BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1

Kebijakan Umun Bagian ini menguraikan arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten

Banyuwangi tahun 2010-2015. Arah kebijakan umum ini berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD dan instansi yang terkait di dalam merumuskan kebijakan dan program sesuai dengan fungsi masing-masing. Arah kebijakan umum ini merupakan penjabaran lebih detil dari visi misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Adapun visi dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

‘Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia’. Arah kebijakan umum ini merupakan instrumen untuk mencapai visi misi tersebut melalui strategi yang telah disebut di dalam bab VI. Kebijakan umum Kabupaten Banyuwangi diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut: 1.

Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan efektif (good

Governance) 2. Meningkatkan Kapasitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik 3. Melakukan Revitalisasi Sektor Pertanian 4. Peningkatan Investasi 5. Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal 6. Pengarusutamaan Jender dan Perlindungan Anak 7. Meningkatkan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Kelompok dan Kluster 8. Peningkatan Akses dan Kualitas

Pendidikan yang bermoral dan

berakhlak 9. Peningkatan Akses Pelayanan dan Kualitas Kesehatan 10. Mengembangkan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 11. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran 12. Pengembangan Infrastruktur dan Tata Ruang RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab VII

157

13. Peningkatan Kesadaran Hukum 14. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat 15. Pengembangan Jejaring antar Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pusat serta Kekuatan-Kekuatan Ekonomi 16. Pengembangan Industri Olahan dan Kreatif Berbasis Pertanian 17. Penyusunan Regulasi Penguatan Ekonomi Kerakyatan Daerah 18. Peningkatan Akses Transportasi dan Informasi 19. Pengendalian Lingkungan, Rehabilitasi Lahan dan Hutan 20. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal

7.2. Program Pembangunan Daerah Dalam sub bagian ini diuraikan secara mendetail program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, maupun program kewilayahan di Kabupaten Banyuwangi. Program dan kegiatan yang dituangkan ini diderivasi dari kebijakan yang telah dituangkan pada bab sebelumnya. Penyusunan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Kodifikasi dan klasifikasi bidang pembangunan disusun menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah. Program pembangunan di Kabupaten Banyuwangi dalam RPJMD tahun 2011-2015 terdiri dari program pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dikelompokkan pada masing-masing urusan, yang meliputi program dalam kerangka regulasi. Program pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi dituangkan dalam matrik sebagai berikut:

RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab VII

158

(1)

1.

2.

(2)

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik , bersih dan efektif (good Governance)

Meningkatkan Kapasitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik

(3)

Tingkat efektivas anggaran Tingkat efisensi anggaran Jumlah Perda yang diselesaikan

% Jumlah keluhan masyarakat

Awal

Akhir

(4)

(5)

-

98%

-

98%

-

75

-

2%


(6) 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 3. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah 1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 4. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 3. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 4. Program Peningkatan

(7)

(8)

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Sekretariat daerah

Urusan Kearsipan

Kantor Perpustakaan , Arsip dan Dokumentasi

Urusan Pendukung

Sekretariat daerah

DPRD

159

(1)

(2)

(3)


Awal

Akhir

(4)

(5)

(6) Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 7. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 9. Program pendidikan kedinasan 10. Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Keuangan kabupaten/kota 11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 12. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 13. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

(7)


(8)

Sekretariat daerah

160

(1)

3.

4.

(2)

Meningkatkan Kesadaran Hukum

Awal

Akhir

(4)

(5)

(3)

Angka kriminalitas Jumlah kecelakaan

AMH Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Yang Berakhlak Indeks pendidikan Wajar 9 tahun/RLS

-

1% 1%

97,87

100-0,761,33

73,81 6,72 tahun


77,23 9 tahun

(6) Pengawasan 14. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 15. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Penataan Administrasi Kependudukan

(7)

(8)

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependuduka n dan Catatan Sipil

1. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penyelesaian Masalah Hukum 2. Program Penataan Peraturan PerundangUndangan


Sekretariat daerah

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah Atas

Urusan Pendidikan

Dinas Pendidikan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

161

Awal (1)

(2)

(3)

Akhir

APK SMP

(4) 93,79%

(5) 100%

APK SLTA

56,29%

66,29%

APM Dasar

96,78%

99,03%

APM SMP

72,84%

74,57%

APM SLTA

40,41%

50,33%

(6) 4. Program Pendidikan Non Formal 5. Program Pendidikan Madrasah Diniyyah 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 8. Program Pelayanan Manajemen Pendidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 2. Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 4. Program Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 5. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 6. Program Pembinaan dan


(7)

(8)

Urusan Perpustakaan Urusan Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olah Raga

162

(1)

(2)

5.

Mengembangkan Pendidikan Berbasis Moral dan Keagamaan

Awal

Akhir

(4)

(5)

(3)

IHH

67,00%

67,3-68,50% 15/1000

Angka kematian bayi Angka kematian ibu melahirkan Pertolongan persalinan medis 6.

Meningkatan Akses Pelayanan dan Kualitas Kesehatan

Puskesmas Pustu Pusling RS Posyandu Pondok Bersalin Tenaga Medis di RSU Tenaga Paramedis di RSU

37/1000 55/100.000 80,0/100.000 97,5% 92,1%

50 buah

45 buah 105 buah

110 buah

30 buah

40 buah

10 buah

14 buah

2 180

2190

40

46

230

280


(6) Pemasyarakatan Olahraga 1. Program peningkatan pendidkan keagamaan dan moral dalam kurikulum pendidikan 2. Program bantuan untuk guru ngaji 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Program Penyehatan Lingkungan 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular termasuk HIV/AIDS 8. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

(7)

(8)

Urusan Pendidikan

Dinas Pendidikan

Urusan Kesehatan

Dinas Kesehatan RS UPT Puskesmas

163

(1)

(2)

Awal

Akhir

(4)

(5)

(3) Tenaga Keperawatan di RSU Pemerintah

1234

1280

Tenaga Kefarmasian di RSU Pemerintah

36

90

Tenaga Kes. Masy. Di RSU Pemerintah

30

45

Tenaga Sanitarian di RSU Pemerintah

36

90

26

45

21

45

Tenaga Gizi di RSU Pemerintah

(6) 9. Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita 10. Program Peningkatan Kesehatan Lansia 11. Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 12. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 13. Program Jaminan Kesehatan 14. Program Pengembangan dan Peningkatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

7.

Melakukan Revitalisasi Sektor Pertanian

Kontribusi (pertumbuhan) Sektoral - Pertanian

2. Program Peningkatan Hasil Pemasaran Pertanian/Perkebunan 49,23% (5,8%)


(7)

Urusan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kantor Ketahanan Pangan

Urusan Kelautan dan Perikanan

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan

49,1%(5%)

1. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan

(8)

164

(1)

(2)

(3)

Awal

Akhir

(4)

(5)

(6) 2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

(7)

(8) Dinas Kelautan dan Perikanan

4. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 5.

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 6. Program Pengembangan Minapolitan 7. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Perikanan 9. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Ikllim Laut 10. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan


165

(1)

8.

(2)

Mengembangkan Industri Olahan dan Kreatif Berbasis Pertanian

(3)

Kontribusi (pertumbuhan) Sektoral - Pertanian - Industri pengolahan

Awal

Akhir

(4)

(5)

49,23% (5,8%) 5,64% (4,8%)


49,1%(5%) 6,00% (5,8%)

(6) dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 4. Progam Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Piaraan (Anjing, Kucing) 9. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan 10. Program Peningkatan

(7)

Urusan Pertanian

(8)

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Pertambanga n

166

(1)

(2)

(3)

Awal

Akhir

(4)

(5)

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.

9.

Pengendalian Lingkungan, Rehabilitasi Lahan dan Hutan

Kontribusi (pertumbuhan) Sektoral - Pertanian

49,23% (5,8%)

49,1%(5%)

3. 4.

5.


(6) Penerapan Teknologi Peternakan Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan

(7)

(8)

Urusan Perindustrian

Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Pertambanga n

Urusan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

167

(1)

(2)

(3)

Awal

Akhir

(4)

(5) 6.

7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2.


(6) (7) Pengendalian Polusi Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di KawasanKawasan Konservasi Laut dan Hutan Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Program Pemanfaatan Urusan Potensi Sumber Daya Hutan Kehutanan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Pengembangan Energi Urusan Energi dan Sumber Program Pembinaan dan Daya Mineral Pengawasan Bidang Pertambangan

(8)

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan

Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah

168

(1)

(2)

(3)

Jumlah investor berskala nasional PMA dan PMDN

10.

Meningkatkan Investasi

Pertumbuhan Investasi

Awal

Akhir

(4)

(5)

40

10

3%

5%

(6) 3. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi

11.

12.

Meningkatkan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Kelompok

% pengunjung Jumlah destinasi wisata

% koperasi mandiri % UKM Terdaftar

-

79 -


80% 20

2. Pengembangan Destinasi Pariwisata

78% 80%

3. Program Pengembangan Kemitraan 1. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

(8)

Urusan Penanaman Modal

Badan Perencanaan dan Pembanguna n Daerah

Urusan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Perindustrian , Perdagangan dan

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal

(7)

169

(1)

(2) dan Kluster

(3)

Awal

Akhir

(4)

(5) 3. 4.

1. 2.

13.

Mengembangkan Jejaring antar Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pusat serta KekuatanKekuatan Ekonomi

Kontribusi (pertumbuhan) Sektoral - Perdagangan,Restora n dan hotel

3. 24,05% (7,55%)

26,05%(8%)

4. 5.

Perda Ekonomi Kerakyatan

-

1 buah

14.

Menyusun Regulasi Penguatan Ekonomi Kerakyatan Daerah

15.

Meningkatkan Akses Transportasi dan Informasi

Akses jalan kabupaten yang beraspal

77,05%

90%


1.

(6) Bagi UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program penyusunan regulasi ekonomi kerakyatan

1. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 2. Program peningkatan

(7)

(8) Pertambanga n

Urusan Perdagangan

Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Pertambanga n

Urusan pemerintahan

DPRD Sekretariat DPRD

Urusan Perhubungan

Dinas Perhubungan , Komunikasi dan 170

(1)

(2)

(3)

Awal

Akhir

(4)

(5)

3. 4. 5. Jalan Kabupaten dalam kondisi baik Jaringan telekomunikasi sampai pedesaan

6. 87,32% -

98%

1

85% 2 3 4

16.

Mengembangkan Infrastruktur dan Tata Ruang

Akses jalan kabupaten yang beraspal Jalan Kabupaten dalam kondisi baik

77,05%

90%

1. 2.

87,32%


98%

3.

(6) kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program peningkatan pelayanan angkutan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/goronggorong Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong

(7)

(8) Informatika Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Urusan Dinas Komunikasi dan Perhubungan Informatika , Komunikasi dan Informatika

Urusan Pekerjaan Umum

Dinas pekerjaan umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 171

(1)

(2)

(3)

Awal

Akhir

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangunan Jalan dan Jembatan 5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 6. Program Penyediaan dan Penglolaan Air Baku 7. Program Pengendalian Banjir 8. Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan 9. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong 10. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud / brojong 11. Program Inspeksi Jalan dan Jembatan 12. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 13. Program Pembangunan Sistem Informasi /Data Base Jalan dan Jembatan 14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan


172

(1)

(2)

(3)

Awal

Akhir

(4)

(5)

(6) (7) 15. Program Pengembangan, Pengelolaan, Konservasi Sungai, Danau, Sumberdaya Air Lainnya 16. Program Pengembagan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1. Program Pembangunan Urusan Sistem Pendaftaran Tanah Pertanahan 2. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 3. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 1. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran 2. Program Pengelolaan Area Pemakaman 3. Program Pembangunan Perumahan 4. Program Lingkungan Sehat Perumahan 5. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 6. Program Perbaikan


Urusan Perumahan Infrastruktur

(8)

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang

173

(1)

(2)

(3)

Awal

Akhir

(4)

(5)

1. 2. 3. 4. 5. 1.

(6) Perumahan Akibat Bencana/Sosial Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pemanfaatan Ruang Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

(7)

(8)

Urusan Penataan Ruang


Urusan Perencanaan Pembangunan


3. Program Pengembangan Data/Informasi 4. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 5. Program Perencanaan


174

(1)

(2)

(3)

Awal

Akhir

(4)

(5)

(6) Pembangunan Daerah

(7)

(8)

6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 7. Program Perencanaan Sosial Budaya 8. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 9. Program Pembangunan Wilayah Perbatasan 10. Program Penyusunan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 11. Program Kerjasama Pembangunan 12. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 13. Program Perencanaan


175

(1)

(2)

Akhir

(4)

(5)

(3)

Tingkat kemiskinan

20,04%

13,14%

Tingkat Pengangguran Terbuka

3,29%

2,74-3,74%

Indeks daya beli

62,48

65,60

68,80

71,24

IPM

17.

Awal

Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran


(6) Pembangunan Daerah Rawan Bencana

(7)

(8)

1. Program Pemberdayaan Urusan Sosial Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Program Pembinaan Anak Terlantar 4. Program Pembinaan para Penyandang Kemampuan Khusus (diffable) dan Ekstrauma 5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) 6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 7. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Program Peningkatan

Dinas Sosial, 176

Urusan

(1)

(2)

(3)

Awal

Akhir

(4)

(5)

(6) Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

(7) Ketenagakerjaa n

(8) Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Urusan Perumahan

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Badan Pemberdaya an Perempuan dan Keluarga Berencana

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 4. Program Pengembangan Wilayah Strategis 5. Program Transmigrasi Lokal dan Regional 1. Program Perumahan Keluarga Miskin (Gakin)

1. Program Keluarga Berencana 2. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 3. Program pelayanan kontrasepsi


177

(1)

18.

(2)

Mengarusutamaan Jender dan Perlindungan Anak

(3)

% perempuan mengenyam pendidikan Kurikulum pendidikan gender

-

-


Awal

Akhir

(4)

(5)

70%

1 mata pelajaran

(6) (7) 4. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 5. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 7. Program Promosi Kesehatan Bayi, Ibu dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat 8. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 9. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang anak 10. Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu PADU 1. Program Penguatan Urusan Kelembagaan Pemberdayaan Pengarusutamaan Jender Perempuan dan Anak dan Anak 2. Program Peningkatan

(8)

Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana

178

(1)

(2)

Awal

Akhir

(4)

(5)

(3)

(6) Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

(7)

(8)

3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan 4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender 5. Program Pengembangan dan Perlindungan Anak 6. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

19.

20.

Mengembangkan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Memberdayakan Kelompok Masyarakat

Penurunan PMKS % penduduk mempunyai jaminan sosial

-

4%

-

80% 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

62,48 Indeks daya beli


Program perlindungan dan jaminan sosial

65,60

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Urusan sosial

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Badan Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha 179

(1)

(2)

(3)

Awal

Akhir

(4)

(5)

(6)

(7)

Perdesaan

(8) n Desa

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa % partisipasi masyarakat dalam lembaga ekonomi pedesaan

-

Angka kerusuhan

-

45%

0

5. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan 1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Urusan kelautan dan perikanan

Badan Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa

Urusan Kebangsaan, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas

3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga


180

(1)

(2)

(3)

Awal

Akhir

(4)

(5)

(6) Ketertiban dan

(7)

(8)

Keamanan

4. Program Pendidikan Politik Masyarakat 5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal 7. Program pengembangan Wawasan Budaya Lokal 8. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

21.

Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Lokal

% budaya lokal yang dapat dilestarikan dan dikembangkan

20


30%

9. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program pelestarian Budaya Lokal dalam menunjuang pariwisata

Urusan Pariwisata

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 181


80

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents