BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang perlu dijabarkan kedalam kebijakan umum dan program prioritas, disertai kebutuhan pendanaan yang merupakan program unggulan Kabupaten Aceh Tamiang. Penetapan arah kebijakan umum pembangunan ini bertujuan untuk memudahkan penetapan program prioritas, berdasarkan bidang pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang untuk 5 (lima) tahun kedepan. Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan arah kebijakan pembangunan yang dipilih dengan target indikator kinerja beserta program unggulan menurut urusan. Dengan demikian, kebijakan umum dan program unggulan yang disampaikan dalam RPJMK ini hanya yang bersifat prioritas, sementara untuk kebijakan umum dan program yang terkait penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun operasional pemerintahan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

7.1.

Program Prioritas Pembangunan Daerah Program unggulan sebagai prioritas pembangunan merupakan penjabaran

strategis dari Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan analisis strategi dan arah kebijakan pembangunan pada BAB VI maka Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menyusun 7 (Tujuh) prioritas pembangunan sebagai berikut : (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan; (2) Peningkatan Infrastruktur Untuk Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi; (3) Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih serta Sanitasi; (4) Ketahanan Pangan dan Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Pertanian; (5) Penanggulangan Kemiskinan; (6) Peningkatan Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana; (7) Pelaksanaan Dienul Islam, Sosial dan Budaya. Selanjutnya operasional dan program prioritas Pemerintah Aceh Tamiang yang disertai dengan target capaian program dan pendanaannya untuk 5 (lima) tahun dituangkan dalam BAB VIII. Selanjutnya, penjelasan kebijakan umum dan program unggulan berdasarkan prioritas pembangunan dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembagunan Daerah

VII-1

Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang, 2013-2017

No I

Prioritas Pembangunan dan Kebijakan Umum

Program Permbangunan Daerah

Indikator Kinerja (Outcome)

Bidang Urusan

SKPK

REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAH 1.

Penguatan pengawasan keuangan dan pembinaan adminitrasi anggaran secara transparan dan akutabel

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

Menurunnya penyelewengan keuangan daerah dan mencegah KKN

Wajib

Inspektorat

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas

Peningkatan kapasitas kompetensi aparatur pengawas

Wajib

Inspektorat

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah

Wajib

DPPKA


VII-4

2.

3.

Penataan tatalaksana yang efesien dan berbasis teknologi

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintah

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan penyediaan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kampung

Tertibnya administrasi keuangan kampong

Program peningkatan ketatalaksanaan

Meningkatnya kualitas pelayanan public

Wajib

Setdakab

Program peñataan administrasi kependudukan

Meningkatnya validitas data dan informasi kependudukan secara eletronik

Wajib

Capil

Program penataan peraturan dan perundang-undangan

Meningkatnya ketersediaan peraturan perundangundangan

Wajib

Setdakab

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur

Wajib

BKPP

Program pendidikan

Meningkatnya

Wajib

BKPP


VII-5

Wajib

DPPKA

KECAMATAN

Kedinasan

kapasitas aparatur

Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya kualitas perencana

Wajib

Bappeda

Program peningkatan pelayanan publik

Meningkatnya pelayanan publik bidang perizinan

Wajib

P2TSP

Program pembinaan dan pengembangan dan kesejahteraan aparatur


Wajib

BKPP

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

Meningkatnya pemerataan aparatur berdasarkan kompetensi

Wajib

BKPP

Program koordinasi pelestarian dan kapasitas kegiatan PNS


Wajib

SATPOL PP

Program peningkatan kapasitas aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

Wajib

KECAMATAN

Program peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur Kecamatan


VII-6

KECAMATAN

4

Penguatan birokrasi pemerintahan dan penegakan supremasi hukum

Program pendataan dan fasilitasi pelaksanaan pemerintahan mukim dan kampung

Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintah mukim dan kampong

Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Meningkatnya kapasitas kampong

Wajib

BKPP

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kampung

Meningkatnya kapasitas aparatur kampung

Wajib

BPM

Program peningkatan Imam mukim dan kelembagaannya

Meningkatnya pelayanan mukim

Wajib

BPM

Wajib

Setdakab

Program peningkatan kualitas kelembagaan

Meningkatnya kinerja SKPK

Program peningkatan kelembagaan dan aparatur

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur

Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat


VII-7

KECAMATAN

Setdakab Wajib

Sekwan Wajib

5.

Peningkatan efisiensi dan efektifitas pendapatan PAD

Program optimalisasi penataan pendapatan PAD

Meningkatnya PAD

Wajib

Program revitalisasi sumber pendapatan

Meningkatnya PAD

Wajib


VII-8

DPPKA

DPPKA

No

II 1.




Bidang Urusan

SKPK

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDORONG LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI Tersedianya prasarana dan sarana transportasi yang sesuai dengan standar pelayanan yang dipersyaratkan. Peningkatan pelayanan, prasarana dan fasilitas perhubungan peningkatan potensi produk lokal unggulan pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata.

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan, jembatan dan sungai

Tersedianya sistem informasi/data base jalan, jembatan dan sungai

Program pembangunan Jalan dan jembatan

Meningkatnya pembangunan jalan dan jembatan

Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan

Tersedianya pembangunan jalan dan jembatan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan

Program pembangunan prasarana dan sarana LLAJ (darat)

Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan


VII-9

Wajib

Wajib

Wajib

Pekerjaan Umum

Pekerjaan Umum

Pekerjaan Umum

Pekerjaan Umum Wajib

Perhubungan

Wajib

Perhubungan

Program rehabilitas dan pemeliharaan prasarana dan sarana LLAJ

Wajib Perhubungan

Program peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan LLAJ

Wajib

Program pembangunan prasarana dan sarana perhubungan laut dan sungai Program optimalisasi pelayanan dermaga

Perhubungan Wajib Peningkatan kenyamanan dan kelancaran berlalu lintas

Program pengembangan telematika

Peningkatan keandalan prasarna dan sarana LLAJ

Program peningkatan prasarana dan sarana bidang telematika

Meningkatnya ketersediaan pelayanan angkutan LLAJ


VII-10

Perhubungan Wajib

Perhubungan Wajib Perhubungan Wajib

Peningkatan kenyamanan dan keselamatan lalu lintas angkutan laut dan sungai Peningkatan pelayanan angkutan laut dan sungai Peningkatan pelayanan akses jaringan bagi masyarakat yang lebih baik

Peningkatan sarana dan prasarana pertanian

Tersedianya turap dan drainase TPA

Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

Meningkatnya produksi pertanian/ perkebunan Tersedianya jalan usaha tani


VII-11

Perhubungan Wajib

Perhubungan Wajib Perhubungan

Wajib

Pertanian Wajib Pertanian Wajib Pertanian Wajib

Program penelitian dan inventarisasi sumber daya alam

Tersedianya jalan usaha produksi

Program peningkatan jalan dan jembatan

Terbangunnya jalan produksi

Wajib

Program pembagunan Jalan dan Jembatan

Terbangunnya jalan produksi perikanan

Wajib

Terbangunnya jembatan produksi perikanan ( plat Beton) Tersedianya data jalan dan jembatan produksi perikanan Tersedianya Detail Enginering Design (DED) Infrastruktur Kelautan dan Perikanan


VII-12

Perkebunan Wajib PU

Perikanan

Perikanan Wajib Perikanan Wajib Perikanan Wajib

No




Bidang Urusan

SKPK

III

PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH SERTA SANITASI

1.

Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan khususnya daerah pemukiman baru, terisolir, dan padat penduduk

Program pendidikan luar sekolah

Pendidikan dasar dan menegah

2.

3.

Peningkatan jumlah pelatihan tenaga kesehatan

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Peningkatan sarana dan pasarana kesehatan

Peningkatan angka melek huruf menjadi 99,70 dan angka lama sekolah menjadi 9,20. Pemerataan dan perluasan akses pada semua jenjang pendidikan Meningkatnya jumlah kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan

Wajib

Pendidikan Wajib

Wajib

Peningkatan jumlah Sarana meliputi : 1. Puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap

VII-13

Kesehatan

Kesehatan Wajib


Pendidikan

4.

5.

Peningkatan upaya kesehatan ibu dan anak

Penigkatan perencanaan kesehatan dan pendidikan

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Meningkatnya persentase penanganan komplikasi kebidanan

Program peningkatkan kesehatan anak Balita

Meningkatnya persentasi penanganan komplikasi Neonatal

Program perencanaan sosial budaya

Tersedianya master plan pendidikan Tersedianya master plan pendidikan

6.

Peningkatan pengawasan kualitas lingkungan fisik

Program pengembangan lingkungan sehat

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan Meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih yang berkualitas Bertambahnya desa yang melaksanakan STBM


VII-14

Wajib

Kesehatan

Kesehatan Wajib Bappeda Wajib Bappeda Wajib Kesehatan Wajib

Kesehatan Wajib

Wajib

Kesehatan

Meningkatnya persentase rumah tangga yang menggunakan jamban sehat 7.

8.

Peningkatan upaya pengendalian dampak pencemaran dan kerusakan

Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan

Peningkatan perencanaan sanitasi lingkungan

Program percepatan sanitasi pembangunan

Tersedianya dokumen PPSP


VII-15

Kesehatan Wajib

BLHK Wajib Bappeda Wajib

No




IV

KETAHANAN PANGAN DAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH KOMODITI PERTANIAN

1.

Peningkatan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya (pengairan)

2.

Tersedianya pangan berkelanjutan

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

yang Program peningkatan ketahanan pangan pertanian / perkebunan

Meningkatnya pemanfaatan pekarangan sebagai kawasan Pangan lestari

Program peningkatan kemampuan SDM ketahanan pangan

Meningkatnya SDM aparatur ketahanan pangan


VII-16

Bidang Urusan

SKPK

PU

Wajib

Bappeluh Wajib

Bappeluh Wajib

Program peningkatan ketahanan pangan

Program percepatan penganekaragaman dan konsumsi pangan (P2KP )

3.

4.

5.

Meningkatnya sarana dan prasarana lumbung pangan masyarakat dan pemerintah Terlaksananya kegiatan peningkatan menu dan lomba cipta menu 3B (12 Kecamatan) setiap tahun

Peningkatan produksi pertanian dan peternakan

Program peningkatan ketahanan pangan

Berkembangnya produk lokal yang unggul

Peningkatan produksi tanaman semusim sejalan dengan pemanfaatan kawasan hutan

Program diversifikasi ketahanan pangan

Terciptanya luas areal agroforestry

Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya

Program pengembangan budidaya perikanan

Bappeluh Wajib

Bappeluh

Wajib

Distanak Wajib Dishutbun Wajib


Terwujudnya revitalisasi tambak terlantar (Idle) rakyat

VII-17

Wajib

DKP

6.

7.

8.

Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan tangkap

Program pengembangan perikanan tangkap

Penigkatan produksi dan produktivitas produk olahan perikanan

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat

Peningkatan dokumen perencanaan

Program sosial budaya


Tersedianya armada perikanan tangkap kapal/perahu bermotor Meningkatnya diversifikasi produk olahan hasil perikanan. Tersedianya dokumen pangan dan gizi

VII-18

DKP Wajib

DKP Wajib

Bappeda Wajib

No




V

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1.

Peningkatan dokumen perencanaan

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Tersedianya dokumen kemiskinan

Penyediaan sarana dan prasarana perumahan layak huni untuk masyarakat miskin

Program pengembangan perumahan

Terbangunnya rumah layak huni untuk masyarakat

Pengembangan komoditas unggulan daerah yang sesuai dengan agro ekosistem wilayah

Program pengembangan komunitas unggulan daerah

Pengembangan kawasan industri wisata melalui pemanfaatan SDA dan ekonomi kreatif

2.

3.

4.

Bidang Urusan

Bappeda Wajib Pekerjaan Umum Wajib

Meningkatnya penghasilan masyarakat

Pilihan

Program pengembangan pemasaran wisata

Meningkatnya promosi wisata

Wajib

Program pengembangan destinasi parawisata

Meningkatnya destinasi parawisata

Wajib

Program pengembangan kemitraan

Meningkatnya kemitraan parawisata

Wajib


VII-19

SKPK

Pertanian

Disbudparpora

Disbudparpora

Disbudparpora

5.

6.

Pembinaan dan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menegah ( UMKM )

Peningkatan akses kesempatan kerja dan perlindungan

Program pengembangan ekonomi lokal masyarakat

Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin

Program pembinaan badan usaha masyarakat

Meningkatnya kapasitas koperasi dan UKM

Program pengembangan dan pembinaan UKM

Meningkatnya kapasitas koperasi dan UKM

Program peningkatan kesempatan k erja

Meningkatnya pelayanan fasilitasi penempatan dengan perluasan kesempatan kerja

Program perlindungan dan pengembangan lembaga Ketenagakerjaan

Meningkatnya perlindungan tenaga kerja

Program Peningkatan kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja dengan kewirausahaan


VII-20

Koperindag Pilihan Koperindag Pilhan Koperindag Pilhan Disosnakertran

Wajib

Disosnakertran

Wajib Disosnakertran

Wajib

7.

Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan

Program penataan Meningkatnya penguasaan, pemilikan ketersediaan tanah pengunaan dan pemanfaatan untuk public tanah Program pengembangan wilayah perbatasan

8.

Perluasan area pertanian serta optimalisasi pengunaan lahan terlantar

Meningkatnya integrasi pembangunan wilayah perbatasan

Program pengawasan konsesi izin

Meningkatnya kepatuhan konsesi zin

Program pengembangan wilayah transmigrasi

Terwujudnya pengembangan wilayah transmigrasi


VII-21

Setdakab Wajib

Bappeda Wajib

Dishutbun Wajib Disosnakertran

No

VI 1.

2.




Bidang Urusan

SKPK

PENINGKATAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA Penanganan kondisi pra bencana, bencana, ( Tangap Darurat ) dan pasca bencana (Rehabilitasi Rekonstruksi)

Peningkatan infrastruktur pembangunan daerah dengan memperhatikan aspek lingkungan dan dampak resiko bencana

Program pencegahan dini dan penangulangan korban bencana alam

Meningkatnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana

Program penguatan kelembagaan dan regulasi kebencanaan

Meningkatnya kualitas kelembagaan dan tersedianya regulasi kebencanaan

Program rehabilitasi dan rekontruksi bencana

Meningkatnya penanganan pasca bencana

Program kedaruratan dan logistik bencana

Meningkatnya penanganan pasca bencana

Program pengendalian banjir

Meningkatnya kualitas darah aliran sungai


BPBD Wajib

BPBD Wajib

BPBD Wajib BPBD Wajib PU Wajib

VII-22

3.

Peningkatan, perlindungan, pemulihan kawasan kritis, pemeliharaan dan pemanfaatan SDA dan lingkungan secara terintegrasi

Program p engendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Menurunnya tingkat pencemaran

Program perlindungan dan Meningkatnya konservasi SDA perlindungan konservasi SDA Program rehabilitasi dan Meningkatnya pemulihan cadangan SDA rehabilitasi dan pemulihan SDA

BLHK Wajib BLHK Wajib BLHK Wajib

Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup

Meningkatnya informasi lingkungan hidup

Wajib

Program rehabilitasi ruang terbuka hijau (RTH)

Meninkatnya luasan RTH

Wajib

Program rehab hutan dan lahan

Meningkatnya kualitas Lingkungan

Program konservasi Sumber daya hutan

Meningkatnya kelestarian sumber daya hutan


VII-23

BLHK

BLHK BLHK Wajib Dishutbun Wajib

No



VII

PELAKSANAAN DIENUL ISLAM , SOSIAL DAN BUDAYA

1.

Peningkatan kualitas dan efektifitas penyebaran nilainilai Dienul Islam dalam kehidupan bermasyarakat


Program penyediaan Da’i perbatasan perdesaan dan perkotaan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Da’i

Program pembinaan dakwah dan Syiar Islam

Meningkatnya pemahaman wawasan Dienul Islam

Program peningkatan Meningkatnya pemahaman keagamaan bagi pemahaman wawasan masyarakat Dienul Islam Program peningkatan sarana dan prasarana keagamaan Program perencanaan sosial budaya 2.

Peningkatan kapasitas pelaksana nilai-nlai Dienul Islam dan peran serta Ulama dalam penyelengaraan pemerintah

Meningkatnya sarana dan prasarana keagamaan Tersedianya Master Plan Dienul Islam

Program penilaian pemahaman wawasan Islam

Meningkatnya pemahaman wawasan Islam

Program pembinaan dan koordinasi wilayatul hisbah (WH)

Meningkatnya kapasitas WH


VII-24

Bidang Urusan

SKPK

Syariat Islam Wajib Syariat Islam Wajib Syariat Islam Wajib Syariat Islam Wajib

Wajib

Bappeda Syariat Islam

Wajib Satpol PP Wajib

Program peningkatan sumber daya ulama

Meningkatnya peran ulama

Program peningkatan silaturahmi dan koordinasi antara umara dan ulama

Meningkatnya hasil pembangunan yang sesuai dengan Dienul Islam Meningkatnya pelayanan Agama dan lembaga keagamaan

Program peningkatan kualitas kelembagaan Agama, pelayan kehidupan Beragama dan Peran Ulama 3.

Peningkatan Pemberdayaan Pemuda Dan Olah Raga

Program pengembangan Tersedianya regulasi keserasian kebijakan pemuda kepemudaan

Wajib

Wajib

MPU MPU

Setdakab Wajib

Wajib

Disparpora

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

Program peningkatan upaya pertumbuhan kewiraswastaan dan kecakapan hidup pemuda

Meningkatnya peran kewiraswastaan pemuda

Wajib

Program pengembangan manajemen pemuda

Meningkatnya mutu olah raga

Wajib

Disparpora

Program pembinaan dan permasyarakatan pemuda

Meningkatnya mutu olah raga

Wajib

Disparpora


VII-25

Wajib

Disparpora

Disparpora

4.

5.

Peningkatan Kualitas Anak dan Kapasitas Perempuan

Peningkatan pengetahuan dan wawasan sejarah dan nilai-nilai budaya Aceh Tamiang dalam kehidupan masyarakat

Program peningkatan sarana Meningkatnya mutu dan prasaranan Olah Raga olah raga

Wajib

Disparpora

Program keserasian Meningkatnya kebijakan peningkatan keberpihakan kualitas anak dan perempuan perempuan dan anak

Wajib

P2KS

Program penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak

Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan anak

Wajib

Program peningkatan kualitas hidup perempuan

Meningkatnya kualitas hidup dan efektifitas perlindungan bagi perempuan

Program peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan dan peran serta gender dalam pembangunan

Program pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan.

Tersedianya alat kesenian tradisional

Program pengembangan nilai Meningkatnya budaya pemahaman nilai-nilai budaya masyarakat


VII-26

P2KS

P2KS Wajib

P2KS Wajib

Wajib

Disbudparpora

Wajib

Disbudparpora

6.

Pelaksanaan nilai-nilai Dienul Islam di dalam penyelengaraan pemerintah

Program pengelolaan kekayaan budaya

Terpeliharanya benda budaya

Wajib

Disbudparpora

Program pengelolaan keragaman budaya

Terpeliharanya keragaman budaya

Wajib

Disbudparpora

Program pengembangan kerjasama pengelolaan Kekayaan budaya

Terwujudnya kemitraan budaya

Wajib

Disbudparpora

Program penigkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Al-Qur’an

Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan AlQur’an

Program peningkatan zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian

Meningkatnya professional pengelolaan zakat, harta wakaf, harta Agama dan perwalian

Wajib

Wajib

Syariat Islam

Baitul Mal

Program peningkatan ZIS dan Meningkatnya pembinaan kelembagaan pendapatan ZIS

Wajib

Baitul Mal

Program pembinaan lembaga Meningkatnya sosial keagamaan pembinaan lembaga sosial keagamaan

Wajib

Syariat Islam


VII-27

Program peningkatan Meningkatnya pemahaman keagamaan bagi pemahaman aparatur keagamaan bagi aparatur 7.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyandang masalah sosial

Syariat Islam Wajib

Program peningkatan kesejahteraan rakyat

Meningkatnya kualitas kesejahteraan rakyat

Wajib

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah sosial,

Menurunkan angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Wajib

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat

Wajib

Dinsosnaketran

Program pembinaan anak terlantar

Menurunnya jumlah anak terlantar

Wajib

Dinsosnaketran

Program pembinaan anak penyandang cacat dan trauma

Meningkatnya pelayanan untuk penyandang cacat dan trauma

Program pembinaan panti asuhan dan jompo

Meningkatnya pelayan panti asuhan


VII-28

Setdakab Dinsosnaketran

Dinsosnaketran Wajib

Wajib

Dinsosnaketran

8.

Peningkatan kapasitas kelembagaan kampung dan mukim

Program pembinaan penyakit masyarakat (Pekat)

Meningkatnya pembinaan sosial masyarakat

Program pembinaan sosial masyarakat

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Program peningkatan pemberdayaan masyarakat kampung

Meningkatnya kapasitas lembaga kampung

Program pengembangan ekonomi kampung

Meningkatnya Kapasitas lembaga Kampung

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kampung

Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat kampung melalui BUMG


VII-29

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Kesbangpol

Setdakab

BPM

BPM

BPM Wajib

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents