BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSISULAWESI UTARA 2016-2021

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Dalam peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 20152019 disebutkan bahwa berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sulawesi, maka tema besar Pembangunan Wilayah Sulawesi adalah: 1. 2. 3.

Sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia; Pengembangan industri berbasis logistik; Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.

Adapun tujuan pengembangan Wilayah Sulawesi tahun 2015-2019 dalam RPJMN tersebut adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Sulawesi dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan industri berbasis logistik, jagung, perikanan, serta pengembangan pariwisata bahari, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Sasaran pengembangan Wilayah Sulawesi pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1.

Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Sulawesi, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di koridor ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 5 Kawasan Industri, dan pusatpusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya .

2.

Sementara itu, untuk mengurangi adanya kesenjangan antar wilayah di Sulawesi, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 14 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 8,65 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 11,81 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 72,69.

3.

Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Sulawesi, maka akan dipercepat pembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, peningkatan efisiensi pengelolaan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada saat ini, mewujudkan optimalisasi peran 6 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (buffer) urbanisasi serta 2 kota baru publik yang mandiri dan terpadu.

4.

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran berkurangnya pengangguran dan meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa-desa tertinggal dan mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri.

BAB VII | KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

1


5. 6.

7.

8.

Untuk meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat sedikitnya 9 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan dikembangkan 2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sasaran untuk wilayah Sulawesi adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 30% untuk propinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 30% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 27% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 6 provinsi dan 48 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi; (6) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 70% dan S2-S3 sebesar 10%; Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Sulawesi sebesar 90 angkatan; (9) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (10) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (11) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70%; (13) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (14) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara on-line di wilayah Sulawesi. Untuk Penanggulangan Bencana di Wilayah Sulawesi adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 24 kabupaten/kota sasaran diantaranya Kota Manado, Kota Bitung, Kota Gorontalo, Kota Makasar, Kota Palu, Kota Kendari, Kabupaten Gorontalo, Mamuju, Polewali Mandar, Maros, Takalar, Gowa, Luwu Timur, Bantaeng, Sigi, Donggala, Poso, Parigi Moutong, Morowali, Kolaka, Konawe, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan Kepulauan Sangihe yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Sulawesi semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Sulawesi terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 4,8 persen (2013) menjadi 5,2 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat


2


meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi. Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 di Wilayah Sulawesi yang ditetapkan memlaui Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 7.1 sampai dengan Tabel 7.4. sebagai berikut. TABEL 7.1. SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH SULAWESI PER PROVINSI TAHUN 2015-2019 Wilayah

Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 2015

2016

2017

2018

2019

Sulawesi Utara

7.1

7.22

7.8

7.8

8.3

Gorontalo

6.7

7.2

8.4

8.6

8.9

Sulawesi Tengah

7.6

7.7

8.1

8.3

8.9

Sulawesi Selatan

7.4

7.4

8.3

9.1

9.1

Sulawesi Barat

8.1

9.8

10.1

10.2

10.4

Sulawesi Tenggara

7.8

8.0

8.2

10.1

10.3

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

TABEL 7.2. SASARAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH SULAWESI PER PROVINSI TAHUN 2015-2019 Wilayah

Tingkat Kemiskinan (Persen) 2015

2016

2017

2018

2019

7.1

6.6

6.1

5.6

5.1

Gorontalo

15.9

14.7

14.1

12.4

11.2

Sulawesi Tengah

13.7

12.7

11.7

10.7

9.7

Sulawesi Selatan

9.1

8.5

7.9

7.2

6.6

Sulawesi Barat

10.2

9.4

8.7

7.9

7.1

Sulawesi Tenggara

13.5

12.4

11.4

10.4

9.3

Sulawesi Utara


TABEL 7.3. SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH SULAWESI PER PROVINSI TAHUN 2015-2019 Wilayah

2015

Tingkat Pengangguran (Persen) 2016 2017 2018 2019

Sulawesi Utara

7.2

7.0

6.7

6.5

6.3

Gorontalo

4.0

3.8

3.7

3.5

3.4

Sulawesi Tengah

3.6

3.5

3.4

3.2

3.1

Sulawesi Selatan

5.6

5.4

5.2

5.0

4.4

Sulawesi Barat

2.0

1.9

1.9

1.9

1.8

Sulawesi Tenggara

3.7

3.5

3.4

3.2

3.0



3


TABEL 7.4. KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PERPRES 2/2015 TENTANG RPJMN 20152019 serta Program Kegiatan Lanjutan

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut di bawah diprioritaskan untuk pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Utara Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG 1. Pembangunan jalur KA antara Manado - Bitung * PERHUBUNGAN DARAT 1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Manado PERHUBUNGAN UDARA 1. Pengembangan Bandara Samratulangi 2. Pembangunan Bandara Sitaro 3. Pembangunan Bandara Miangas* 4. Pengembangan Bandar Udara Melonguane 5. Pengembangan Bandar Udara Naha Tahuna PERHUBUNGAN LAUT 1. Pengembangan Pelabuhan (UPP) Tahuna 2. Pengembangan Pelabuhan Lirung 3. Pengembangan Pelabuhan Bitung (Pelabuhan hub) Internasional Bitung)* 4.

Pembangunan infrastruktur penunjang eksport hasil perikanan Bitung

6. Pengembangan Pelabuhan Manado 7. Pengembangan Pelabuhan Multipurpose Tahuna 8. Pengembangan Pelabuhan Petta 9. Pengembangan Pelabuhan Multipurpose Melangoane 10. Pengembangan Pelabuhan Miangas 11. Pengembangan Pelabuhan Buhias 12. Pengembangan Pelabuhan Pehe 13. Pengembangan Pelabuhan Ruang 14. Pengembangan Pelabuhan Amurang 15. Pengembangan Pelabuhan Bangka 16. Pengembangan Pelabuhan Montehage 17. Pengembangan Pelabuhan Gangga 18. Pengembangan Pelabuhan Multipurpose Labuan Uki 19. Pengembangan Pelabuhan Kawio 20. Pengembangan Pelabuhan Marore 21. Pengembangan Pelabuhan Matutuang 22. Pengembangan Pelabuhan Kawaluso 23. Pengembangan Pelabuhan Tamako 24. Pengembangan Pelabuhan Lipang 25. Pengembangan Pelabuhan Bukide 26. Pengembangan Pelabuhan Kahakitang 27. Pengembangan Pelabuhan Kalama 28. Pengembangan Pelabuhan Ngalipaeng 29. Pengembangan Pelabuhan Mangarang 30. Pengembangan Pelabuhan Karatung JALAN 1. Pembangunan Jalan Bypass Manado II (Kairagi- Bengkol)


4

ini


2. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Karakelong (Esang-Rainis) 3. Pembangunan Jalan Lintas Penghubung (Pinogaluman-Duloduo-Molibagu) 4. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Sangihe (Enemawira-Tomako) 5. Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung 6. Pembangunan Jalan Tomohon - Manado ASDP 1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Melonguane 2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Marampit 3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Miangas* 4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Likupang* 5. Kapal Penyeberangan Danau Tondano 6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kawakuso 7. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Talise 8. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Manado Tua* 9. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Siladen 10. Pemb. Terminal/Shelter Bis Air Pesisir Pantai Manado dan Sungai Tondano 11. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Miangas 12. Penyeberangan RoRo ASEAN Bitung-General Santos 13. Pembangunan kapal penyeberangan 1000GT 14. Pembangunan kapal penyeberangan 750GT 15. Pembangunan kapal penyeberangan 200GT 16. Pembangunan Kapal Pembersih Alur Pelayaran KETENAGALISTRIKAN 1. PLTG/MG Minahasa Peaker 150 MW 2. PLTG/MG Mobile PP Sulbagut (Amurang) 100 MW 3. PLTU Sulut 1 50 MW 4. PLTU Sulut 3 50 MW 5. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi TELEKOMUNIKASI DAN INFROMATIKA 1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota 2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI SUMBER DAYA AIR 1. perkuatan Tebing dan Tanggul Banjir Sungai Tondano (Paket 1) Manado 2. perkuatan Tebing dan Tanggul Banjir Sungai Tondano (Paket 2) Manado 3. Pembangunan Sabo Dam Sungai Milangodaa Kab. Bolsel 4. Pengamanan Pantai Amurang (Lanjutan) Kab. Minahasa Selatan 5. Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Miangas (Lanjutan) Kab. Kepulauan Talaud 6. Pembangunan Bendungan Lolak Kab. Bolaang Mongondow 7. Pembangunan Bendungan Kuwil Kab. Minahasa Utara 8. Revitalisasi Danau Tondano Kab. Minahasa PENDIDIKAN 1. Pengembangan STAKN Manado, STAIN Manado 2. Fasilitasi pembangunan rumah ibadah semua agama 3. Fasilitasi Sekber dan Operasional FKUB di provinsi dan kab/kota 4. Fasilitasi Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) 5. Fasilitasi sarana keagamaan 6.

Pengembangan Pusat Pembinaan Agama (Bukit Doa)

7.

Pengembangan wisata religi Bukit Kasih di Kab. Minahasa

KESEHATAN 1. Pengembangan RS Rujukan Regional (RS Noongan di Minahasa, RS Popundayan Bolaang Mongondow, RS Liung Kendage Sangihe, RS Walanda Maramis di Minahasa Utara)


5


Program dalam RPJMD 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara juga mendukug kegiatan/program Strategis Nasional lanjutan yaitu diantaranya: PROGRAM-KEGIATAN NASIONAL LANJUTAN DAN USULAN 2016-2021

PERHUBUNGAN LAUT 1. SID Fasilitas Pelabuhan Laut di Kawasan Ekonomi Khusus Bitung. 2. Pengadaan Kapal Perintis, Penambahan Armada Dan Penataan

Rute

PERHUBUNGAN DARAT 1. Pembangunan Trem Dalam Kota Manado 2. Lanjutan Pembangunan Angkutan Danau Tondano (Taxi air) 3. Pembangunan Angkutan Pesisir Laut Minahasa, Kota Manado, Minahasa Utara dan Kota Bitung (Taxi air) PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG 1. Pembangunan jalur KA antara Manado - Gorontalo * PERHUBUNGAN UDARA 1. Pembangunan Bandara di Bolaang Mongondow Raya JALAN 1. Pembangunan Manado Outer Ring Road III (Winangun-Malalayang) 2. Pembangunan Jalan Boulevard II (Jembatan Soekarno-TumumpaMolas) 3. Jalan Tol Manado-Bitung (Dalam kota Manado) 4. Jalan Lingkar Selatan (Bitung-Gorontalo) 5. Jalan Lingkar Danau Tondano 6. Pembangunan Manado Outer Ring Road IIB (Bengkol-Molas) 7. Jalan Manado-Bitung (penataan trotoar) 8. Jalan Tol Manado-Tomohon 9. Jalan lingkar Kota Kotamobagu 10. Jalan lingkar Amurang 11. Jalan lingkar Kota Tomohon 12. Jalan Lingkar Talaud

PARIWISATA 1. Revitalisasi objek wisata 2. Penambahan Destinasi Pariwisata Unggulan (antara lain desa wisata, 15 destinasi unggulan, trans studio Manado) 3. Pelaksanaan event regular pariwisata minimal 20 event nasional/internasional 4. Pengembangan Sumberdaya Manusia Kepariwisataan (Bimtek dan Diklat Pemandu Wisata, Pelatihan Bahasa Inggris, bahasa Mandarin untuk Sopir, pramuwisata) 5. Peningkatan dan Pemantapan Promosi Pariwisata (e-promosi) 6. Pengembangan Festival Budaya Khas Daerah 7. Penataan dan Pengembangan KSPN Bunaken dsk. KESEHATAN 1. Pengembangan RS Noongan sebagai Rujukan Rehabilitasi Penyalah Guna NARKOBA


6


PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN 1. Repatriasi WNI Pelintas batas di Philipin Selatan 2. Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kantor Imigrasi Pembantu ESDM 1. Pembangunan SPBU dan SPBN di wilayah Perbatasan dan Kepulauan 2. Program Indonesia Terang (100% desa berlistrik) PENDIDIKAN 1. Pembangunan Kawasan pendidikan Wori dan Science Park 2. Pembangunan Sekolah Bagi Siswa berkebutuhan khusus (Difable) untuk semua tingkatan 3. Bantuan beasiswa untuk siswa SMA sederajat dan Mahasiswa S1, S2 dan S3 PEMUDA DAN OLAHRAGA 1. Pengembangan PUSTU olahraga di kawasan KONI dan kompleks DPRD Provinsi di Kecamatan Sario Kota Manado SOSIAL 1. Pembangunan Rumah Layak Huni sebanyak 5000 unit tersebar di 15 kabupaten/kota KETENAGAKERJAAN 1. Pengembagan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja di Bitung, Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Tahuna, Kota Kotamobagu dan beberapa ibukota kabupaten lainnya. 2. Pengembangan sarana dan prasarana Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perkebunan (antara lain Pala untuk pengujian aflatoxin) LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 1. Penanaman 1 juta pohon di kawasan kritis dan sumber mata air 2. Pembangunan TPA Regional 3. Pembangunan sarana dan prasarana persampahan (TPST) 4. Pemberian bantuan peralatan sampah ke kab-kota. 5. Pembangunan Kebun Binatang Endemik Provinsi PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN 1. Bantuan Saprodi (1 juta kelapa, cengkih dan pala) 2. Pembangunan Lumbung Pangan (1 kecamatan 1 lumbung)


7


7.2 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Sulawesi Utara, maka kebijakan umum dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada sasaran pembangunan nasional dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah dan sumberdaya lainnya. Khusus untuk 17 prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat dijelaskan sebagai berikut: 1)

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN (STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH – OPERASI DAERAH SELESAIKAN KEMISKINAN (SPKD-ODSK)

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan daerah telah menetapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat miskin. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam upaya ini telah menetapkan berbagai kebijakan yang merupakan inovasi daerah adalah : a. Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin (KIS) b. Pemberian Bea Siswa Miskin SD/MI, SLTP/MT, dan SMU/SMK c. Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) d. Peningkatan Infrastruktur Dasar di 15 Kabupaten/Kota e. Penguatan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah Berbasis Sumberdaya lokal dan Industri Kreatif f. Pelatihan Tenaga Kerja Bidang Keahlian Khusus g. Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) untuk 1000 rumah h. Pemberian Transfer of Asset pada Rumah Tangga Miskin Berbagai target dan prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan sesuai dengan RPJMD 2016 -2021 adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun. 2. Pengembangan dan peningkatan standar infrastruktur sekolah-sekolah, serta pengembangan teknologi informasi pendidikan. 3. Pemberian beasiswa kepada anak-anak bertalenta dan berprestasi. 4. Peningkatan jumlah sarana dan mutu pendidikan nonformal, juga perluasan dan peningkatan jumlah dan mutu pendidikan kejuruan dan politeknik. 5. Perlakuan khusus bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya di daerah terpencil dan perbatasan, juga peningkatan dan perluasan akses pendidikan yang berkualitas di daerah terpencil dan kawasan perbatasan. 6. Penambahan dan pemeliharaan serta peningkatan fasilitas pendidikan (formal dan informal), peningkatan jumlah dan mutu fasilitas perpustakaan, juga pengembangan laboratorium penelitian terpadu. BAB VII | KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

8


7.

Penerapan pendidikan budi pekerti sejak dini juga peningkatan kemampuan berbahasa Inggris dan asing lainnya sejak SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK. 8. Pengembangan teknologi informasi, juga perluasan dan peningkatan jumlah dan mutu pendidikan kesehatan kejuruan dan politeknik. 9. Perlakuan khusus bagi perawat dan tenaga kesehatan lainnya di daerah terpencil dan perbatasan, juga peningkatan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan. 10. Penambahan dan pemeliharaan serta peningkatan fasilitas kesehatan (formal dan informal), juga peningkatan jumlah dan mutu fasilitas laboratorium berstandar internasional serta peningkatan pelayanan kesehatan berbasis SPM dengan standar biaya yang jelas. 11. Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Berupa Opeasi Katarak Gratis untuk penduduk miskin, operasi sumbing, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pemberian makanan tambahan anak sekolah untuk siswa miskin, dan sebagainya 12. Pemberian bantuan beasiswa bagi siswa miskin. 13. Pembangunan rumah layak huni dan rusunawa bagi penduduk miskin serta perbaikan kawasanperumahan/pemukiman di wilayah sangat miskin. 14. Peningkatan promosi produk UMKM, pengembangan ekonomi kreatif lokal, dan pemantapan serta optimalisasi fungsi kelembagaan Koperasi. 15. Pembangunan dan peningkatan jalan-jalan perkotaan dan pedesaan. 16. Pembangunan dan peningkatan akses jalan ke sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. 17. Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan air bersih dan air baku. Program dan Kegiatan Prioritas sesuai dengan target dan prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut: TABEL 7.5. KEGIATAN STRATEGIS SPKD - ODSK NO

BIDANG PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

DINAS KESEHATAN 1

KESEHATAN MASYARAKAT

Upaya Kesehatan Masyarakat

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Peningkatan kesehatan masyarakat miskin Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan pada rumah tangga miskin Pemeriksaan laboratorium untuk masyarakat miskin. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah masyarakat miskin Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular pada masyarakat


9


miskin

2

GIZI MASYARAKAT

Perbaikan Gizi Masyarakat

3

LINGKUNGAN SEHAT

Pengembangan Lingkungan Sehat

4

PELAYANAN KESEHATAN

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Pelayanan imunisasi pada orang dewasa dalam rumah tangga miskin Pemberian tambahan makanan dan vitamin pada masyarakat miskin Promosi kesehatan bagi masyarakat miskin untuk pencapaian keluarga sadar gizi Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat di daerah kumuh Peningkatan pelayanan dan penanganan kesehatan pada rumahtangga miskin dan tidak mampu Workshop penyusunan dokumen akreditasi Puskesmas. Penanggulangan ISPA penduduk miskin Penanggulangan penyakit cacingan rumah tangga miskin Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/ busung lapar

Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan balita Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Promosi kesehatan untuk PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) Penjaminan kepastian pelayanan kesehatan masyarakat miskin Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedic di daerah pinggiran dan perbatasan Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan yang tidak mampu dan miskin Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu dan miskin Penanganan kesehatan mental anak kurang mampu dan miskin Penanganan permasalahan kesehatan ibu, bayi, bayi baru lahir, anak balita dan kesehatan reproduksi masyarakat miskin


10


DINAS PERHUBUNGAN 1

SARANA DAN PRASARANA

1

PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN

Pengembangan Perikanan Tangkap

PEMBERDAYAAN EKONOMI

Pemberdayaan ekonomi masyarakat perikanan miskin

2.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak rumahtangga miskin Penanganan ibu hamil dan bayi di kab/kota yang tingkat AKI dan AKB tinggi.

Pembangunan sarana Peningkatan kualitas dan prasarana angkutan jalan di wilayah perhubungan sangat miskin DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Pengelolaan Perikanan Budidaya

Bantuan asuransi jiwa, sertifikat hak atas tanah nelayan Bantuan benih dan pakan pakan ikan bagi masyarakat miskin Bantuan sarana dan peralatan perikanan masyarakat miskin di daerah pesisir dan kepulauan Bantuan budidaya rumput laut sebagai mata pencaharian alternatif Pembinaaan perempuan pesisir untuk menopang peningkatan pendapatan keluarga Peningkatan ketrampilan kelompok masyarakat pesisir

DINAS SOSIAL 1

PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan Fakir Miskin dan KAT

2

PEMBINAAN

Pembinaan anak terlantar

Pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Pembinaan panti asuhan/ panti jompo

Pengadaan sarana dan prasarana untuk Fakir Miskin dan KAT Pelatihan ketrampilan berusaha bagi fakir miskin dan KAT Fasilitas manajemen usaha bagi fakir miskin dan KAT Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma masyarakat miskin Pemberian makanan bagi eks penyandang penyakit kusta miskin Perbaikan sarana dan prasarana panti jompo Pendidikan dan pelatihan


11


bagi penghuni panti asuhan

3.

1

Pengadaan obat-obatan dan perbekalan bagi lanjut usia Pembinaan eks Pendidikan dan pelatihan penyandang penyakit ketrampilan berusaha bagi sosial eks penyandang penyakit sosial masyarakat miskin Rehabilitasi eks penyandang penyakit sosial masyarakat miskin PERUMAHAN Pengembangan Pembangunan sarana dan perumahan prasarana rumah sederhana sehat untuk masyarakat miskin Pembangunan RTLH untuk masyarakat miskin Lingkungan sehat Penyediaan sarana air dan perumahan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan di lingkungan kumu BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa

Pengembangan Usaha Ekonomi produktif masyarakat tertinggal

Bina Desa DINAS KEHUTANAN 1

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1

PENGEMBANGAN USAHA

Fasilitasi penanggulangan kemiskinan melalui kelompok program pemberdayaan masyarakat Pelatihan TTG bagi kelompok masyarakat pantai dan pesisir Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat tertinggal dan masyarakat miskin Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan pedesaan Pelatihan manajemen Bumdes

Pemberdayaan Fasilitasi penataan areal Masyarakat Miskin kerja hutan kemasyarakatan dalam Kawasan Hutan DINAS KOPERASI DAN UMKM Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM


12


Penyelenggaraan pembinaan industri rumahtangga, industri kecil dan industri menengah Penyelenggaraan promosi produk UMKM DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja masyarakat miskin Pelatihan berbasis kompetensi pada tenaga kerja miskin Pelatihan berbasis kemasyarakatan pada tenaga kerja miskin Pelatihan kewirausaan pada tenaga kerja miskin

Peningkatan Penempatan tenaga kerja Kesempatan Kerja miskin antar kerja lokal (AKL) DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 1 2

3.

PENDIDIKAN USIA DINI PENDIDIKAN MENENGAH

PENDIDIKAN NON FORMAL

PAUDNI Formal dan Non Formal Wajib belajar dua belas tahun

Sosialisasi dan Akreditasi PAUD Sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan khusus layanan khusus siswa miskin Bantuan Operasi Siswa Daerah (BOSDA) Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak miskin putus sekolah Penyediaan beasiswa transisi

Peningkatan Pendidikan Menengah Siswa Miskin

Pembangunan gedung sekolah di daerah pinggiran dan perbatasan Pembangunan asrama siswa di wilayah kabupaten kepulauan Pengembangan afirmatif layanan pendidikan menengah Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah Penjaminan kepastian layanan pendidikan siswa miskin Pemberian bantuan operasional siswa kesetaraan rumahtangga miskin Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal di daerah pinggiran

Pendidikan Non Formal


13


dan perbatasan Peningkatan pelatihan dan ketrampilan rumahtangga miskin 4.

5.

6.

7.

1.

PENDIDIKAN LUAR BIASA

Pendidkan Luar Biasa

Pembangunan gedung sekolah Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah pada rumahtangga miskin Penjaminan kepastian layanan pendidikan pada masyarakat miskin Penyediaan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu/ miskin PENDIDIK DAN Peningkatan Mutu Pengembangan mutu dan TENAGA Pendidik & Tenaga kualitas pendidikan dan KEPENDIDIKAN Kependidikan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di daerah Pemberian beasiswa pendidikan lanjut bagi guru BUDAYA BACA Pengembangan Budaya Penyediaan bantuan Baca dan Pembinaaan pengembangan perpustakaan Perpustakaan dan minat baca Penyediaan bahan pustaka di perpustakaan sekolah PELAYANAN Manajemen Pelayanan Dukungan penyelenggaraan PENDIDIKAN Pendidikan akreditasi sekolah Pengembangan data base pendidikan di sekolah BADAN PENANGGULANGAN BENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial Pengkajian Darurat Bencana Penentuan Status Bencana Penyelamatan dan Evakuasi Pemulihan Darurat Sarana dan Prasarana Vital

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan daerah telah menetapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan untuk menentukan daerah/wilayah target dan program prioritas. Hal ini akan disinkronisasi dan diintegrasi sampai ke level kabupaten/ kota serta berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat miskin.


14


Berbagai target dan prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan sesuai dengan RPJMD 2016 -2021 yaitu berkurangnya jumlah penduduk miskin sebesar 40 % sampai pada tahun 2021. Pemerintah provinsi telah menetapkan simulasi pencapaian penurunan jumlah penduduk miskin yang di ikuti dengan kesepakan dari kabupaten dan kota untuk menopang usaha tersebut. Tabel 7.6. Simulasi Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Utara URAIAN SULUT

Pddk Miskin 217,150

2016

2017

2018

2019

206,293

195,435 182,406 169,377

Individu

10,858

10,858

13,029

13,029

Rumahtangga

2,714

2,714

3,257

3,257

Sumber : Data diolah

2020

2021

152,005

130,290

17,372

21,715

4,343

5,429

Basis Data Terpadu yang dikeluarkan oleh TNP2K dan kemudian di verifikasi oleh kementrian sosial menjadi target utama masarakat miskin yang akan menerima berbagai program prioritas penanggulangan kemiskinan. Hal ini akan menjadi sumber analisa penganggaran yang tepat guna sesuai dengan target yang ingin dicapai. Program Prioritas sesuai dengan target dan prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut : 1. Pendekatan 1 : Berdasarkan jumlah penduduk miskin Sesuai dengan hasil kesepakatan kebijakan pemerintah provinsi dalam program ODSK yang ditandatangani di Hotel Sutan Raja Kota Kotamobagu dihadiri oleh pimpinan daerah kabupaten/kota. Program prioritas untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di ketiga kabupaten dengan prosentase penduduk miskin terbesar adalah : a. Program Jaminan pelayanan pendidikan b. Program Jaminan pelayanan kesehatan c. Program Pembangunan rumah tinggal layak huni khusus di perdesaan dan rumah susun untuk di perkotaan. 2. Pendekatan 2 : Berdasarkan indikator sosial ekonomi  Kepala rumahtangga miskin perempuan Untuk menjaga kinerja perempuan sebagai sumber pendapatan keluarga, perlu adanya perhatian pemerintah khususnya BP3A . Beberapa program prioritas : a. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan b. Program perlindungan hak perempuan c. Program pengembangan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan.  Penduduk miskin usia di atas 60 tahun Usia lansia dalam rumahtangga yang umumnya sudah tidak produktif tentunya menjadi tanggungan keluarga. Untuk itu agar tidak lebih BAB VII | KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

15










membebani rumah tangga miskin perlu adanya penanganan khusus dari dinas sosial. Beberapa program prioritas yang dapat menopang para lansia : a. Program jaminan dan bantuan kesejahteraan sosial bagi lansia b. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi lansia. c. Program pemberdayaan keluarga dan KAT. Jumlah anak dari keluarga miskin yang tidak bersekolah Pentingnya pendidikan dalam mengangkat rumahtangga miskin keluar dari masalah kemiskinan dalam jangka panjang. Pendidikan merupakan investasi untuk bisa menjadi tenaga kerja terampil atau ahli. Kualitas dan kinerja tenaga kerja berbanding lurus dengan pendapatan/ gaji/ upah yang akan diterima. Berbagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan bidang pendidikan lewat program-program prioritas seperti : a. Program wajib belajar dua belas tahun. b. Program pendidikan menengah siswa miskin c. Program manajemen pelayanan pendidikan d. Program pendidikan non formal. Jumlah anak dari keluarga miskin yang bersekolah. Jaminan pendidikan untuk siswa miskin akan memberi peluang bagi mereka untuk giat belajar dan menunjukkan prestasi akademik di sekolah. Bahkan pemerintah harus mampu menstimulus mereka untuk terus sekolah bahkan melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Berbagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan bidang pendidikan lewat program-program prioritas seperti : a. Program wajib belajar dua belas tahun. b. Program pendidikan menengah siswa miskin c. Program manajemen pelayanan pendidikan d. Program pendidikan non formal. Jumlah orang cacat dari keluarga miskin Ketidakberdayaan seseorang tentunya menjadi beban keluarga, apalagi pada rumahtangga yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Peran pemerintah lewat dinas sosial diharapkan mampu memberikan solusi bagi rumahtangga miskin agar tidak semakin terpuruk di bawah garis kemiskinan karena ketidakberdayaan anggota rumahtangga yang ada. Program prioritas di dinas sosial untuk mengatasi masalah ini adalah : a. Program jaminan dan bantuan kesejahteraan sosial bagi PMKS. b. Program pemberdayaan keluarga miskin dan KAT. c. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS. d. Program pembinaan penyandang cacat. Jumlah orang yang sakit kronis dari keluarga miskin Bidang kesehatan sebagai salah satu bagian penting dalam percepatan penangulangan kemiskinan membuat eksistensi Dinas Kesehatan menjadi salah satu SKPD target. Walaupun dampak kesehatan umumnya tidak langsung dan membutuhkan proses yang


16




tidak cepat, masalah kemiskinan dalam jangka menengah dan panjang akan mampu teratasi. Untuk dapat bekerja dan beraktivitas dalam meningkatkan pendapatan keluarga perlu kondisi kesehatan yang menopang kinerja usaha. Program prioritas untuk mengatasi masalah ini terdapat di Dinas Kesehatan, diantaranya : a. Program Pencegahan penyakit menular b. Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin c. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan d. Program standarisasi pelayanan kesehatan Jumlah individu usia 15 sampai > 60 tahun dari keluarga miskin yang tidak bekerja. Usia kerja dan tidak bekerja atau disebut juga pengangguran merupakan masalah penting dalam suatu perekonomian. Jika kondisi ini dialami oleh rumahtangga yang hidup di bawah garis kemiskinan akan memberi dampak pada kejahatan sosial di masyarakat. Untuk mengatasi ini menjadi tanggungjawab beberapa SKPD terkait seperti Dinas pendidikan, Dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas koperasi dan UMKM dan dinas sosial. Perlu ada identifikasi pasar kerja sehingga angkatan kerja yang sedang mencari kerja dapat terserap. Beberapa program prioritas yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, diantaranya : a. Program peningkatan kesempatan kerja b. Program pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM. c. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja d. Program pendidikan non formal.



Jumlah individu usia 18 sampai 60 tahun dari keluarga miskin yang bekerja Kondisi ini menunjukkan bahwa mereka yang sudah bekerja perlu peningkatan produktivitas untuk bisa meningkatkan kualitas yang selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan/ upah/ gaji. Beberapa program prioritas yang dapat dilakukan : a. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. b. Program pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM. c. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. d. Program pendidikan non formal.



Jumlah rumahtangga miskin yang belum memiliki bangunan tempat tinggal milik sendiri. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia adalah pemenuhan papan atau perumahan yang layak. Khusus pembangunan perumahan di perkotaan adalah dengan membangun rumah susun sedangkan pembangunan RTLH hanya untuk di perdesaan. Saat ini program prioritas yang ditetapkan : a. Program Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni b. Program Pengembangan perumahan


17








Jumlah rumahtangga miskin yang belum memiliki akses air bersih/air dari sumber yag terlindungi Bagian infrastruktur pelayanan dasar salah satunya adalah tersedianya air bersih yang bisa di akses oleh masyarakat untuk memenuhi aktivitas sehari-hari. Kabupaten kota yang terbanyak belum memiliki akses air bersih bagi rumahtangga miskin, harus memprioritaskan programnya pada : a. Program pembangunan rumah tinggal layak buni b. Program pengembangan lingkungan sehat c. Program pengembangan perumahan. d. Program lingkungan sehat perumahan. Jumlah rumahtangga miskin yang belum memiliki akses listrik dari PLN Pemenuhan akses listrik dari PLN juga merupakan bagian pelayanan infrastruktur dasar, karena berbagai aktivitas ekonomi keluarga sehari-hari sangat membutuhkan listrik. Berbagai program prioritas terkait masalah ini adalah : a. Program pembangunan rumah tinggal layak huni. b. Program pengembangan ketenagalistrikan. c. Program pengembangan perumahan. d. Program peningkatan sarana dan prasarana perumahan. Jumlah rumahtangga miskin yang belum memiliki akses bahan bakar memasak. Saat ini gas/LPG/listrik merupakan pilihan bahan bakar memasak bagi keluarga sehari-harinya. Dan ini menunjang aktivitas-aktivitas lainnya dalam pemenuhan peningkatan pendapatan keluarga keluar dari garis kemiskinan. Berbagai program prioritas yang sudah di tetapkan pemerintah berhubungan dengan indikator ini adalah : a. Program pembangunan rumah tinggal layak huni. b. Program pengembangan perumahan. c. Program peningkatan sarana dan prasarana perumahan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara Tahun 2015, ada 3 (tiga) Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penentuan daerah termiskin ini dilakukan dengan analisa pendapatan dan pengeluaran penduduk Kabupaten/Kota. Dengan demikian maka ditentukan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara adalah : 1. Kabupaten Minahasa Tenggara 2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 3. Kabupaten Kepulauan Sangihe Berdasarkan data agregat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) maka dilakukan pemetaan terhadap 15 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan variable kemiskinan, sebagai berikut jumlah anak dari keluarga miskin yang tidak bersekolah paling banyak berada di : 1. Kota Manado : 4164 Anak


18


2. Kabupaten Minahasa : 3960 Anak 3. Kabupaten Minahasa Selatan : 3954 Anak Kabupaten/Kota dengan jumlah anak dari keluarga miskin yang bersekolah sebagai berikut : 1. Kabupaten Bolaang Mongondow : 26.488 Anak 2. Kabupaten Minahasa Selatan : 23.333 Anak 3. Kota Manado : 23.134 Anak Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah orang cacat miskin terbanyak adalah : 1. Kabupaten Minahasa : 1.382 orang 2. Kabupaten Bolaang Mongondow : 1.170 orang 3. Kabupaten Minahasa Selatan : 1.082 orang Kabupaten yang memiliki orang sakit kronis miskin terbanyak berada di : 1. Kabupaten Minahasa : 4.463 orang 2. Kabupaten Bolaang Mongondow : 4.347 orang 3. Kabupaten Minahasa Selatan : 3.946 orang Perlambatan penurunan tingkat kemiskinan dijelaskan oleh paling tidak dua hal. Pertama, pada tingkat kemiskinan yang relatif lebih rendah, kemiskinan secara natural akan turun lebih lambat dibandingkan dengan pada saat tingkat kemiskinan tinggi—misalnya pada kisaran 30–40 persen. Kedua, kemiskinan pada tingkat yang relatif rendah juga ditengarai telah mulai menyentuh kemiskinan kronis yang penanganannya lebih kompleks dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Ketimpangan pembangunan sebagai salahsatu pemicu kemiskinan sesungguhnya sudah ada sejak awal kehidupan. Adapun pendorong utama ketimpangan antara lain: Ketimpangan dalam hal peluang dan akses pelayanan dasar (Pendidikan; Kesehatan; Infrastruktur Dasar seperti Air Bersih, Sanitasi, dan Listrik). Ketimpangan kualitas pekerjaan, bagi mereka yang terampil memperoleh penghasilan yang tinggi, sementara bagi yang kurang terampil akan terjebak dalam pekerjaan dengan produktivitas dan upah rendah. Ketimpangan perlindungan guncangan (ekonomi, kesehatan dan bencana alam) karena tidak semua memiliki perlindungan dan jaminan sosial. Untuk mengatasinya diperlukan strategi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan cara meningkatkan pendapatan kelompok kurang mampu, mengurangi biaya hidup melalui upaya perlindungan sosial yang tepat sasaran dan tepat mekanisme penyaluran (Jaminan Kesehatan, Bantuan Pendidikan, Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan). Hal penting lainnya untuk mengurai ketimpangan dan kemiskinan adalah dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas (Inclusive Growth), melalui sistem perpajakan yang adil dan efektif, mendorong produktivitas UMKM melalui peningkatan akses pada KUR dan bantuan usaha lain, mendorong iklim usaha yang kondusif, mendorong industri manufaktur padat perkerja dan meningkatkan konektivitas ekonomi (infrastruktur) serta mendorong pembangunan perdesaan juga sektor pertanian. Selain itu perlu komitmen yang kuat dan langkah kongret dari Pemerintah untuk mengurai ketimpangan dan kemiskinan demi BAB VII | KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

19


mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan makmur. Untuk itu ada 4 area utama yang penting bagi pemerintah dalam menangani ketimpangan saat ini dan dimasa depan, yaitu: memperbaiki pelayanan (local service delivery), pekerjaan yang lebih baik dan pelatihan keterampilan, perlindungan terhadap guncangan, serta kebijakan fiskal yang tepat. Selain itu upaya yang dilakukan dalam bidang ini juga mencakup kegiatan dalam rangka meningkatkan peran dan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam memajukan ekonomi masyarakat miskin dan rentan berbasis karakteristik desa; Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis lokal melalui fasilitasi, pelatihan, pendampingan serta memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, dan jaminan sosial bagi masyarakat desa. 2)

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, yaitu: Pendidikan Dasar

satuan

Target awal

II. Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK

%

55,3

Target Akhir RPJMD 67,5

Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/Paket C

%

79,2

91,6

%

66,8

77,2

%

28,5

36,7

III. Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi PAUD IV.

Pendidikan Tinggi

Angka Partisipasi Kasar PT

Disamping itu, sasaran lain yang ingin dicapai adalah meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan, Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah, Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.


20


3)

PEMBANGUNAN KESEHATAN

Kebijakan pembangunan kesehatan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara difokuskan pada penanganan isu prioritas dibawah ini. a) Upaya Kesehatan Kesehatan Ibu dan Anak. Angka Kematian Ibu sudah mengalami penurunan, namun masih jauh dari target SDGs tahun 2030, meskipun jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh antara lain kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan post partum. Penyebab ini dapat diminimalisir apabila kualitas Antenatal Care dilaksanakan dengan baik. Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil tidak sehat antara lain adalah penanganan komplikasi, anemia, ibu hamil yang menderita diabetes, hipertensi, malaria, dan empat terlalu (terlalu muda <20 tahun, terlalu tua >35 tahun, terlalu dekat jaraknya 2 tahun dan terlalu banyak anaknya > 3tahun). Sebanyak ….. perempuan dibawah usia 20 tahun telah melahirkan, sementara perempuan yang melahirkan usia di atas 40 tahun sebanyak …… Hal ini diperkuat oleh data yang menunjukkan masih adanya umur perkawinan pertama pada usia yang amat muda (<20 tahun) sebanyak 28,7% dari semua perempuan yang telah kawin. Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah jumlah tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan sudah relatif tersebar ke seluruh wilayah Sulawesi Utara, namun kompetensi masih belum memadai. Demikian juga secara kuantitas, jumlah Puskesmas PONED dan RS PONEK relative stagnan dan belum diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan kesehatan ibu sebelum hamil terutama pada masa remaja, menjadi faktor penting dalam penurunan AKI dan AKB. Peserta KB cukup banyak merupakan potensi dalam penurunan kematian ibu, namun harus terus digalakkan penggunaan ontrasepsi jangka panjang. Keanekaragaman makanan menjadi potensi untuk peningkatan gizi ibu hamil, namun harus dapat dikembangkan paket pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang tinggi kalori, protein dan mikronutrien. b) Kematian Bayi dan Balita. Dalam 5 tahun terakhir, Angka Kematian Neonatal (AKN) relative tetap sama yakni 19/1000 kelahiran, sementara untuk Angka Kematian Pasca Neonatal (AKPN) terjadi penurunan dari 15/1000 menjadi 13/1000 kelahiran hidup. Penyebab kematian pada kelompok perinatal disebabkan oleh Intra Uterine Fetal Death (IUFD) sebanyak 29,5% dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 11,2%, ini berarti faktor kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan amat menentukan kondisi bayinya. Tantangan ke depan adalah mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk hamil dan melahirkan dan menjaga agar terjamin kesehatan lingkungan yang mampu melindungi bayi dari infeksi. Untuk usia di atas neonatal BAB VII | KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

21


sampai satu tahun, penyebab utama kematian adalah infeksi khususnya pnemonia dan diare. Ini berkaitan erat dengan perilaku hidup sehat ibu dan juga kondisi lingkungan setempat. c) Usia Sekolah dan Remaja. Penyebab kematian terbesar pada usia ini adalah kecelakaan transportasi, disamping penyakit demam berdarah dan tuberkulosis. Masalah kesehatan lain adalah penggunaan tembakau dan pernikahan pada usia dini (10-15 tahun) dimana pada laki-laki sebesar 0,1% dan pada perempuan sebesar 0,2%. Untuk status gizi remaja, hasil Riskesdas 2010, secara nasional prevalensi remaja usia 13-15 tahun yang pendek dan amat pendek adalah 35,2% dan pada usia 16-18 tahun sebesar 31,2%. Sekitar separuh remaja mengalami defisit energi dan sepertiga remaja mengalami defisit protein dan mikronutrien. Pelaksanaan UKS harus diwajibkan di setiap sekolah dan madrasah mulai dari TK/RA sampai SMA/SMK/MA, mengingat UKS merupakan wadah untuk mempromosikan masalah kesehatan. Wadah ini menjadi penting dan strategis, karena pelaksanaan program melalui UKS jauh lebih efektif dan efisien serta berdaya ungkit lebih besar. UKS harus menjadi upaya kesehatan wajib Puskesmas. Peningkatan kuantitas dan kualitas Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang menjangkau remaja di sekolah dan di luar sekolah. Prioritas program UKS adalah perbaikan gizi usia sekolah, kesehatan reproduksi dan deteksi dini penyakit tidak menular. d) Usia Kerja dan Usia Lanjut. Selain penyakit tidak menular yang mengancam pada usia kerja, penyakit akibat kerja dan terjadinya kecelakaan kerja juga meningkat. Jumlah yang meninggal akibat kecelakaan kerja semakin meningkat hampir 10% selama 5 tahun terakhir. Proporsi kecelakaan kerja paling banyak terjadi pada umur 31-45 tahun. Oleh karena itu program kesehatan usia kerja harus menjadi prioritas, agar sejak awal faktor risiko sudah bisa dikendalikan. Prioritas untuk kesehatan usia kerja adalah mengembangkan pelayanan kesehatan kerja primer dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, selain itu dikembangkan Pos Upaya Kesehatan Kerja sebagai salah satu bentuk UKBM pada pekerja dan peningkatan kesehatan kelompok pekerja rentan seperti Nelayan, TKI, dan pekerja perempuan. Hasil riskesdas tahun 2013 menyebutkan bahwa Prevalensi katarak tertinggi di Sulawesi Utara (3,7%) diikuti oleh Jambi (2,8%) dan Bali (2,7%). Prevalensi katarak terendah ditemukan di DKI Jakarta (0,9%) diikuti Sulawesi Barat (1,1%). Tiga alasan utama penderita katarak belum dioperasi adalah karena ketidaktahuan (51,6%), ketidakmampuan (11,6%), dan ketidakberanian (8,1%). e) Gizi Masyarakat. Perkembangan masalah gizi semakin kompleks saat ini, selain masih ditemukan adanya masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang harus di tangani dengan serius oleh Pemeirntah Provinsi Sulawesi Utara . Dalam Rencana


22


Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 perbaikan status gizi masyarakat merupakan salah satu prioritas ngan menurunkan prevalensi balita gizi kurang (underweight) menjadi 2% dan prevalensi balita pendek (stunting) menjadi 15% pada tahun 2021. Hasil Riskesdas dari tahun 2013 menunjukkan bahwa Prevalensi penduduk kurus terendah di provinsi Sulawesi Utara (5,6%). Prevalensi penduduk obesitas terendah di provinsi Nusa tenggara Timur (6,2%) dan tertinggi di Sulawesi Utara (24,0%). Prevalensi penduduk laki-laki dewasa obesitas pada tahun 2013 sebanyak 19,7 persen, lebih tinggi dari tahun 2007 (13,9%) dan tahun 2010 (7,8%). Pada tahun 2013, prevalensi terendah di Nusa Tenggara Timur (9,8%) dan tertinggi di provinsi Sulawesi Utara (34,7%). Pada tahun 2013, prevalensi obesitas perempuan dewasa (>18 tahun) 32,9 persen, naik 18,1 persen dari tahun 2007 (13,9%) dan 17,5 persen dari tahun 2010 (15,5%). Prevalensi obesitas terendah di Nusa Tenggara Timur (5,6%), dan prevalensi obesitas tertinggi di provinsi Sulawesi Sulawesi Utara (19,5%). Di Sulawesi Utara, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) <2500 gram menurun dari 6,2 % menjadi 5,2%. Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kemiskinan dan pola asuh tidak tepat, yang mengakibatkan kemampuan kognitif tidak berkembang maksimal, mudah sakit dan berdaya saing rendah, sehingga bisa terjebak dalam kemiskinan. Seribu hari pertama kehidupan seorang anak adalah masa kritis yang menentukan masa depannya, dan pada periode itu anak menghadapi gangguan pertumbuhan yang serius. Yang menjadi masalah, lewat dari 1000 hari, dampak buruk kekurangan gizi sangat sulit diobati. Untuk mengatasi stunting, masyarakat perlu dididik untuk memahami pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak balita. Secara aktif turut serta dalam komitmen global (SUN-Scalling Up Nutrition) dalam menurunkan stunting, maka Indonesia fokus kepada 1000 hari pertama kehidupan (terhitung sejak konsepsi hingga anak berusia 2 tahun) dalam menyelesaikan masalah stunting secara terintergrasi karena masalah gizi tidak hanya dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja (intervensi spesifik) tetapi juga oleh sektor di luar kesehatan (intervensi sensitif). Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. f) Penyakit Menular. Untuk penyakit menular, prioritas masih tertuju pada penyakit HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, demam berdarah, influenza dan flu burung. Disamping itu Provinsi Sulawesi Utara juga belum sepenuhnya berhasil mengendalikan penyakit neglected diseases seperti kusta, filariasis, leptospirosis, dan lain-lain. Angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti polio, campak, difteri, pertusis, hepatitis B, dan tetanus baik pada maternal maupun neonatal sudah sangat menurun, bahkan pada tahun 2014, Provinsi Sulawesi Utara telah dinyatakan bebas polio. Kecenderungan prevalensi kasus HIV


23


pada penduduk usia 15-49 meningkat. Pada awal tahun 2009, prevalensi kasus HIV pada penduduk usia 15 – 49 tahun hanya 0,2% dan meningkat menjadi 0,5% pada tahun 2011, meningkat lagi menjadi 0,7% pada 2012, dan terus meningkat manjadi 0,9% pada 2013. Dalam RPJMN 2015 - 2019, Indonesia tetap memakai prevalensi TB, yaitu 272 per 100.000 penduduk secara absolut (680.000 penderita) dan hasil survey prevalensi TB 2013 - 2014 yang bertujuan untuk menghitung prevalensi TB paru dengan konfirmasi bakteriologis pada populasi yang berusia 15 tahun ke atas di Indonesia menghasilkan : 1). Prevalensi TB paru smear positif per 100.000 penduduk umur 15 tahun ke atas adalah 257 (dengan tingkat kepercayaan 95% 210 - 303) 2). Prevalensi TB paru dengan konfirmasi bakteriologis per 100.000 penduduk umur 15 tahun ke atas adalah 759 (dengan interval tingkat kepercayaan 95% 590 - 961) 3). Prevalensi TB paru dengan konfirmasi bakteriologis pada semua umur per 100.000 penduduk adalah 601 (dengan interval tingkat kepercayaan 95% 466 - 758); dan 4). Prevalensi TB semua bentuk untuk semua umur per 100.000 penduduk adalah 660 (dengan interval tingkat kepercayaan 95% 523 813), diperkirakan terdapat 1.600.000 (dengan interval tingkat kepercayaan 1.300.000 - 2.000.000) orang dengan Tubercullosis. Dalam rangka menurunkan kejadian luar biasa penyakit menular telah dilakukan pengembangan Early Warning and Respons System (EWARS) atau Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) merupakan penguatan dari Sistem Kewaspadaan Dini – Kejadian Luar Biasa (SKDKLB). Melalui Penggunaan EWARS ini diharapkan terjadi peningkatan dalam deteksi dini dan respon terhadap peningkatan trend kasus penyakit khususnya yang berpotensi menimbulkan KLB. g) Penyakit Tidak Menular. Kecenderungan penyakit menular terus meningkat dan telah mengancam sejak usia muda. Selama dua dekade terakhir ini, telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan, penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga.Indonesia sedang mengalami double burden penyakit, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus. Penyakit tidak menular utama meliputi hipertensi, diabetes melitus, kanker dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). Berdasarkan hasil Riskesdas 2013 penderita Diabetes Mellitus DM terdiagnosis dokter atau gejala sebesar 2,1 persen. Prevalensi diabetes yang terdiagnosis dokter tertinggi terdapat di DI Yogyakarta (2,6%), DKI Jakarta (2,5%), Sulawesi Utara (2,4%) dan Kalimantan Timur (2,3%). Prevalensi diabetes yang terdiagnosis dokter atau gejala, tertinggi terdapat di Sulawesi Tengah (3,7%), Sulawesi Utara (3,6%), Sulawesi Selatan (3,4%) dan Nusa Tenggara Timur 3,3 persen. Prevalensi stroke di Indonesia berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan sebesar 7 per mil dan yang terdiagnosis tenaga kesehatan atau gejala sebesar 12,1 per mil. Prevalensi Stroke berdasarkan diagnosis nakes tertinggi di Sulawesi Utara (10,8‰), diikuti DI


24


Yogyakarta (10,3‰), Bangka Belitung dan DKI Jakarta masingmasing 9,7 per mil. P revalensi gagal ginjal kronis berdasar diagnosis dokter di Indonesia sebesar 0,2 persen. Prevalensi tertinggi di Sulawesi Tengah sebesar 0,5 persen, diikuti Aceh, Gorontalo, dan Sulawesi Utara masing-masing 0,4 persen. Jumlah kematian akibat rokok terus meningkat dari 41,75% pada tahun 1995 menjadi 59,7% di 2007. Selain itu dalam survey ekonomi nasional 2006 disebutkan penduduk miskin menghabiskan 12,6% penghasilannya untuk konsumsi rokok. Oleh karena itu deteksi dini harus dilakukan dengan secara proaktif mendatangi sasaran, karena sebagian besar tidak mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit tidak menular. Dalam rangka pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) antara lain dilakukan melalui pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Posbindu-PTM) yang merupakan upaya monitoring dan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular di masyarakat. h) Penyehatan Lingkungan. Upaya penyehatan lingkungan juga menunjukkan keberhasilan yang cukup bermakna. Persentase rumah tangga dengan akses air minum yang layak meningkat dari 58,8 % pada tahun 2010 menjadi 66,7% pada tahun 2013 dan terus meningkat mencapai 71% pada tahun 2015. Masalah air bersih kebanyakan di temukan di wilayah kepulauan dan perbatasan Akses sanitasi dasar yang layak pada tahun 2013 adalah 66,8% juga meningkat dari 55,5% dari tahun 2010. Demikian juga dengan pengembangan desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai upaya peningkatan penyehatan lingkungan, capaiannya terus mengalami peningkatan. Dalam hal penyehatan lingkungan manajemen air limbah rumahtangga masih menjadi persoalan dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikand engan kerja keras. i) Kesehatan Jiwa. Permasalahan kesehatan jiwa sangat besar dan menimbulkan beban kesehatan yang signifikan. Data dari Riskesdas tahun 2013, prevalensi gangguan mental emosional gejala-gejala depresi dan ansietas), sebesar 6% untuk usia 15 tahun ke atas. Di Sulawesi Utara penyebab terganggunya kesehatan jiwa adalah maslaah psikis keluarga, serta karena ketergantungan obat/narkotika.Prioritas untuk kesehatan jiwa adalah mengembangkan Upaya Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat (UKJBM) yang ujung tombaknya adalah Puskesmas dan bekerja bersama masyarakat, mencegah meningkatnya gangguan jiwa masyarakat. j) Sarana Kesehatan. Badan kesehatan dunia (WHO) menargetkan agar minimal terdapat empat Puskesmas PONED di tiap kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2015 prosentase Puskesmas PONED sebagaimana target WHO di Sulawesi Utaara adalah sebanyak 86,67%. Konsep rawat inap yang digunakan dalam Puskesmas PONED berbeda


25


dengan konsep yang digunakan puskesmas rawat inap. Konsep rawat inap pada Puskesmas PONED adalah perawatan inap kepada pasien pasca tindakan emergensi (one day care). Dengan demikian, puskesmas non rawat inap yang memiliki tempat tidur dan mampu melakukan tindakan emergensi obstetri dan neonatal dasar, dapat menyelenggarakan PONED.Di provinsi Sulawesi Utara, harus diakui bahwa masih ditemukan kekurangsiapan sarana kesehatan masyarakat seperti kurang lengkapnya obat, sarana, dan alat kesehatan; kurangnya tenaga kesehatan; dan belum memadainya kualitas pelayanan. Di Puskesmas, kesiapan peralatan dasar memang cukup tinggi (84%), tetapi kemampuan menegakkan diagnosis ternyata masih rendah (61%). Di antara kemampuan menegakkan diagnosis yang rendah tersebut adalah tes kehamilan (47%), tes glukosa urin (47%), dan tes glukosa darah (54%). Hanya 24% Puskesmas yang mampu melaksanakan seluruh komponen diagnosis. k) Manajemen, Regulasi dan Sistem Informasi Kesehatan. Perencanaan kesehatan pada dasarnya sudah berjalan dengan baik yang ditandai dengan pemanfaatan IT melalui sistem e-planning, ebudgeting dan e-monev. Permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan kesehatan antara lain adalah kurang tersedianya data dan informasi yang memadai, sesuai kebutuhan dan tepat waktu. Permasalahan juga muncul karena belum adanya mekanisme yang dapat menjamin keselarasan dan keterpaduan antara rencana dan anggaran Kementerian Kesehatan dengan rencana dan anggaran kementerian/lembaga terkait serta Pemerintah Daerah atau Pemda (Kabupaten, Kota, dan Provinsi), termasuk pemanfaatan hasil evaluasi atau kajian untuk input dalam proses penyusunan perencanaan. l) Demografi - Perkembangan Penduduk. Pertumbuhan penduduk di Sulawesi Utara ditandai dengan adanya window opportunity yang sudah dinikmati sejak tahun 2014. Hal ini ditandai dengan rasio ketergantungannya yang menunjukkan nilai positif, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari pada yang usia nonproduktif, yang puncaknya terjadi sekitar tahun 2030. JAl ini mengindikasikan bahwa jumlah wanita usia subur akan meningkat dari tahun 2015 dan diperkirakan sejumlah besar ibu hamil dapat terjadi setiap tahun. Angka ini merupakan estimasi jumlah persalinan dan jumlah bayi lahir, yang juga menjadi petunjuk beban pelayanan ANC, persalinan, dan neonatus/bayi. Penduduk usia kerja yang meningkat sementara penduduk berusia di atas 60 tahun juga meningkat. Implikasi kenaikan penduduk lansia ini terhadap sistem kesehatan adalah (1) meningkatnya kebutuhan pelayanan sekunder dan tersier, (2) meningkatnya kebutuhan pelayanan home care dan (3) meningkatnya biaya kesehatan. Konsekuensi logisnya adalah pemerintah harus juga menyediakan fasilitas yang ramah lansia dan menyediakan fasilitas untuk kaum disable mengingat tingginya proporsi disabilitas pada kelompok umur ini.


26


m) Kesetaraan Gender. Kualitas SDM perempuan harus tetap perlu ditingkatkan, terutama dalam hal: (1)perempuan akan menjadi mitra kerja aktif bagi laki-laki dalam mengatasi masalah masalah sosial, ekonomi, dan politik; dan (2) perempuan turut mempengaruhi kualitas generasi penerus karena fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan SDM di masa mendatang. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Indonesia telah meningkat dimana peningkatan IPG tersebut pada hakikatnya disebabkan oleh peningkatan dari beberapa indikator komponen IPG, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup. n) Sistem Informasi Kesehatan. Pada tahun 2014 diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tentang Sistem Informasi Kesehatan (SIK). PP ini mensyaratkan agar data kesehatan terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mengelola SIK sesuai dengan kewenangan masingmasing. Hal ini menuntut komitmen dari setiap stakeholder pembangunan kesehatan untuk memastikan data dna informasi kesehatan yang dipublikasikan harus akurat, update dan akuntable. o) Masyarakat ekonomi ASEAN. Pada tahun 2016 sudah mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara efektif pada tanggal 1 Januari 2016. Pemberlakukan ASEAN Community yang mencakup total populasi lebih dari 560 juta jiwa, akan memberikan peluang (akses pasar) sekaligus tantangan tersendiri bagi Indonesia. Implementasi ASEAN Economic Community, yang mencakup liberalisasi perdagangan barang dan jasa serta investasi sektor kesehatan. Perlu dilakukan upaya meningkatkan daya saing (competitiveness) dari fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan dalam negeri. Pembenahan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, baik dari segi sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarananya, maupun dari segi manajemennya perlu digalakkan. Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, dan lain-lain) harus dilakukan secara serius, terencana, dan dalam tempo yang tidak terlalu lama. Hal ini berkaitan dengan perjanjian pengakuan bersama (Mutual Recognition Agreement - MRA) tentang jenis-jenis profesi yang menjadi cakupan dari mobilitas. Dalam MRA tersebut, selain insinyur, akuntan, dan lain-lain, juga tercakup tenaga medis/dokter, dokter gigi, dan perawat. Tidak tertutup kemungkinan di masa mendatang, akan dicakupi pula jenis-jenis tenaga kesehatan lain. p) Sustainable Development Goals.Dengan berakhirnya agenda Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, banyak negara mengakui keberhasilan dari MDGs sebagai pendorong tindakan-tindakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan masyarakat. Khususnya dalam bentuk dukungan politik. Kelanjutan program ini disebut Sustainable Development Goals


27


(SDGs), yang meliputi 17 goals. Dalam bidang kesehatan fakta menunjukkan bahwa individu yang sehat memiliki kemampuan fisik dan daya pikir yang lebih kuat, sehingga dapat berkontribusi secara produktif dalam pembangunan masyarakatnya. Selain SDGs, terkait dengan pembangunan kesehatan yangmenjadi komitmen internasional adalah Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) merupakan respon global yang paling kuat terhadap tembakau dan produk tembakau (rokok), yang merupakan penyebab berbagai penyakit fatal. Sampai saat ini telah ada sebanyak 179 negara di dunia yang meratifikasi FCTC tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara penggagas dan bahkan turut merumuskan FCTC. Akan tetapi sampai kini justru Indonesia belum mengaksesinya. Sudah banyak desakan dari berbagai pihak kepada Pemerintah untuk segera mengaksesi FCTC. Selain alasan manfaatnya bagi kesehatan masyarakat, juga demi menjaga nama baik Indonesia di mata dunia. Liberalisasi perdagangan barang dan jasa dalam konteks WTO - Khususnya General Agreement on Trade in Service, Trade Related Aspects on Intelectual Property Rights serta Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklores (GRTKF) merupakan bentuk-bentuk komitmen global yang juga perlu disikapi dengan penuh kehati-hatian. Berdasarkan uraikan focus penanganan pembangunan kesehatan maka sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan kesehatan pada RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 adalah meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui s i n e r g i t a s p e n g e l o l a a n Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. 4)

REVOLUSI MENTAL

Revolusi mental dapat dijalankan melalui pendidikan, selain melalui kebudayaan, yang kemudian diturunkan ke sistem persekolahan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sistem persekolahan sebagai turunan dari sistem pendidikan harus mampu menumbuhkan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa. Pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan peserta didik dapat ditempuh melalui pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, pendidikan agama, dan pendidikan kewargaan. Beberapa mata pelajaran yang relevan antara lain: (i) Sejarah yang mengajarkan kisah-kisah kepahlawanan, patriotisme, nasionalisme,dan pengabdian; (ii) Geografi diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran BAB VII | KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

28


teritorial, orientasi lokasi, kesadaran kewarganegaraan; (iii) Antropologi/Sosiologi bermanfaat untuk memperkuat pemahaman multikulturalisme, pluralisme, interaksi sosial, dan pengakuan atas keragaman etnis, budaya, agama; (iv) Bahasa Indonesia sangat penting untuk meneguhkan identitas kebangsaan dan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Pendidikan agama dan pendidikan kewargaan yang memberi kontribusi penting pada proses pembentukan karakter anak didikakan lebih efektif dilaksanakan melalui keteladanan, yang menuntut guru menjadi suri tauladan bagi murid. Pendidikan karakter tidak akan merasuk ke dalam jiwa anak didik bilamana diajarkan hanya melalui instructional learning approach semata. Dengan ditetapkannya pendidikan menengah sebagai urusan kewenangan pemerintah Provinsi maka pembentukan mental dan karakter sebagai bagiand ari revolusi mental akan diarahkan kepada siswa SMA sebagai kader pemuda yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran umum yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian anak bangsa di Sulawesi Utara adalah : - Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik; - Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman; - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang tercermin pada peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran agama di kalangan siswa-siswa di sekolah bahjan di tingkat PAUD; - Meningkatnya pemahaman atas karakter dan jati diri dalam pengenalan budaya mapalus, moposat dan mapaluse serta konsep Sitou Timou Tumou Tou. Sasaran pembangunan revolusi mental lainnya adalah : -

Pembentukan watak dan karakter masyarakat Sulawesi Utara yang memiliki mental pejuang, tangguh, berdisiplin, bersemangat, memiliki toleransi, kreatif dan inovatif serta memiliki mental sportif pergaulan bermasyarakat dan bernegara, dengan target utama pada pendidikan anak usia dini, remaja dan pemuda Sulawesi Utara. Pengembangan budaya sitou timou tumou tou, budaya mapalus, moposat, dan mapaluse dalam membangun budaya masyarakat yang positif dan memperhatikan kearifan local. Pengembangan perilaku saling menolong dalam konteks budaya torang samua basudaraa”, yang saling memperhatikan, baku-baku sayang, dan baku-baku bae. Pemantapan budaya menabung dan perilaku hidup bersih dan sehat dimana didalamnya termasuk budaya olahraga, budaya konsumsi


29


makanan sehat, budaya tidak merokok, serta budaya hidup rukun dan damai. Sasaran pembangunan revolusi mental ini hanya dapat dicapai jika diikuti dengan pelibatan peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan karakter. 5)

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

Sasaran umum yang ingin dicapai melalui sinergi pusat dan daerah adalah terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau khususnya masyarakat berpenghasilan rendah melalui fasilitasi penyediaan rumah umum untuk RTLH dan rusunawa keluarga miskin, fasilitasi penyediaan rumah susun sewa, serta Fasilitasi penataan sanitasi, air bersih dan RTH di kawasan pemukiman.

6)

KEDAULATAN PANGAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan kedaulatan pangan adalah tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi daerah. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, sedangkan produksi ikan untuk mendukung penyediaan sumber protein. Sasaran lainnya adalah terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga. Terkait perikanan, Pemerintah Sulawesi Utara akan memantapkan integrasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) serta penerapan sistem rantai dingin di sentra perikanan serta terwujudnya perbaikan sistem manajemen Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) untuk menjaga keberlanjutan kelimpahan stok sumberdaya ikan. Kelimpahan sumberdaya ikan ini dipertahankan dengan mewujudkan manajemen sumberdaya dan kawasan perikanan berkelanjutan. Sasaran lainnya adalan tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 7)

PERIKANAN DAN KEMARITIMAN

Kebijakan dan prioritas pembangunan perikanan dan kemartiman adalam terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau di Sulawesi Utara, meningkat dan menguatnya sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, membangun ekonomi kelautan secara


30


terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan;serta mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut. Sasaran yang hendak dicapai adalah termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. 8)

PENINGKATAN DAYA SAING INVESTASI

Investasi, sebagai komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih berkesinambungan, sangat dipengaruhi oleh terciptanya iklim usaha yang kondusif. Kegiatan investasi pada gilirannya akan mendorong kegiatan di sektor-sektor lainnya, antara lain penciptaan lapangan kerja baru dan ekspor. Melalui sinergitas pusat dan daerah akan dipercepat reformasi regulasi dimana regulasi terkait dengan pelimpahan kewenangan antara pusat, daerah, dan instansi terkait kepada administrator kawasan-kawasan pertumbuhan akan ditetapkan. Sasaran lainnya adalah untuk memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) bidang perindustrian, perdagangan, dan penanaman modal, Membuat regulasi terkait dengan pembagian kewenangan antara Kabupaten/Kota di pusat-pusat pertumbuhan serta melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai peruntukan investasi. Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan di bidang investasi tersebut di atas, maka sasaran yang hendak dicapai pada adalah menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha menjadi 4 hari dan 3 prosedur, Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN hingga tahun 2021, serta Meningkatnya peranan PMDN dan menurunnya peranan PMA dalam realisasi investasi agar memberikan efek pengganda yang lebih besar terhadap perekonomian domestik. 9)

PEMBANGUNAN PARIWISATA

Pembangunan Industri Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah destinasi melalui upaya peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara. Pengembangan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata akan digenjot dengan membangun infrastruktur pariwisata yang berkualitas serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/ jasa pariwisata di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran. Pembangunan kebudayaan yang dapat mendorong berkembanganya wisata budaya seni, wisata tirta/wisata bahari, ekowisata, sport tourism dan sebagainya digerakkan melalui: (a) pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal; (b) fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata; serta (c) pengembangan standarisasi dan sertifikasi usaha dan produk pariwisata; serta (d) pengembangan integrrasi ekosistem industri pariwisata. Pembangunan Pariwisata diarahkan untuk membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan dengan strategi: (a) berkoordinasi BAB VII | KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

31


dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana di bidang kepariwisataan; (b) meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan; (c) fasiitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang pariwisata; (d) peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan. 10) PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN Untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan dikembangkan 2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya. Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, pengamanan, dan aktivitas lintas batas Wilayah Negara secara terpadu di Wilayah Sulawesi, dilakukan melalui: a.

Pengembangan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu di PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane (termasuk di Pulau Marore dan/atau Pulau Miangas);

b.

Pembenahan aktivitas lintas batas di pintu-pintu alternatif (ilegal) di kawasan perbatasan Sulawesi; Pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara di Kabupaten Talaud dan Kabupaten Sangihe; Peningkatan upaya perundingan dalam penetapan dan penegasan batas wilayah negara RI- Philipina; Peningkatan kapasitas tim perunding dari tingkat teknis, strategi, hingga kebijakan (pengambilan keputusan); Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau Kawio, Pulau Kawaluso, Pulau Marampit dan Pulau Kakarotan dengan pendekatan keamanan, ekonomi dan lingkungan; Penyelesaian status kewarganegaraan masyarakat Philipina-Sangir (Phisang); Penguatan fungsi pengamanan perbatasan wilayah laut, baik penyediaan alutsista, non alutsista dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kedaulatan, khususnya perbatasan wilayah laut RIPhilipina; Pembentukan kerjasama patroli pertahanan dan keamanan batas wilayah Negara RI- Philipina; Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau Kawaluso, Pulau Kawio, Pulau Kakorotan, dan Pulau Marampit dengan pendekatan ekonomi, keamanan dan lingkungan; Sosialisasi batas wilayah laut negara RI- Philipina kepada masyarakat perbatasan Wilayah Sulawesi;

c. d. e. f.

g. h.

i. j. k.

Pengembangan ekonomi lokal secara terpadu pada kawasan perbatasan negara di Wilayah Sulawesi, dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan dan kelautan untuk ekspor melalui pengembangan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan pemasaran


32


di PKSN Tahuna, PKSN Melonguane, dan gugus pulau perbatasan di Sangihe dan Talaud (termasuk Miangas dan Marore) yang berorientasi pasar kepada negara Filipina, termasuk yang mendesak yaitu penyediaan Kapal Tangkap 30 GT ; serta Peningkatankerjasama investasi lintas batas negara produk unggulan kawasan perbatasan, khususnya dengan negara Filipina; Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perkebunan untuk mencukupi kebutuhan lokal maupun lintas negara; serta Pengembangan program transmigrasi di kawasan perbatasan dalam bentuk Kota Terpadu Mandiri di kawasan perbatasan Sangihe dan Talaud;Peningkatan nilai potensi pariwisata bahari dan budaya melalui pengelolaan pariwisata yang optimal (promosi dalam dan lintas negara dan penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata) di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud; Mengembangkan pusat perdagangan skala internasional, nasional, dan regional berbasis komoditas lokal berorientasi pasar ke negara Filipina serta secara bertahap menurunkan jumlah pelintas batas tradisional dititik lintas batas di PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane; serta pengembangan balai-balai latihan kerja berbasis komoditas lokal yang berorientasi pasar ke negara tetangga di kawasan perbatasan Sangihe dan Talaud.

Penguatan Konektivitas dan Sislognas melalui pengembangan dermaga keperintisan pada pulau-pulau kecil terluar berpenduduk di gugus pulau perbatasan Kepulauan Talaud dan Kepulauan Sangihe; Mengembangkan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan pengembangan industri perikanan; Penjaminan ketersedian logistic termasuk BBM, khususnya untuk pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, khususnya perhatian terhadap Pulau Miangas dan Pulau Marore; Pengembangan pusat aktifitas perdagangan dan gudang logistik untuk meningkatkan distribusi huluhilir perdagangan antar negara, khususnya di Lokasi Prioritas yang memiliki aktifitas perdagangan tinggi; serta Pengembangan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, khususnya di PKSN Sangihe dan PKSN Talaud.

11) PEMBANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan maka melalui sinergitas pusat dan daerah akan dipercepat pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan BIMINDO (Bitung Minahasa Utara Manado), serta peningkatan efisiensi pengelolaan dan optimalisasi peran kawasan perkotaan berukuran sedang sebagai penyangga (buffer) urbanisasi. Untuk pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran berkurangnya pengangguran dan meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa-desa tertinggal dan mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri. Untuk meningkatkan keterkaitan desa-kota, fasilitasi penguatan pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL) akan dipercepat. BAB VII | KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

33


Pembangunan Kota Kotamobagu yang diarahkan sebagaj kota agropolitan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah Provinsi yang mendukung pertumbuhan produksi pertanian wilayah di Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado Sebagai pusat permukiman baru yang layak huni yang didukung oleh fasilitas ekonomi dan social budaya yang lengkap guna mencegah terjadinya permukiman tidak terkendali (urban sprawl) akibat urbanisasi di kota otonom terdekatnya. Prioritas lokasi pengembangan pusat kegiatan pada periode 2015-2019 adalah Tomohon, Tondano, Kotamobagu, Melonguane dan Tahuna. Upaya mempercepat pembentukan Kawasan Perkotaan Metropolitan baru sebagai pusat pertumbuhan nasional di Sulawesi Utara serta meningkatkan konektivitas antar wilayah khususnya kemaritiman skala nasional dan internasional dengan mengembangkan pelabuhan Bitung, meningkatkan aksesibilitas berbasis kepulauan antar PKN (Kawasan Perkotaan Manado Bitung), PKW, dan PKL disekitarnya melalui penyediaan simpul transportasi terutama laut dan udara serta mengembangkan kegiatan industri pengolahan pada kota sedang dalam ini pada sektor perikanan dan perkebunan serta pengembangan sektor pariwisata untuk mengembangkan ekonomi dan meningkatkan keterkaitan dengan desa-kota sekitar. Upaya lainnya yang akan dilakukan adalah dukungan terhadap terwujudnya desa mandiri benih dengan menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana produksi (benih, pupuk, jaringan irigasi, revitalisasi bendungan, armada perikanan, alat tangkap, bahan bakar, sistem informasi nelayan), pasca panen, pengolahan, dan pasar desa. 12) PENGELOLAAN BENCANA DAN MITIGASI IKLIM Sasaran Penanggulangan Bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana pada kabupaten/ Kota Manado, Kota Bitung, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan Kepulauan Sangihe yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya. Selain itu sasaran pembangunan di bidang pengembangan KEK Bitung adalah untuk meningkatkan kualitas SDM Badan Pengelola dan Pengusahaan di bidang perencanaan, penganggaran, pengelolaan kawasan dan investasi; Pengembangan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan profesi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya dibidang perkebunan, perikanan, dan logistik; Penyiapan tenaga kerja berkualitas di sekitar kawasan dalam bidang industri pengolahan berteknologi tinggi; Peningkatan koordinasi antara Badan Pengelola/ Pengusahaan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah; serta upaya memberikan pembinaan kelembagaan yang mendukung perubahan pola pikir bisnis berorientasi daya saing secara komparatif dan kompetitif. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan BAB VII | KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

34


bencana (urban resilience) khususnya bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor dan letusan gunung berapi; Membangunan infrastruktur kota terkait dengan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana; Pengembangan dan menerapkan konsep kota hijau melalui: green transportation, green openspace (ruang terbuka hijau), green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui 3R), green water (efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan) dan green energy (pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan)untuk pengurangan tingkat pencemaran di darat, laut, dan udara, pemanfaatan energi alternatif dan terbarukan, pemanfaatan daur ulang, serta pengembangan kegiatan perekonomian kota (green Economy) di Tomohon, Kotamobagu, Manado dan Bitung. Selain itu akan dilakukan juga pembangunan tanggul pemecah ombak, normalisasi daerah aliran sungai serta penanaman satu juta pohon dikawasan lahan kritis dan disekitar mata air sebagai upaya pemulihan keadaan lingkungan akibat kemarau panjang tahun 2015. 13) REVITALISASI PERTANIAN DAN PERKEBUNAN Melalui sinergitas pusat dan daerah juga akan dilaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan seperti penyediaan tenaga pendamping khususnya subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan kawasan pesisir, serta upaya memperkuat pengembangan agroindustri berbasis kel apa sehingga terjadi peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi kelapa serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani/pekebun kelapa, selain itu diupayakan juuga pemberian bantuan bibit pertanian dan perkebunan bagi 1000 kelompok tani di Sulawesi Utara. 14) PEMBANGUNAN INDUSTRI/KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG Sasaran pembangunan KEK Bitung sebagai sentra pengolahan perikanan, angroindustri, dan logistic melalui pengembangan klaster-klaster industri pengolahan pertambangan, pertanian, perkebunan dan perikanan yang berorientasi ekspor; Mengembangkan tempat penyimpanan/pembekuan ikan yang berteknologi tinggi; Melalui sinergitas pusat dan daerah akan diterapkan insentif fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan dan factor kompetitif, antara lain fasilitas fiskal disemua bidang usaha, pembebasan PPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yang akan diolah dan digunakan di KEK Bitung 15) INFRASTRUKTUR Melalui sinergitas pusat dan daerah akan dibangun dan dikembangkan pelabuhan Bitung sebagai Hub Internasional, Pembangunan jalan tol Manado-Bitung, Pembangunan infrastruktur penunjang ekspor hasil perkebunan dan perikanan; Pelebaran dan peningkatan jalan penghubung BAB VII | KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

35


kawasan strategis dan ruas dari Bandara ke lokasi Kawasan Industri; Pembangunan Pelabuhan penunjang Kawasan; Pengembangan Bandara dan perpanjangan landasan pacu Bandara Internasional Sam Ratulangi; pengembangan pelabuhan Kendari, Bitung, pelabuhan Pare-pare, Pembangunan ASEAN Ferry Roro Network; Mempercepat pembangunan dan pengembangan jaringan jalan menuju kawasan, yaitu ruas jalan TOL Manado-Bltung; Pembangunan bendungan Kuwil; Meningkatkan aksesibilitas antar kota melalui penyediaan sarana transportasi antarmoda terutama transportasi udara dan laut untuk menghubungkan antar pusat kegiatan serta mengembangankan transportasi terintegrasi dengan kawasan perbatasan dan penerapan konsep TOD (Transit Oriented Development) untuk kota besar dan Kawasan Perkotaan Metropolitan Bimindo; 16) TRANTIBMAS Sasaran yang hendak dicapai adalah terselenggaranya kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, nyaman, tertib serta memiliki toleranasi yangtinggi dalam kehidupan beragama. Upaya mencapai sasaran dilakukand engan memperkuat koordinasi Forkopimda, BKSAUA dan FKUB sehingga kesamaam persepsi antara pimpinan masyrakat akan memperlancar upayaupaya menjaga keamanan, ketertiban dna kenyamanan hidup dan berusaha warga Sulawesi Utara. 17) REFORMASI BIROKRASI Melalui sinergitas pusat dan daerah reformasi birokrasi dilakukan melalui: 1

Penguatan peran gubernur melalui sebagai wakil Pemerintah Pusat; 2. Penerapan standar pelayanan dan sistem pengaduan yang terintegrasi dengan manajemen kinerja; 3. Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. 4. penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah. 5. Peningkatan proporsi belanja modal; 6. Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer yang terintegrasi di tingkat provinsi secara on-line; 7. Penguatan tranparansi dan akuntabilitas kebijakan dan pengelolaan keuangan Daerah. 8. Penataan Perangkat Daerah sesuai kewenangan UU 23 tahun 2014 9. Pelaksanaan pembangunan sesuai asas good governance (Clean and Clear Government) 10. Penempatan ASN sesuai kompetensi dan profesionalitas 11. Pemberian insentif, penghargaan dan sanksi (rewards and punishment bagi ASN atas pelaksanaan pekerjaan/kinerja


36


Strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel 7.7.

serta

Program Pembangunan Daerah


37

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents