BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan umum dan program pembangunan daerah menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator

kinerja

sasaran

yang

menjadi

acuan

penyusunan

program

pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. 7.1 Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Pemilihan kebijakan umum ditempuh melalui pendekatan pada 4 (empat) perspektif dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Keempat perspektif

kebijakan

tersebut

adalah

kebijakan

pada

perspektif

masyarakat/layanan yakni kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan, aspirasi dan layanan yang harus diberikan; kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai; kebijakan pada perspektif

kelembagaan

yaitu kebijakan

yang

mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah; serta kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang member jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja dan upaya-upaya untuk meningkatkan

kapasitas

keuangan

daerah

demi

mendukung

strategi

pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, kebijakan umum pembangunan Kabupaten Wakatobi tahun 2012-2016 diarahkan pada kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, proses internalisasi kebijakan bagi birokrat dan

RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016

VII - 144

Pemerintah Kabupaten Wakatobi lembaga pemerintahan yang mampu mendorong proses penciptaan nilai dan inovasi, pengembangan barang/jasa publik, penyerahan sebagian layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai, mendorong upaya-upaya penguatan kapasitas kelembagaan melalui perbaikan sumberdaya manusia, sistem dan pemanfaatan teknologi informasi. Disamping beberapa kebijakan umum ini, Pemerintah Kabupaten Wakatobi menerapkan juga kebijakan umum dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2012-2016 berupa peningkatan kinerja operasional pemerintahan dan keuangan daerah melalui efektivitas pengalokasian anggaran, efisiensi belanja dan berbagai upaya meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah. Lebih jelasnya, kebijakan umum pembangunan Kabupaten Wakatobi tahun 2012-2016 berdasarkan strategi yang telah dipilih dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah diuraikan berikut ini. Sasaran 1: Angka PDRB per kapita per tahun di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara Pencapaian sasaran 1 ditempuh melalui strategi yakni mengembangkan potensi dan daya saing jasa lingkungan (carbon trade, keanekaragaman hayati, keindahan dan budaya lokal), mengembangkan gerbang mina politan rumput laut di Kawasan Timur Indonesia dan meningkatkan akses pasar, dengan kebijakan umum dirumuskan melalui

pendekatan pada 4 perspektif dalam

perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Pertama, kebijakan pada

perspektif masyarakat/layanan yakni menetapkan dan menegakan regulasi jasa lingkungan dan mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan gerbang mina politan rumput laut di Kawasan Timur Indonesia; kedua, kebijakan pada perspektif proses internal yakni mengintensifkan peran swasta dalam pengelolaan jasa lingkungan dan akses pasar; ketiga, kebijakan pada perspektif

kelembagaan

yakni

meningkatkan

kapasitas

aparatur

untuk

pengelolaan jasa lingkungan; dan keempat, kebijakan pada perspektif keuangan yakni meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola jasa lingkungan. Lebih jelasnya kebijakan umum pencapaian sasaran 1 RPJMD Kabupaten Wakatobi tahun 2012-2016 disajikan pada Tabel 36.


VII - 145

Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tabel 36. Kebijakan Umum Pencapaian Sasaran 1 RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 Kebijakan Umum

Indikator Kinerja

Menetapkan dan menegakan regulasi jasa lingkungan serta mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan gerbang mina politan rumput laut di Kawasan Timur Indonesia

Jumlah pelanggaran Volume rumput laut yang terkumpul di Wakatobi

Mengintensifkan peran swasta dalam pengelolaan jasa lingkungan dan akses pasar Meningkatkan kapasitas aparatur untuk pengelolaan jasa lingkungan

Jumlah dan kualitas pelayanan

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola jasa lingkungan

Jumlah dan spesifikasi keahlian Jumlah kawasan ekowisata yang dikelola masyarakat

Target Kinerja Jumlah pelanggaran menurun Volume rumput laut memenuhi skala ekonomi untuk industri pengolahan yang tanpa limbah Jumlah dan kualitas pelayanan memenuhi standar internasional Tersedia aparat yang ahli carbon trade Minimal ada 1 kawasan per pulau yang dikelola masyarakat

Sasaran 2: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) peringkat 5 besar di Provinsi Sulawesi Tenggara Pencapaian sasaran 2 ditempuh melalui strategi meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli, dengan kebijakan umum dirumuskan melalui pendekatan pada 4 perspektif dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Pada perspektif masyarakat/ layanan terdapat 2 kebijakan yakni memperbaiki distribusi dan kualitas tenaga pendidik serta

peningkatan

jumlah

sarana

prasarana pendidikan

dan

menuntaskan wajib belajar 9 dan merintis wajib belajar 12 tahun serta mendorong akses pendidikan sarjana dan pascasarjana. Selanjutnya, kebijakan pada perspektif proses internal yakni memperbaiki distribusi dan kualitas tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, sedangkan kebijakan pada perspektif kelembagaan yakni meningkatkan kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat. Kebijakan yang terakhir adalah kebijakan pada perspektif keuangan yakni memperbaiki distribusi barang dan jasa serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Lebih jelasnya disajikan pada Tabel 37.


VII - 146

Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tabel 37. Kebijakan Umum Pencapaian Sasaran 2 RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 Kebijakan Umum Memperbaiki distribusi dan kualitas tenaga pendidik serta peningkatan jumlah sarana prasarana pendidikan

Menuntaskan Wajib Belajar 9 dan merintis wajar 12 tahun serta mendorong akses pendidikan sarjana dan pascasarjana Memperbaiki distribusi dan kualitas tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Rasio tenaga pendidik dengan murid di setiap sekolah SD/Sederajat; SLTP/Sederajat; SLTA/sederajat

Tenaga pendidik dengan murid di setiap sekolah SD/Sederajat; SLTP/Sederajat; SLTA/sederajat meningkat

Rasio Ruang kelas belajar (RKB) terhadap Rombongan Belajar pada jenjang pendidikan SMP/sederajat dan SMA/ sederajat

Rasio Ruang kelas belajar (RKB) terhadap Rombongan Belajar pada jenjang pendidikan SMP/sederajat dan SMA/sederajat meningkat

Prestasi Ujian Nasional dan Olimpiade Sains Nasional, Festival Seni dan Olahraga tingkat Nasional Rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Murni(APM) pada semua jenjang pendidikan Angka Melek Huruf Rasio tenaga medis dan para medis per unit layanan kesehatan Kepuasaan masyarakat atas pelayanan kesehatan

Prestasi Ujian Nasional dan Olimpiade Sains Nasional, Festival Seni dan Olahraga tingkat Nasional meningkat Rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Murni(APM) pada semua jenjang pendidikan meningkat Angka melek huruf meningkat Rasio tenaga medis dan para medis per unit layanan kesehatan meningkat Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kesehatan meningkat jumlah klinik kesehatan yang melayani masyarakat meningkat Angka kelangsungan hidup bayi, Angka usia harapan hidup, cakupan ASI ekslusif meningkat dan Persentase pravalensi balita gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan, kasus diare menurun

jumlah klinik kesehatan yang melayani masyarakat Angka kelangsungan hidup bayi, Angka usia harapan hidup, cakupan ASI ekslusif, Persentase pravalensi balita gizi buruk, dan angka kematian ibu melahirkan, kasus diare

Meningkatkan kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat

Rumah tinggal bersanitasi dan rumah tangga yang menggunakan air bersih

Memperbaiki distribusi barang dan jasa serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja

Ketersediaan barang sepanjang tahun pada seluruh wilayah (ketersediaan pangan Utama) Produktivitas tenaga kerja


Rumah tinggal bersanitasi dan rumah tangga yang menggunakan air bersih meningkat Ketersediaan barang serta pangan Utama yang merata sepanjang tahun pada seluruh wilayah Produktivitas tenaga kerja/angka partisipasi kerja meningkat

VII - 147

Pemerintah Kabupaten Wakatobi Sasaran 3: Angka kemiskinan di bawah rata-rata provinsi Pencapaian sasaran 3 ditempuh melalui strategi yakni meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, mengembangkan mata pencaharian alternatif dan pemenuhan hak-hak dasar, dengan kebijakan umum dirumuskan melalui pendekatan pada 4 perspektif dalam perumusan kebijakan. Pertama, kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan yakni memperbaiki sistem dan mekanisme pemberdayaan masyarakat melalui Perda; kedua, kebijakan pada perspektif proses internal yakni meningkatkan prakarsa komunitas lokal; ketiga, kebijakan pada perspektif kelembagaan yakni mengembangkan mekanisme kolaborasi multi pihak; dan keempat, kebijakan pada perspektif keuangan yakni memperbaiki pelayanan kerjasama investasi dalam dan luar negeri. Lebih jelasnya disajikan pada Tabel 38. Tabel 38. Kebijakan Umum Pencapaian Sasaran 3 RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 Kebijakan Umum Memperbaiki sistem dan mekanisme pemberdayaan masyarakat melalui Perda Meningkatkan prakarsa komunitas lokal

Indikator Kinerja Jumlah Perda dan/atau Peraturan Bupati Kelompok best practice

Mengembangkan mekanisme kolaborasi multi pihak

Jumlah kerjasama program Lembaga-lembaga donor Jumlah investor

Memperbaiki pelayanan kerjasama investasi dalam dan luar negeri

Target Kinerja Minimal ada 3 Perda dan/atau Peraturan Bupati Minimal ada 1 kelompok best practice pada tiap Desa/ Kelurahan Kerjasama program dengan lembaga-lembaga donor meningkat Jumlah investor meningkat

Sasaran 4: Wakatobi menjadi kiblat dalam pemanfaatan, pelestarian dan pengkajian biodiversitas laut serta ekowisata Dalam rangka pencapaian sasaran 4, ditempuh melalui strategi yakni mengembangkan jaringan dan kerjasama nasional dan internasional dengan mengandalkan keunggulan komparatif secara geostrategis, dengan kebijakan umum dirumusan melalui pendekatan pada 4 perspektif dalam perumusan kebijakan. Pertama, kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan yakni memperluas kerjasama penyediaan sarana prasarana; kedua, kebijakan pada


VII - 148

Pemerintah Kabupaten Wakatobi perspektif proses internal yakni melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan potensi unggulan daerah; ketiga, kebijakan pada perspektif kelembagaan

yakni

penguatan

kapasitas

kelembagaan;

dan

keempat,

kebijakan pada perspektif keuangan yakni memperbanyak sumber-sumber pembiayaan. Lebih jelasnya kebijakan umum pencapaian sasaran 4 RPJMD Kabupaten Wakatobi tahun 2012-2016 disajikan pada Tabel 39. Tabel 39. Kebijakan Umum Pencapaian Sasaran 4 RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 Kebijakan Umum Memperluas kerjasama penyediaan sarana prasarana Melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan potensi unggulan daerah; Penguatan kapasitas kelembagaan

Memperbanyak sumber-sumber pembiayaan

Indikator Kinerja Jumlah dan jenis sarana dan prasarana Jumlah kerjasama penelitian dan pengembangan Jumlah dan jenis Bintek dan Diklat (training) Jumlah dan sumber pembiayaan

Target Kinerja Jumlah dan jenis sarana prasarana meningkat Jumlah kerjasama penelitian dan pengembangan meningkat Jumlah dan jenis Bintek dan Diklat (training) meningkat Jumlah dan sumber pembiayaan meningkat

Sasaran 5: Meningkatnya tutupan karang, hutan dan lahan serta terpeliharanya jumlah dan jenis biodiversitas sumberdaya alam. Dalam rangka pencapaian sasaran 5, ditempuh melalui strategi yakni mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya alam secara lestari, dengan kebijakan umum dirumuskan melalui pendekatan pada 4 perspektif kebijakan. Pertama, kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan yakni memperbaiki sistem dan penegakan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan sumberdaya alam; kedua, kebijakan pada perspektif proses internal yakni menguatkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam; ketiga, kebijakan pada perspektif kelembagaan yakni memperbaiki peran serta para pihak dalam pengawasan; dan keempat, kebijakan pada perspektif keuangan yakni meningkatkan jumlah dan sumber-sumber pembiayaan. Lebih jelasnya disajikan pada Tabel 40. RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016

VII - 149

Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tabel 40. Kebijakan Umum Pencapaian Sasaran 5 RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 Kebijakan Umum

Indikator Kinerja

Memperbaiki sistem dan penegakan Peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan sumberdaya alam

Jumlah Perda dan/ atau Perbup;

Menguatkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam

Jumlah lembaga/ kelompok

Memperbaiki peran serta para pihak dalam pengawasan Meningkatkan jumlah, jenis dan sumber-sumber pembiayaan

Jumlah para pihak yang terlibat Jumlah, jenis dan sumber pembiayaan

Jumlah pelanggaran

Target Kinerja Jumlah Perda dan/ atau Perbup meningkat; Jumlah pelanggaran menurun; Jumlah lembaga/kelompok meningkat Jumlah para pihak yang terlibat meningkat Jumlah, jenis dan sumber pembiayaan meningkat

Sasaran 6: Jumlah dan kualitas infrastruktur semakin meningkat Dalam rangka pencapaian sasaran 6 di atas, ditempuh melalui strategi yakni percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung pariwisata, kelautan dan perikanan, dengan kebijakan umum dirumuskan melalui pendekatan pada 4 perspektif kebijakan. Pertama, kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan yakni memperbaiki sistem dan mekanisme investasi infrastruktur wilayah yang ramah lingkungan; kedua, kebijakan pada perspektif proses internal yakni menguatkan dan memperluas tanggung jawab investor; ketiga, kebijakan pada perspektif kelembagaan yakni menyiapkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan infrastruktur daerah; dan keempat, kebijakan pada perspektif keuangan yakni meningkatkan pemanfaatan pembiayaan yang bersumber dari investor. Lebih jelasnya kebijakan umum pencapaian sasaran 6 RPJMD Kabupaten Wakatobi tahun 2012-2016 disajikan pada Tabel 41. Tabel 41. Kebijakan Umum Pencapaian Sasaran 6 RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 Kebijakan Umum Memperbaiki infrastruktur wilayah

Indikator Kinerja Jumlah dan kualitas infrastruktur


Target Kinerja Jumlah dan kualitas infrastruktur meningkat

VII - 150


Kebijakan Umum Memperbaiki sistem dan mekanisme investasi infrastruktur wilayah yang ramah lingkungan Menguatkan dan memperluas tanggung jawab investor Menyiapkan dan menguatkan kapasitas Kelembagaan infrastruktur Daerah

Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan yang bersumber dari investor

Indikator Kinerja Jumlah peraturan daerah dan/atau Peraturan Bupati Jumlah dan jenis infrastruktur Terbentuknya dan berfungsinya komisi Amdal daerah; Jumlah aparat yang memiliki sertifikat Amdal Jumlah dan jenis kegiatan yang dibiayai oleh investor

Target Kinerja Minimal ada 1 peraturan daerah Jumlah dan Jenis infrastruktur meningkat Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen Amdal, UKL, UPL; Minimal 2 orang memiliki sertifikat Amdal Jumlah dan jenis kegiatan yang dibiayai oleh investor meningkat

Sasaran 7: Masyarakat patuh dan taat dalam pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan tata ruang daerah Dalam rangka pencapaian sasaran 7, ditempuh melalui strategi yakni mengembangkan penataan ruang wilayah berbasis masyarakat, dengan kebijakan umum dirumuskan melalui pendekatan pada 3 perspektif kebijakan. Pertama, kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan yakni memperbaiki sistem dan mekanisme dalam penataan ruang wilayah; kedua, kebijakan pada perspektif proses internal yakni penguatan peran dan fungsi lembaga adat dalam penataan ruang wilayah; dan ketiga, kebijakan pada perspektif kelembagaan yakni menguatkan peran dan fungsi badan koordinasi penataan ruang daerah. Lebih jelasnya disajikan pada Tabel 42. Tabel 42. Kebijakan Umum Pencapaian Sasaran 7 RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 Kebijakan Umum

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Memperbaiki sistem dan mekanisme dalam penataan ruang wilayah

Jumlah Produk Hukum

Minimal ada 5 Perda

Penguatan peran dan fungsi lembaga adat dalam penataan ruang wilayah

Jumlah kesepakatan pemanfaatan Ruang

Minimal 5 kesepakatan

Menguatkan peran dan fungsi badan koordinasi penataan ruang daerah

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti

Minimal 5 rekomendasi yang ditindaklanjuti


VII - 151

Pemerintah Kabupaten Wakatobi Perumusan kebijakan umum untuk mencapai sasaran 7 RPJMD Kabupaten Wakatobi periode 2012-2016, tidak menggunakan pendekatan perspektif keuangan karena seluruh pembiayaan dalam pencapaian sasaran 6 ini dibebankan pada belanja daerah. Sasaran 8 : Kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, kompetensi dan kinerja pemerintah daerah meningkat Pencapaian sasaran 8 di atas, ditempuh melalui strategi yakni meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, dengan kebijakan umum

dirumuskan

melalui

pendekatan

kebijakan

pada

perspektif

masyarakat/layanan yakni menyempurnakan penerapan sistem dan mekanisme perencanaan

dan

penganggaran,

perspektif

proses

internal

yakni

mengembangkan model perencanaan berbasis masyarakat dan penganggaran berbasis kinerja, perspektif kelembagaan yakni menguatkan Kapasitas kelembagaan perencanaan dan penganggaran, dan perspektif keuangan yakni mengembangkan kerjasama perencanaan dan penganggaran. Kebijakan umum pencapaian sasaran 8 RPJMD Kabupaten Wakatobi tahun 2012-2016 disajikan pada Tabel 43. Tabel 43. Kebijakan Umum Pencapaian Sasaran 8 RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 Kebijakan Umum Menyempurnakan penerapan sistem dan mekanisme perencanaan dan penganggaran

Indikator Kinerja

Target Kinerja

- Sinkronisasi seluruh dokumen Perencanaan

- Sinkronisasi seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran meningkat - Jumlah Pendapatan asli daerah meningkat - Rancangan APBD dan Perda APBD tepat waktu

- Optimalisasi potensi dan realisasi Pendapatan daerah - Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Mengembangkan model perencanaan berbasis masyarakat dan penganggaran berbasis kinerja

Jumlah Perda dan/ atau Perbup


Minimal 1 Perda dan/ atau Perbup

VII - 152


Kebijakan Umum

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Menguatkan Kapasitas kelembagaan perencanaan dan penganggaran

Kapasitas kelembagaan


Perencanaan dan penganggaran

Perencanaan dan penganggaran menguat

Mengembangkan kerjasama perencanaan dan penganggaran

Jumlah sumber pembiayaan

Jumlah sumber pembiayaan meningkat

Sasaran 9: Situasi yang tenteram, tertib dan aman Dalam rangka pencapaian sasaran 9 di atas, ditempuh melalui strategi yakni mendorong sinergi masyarakat dan pemerintah dalam kamtibmas, kesatuan bangsa dan penegakan hukum, dengan kebijakan umum dirumuskan melalui pendekatan pada 3 perspektif perumusan kebijakan pembangunan daerah. Ketiga perspektif tersebut adalah pertama, kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan yakni meningkatkan/memantapkan situasi ketenteraman dan ketertiban umum; kedua, kebijakan pada perspektif proses internal yakni memperluas peran dan fungsi masyarakat dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; dan ketiga, kebijakan pada perspektif kelembagaan yakni menguatkan kapasitas kelembagaan ketenteraman dan ketertiban umum. Kebijakan Umum Pencapaian Sasaran 9 RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 sebaimana disajikan pada Tabel 44. Tabel 44. Kebijakan Umum Pencapaian Sasaran 9 RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 Kebijakan Umum

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Meningkatkan/memantapkan situasi ketenteraman dan ketertiban umum

Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum menurun

Memperluas peran dan fungsi masyarakat dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum

Jumlah siskamling yang aktif

Jumlah siskamling yang aktif meningkat

Menguatkan kapasitas kelembagaan ketenteraman dan ketertiban umum

Kapasitas Kelembagaan

Kapasitas Kelembagaan meningkat


VII - 153

Pemerintah Kabupaten Wakatobi Pendekatan kebijakan pada perspektif keuangan tidak digunakan pada perumusan kebijakan umum pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran 9 karena seluruh pembiayaan dalam pencapaian sasaran 6 ini dibebankan pada belanja daerah. Sasaran 10: Kerjasama daerah, penelitian dan pengembangan sosial budaya meningkat Dalam rangka pencapaian sasaran 10 di atas, ditempuh melalui strategi yakni mengoptimalkan fungsi laut Wakatobi sebagai laboratorium berskala internasional, dengan kebijakan umum dirumuskan melalui pendekatan kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan yakni meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium kelautan dan perikanan, perspektif proses internal yakni memperluas akses dan mendorong lembaga penelitian dan pendidikan dalam pemanfaatan laboratorium kelautan dan perikanan, perspektif kelembagaan yakni memperkuat kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah, dan perspektif keuangan yakni memperluas kerjasama penelitian dan pengembangan. Kebijakan umum pencapaian sasaran 10 RPJMD Kabupaten Wakatobi tahun 2012-2016 disajikan pada Tabel 45. Tabel 45. Kebijakan Umum Pencapaian Sasaran 10 RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 Kebijakan Umum

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium kelautan dan perikanan

Laporan hasil penelitian;

Laporan hasil penelitian meningkat;

Memperluas akses dan mendorong lembaga penelitian dan pendidikan dalam pemanfaatan laboratorium kelautan dan perikanan

Jumlah lembaga yang melakukan penelitan

Jumlah lembaga yang melakukan penelitian meningkat

Memperkuat kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah


Kapasitas kelembagaan meningkat

Memperluas kerjasama penelitian dan pengembangan

Jumlah anggaran penelitian dan pengembangan

Anggaran penelitian dan pengembangan meningkat


VII - 154

Pemerintah Kabupaten Wakatobi Sasaran 11: Penguatan kapasitas, fungsi dan peran kalembagaan lokal Pencapaian sasaran 11, ditempuh melalui strategi yakni melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, dengan rumusan kebijakan umum sebagaimana disajikan pada Tabel 46. Tabel 46. Kebijakan Umum Pencapaian Sasaran 11 RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 Kebijakan Umum Menguatkan fungsi dan peran kelembagaan Adat; Menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai best practice dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah.

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Jumlah Perda

Minimal 1 Perda

Sinergitas nilai-nilai kearifan lokal dengan tata kelola pemerintahan daerah.

Sinergitas nilai-nilai kearifan lokal dengan tata kelola pemerintahan daerah.

Tabel 46 menunjukan bahwa pencapaian sasaran 11 RPJMD Kabupaten Wakatobi periode 2012-2016, penentuan kebijakan umum pembangunan daerah dilakukan melalui pendekatan kebijakan pada perspektif masyarakat/ layanan yakni menguatkan fungsi dan peran kelembagaan adat, perspektif proses internal yakni menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai best practice dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah. 7.2 Program Pembangunan Daerah Dalam kerangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka pemilihan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tepat harus diikuti dengan penentuan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi

yang

dipilih

dengan

mempertimbangkan

faktor-faktor

penentu

keberhasilan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan. Program yang menjadi pilihan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Penentuan program pembangunan juga didasarkan pada indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat yang “surgawi” pada pelaksanaan RPJMD tahun 2012–2016. Program pembangunan daerah memiliki dua urgensi utama yaitu sebagai


VII - 155

Pemerintah Kabupaten Wakatobi rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas dan juga merupakan inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 5 (lima) tahun. Program prioritas ialah program yang menyentuh langsung kepada kepentingan publik, memiliki urgensi yang tinggi, dan memberikan dampak luas pada

masyarakat.

Dengan

demikian,

program

pembangunan

daerah

Kabupaten Wakatobi tahun 2012-2016 merupakan sekumpulan program prioritas yang mengandung tujuan strategis dan program kepala daerah terpilih yang secara khusus berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya, pemetaan suatu program pada bidang urusan beserta SKPD yang bertanggung jawab terhadap program tersebut mutlak diperlukan untuk kemudian dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program dalam Renstra-SKPD, sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Wakatobi tahun 2012-2016 diuraikan berikut ini. Misi I: Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat Misi I dijabarkan dalam 3 sasaran pembangunan daerah dan masingmasing sasaran ditempuh melalui 1 strategi dan 1 arah kebijakan. Lebih jelasnya, diuraikan berikut ini. Sasaran 1 Strategi

Arah kebijakan

: Angka PDRB perkapita pertahun di atas rata-rata Propinsi Sulawesi Tenggara. : Mengembangkan potensi dan daya saing jasa lingkungan, (carbon trade, keanekaragaman hayati, keindahan dan budaya lokal), mengembangkan gerbang mina politan rumput laut di Kawasan Timur Indonesia, meningkatkan akses pasar : Pengembangan jasa lingkungan diintensifkan selama 5 tahun didukung oleh pengembangan akses pasar selama 5 tahun dan diperkuat dengan kluster rumput laut pada 2 tahun pertama

Pencapaian sasaran 1 ditempuh melalui program pembangunan daerah, indikator dan capaian kinerja, bidang urusan serta SKPD penanggung jawab sebagaimana diuraikan pada Tabel 47 berikut ini. RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016

VII - 156

Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tabel 47. Program Pembangunan Daerah, Indikator dan Capaian Kinerja, Bidang Urusan Serta SKPD Penanggung Jawab Penacapaian Sasaran 1 RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 Indikator Kinerja (Outcome)

Pendapatan masyarakat pesisir (Rp/tahun /kapita)

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir (2010) (2016)

8.816.844 10.616.844

Program Pembangunan Daerah Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pengembangan perikanan Tangkap

Bidang Urusan

SKPD Penanggung Jawab

Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan


Dinas Kelautan dan perikanan

Produksi Ikan (ton)

8.926

9.000

Produksi perikanan Budidaya rumput laut dan ikan Kurapu, Abalon dan teripang) (ton)

34.637

42.877

Pengembangan Budidaya Perikanan



43.563

98.224

Bina Usaha Pemasaran Produksi Komoditas Unggulan



60

85

15

40

7

17 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Koperasi dan UKM

Pengembangan sentra-sentra produksi industri potensial

Industri

Dinas Perindag Kop UMKM

Volume pemasaran produksi Perikanan (ton) Koperasi aktif (unit) Koperasi yang melaksanakan RAT (Unit) Jumlah Koperasi yang berkualitas (Unit) Volume Usaha Koperasi (Rp milyar) Koperasi yang mendapatkan bantuan modal usaha dari sumber-sumber pembiayaan (Unit) Sentra-sentra industri kecil menengah (Sentra) Volume industri Kecil dan menenah (Rp milyar) Pabrik pengolahan Rumput Laut (%)

6,42

9,00

4

16


3

8

4,327

7,000

Peningkatan kemampuan teknologi industri

Industri


20

100

Penataan struktur industri

Industri


Perdagangan


Ketahanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan, P3K

Cakupan Pelayanan Pasar Taradisional (Kios)

131

631

Kelompok tani binaan (Kelompok)

10

130

Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Peningkatan Kesejahteraan Petani


VII - 157


Indikator Kinerja (Outcome) Produk olahan pangan Lokal (jenis)

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir (2010) (2016) 4

Produktifitas Pertanian dan perkebunan (ton/ha)

290,75

Produksi ternak (%) Ketersediaan pangan utama = (Kg/jumlah penduduk) x 100% Regulasi ketahanan pangan Cakupan layanan Infrasturuktur Dasar (%) Cakupan Pelayanan Modal Bagi Usaha Mikro dan Kecil (%) Cakupan Layanan Modal Bagi Petani Rumput Laut dan Nelayan Tangkap (%) Kunjungan wisata (orang/tahun) Jumlah dan kualitas obyek wisata yang dimanfaatkan

158

Program Pembangunan Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan

Bidang Urusan

Ketahanan Pangan

SKPD Penanggung Jawab Badan Ketahanan Pangan, P3K Dinas pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan Dinas pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan

1.955

Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Pertanian

150,76

964,56

Peningkatan Produksi hasil peternakan

Pertanian

0,45

0,51

Peningkatan ketahanan pangan

Ketahanan Pangan

Tidak ada

Badan Ketahanan Pangan, P3K

Ada

40

100

Pemberdaya an Masyarakat dan Desa

Badan KB, PM dan Pemdes

Kelautan dan perikanan


Pengembangan pemasaran pariwisata

Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

30

100

50

100

1.785

2.619

0

10

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Berdasarkan Tabel 47 diketahui bahwa untuk mencapai sasaran 1 ditempuh melalui 17 program prioritas pembangunan daerah dengan masingmasing 24 indikator dan target kinerja serta dilaksanakan oleh 6 SKPD penanggung jawab yakni Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM, Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Peternakan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi. RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016

VII - 158

Pemerintah Kabupaten Wakatobi Sasaran 2 Strategi Arah kebijakan

: Indeks pembangunan manusia peringkat 5 besar di Provinsi Sulawesi Tenggara. : Meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli. : Pengembangan kualitas pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli selama 5 tahun.

Pencapaian sasaran 2 ditempuh melalui program pembangunan daerah, indikator dan capaian kinerja, bidang urusan serta SKPD penanggung jawab sebagaimana diuraikan pada Tabel 48 berikut ini. Tabel 48. Program Pembangunan Daerah, Indikator dan Capaian Kinerja, Bidang Urusan serta SKPD Penanggung Jawab Penacapaian Sasaran 2 RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 Indikator Kinerja (Outcome) Angka Partisipasi Kasar PUAD/TK/Sederajat/ Akses Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (%) Akses Pelayanan Pendidikan Dasar SD/ Sederajat (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/sederajat (%) Tingkat pendidikan Formal tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD/Sederajat (%) Akses Pelayanan Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs) (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/sederajat (%) Tingkat pendidikan Formal tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP/Sederajat (%) Akses Pelayanan Pendidikan Menengah (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/sederajat (%) Tingkat pendidikan Formal tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Sederajat) (%) Jumlah masyarakat yang mendapatkan beasiswa pascasarjana di dalam (orang) Jumlah masyarakat yang mendapatkan beasiswa pascasarja ke luar negeri (orang)

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir (2010) (2016) 33,30

50,00

95,30

97,50

93,42

99,00

19,3

100

79,29

90,00

75,78

90,00

83

100

67,70

77,20

63,15

73,15

95

100

-

100

Program Pembangunan Daerah


Pendidikan Anak Usia Dini (Pendidikan Gratis)

Pendidikan

Diknas, Pemuda dan Olahraga

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pendidikan


Pendidikan Menengah

Pendidikan


Wakatobi Berkualitas -

Bidang Urusan


20


VII - 159


Indikator Kinerja (Outcome) Pelayanan Pendidikan Non Formal (%) Angka Melek Huruf 15 tahun keatas (%) Rata-rata lama sekolah (tahun) Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Pendidikan (%) Jumlah organisasi pemuda (lembaga)

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir (2010) (2016) 6,80

8,00

91,70

95,00

6,85

7,50 8,25

90

100

17

22

Jumlah kegiatan kepemudaan (jenis)

5

10

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (unit)

10

12

66

74

Jumlah kegiatan olahraga (cabang)

15

25

Lapangan olahraga (unit)

96

98

53,50

75-80

Jumlah organisasi olahraga (klub)

Rumah tinggal bersanitasi (%) Rumah pengguna Air bersih (%)

66,59

100

Wabah penyakit menular (kasus)

2.506

1.006

317

700

80

97

Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di RS (jenis) Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas(jenis) Akses pelayanan masyarakat miskin (%) Sarana dan Prasarana RSUD Kabupaten Wakatobi sebagai RS Rujukan (%) Pravalensi balita (%) : gizi kurang gizi buruk Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran) Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran)


Pendidikan


Manajemen Pelayanan Pendidkan

Pendidikan


Program Penigkatan Peran Serta Kepemudaan

Pemuda dan Olahraga

Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakatat Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kesehatan


20

100

Upaya kesehatan perorangan

3,4 0,4

1,0 0

Perbaikan Gizi Masyarakat

270

100

Upaya Kesehatan Masyarakat


Dinas kesehatan

Kesehatan

Dinas kesehatan

Kesehatan

Dinas kesehatan dan Kantor RSUD

Kesehatan

Dinas kesehatan

Kesehatan

Kantor RSUD

Kesehatan

Dinas kesehatan

Obat dan Perbekalan Kesehatan

100


Pemuda dan Olahraga

Program Peningkatan Keolahragaan

99

15


Pendidikan Non Formal

Kemitraan peningkatan pelayanan Kesehatan (Kesehatan Gratis)

18

Bidang Urusan

Kesehatan

Dinas kesehatan

VII - 160

Pemerintah Kabupaten Wakatobi Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir (2010) (2016)

Indikator Kinerja (Outcome) Cakupan Desa/Kel Universal Child Immunization (UCI) (%) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%) Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 25 Bulan (%) Cakupan PUS yang istrinya usia dibawah 20 th (%) Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (%) Ratio petugas lapangan KB/penyuluh KB (org) Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD Kab Wakatobi

Daya Beli Masyarakat (Rp/kapita/bulan)

79

100

82,48

95

75,47

100

6,25

3,50

11

5

1

50

Tipe D

Tipe C

693.120

800.000,-


Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIEKBKS) Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakir/RSJ/ RSPP/RSM Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Bidang Urusan


Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Badan KB, PM dan Pemdes

Kesehatan

Kantor RSUD

Perdagangan

Dinas perindag Kop UMKM

Berdasarkan Tabel 48 diketahui bahwa untuk mencapai sasaran 2, ditempuh melalui 19 program prioritas pembangunan daerah dengan masingmasing 37 indikator dan target kinerja serta dilaksanakan oleh 5 SKPD penanggung jawab yakni Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kantor Rumah Sakit Umum Daerah serta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Wakatobi. Sasaran 3

: Presentase angka kemiskinan di bawah rata-rata Provinsi.

Strategi

: Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, mengembangkan mata pencaharian alternatif dan pemenuhan hak-hak dasar

Arah kebijakan

: Pengembangan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan mata pencaharian alternatif dan pemenuhan hak-hak dasar selama 5 tahun.


VII - 161

Pemerintah Kabupaten Wakatobi Pencapaian sasaran 3 ditempuh melalui program pembangunan daerah, indikator dan capaian kinerja, bidang urusan serta SKPD penanggung jawab sebagaimana diuraikan pada Tabel 49. Tabel 49.

Program Pembangunan Daerah, Indikator dan Capaian Kinerja, Bidang Urusan Serta SKPD Penanggung Jawab Penacapaian Sasaran 3 RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016

Indikator Kinerja (Outcome) Jumlah kelompok usaha yang mendapatkan bantuan perkuatan modal usaha 1. KUBE 2. Koperasi Tekanan Terhadap Sumberdaya Pesisir penambang pasir dan batu karang (Org)


168 2

134


Koperasi dan UKM

Dinas perindag Kop UMKM

0

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir



Sosial

Dinsos, Nakertrans

Sosial

Badan Penanggulan gan Bencana Daerah

2005 7

965

1.658

Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial

Cakupan Penanganan Bencana Sosial dan Bencana Alam (%)

100

100

Bantuan Bencana Alam

0

1

0

18,23


Pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Jumlah Penduduk berstatus PMKS yang tertangani (KK)

Balai Latihan Kerja (Unit) Lapangan Pekerjaan (BLK, TTG dan Sistem Padat Karya) (Org) Penerapan persyaratan kerja ditempat kerja (%)

Bidang Urusan

660

100

Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Dinsos, Nakertrans

Ketenagakerjaan Dinsos, Nakertrans

Ketenagakerjaan

Tabel 49 menunjukkan bahwa untuk mencapai sasaran 3 ditempuh melalui 6 program prioritas pembangunan daerah dengan masing-masing 7 indikator dan target kinerja serta dilaksanakan oleh 2 SKPD penanggung jawab yakni Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM Kabupaten Wakatobi.


VII - 162

Pemerintah Kabupaten Wakatobi Misi II: Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam Misi II dijabarkan ke dalam 2 sasaran pembangunan daerah yakni sasaran 4 dan 5 serta masing-masing sasaran ditempuh melalui 1 strategi dan 1 arah kebijakan. Lebih jelasnya diuraikan berikut ini. Sasaran 4

: Wakatobi menjadi kiblat dalam pemanfaatan, pelestarian dan pengkajian biodiversitas laut serta ekowisata.

Strategi

: Mengembangkan jaringan dan kerjasama nasional dan internasional dengan mengembangkan keunggulan komparatif secara geostrategis.

Arah kebijakan

: Pengembangan jaringan dan kerjasama nasional dan internasional dengan mengembangkan keunggulan komparatif secara geostrategis selama 5 tahun.

Pencapaian sasaran 4 ditempuh melalui program pembangunan daerah, indikator dan capaian kinerja, bidang urusan serta SKPD penanggung jawab sebagaimana diuraikan pada Tabel 50. Tabel 50. Program Pembangunan Daerah, Indikator dan Capaian Kinerja, Bidang Urusan Serta SKPD Penanggung Jawab Penacapaian Sasaran 4 RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 Indikator Kinerja (Outcome) Diversifikasi dan pengawetan sumberdaya hayati Laut (Jenis)



Bidang Urusan


4

Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam

Lingkungan Hidup

BLH, DKP

Kehutanan

Dinas Pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan Dinas Budpar

Best practice pengelolaan hutan (lokasi)

1

4

Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya hutan berbasis komunitas local

Obyek best practice (unit)

0

9

Pengembangan Ekowisata

Pariwisata

2

8

Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya kelautan

Kelautan dan perikanan

0

4

Pengembangan kinerja Pengelolaan persampahan

lingkungan hidup

Best practice pengelolaan daerah perlindungan laut (lokasi) Best practice pengelolaan sampah secara terpadu (lokasi) Tempat Pembuangan Akhir (ha)

4

DKP

Dinas TKP3K BLH dan PU Pertamben

6


VII - 163

Pemerintah Kabupaten Wakatobi Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pencapaian sasaran 4 RPJMD Kabupaten Wakatobi periode 2012-2016, ditempuh melalui 5 program prioritas pembangunan daerah dengan masing-masing 6 indikator dan target kinerja serta dilaksanakan oleh 6 SKPD penanggung jawab yakni Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Perkuburan Umum dan Pemadam Kebakaran serta Dinas Pekerjaan

Umum, Pertambangan dan

Energi

Kabupaten Wakatobi. Sasaran 5

: Jumlah dan Jenis biodiversitas terpelihara serta ketersediaan air bersih memenuhi kebutuhan penduduk.

Strategi

: Mengembangkan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari.

Arah kebijakan

: Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari selama 5 tahun.

Pencapaian sasaran 5 ditempuh melalui program pembangunan daerah, indikator dan capaian kinerja, bidang urusan serta SKPD penanggung jawab sebagaimana diuraikan pada Tabel 51 berikut ini. Tabel 51. Program Pembangunan Daerah, Indikator dan Capaian Kinerja, BidangUrusan Serta SKPD Penanggung Jawab Penacapaian Sasaran 5 RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 Indikator Kinerja (Outcome)

Kesadaran Masyarakat (%)

Tutupan karang hidup (%) Informasi keanekaragaman hayati (Unit) Persentase Penanganan pelanggaran LH (%) Informasi kualitas dari sumber-sumber


85,71

95

56,70

73,35

63

100

71,42

100,00

66,67

90


Bidang Urusan


Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan pengendalian Sumberdaya kelautan


DKP

Perlindungan dan konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan


DKP

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan Hidup


Lingkungan Hidup

BLH

VII - 164

Pemerintah Kabupaten Wakatobi air (%) Indikator Kinerja (Outcome) Panjang abrasi pantai yang ditangani (km Penambang pasir yang memiliki izin Jumlah Jenis (Class) keanekaragaman hayati penting dan dilindungi yang ada di darat


10

2 14

0

10

Illegal Fishing dan Destructive Fishing dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan (kasus)

5

0

luas kawasan hutan yang terbakar (ha)

4.000

0

lahan kawasan hutan kritis (Ha)

7.125

4.125


Bidang Urusan


Pengendalian banjir

pekerjaan Umum

Dinas PU, Tamben

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Energi dan Sumberdaya Mineral

Dinas PU, Tamben

Perlindungan dan Konservasi sumberdaya Alam/keanekaragam an hayati darat

Lingkungan hidup

Badan lingkungan hidup

Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Wawasan Pendayagunaan Sumber Daya Laut Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Rehabilitasi hutan dan lahan

Perikanan dan Kelauatan

Kehutanan

DKP

Dinas Pertanian, kehutanan, perkebunan dan Peternakan

Tabel 51 menunjukkan bahwa untuk mencapai sasaran 5 RPJMD Kabupaten Wakatobi periode 2012-2016, ditempuh melalui 9 program prioritas pembangunan daerah dengan masing-masing 11 indikator dan target kinerja serta dilaksanakan oleh 4 SKPD penanggung jawab yakni Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Pekerjaan Umum, Pertamben Kabupaten Wakatobi. Misi III: Meningkatkan kualitas dan daya dukung infrastruktur wilayah Misi III dijabarkan ke dalam 2 sasaran pembangunan daerah yakni sasaran 6 dan 7 serta masing-masing sasaran ditempuh melalui 1 strategi dan 1 arah kebijakan. Lebih jelasnya diuraikan di bawah ini. Sasaran 6

: Jumlah dan kualitas infrastruktur semakin meningkat.

Strategi

: Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung pariwisata, kelautan dan perikanan.

Arah kebijakan

: Percepatan infrastruktur strategis yang mendukung pariwisata, kelautan dan perikanan selama 5 tahun.


VII - 165

Pemerintah Kabupaten Wakatobi Pencapaian sasaran 6 ditempuh melalui program pembangunan daerah, indikator dan capaian kinerja, bidang urusan serta SKPD penanggung jawab sebagaimana diuraikan pada Tabel 52 berikut ini. Tabel 52. Program Pembangunan Daerah, Indikator dan Capaian Kinerja, Bidang Urusan Serta SKPD Penanggung Jawab Penacapaian Sasaran 6 RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 Indikator Kinerja (Outcome) Daya dukung sarana prasarana laboratorium bawah laut Sarana Pelabuhan Panggulubela menuju status Kelas IV (%) Daya Tampung pelabuhan wanci (GT/100) Daya tampung pesawat bandara matahora (kapasitas/seat) Daya Tampung Kapal (GT) Keselamatan Pelayaran Panjang jalan penghubung / titian (km) Keteraturan transportasi antar desa/kelurahan (unit) Meningkatnya persentase cakupan layanan jaringan komunikasi dan informasi (%) Fasilitas jalan raya (nama jalan dan rambu lalu lintas) (%) Total Panjang jalan Kabupaten berdasarkan Permukaannya (km): - Aspal Hotmis - Drainase - Perkerasan - Trotoar


100

30

100

2

7

32

170

7

20

4

24

10

15

1

6


Bidang Urusan


Penelitian dan pengembangan IPTEK kelautan Perikanan

kelautan dan perikanan

DKP

Peningkatan sarana dan fasilitas Perhubungan Laut

Perhubungan

Dishub, Kominfo

Peningkatan sarana dan fasilitas Perhubungan Udara

Perhubungan

Dishub, Kominfo

Pembangunan Sarana dan prasarana Perhubungan

Perhubungan

Dishub, Kominfo

Peningkatan sarana dan fasilitas perhubungan darat

Perhubungan

Dishub, Kominfo

Komunikasi dan Informatika

Dishub, Kominfo

50

100

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

25

100

Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Perhubungan

Dishub, Kominfo

5 5 66,825 0

35 30 117 10

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pekerjaan umum

Dinas PU dan tamben


VII - 166


Indikator Kinerja (Outcome)


Jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%) Rumah tangga pengguna air minum (%) Rumah tangga yang memiliki sarana sanitasi (%) Persentase lingkungan kumuh (%) Panjang jembatan titian antar pemukiman (km) Panjang jalan rabat beton pemukiman (km) Cakupan drainase pemukiman (km) Jumlah kawasan publik (Unit) Proporsi pencemaran status mutu air bersih (%) Persentase Cakupan Layanan Listrik (%)

70

75

31,17

81,17

70,75

90,75

0,1

0

10

11,5

80,841

90,841

2,05

3,75

0

5

66,67

90

50,17

63,17

Program Pembangunan Daerah Rehabilitasi/Pemelih araan Jalan dan Jembatan

Bidang Urusan Pekerjaan umum

SKPD Penanggung Jawab Dinas PU dan tamben

Lingkungan Sehat Perumahan

Perumahan

Dinas PU dan Tamben

Pengembangan Sanitasi Perumahan/ Perkotaan

Perumahan

Dinas PU dan Tamben

Perumahan

Dinas PU dan Tamben

Lingkungan Hidup

BLH

Energi dan Sumberdaya mineral

Dinas PU dan Tamben

Penataan Bangunan dan Lingkungan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Pelayanan Penerangan Lampu Listrik

Tabel 52 menunjukkan bahwa pencapaian sasaran 6 RPJMD Kabupaten Wakatobi

periode

2012-2016,

ditempuh

melalui

14

program

prioritas

pembangunan daerah dengan masing-masing 21 indikator dan target kinerja serta dilaksanakan oleh 4 SKPD penanggung jawab yakni Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Wakatobi. Sasaran 7

: Masyarakat patuh dan taat dalam pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan tata ruang daerah.

Strategi

: Mengembangkan pemanfaatan ruang wilayah berbasis masyarakat.

Arah kebijakan

: Penegakan Perda RTRW dengan memperhatikan kearifan lokal dalam pemanfaatan ruang wilayah selama 5 tahun.


VII - 167

Pemerintah Kabupaten Wakatobi Pencapaian sasaran 7 ditempuh melalui program pembangunan daerah, indikator dan capaian kinerja, bidang urusan serta SKPD penanggung jawab sebagaimana diuraikan pada Tabel 53 berikut ini. Tabel 53. Program Pembangunan Daerah, Indikator dan Capaian Kinerja, Bidang Urusan Serta SKPD Penanggung Jawab Penacapaian Sasaran 7 RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir (2010) (2016)

Indikator Kinerja (Outcome) Bangunan rumah/gedung yang memiliki IMB (%) Kawasan/Lokasi ruang terbuka hijau/satuan luas wilayah ber HPL/HGB (Unit) Ketaatan terhadap RTRW (%)


Bidang Urusan


18,26

52,00

Pemanfaatan ruang

penataan ruang

Dinas TKP3K

0

5

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Lingkungan hidup

BLH, TRP3K dan PU Pertamben

100,00

100,00

Pengendalian Pemanfaatan ruang

Penataan ruang

Dinas TKP3K, Kantor Polisi Pamong Praja

0

4

Perencanaan Tata Ruang

Penataan ruang

Dinas TKP3K

57,14

100

Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Pertanahan

Setda, Dinas TRP3K, Badan Kesbang dan Linmas

Jumlah Perda (Dokumen) Kasus Tanah Negara (%)

Tabel 53 menunjukan bahwa untuk mencapai sasaran 7 ditempuh melalui 5 program prioritas pembangunan daerah dengan masing-masing 5 indikator dan target kinerja serta 6 SKPD penanggung jawab yakni Dinas Tata Ruang,

Kebersihan,

Pertamanan,

Pemakaman

Umum

dan

Pemadam

Kebakaran, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, Kantor Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah serta Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wakatobi. Misi IV: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Misi IV dijabarkan ke dalam 1 sasaran pembangunan daerah yakni sasaran 8 yang ditempuh melalui 1 strategi dan 1 arah kebijakan sebagaimana diuraikan di bawah ini. Sasaran 8 Strategi

: Kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, kompetensi dan kinerja pemerintah daerah meningkat. : Mendorong konsistensi dan kualitas perencanaan dan


VII - 168

Pemerintah Kabupaten Wakatobi penganggaran, pelaksanaan perlindungan sosial. Arah kebijakan

serta

pengawasan

dan

: Peningkatan sistem dan mekanisme perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan dan perlindungan sosial selama 5 tahun.

Pencapaian sasaran 8 ditempuh melalui program pembangunan daerah, indikator dan capaian kinerja, bidang urusan serta SKPD penanggung jawab sebagaimana diuraikan pada Tabel 54 berikut ini. Tabel 54. Program Pembangunan Daerah, indikator dan Capaian Kinerja, Bidang Urusan Serta SKPD Penanggung Jawab Penacapaian Sasaran 8 RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 Indikator Kinerja (Outcome)

Satus opini laporan keuangan

Jumlah dokumen anggaran yang diasistensi (%)


WDP

56

WTP

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan asset daerah

100

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten

Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa yang dievaluasi (%)

0

100

Penanganan tindak lanjut Inspektorat (%)

0

100

Tindak lanjut temuan BPK (%)

SKPD yang menerapkan SPIP (%)

73,68

0


90

100

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan KDH

Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah


Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Inspektorat


Setda

VII - 169



Tersedianya SIMPEG (sistem)

Cakupan Pelayanan KTP (%) Sitem Pelayanan pendudukan dan pencatatan sipil secara efisien (Unit) Ketersediaan data dan informasi Konsistensi Renstra dan Renja SKPD dengan RPJMD, (%) Ketersediaan dokumen perencanaan (%) Ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi daerah (%) Ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam (%)

Jumlah kunjungan (orang) Pengelolaan Kearsipan secara baku oleh SKPD (%)

Pendapatan Daerah (Rp juta)

Jumlah BUMD (Unit)


0

70,82

0

1

97,30

Tersedia nya SIAK

30

100

73

100

100

100

70

100

70/’.

100

70

100

12.258

18.250

0

100

351,942

1

609,872

2


Bidang Urusan


Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian


BKD dan Diklat

Penataan Administrasi Kependudukan

Kependudukan dan Catatan Sipil

Kependudukan

Penataan Pembangunan SIAK

Kependudukan dan Catatan Sipil

Kependudukan

Pengembangan data informasi / Statistik Daerah Sinkronisasi dan Evaluasi perencanaan pembangunan Daerah perencanaan pembangunan daerah

Dinas dan Capil Dinas dan Capil

Statistik

Bappeda

Perencanaan Pembangunan

Bappeda


Bappeda

Perencanaan ekonomi


Bappeda

Perencanaan sosial budaya


Bappeda


Bappeda

Perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Peningkatan dan Pengendalian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah


Perpustakaan

Kearsipan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik Dinas PPKAD, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Setda

VII - 170



Penyediaan layanan pengadaan barang dan jasa secara oneline (E-Procurement) (%) Kualitas SDM kesehatan (orang) Kualitas sumberdaya aparatur tenaga structural (S1 ke S2) (orang) Kualitas sumberdaya aparatur tenaga structural (S2 ke S3) (orang)

`


0

100

0

7

42

100

0

5


Bidang Urusan

Pengembangan transparansi pengadaan barang dan jasa


Peningkatan Sumberdaya Aparatur



Setda

BKD dan Diklat

Tabel 54 menunjukkan bahwa pencapaian sasaran 8 ditempuh melalui

20 program prioritas pembangunan daerah dengan masing-masing 23 indikator dan target kinerja serta dilaksanakan oleh 7 SKPD penanggung jawab yakni Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah,

Badan Kepegawaian dan Diklat

Daerah, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi. Misi V : Mengembangkan situasi masyarakat yang inovatif

yang

kondusif

bagi

kehidupan

Misi V dijabarkan ke dalam 3 sasaran pembangunan daerah yakni sasaran 9, sasaran 10 serta 11 dan masing-masing sasaran ditempuh melalui 1 strategi dan 1 arah kebijakan sebagaimana diuraikan di bawah ini. Sasaran 9

: Situasi yang tenteram, tertib dan aman.

Strategi

: Mendorong sinergi masyarakat dan pemerintah dalam kamtibmas, kesatuan bangsa dan penegakan hukum.

Arah kebijakan

: Pemantapan sinergi masyarakat dan pemerintah dalam kamtibmas, kesatuan bangsa dan penegakan hukum selama 5 tahun.


VII - 171

Pemerintah Kabupaten Wakatobi Pencapaian sasaran 9 ditempuh melalui program pembangunan daerah, indikator dan capaian kinerja, bidang urusan serta SKPD penanggung jawab sebagaimana diuraikan pada Tabel 55 berikut ini. Tabel 55. Program Pembangunan Daerah, Indikator dan Capaian Kinerja, Bidang Urusan serta SKPD Penanggung Jawab Pencapaian Sasaran 9 RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 Indikator Kinerja (Outcome)

Angka kriminalitas (kasus)

Proporsi penanganan pelanggaran Peraturan daerah (%)

Status legalitas kepemilikan tanah (%)

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)


74

0,73

1,86

9,84

11,03


Bidang Urusan


20

Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

Badan Kesbang dan Linmas Serta Setda

0

Pemeliharaan Kantratibmas dan pencegahan tindak Kriminal

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

Badan Kesbang dan Linmas dan Kantor Satuan Polisi PP

Pertanahan

Setda, Dinas TRP3K, Badan Kesbang dan Linmas

25

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

20,00

Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

23,50

Program Penguatan Kelembagaan,Pen garusutamaan Gender dan Anaka

Pemberdayaan

Badan KB,

Permpuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pemberdayaan

Badan KB,

Permpuan dan Perlindungan Anak

Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pemberdayaan

Tabel 55 menunjukkan bahwa pencapaian sasaran 9 ditempuh melalui 3 program prioritas pembangunan daerah dengan masing-masing 5 indikator dan target kinerja serta dilaksanakan oleh 5 SKPD penanggung jawab yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah, Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran serta Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Wakatobi.


VII - 172

Pemerintah Kabupaten Wakatobi Sasaran 10

: Kerjasama meningkat.

daerah,

penelitian

dan

pengembangan

Strategi

: Mengembangkan kerjasama fungsi laut Wakatobi sebagai laboratorium berskala internasional.

Arah kebijakan

: Peningkatan fungsi laut Wakatobi sebagai laboratorium berskala internasional selama 5 tahun.

Pencapaian sasaran 10 ditempuh melalui program pembangunan daerah, indikator dan capaian kinerja, bidang urusan serta SKPD penanggung jawab sebagaimana diuraikan pada Tabel 56 berikut ini. Tabel 56. Program Pembangunan Daerah, Indikator dan Capaian Kinerja, Bidang Urusan serta SKPD penanggung jawab Penacapaian Sasaran 10 RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 Indikator Kinerja (Outcome) MoU yang di tindaklanjuti (%)

Nilai Investasi (Rp/Milyar) Persetujuan Investasi (Jumlah Investor) Hasil Penelitian yang dimanfaatkan (%)

Perda


50

90

6.68

16.68

1

50

Tidak ada

5

Program Pembangunan Daerah Pengembangan Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga Lainnya Peningkatan promosi dan kerjasama investasi Program Peningkatan Promosi Potensi Unggulan Daerah

100

Pengembangan kerjasama penelitian

Ada

Pengembangan kapasitas berbasis prakarsa komunitas

Bidang Urusan



Sekretariat Daerah

Penanaman modal

Bappeda

Penanaman modal

Setda

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Bappeda dan Setda

Setda

Tabel 56 menunjukkan bahwa pencapaian sasaran 10 ditempuh melalui 5 program prioritas pembangunan daerah dengan masing-masing 5 indikator dan target kinerja serta dilaksanakan oleh 2 SKPD penanggung jawab yakni Badan Perencanaan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), serta Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.


VII - 173

Pemerintah Kabupaten Wakatobi Sasaran 11

: Penguatan kapasitas, fungsi dan peran kalembagaan lokal.

Strategi

: Memberdayakan kelembagaan lokal dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Arah kebijakan

: Pengembangan dan penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal selama 5 tahun.

Pencapaian sasaran 11 ditempuh melalui 2 (dua) program, indikator dan capaian kinerja, bidang urusan serta SKPD penanggung jawab sebagaimana diuraikan pada Tabel 57 berikut ini. Tabel 57.

Program Pembangunan Daerah, Indikator dan Capaian Kinerja, Bidang Urusan serta SKPD Penanggung Jawab Penacapaian Sasaran 11 RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016

Indikator Kinerja (Outcome) Pagelaran kebudayaan daerah (kali) Bangunan sejarah yang dimanfaatkan (unit) Bangunan Budaya (Unit) Pemanfatan nilainilai kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah


15

5

66

0

0


Bidang Urusan


Pengembangan nilai Budaya

Kebudayaan

Dinas Budpar dan Setda

Pengelolaan Kekayaan Budaya

Kebudayaan

Dinas Budpar dan Setda


Setda, Badan KB, PM dan Pemdes serta Dinas Budpar

30

75

Sinergisitas Program Pemerintah Daerah dan Budaya Daerah

Tabel 57 menunjukkan bahwa pencapaian sasaran 11 ditempuh melalui 3 program prioritas pembangunan daerah dengan masing-masing 4 indikator dan target kinerja serta dilaksanakan oleh 3 SKPD penanggung jawab yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Sekretariat Daerah, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Wakatobi.


VII - 174

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents