BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai visi dan misi selanjutnya perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan hingga tahun 2016. Strategi yang dilaksanakan perlu didukung kebijakan, sebagai arah dalam merumuskan program dan kegiatan dengan tujuan mempercepat pencapaian sasaran misi pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2012-2016. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah tersebut bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh gambaran tentang strategi yang perlu dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator dan target sasaran melalui penetapan program-program pembangunan yang saling terkait dan rasional. 7.1. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kebijakan umum pembangunan Flores Timur periode 2012-2016, dirumuskan berdasarkan 4 (empat) kelompok strategi pokok pembangunan hasil analisis SWOT. Dengan demikian, maka kebijakan umum pembangunan Flores Timur periode 20122016 dititikberatkan pada upaya memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Flores Timur untuk meraih peluang dan mengatasi tantangan, serta upaya menekan atau meminimalisir kelemahan yang dimiliki Kabupaten Flores Timur untuk meraih peluang dan mengatasi tantangan. Upaya-upaya itu dilakukan melalui 4 (empat) pilar pokok yaitu peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia, yang harus didukung oleh tersedianya infrastruktur daerah yang memadai dan kekuatan birokrasi pemerintahan yang akuntabel. Dengan demikian maka kebijakan umum pembangunan Flores Timur periode 2012-2016 dititik-beratkan ada empat prioritas utama yaitu (1) Penerapan e-government dalam pelayanan publik; (2) Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; (3) Percepatan pembangunan sarana dan prasarana serta tata ruang dan (4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan empat prioritas utama pembangunan tersebut diatas ditetapkan tujuh agenda utama pembangunan Flores Timur periode 2012-2016, yaitu : 1. Agenda Revitalisasi Tata Kelola Otonomi Daerah; 2. Agenda Optimalisasi Pengembangan Pendidikan; 3. Agenda Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;

Halaman

VII-1

4. Agenda Percepatan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Infrastruktur strategis; 5. Agenda Pembangunan Berbasis Tata Ruang dan Kelestarian Lingkungan Hidup; 6. Agenda Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah berbasis potensi lokal; dan 7. Agenda Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Anak. Dalam rangka implementasi kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan

kabupaten, khususnya untuk percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan daerah, dan program-program Millenium Development Goals (MDGs), seperti pada gambar dibawah ini : Tabel 7.1 Implementasi INPRES Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional

Kebijakan Pembangunan Nasional 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas 2 : Pendidikan Prioritas 3: Kesehatan Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 5: Ketahanan Pangan Prioritas 6: Infrastruktur Prioritas 7 : Iklim Investasi dan Iklim Usaha Prioritas 8: Energi Prioritas 9: Lingkunga Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Bencana Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi Prioritas 12: Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prioritas 13: Bidang Perekonomian Prioritas 14: Bidang Kesejahteraan Rakyat

Propinsi NTT 1. Pemantapan Kualitas Pendidikan 2. Pembangunan Kesehatan 3. Pembangunan Ekonomi 4. Pembangunan Infrastruktur 5. Pembenahan sistem hukum (daerah) dan keadilan 6. Konsolidasi Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 7. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Pemuda 8. Agenda Khusus: penanggulangan kemiskinan, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah kepulauan dan pembangunan daerah rawan bencana

Kabupaten Flores Timur 1. Revitalisasi Tata Kelola Otonomi Daerah 2. Optimalisasi Pengembangan Pendidikan 3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 4. Percepatan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Infrastruktur strategis. 5. Pembangunan Berbasis Tata Ruang dan Kelestarian Lingkungan Hidup 6. Percepatan pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal 7. Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Anak

Tabel 7.1 menunjukan bahwa kebijakan umum pembangunan Flores Timur periode 2012-2016 tersebut, juga senantiasa mendukung upaya percepatan pencapaian target MDGs. Korelasi antara agenda pembangunan Flores Timur periode 2012-2016 dengan tujuan milenium dapat dilihat pada Tabel 7.2 di bawah ini.

Halaman

VII-2

Tabel 7.2 Agenda Pembangunan Flores Timur dalam Merespon Percepatan Pencapaian Target MDGs

Agenda Pembangunan Flores Timur 2011-2016

Target MDGs

UTAMA GOALS 1 Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan.

1.

GOALS 2 Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua

1.

2.

Percepatan pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Optimalisasi Pengembangan Pendidikan

PENDUKUNG 1. 2.

3. 1.

2. GOALS 3 Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. GOALS 4 Menurunkan angka kematian anak

GOALS 5 Meningkatkan kesehatan ibu.

GOALS 6 Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya. GOALS 7 Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup.. GOALS 8 Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan..

1.

Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Anak.

1.

1.

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Anak.

1.


1.


1.

Pembangunan Berbasis Tata Ruang dan Kelestarian Lingkungan Hidup Revitalisasi Tata Kelola Otonomi Daerah

1.

2.

1. 2.

1. 2.

1.

1.

2.

2.

2.

Optimalisasi Pengembangan Pendidikan Percepatan Pembangunan SaranaPrasarana Wilayah dan Infrastruktur strategis. Revitalisasi Tata Kelola Otonomi Daerah Percepatan Pembangunan SaranaPrasarana Wilayah dan Infrastruktur strategis Percepatan pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal Optimalisasi Pengembangan Pendidikan

Percepatan Pembangunan SaranaPrasarana Wilayah dan Infrastruktur strategi Percepatan pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal Percepatan Pembangunan SaranaPrasarana Wilayah dan Infrastruktur strategi Percepatan pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal Percepatan Pembangunan SaranaPrasarana Wilayah dan Infrastruktur strategi Percepatan pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal Revitalisasi Tata Kelola Otonomi Daerah

1. Percepatan pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal 2. Optimalisasi Pengembangan Pendidikan 3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 4. Percepatan Pembangunan SaranaPrasarana Wilayah dan Infrastruktur strategi

7.2. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan analisis SWOT dan strategi pokok, sudah dapat diketahui apa saja yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk mewujudkan masyarakat Flores Timur yang maju, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing dalam pembangunan lima tahun ke depan. Upaya-upaya pembangunan tersebut dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok besar sesuai 4 (empat) strategi utama pembangunan Flores Timur yaitu :

Halaman

VII-3

1. Pembangunan daerah yang berorientasi pada upaya pemanfaatan potensi wilayah Kabupaten Flores Timur untuk meraih berbagai peluang yang tersedia, yaitu a. Melakukan Revitalisasi Sektor Pertanian (dalam arti luas); b. Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal; c. Peningkatan Investasi daerah; d. Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan bersih (good governance and clean government)); serta meningkatkan Kapasitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik; e. Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak 2. Pembangunan daerah yang berorientasi pada upaya menekan atau meminimalisir kelemahan yang dimiliki oleh Kabupaten Flores Timur untuk meraih berbagai peluang yang tersedia, yaitu 1. Meningkatkan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Kelompok Dan Kluster; 2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Yang Berakhlak; 3. Peningkatan Akses Pelayanan dan Kualitas Kesehatan; 4. Pengembangan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; 5. Mengembangkan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; 6. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran; 7. Peningkatan Kesadaran Hukum. 3. Pembangunan daerah yang berorientasi pada upaya pemanfaatan potensi wilayah Kabupaten Flores Timur untuk mengatasi atau menanggulangi tantangan dan ancaman yang bakal dihadapi masyarakat, yaitu: 1. Bertani yang selaras atau ramah Lingkungan; 2. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat; 3. Mengembangkan Jejaring antardaerah, pemerintah provinsi dan pusat, serta kekuatan-kekuatan ekonomi. 4. Pembangunan daerah yang berorientasi pada upaya menekan atau meminimalisir kelemahan yang dimiliki Kabupaten Flores Timur untuk mengatasi atau menanggulangi tantangan dan ancaman yang bakal dihadapi masyarakat yaitu: 1. Pengembangan Industri Olahan dan Kreatif Berbasis Pertanian; 2. Peningkatan Akses Transportasi dan Informasi; 3. Rehabilitasi Lahan dan Hutan; 4. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal. Menganalisis potensi dan kelemahan yang dimiliki Kabupaten Flores Timur, serta berbagai peluang yang tersedia dan tantangan yang bakal dihadapi Kabupaten Flores Timur, maka diperlukan upaya-upaya percepatan pembangunan daerah terutama pembangunan di bidang perekonomian. Dalam rangka percepatan tersebut dibutuhkan sebuah gerakan pembangunan yang lebih terpadu, konphrehensif dan terfokus di bidang perekonomian untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Gerakan memanfaatkan potensi wilayah untuk meraih peluang dan mengatasi tantangan, serta gerakan menekan atau meminimalisir kelemahan yang dimiliki Flores Timur untuk meraih Halaman

VII-4

peluang yang tersedia dan untuk mengatasi atau menanggulangi tantangan/ancaman yang bakal terjadi, dilakukan melalui “Gerakan Membangun Ekonomi Masyarakat Flores Timur” atau di singkat menjadi “GERBANG EMAS” Flores Timur. Gerbang Emas Flores Timur ini memiliki dua goals utama yaitu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan program-program strategis sebagai berikut : 1. Revitasilisasi Pertanian (dalam arti luas) dengan fokus kegiatan pada Perluasan areal Sawah Konga, Waiula, Waiwadan, Watanpao. Pengembangan lahan kering melalui Agro Industri dan Agro Bisnis. Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budi Daya dari Hulu sampai Hilir, pengembangan ternak kecil dan unggas. 2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro. Kelompok Masyarakat Desa didampingi dan difasilitasi melalui Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro untuk mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif sesuai potensi lokal. 3. Pengembangan Pariwisata Flores Timur dengan Entri point kegiatan pada Perayaan Pekan Semana Santa (Larantuka, Wureh dan Konga). Pengembangan Obyek Wisata Waiplatin sebagai pilot proyek pariwisata Flores Timur, disusul Pantai Deri, Danau Asmara, PIP perbatasan, Pantai Oa, Pantai Rako untuk Slancar dan obyek-obyek wisata potensial lainnya. Pengembangan obyek-obyek wisata tersebut akan memicu tumbuh kembangnya sektor riil antara lain transportasi, perhotelan, rumah makan dan berkembangnya Home Industri (Pengolahan hasil pertanian) untuk memenuhi permintaan wisatawan di lokasilokasi obyek wisata. Gerbang Emas Flores Timur tersebut merupakan program unggulan daerah yang tidak berjalan sendiri, melainkan harus simultan bersamaan dengan pengembangan SDM Flores Timur yang berkualitas, dan percepatan pembangunan sarana dan prasarana daerah yang memadai. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah tetap memainkan peran penting untuk melayani (serve), mengatur (regulate) dan memberdayakan masyarakat (empower), sehingga Birokrasi Pemerintahan Daerah yang akuntabel, juga merupakan faktor yang sangat penting bagi pelaksanaan program-program GERBANG EMAS Flores Timur menuju masyarakat Flores Timur yang maju, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing. Dengan demikian maka Gerbang Emas Flores Timur harus berjalan simultan ditopang oleh tiga pilar strategis lainnya yaitu: 1. Pengembangan SDM Flores Timur yang berkualitas (cerdas dan sehat); 2. Pembangunan sarana prasarana daerah yang memadai; dan 3. Penataan dan pengembangan birokrasi pemerintahan yang akuntabel.

Halaman

VII-5

Gambar 7.1 Skema Gerbang Emas Flores Timur

Revitasilisasi Pertanian (luas) Perluasan Areal Sawah Konga, Waiula, Waiwadan, Watanpao Pengembangan lahan kering melalui Agro Industri dan Agro bisnis Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budi Daya dari Hulu sampai Hilir

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro

Pengembangan Pariwisata Flores Timur Entri point pada Upacara Pekan Semana Santa Obyek Wisata Waiplati sebagai pilot proyek Pantai Deri, Danau Asmara PIP, Pantai Oa, Pantai Rako dan lain-lain.

SDM Flores Timur yang Berkualitas Sarana Prasarana Daerah yang memadai

Birokrasi Pemerintahan yang akuntabel

Halaman

VII-6

Selanjutnya keterkaitan masing-masing misi, sasaran misi, kebijakan dan program, seperti diuraikan pada Tabel 7.3. Tabel 7.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2011-2016 Strategi dan arah kebijakan No

Sasaran

1

2

Strategi

Arah Kebijakan

3

4

Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome) 5

Kondisi Awal 6

Kondisi Akhir 7

Program Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung Jawab

8

9

10

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Semua SKPD Lingkup Pemkab Flores Timur

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Bidang Statistik

Bappeda dan BPS

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen dan arsip daerah

Bidang Kearsipan

Kantor Pusat Data dan Kearsipan

Misi 1 : Mengembangkan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Governance dan Clean Government 1.1.1

Meningkatn ya Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Flores Timur melalui pemanfaatan berbagai kebijakan dan sumber daya yang potensial

Reformasi Birokrasi dan Jumlah kasus pelanggaran Tata Kelola disiplin pegawai Pemerintahan yang Jumlah aparatur terhadap akuntabel kebutuhan aparatur Jumlah aparat yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya Rasio ketersediaan ruangan dan perlengkapan gedung terhadap jumlah aparat % ketersediaan peralatan kerja dari aspek kualitas dan kuantitas sesuai kebutuhan Data pembangunan Sesuai kebutuhan Data Potensi wilayah Data Potensi Wilayah Pengelolaan arsip secara baku Semua dokumen penting dan vital tertata dan diarsipkan secara baik

74 kasus

15 kasus

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6232 PNS/8001 PNS 722 PNS

8001 PNS/8001 PNS 830 PNS

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,

40%

80%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

40%

80%

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedia tapi belum lengkap dan akurat ada 50%

Tersedia, lengkap dan akurat

Belum di arsipkan secara baik

Diarsipkan secara baik dan tepat

ada 80%

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

Halaman

VII-7

Strategi dan arah kebijakan No

Sasaran

1

2

Strategi

Arah Kebijakan

3

4

Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome) 5 rasio jumlah masalah yang diselesaikan terhadap jumlah masalah di kecamatan Cakupan pmbinaan kepala desa/kelurahan Sistem informasi manajemen pemda cakupan pengendalian kebijakan KDH Ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian agenda sidang

Jumlah Perda Inisiatif Jumlah SKPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan % SKPD yang memiliki SOP dalam pelayanan Tersedianya Dokumen Rencana Induk pengembangan PNS daerah SKPD yang menerapkan sistem on line dalam pelayanan publik

Kondisi Awal 6 0,6

Kondisi Akhir 7 1

90%

100%

belum tersedia belum tertata

ada

Belum tepat waktu Sesuai keputusan Bansmus 3 perda 6 SKPD

Tepat waktu Sesuai keputusan Bansmus

7 SKPD

14 SKPD

Belum ada

Tersedia Dokumen RIP PNSD

Belum ada

10 SKPD (PU, Dinkes, Diknas, Perhub, RSUD, PM & PTSP,

tertata

8 perda 13 SKPD

Program Pembangunan Daerah 8 program administrasi perkantoran

Bidang Urusan 9

10 Kecamatan

Setda

Program koordinasi dan pengendalian kebijakan pemerintah daerah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Pendidikan Kedinasan,

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa


Sekretariat DPRD

Badan Kepegawaian Daerah/ Bag.Organisasi RSUD

Bidang Komunikasi dan Informasi

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, HUMAS

Halaman

VII-8


Sasaran

1

2

Strategi

Arah Kebijakan

3

4

Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome)

Jumlah jaringan internet yang terpasang di SKPD dan wilayah

20 SKPD 18 Kecamatan

Kondisi Akhir 7 Distan, Dishub, Dispenduk) 30 SKPD 19 Kecamatan

sistem informasi dan komunikasi yang memadai

website Belum Optimal sesuai kebutuhan 2 Media

Web site pemda diakses di seluruh SKPD 4 Media

5

Kerjasama penyebarluasan informasi/jumlah perda Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Rasio penduduk ber akte kelahiran

1.1.2

Terwujudny a kelembagaa n dan

Kondisi Awal 6

70%

100%

30%

60%

Rasio Pasangan berakte nikah Lama Proses perijinan Rasio pengaduan masyarakat

1, 64%

5%

3 hr 0,05

Struktur organisasi yang mendukung pelayanan publik

Ada, belum efektif


Bidang Urusan


8

9

10

Program Kerjasama Mas Media

3. Program Pengembangan Sumber Daya Komunikasi

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Bidang Kependuduka n dan Catatan Sipil

Dinas Penduk Capil

1 hr 0,00

Program Peningkatan pelayanan perijinan

Bidang Pemerintahan

Ada, Efektif

Program Pemantapan Otonomi Daerah

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan

Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu SETDA (Bagian Organisasi, Adm Pembangunan

Halaman

VII-9


Sasaran

1

2 ketatalaksa naan pemerintah daerah yang efisien dan efektif

1.1.3

Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sehingga memperole h status laporan pertanggun g jawaban APBD Wajar Tanpa Pengecualia n

Strategi

Arah Kebijakan

3

4

Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome) 5 Uraian Tugas yang jelas dan Beban kerja yang seimbang.

Kondisi Awal 6 Ada, belum seimbang

Kondisi Akhir 7 Ada, dan seimbang

Program Pembangunan Daerah 8

Bidang Urusan 9 Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD Penanggung Jawab 10 dan Bag Pemerintahan Umum).

% SKPD yang menerapkan penganggaran yang tepat sasaran dan tepat waktu secara terintegrasi dengan hasil yang terukur % SKPD yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar

30%

90%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,

80%

100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Semua SKPD Lingkup Pemkab Flores Timur

% SKPD yang menerapkan sistem Informasi Keuangan Daerah yang online dan terintegrasi % aset daerah yang diinventarisir dan digunakan secara tepat % kasus yang diselesaikan

0%

60%

IRDA

80%

100%

80%

100%

8,1%

50%

Program peningkatan system pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Penanganan Pengaduan Masyarakat Program percepatan wilayah bebas korupsi 2. Peningkatan sumberdaya pemeriksa

% SKPD wilayah bebas korupsi

DPPKAD

DPPKAD

IRDA

Halaman

VII-10


Sasaran

1

2

1.1.4

Meningkatn ya pembangun an dan pembinaan hukum di daerah;

1.1.5

Terwujudnya integrasi dan sinergisitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pembanguna n di daerah

Strategi

Arah Kebijakan

3

4

Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome) 5 % penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tingkat provinsi dan regional, serta BPK dan BPKP % draf produk hukum dari SKPD sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan Penurunan Pelanggaran Hukum Persentase desa sadar hukum

Meningkatkan peranserta aktif masyarakat dalam pembangunan melalui pemanfaatan lembaga sosial masyarakat

Ketersediaan Dokumen Perencanaan % SKPD yang menerapkan perencanaan yang konsisten % SKPD yang menyampaikan laporan secara tepat waktu

Kondisi Awal 6 68%

Kondisi Akhir 7 80%

30%

90%

13 kasus

9 Kasus

10%

50%

Ada , belum lengkap

Ada, dan lengkap

62%

100%

Bidang Urusan


8 Program peningkatan sistim pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah

9

10

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Bidang Perencanaan Pembangunan

SETDA (Bagian Hukum)


Program peningkatan Advokasi hukum Program peningkatan kesadaran hukum

Program Perencanaan Pembangunan Daerah,

Bappeda

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Halaman

VII-11


Sasaran

1

1.2.1

1.3.1

Strategi

Arah Kebijakan

2

3

4

Meningkatn ya kualitas penataan database penduduk dan penyelengg araan sistem administrasi kependuduk an Meningkatny a peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

Mengembangka n database penduduk melalui kebijakan e-KTP

Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya



Kondisi Awal 6

Kondisi Akhir 7

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

70%

100%

Rasio penduduk ber akte kelahiran

30%

60%

Rasio Pasangan berakte nikah

1, 64%

5%

Cakupan patroli petugas satpol pp dan operasi penertiban penurunan pelanggaran perda Jumlah pol pp

100 kali

50 kali

Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

13 kasus

3 kasus

4,05

10/ 10.000 penduduk

Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Pencegahan tindak kriminal

Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertipan, ketentraman, keindahan di kabupaten

73 kasus

30 kasus

Jumlah kasus sengketa tanah di masyarakat Jumlah kasus kriminal di masyarakat

16 kasus

8 kasus

48

20

5

8 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Urusan


9

10

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Dinas Kependuduka n dan Capil

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Badan Kesbangpol dan Pol PP

Program Kemitraan Pengembangan Wasbang dan tanas

Halaman

VII-12


Sasaran

1

2

2.2.

Meningkatn ya peran dan fungsi partai politik

Strategi

Arah Kebijakan

3

4

Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan politik


Kondisi Awal 6 5 konflik

Kondisi Akhir 7 0

cakupan pelayanan korban bencana

90%

100%

Jumlah kasus pelanggaran pemilu Proses konsolidasi demokrasi dan kapasitas organisasi politik serta kemasyarakatan Keterlibatan masyarakat dalam pemilu meningkat

1

0

1 kecamatan

19 kecamatan

80%

90%

Baik

Baik

5 Jumlah konflik antar umat beragama, demokrasi, dan politik masyarakat

Adanya peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan tahapantahapan pembangunan politik

Program Pembangunan Daerah 8 Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Bidang Urusan


9

10

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Badan penanggulang an bencana daerah

Bidang Pendidikan

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Badan Kesbang polinmas

Misi 2 : Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarkat Flores Timur 2.1.1 .

Menurunnya proporsi penduduk Flores Timur yang buta aksara;

Penyediaan layanan dan akses pendidikan yang bermutu, berdaya saing

Meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan yang bermutu

Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A

6.290,00

6.808,00

114,33%

100,00%

Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B

100,68%

100,00%

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan thn.

Halaman

VII-13


Sasaran

1

2

2.1.2

2.1.3

Menurunnya proporsi anak usia sekolah yang tidak bersekolah Meningkatn ya rasio tenaga

Strategi

Arah Kebijakan

3 melalui pemanfaatan berbagai regulasi nasional, serta berbagai sumber daya potensial baik nasional maupun lokal.

4


Kondisi Awal 6 117,72%

Kondisi Akhir 7 100,00%

95,83%

98,33%

81,18%

91,18%

100,40%

100,00%

Angka Melanjutkan Ke SMA Porsentase Ruang Kelas Kondisi Baik : SD/MI/SDLB SMP/MTs

122,55%

100,00%

64,06%

100,00%

80,96%

100,00%

Angka Melek Huruf Angka putus sekolah (APS) SD/MI Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MI Jumlah Perpustakaan Sekolah

32,43 0,33%

60,00 0%

1,37%

0%

1,58%

0%

62 Bh

100 Bh

Rasio Siswa SMP/MTs/Kelas

26,34

40,00

Rasio Siswa SMA/SMK/MA per Kelas

28,85

40,00

Rasio Siswa/Sekolah

108,00

100,00

Rasio Murid SD/MI/Kelas Rasio Murid SMP/MTs per Kelas

17,52 26,34

40,00 40,00

5 Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/Paket C Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A Angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B Angka Melanjutkan Ke SMP


Bidang Urusan


8

9

10

Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Bidang Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

1. Program Pendidikan Menegah 2. Program Pendidikan Luar Biasa

Bidang Pendidikan


Program Pendidikan Non Formal

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Halaman

VII-14


Sasaran

1

2 pendidikan dan fasilitas pendidikan terhadap peserta pendidikan

2.1.4

2.1.5

2.2.1

Meningkatka n rasio guru yang bersertifikasi Meningkatn ya apresiasi peserta pendidikan terhadap budaya Lamaholot

Meningkatn ya proporsi penduduk yang memperole h pelayanan kesehatan;

Strategi

Arah Kebijakan

3

4

Pengelolaan kekayaan Budaya Lamaholot dan kearifan lokal

Penyediaan layanan dan akses kesehatan yang bermutu baik sarana, prasarana serta jaminan kesehatan yang memadai dan

Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai budaya Lamaholot dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Flores Timur

Meningkatkan akses dan Pelayanan Kesehatan bermutu


Kondisi Awal 6 28,85

Kondisi Akhir 7 40,00

11,39

40,00

10,41

21,00

9,38

21,00

505 Orang

700 Orang

2 kali

5 kali

Tidak ada 0,29%

ada 0,50%

Cakupan puskesmas

0,01%

0,50%

Cakupan puskesmas pembantu

18,58%

30%

5 Rasio Murid SMA/SMK/MA per Kelas Rasio Siswa SD/MI terhadap Guru Rasio Siswa SMP/MTs terhadap Guru Rasio Siswa terhadap SMA/SMK/MA/Guru Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV:

Jumlah festival seni dan budaya bagi peserta pendidikan

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya sekolah Jumlah kebijakan Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk


Bidang Urusan


8

9

10

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Program Peningkatan seni dan Budaya, Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Bidang Kebudayaan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Puskesmas/puskesmas Pembantu dan jaringannya Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Bidang Kesehatan

Dinkes/ RSUD

Dinkes

Halaman

VII-15


Sasaran

1

2

2.2.2

Menurunny a proporsi ibu hamil dan anak yang meninggal saat melahirkan

Strategi

Arah Kebijakan

3 terjangkau dengan memanfaatkan kemitraan yang efektif dengan Pemerintah Pusat, provinsi

4

Meningkatkan kualitas hidup sehat dengan memanfaatkan kearifan lokal dan budaya daerah


Kondisi Awal 6 -

Kondisi Akhir 7 -

0,16

0,30

39,60

40,90

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

8,54%

100%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

2,60

3,00

Rasio tenaga medis per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Jumlah Perda Angka kelangsungan hidup bayi Angka usia harapan hidup

2,60

3,00

0,42

0,80

1,00 80%

1,00 100%

69,00

72,00

42,24%

80%

68,14%

90%

5 Rasio rumah sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan


Bidang Urusan


8 Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Puskesmas/puskesmas Pembantu dan jaringannya Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Manajemen Pelayanan Kesehatan

9

10

RSUD

Dinas Kesehatan,

Program peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak,

Halaman

VII-16


Sasaran

1

2

2.2.3

Meningkatn ya kualitas

Strategi 3

Meningkatkan kualitas budaya

Arah Kebijakan 4 Revitalisasi KB

Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome) 5 Jumlah peserta KB Aktif

Kondisi Awal 6 17.724,00

Kondisi Akhir 7 30.845,00

Cakupan peserta KB aktif

60,70%

70%

Persentase rumah sehat

70,39%

90%

Program Pembangunan Daerah 8 1. Program KB; 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja; 3. Program Pelayanan Kontrasepsi; 4. Program Pembinaan peran serta masyarakat dlm pelayanan KB/KR nyg Mandiri; 5. Program Promkes ibu,bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat; 6. Program Promkes ibu,bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat; 7. Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR; 8. Program peningkatan penanggulangan narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS; 9. Program pengembangan bahan informasi ttg pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; 10. Program penyiapan tenaga pendamping klpk bina keluarga; 11. Program pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Bidang Urusan 9 Bidang Keluarga Berencana

SKPD Penanggung Jawab 10 KB dan Pemberdayaa n Perempuan

Halaman

VII-17

Strategi dan arah kebijakan No 1

2.2.5

Sasaran 2 kesehatan lingkungan

Strategi

3 program hidup bersih dan sehat serta makanan yang bergizi, melalui pembangunan puskesmas disetiap kecamatan, puskesmas berfungsi PONED, perbaikan gizi masyarakat, perbaikan lingkungan permukiman, pengadaan air baku dan air bersih bagi kebutuhan domestik secara merata di setiap desa Menurunnya Meningkatkan proporsi kualitas hidup Balita sehat dengan berstatus gizi memanfaatkan buruk dan kearifan lokal gizi kurang dan budaya daerah

Arah Kebijakan 4

Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome) 5

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan kunjungan bayi Cakupan desa/kelurahan universal child immunization Rasio posyandu persatuan balita

Kondisi Awal 6

Kondisi Akhir 7

0,99%

100%

61,94% 0,96%

80% 100%

39,60

40,90


Bidang Urusan


8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

9

10

Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita

Bidang Kesehatan

Dinas Kesehatan, BPMD dan KB

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Halaman

VII-18


Sasaran

1 2.3.1

2 Meningkatn ya proporsi masalah tenaga kerja yang dapat diselesaikan

2.3.2

Meningkatn ya proporsi tenaga kerja yang terlatih dan bersertifikas i

2.3.3

Strategi

Arah Kebijakan

3 Fasilitasi perlindungan bagi tenaga kerja

4 Meningkatkan daya saing dan Perlindunga tenaga kerja

Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui sarana dan kesempatan pelatihan yang berkualitas Meningkatny Memberikan a proporsi pelayanan, penyandang perlindungan masalah dan santunan sosial yang bagi penyandang memperoleh masalah pelayanan; kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas kelembagaan sosial negara maupun swasta.


Kondisi Akhir 7 80%

45%

60%

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah Sarana sosial

4

8

Jumlah institusi yang menangani masalah sosial Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

2

4

60%

90%

Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, 2. Program Pembinaan Anak Terlantar 3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 4. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

5 rasio masalah tenaga kerja yang diselesaikan

Jumlah tenaga kerja yang terlatih dan bersertifikasi

Meningkatkan kualitas Pelayanan bidang sosial melelaui rehabilitasi dan pemberdayaan sosial masyarakat


Kondisi Awal 6 60%

8 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Bidang Urusan


9 Bidang Ketenagakerjaan

10 Dinas Sosial Nakertrans

Bidang Sosial

Dinas Sosial Nakertrans

Halaman

VII-19


Sasaran

1 2.3.4

2 Tertanganin ya korban bencana alam

Strategi

Arah Kebijakan

3 Penanganan bencana alam yang handal melalui maenejemen mitigasi yang terintegrasi baik di daerah maupun nasional

4

Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome) 5 Transmigrasi berswakarsa

Kondisi Awal 6 5

Kondisi Akhir 7 10

Program Pembangunan Daerah 8 1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, 2. Program Transmigrasi Lokal

Bidang Urusan 9 Bidang Transmigrasi

SKPD Penanggung Jawab 10 Dinas Sosial Nakertrans

Misi 3 : Meningkatkan pengembangan infrastruktur strategis penunjang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan mitigasi bencana alam. Strategi dan arah kebijakan No

Sasaran

1 3.1.1 .

2 Meningkatn ya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan

3.1.2 .

Tersedianya sarana prasarana perhubunga n yang handal dan terintegrasi

Strategi

Arah Kebijakan

3

4 Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan

Meningkatkan pembangunan jaringan jalan, Jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat

Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome) 5 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Jumlah Terminal Jumlah Pelabuhan laut

Proporsi Pelabuhan Laut dalam keadaan baik Proporsi Terminal dalam keadaan baik

Kondisi Awal 6 35,10%

Kondisi Akhir 7 77,31%

5 buah

10

21 JTP

30 JTP

96,29%

100%

0%

90%

Program Pembangunan Daerah 8 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

Bidang Urusan


9 Bidang Pekerjaan Umum

10 Dinas PU Tamben

Bidang Perhubungan

Dinas Hubkominfo

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Halaman

VII-20

3.2.1 .

Meningkatkan Pelayanan Angkutan Orang dan Barang Optimalisasi infrastruktur sumber daya air dan irigasi

Jumlah Mobil desa

14 unit

38 unit

Jumlah Kapal desa

2 Unit

8 Unit

21,08 %

58%

Meningkatn ya infrastruktu r sumber daya air dan irigasi yang handal.

Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya air melaui pembangunan jaringan irigasi dan pengelolaan potensi

Proporsi/Luas daerah irigasi teknis Kabupaten dalam kondisi baik

3.2.2 .

Terlaksanan ya konservasi dan pendayagun aan sumber daya air serta pengendalia n daya rusak air

Meningkatkan pengendalian banjir dan pengamanan pantai

Meningkatkan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai,

Panjang talud pengaman banjir dan pantai

35.000 m

3.3.1 .

Meningkatn ya proporsi rumah tangga yang dilayani listrik

Meningkatkan cakupan layanan dan distribusi energi dan ketenagalisterikan melalui pemanfaataan sumber daya alam yang potensial

Optimalisasi kualitas infrastruktur, energi dan ketenagalistrikan

Rasio Rumah tangga pengguna listrik/Elektrifikasi

75%

3.4.1 .

Meningkatn ya akses masyarakat

Meningkatkan ketersediaan sarana dan

Optimalisasi ketersediaan dan pengelolaan sarana

Rasio Rumah tangga pengguna air bersih

44,08 %

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Bidang Pekerjaan Umum

Dinas PU TAMBEN

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya,

Lingkungan Hidup

1. Program Pengendalian Banjir 2. Program Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong


Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Dinas PU Tamben

95%

Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas PU Tamben

75%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah


Dinas PU TAMBEN

160.000. m

Halaman

VII-21

terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman dan fasilitas umum

3.4.2 .

Terwujudnya Pembanguna n berbasis Tata Ruang dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka meningkatka n upaya pencegahan dan penanggulan gan bencana

prasarana air minum di wilayah rawan air minum dan wilayah terisolir Meningkatkan Pemberdayaan Komunitas Permukiman Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat

dan prasarana permukiman

Meningkatkan Fungsi/ Peran hierarki ruang daerah

Bertambahnya jumlah pusat pertumbuhan wilayah

Mengendalikan fungsi dan luas kawasan

Terkendalinya fungsi dan luas kawasan lindung dan Budidaya

Mengendalikan Penataan Ruang daerah yang terintegrasi dengan kebijakan penataan Ruang nasional dan

Menyediakan dokumen Penataan Ruang daerah yang terintegrasi dengan kebijakan penataan Ruang nasional dan Propinsi

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Persentase rumah layak huni

89,84 %

90,07 5%

Program Pengembangan Permukiman

Proporsi sarana dan prasarana dasar pemukiman

60%

80%

Jumlah TPA

2 (Tidak layak) 0

3

1. Program Lingkungan Sehat Perumahan 2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan

1

56 buah 5 pusat pertumbuh an wilayah

72 buah 6 Pusat pertumbuha n wilayah

Luas RTH

Luas hutan lindung : 44.363,78 km² 11,4 km²

Luas hutan lindung : 44.681,98 km ² 1682,9 km²

Jumlah Produk Tata Ruang Daerah

RTRW : 1 RDTR : 2

Revisi RTRW RTBL, RTRK Kecamatan : 8 IKK

Jumlah Unit Pengolahan Sampah yang berfungsi secara baik Jumlah TPS Jumlah pusat-pusat pertumbuhan wilayah

Luas Kawasan lindung

1. Program pemanfaatan ruang 2. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Daerah Cepat Tumbuh Program pengendalian pemanfaatan ruang

1. Program Pengelolaan RTH, 2. Program Perlindungan dan konservasi SDA Program Perencanaan Tata Ruang

Bidang Perumahan

Dinas PU TAMBEN

Bidang Lingkungan Hidup

Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Bidang Penataan Ruang

Dinas PU TAMBEN dan Bappeda

Bidang Penataan Ruang Lingkungan Hidup

Bappeda dan kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota


Dinas PU TAMBEN, Bappeda

Halaman

VII-22

Propinsi

Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang; Pencegahan dan penanggulangan bencana alam,

Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang;

Organisasi masyarakat bidang penataan ruang

2 organisasi

4 Organisasi

Program Pemanfaatan Ruang,



Meningkatkan peran Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang.

Badan Koordinasi Penataan Ruang tingkat Kecamatan dan Keluahan/desa

Belum ada

19 BKPR Kecamatan

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang



Meningkatnya koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam

Belum memadai

Memadai

Program pencegahan Dini dan Penenggulangan Korban Bencana Alam

Bidang Pemerintahan

Badan Koordinasi Penanggula ngan Bencana Daerah

Misi 4 : mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan manusia dan masyarakat Flores Timur melalui gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat Strategi dan arah kebijakan No

Sasaran

1

2

4.1.1 .

Meningkatnya jumlah dan proporsi UMKM yang memperoleh kredit;

Strategi

Arah Kebijakan

Indikator Kinerja (outcome)

3

4

5

Optimalisasi kelembagaan koperasi dan keuangan mikro dalam pengembangan perekonomian masyarakat

1. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 2. Rata-rata Jumlah Dana yang diserap per UMKM (Rp) 1. Jumlah Koperasi Aktif

Menumbuhkan dan meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM melalui kerjasama perbankan, lembaga keuangan mikro, pelaku bisnis

Capaian Kinerja


Bidang Urusan


8

9

10

Kondisi Awal 6

Kondisi Akhir 7

413

454

5.000.000,-

20.000.000,-

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

101

149

Program Pengembangan

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi dan UKM

Halaman

VII-23


Sasaran

1

2

Strategi

Arah Kebijakan


3

4

5

dan pihak swasta

4.2.1 .

Meningkatny a produksi dan produktivitas pertanian dan komoditas unggulan daerah

Meningkatkan produksi, produktivitas komoditas unggulan melalui penyuluhan, diversifikasi pertanian, penyediaan sarana prasarana yang inovatif dan tepat guna berbasis nilai-nilai lokal

Meningkatkan pendapatan usaha tani dan nelayan melalui kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat

2. Jumlah Dana yang diserap UMKM melalui Koperasi Upaya peningkatan pendapatan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan optimalisasi potensi lahan

Capaian Kinerja Kondisi Awal 6

Kondisi Akhir 7

2.800.000. 000

9.080.000.0 00

1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya (KW/HA):


Bidang Urusan


8

9

10

Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

- Padi - Jagung

26,89 23,03

40,36 34,55

- Kacang Hijau - Kacang Tanah - Ubi Kayu - Ubi Jalar Jumlah produksi hasil ternak kecil dan Unggas

9,17 12,62 74,96 64,06 2.466.996 Kg

13,76 18,93 112,44 96,09 3.973.121 Kg

Prosentase Pemasaran Hasil Pertanian

22,70%

72,70%

Prosentase Pemasaran Hasil Peternakan

4,24%

54,24%

Prosentase pengendalian Hama/Penyakit tanaman Jumlah Penyakit ternak

26,68%

100,00%

Jumlah Kasus Penyakit Ternak Menular yang mendapat pelayanan

568 kasus

Bidang Pertanian

Dinas Pertanian dan Peternakan,

2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan 2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan. 1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyekit Tanaman dan Ternak

Halaman

VII-24


Sasaran

1

2

Strategi

Arah Kebijakan


3

4

5

Mendorong sektor perikanan dan kelautan menjadi sektor unggulan daerah melalui potensi sumber daya alam ramah lingkungan

Peningkatan pendapatan masyarakat nelayan melalui optimalisasi hasil laut

Mengembangkan sektor perikanan dan kelautan secara optimal dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Flores Timur

4.2.2 .

Meningkatny a investasi yang

Pemanfaatan potensi sumber daya kelautan melalui pengembangan aneka usaha dan pengelolaan kehutanan yang berwawasan lingkungan Meningkatkan pelaksanaan kebijakan investasi di Flores


Kondisi Akhir 7


Bidang Urusan


8

9

10

Jumlah Alsintan

271 unit

542 unit

1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

1. Jumlah Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat

39.674,93 Ton

79.349,86 Ton

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir,

2. Konsumsi Ikan

75,19 %

87,69 %

1.Cakupan Bina Kelompok Nelayan

15,41 %

27,91 %

Program Pengembangan Budi Daya Perikanan

Jumlah Produk Olahan

3 jenis

10 Jenis

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

1.Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

22,78%

35,28 %

Program Pengembangan Perikanan Tangkap,

Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan yang optimal dan ramah lingkungan

Prosentase Pengembangan Usaha Non Kayu sekitar Hutan

0,03%

5,03%

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Kehutanan

Luas lahan rehabilitasi hutan dan lahan kritis

4.710 Ha

7.583 Ha

Program Rehabilitas Hutan dan Lahan

Penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka

1.Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)

13

23

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Bidang Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Bidang Kehutanan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Bidang Penanaman Modal

Kantor PTSP dan Penanaman Modal

Halaman

VII-25


Sasaran

1

2 mendorong penciptaan lapangan kerja

4.2.3 .

Meningkatny a pengembang

Strategi

Arah Kebijakan


3

4

5

Timur serta kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien di bidang investasi melalui regulasi kebijakan daerah Meningkatkan promosi potensi sumber daya lokal di Flores Timur melalui kerjasama investasi antarpemerinta daerah, pusat dan sektor swasta;

mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru

Memfasilitasi perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus serta penyediaan promotion and business centre yang representatif Mengembangkan produk wisata yang unik, tradisional dan

Optimalisasi potensi wisata unggulan dalam upaya

Capaian Kinerja


Bidang Urusan


8

9

10

Kondisi Awal 6

Kondisi Akhir 7

2.Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

82.696.540 .000

127.175.706 .666

1. Rasio daya serap tenaga kerja

40,3 %

42,65 %

Program Peningkatan Iklim Investasi

Master plan pengembangan kawasan ekonomi khusus

Tidak ada

ada

Program perencanaan bidang ekonomi

Jumlah Obyek Pariwisata

50 Obyek

50 Obyek

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata,

Bidang Pariwisata

Dinas HUBPAR KOMINFO

Halaman

VII-26

Strategi dan arah kebijakan Strategi

Arah Kebijakan


2

3

4

5

an industri pariwisata daerah untuk mendorong tumbuhkembangnya sektor ril masyarakat

mencerminkan jati diri masyarakat Flores Timur berbasiskan potensi yang berakar pada alam dan budaya Lamaholot;

Meningkatny a volume perdagangan komoditas unggulan daerah melalui ekspor baik dalam maupun luar negeri.

Mendorong perdasagangan ekspor (hasil perkebunan, peternakan dan perikanan) dari Flores Timur, penggunaan produk dalam negeri serta peningkatan sarana dan prasarana perdagangan melalui kerjasama kemitraan antardaerah dan sektor swasta

No

Sasaran

1

4.2.4 .

peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah

Penataan Larantuka menuju kota wasata rohani (ziarah) internasional dengan memperkuat kerja sama kemitraan dan promosi wisata

Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional


Kondisi Akhir 7


Bidang Urusan


8

9

10

1. Jumlah Kunjungan Wisata

41.952 Orang

67.563 Orang

2.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

jumlah mitra pariwisata yang terbentuk

49 Mitra

99 Mitra

Program Pengembangan Kemitraan,

Jumlah produk yang diekspor

27.022.9 Ton

43.520.64 Ton

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Jumlah Pasar Daerah/Desa

160 Unit

190 Unit

2. Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri

Persentase perlindungan terhadap konsumen dan produsen

75%

100%

3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Bidang Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Halaman

VII-27


Sasaran

1

2

4.2.5 .

Meningkatny a produksi dan produktivitas sektor industri kecil dan Menengah di Kabupaten Flores Timur

Strategi

Arah Kebijakan


3

4

5

Meningkatkan pengembangan dan perlindungan pasar tradisional yang memperhatikan penataan, kenyamanan dan keamanan lingkungan melalui pembenahan regulasi pemerintah daerah Mendorong unit usaha industri kecil menengah, penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah melalui kemandirian masyarakat

Menggalakan ogro industri untuk menigkatkan nilai tambah komoditi rakyat


Kondisi Akhir 7

Jumlah UMKM

413

454

Prosentase Pertumbuhan Industri Rumah Tangga (Home Industri)

1,61

2,11

Cakupan Bina kelompok pengarajin

27

40


Bidang Urusan


8

9

10

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, 2. Program Penataan struktur Industri

Bidang Industri

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Meningkatkan pelayanan terhadap usaha IKM serta mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi)

Halaman

VII-28

Strategi dan arah kebijakan Strategi

Arah Kebijakan


2

3

4

5

Meningkatny a rasio kecukupan pangan masyarakat

Meningkatkan produksi dan produktivitas pangan pokok, beras, jagung, kacangkacangan dan ubi-ubian melalui program daerah, provinsi dan nasional

Meningkatkan ketersediaan, Akses, kualitas, keragaman dan keamanan pangan

Meningkatny a kinerja pemerintaha n desa dan berkembang nya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakart

Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif masyarakat desa melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat desa Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam rangka penguatan daya saing desa Meningkatnya frekuensi keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan

Penguatan usaha ekonomi produktif masyarakat desa melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat desa Mewujudkan Desa Membangun, melalui penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

No

Sasaran

1 4.3.1

4.4.1

Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan

1.Ketersediaan Bahan Pangan - Padi -Jagung -ubi kayu -Ubi Jalar -Kedelai - Kacang Tanah -Kacang Hijau -Sorgum 1. Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) aktif 2. Jumlah LSM


Kondisi Akhir 7

14,335 30,464 23,054 720 2 1,755 516 32 9,2 %

21,503 45,696 34,581 1,08 11 2,633 774 176 70%

63


Bidang Urusan


8

9

10

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan. 2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Bidang Ketahanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Bidang Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa

Badan Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintahan Desa

98

Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Belum Memadai

Memadai

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa


1. PKK Aktif 2. Posyandu Aktif

230 530

250 795

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa


Badan KB dan Pemberdaya an Perempuan

Halaman

VII-29

Misi 5 : : Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak Strategi dan arah kebijakan No

Sasaran

1 5.1.1 .

5.1.2 .

Strategi

Arah Kebijakan

2

3

4

Meningkatn ya pemberday aan perempuan dan anak untuk menjelmaka n keadilan dan kesetaraan gender serta perlindunga n terhadap anak

Mendorong kemandirian kaum perempuan melalui programprogram Pelatihan ketrampilan

Optimalisasi pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha;

Meningkatn ya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangun an kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;

Meningkatkan perlindungan terhadap Perempuan danAnak dengan memanfaatkan berbagai regulasi pemerintah. Meningkakan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri melalui partisipasi masyarakat Meningkatkan kuantitas dan kualitas



Kondisi Awal 6

Kondisi Akhir 7

8

9

10

Persentase perempuan di lembaga pemerintahan

3,82

4,00

3,86

4,00

Bidang Pemberdayaa n perempuan dan perlindungan anak

BPMD dan KB

Persentase jumlah tenaga kerja perempuan

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

0,0041 95,45

0,001 96,00

100%

100%

Bidang Pemuda dan keolahragaan


5

Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Peningkatan peran dan keterlibatan pemuda dalam kegiatan olahraga dan kepemudaan

Bidang Urusan


Jumlah organisasi pemuda

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Program Peningkatan dan pembinaan peran serta pemuda

Jumlah organisasi olahraga

Jumlah kegiatan keepemudaan Jumlah klub olahraga

350,00

Program pembinaan pemasyarakatan dan pengembangan olahraga

Halaman

VII-30


Sasaran

1

2

Strategi

Arah Kebijakan

3

4

olahragawan berprestasi secara berkelanjutan melalui pembinaan kelompok berprestasi

Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome) 5 Jumlah gedung olahraga Lapangan olahraga

Kondisi Awal 6

Kondisi Akhir 7


Bidang Urusan


8

9

10

1,00 0,09

Halaman

VII-31

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents