusi
peraturan yang dibuat, padahal jika
implementasi
tentang
dari
kebijakan
masyarakat
tetapi
target tahunan
dan
pencapaian yang
yang
fleksibel terjadinya karena
parkir di Kota Semarang peneliti akan
dilihat
menggunaakan pendekatan beberapa aspek
retribusi jasa parkir di tepi jalan
yang akan dijelaskan seperti dibawah ini :
umum Kota Semarang cukup besar
1. Tujuan
Kebijakan
Retribusi
potensi
telah
sehingga
pemasukan
dibutuhkan
dari
koordinasi
Pelayanan dan Penataan Parkir di
dengan pihak lain yang berkaitan
Tepi Jalan Umum Kota Semarang
dengan pelayanan parkir di tepi jalan
Untuk tujuan
menilai kebijakan
keberhasilan ini
terdapat
beberapa aspek yang harus dicapai.
umum sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai 2. Struktur
dan
Besaran
Tarif
Aspek pertama yang menjadi acuan
Retribusi Pelayanan dan Penataan
pencapain tujuan kebijakan yaitu
Parkir di Tepi Jalan Umum Kota
pendapatan retribusi jasa parkir di
Semarang
tepi jalan umum di Kota Semarang.
Struktur dan besaran tarif retribusi
Kedua, dengan adanya implementasi
pelayanan dan penataan parkir di tepi
kebijakan retribusi pelayanan dan
jalan umum Kota Semarang telah
penataan parkir di tepi jalan umum
ditentukan
Kota Semarang diharapkan mampu
kendaraan dan jumlah roda dari
meningkatkan penerimaan daerah
kendaraan pengguna jasa parkir.
guna
Sedangkan untuk parkir insidentil
meningkatkan
pelayanan
berdasarkan
golongan
pengguna jasa parkir akan dikenakan
Perijinan
tarif sebesar 2x (dua kali) dari tarif
memudahkan pendataan juru parkir
parkir biasa. Struktur dan besaran
di
tarif retribusi parkir tersebut menjadi
Dishubkominfo
acuan untuk para juru parkir dalam
Melalui
memungut jasa retribusi kepada
Dishubkominfo
pengguna jasa parkir di tepi jalan
dapat melakukan penilaian terhadap
umum
suatu titik yang akan diajukan oleh
Kota
beberapa
Semarang.
pelanggaran
Namun mengenai
ini
tepi
juru
bertujuan
jalan
parkir
untuk
umum
oleh
Kota
Semarang.
perijinan
tersebut
Kota
apakah
Semarang
memenuhi
besaran tarif retribusi masih ditemui
persyaratan untuk dijadikan titik
di
yang
parkir di tepi jalan umum. Namun
tarif
yang terjadi di lapangan masih
retribusi yang dibebankan oleh juru
ditemui juru parkir yang belum
parkir kepada pengguna jasa parkir
mengerti mengenai perijinan parkir
tidak sesuai dengan peraturan yang
di tepi jalan umum dan bagaimana
berlaku.
cara mendapatkan ijin tersebut.
lapangan.
terjadi
Pelanggaran
diantaranya
Hal
besaran
ini
dikarenakan
pengawasan yang dilakukan oleh Dishubkominfo
Semarang
parkir di tepi jalan umum yang
terhadap juru parkir yang kurang
belum mengerti mengenai perijinan
merata
akses
yaitu masih ditemukan juru parkir
oleh
yang belum memiliki ijin untuk
sehingga
mengadakan pemungutan retribusi
terjadinya
parkir di tepi jalan umum Kota
serta
informasi
yang
pengguna
jasa
Kota
Akibat dari masih adanya juru
minimnya didapat parkir
menyebabkan pelanggaran.
Semarang, sehingga memperbesar
3. Perijinan Pemungutan Retribusi
peluang
untuk
terjadinya
Pelayanan dan Penataan Parkir di
pelanggaran. Supaya implementasi
tepi Jalan Umum Kota Semarang
kebijakan retribusi pelayanan dan
Berdasarkan
Perda
Kota
penataan parkir di tepi jalan umum
Semarang No. 1 Tahun 2004 tentang
Kota Semarang berjalan dengan
Penyelenggaran dan Retribusi Parkir
efektif maka perlunya pemahaman
di Tepi Jalan Umum, perijinan
mengenai
merupakan syarat wajib yang harus
parkir di tepi jalan umum termasuk
dimiliki oleh setiap juru parkir di
perijinan yang harus dimiliki oleh
tepi jalan umum Kota Semarang.
setiap
pelaksanaan
juru
parkir.
kebijakan
Pengawasan
lapangan
dan
penindakan
tegas
Supaya lokasi pelayanan parkir di
terhadap juru parkir yang tidak
tepi jalan umum berjalan sesuai
memiliki
dengan
ijin
pelanggaran
agar
yang
diminimalisir
jumlah
terjadi
sehingga
dapat tujuan
kebijakan akan tercapai. 4. Lokasi
Parkir
di
Tepi
ketegasan dari Dishubkominfo Kota Semarang
dalam
menerapkan
Jalan
pemberian sanksi kepada juru parkir yang melanggar untuk menimbulkan
Perda
Kota
Semarang No. 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan
diperlukan
kebijakan tersebut. Pengawasan dan
Umum Kota Semarang Berdasarkan
peraturan
dan
Retribusi
efek jera. 5. Pelayanan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang
Parkir di Tepi Jalan Umum bahwa
Kejelasan mengenai pelayanan
lokasi parkir meliputi seluruh tepi
parkir di tepi jalan umum Kota
jalan
Semarang
umum
di
wilayah
Kota
sebenarnya
sudah
Semarang dengan memperhatikan
disosialisasikan sebelum kebijakan
rencana tata ruang kota, keselamatan
tersebut
dan kelancaran lalu lintas serta
Sosialisasi juga mencakup mengenai
kemudahan bagi pengguna jasa.
pembagian
Namun kondisi di lapangan masih
Dishubkominfo
ditemukan
kewajiban
lokasi
parkir
yang
diimplementasikan.
wewenang yang
untuk
memiliki melakukan
melanggar peraturan seperti berada
pengawasan dan juga pengendalian
di
serta
persimpangan
menyebabkan
sehingga
pengguna
jalan
evaluasi
rutin
dilakukan.
Sementara juru parkir di tepi jalan
lainnya terganggu dan mengahambat
umum
arus lalu lintas di sekitar lokasi
melakukan penataan di lokasi parkir
parkir. Kejelasan mengenai tempat
juga
yang memenuhi syarat untuk dapat
memberikan karcis kepada pengguna
digunakan
parkir
jasa dan juga pemasangan rambu-
harus dipahami dengan baik bukan
rambu dan marka jalan serta papan
hanya oleh Dishubkominfo Kota
informasi mengenai tarif retribusi
Semarang
pelaksana
yang dibebankan kepada pengguna
kebijakan akan tetapi juga oleh juru
di sekitar lokasi parkir. Namun yang
parkir sebagai sasaran kebijakan.
terjadi di lapangan masih ditemukan
sebagai
sebagai
lokasi
selain
memiliki
banyak
juru
bertugas
kewajiban
parkir
yang
untuk
untuk
tidak
memberikan dengan
pelayanan
peraturan
Pemahaman
yang
yang
sesuai
6. Tata Cara Pemungutan Retribusi
berlaku.
Pelayanan dan Penataan Parkir di
kurang
dari
Tepi Jalan Umum Kota Semarang
masyarakat mengenai pelayanan apa
Tata cara pemungutan retribusi
saja yang menjadi haknya sebagai
pelayanan dan penataan parkir di tepi
pengguna
menjadi
jalan umum Kota Semarang yang
tidak
ditentukan oleh Pemerintah Kota
jasa
penyebab
parkir
juru
parkir
memberikan pelayanan yang sesuai.
Semarang untuk parkir di tepi jalan
Banyaknya titik parkir di tepi
umum yaitu penyetoran retribusi
jalan umum yang ada di Kota
dilakukan secara individu oleh setiap
Semarang membuat Dishubkominfo
juru parkir di tepi jalan umum.
Kota
Sebagai salah satu aspek yang
Semarang
melakukan
sulit
untuk
pengawasan
dan
menjadi
acuan
keberhasilan
pengendalian terhadap juru parkir
implementasi kebijakan, tata cara
supaya
pelayanan
pemungutan retribusi parkir harus
kepada pengguna jasa sesuai dengan
jelas dan mudah dimengerti oleh
peraturan
Supaya
Dishubkominfo Kota Semarang dan
Implementasi Kebijakan Retribusi
juru parkir supaya tidak terjadi
Pelayanan dan Penataan Parkir di
kesalahpahaman.
memberikan
yang
berlaku.
Tepi Jalan Umum Kota Semarang berjalan
efektif
perlu
adanya
Untuk mekanisme pelaksanaan pemungutan di lapangan sepenuhnya
sosialisasi rutin oleh Dishubkominfo
diserahkan
Kota Semarang kepada juru parkir
sebagai petugas lapangan sedangkan
dan pengguna jasa parkir melalui
Dishubkominfo
komunikasi
hanya bertugas memberikan ijin
langsung.
secara Selain
tatap itu
muka
perlunya
pelayanan
kepada
parkir
juru
Kota
parkir
Semarang
sebagai
bukti
ketegasan dari Dishubkominfo untuk
mereka merupakan juru parkir yang
memberikan
ataupun
ditunjuk secara resmi. Akan tetapi
sanksi terhadap juru parkir yang
pada saat pelaksanaan pemungutan
memberikan pelayanan tidak sesuai
masih ditemukan juru parkir yang
untuk
tidak dapat menunjukkan SKRD
peringatan
menimbulkan
terhadap juru parkir.
efek
jera
yang berlaku. Akibatnya apabila terjadi suatu hal yang merugikan pengguna jasa parkir mereka tidak
mendapatkan
pertanggungjawaban
administrasi atau denda terdapat
apa-apa karena juru parkir tersebut
beberapa kendala, seperti contohnya
bukan merupakan juru parkir yang
apabila
ditunjuk oleh Dishubkominfo Kota
retribusi tidak sesuai yang telah
Semarang.
ditentukan,
Supaya
implementasi
juru
parkir
membayar
Dishubkominfo
kebijakan retribusi pelayanan dan
Semarang
penataan parkir di tepi jalan umum
memiliki wewenang memaklumi dan
Kota Semarang berjalan efektif maka
tidak menjatuhkan sanksi kepada
perlu adanya pengawasan dan juga
juru parkir tersebut. Hal tersebut bisa
pengendalian oleh Dishubkominfo
menyebabkan semakin banyaknya
Kota Semarang sebagai pelaksana
pelanggaran karena Dishubkominfo
kebijakan.
Dengan
Kota Semarang kurang tegas dalam
pengawasan
dan
diharapkan
setiap
melakukan
pemungutan
sesuai
dengan
adanya
sebagai
Kota
pihak
pengendalian
memberikan
juru
parkir
parkir yang melanggar. Kurangnya
retribusi
sanksi terhadap juru parkir yang
kebijakan
yang
berlaku.
sanksi
yang
melanggar
terjadi
ditambah
juru
dengan
banyaknya lokasi parkir tepi jalan
7. Sanksi Administrasi atau Denda
umum yang ada di Kota Semarang
Retribusi Pelayanan dan Penataan
yang menyebabkan pengawasan dan
Parkir di Tepi Jalan Umum Kota
pengendalian sulit dilakukan secara
Semarang
maksimal.
Berdasarkan
Perda
Kota
Untuk mengurangi hal tersebut,
Semarang No. 1 Tahun 2004 tentang
Dishubkominfo
Penyelenggaraan
harus melakukan sosialisasi berkala
dan
Retribusi
terhadap
yang dijatuhkan kepada juru parkir
pemberian sanksi terhadap mereka
berupa bunga sebesar 2% setiap
yang melanggar melalui petugas
bulan dari retribusi yang harus
pengumpul yang bertugas memungut
dibayar. Selain itu juga terdapat
retribusi kepada juru parkir setiap
sanksi
ijin
hari. Sehingga pengawasan akan
pengelolaan parkir di tepi jalan
lebih mudah dilakukan dan dengan
umum oleh Dishubkominfo Kota
adanya sanksi yang tegas diharapkan
Semarang. Namun implementasinya
akan
di
dengan
lapangan
pencabutan
pemberian
sanksi
parkir
Semarang
Parkir di Tepi Jalan Umum sanksi
berupa
juru
Kota
mengurangi begitu
dan
juga
pelanggaran diharapkan
pendapatan dari retribusi jasa parkir
B. Aspek
Penghambat
Implementasi
di tepi jalan akan lebih maksimal.
Kebijakan Retribusi Pelayanan dan
8. Tata Cara Pembayaran Retribusi
Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum
Pelayanan dan Penataan Parkir di
Kota Semarang
Tepi Jalan Umum Kota Semarang
1. Sikap
Tata cara pembayaran retribusi
Suatu
kebijakan
akan
berhasil
jasa parkir di tepi jalan umum Kota
apabila seluruh aspek yang terlibat
Semarang dilakukan di kas daerah
dalam kebijakan tersebut mendukung
atau tempat lain yang ditunjuk oleh
keberhasilan tujuan dari kebijakan itu
Pemerintah
Semarang.
sendiri.
Semarang
mempengaruhi
kebijakan
tingkat ketegasan pemerintah dalam
Kota
Dishhubkominfo
Kota
sebagai
pelaksana
sekaligus
sebagai
pihak
bertanggungjawab
yang
menangani
Salah
satu
aspek
keberhasilan
yang yaitu
melaksanakan kebijakan. Hal serupa juga
berlaku
untuk
pembayaran retribusi bekerjasama
kebijakan
dengan petugas pengumpul yang
penataan parkir di tepi jalan umum
bertugas
Kota Semarang dimana
mengumpulkan
retribusi
retribusi
implementasi pelayanan
dan
ketegasan
dari para juru parkir. Kerjasama
sikap Dishubkominfo Kota Semarang
dengan
sebagai
petugas
pengumupul
pelaksana
kebijakan
terhadap
keberhasilan
bertujuan untuk memudahkan juru
berpengaruh
parkir dalam melakukan pembayaran
kebijakan. Terdapat beberapa kendala
retribusi tanpa harus datang ke
sehingga
menyebabkan
tidak
Dishubkominfo
tercapainya
pendapatan
salah
Selain parkir
untuk
Kota
Semarang.
memudahkan
satunya
yaitu
tingkat
ketegasan
pembayaran
Dishubkominfo Kota Semarang yang
retribusi, dengan adanya petugas
dirasa kurang. Kurangnya ketegasan
pengumpul
untuk
Dishubkominfo Kota Semarang ini
memudahkan Dishubkominfo Kota
terlihat masih adanya lokasi parkir yang
Semarang sehingga
mempercepat
menempati trotoar sehingga merebut
pendapatan.
hak pejalan kaki. Selain sanksi yang
Karena setiap harinya pendapatan
diberikan terhadap juru parkir juga
retribusi yang terkumpul akan segera
kurang menumbulkan efek jera karena
disetorkan kepada kas daerah
hanya diberikan peringatan secara lisan,
proses
melakukan
juru
ini,
juga
betujuan
pencatatan
padahal di dalam perda yang berlaku
secara jelas mengatur sanksi yang
Semarang sebagai pelaksana kebijakan
diberikan berupa denda atau pencabutan
bekerjasama
ijin parkir.
Pengawasan & Pengendalian dan juga
Namun
ketegasan
pelaksana
Satpol
dengan
PP
Kota
Bidang
Semarang
untuk
kebijakan tidak akan berjalan maksimal
melakukan penindakan dan pemberian
tanpa dukungan dari sasaran kebijakan.
sanksi terhadap pelanggar. Akan tetapi
Artinya perlu adanya kesadaran dari
dengan banyaknya lembaga atau pihak
kedua
mendukung
yang terlibat pelaksanaan di lapangan
keberhasilan implementasi kebijakan.
justru menjadi kendala. Kendala utama
Sebagai penerima sasaran kebijakan
yang dihadapi yaitu sulitnya untuk
tentunya juru parkir harus mengerti
menyamakan
tujuan kebijakan yang dibuat untuk
implementasi perda tersebut. Supaya
mematuhi peraturan tersebut. Akan
implementasi kebijakan berjalan secara
tetapi kendala yang terjadi di lapangan
maksimal tentu perlunya pemanfaatan
yaitu, masih ditemukan juru parkir yang
koordinasi yang lebih efektif oleh antar
melakukan pemungutan tidak sesuai
lembaga pelaksana.
pihak
untuk
dengan peraturan. Misalnya, juru parkir
persepsi
mengenai
Selain komunikasi antar lembaga
memarkirkan kendaraan pengguna jasa
pelaksana,
di tempat yang tidak diperbolehkan. Hal
kebijakan berjalan efektif diperlukan
ini terjadi karena pengawasan dan
adanya komunikasi antara pelaksana
pengendalian
kebijakan
yang
dilakukan
oleh
supaya
dan
implementasi
sasaran
Dishubkominfo Kota Semarang belum
Dengan
merata serta.
efektif ini diharapakan juru parkir
2. Komunikasi
sebagai sasaran penerima kebijakan
Komunikasi
sangat
keberhaslian
menentukan
komunikasi
yang
akan mengerti dengan jelas apa yang
tujuan
diperintahkan oleh Dishubkoinfo Kota
kebijakan, karena melalui komunikasi
Semarang sebagai pelaksana kebijakan.
yang baik setiap pelaksanaan kebijakan
Terdapat dua hal yang dilihat dari aspek
akan
kejelasan
lebih
pencapaian
adanya
kebijakan.
efektif
pelaksanaannya
perintah,
seberapa
sehingga tujuan implementasi kebijakan
sering
akan lebih mudah tercapai. Dalam
seberapa
implementasi kebijakan retribusi jasa
informasi oleh Dishubkominfo Kota
parkir
Kota
Semarang
dalam
Kota
kebijakan
tersebut.
di
Semarang,
tepi
jalan
umum
Dishubkominfo
sosialisasi
yaitu
efektif
dilakukan
dan
pemenyampaian
implementasi Akan
tetapi
sosialisasi
yang
dilakukan
oleh
c. Perijinan pemungutan retribusi
Dishubkominfo Kota Semarang dirasa
pelayanan dan penataan parkir di
kurang dimengerti karena sarana yang
tepi jalan umum Kota Semarang
digunakan kurang efektif.
bertujuan
untuk
memudahkan
pendataan titik-titik parkir yang ada di tepi jalan umum Kota
PENUTUP
Semarang. Akan tetapi masih ada
A. Kesimpulan 1. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang a. Tujuan
kebijakan
retribusi
pelayanan dan penataan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang secara
garis
besar
untuk
meningkatkan sumber pendapatan daerah
guna
pelayanan
meningkatkan
umum
kepada
masyarakat serta untuk menutupi kekurangan pengeluaran daerah. Akan tetapi target pencapaian yang telah ditetentukan belum tercapai secara maksimal. b. Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan dan penataan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang juru
parkir
sebagai
sasaran
kebijakan sebagian besar sudah mengetahuinya, penelitian
di
akan lapangan
tetapi masih
ditemukan tarif retribusi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
juru parkir yang belum memiliki ijin
karena
tidak
mengerti
menganai tata cara mendapatkan ijin parkir tersebut. d. Lokasi parkir di tepi jalan umum Kota Semarang meliputi seluruh tepi
jalan umum yang ada di
Kota
Semarang
memperhatikan ruang
kota,
dengan
rencana
tata
keselamatan
kelancaran
lalu
lintas
dan serta
kemudahan bagi pengguna jasa. Namun masih ditemukan lokasi parkir yang melanggar peraturan sehingga menghambat lalu lintas di sekitar lokasi parkir. e. Pelayanan dan penataan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang merupakan
fasilitas
yang
diberikan
juru
parkir
kepada
pengguna
jasa
parkir
berupa
penataan, karcis parkir dan papan informasi Akan
pendukung
tetapi
lapangan
yang
masih
lainnya.
terjadi
di
ditemukan
banyak juru parkir yang tidak
memberikan
pelayanan
sesuai
dengan peraturan yang berlaku. f. Tata cara pemungutan retribusi
dilakukan oleh Dishubkominfo Kota Semarang. 2. Aspek Penghambat Implementasi
pelayanan dan penataan parkir di
Kebijakan
tepi jalan umum Kota Semarang
dan penataan Parkir di Tepi Jalan
dirasa
Umum Kota Semarang
cukup
sebagian
jelas
besar
juru
dimana parkir
Retribusi
Pelayanan
a. Sikap
mengetahui prosedur pemungutan
Kurangnya
yang
Dishubkominfo Kota Semarang
telah
ditentukan
oleh
Dishubkominfo Kota Semarang. g. Sanksi administrasi atau denda
dalam
ketegasan
memberikan
terhadap
juru
sanksi
parkir
yang
retribusi pelayanan dan penataan
melanggar
parkir di tepi jalan umum Kota
menyebabkan sulit tercapainya
Semarang
bertujuan
untuk
target pendapatan dari retribusi
mengurangi
pelanggaran
yang
pelayanan parkir di tepi jalan
terjadi
dalam
Implementasi
peraturan
umum
Kota
Semarang.
Kebijakan Retribusi Pelayanan
Kurangnya
dan Penataan Parkir di Tepi Jalan
Dishubkominfo Kota Semarang
Umum Kota Semarang. Akan
menyebabkan masih ditemukan
tetapi pelaksanaannya di lapangan
juru
pemberian sanksi
pemungutan tidak sesuai dengan
atau denda
parkir
retribusi kurang berjalan dengan
peraturan.
baik sehingga dapat menyebabkan
b. Komunikasi
semakin
bertambahnya
pelanggaran yang terjadi.
yang
melakukan
Komunikasi yang kurang efektif antar
h. Tata cara pembayaran retribusi
ketegasan
lembaga
kebijakan
pelaksana menyebabkan
pelayanan dan penataan parkir di
koordinasi yang kurang maksimal
tepi jalan umum Kota Semarang
sehingga sulit untuk menyamakan
bertujuan
memudahkan
persepsi mengenai implementasi
juru parkir dalam melakukan
perda tersebut. Koordinasi yang
pembayaran
kurang
untuk
retribusi.
Selain
ini
menyebabkan
untuk memudahkan juru parkir
sosialisasi mengenai kebijakan
juga mempercepat dalam proses
sulit untuk dimengerti oleh juru
pencatatan
parkir.
pendapatan
yang
B. Saran Berdasarkan
hasil
penelitian
di
lapangan, implementasi kebijakan retribusi pelayanan dan penataan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang masih ditemukan kendala sehingga tujuan kebijakan belum tercapai
secara
optimal.
Berdasarkan
kondisi tersebut penulis menyampaikan beberapa
saran
dalam
implementasi
kebijakan retribusi pelayanan dan penataan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang. 1. Pembenahan
sikap
pelaksana
kebijakan, pelaksana terkait harus lebih
bersikap
tegas
Syafiie, Inu Kencana. (2006). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta. Indiahono, Dwiyanto. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys. Yogyakarta: Gava Media Koryati, Nyimas Dwi. Wisnu Hidayat dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. (2004). Kebijakan & Manajemen Pembangunan Wilayah. Yogyakarta: YPAPI.
dalam
implementaasi kebijakan retribusi pelayanan
Implementasi Kebijakan Publik.. Jakarta: Bumi Aksara.
dan penataan parkir di
tepi jalan umum Kota Semarang.
Kusumanegara, Solahuddin. (2010). Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
2. Pemberian sanksi administrasi atau denda retribusi yang lebih tegas sehingga
dapat
mengurangi
Robbins, Stephen dan Timothy A. Judge. (2008). Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat.
pelanggaran. 3. Sosialisasi dan pengawasan berkala oleh Dishubkominfo Kota Semarang. 4. Efektivitas
komunikasi
antar
lembaga pelaksana kebijakan untuk memudahkan koordinasi.
DAFTAR PUSTAKA
Miles, Metthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana.2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. (3th. Ed.). Sage Publications, Inc. Nugroho, Riant. 2011. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Winarno, Budi. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik.Yogyakarta: Media Pressindo.
Subarsono, AG. 2012. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wahab, Solihin Abdul. (2012). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model
Widodo, Joko. 2007. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Jakarta: Banyumedia.
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang. (2012). Dalam http://jdihukum.semarangkota.go. id. Diunduh pada tanggal 9 Desember 2014 pukul 20.23 WIB Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum. dalam http://dtkp.semarangkota.go.id/. Diunduh pada tanggal 9 Desember 2014 pada pukul 20.25 WIB. Istibsaroh, Nur.Realisasi PAD Kota Semarang Kurang Rp12 Miliar. (2013, 18 Maret). Dalam http://www.antarajateng.com. Istibsaroh, Nur. Disorot, Lemahnya Penegakan Perda Parkir di Semarang. (2013, 19 Agustus). Dalam http://www.antarajateng.com. Pujangga, Raka F. Pesta Rakyat Gratis Tapi Parkir Motor Rp. 3.000. (2014, 22 Agustus). Dalam http://www.jateng.tribunnews.co m Lukmono, Ade. Dishub Tidak Tegas, Retribusi Parkir Tak Pernah Capai Target. (2016, 1 Maret). Dalam http://www.metrosemarang.com Lukmono, Ade. Kamu Pilih Karcis atau Aman?. (2015, 21 Juli). Dalam http://www.metrosemarang.com
